Hukum Imigrasi.docx

1

MAKALAH

IMIGRAN ILEGAL DI INDONESIA

Diajukan Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh: RAYHAN ADIPUTRA

NPM: 010116098

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR 2017

2

DAFTAR ISI KATAPENGANTAR .................................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................................. BAB I PENDAHULUAN.........................................................................................................

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 4 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................ 5

1.3 Tujuan Dan Manfaat ................................................................................ 5 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Imigran ilegal ......................................................................... 7

2.2 Penyebab Terjadinya Imgran Ilegal ....................................................................... 9 2.3 Akibat Imgran Ilegal ......................................................................................... 10 2.4 Siapa imgran ilegal ...........................................................................................11 2.5 kemana imigran ilegal biasanya berimigran ..................................................... 15 .2.6

Kenapa Orang Berimigrasi ............................................................................... 16

2.7 Dasar Hukum Yang Terkait Imgran Ilegal ........................................................ 22 2.8

Negara Yang Mempunyai Hak Veto .................................................................. 32

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan. Dan Saran . ................................................................. 35 DAFTAR PUSTAKA............................................................................. 36

3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.

Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Bogor,1 Desember 2017

Penulis: Rayhan adiputra

4

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia serta wilayah negara yang berbentuk kepulauan, dengan wilayah yang sebagian besar terdiri dari lautan, tentu juga memiliki beraneka macam budaya serta kekayaan alam. Jika di negara lain mengenal 4 musim, maka di Indonesia hanya mengenal dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan inilah yang berpengaruh terhadap kesuburan alamnya, sehingga dapat memikat orang asing untuk datang ke Indonesia, untuk menumpang hidup, mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang menetap, hal itu tidak terlepas dari faktor perjuangan hidup. Disamping faktor struggle for life ini, masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan orang-orang asing berimigrasi ke Indonesia, yaitu karena adanya pertentangan politik di negaranya dan hasrat menyebarkan agama. Berdasarkan teritorialnya Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara di sekitarnya seperti Malaysia, tidak mengherankan bila keluar masuknya orang di wilayah perbatasan ini sangat mudah, karena lolos dari pantauan para aparat negara. Seiring perkembangan zaman, dimana sarana transportasi yang ada sekarang ini semakin canggih sehingga bisa lebih memudahkan seseorang untuk berkunjung dari satu negara ke negara lain menyebabkan banyaknya orang yang melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain pula. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan wisata dunia juga tidak terlepas dari pengaruh tersebut. Era globalisasi yang ada saat ini membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas antar negara. Masing-masing negara memiliki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhan di dalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Globalisasi dibarengi dengan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-batas antar negara semakin semu. Jalur lalu lintas pun semakin mudah untuk diakses. Migrasi bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan

5

Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara. Berangkat dari fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepuluan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garais pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridik dan diplomatik. Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia. 1.2 Rumusan Permasalahan Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam paper ini, yaitu sebagai berikut: 1.

Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap yang keluar-masuk ke Indonesia?

2.

Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap yang keluar-masuk Indonesia?

3 Apa yang dimaksud dengan imgran ilegal?

6

1.3 Tujuan Dan Manfaat Berdasarkan pada rumusan di atas, maka tujuan dan manfaat dari penyusunan paper ini adalah: 1.

Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap yang keluar-masuk wilayah indnesia?

2.

Untuk mengetahui beberapa hambatan yang dihadapi oleh petugas imigrasi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap yang keluar-masuk wilayah Indonesia.

3

Untuk mengetahui akibat dari imgran ilegal dampak imgran ilegal kenapa orang berimgran siapa itu imgran

4

untuk mengetahui 5 negara yang mempunyai hak veto

5

untuk mengetahui contoh kasus imgran ilegal

6

undang undang yang mengaturnya

7

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Imigran ilegal Ilegal migration diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah (Gordon H. Hanson). Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap yakni sebagai berikut; 1.

Melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi).

2.

Melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan

cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen remsi dengan tujuan yang ilegal. 3.

Tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi

(Friedrich Heckmann). Philip Martin dan Mark Miller menyatakan bahwa smuggling merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi individu atau keompok , demi keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak remsi (melanggar ketentuan Undang-Undang) untuk melewati perbatasan suatu negara. Sedangkan PBB dalam sebuah Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi memberikan definisi dari smuggling of migrants sebagai sebuah usaha pengadaan secara sengaja untuk sebuah keuntungan bagi masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara dan/atau tempat tinggal yang ilegal dalam suatu negara, dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap dari negara yang dimasuki (Philip, op cit). Sedangkan pengertian people smuggling adalah sebuah istilah yang merujuk kepada gerakan ilegal yang terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional, biasanya dengan melakukan pembayaran berdasarkan jasa. Penyelundupan migrant merupakan suatu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh suatu keuntungan finansial atau material lainnya dengan cara memasukkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap suatu negara tertentu secara ilegal ke negara tersebut.

8

I

I

https://brainly.co.id/tugas/1255597

9

2.2 Penyebab Terjadinya Imgran Ilegal Berikut ini adalah beberapa penyebab yang menyebabkan manusia/orang perlakuan aktifitas migrasi:50 1) Alasan Politik / Politis, kondisi perpolitikan suatu daerah yang panas atau bergejolak akan membuat penduduk menjadi tidak betah atau tidak kerasan tinggal di wilayah tersebut. 2) Alasan sosial kemasyarakatan, adat istiadat yang menjadi pedoman kebiasaan suatu daerah dapat menyebabkan seseorang harus berimigrasi ke tempat lain baik dengan paksaan maupun tidak. Seseorang yang dikucilkan dari suatu pemukiman akan dengan terpaksa melakukan kegiatan migrasi. 3) Alasan agama atau kepercayaan, adanya tekanan atau paksaan dari suatu ajaran agama untuk berpindah tempat dapat menyebabkan sesorang melakukan migrasi. 4) Alasan Ekonomi, biasanya orang miskin atau golongan bawah yang mencoba mencari peruntungan dengan melakukan migrasi ke kota. Atau bisa juga kebalikan dimana orang yang kaya pergi ke daerah untuk membangun atau berekspansi bisnis. 5) Alasan lain, contohnya seperti alasan pendidikan, alasan tuntutan pekerjaan, alasan keluarga, alasan cinta, dan lain sebagainya.

