Hukum Adat Bali 1

HUKUM ADAT WARIS-BALI Kasus Posisi: - Sebidang tanah seluas 0,300 Ha di desa Tamung Kab. Klungkung Bali adalah milik I.G. Made Tugeg. Tanah tersebut dipinjamkan kepada masyarakat sekitarnya. Oleh masyarakat desa itu, tanah tersebut dimanfaatkan untuk pendirian Pura Dalem Rajapati. - Tahun 1950, Tugeg meninggal dunia, Tanah seluas 0,300 Ha tersebut beralih tangan kepada 3 orang anak laki-lakinya yang masih hidup. Beberapa waktu kemudian, Ni Gusti Rai Muklek, istri Tugeg meninggal pula. Beralihnya pemilikan tanah kepada anak-anak Tugeg: Arya, Wisma dan Darsana, adalah sesuai dengan Hukum Adat Waris di Bali. - Meski tanah tersebut beralih tangan, 3 orang anak Tugeg tersebut (Sekehe 3) tidak menempati tanah waris itu. Buku C dari Desa Takmung, tetap mencatat Sekehe 3 adalah pemilik sah tanah persil No. 22 pipil No. 179 warisan Tugeg tersebut Ipedapun dibayar oleh Sekehe tiga. - Oleh karena tidak ditempati pemiliknya, orang lain dapat dengan mudah menguasai tanah tersebut adalah Mantera, seorang pensiunan polisi menguasai tanah milik sekehe 3. Mantera memanfaatkan lahan itu untuk ditanami pohon kelapa, pisang dan tanaman lainnya. Menurut Mantera, tanah itu adalah tanah laba pura, ia berhak memanfaatkannya sehingga teguran dari sekehe 3, tidak dihiraukannya. - Ketidakpedulian Mantera tersebut memaksa Sekehe 3 mengajukan tuntutan pada Mantera melalui Pengadilan Negeri Klungkung. - Dalam gugatannya Aryawisma dan Darsana mohon agar Pengadilan Negeri: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan Penggugat-Pengugat adalah anak kandung sah Almarhum Tugeg. 3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah hak milik Tanah Almarhum Tugeg. 4. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Almarhum Tugeg. 5. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah satu-satunya ahli waris sah yang berhak mewarisi harta sengketa secara bersama (Sekehe 3). 6. Menyatakan Tergugat menguasai tanah sengketa dengan menanam pohon di atasnya adalah melawan hak tanpa dasar hukum. 7. Memerintahkan Tergugat atau yang mendapat hak untuk mencabut pohon kelapa/pisang/tanaman lainnya, lalu menyerahkan pada Penggugat-Penggugat. 8. Menyatukan CB yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga. 9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara. 10. Atau mohon putusan seadil-adilnya. PENGADILAN NEGERI: - Hakim Pertama yang menangani perkara ini memberitahukan pertimbangan sebagai berikut: - Menurut bukti P2 yang merupakan “Buku C lama”, Desa Takmung, tanah sengketa adalah milik Almarhum Tugeg sejak tahun 1950 hingga sekarang. Tanah tersebut dinyatakan menjadi milik Arya, Wisma dan Darsana (Sekehe 3). Dan sejak dinyatakan menjadi milik Sekehe tiga, tidak pernah dilakukan mutasi lagi. Hal tersebut juga sesuai dengan kesaksian dari Kepala Desa Takmung dan “Buku C Baru” Desa Takmung. Dalam Buku C baru itu juga tidak tercantum keterangan bahwa tanah sengketa adalah tanah laba pura.

