Presentasi Aspi-surabaya-08

Latar Belakang Undang undang baru selayaknya menghasilkan produk baru dan mempunyai efektivitas yg lebih. Adanya penurunan kualitas ruang , menuntut perubahan pengaturan dalam UU.

Agar TR dapat diimplementasikan, ada assesories baru : pasal-pasal pengendalian pemanfaatan yang berupa (a) zona regulasi (b) incentive/disincentive (c) sanksi, seperti terlihat sebagai alat pamungkas. Semua digiring untuk berdialog mengenai tentang hal ini, seolah ini adalah hal yangBETULKAH mampu menjawab ? semua mengenai isu ketidak efektivan TR. guritno, kongress ASPI -Surabaya 2008

Cerita kasus •

Hilangnya peluang Investasi di daerah hanya karena pasal sanksi dan rumusan tata ruang yang ‘kurang berdasar’. Pada masa tata ruang lama, usaha pemotongan plastik yang tidak menimbulkan polusi suara, air atau kerusakan lingkungan, sangat memberi dampak positip bagi daerah : tenaga kerja, pajak dan retribusi dan bahkan sumbangansumbangan sukarela. Pada saat tata ruang di revisi, area lokasi kegiatan pemotongan plastik diatas yang terletak di kawasan perumahan, tetap di peruntukkan sebagai perumahan. Pada saat pengajuan ijin kembali, permohonanya di tolak, karena digolongkan sebagai industri. Faktanya, kegiatan tersebut tidak memberi dampak negativ pada lingkungan, bahkan positip dari segi ekonomi lingkungan sekitar. Tetapi karena : perumusan rencana tata ruangnya tidak didasarkan pada ‘ukuran –ukuran terhadap lingkungan’, dan sudah ada pasal sanksi (yang belum jelas organisasinya), peluang investasi tersebut hilang. Mengapa tidak boleh….sudah dipertanyakan oleh Bupati, jawabnya sangat elementer tidak sesuai Tata Ruang. guritno,dengan kongress ASPI -Surabaya 2008

Lainnya …… Pasal-pasal (pamungkas ) : - Incentive dan disincentive ; upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Ada dua hal : - Kegiatan yg sejalan , (a) kegiatan yg diajukan lewat permohonan, (b) kegiatan yg sudah ada, ( c) atau ? Sejalan dengan TR, (a) apakah betul bila sesuai dijamin tidak mengganggu lingkungan ?, guritno, kongress ASPI -Surabaya 2008 apa jaminanya ?

- Kegiatan Revisi RTR, bila ukuranya adalah perbedaan antara ‘yang terjadi di lapangan’ dengan ‘yang direncanakan’bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang , perlu disangsikan apakah bila tidak direvisi lingkungan akan rusak ? Kalau hal ini tidak dapat terjawab secara Akan Berbeda biladi : revisi ? rational…..mengapa perlu

Yang menjadi ukuran adalah ‘penyimpangan terhadap persyaratan perbaikan kualitas lingkungan’ guritno, kongress ASPI -Surabaya 2008

Revisi Tata Ruang • sekitar 33 propinsi x Rp 700 jutaan = Rp 23.100.000.000,• Ada sekitar 364 kabupaten x Rp 400 jutaan = Rp 145.600.000.000,• Ada sekitar 93 kota x Rp 400 jutaan , = Rp 36.800.000.000,Jadi tiap tiga tahun ada Rp 205.500.000.000,guritno, kongress ASPI -Surabaya 2008 Sebagai PEMBOROSAN , kalau Tata

Perlu ukuran yg jelas disesuaikan dengan karakter lokal

n

g

mi

ka

lin

a ng ku

din a

Kualitas Lingkungan

-

Keberadaan instrumen TR….