I

I

http://organisasi.org/penyebab_atau_alasan_terjadinya_migrasi

10

2.3 Akibat Imgran Ilegal Imgran Ilegal menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional.Permasalahan imgran ilegal menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Timbulnya seseorang berimgran secara ilegal disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain,dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik.Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengungsi diartikan sebagai orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam. Tingginya angka imgran yang pergi meninggalkan negaranya dan masuk ke negara lain secara ilegal secara langsung banyak menimbulkan kerugian bagi keamanan dan pertahan suatu negara tujuan para imigran tersebut. Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam yang dijamin oleh negara tujuan. Suaka adalah penanugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.2 Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tempat transit bagi para imigran yang ingin mencari suaka di negara lain. Para imigran yang transit ke Indonesia biasanya adalah imigran yang pergi ke Australia sebagai tempat tujuannya.Seringnya Indonesia menjadi tempat transit bagi para imigran tidak terlepas dari letak Indonesia yang strategis yang diapit dua benua dan dua samudera.Selain itu juga, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang sehingga memungkinkan terbentuknya pelabuhan ilegal yang tidak terdeteksi oleh pemerintah Indonesia. Disisi lain, posisi geografis Indonesia berpotensi sebagai jalur perdangangan ilegal dan menjadi lokasi transit bagi para pengungsi atau pencari suaka yang ingin menuju Australia. Kedatangan secara ilegal ini tentu sangat merugikan Indonesia, hal ini dikarenakan kedatangan imgran yang ilegal ini dianggapakan mengancam ketahanan dan keamanan nasional.Menurut ketentuan hukum Indonesia, setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia harus memiliki surat perjalananI I

Ajat Sudrajat Havid, pengungsi dalam Rangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang, Protecting

11

2.4 Siapa imgran ilegal Imigran ilegal merupakan sekelompok orang yang masuk atau tinggal di sebuah

negara secara ilegal. Ilegal yang dimaksud adalah tidak mengikuti undang-undang imigrasi, contohnya memasuki negara tujuan tanpa izin dan bukan dengan melalui pintu masuk utama I

I

https://id.wikipedia.org/wiki/Imigran_ilegal

12

2.5 kemana imigran ilegal biasanya berimigran Maraknya aksi penyelundupan imigran ilegal asal Timur Tengah yang masuk dari Malaysia atau Singapura ke Riau rupanya tidak terlepas dari banyaknya pelabuhan rakyat yang terdapat di Selat Malaka. Tercatat, setidaknya tidak kurang dari 1.200 pelabuhan rakyat yang terdapat di sepanjang jalur garis pantai Provinsi Riau. "Selain garis pantai yang panjang, juga ada sekitar 1.200 pelabuhan rakyat yang ada di Riau. Mereka (imigran) masuk dari sana," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Daniel Silitonga, Jumat (11/10/2013). Daniel mengatakan, jalur laut merupakan jalur favorit yang biasa digunakan para imigran untuk masuk ke wilayah Riau. Selain karena panjang pantai Riau yang mencapai 1.600 km, wilayah tersebut juga cenderung minim penjagaan sehingga relatif mudah untuk dilalui dan dimana jalur tersebut masih kurang pengawasan jadi mudahnya para imigran ilegal yang masih melewati jalur di sepanjang pantai riau.

I

I

http://regional.kompas.com/read/2013/10/11/2321196/1.200.Pelabuhan.Rakyat.Jadi.Pintu.Masuk.Imigran.Ilegal

13

2.6 Kenapa Orang Berimigrasi

DikarenakanTiap individu mempunyai beberapa kebutuhan berupa kebutuhan ekonomi,sosial,budaya dan psikologis. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi di daerah tempat tinggalnya,dapat menimbulkan tekanan yang mendorong timbulnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di tempat lain. Besar kecilnya tekanan yang dialami berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan. Teori kebutuhan dan tekanan (need and stress) ini merupakan salah satu teori yang mengungkapkan mengapa seseorang melakukan mobilitas. Seseorang yang mengalami stress di luar batas tolerensi akan pindah dari tempat yang mempunyai nilai kefaedahan lebih tinggi (Mantra,1999). Dengan demikian dapat pula dikatakan pindahnya seseorang, atau bias kita sebut dengan istilah migrasi, karena adanya faktor pendorong di daerah asalnya dan faktor penarik di daerah tujuan.