-

Meskipun Tergugat menyangkal bahwa tanah tersebut adalah milik Tugeg yang kemudian diwariskan pada Sekehe Tiga, tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah Tanah Laba Pura. Pura yang ada di tanah sengketa tidak dapat dijadikan bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah laba pura. Keterangan para saksi menyatakan bahwa “Sekehe Tiga” adalah anakanak kandung Almarhum Tugeg. Sekehe Tiga tidak mempermasalahkan keberadaan Pura Dalem Rajapati. Dari pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat-Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan Hakim Pertama memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian. 2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah anak kandung sah Almarhum Tugeg. 3. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah hak milik Almarhum Tugeg. 4. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Almarhum Tugeg. 5. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah satu-satunya ahli waris sah yang berhak mewarisi harta sengketa secara bersama (Sekehe Tiga). 6. Menyatakan Tergugat menguasai tanah sengketa dengan menanam pohon diatasnya adalah melawan hak tanpa dasar hukum. 7. Memerintahkan Tergugat atau yang mendapatkan hak untuk mencabut pohon kelapa/pisang/tanaman lainnya atau mengosongkan tanah tersebut lalu menyerahkannya pada Penggugat-Penggugat. 8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya. 9. Dst………. PENGADILAN TINGGI: - Mantera, Tergugat dalam perkara ini menyatakan banding atas putusan hak milik. Setelah memeriksa perkara dan berkas perkara ini, Hakim Banding menemukan fakta bahwa ternyata Pengadilan Negeri telah memeriksa tiga orang saksi tanpa disumpah. - Pertimbangan yang mendasarinya adalah karena ketiganya masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak Penggugat. Kades Takmung, Diarsa adalah paman Penggugat dan Tergugat. Saksi Tergugat, Seregeg dan Serejig, tidak jelas mana saudara kandung dan yang sepupu dari Tergugat. - Antara Berita Acara sidang disatu pihak dan jawaban Tergugat tanggal 6 Mei 1990 serta Daftar Silsilah dilain pihak terdapat perbedaan/pertimbangan. Saudara sepupu tidak berhak mengundurkan diri, sebagai saksi, sehingga saudara sepupu haruslah disumpah. - Saudara Kandung (pasal 174 ayat 1 ke-1 RBg) dan kemenakan/paman (putusan MA No. 300 K/Sip/1973, tanggal 11-11-1975) adalah orangorang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi, mereka harus diberitahukan tentang hak untuk pengunduran diri yang tidak digunakan, harus disumpah (pasal 175 RBg). Sedangkan jika akan menggunakan hak tersebut, tidak perlu diperiksa tanpa disumpah. Saksi yang tidak disumpah bukan alat bukti. Yang boleh diperiksa tanpa disumpah, hanya anak di bawah usia 15 tahun dan orang gila yang kadang-kadang ingat (pasal 173 RBg). - Sehubungan dengan itu, Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan Pengadilan Negeri membuka kembali pemeriksaan Sidang dalam perkara ini.

-

-

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Hakim Banding memberi Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut: Memerintahkan Pengadilan Negeri Klungkung untuk membuka kembali pemeriksaan dalam perkara ini untuk: I. 1. Memerintahkan saksi misan/sepupu Tergugat untuk bersumpah. 2. Memberitahukan kepada saksi saudara kandung. Saksi paman akan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi untuk selanjutnya memerintahkan saksi jika bersedia menjadi saksi untuk bersumpah. 3. Menanyakan saksi yang sudah disumpah: Apakah mereka tetap pada keterangan yang telah diberikan pada sidang yang lalu. II. Memberi kesempatan pada kedua pihak, jika masing-masing akan mengajukan tambahan alat bukti. Dalam Putusan Akhir, maka Hakim Banding berdasar atas pemeriksaan Tambahan tersebut di atas, memberikan putusan akhir yang amarnya: Membatalkan putusan Hakim Pertama dan mengadili sendiri: Menolak gugatan Penggugat.