Instrumen Tata Ruang Interaksi ling . alam dan buatan harmonis Penggunaan sda dan sd buatan terpadu Dampak negativ minimal , fungsi alam terjaga (tujuan pasal 3)

+

Assumsi bahwa tujuan adalah Pasal 3

Perkembangan Waktu guritno, kongress ASPI -Surabaya 2008

Aman, Nyaman Produktiv dan Berkelanjuta n

Tujuan • Pasal 3 : bahwa seluruh harapan tentang keberadaan rencana Tata Ruang hanya akan dapat dicapai bila :

a. Ada keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan b. Ada keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan c. Ada perlindungan terhadap fungsi-fungsi ruang yang perlu dilindungi untuk pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan guritno, kongress ASPI -Surabaya 2008

Interpretasi Mengandung TUJUAN dan METODOLOGI ha

Kondisi saat ini

s rmon i Perlindungan u fungsi d a p r te

?

Sebelum di tata guritno, kongress ASPI -Surabaya 2008

Aman, Nyaman Produktiv dan Berkelanjuta n Setelah di tata

Tata ruang = penyelamatan lingkungan Persyarat an rencana

Kriteria yang diperlukan

Peran Harmonisasi Keterpaduan Perlindungan Fungsi

Fakta Lapang

?

guritno, kongress ASPI -Surabaya 2008

Tujuan yg diharapkan

Aman, Nyaman Produktiv dan Berkelanjuta n

Pemanfaatan Ruang • Pasal 32 (1), pasal 34 (1.b) ‘dilakukan melalui pemanfaatan ruang beserta pembiayaanya’ ‘perwujudan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola ruang’ implikasinya Tata ruang harus menjadi milik semua dinas

Saat ini, relatively tidak ada dinas lain yang ikut Setiap rekomendasi bertanggung jawab pengamanan lingkungan, terhadap upaya harus ada dinas yg merealisasikan rencana yg bertanggung jawab Instrumen tata ruang ada. harus satu bahasa dan Tata ruang lebih berkedudukan sama dimanfaatkan sebagai dengan dokumen referensi perijinan guritno, kongress ASPI -Surabaya perencanaan lainya 2008 masyarakat – itupun (Renstra SKPD)

Beberapa hal lain, tambahan •

Keberadaan UU baru tidak secara otomatis merubah pola kerja dan metodologi. ToR untuk Konsultan masih tetap sama Tata kerja BKPRD masih belum terlihat keefektivanya. Banyak pasal yg masih dituntut untuk di terjemahkan secara lebih jelas dalam konteks operasionalnya i. peran serta identik dengan tuntutan pada masyarakat agar lebih sadar dan bertanggung jawab, shg memudahkan dalam penyelenggaraan tr. ii. Implementasi 30 % kawasan hutan dalam DAS iii. Efektivitas penerapan TR sangat dipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta. Bila tidak rinci, maka dalam penerapanya masih diperlukan rencana rinci. iv. Tata ruang sebagai acuan sektor dalam nenyusun guritno, kongress ASPI -Surabaya rencana strategis beserta besaran investasinya. 2008

Kesimpulan •

•

•

Keefektivan tata ruang tidak dapat ‘dipaksakan’ lewat pasal-pasal pamungkas (sanksi, incentive, zona regulasi) sepanjang tidak jelas setiap tujuan spatial terkait dengan perbaikan kualitas lingkungan. Agar dokumen tata ruang dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali kualitas lingkungan, perlu disusun indikator terukur sesuai kebutuhan dan karakter lingkungan lokal untuk tujuan yg ingin dicapai sbg reperesentasi ukuran ‘kualitas ruang’ yang diharapkan (masyarakat, pakar, aparat, investor) Instrumen kendali penyusunan (harmonis, terpadu, pengurangan dampak) harus terdeskripsikan secara jelas dan terukur utk setiap ‘unit ruang’ sehingga dapat dengan mudah di lakukan assesment terhadap benar/salah tidaknya satu tata ruang, sekaligus dapat digunakan guritno, kongress ASPI -Surabaya sebagai referensi sanksi 2008