Gcg

Prinsip, Peran, Penerapan dan Manfaat Good Corporate Governance bagi Organisasni atau Perusahaan Mikha Emmylow

Abstract In agency theory, management always has change to do an earning management for their own interest so it will creates financial report that not match with the real condition of the organization or business firm but mostly will affect the owner because they will spend a lot of cost that they not recognize to fulfill management interest. Thats why organization or business firm need to prevent that risk, one of the concept or system is good corporate governance which shows to business firm or organization how important is shareholders rights and fairness, the participation of stakeholders to the organization or business firm, disclosures and transparancy, accountabillity, etc. Good corporate governance is marked by seven characteristics: discipline, transparency, independence, accountability, fairness and social responsibility (King Report, 2002). Social responsibillity also nessesary in implamanting and

developing good corporate governance so they will run the organization internaly and externaly perfect. By implementing this system organization or business firm can receive so many gain such as easier in increasing the firm capital, lower cost of capital, increase business performance and economic peformance, also positively related with market share price. Accountants also have contribution in implementing and developing good corporate governance by accounting or auditing. Key words : Good Corporate Governance ; Principles of Good Corporate Governance ; Adventages of Good Corporate Governance.

Pendahuluan Dalam rangka economy recovery, pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksir konsep good corporate governance (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (stockholders) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (board of director) dan komite audit (audit committee) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Sehingga penerapan konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders(Sulistyanto & Wibisono, 2008). Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (YPPMI & SC, 2002). Atau secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu fairness, transparancy, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan jika prinsip GCG yang diterapkan dengan konsisten dapat mengurangi terjadinya

rekayasa

kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai perusahaan yang sebenarnya.

Rekayasa kinerja yang dikenal dengan istilah earnings management ini sejalan dengan teori agensi (agency theory) yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (principles) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional

(agents)

yang

lebih

mengerti

dan

memahami

cara

untuk

menjalankan suatu usaha (YPPMI & SC, 2002). Namun pemisahaan ini mempunyai sisi negatif, keleluasaan manajemen untuk memaksimalkan laba akan mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus ditanggung pemilik perusahaan. Kondisi ini terjadi karena asimetri informasi (information asymmetry) antara manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen (Richardson, 1998). Rekayasa ini merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk mengubah interpretasi pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan (Healy & Wahlen, 1998). Sehingga secara prinsipil manipulasi ini tidak sejalan dengan prinsip GCG. Jadi Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani letter of intent (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencatuman

jadwal

perbaikan

pengelolaan

perusahaan-perusahaan

di

Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang

menganggap prinsip tersebut adalah sesuatu yang baik bagi perusahaan. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip GCG seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan.

Pengertian Good Corporate Governance Corporate Governance has been defined as “…the system by which companies [business corporations] are directed and controlled” (Wixley, T. & Everingham, G., 2002: 1; Cadbury quoted in Learmont, S., 2002:7)

Rogers W’O Okot Uma dari Common wealth secretariat London (2003), mendefinisikan good governance sebagai compressing the processing and structure that guides political and social economic relationship, with particular reference to " commitment to democratic values, norms and honest business (mempersingkat proses dan struktur yang mengatur hubungan ekonomi sosial dan politis, dengan acuan tertentu untuk memenuhi nilai-nilai demokratis, norma-norma dan bisnis yang sehat). Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep117/M-Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) dijelaskan bahwa Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan

keberhasilan

usaha

dan

akuntabilitas

perusahaan

guna

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Jadi Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas

perusahaan

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

nilai

perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan

stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika. Secara

umum

istilah

governance

lebih

ditujukan

untuk

sistem

pengendalian dan pengaturan perusahaan, dalam arti lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder.

Good

Corporate

Governance

memang

menyangkut

orang

(moralitas), etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam Good Corporate Governance, terdapat beberapa hal penting yaitu : 1. Efektivitas yang bersumber dari Budaya Perusahaan, Etika, Nilai, Sistem, Proses bisnis, Kebijakan dan Struktur Organisasi rusahaan yang bertujuan untuk mendukung dan mendorong pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. 2. Seperangkat prinsip, kebijakan dan sistem manajemen perusahaan yang diterapkan bagi terwujudnya operasional perusahaan yang efisien, efektif dan profitable dalam menjalankan organisasi dan bisnis perusahaan untuk mencapai sasaran strategis yang memenuhi prinsip-prinsip praktek bisnis yang baik dan penerapannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, peduli terhadap lingkungan serta dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. 3. Seperangkat peraturan dan ataupun sistem yang mengarahkan kepada pengendalian perusahaan bagi penciptaan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan (Pemerintah, Pemegang saham, Pimpinan perusahaan dan Karyawan) dan bagi perusahaan itu sendiri Istilah good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft

definition). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft definition yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu: "KOMITMEN, ATURAN MAIN, SERTA PRAKTIK PENYELENGGARAAN BISNIS SECARA SEHAT DAN BERETIKA"(BPKP, 2008).

