Himpaudi - Tata Kerja

Tata Kerja Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) I. Pendahuluan A. Latar Belakang Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah bersama masyarakat berupaya mempersiapkan generasi muda berkualitas yang berorientasi pada konsep dasar pembinaan tumbuh kembang anak usia dini secara holistik, mencakup pengembangan pendidikan, kesehatan, sosial dan agama. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama ini menyebabkan pemahaman terhadap pendidikan anak usia dini sangat minim, termasuk kurangnya koordinasi antara pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD yang ada di setiap Propinsi. Hal ini mengakibatkan pengembangan dan peningkatan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta jumlah anak usia dini yang tertampung masih jauh dari jumlah yang diharapkan. Keberadaaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari keberhasilan pendidikan anak usia dini. Untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi dan sosialisasi program PAUD telah dibentuk HIMPAUDI tingkat Pusat yang dideklarasikan di Batu, Malang - Jawa Timur pada tanggal 31 Agustus 2005. Agar misi himpunan ini dapat dilaksanakan secara merata, menyeluruh dan berkesinambungan, perlu dibentuk HIMPAUDI di Tingkat Propinsi, diperlukan tata kerja yang mengatur mekanisme pembentukan HIMPAUDI di Propinsi, Kabupaten/Kota sampai ke Kecamatan, serta tugas wewenang dan tanggung jawab pengurus. B. Tujuan 1. Untuk memberikan panduan kepada para pembina, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta berbagai pihak di semua tingkat (Propinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan) dalam melembagakan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI). 2. Mendorong semua pihak untuk membentuk HIMPAUDI sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. 3. Sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas organisasi. C. Sasaran 1. Pengurus HIMPAUDI yang telah terbentuk. 2. Pendidik PAUD. 3. Tenaga Kependidikan: pengelola, pemerhati, pakar, praktisi dan masyarakat umum lainnya yang menangani program PAUD. 4. Petugas Pemerintah lainnya yang menangani program pengembangan anak usia dini. 5. Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan.

1

2

II. Organisasi dan Pembentukan A. Pengertian 1. HIMPAUDI adalah suatu organisasi independen yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. 2. Pendidik anak usia dini adalah tenaga yang berperan menjadi panutan, pembimbing, pengasuh dan fasilitator bagi anak usia dini. Pendidik bagi anak usia dini disebut pendidik (guru). 3. Tenaga kependidikan adalah pengelola, pemerhati, pakar, praktisi dan masyarakat umum lainnya yang melaksanakan program PAUD. B. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 1. Tugas Pokok a. Mensosialisaikan pentingnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas kepada semua lapisan masyarakat. b. Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi secara berjenjang. c. Menampung, memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. d. Memfasilitasi pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. 2. Fungsi a. Mempersatukan para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini di Indonesia. b. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini sesuai dengan konsep dasar pembinaan tumbuh kembang anak secara holistik. C.

Pembentukan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) 1. Identifikasi Melakukan identifikasi terhadap beberapa pihak yang dianggap potensial untuk membentuk HIMPAUDI. Pihak-pihak tersebut terdiri dari: a. Pendidik/ Guru: TPA, KB dan Satuan PAUD sejenis lainnya. b. Tenaga Kependidikan: pemerintah, pengelola, pemerhati, pakar, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi serta masyarakat umum lainnya yang menyelenggarakan program PAUD. 2. Komunikasi dan Informasi Melakukan komunikasi dan informasi dengan pihak-pihak yang telah teridentifikasi tentang pembentukan HIMPAUDI melalui kegiatankegiatan pertemuan baik secara formal maupun informal. 3. Pembentukan Syarat-syarat pembentukan antara lain: a. Membuat pertemuan formal antara berbagai pihak terkait untuk menyepakati terbentuknya HIMPAUDI. b. Belum terbentuknya HIMPAUDI di wilayah yang bersangkutan. c. Pengurus terdiri dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan anak usia dini. d. Dasar pembentukan HIMPAUDI bersifat independen, semata-mata untuk kepentingan Pendidikan Anak Usia Dini dan bukan merupakan perpanjangan tangan bagi kepentingan lainnya. 4. Pengesahan HIMPAUDI yang telah terbentuk, disahkan/ dilantik secara berjenjang (pengurus tingkat Kecamatan dilantik oleh pengurus tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat

3 Kabupaten/ Kota dilantik oleh pengurus tingkat Propinsi dan Pengurus Propinsi dilantik oleh Pengurus Pusat). D. Aktifitas HIMPAUDI Langkah berikutnya adalah menyusun program kegiatan HIMPAUDI melalui tahapan sebagai berikut : 1. Perencanaan. Setelah HIMPAUDI terbentuk serta disahkan maka untuk selanjutnya pengurus serta anggota organisasi bersama-sama membuat perencanaan program kerja dan sosialisasi sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. 2. Pelaksanaan Perencanaan yang sudah dibuat kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang menganut prinsip-prinsip prioritas, efektifitas dan efisiensi. 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan harus dimonitor untuk melihat apakah sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Setelah kegiatan selesai harus dievaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan masukan bagi perencanaan program berikutnya. 4. Pelaporan Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan harus membuat laporan. Laporan dibuat sebagai bentuk transparansi kepada berbagai pihak terkait. Sehingga akuntabilitas dan kredibilitas himpunan dapat dijaga dengan baik. Pelaporan berisi antara lain: laporan kegiatan dan pertangungjawaban keuangan.

III. Pembagian Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab Tugas dan wewenang dibawah ini berlaku untuk semua tingkatan sesuai dengan AD/ART. A. Ketua Umum dan Ketua ketua 1. Ketua Umum a. Merupakan pimpinan tertinggi, yang mewakili organisasi keluar maupun ke dalam serta bertanggung jawab atas jalannya organisasi. b. Berhak menetapkan biaya operasional berdasarkan program kerja maupun biaya lainnya yang diperlukan c. Ketua Umum bertanggung jawab kepada keputusan rapat dan forum Musyawarah d. Menyelesaikan masalah organisasi e. Mengkoordinir perencanaan, pengawasan, evaluasi pelaksanaan program. f. Ketua umum bersama bendahara umum bertanggung jawab atas kebijakan pengaturan keuangan serta inventaris organisasi. 2. Ketua ketua a. Ketua-ketua dapat mewakili Ketua Umum. b. Ketua-ketua bertugas untuk mengkoordinasi bidang-bidang tertentu yang telah disepakati. c. Ketua-ketua membantu Ketua Umum menetapkan biaya operasional berdasarkan program kerja maupun biaya lainnya yang diperlukan d. Ketua-ketua membantu tugas Ketua Umum e. Ketua-ketua bertanggung jawab kepada Ketua Umum atas terlaksananya program program bidang koordinasinya

4 B. Sekretaris Umum dan Sekretaris sekretaris 1. Sekretaris Umum a. Mengkoordinir pelayanan teknis administrasi untuk kelancaran jalannya organisasi. b. Mengatur tugas-tugas kesekretariatan c. Mengatur jadual kegiatan, mengadministrasikan semua kegiatan. d. Membuat pembagian tugas di antara sekrearis-sekretaris. e. Mengkoordinir pelaksanaan harian kegiatan organisasi dan bersama ketua umum dan ketua ketua lainnya. f. Menginventarisir masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan organisasi. g. Sekretaris umum bersama ketua umum bertindak untuk dan atas nama organisasi dengan menanda tangani surat surat keluar h. Sekretaris umum menghimpun hasil keputusan rapat mendokumentasikan serta mensosialisasikan kepada seluruh pengurus. i. Sekretaris umum mengatur dan mengamankan inventaris organisasi. 2. Sekretaris-sekretaris a. Sekretaris-sekretaris membantu sekretaris umum mengatur jadual kegiatan, mengadministrasikan semua kegiatan dan melayani kebutuhan organisasi b. Sekretaris-sekretaris dapat mewakili sekretaris umum dalam mengatur dan melaksanakan tugas kesekretariatan. c. Sekretaris-sekretaris melaksanakan tugas sesuai dengan pembidangan yang telah ditetapkan dalam rangka koordinasi dan singkronisasi kegiatan. d. Sekretaris-sekretaris membantu sekretaris umum menginventarisir masalah yang timbul berkaitan dengan organisasi, serta mengupayakan pemecahannya. e. Sekretaris-sekretaris membantu sekretaris umum dalam mengkoordinir pelaksanaan harian kegiatan organisasi. f. Sekretaris-sekretaris mewakili sekretaris umum yang berhalangan, bersama ketua umum bertindak untuk dan atas nama organisasi dengan menanda tangani surat surat keluar C. Tanggung Jawab Bendahara Umum dan bendahara-bendahara 1. Bendahara Umum a. Bendahara umum mengatur seluruh keuangan baik yang masuk maupun keluar. b. Bendahara umum bertanggung jawab atas ketertiban pengelolaan keuangan organisasi c. Bendahara umum membuat pembagian tugas di antara bendahara-bendahara d. Bendahara umum menginventarisir masalah yang timbul berkaitan dengan keuangan organisasi, serta mengupayakan pemecahannya bersama dengan ketua umum dan pengurus lainnya, khususnya dengan bagian yang berkaitan. e. Bendahara umum membuat laporan keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali disampaikan dalam rapat pleno pengurus f. Bendahara umum bersama-sama ketua umum mengkoordinir perencanaan dan penggunaan keuangan organisasi g. Bendahara umum dapat mengeluarkan uang berdasarkan persetujuan Ketua umum. 2. Bendahara bendahara a. Bendahara-bendahara dapat mewakili bendahara umum dalam mengatur keuangan. b. Bendahara-bendahara bertanggung jawab atas ketertiban administrasi keuangan organisasi