Dan Migrasi sebagai komponen kunci dalam dinamika penduduk telah mengakibatkan berbagai perubahan dalam masyarakat, misalnya perubahan komposisi penduduk, dan perubahan tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam era globalisasi yang sedang terjadi saat ini dapat dicirikan dengan adanya peningkatan arus mobilitas penduduk dan mobilitas tenaga kerja lintas negara. Kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan nafkah atau menghasilkan produk yang cukup untuk mendukung seseorang atau keluarganya, merupakan alasan utama di balik perpindahan pencari kerja dari satu negara ke negara lain. Hal ini tidak hanya merupakan suatu karakteristik migrasi dari negara miskin ke negara kaya. Kemiskinan juga merupakan penyebab perpindahan dari satu negara berkembang ke negara berkembang lainnya yang punya prospek pekerjaan lebih baik. Hampir 200 juta orang kini hidup diluar negara asal mereka, meningkat 25 persen sejak tahun 1990, menurut laporan PBB tentang migrasi dunia. Kebanyakan migran pergi ke negara-negara kaya, dan satu dari lima migran pergi ke Amerika Serikat. Di beberapa negara, uang yang dikirim dari luar negeri menyumbang proporsi besar bagi pendapatan nasional. Migrasi sekarang merupakan bagian yang penting dari kehidupan internasional. Migrasi internasional, yang didukung oleh kebijakan yang benar, bisa sangat menguntungkan bagi pembangunan, baik bagi negara asal maupun bagi negara tempat migran bekerja. Namun keuntungan ini "bergantung pada upaya penghormatan dan penegakan hak-hak migran,". Diperkirakan sekitar 60 persen orang berpendidikan tinggi dari Guyana, Haiti dan Jamaika kini hidup di luar negeri. Eropa menjadi tuan rumah bagi 34 persen migran tahun 2005, Amerika Utara sebesar 23 persen, Asia 28 persen, Afrika 9 persen, dan 3 persen masing-masing di Amerika

14

Di Latin dan Oceania. Bahwa dalam Secara garis besar sebagian besar migran melakukan migrasi lintas negara karena dipicu factor ekonomi. Begitu pula yang diungkapkan oleh Stalker mengenai penyebab orang melakukan migrasi terutama migrasi internasional. Yang pertama orang melakukan migrasi karena adanya perbedaan upah (wage gaps ). Orang melakukan migrasi ke negara yang lebih makmur baik sementara atau menetap untuk mendapatkan keuntungan dan kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan pendapatan antara negara berkembang dan negara industri (maju) dan upah dinegara maju kebih besar dari pada di negara berkembang. Sedangkan penyebab yang kedua menurut Stalker karena adanya kebutuhan akan pekerja itu sendiri atau the need for workers. Hal tersebut didorong oleh adanya kondisi bahwa banyak tersedia pekerjaan di negara-negara maju untuk pekerja imigran. Pekerja hampir selalu dibutuhkan walaupun keadaan ekonomi suatu negara sedang lesu. Namun walaupun pekerja sangat dibutuhkan, anyak pekerja imigran yang menganggur dan hanya melakukan pekerjaan tidak tetap karena adanya diskriminasi ( dampak dari dual labour market ). Dengan adanya dual labour market ini maka akan merugikan pekerja migrant karena mereka hanya bekerja pada jenis pekerjaan 3Ds atau dirty, dangerous, and difficult. Dengan demikian para pekerja migrant hanya akan mengisi formasi pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang tidak menyenangkan, pekerjaan berat, jangka waktu tidak tetap ( temporer ). Sebaliknya para pekerja local akan mendapatkan pekerjaan yang berupah tinggi, dikerjakan oleh tenaga kerja berpendidikan tinggi, dan ada jaminan keamanan dalam bekerja. Kemudian penyebab yang terakhir menurut Stalker karena adanya gangguan pembangunan ( development disruption ) di daerah asal para migrant. Factor yang mempengaruhi emigrasi adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh pembangunan social dan ekonomi. Adanya pembangunan besar-besaran menyebabkan orang-orang yang tergusur oleh pembangunan tersebut meninggalkan daerah asalnya dan menuju ke negara dunia ketiga dan di kota-kota lainnya. Karena tidak semua kota tidak bisa menyediakan pekerjaan bagi imigran maka orang-orang tersebut terpaksa bermigrasi ke tempat atau negara lain yang lebih jauh. Sedangkan menurut Committee on South-North Migration - Union of Social Scientists in Population (IUSSP), terdapat di antara berbagai mencoba model untuk menjelaskan penyebab terjadinya migrasi internasional ada lima pendekatan yang utama dapat dibedakan menjadi : Pertama, Ekonomi neoklasik ( macro theory ) mengatakan bahwa migrasi terjadi sebagai akibat perbedaan-perbedaan antar wilayah dalam hal penawaran dan permintaan tenaga kerja khususnya antara daerah asal dan daerah tujuan. Ketidakseimbangan pasar kerja menyebabkan peningkatan pengangguran di negara asal dan meningkatkan permintaan akan pekerjaan, setidaknya untuk beberapa jenis pekerjaan. Sementara itu, permintaan tenaga kerja dari negara tetangga, yang elatif tidak terimbas krisis ekonomi merupakan peluang bagi para pekerja. Hal ini merupakan faktor utama yang menjadi pendorong individu untuk melakukan migrasi. Pemerintah intervensi kebijakan mempengaruhi migrasi dengan mengatur atau mempengaruhi pasar tenaga kerja dan negara-negara tujuan. Kedua, Ekonomi neoklasik ( micro theory ) menjelaskan pola kalkulasi untung rugi dalam perspektif individu pelaku migrasi. dalam konteks ini, perbedaan upah menjadi sangat signifikan mempengaruhi keputusan migrasi seseorang. Dalam teori ini dikatakan bahwa yang mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi adalah adanya perhitungan mengenai biaya dan keuntungan yang akan dikeluarkan dan diperoleh