Pelaksanaan Good Corporate Governance Setelah Indonesia dan negara-negara di Asia Timur lainnya mengalami krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1987, isu mengenai corporate governance telah menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil di masa yang akan datang. Pada dasarnya terminologi tersebut digunakan untuk suatu konsep lama yang merupakan kewajiban dari mereka yang mengontrol perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham dan stakeholder. Khusus di Indonesia, karena struktur kepemilikan perusahaan yang sangat terkonsentrasi, maka masalah biaya perusahaan dapat timbul dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas ( stakeholders ). Karena kewajiban inilah maka dewan komisaris, direksi atau pemegang saham pengendali perusahaan dilarang untuk mengambil keuntungan dari orang yang memberi kepercayaan yakni pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya seperti kreditur melalui transaksi yang tidak wajar dan tidak adil. Pada April 1998, (OECD) telah mengeluarkan seperangkat prinsip corporate

governance

yang

dikembangkan

seuniversal

mungkin

(

Herwidayatmo, 2000 : 25). Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal tersebut akan dapat dijadikan pedoman oleh semua negara atau

perusahaan namun diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing bilamana diperlukan.

Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance Elemen-elemen dasar dari good corporate governance adalah kejujuran, kepercayaan

dan

integritas,

keterbukaan,

berorientasi

pada

kinerja,

pertanggungjawaban dan akuntabilitas, saling menghormati, dan komitmen kepada organisasi. Sangat

penting

bagi

direktur

dan

pihak

manajemen

untuk

mengembangkan model CGC untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mengevaluasinya setiap periode untuk melihat apakah model yang telah dibentuk efektif atau tidak. Eksekutif senior perlu membentuk diri mereka agar menjadi jujur dan beretika, terutama dalam hal kenyataan atau pada saat timbulnya konflik kepentingan, dan keterbukaan dalam pelaporan laporan kuangan. Prinsip-prinsip yang umum diterima adalah: Hak dan perlakuan adil terhadap shareholders. Organisasi harus menjujung hak daripada shareholders dan menolong para shareholders untuk menerapkan hak-hak yang ada dengan cara mengkomunikasikan informasi yang dapat dimengerti dan dapat diakses secara efektif dan mendorong para shareholders untuk berpartisipasi dalam rapat umum. Kepentingan dari stakeholders yang lain. Organisasi harus mengetahui bahwa mereka mempunyai tanggung jawab yang legal terhadap pihak yang berkepentingan diluar para pemegang saham.

Tugas dan tanggungjawab board. Board perlu memilah-milah keahlian dan mengerti agar dapat menanggapi isu-isu bisnis dan memiliki kemampuan untuk me-riview dan meningkatkan kinerja manajemen. Integritas dan etika. Etika dan tanggungjawab dalam mengambil keputusan bukan hanya untuk hubungan publik, tetapi juga untuk memanajemen resiko dan menghindari pelanggaran hukum. Karena banyak organisasi membentuk program etika untuk mengurangi resiko terjadinya penyimpangan etika dan pelanggaran hukum. Disclosure and keterbukaan. Transparansi ialah keterbukaan dalam mengemukakan

informasi

material

Transparansi ini diwujudkan

dan

relevan

mengenai

perusahaan.

dengan selalu berusaha untuk mempelopori

pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik terbaik Good Corporate Governance. Good Corporate Governance tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dengan bisnis kita. Identifikasi keseimbangan dalam keberadaannya memerlukan sebuah system pengukuran yang dapat menyerap setiap dimensi strategis dan operasional bisnis serta berbasis informasi. Sistem pengukuran tersebut, tidak lain konsep BSC. BSC mampu mengukur kinerja komprehensif dan mengakomodasikan kepentingan internal bersama kepentingan eksternal bisnis. Pengukuran kinerja konsep GCG berdasarkan kepada lima dasar,yaitu: perlindungan hak pemegang

saham,

persamaan

perlakuan

pemegang

saham,

peranan

stakeholders terkait dengan bisnis, keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas dewan komisaris.

Pengukuran kinerja tersebut juga, berdimensi aktifitas operasional internal, intelektual kapital dan pembelajaran, kapasitas untuk inovasi dan respon terhadap pasar, produk dan penerimaan pasar, hubungan dengan pelanggan,

hubungan

dengan

investor,

hubungan

dengan partner

dan

stakeholders lainnya seperti Deperindag, hubungan dengan publik sasaran, lingkungan, keuangan. Pendek kata, pengukuran kinerja yang berorientasi GCG dipandang sebagai pengembangan dari pengukuran kinerja BSC. Good Corporate Governance memebrikan kontribusi dapat dijadikan alternatif penting meningkatkan kualitas proses bisnis melalui informasi yang dihasilkan serta peranannya sebagai performance driver, performance measurement. Karena, walau bagaimana pun proses bisnis diperbaiki secara tepat dan akurat apabila diperoleh informasi yang akurat serta komprehensif tentang apa yang harus diperbaiki termasuk apa yang harus ditingkatkan. Menurut Kartiwa (2004 : 8.7) terdapat dua perspektif tentang Good Corporate Governance yaitu : 1. perspektif yang memandang Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan. 2. perspektif yang lain Good Corporate Governance menekankan pentingnya pemenuhan tanggung jawab badan usaha sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada stakeholder. Prinsip-prinsip good corporate governance yang dikembangkan OECD meliputi 5 hal sebagai berikut : 1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. . 2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. 3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. 4. Keterbukaan dan Transparansi. 5. Akuntabilitas dewan komisaris (board of directors).

