Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum

BAB 6 HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA HUKUM H A M

Humanisasi Perang & N E G A R A H U K U M

Pengertian. HAM Hakikat HAM

Sej Perk. Ger. HAM

Asal-usul Hukum Humaniter Kejahatan Perang

Deklarasi DU HAM HAM di Indonesia Negara Hukum Keadilan

*minto rahayu 08Etika

Kedudukan Hukum

K. Ber. Pancasila Perm. Penegakan Hukum Kehidupan Berbangsa

Unsur Dasar DU HAM Rumusan DU. HAM HAM di Negara Hukum Hak dan Kewajiban WNI Fas. HAM dalam UUD 1945 Produk Perundangan HAM Pengertian Prinsip Hukum Penegakan Hukum Kadarkum

1

SEJARAH PERKEMBANGAN HAM

Globalisasi

DU HAM

Penindasan

Abad 17-20 9N tanpa hukum 9Individual 9R jadi obyek *minto rahayu 08

UUD 1945: Hak & kewajiban Bab X: 26 (1,2,3) 37 (2,3) 28, 30 (1) Amandemen UUD: BAB XA

Magna Charta (1215): kesederajatan Westphalia (1648): kuasa wil raja

1689: Inggris: Raja James II 1776: AS:dr Declaration of independen 1789: Perancis: liberti, egalite, fraternite 2

PENGERTIAN HAM

HAM (human right/hak man Basic right (oleh N)

Di Indonesia 1950: M. Yamin 1951: Prof Soenarko 1960: Prof Kuncoro 1977: Marbangun H.

Aristoteles Natura right: keadilan (UU + alam)

Normatif/ aturan/hukum/organisasi HAKIKAT HAM HAM fundamental 9Akui harkat martabat man 9Hak alamiah/melekat 9DPN: karunia, eksis man, universal *minto rahayu 08

HAM non fundamental (akibat lingstra) 9Hak dasar bebas 9Ekpolsosbudhankam 9UU (sanksi) 9Kekeluargaan 9Tidak tak terbatas 3

Jean Hendri Dunant (1859)

HUMANISASI PERANG Perang (ting dinasti)

Renainsance (Eropa)

PD I: tentara+rakyat terbunuh

9P. Westphalia (1648) 9Konvensi Jenewa (1864) 9Relosuli PBB 1945 9Den Haag (1970)

Perjanjian Versailles Individu dpt dipidana

PD II: 35% duk dunia mati

Jerman menyerah *minto rahayu 08

Humanis

DU HAM 10. 12.1948

(Hukum Humaniter

MMI (adili individu Jerman) 1945 (rencana, kekerasan, pembunuhan) 4

DU HAM UNSUR DASAR PASCA PD I: (tata N baru)

Pilar HAM U 9Hak pribadi 9Hak milik 9Bebas sipil 9Hak ek sos

Dekade 40 Blok Barat Blok Poros

Kubu sosialis (Tirai Besi) N Barat (liberal/demokratis)

Glorium Revolution (revolusi rakyat) DU HAM

Universal >< Partikularistik 9HAM U Absolut: alat penekan N 3 9HAM U Relatif: krn bahayakan N 9HAM Komunitarian Absolut: sesuaikan dng tiap N *minto rahayu 08

Kebebasan 9Berbicara 9Bertuhan 9Kemiskinan 9Rasa takut

Atlantic Charter F. D. Roosevelt Josep Stalin Winston Churchill 5

RUMUSAN DU HAM Mukadimah DU HAM Resolusi PBB Nomor 217 (III) 10.12.1948 1. Akui martabat man melekat dan tidak diasingkan 2. Bengis timbulkan marah, kenikmatan lewat bebas bicara, beragama, rasa takut, kemiskinan 3. Hak lindung perlu aturan hukum 4. Persahabatan antar N dianjurkan 5. Anggota PBB janji tingkatkan kemajuan sosial dalam kemerdekaan 6. N-N PBB bertjanji berikan penghargaan 7. Laksanakan janji sesuai dengan pengertian umum HAM

Naskah DU HAM: 30 pasal Pasal 29 (1) kata kewajiban

Individu Manusia Warga negara

Hak identik kewajiban *minto rahayu 08

6

HAM DI INDONESIA Dekade 60-an Blok Barat Blok Sosialis Blok ND3

Hukum=HAM

ND3 diaruhi Barat bentuk LSM

UU 39/99 ttg HAM (Komnas HAM)

HAM DI NEGARA HUKUM

Renaisance Thomas Aguino John Locke Montesque Voltaire 9Man bebas, sama dlm hukum 9N lindungi hak alami *minto rahayu 08

UUD 1945

Negara Merdeka Bld KMB: RIS

Landasan 9HAM dr Tuhan: alam 9Utamakan puasan batin 9Sesuai dgn budaya, iptek 9Man tdk kehilangan haknya 9HAM melekat abadi 9N hormati HAM martabat man 9Ham berkaitan dgn kewajiban 7

HAK DAN KEWAJIBAN WNI Konferensi Regional PBB di Kabul 1964

UUD 1945 1. Preambule: hak merdeka 2. Ps 26 (1): hak ber-WN 3. Ps 27: hak dlm hukum hak pekerjaan hak dan wajib bela-N 4. Ps 28: berserikat, berkumpul, berbicara + 28A s.d. 28J 5. Ps 29: beragama & kepercayaan 6. Ps 30: hak & wajib dlm hankam 7. Ps 31: hak & wajib pendidikan 8. Ps 33: hak jah sos 9. Ps 34: hak jam sos *minto rahayu 08