5 c. Bendahara-bendahara melaksanakan tugas sesuai dengan pembidangan yang telah ditetapkan dalam rangka koordinasi dan singkronisasi kegiatan teknis administrasi keuangan d. Bendahara-bendahara membantu bendahara umum. e. Bendahara-bendahara membantu bendahara umum menyiapkan bahan bahan untuk membuat laporan keuangan. D. Tanggung Jawab Ketua ketua dan Anggota Bidang 1. Ketua ketua Bidang a. Ketua-ketua bidang merupakan pimpinan pada bidang yang telah ditetapkan, bertugas memimpin bidang bersangkutan b. Ketua-ketua bidang bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui ketua (koordinator bidang) atas pelaksanaan program. c. Ketua-ketua bidang bertugas merencanakan dan membuat program-program bidang, memimpin pelaksanaannya, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan bidang d. Ketua-ketua bidang membuat jadual pelaksanaan program dan membuat serta mengajukan anggaran kegiatan kepada ketua umum berkoordinasi dengan ketua (koordinator bidang) masing masing. e. Ketua-ketua bidang membagi tugas kepada anggota pengurus bidang dan memantau tugas masing masing f. Ketua-ketua bidang melakukan kerjasama dengan bidang lain dalam melaksanakan program-program yang berkaitan. 2. Anggota Bidang a. Anggota bidang merupakan pelaksana program bidang yang telah ditetapkan. b. Anggota bidang bertanggung jawab kepada Ketua bidang. c. Anggota bidang melaksanakan program sesuai dengan pembagian tugas. d. Anggota bidang membantu ketua bidang dalam merencanakan dan membuat program bidang. e. Anggota bidang membantu ketua bidang dalam membuat jadual pelaksanaan program dan membuat serta mengajukan anggaran kegiatan. f. Anggota bidang membuat laporan tentang kegiatan pada bidang tugasnya. g. Anggota bidang membantu ketua bidang dalam melakukan kerjasama dengan bidang-bidang lain.

IV. Penutup Terbentuknya HIMPAUDI diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk saling asah, asih dan asuh dalam rangka meningkatkan mutu program pendidikan anak usia dini secara optimal di seluruh Indonesia. Di samping itu terbentuknya HIMPAUDI diharapkan dapat mengoptimalkan pemahaman dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan tentang program pendidikan anak usia dini yang selama ini dirasa masih kurang. Tata Kerja HIMPAUDI yang jelas dan teratur diharapkan tercipta organisasi yang sehat, kreatif dan dinamis. Dan Tata Kerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam menjalankan roda organisasi baik di Tingkat Pusat, Wilayah/ Daerah dan Kecamatan . Dengan harapan HIMPAUDI dapat menjadi besar dan eksis di tengah-tengah masyarakat. Jakarta, 22 Juli 2006 Panitia HIMPAUDI Pusat