Guning Kidul

Merencanakan Pembangunan

untuk rakyat Guritno Soerjodibroto Good Local Governance project didukung oleh GTZ Bekerjasama dengan Depdagri September 2008

gunung kidul, 17 september 2008

17.09.08

Seite Seite 1 1

Komposisi program pembangunan Program-program yang merespon indikator pencapaian visi . Ada aspirasi warga atau tidak perlu dilakukan

Program kegiatan untuk menampung isu-isu yang muncul di masyarakat

Area untuk menampung masalah yang dihadapi warga

Ada visi atau tidak, program- dan kegiatan disini harus ditingkatkan sebagai obligatory function gunung kidul, 17 september 2008

17.09.08 17.09.08

Seite Seite 2 2

Konfigurasi dan Philosophi Sistem

Musrenbang Musrenbang desa Musrenbang desa desa

Musrenbang Musrenbang kecamatan Musrenbang kecamatan kecamatan

Musrenbang kota/kab

Forum SKPD

Renja SKPD Renstra SKPD RKPD RPJMD KUA

input

Mengapa harus dimulai dari unit terbawah ? - Letak pembangunan hanya di satu tempat - Ditempat itu pulalah permasalahan pembangunan berada Masing-masing box punya fungsi yg spesifik

PPAS

Mengefektivkan fungsi musrenbang akan membantu banyak dalam mengefisienkan dan mengefektivkan substansi perencanaan, terutama utk elaborasi isu saat ini

referensi

APBD

Pembangunan = Isu saat ini + Prioritas Nasional + Visi + Sisa th lalu + Pelayanan Dsr

gunung kidul, 17 september 2008

17.09.08

Seite Seite 3 3

Issu yang ada dalam Musrenbang • Bahwa hasil kerja musrenbang desa hampir semua tidak dapat di tampung dalam anggaran yang ada. Dibuat prioritas, untuk meyakinkan adanya keadilan, tetapi masih juga belum menjamin kepastian diakomodasi atau tidak. Bahwa pemda sudah melaksanakan proses partisipatip, sementara hasil yang ada masih belum dapat menjawab persoalan pembangunan Klaim sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat Saya juga lahir dan besar di kampung, Mas. Orang desa itu sebenarnya kan udah nggak asing dengan partisipasi, rembugan atau apapun namanya. Itu udah jadi modal sosial mereka, jauh sebelum Indonesia ada. Tapi, dengan berbagai perangkat UU atau kebijakan tentang Musrenbang membuat rembugan itu menjadi sulit. Harus ada prosedur ini dan itu, metode itu dan ini, bla… bla… Jadi, musrenbang untuk saya adalah sebuah prosedur sistematis yang mengasingkan orang desa dari modal sosialnya sendiri.

• Updating informasi mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara efektiv

gunung kidul, 17 september 2008

17.09.08 Seite Seite 17.09.08 4 4

Apa yang terjadi saat ini • Ada SE Musrenbang , tetapi……. 1.

Masih banyak keluhan mengenai kemanfaatanya bagi warga – yang punya persepsi (mungkin) berbeda dengan aparat 2. Rumusan usulan warga dari desa tidak semua dapat ditampung, dan akhirnya meninggalkan sejumlah sisa yang harus dibahas lagi tahun berikutnya. Proporsi yang tidak dapat ditampung selalu besar 3. Upaya untuk memberdayakan masyarakat lebih cenderung bermakna sebagai sebaliknya, hanya ‘berkerumun’ dan kurang menghasilkan seperti yang mereka harapkan. 4. Kalaupun warga lantas mempunyai kapasitas untuk ‘merencanakan’ , persoalan berikutnya adalah ‘proses transformasi rencana warga ke persepsi dan batasan rencana pihak pemerintah’, karena isu pendanaan masih menjadi core issue . 5. Ada dua pemahaman yg berseberangan : a. rakyat perlu tahu plafond anggaran, b. rakyat tidak perlu tahu Pendekatan a) lebih mengajarkan bagaimana ‘menghabiskan dana’ , orientasi lebih kepada ‘membuat usulan sejak belum dimulainya musrenbang’, Pendekatan b) peluang untuk memikirkan sumber dana lain ada, dan orientasinya lebih pada membahas isu yang ada, cenderung untuk membahas secara intens isu isu yang ada

r a n e b n a a g m n a e s d k r e a s g n n a e n g d a n n n e u d Me g n n a a k b s m u e m p u r n e a k M t a a y k n e h d a t n i h k Me ke Gunung Kidul, 17 September 2008

17.09.08

Seite Seite 5 5

Perubahan Pendekatan Tk Kelurahan

Tk Kecamatan

Masukan dari masyarakat

Didengar, Dibahas bersama Diakomodasi

Tk Kabupaten Ditindak lanjuti

Merasa memiliki hasil hasil yang ada

A

Usulan Warga

Diserahkan ada Tim tanpa ada informasi balik Apapun yg diusulkan ditampung dgn prioritas