15

dari perpindahan tersebut. Human capital yang dipengaruhi oleh keadaan politik, social,ekonomi, dan teknologi juga akan memepengaruhi keputusan untuk bermigrasi. Adanya perbedaan upah, jumlah pekerja di negara tujuan serta kebijalan pemerintah juga akan mempengaruhi migrasi. Ketiga Ekonomi yang baru tentang migrasi memandang migrasi sebagai strategi keluarga untuk menambah pemasukan pendapatan, memperkecil resiko bagi rumah tangga, dan overcome barriers to credit and capital. Keempat, Dual labor market theory menetapkan permintaan untuk pekerja rendahan di dalam ekonomi yang maju adalah faktor yang kritis membentuk migrasi internasional. Untuk menghindari inflasi yang struktural yang akan diakibatkan oleh peningkatan biaya gaji para pekerja dan untuk memelihara tenaga kerja sebagai variabel faktor-faktor produksi, pemberi kerja mencari pekerja dengan gaji rendah. Di model ini, migrasi internasional adalah permintaan dan diaktifkan oleh kebijakan penarikan tenaga kerja dari pemberi kerja atau pemerintah di daerah tujuan. Kelima, Focus World systems theory tidak pada pasar kerja di ekonomi nasional, tapi pada struktur pasar kerja dunia. Migrasi internasional dihasilkan berupa land, raw materials, and labor di dalam suatu daerah yang ditarik ke dalam ekonomi pasar dunia dan sistem tradisional diganggu. Migrasi internasional juga didukung oleh adanya transport, communications, cultural and ideological. Migrasi tidak terlalu dipengaruhi oleh adanya perbedaan upah tapi oleh adanya kebijakan ke arah investasi yang luar negeri dan ke arah internasional tentang capital and goods. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa terjadinya migrasi internasional sangatlah dipengaruhi oleh factor ekonomi. Mobilitas penduduk atau khususnya migrasi internasional merupakan salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari dan menemukan sesuatu yang baru (innovative migration),atau mempertahankan apa yang telah dimilikinya (conservative migration). Tetapi yang pasti,baik innovative migration maupun conservative migration maupun conservative migration keduanya mempunyai target untuk mendapatkan pekerjaan di tempat tujuan atau memperoleh akses untuk menikmati hidup yang lebih baik (Pryor,1975). Rendahnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri telah mendorong pekerja untuk mencari dan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, karena tingkat upah yang ditawarkan biasanya relatif lebih baik dibandingkan dengan upah pekerjaan sejenis didalam negeri. Selain itu, tekanan untuk mencari kerja di luar negeri makin diperkuat dengan kenyataan bahwa surplus tenaga kerja unskilled kian banyak.

16

Seperti yang terjadi di Indonesia, banyak sebagian besar orang yang bermigrasi merupakan para tenaga kerja baik lak-laki maupun perempuan. Pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) merupakan sumber mata pencaharian yang penting bagi jutaan pekerja terutama perempuan. Banyak dari mereka yang untuk mendapatkan pekerjaan harus bermigrasi di dalam negeri maupun melintasi perbatasan negara ( Annemarie Reerink, International Labour Organization ). Bagi para PRT yang bekerja di luar negeri secara musiman, status mereka sebagai pekerja migran tanpa dokumen lengkap menambah kerentanan dan diskriminasi yang mereka alami sebagai pekerja migran perempuan di sektor informal. Sebagai pekerja migran musiman mereka seringkali mendapat, jika ada, perlindungan hukum yang kurang memadai, demikian juga dengan upah maupun fasilitas lainnya. Pada saat ini sulit untuk menemukan angka pasti jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri, terlebih besarnya jumlah pekerja ilegal. Namun demikian, tidak terbantahkan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri meningkat dengan pesat. Pada periode 1998-1999 terdapat peningkatan yang cukup signifikan jumlah pekerja Indonesia diluar negeri. Data terbaru menunjukkan bahwa dua tahun terakhir (1999-2001), jumlah TKI sebanyak 968.260, dengan rata-rata penempatan 387.304 pekerja dalam setiap tahun. Dari total, 47,52 persen pekerja bekerja di negara ASEAN, 34,5 persen di Timur Tengah, 17,52 persen di Asia Pasifik, 0,7 persen di Eropa dan AS dan 0,06 persen di negara lainnya. Krisis ekonomi telah mendorong orang untuk mencari pekerjaan diluar negeri (Romdiati, Handayani and Rahayu, 1998). Apabila dilihat dalam perspektif demografis, terdapat perubahan yang cukup signifikan pola migrasi sebelum dan sesudah krisis ekonomi (1995-2000). Berdasarkan sex rasio, secara umum migrasi tenaga kerja didominasi oleh perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex rasio migrasi kurang dari 100. Satu alasan mengapa kecenderungan pekerjaan migran demikian adalah rendahnya tingkat pendidikan migran. Beberapa karakteristik migran lainnya adalah pendidikan

17

rendah, keterbatsan ketrampilan dan pengetahuan, dan usia antara 15-40 tahun. Hal ini merupakan penyebab utama mengapa pekerja Indonesia hanya terserap pada sektor dan jenis pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan seperti di perkebunan dan pabrik sebagai buruh untuk laki-laki dan sebagai pembantu rumahtangga untuk perempuan .Tirtosudarmo (2002) menunjukkan bahwa sebagian besar migran (56,45 persen) bekerja pada sektor formal dan 43,55 persen pada sektor informal. Selain didorong oleh factor ekonomi, migrasi juga didorong oleh factor politik yang ada. Dunia usai perang dingin tidak lagi semata-mata dihadapkan pada persoalan stabilitas keamanan. Meski dimensi keamanan tetap dominan, persoalan bukan keamanan atau biasa disebut keamanan non-konvensional semakin banyak muncul. Isu lingkungan hidup, perang dagang, peredaran obat terlarang lintas negara, dan imigran merupakan contoh persoalan kontemporer dalam hubungan internasional. (Inayah Hidayati, Peneliti pada bidang Kependudukan PPK LIPI