Toleransi di ND3

Ajukan Reservation 1992: KTT Nonblok N tdk pearuhi N lain AIPO 1992 Deklarasi Vienna 1993

PS: sila 2, 4, 5,

8

PRODUK HUKUM HAM DI INDONESIA

1. Tap MPR-RI Nomor XVIII/1998 tentang HAM 2. Kepres RI 50/1993: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 3. UURI 5/1998: Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martamat Manusia 4. UURI 9/1998: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 5. UURI 21/1999: Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan 6. UURI 39/1999: Hak Asasi Manusia 7. UURI 26/2000: Pengadilan HAM 8. UURI 13/2006: Perlindungan Saksi dan Korban 9. UURI 21/2007: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 10. Perpu 1/1999: Pengadilan Hak Asasi Manusia 11. Perpu 1/2002: Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 12. Kepres RI 181/1998: Komisi Nasional Anti Kekerasan thd Perempuan 13. Kepres 40/2004: Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009 *minto rahayu 08

9

NEGARA HUKUM

Jean Jacques Rousseau

Hukum: alat menegakkan tata tertib dan untuk mendapatkan jah sos yg demokratis, adil, dan manusiawi

Hukum identik pola pandang B

Liberalisme: individualistik Integralistik (BI)

…membentuk berkehidupan kebangsaan.. (Pembukaan UUD 1945 alinea III)

Penjelasan umum nomor IV alinea II UUD 1945: Hukum; Maka telah cukup jikalau UUD hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial *minto rahayu 08

10

PRINSIP HUKUM INDONESIA SECARA FORMAL DAN MATERIAL 1. 2. 3. 4. 5.

P.III UUD: Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum P. butir I: I berdasarkan hukum bukan kekuasaan P. pem berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) Ps 27 (1) kesamaan di depan hukum: hak dan kewajiban P. Ps 24+25: kekuasaan kehakiman (yg mandiri)

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Meskipun dibikin UUD yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, UUD tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek.

9Kehidupan berkedaulatan rakyat/demokratis 9Kehidupan yang berkeperimanusiaan: N ketuhanan adil dan beradab

*minto rahayu 08

9Susunan hukum 9Pelayan hukum 9Penegakan hukum 9Penyesuaian 11 sos+iptek

KESADARAN HUKUM

Indonesia: N Nasional:

Kesatuan sosbud 1. Bhineka: selaras, serasi, deimbang 2. Budaya nasional (budaya daerah) 3. Kesatuan bahasa

Kesatuan ekonomi 1. SDA milik bersama B 2. Bangnas ek merata 3. Kemajuan ek sinergi

Lem.N

Rakyat dan lem wakil Rakyat dan ormas

N I berdaulat, adil, makmur? Man I yg kekeluargaan? *minto rahayu 08

Pancasila 9Bermasyarakat 9Berbangsa 9Bernegara

Bangnas Ban man I utuh, bang mas I seluruh 12

KEADILAN DALAM HUKUM INDONESIA Hukum positip: memaksa untuk mematuhi

Tantangan 1. Kependudukan 2. Kemiskinan 3. Kesenjangan 4. Ketergantungan 5. Kelestarian LH

1. 2. 3. 4. 5.

Keadilan (Aristoteles) K. Distributif K. Legal K. Komunikatif

Keadilan PS

Mas. Makmur Mas yg adil 9Merata dinamis 9Bahagia 9Berkecukupan 9Tak terhina 9Tak ditindas 9Tak dihisap 9Damai Bina mas jadi dewasa, bermutu, sadar 9Tak sewenang Mas jadi mandiri dan produktif Tingkatkan makmur dan jah mas Aturan + UU Pemerataan: feodal jadi demokratis Pelaksanaan hukum Tingkak kelolaan SDA dan man Aparat hukum

*minto rahayu 08

13

ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA E. Sosbud: jujur, peduli, pahami, hargai, cintai, tolong, malu, teladan budaya nasional mampu antisipasi globalisasi (adaptasi) E. Politik dan pemerintahan: pem. bersih, efisien, efektif, demokratis. APN yg peduli, layani publik, siap mundur, jujur amanah, sportif, rendah hati, jiwa besar, tidak arogan, toleran. Utamakan ting bersama. E. Ekonomi dan bisnis: saingan sehat/jujur, adil, kondisif, berdayakan rakyat kecil, cegah monopoli, oligopili, KKN, diskriminasi E.Penegakan hukum yang bertkeadilan: keteraturan.ketertiban hidup bersama dalam supremasi hukum E. Keilmuan: junjung nilai kemanusiaan dan iptek: cipta, karsa, karya: kreatif, inovatif, invertif: membaca, beljar, meneliti, menulis: kerja keras, berani terima tantangan E.Lingkungan: pelestarian lingkungan untuk masa depan *minto rahayu 08

14

BAHAN DISKUSI 1. Dalam Makna Charta, hak raja dibatasi, dapatkah ini diterapkan di Indonesia untuk membatasi hak para pimpinan? 2. Menurut Anda, apakah penerapan HAM dapart disamaratakan di setiap negara dan di setiap kondisi? 3. Bagaimana rekevansi bab XA UUD 1945 tentang HAM dengan pasal-pasal lain yang bermuatan HAM? 4. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Bagaimana penerapannya di Indonesia? Bagaimana mengantisipasinya? 5. Hukum sangat berkaitan dengan keadilan, bagaimana keadilan hukum di Indonesia? Sudahkah memenuhi HAM *minto rahayu 08

15