Sebagian besar tidak di tindak lanjuti

Warga tidak punya akses dan hak untuk melihat, beropini atau membahas bersama

B

Berupa input bagi perencanaan, yaitu potensi dan masalah

Didengar, dibahas dan dirumuskan bersama mengenai tindakan penangananya

Ditetapkan bersama unit kerja yg hrs bertanggung jawab dan prioritasnya

Ada dialog antara warga dan Dinas, dan menetapkan bersama program yang lebih sesuai

A B

= Pelaksanaan saat ini = Konsep perubahan

Sumber : “Bagaimana Menerapkan Good Governance?”, Jurnal Triwulan Pembangunan Daerah nomor , 03/V/01 , Edisi khusus Mimbar Depdagri Gunung Kidul, 17 September 2008

17.09.08

Seite Seite 6 6

Mekanisme No 1

Output Desa Rumusan masalah : b.Sosial c.Ekonomi d.Lingkungan Hanya mengurai isu isu yang disampaikan warga menjadi isu kolektiv

No

Masalah

Proses di Kecamatan Pra musrenbang : Bappeda mengumpulkan masalah dan memilah-milah kesesuaian ‘masalah’ dengan SKPD yang sesuai. Distribusikan daftar tsb ke SKPD terkait untuk dijadikan bahan utama musrenbang di kecamatan Pelaksanaan Musrenbang : -Konfirmasikan ulang masalah yg ada -Bahas bila ada kemungkinan perlu digabung antar desa yg ada / berselebahan. -Prioritaskan masalah yg lebih urgent ; bangun kriteria bersama -Susun upaya penangananya (kegiatan – resources-prioritas) Kegiatan

Lokasi

Output Kecamatan

Impact

Berupa daftar masalah dan nama SKPD yang paling relevan (bisa lebih dari satu SKPD)

Fungsi koordinatip dpt dijalankan sejak dini.

Daftar masalah yg sudah lebih ‘solid’

Ada proses pembelajaran ttg kolektivitas

Kriteria utk menyusun prioritas

Keterlibatan yg intens dalam pengambilan kebijakan menjadi hal yg penting dlm pemberdayaan

Metode yg dipilih dan daftar masalah dengan kegiatan – kegiatan yg diperlukan + prioritas Target

SKPD

Costing

Gunung Kidul, 17 September 2008

17.09.08

Seite Seite 7 7

Dapatkah dijadikan bahan utama Renja SKPD ?

Input untuk Renja SKPD

Group Masalah -Sosial -Ekonomi -Lingkungan

Peluang penanganan masalah

Identify SKPD terkait dengan kegiatan

Hasil musren Desa Dilakukan setelah musren oleh PMD atau Bapeda bersama rep warga

Rumusan kegiatan penanganan

Workshop partisipatip berorientasi peningkatan kapasitas dan pembangunan komitmen

Konversi kegiatan ke nomenklature kegiatan SKPD

Input yang tepat akan menghasilkan program yg tepat pula

Pembahasan antara SKPD dengan warga , dgn fasilitator

Gunung Kidul, 17 September 2008

17.09.08

Seite Seite 8 8

Matrik RKPD

Musrenbang Kabupaten

1.

Tiap isu yang dihadapi masyarakat sudah ditelaah dan diurai komponen pokoknya 2. Tiap komponen kegiatan sudah dilihat peluang pelaksanaanya 3. Tiap komponen kegiatan sdh diketahui unit yg bertanggung jawab Hasil Musrenbang Kecamatan

Renja SKPD Gunung Kidul, 17 September 2008

17.09.08

Seite Seite 9 9

Isu yg dapat muncul dalam proses  Isu ‘pemaduan masalah’ antar desa : Pembahasan letak/lokasi masalah sebagai reference Fasilitasi proses ‘kristalisasi masalah’  SKPD tidak lengkap sesuai jenis masalah: Bapeda dapat mewakili dan menjadi nara sumber SKPD terkait. Menyampaikan hasil pembahasan dengan SKPD terkait ke representasi warga (musren kcmtan)  Ada masalah yang relatif sama tetapi berbeda target group/lokasi

Gunung Kidul, 17 September 2008

17.09.08

Seite Seite 10 10

Kedepan …… Metodologi Partisipatip : Mencari ‘the real issue’ di warga Mengkonsolidasi isu sejenis lintas desa

Mengelompokkan isu dalam koridor layanan SKPD

Mentransformasi isu menjadi kegiatan yg representativ Membangun kriteria untuk menyusun prioritas dgn SKPD

Fasilitator

Bapeda/Aparat

Fasilitator

Gunung Kidul, 17 September 2008

17.09.08

Seite Seite 11 11

Apa yang terjadi ?

Gunung Kidul, 17 September 2008

17.09.08 Seite Seite 17.09.08 12 12

Semoga pemerintah kabupaten Gunung Kidul bisa dan mau lebih memberi pada rakyatnyA tanpa kehilangan apapun.

Gunung Kidul, 17 September 2008

17.09.08 Seite Seite 17.09.08 13 13