I

I

http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/dinamika-kependudukan/50-kenapa-orang-bermigrasi

18

2.7 Dasar Hukum Yang Terkait Imgran Ilegal Keimigrasian sebagaimana yang ditentukan di dalam Bab 1 Pasal 1 (1)Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Lembaran Negara Tahun 1992, Nomor 33 Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku diIndonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara[1]. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara[2]. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian.Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaana imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi. Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia ialah : a.Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan NegaraRepublik Indonesia. b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta c. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesiamerugikan kepentingan bangsa seperti kasus-kasus penyalahgunaan ijin tinggal

keimigrasian, overstay, imigran gelap dan lain sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran keimigrasian yang bersifat transnasional. Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan,

19

kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni : pertama Orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagikeamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. kedua Orang asing tidak mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa :[3] a. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian Integrated Criminal Justice sistem, sistem peradilan pidana ( penyidikan, penuntutan, peradilan ) dan atau ; b.Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasianadalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalahdiantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayahyurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia. Penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai asas dan kaedah hukum acara pidana. Pasal 50 Undang-Undang nomor 9 Tahun 1992 mengatakan bahwa orang asing yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Pasal 42 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 mengatur tentang Tindakan Keimigrasian yang menyatakan bahwa tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang : a. Melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau b. Tidak menghormati atau mentaati peraturana perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari Tindakan Keimigrasian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian adalah TindakanAdministratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dengan demikian maka orang asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dikenakan tindakan administratif diluar proses peradilan. Tindakan administratif yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dapat berupa : a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keimigrasian. b. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. d.Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

20

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa segala bentuk tindakanadministratif dibidang keimigrasian diluar tindakan hukum pidana atau penyidikan masuk kategori Tindakan Keimigrasian. Selain menurut ketentuan hukum positif tersebut diatas, juga menurut hukum internasional bahwa tindakan keimigrasian berupa deportasi bukan tindakan hukum pidana dan ini berlaku secara universal pada negara-negara lain di dunia. Semua tahapan-tahapan tindakan keimigrasian, tentu diperlukan adanya suatu landasan yuridis maupun administrasi, sebagai dasar operasional dalam menangani suatu kasus pelanggaran keimigrasian. Oleh karena pada hakekatnya tindakan keimigrasian adalah suatu tindakan pengekangan atau pembatasan terhadap kebebasan, dan hak asasi manusia tersebut dijamin serta dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Setiap kegiatan atau tahapan tindakan keimigrasian, selain diperlukan adanya landasan yuridis juga diperlukan administrasi tindakan keimigrasian yang berupa format, laporan kejadian, surat perintah dan keputusan tindakan berupa pemanggilan, tugas, berita acara, register, kode penomoran surat untuk masing-masing tindakan keimigrasian, sehingga pelaksanaan kegiatan penindakan tersebut, selain dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sekaligus mencerminkan adanya kelengkapan atau tertib administrasi untuk setiap tindakan yang telah dilakukan. Permasalahannya adalah timbulnya dua tindakan Keimigrasian yang mempunyai prosedur berbeda,yang pertama secara administratif dengan dasar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, yang kedua menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Rumusan norma sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang- UndangNomor 9 Tahun 1992 tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal lainnya maupun dalam Penjelasan Undang-Undang, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Bertitik tolak dari ketidak jelasan undang-undang tersebut muncul berbagai kasus keimigrasian yang membuat aparat keimigrasian dalam posisi dilematis apabila mengambil tindakan misalnya yang terjadi pada kasus penangkapan warga negara RRC atas nama Chen Long Chin di PT. Tjipta Rimba Djaja Jl. KL. Yos Sudarso Km. 7,5 Medan pada tanggal 10 Maret 2010, warga Negara RRC tersebut ditangkap karena diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin keimigrasian yang diberikan kepada mereka, kemudian atas perbuatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Belawan mengadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang tindakan Keimigrasian an. Chen Long Chin dengan menetapakan bahwa memerintahkan Chen Long Chin untuk segera meninggalkan wilayah Indonesia pada kesempatan Pertama yang disertai surat perintah pengawalan. Menurut ringkasan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan olehPejabat Imigrasi di

Kantor Imigrasi Belawan bahwa Chen Long Chin tiba di Indonesia hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 melalui Bandara Polonia Medan menggunakan pesawat udara Malaysia Air Lines dan datang ke Indonesia atas undangan PT. Tjipta Rimba Djaja di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 7,5 Medan, dengan Short Visit Pass atau Bebas Visa Kunjungan Singkat serta menurut pengakuaannya :