MAHKAMAH AGUNG RI: - Para Tergugat, Sekehe Tiga, menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung dengan alasan sebagai berikut: 1. Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi menyatakan tanah sengketa bukan milik orang tua PenggugatPenggugat, tapi milik Banjar. Hal tersebut tidak benar. Sesuai bukti P2, tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat-Penggugat. 2. Pengadilan Tinggi salah menrapkan hukum dalam pertimbangannya Perubahan penilikan tanah sengketa dari atas nama Tugeg menjadi atas nama Sekehe Tiga, bukan atas usul ahli waris Tugeg, hal itu tidak benar. Atas usul ahli waris Tugeg, yaitu Penggugat, menjadi atas nama Sekehe Tiga Pemindahan hak milik hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sendiri atau oleh ahli warisnya, karenanya, tahun 1950. Penggugat-Penggugat melakukan pemindahan hak tersebut sesuai Undang-Undang. 3. Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya. Pencantuman nama Tugeg akabn buku C tidak benar. Pengadilan Tinggi kurang teliti menelaah bukti P2 yang oleh Pengadilan Tinggi hanya dinilai sebagai surat pembayaran pajak. Hal tersebut disengaja untuk melemahkan Penggugat-Penggugat. - Setelah memeriksa perkara ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan 1 dan 2 yang diajukan Penggugat-Penggugat dapat dibenarkan. Tergugat dalam memutus perkara ini, salah menerapkan hukum yaitu: - Pengadilan Tinggi menyatakan surat bukti P2 dapat disimpulkan bahwa Tanah atas nama Tugeg dalam Buku C, bukan karena pembelian atau warisan atau transaksi lainnya, tetapi karena “salah buku”. Dengan demikian, perubahan tahun 1950 atas nama Sekehe Tiga, bukan karena permohonan ahli waris Tugeg, tetapi karena “salah buku”. - Atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dan keliru jika pengertian “salah buku” diartikan salah memasukkan buku ke Sekehe Tiga, berarti tanah sengketa adalah milik Tugeg. Karena terbukti sejak 1935 sampai dengan 1950, tanah tetap atas nama Tugeg. - Penggugat tidak perlu membuktikan atas hak atau Tugeg memperoleh tanah sengketa, karena dari pemeriksaan, tidak terdapat bukti sebaliknya,

-

yakni sebelum tahun 1935, tanah sengketa terdaftar atas nama orang lain selain Tugeg. Tugeg adalah orang tua Penggugat dan tanah sengketa terbukti milik Tergugat, maka penggugat sebagai ahli warisnya adalah sama dengan yang paling berhak atas tanah sengketa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka. Mahkamah Agung telah cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi dari I Gusti Nyoman Arya, I. I Gusti Made Wisma, dan I. Gusti Putu Darsana. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klungkung tanggal 20 Juni 1990, No. 3/Pdt/G/1990/PN.Klk.

CATATAN: • Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut: • Suatu keluarga masyarakat Bali, Gusti Made Tugeg dalam perkawinannya dengan Wanita Ni Gusti Rai Muklek, dilahirkan tiga orang anak lelaki: I. Gusti Nyoman Arya, I. Gusti Made Wisma, I. Gusti Putu Darsana. Ayah ketiga anak ini (Gusti Made Tugeg) semasa hidupnya memiliki tanah hak milik. Dengan wafatnya ayahnya, yang kemudian disusul dengan ibunya, maka hak milik tanah itu turun dan diwarisi oleh ahli warisnya ketiga orang anak lelakinya tersebut diatas (Sekehe Tiga). • Demikian catatan dari kasus ini. (Ali Boediarto) •

Pengadilan Negeri di Klungkung: No. 3/Pdt/G/1990/PN.KLK, tanggal 20 Juni 1990.

•

Pengadilan Tinggi di Denpasar: No. 151/Pdt/1990/PT.Dps, tanggal 13 Juni 1991.

•

Mahkamah Agung RI: No. 3750.k/Pdt/1991, tanggal 29 Juni 1993. Majelis terdiri dari para Hakim Agun: Ny. SITI ROSMA ACHMAD, SH sebagai Ketua Sidang didampingi anggotaL TH. KETUT SURAPUTRA, SH dan H.I. RUKMINI, SH.