21

Bahwa yang bersangkutan telah diperintahkan pihak pabrik CHEN-E Taiwan untuk melakukan pekerjaan berupa memprogram dan mengontrol kinerja mesin pemotong kayu dan mesin penyambung kayu pada PT. Tjipta Rimba Djaja yang telah terpasang dan dibeli sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan apabila ada yang perlu diperbaiki tentang kinerja mesin tersebut maka yang bersangkutan yang memperbaikinya, yang bersangkutan juga mengaku sudah sering melakukan perjalanan ke Indonesia dan melakukan perbaikan kinerja mesin selama kuarang lebih 6 (enam) tahun terakhir ini. Berdasarkan hal tersebut diatas Pejabat Imigrasi Kantor Imigrasi Belawan berpendapat bahwa yang bersangkutan diduga kuat telah melanggar Pasal 50 Undang-undang No. 9 Tahun 1992 dan dapat dikenakan Tindakan Keimigrasian berupa pengusiran atau deportasi. Namun kasus serupa berbeda penanganannya dengan kasus yang terjadi pada PT. WRP di Medan karena penanganan secara Administratif tidak bisa diterima oleh pegawai dan buruh di lingkungan PT.WRP sehingga penyelesaian kasus PT. WRP. diselesaikan secara Pro Justisia dengan memberlakukan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dan Hukum Acara Pidana sebagai dasar tindakannya hal ini akan menimbulkan masalah baru jika dikemudian hari terjadi gugatan mengenai kedua tindakan Keimigrasian yang berbeda dan Tindakan Hukum Administratif Keimigrasian yang dikenakan pada Chen Long Chin tidak diterima, karena bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian sangat bertentangan dengan Pasal 19 KUHAP yang menerangkan bahwa penahanan dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari atau 24 jam melebihi jangka waktu tersebut tersangka harus dilepaskan apalagi pihak Keimigrasian melanggar Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP tentang tembusan surat perintah penangkapan, penahanan ataupun pengkarantinaan terhadap sanak keluarga atau sponsor pemohon praperadilan. Tindakan Pihak keimigrasian sangat sewenang-wenang karena melakuan penangkapan, penahanan atau pengkarantinaan, tidak didasarkan pada bukti permulaan yang kuat. Namun demikian pihak Keimigrasian berpendapat bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan merupakan tindakan administrative keimigrasian yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 1 ayat (14) yang menyatakan bahwa “tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan”. Tindakan Keimigrasian adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat administratif diluar proses peradilan, tindakan keimigrasian ini dapat dilakukan terhadap orang asing yang melakukan kegiatan yang berbahaya, tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Macamnya tindakan keimigrasian dapat berupa pembatalan ijin tinggal keimigrasian, larangan berada dalam wilayah tertentu di Indonesia dan pengusiran (deportasi) sebagai upaya paksa. Karena ini merupakan tindakan administratif maka, apabila masyarakat dirugikan akibat dari tindakan keimigrasian tersebut dapat mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara pra peradilan tersebut. Persoalan lain yang mendasar adalah masalah pengkarantinaan, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, tidak mengatur pengkarantinaan sebagai suatu tindakan pengekangan atau membatasi kebebasan hak asasi manusia, melainkan hanya mengatur penempatan orang asing yang telah

22

melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, di tempat karantina imigrasi atau tempat lain. Pengkarantinaan orang asing dilakukan dengan penempatan pada Lembaga Permasyarakatan atau rumah tahanan negara, belum ada dasar hukum yang jelas menangani administrasi dan teknis dan biaya pelaksanaannya. Dari sudut pandang Keimigraian berpendapat bahwa pengkarantinaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 mempunyai arti yang berbeda dengan penahanan yang dimaksudkan dalam KUHAP, pengkarantinaan merupakan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian yang diisolasi sementara untuk dipulangkan ke negara asalnya (Deportasi), apabila orang asing berkeberatan atas tempat pengkarantinaan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Imigrasi, hal ini berbeda dengan penahanan yang dimaksudkan dalam KUHAP. Untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap benturan antara kepentingan yang berbeda itu, saluran hukum merupakan salah satu jalan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara kita, Pancasila dimana hak dan kewajiban asasi warga masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pemerintahan diupayakan, oleh karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat krusial dalam pemerintahan[4].Oleh karena itu tujuan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan umum sebenarnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat. Dari gambaran kasus Chen Long Chin di atas, persoalannya sekarang bahwa ketentuan tentang tindakan keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ada beberapa materi yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang antara lain adalah : 1.Perumusan Pasal 42 ayat (1) yang menerangkan “Tindakan Keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku”[5]. Sedangkan Pasal 50 menerangkan bahwa “ orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pemberian ijin Keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)[6]. 2. Perumusan Pasal 50 diatas menggariskan bahwa tindakan bagi orang asing yangmenyalahgunakan ijin keimigrasian adalah dengan tindakan pidana dimanasebagai dasar atau pedoman dalam melakukan tindakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedangkan dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dikenakan tindakan keimigrasian karena tidak mentaati peraturan perundang-undangan yangberlaku, ayat (2) menerangkan ada 7 macam tindakan keimigrasian, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada satu sisi meliputi segala tindakan administratif sedangkan pada sisi yang lain terdapat tindakan Pidana. 3. Sistimatika penempatan Pasal-Pasal tindakan keimigrasian tidak berurutan

23

dan tidak diletakkan atau disusun dalam suatu bab tersendiri, tetapi dalam hal ini perlu adanya suatu kesepakatan pendapat terlebih dahulu, tentang pengertian dan klasifikasi penindakan apa saja yang termasuk atau dapat disebutkan sebagai tindakan keimigrasian. Bertitik tolak dari permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka terlihat jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 terutama Pasal 42 dan Pasal 50, nampak jelas bahwa dalam UU ini terdapat norma yang tidak jelas atau kabur, sehingga konsekuensinya melahirkan berbagai penafsiran dalam hal melakukan tindakan keimigrasian. Dalam landasan ini akan dideskripsikan teori maupun azas-azas hukum yang relevan dengan kewenangan, keputusan dan penindakan kasus keimigrasian. Azas hukum yang dimaksudkan adalah unsur penting atau pokok, atau dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum dan yang mengandung nilai-nilai etis[7]. Pada landasan ini pula dilengkapi dengan pandangan-pandangan sarjana yang berpengaruh. Pandangan-pandangan teoritik dimaksud untuk menjustifikasi ketentuan-ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan, dan instrumeninstrumen hukum pemerintah, khususnya menyangkut kewenangan, keputusan dan penindakan kasus keimigrasian. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pemerintah selaku publik service mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, kewenang-wenangan itu harus dipergunakan dalam kerangka negara hukum, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan bevoeghieid, tetapi mempunyai perbedaan karakter. Bevoegheid digunakan dalam hukum publik dan hukum privat. Sedangkan wewenang selalu digunakan dalam hukum publik. Dengan demikian, wewenang sejajar dengan beuoeghed dalam hukum publik[8]. Dalam hukum perdata jika seseorang atau suatu badan telah memenuhi kualifikasi tertentu yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, maka berwenang mengadakan perjanjian menurut hukum perdata. Hal itu dalam hukum perdata disebut dengan istilah mampu untuk berbuat (handelingsbekwaam). Hubungan-hubungan dalam hukum perdata dapat dilakukan sejauh tunduk pada hukum positif[9]. Dalam teori hukum publik, wewenang merupakan inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Jadi wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Wewenang terdiri atas minimal tiga unsur yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Wewenang dapat pula dilukiskan sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah. Dengan adanya unsur kekuasaan, maka wewenang merupakan legitimitasi bagi dikeluarkannya keputusan-keputusan sepihak yang bersifat mengikat terhadap orang lain. Pelaksanaan wewenang itu dapat melahirkan norma-norma hukum material maupun hukum formal. Philipus M. Hadjon mengemukakan ada dua sumber untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula bahwa kadangkala, mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang. Tetapi, dalam kaitannya dengan wewenang pemerintah untuk membuat keputusan, Philipus,

24

M.Hadjon secara tegas mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh kewenangan membuat keputusan yaitu atribusi dan delegasi[10]. Sementara itu, Suwoto Mulyosudarmo dengan menggunakan istilah kekuasaan mengemukakan bahwa, ada dua macam pemberian kekuasaan yaitu perolehan kekuasaan yang sifatnya atribut dan perolehan kekuasaan yang sifatnya derivatif. Perolehan kekuasaan secara derivatif dibedakan atas delegasi dan mandat[11]. Atribusi adalah pembentukan dan pemberian wewenang tertentu kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan distribusi wewenang terutama ditetapkan di dalam konstitusi atau UUD. Pembentukan wewenang pemerintahan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Di sini terjadi pemberian wewenang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dilahirkan suatua wewenang baru. Dengan demikian, pembentukan wewenang yang berdasarkan pada atribusi nampak dari ciri-ciri sebagai berikut : a. Melahirkan wewenang baru; b. Dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan atas original legislator, seperti MPRmenetapkan UUD, dan Presiden bersama DPR membuat Undang-Undang dan delegated legislator, seperti : Presiden menetapkan PP yang menciptakan wewenang pemerintahan kepada organ tertentu[12]. Delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat suatu putusan oleh pejabat pemerintahan (delegans) kepada pihak lain (delegetaris) dan wewenang itu menjadi tanggung jawab dari delegetaris. Syarat-syarat delegasi adalah : a.Harus difinitif, artinya bahwa delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah diserahkan. b. Harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangana, artinya bahwa delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; c. Tidak kepada bawahan, artinya bahwa dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan ada delegasi; d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya bahwa delegans berwenang meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; e. Merupakan peraturan kebijakan (beleids-regel), artinya bahwa delegans memberikan instruksi tentang penguraian wewenang tersebut. Dengan demikian, pada delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang. Triepel membedakan delegasi atas primare dan secundare delegation. Pembedaan itu dilakukan berdasarkan pada aspek kuantitas dan kualitas (sifat). Primare delegation berkaitan dengan jumlah atau keluasan kewenangan yang didelegasikan, yang dapat bertambah atau berkurang. Sedangkan secundaredelegation berkaitan dengan sifat kewenangan yaitu adakalanya bersifat zefstanding atau zakelijk. Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada

25

bawahan (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atas nama yang memberikan mandate (mandans). Di sini tidak perlu ada peraturan perundang-undangan yang melandasi, karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan interen. Dengan demikian, di sini tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari organ atau pejabat TUN yang satu kepada pejabat TUN yang lain. Jadi, wewenang pemerintahan yang dilakuan oleh mandataris atas nama dan tanggungjawab mandat. Ada perbedaan yang mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasia. Pada kewenangan “atribusi” kewenangan itu sudah siap ditransfer, akan tetapi tidak demikian dengan kewenangan “Delegasi”. Dalam kaitana dengan azas legalitas kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegas[13]. Berdasarkan pada paparan teori ini dalam hubungannya dengan permasalahan akan mengkaji kewenangan pejabat keimigrasian dalam melakukan tindakan keimigrasian. Pandangan para sarjana mengenai keputusan yang merupakan tindakan hukum tata usaha Negara, yang dijadikan sebagai titik tolak pembahasan adalah pandangan WF Prins, Syahran Basah dan pandangan-pandangan sarjana lain yang menunjang sebagai bahan pembanding seperti Van Der Pot serta pengertian keputusan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Istilah-keputusan merupakan terjemahan dari istilah Beschikking yang berasal dari bahasa Belanda sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah acte administratif dan dalam bahasa Jerman disebut verwaltungsakt. Istilahbeschikking di Belanda pertama sekali diintroduksi oleh Van der Pot dan Van Vollenhown, kemudian masuk ke Indonesia melalui E.Utrecht dan WF.Prins[14]. Istilah beschikking di Indonesia ada yang menterjemahkannya dengan ketetapan, seperti E.Utrecht, dan Sjachran Basah[15]. Bahkan menurut Sjachran Basah, beschikking lebih tepat digunakan untuk istilah ketetapan dan besluit untuk istilah keputusan. Beberapa sarjana hukum administrasiaa memberikan rumusan pengertian beschikking sebagai berikut : Menurut E. Utrecht, Beschikking (ketetapan) ialah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. W.F.Prins [16]merumuskan Beschikking sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu. Salah satu prinsip atau asas negara hukum adalah asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Hukum harus menjadi sumber kekuasaan atau wewenang bagi setiap tindakan pemerintah. Kekuasaan atau wewenang itu diperoleh pemerintah melalui attribusi. Dengan attribusi pemerintah diberi kekuasaan atau wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan, dimana semuala kekuasaan atau wewenang untuk melakukan tindakan itu tidak dimiiki pemerintah. Pemberian wewenang kepada pemerintah itu harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26

Konsekuensi dari itu pemerintah akan dinyatakan tidak memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan suatu tindakan, apabila hukum atau Undang-undang tidak memberikan attribusi kekuasaan atau wewenang kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan. asas demikian menempatkan hukum sebagai sumber kekuasaan atau wewenang bagi setiap pemerintah.

27

2.8 Negara Yang Mempunyai Hak Veto Dengan kata lain, sepuluh negera tersebut merupakan penderita saja. sebagai misal sebuah negara sedang melakukan peperangan dengan salah satu negara dan 14 DK PBB tersebut menyetujui untuk melerai dengan jalan perdamaian, akan tetapi satu negara tidak setuju, maka kesepakatan 14 negara DK PBB tersebut tidak akan terlaksana atau gagal. Tujuan awal pembentukan Dewan Keamanan PBB sebenarnya sangat baik sekali, akan tetapi DK PBB justru menjadi sebuah permainan oleh negara-negara yang memiliki hak veto atau wewenang lebih. Misi awal dari pembentukan DK PBB adalah untuk menciptakan sebuah perdamaian dunia yang diperkasai oleh beberapa negara adikuasa atau negara raksasa yang memiliki hak veto, namun seakan hak veto tersebut digunakan tidak seharusnya. Siapa saja negara yang memiliki hak veto di dunia ini? untuk menjawab rasa penasaran tersebut, maka silahkan simak ulasan berikut ini. Daftar Negara di Dunia yang Memiliki Hak Veto 1. Amerika Serikat (AS) Amerika Serikat merupakan negara yang dikepalai oleh seorang presiden bernama Barack Obama. Negara ini mendapatkan hak veto dari DK PBB sebenarnya sudah sangat lama, bahkan sejak terbentuknya DK PBB. 2. Rusia Negara selanjutnya yang mendapatkan hak veto adalah Rusia. Negara yang sangat besar dan terkuat di dunia ini mendapatkan hak istimewa setelah menunjukan kontribusinya secara lebih terhadap perdamaian dunia di hadapan DK PBB. 3. China Negara China bisa dikatakan merupakan negara yang memiliki populasi penduduk menyebar terbanyak di dunia, bahkan penduduk asli China bisa mencapai pelosok-pelosok negara. Akibat hal inilah China mendapatkan hak veto dari DK PBB. 4. Inggris Berbicara mengenai negara adikuasa terkuat di dunia, tentunya tidak akan lepas dengan Inggris, pasalnya Inggris merupakan salah satu pendiri dari Dewan Keamanan PBB, maka tak heran negara tersebut mendapatkan hak veto 5. Perancis Tidak hanya Inggris dan Amerika Serikat saja yang bertanggung jawab atas berdirinya DK PBB, akan tetapi Perancis juga mengambil banyak bagian terhadap berdirinya Organisasi Perdamaian Dunia tersebut. hal inilah yang menyebabkan negara Perancis mendapatkan hak vetoi untuk beberapa kawasan di dunia ini.

28

I

I

https://aengaeng.com/2015/03/daftar-negara-di-dunia-yang-memiliki-hak-veto/

29

BAB lll KESIMPULAN DAN SARAN 3.1 Kesimpulan 

Imigran ilegal adalah sebuah masalah yang sangat serius dan merupakan ancaman bagi negara Indonesia. Semakin meningkatnya keberadaan orang asing secara ilegal di Indonesia memberikan kerugian bagi Indonesia, baik secara financial dan material.



Pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap dan ilegal belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih hanya mengacu pada UU.NO.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.



Karena Indonesia yang dikenal ramah dan baik dalam menangani para imigran kemudian malah menjadi negara tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran, agen-agen penyelundup pun memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penyelundupan manusia.

3.2 Saran 

Perlu dibuat Undang-Undang atau kebijakan khusus yang secara tegas dan jelas membahas imigran gelap, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan tersebut sebagai suatu tindak pidana, guna memperkuat posisi

Pemerintah

Indonesia

dalam

usaha

menghadapi

masalah

penyelundupan manusia, dan institusi penegak hukum dapat menindak secara tegas para imigran gelap sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakuny

30

DAFTAR PUSTAKA . https://brainly.co.id/tugas/1255597 . http://organisasi.org/penyebab_atau_alasan_terjadinya_migrasi

.Ajat Sudrajat Havid, pengungsi dalam Rangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang, Protecting Refugee, A Field Guide for NGO’s, tanpa tahun,

. https://id.wikipedia.org/wiki/Imigran_ilegal

.http://regional.kompas.com/read/2013/10/11/2321196/1.200.Pelabuhan.Rakyat.Jadi.Pintu.M asuk.Imigran.Ilegal

.https://aengaeng.com/2015/03/daftar-negara-di-dunia-yang-memiliki-hak-veto/

.http://hukumimigrasi.blogspot.co.id/2013/01/hukum-keimigrasian.html

.http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/dinamika-kependudukan/50kenapa-orang-bermigrasi

.http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/dinamika-kependudukan/50-kenapa-orang-bermigrasi