Secara umum Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada beberapa prinsip dasar yaitu :

1. Pertanggungjawaban (responsibility). Tanggung jawab perusahaan tidak hanya diberikan kepada pemegang saham juga kepada stake holder. Penmgungkapan informasi merupakan hal penting, sehingga semua pihak berkepentingan tahu pasti apa yang telah dan bisa terjadi. Laporan tahunan perusahaan harus memuat berbagai informasi yang diperlukan, demikian pula perusahaan go-public. Persyaratan untuk ini antara lain disusun oleh Komite Nasional Bagi Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (KNPPB). 2. Transparansi (transparency). perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. 3. Akuntabilitas (accountability). Perusahaan

harus

dapat

mempertanggungjawabkan

kinerjanya

secara

transparan dan wajar. Ada pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pertanggungjawaban dari komisaris dan direksi, serta ada perlindungan untuk karir karyawan. Perlu ditetapkan berapa kali rapat dalam kurun waktu tertentu, serta berbagai sistem pengawasan yang lain. 4. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness ). Dalam

melaksanakan

kegiatannya,

perusahaan

harus

senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya

berdasarkan

asas

kesetaraan

dan

kewajaran.

GC

yang

baik

mensyaratkan adanya perlindungan untuk hak minoritas. Perlakuan yang sama

dan adil pada semua pemegang saham, melarang kecurangan insider trading, dll. KNPPB mensyaratkan minimal 20% direksi berasal dari luar yang tidak ada hubungan dengan pemegang saham dan direksi.

5. Independensi (Independency). Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen

sehingga

masing-masing

organ

perusahaan

tidak

saling

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance di Indoneisia, salah satu BUMN yang telah melaksanakannya yaitu PT POS Indoneisia. Ketentuan pelaksanaan Good Corporate Governance di PT POS Indonesia tercantum dalam Keputusan Direksi Pt Pos Indonesia (Persero) Nomor : Kd 55/Dirut/1202 Lampiran : 1 (Satu) Tentang Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Di Lingkungan Pt Pos Indonesia (Persero) Sedangkan United Nation ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and The Pacific) menyatakan Good governance memiliki 8 karakteristik, sebagai berikut: Partisipasi. Partisipasi oleh pria dan wanita adalah landasan utama tata kelola yang baik. Partisipasi dapat berupa langsung atau melalui lembaga perantara yang sah atau perwakilan. Penting untuk menunjukkan bahwa demokrasi perwakilan tidak berarti bahwa kekhawatiran yang paling rentan dalam masyarakat akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi harus informatif dan terorganisir. Ini berarti kebebasan berserikat dan berekspresi di satu pihak dan masyarakat sipil yang terorganisir di sisi lain. Aturan Hukum.

Tata pemerintahan yang baik membutuhkan kerangka hukum yang adil yang ditegakkan tidak memihak. Ini juga memerlukan perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia, khususnya kaum minoritas. Memihak penegakan hukum memerlukan peradilan yang independen dan tidak memihak dan tidak fana kepolisian. Transparansi. Transparansi berarti bahwa keputusan yang diambil dan penegakan yang dilakukan mereka dengan cara yang mengikuti aturan-aturan dan peraturan. Ini juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan langsung dapat diakses oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan seperti itu dan penegakannya. Ini juga berarti bahwa informasi yang cukup tersedia dan bahwa hal itu diberikan dalam bentuk yang mudah dimengerti dan media. Responsif. Tata pemerintahan yang baik mengharuskan lembaga-lembaga dan proses berusaha melayani semua stakeholders dalam kerangka waktu yang wajar. Konsensus berorientasi. Ada beberapa aktor dan banyak melihat titik dalam suatu masyarakat tertentu. Good governance memerlukan mediasi dari kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam masyarakat untuk mencapai konsensus dalam masyarakat mengenai apa yang ada dalam kepentingan terbaik dari seluruh masyarakat dan bagaimana hal ini dapat dicapai. Ini juga memerlukan yang luas dan perspektif jangka panjang atas apa yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia

yang

berkelanjutan

dan

bagaimana

untuk

mencapai

tujuan

pembangunan tersebut. Ini hanya dapat hasil dari pemahaman tentang sejarah, budaya dan konteks sosial masyarakat tertentu atau masyarakat. Kesetaraan dan inklusif.

Sebuah kesejahteraan masyarakat tergantung pada memastikan bahwa semua anggota merasa bahwa mereka memiliki saham di dalamnya dan tidak merasa dikecualikan dari arus utama masyarakat. Ini memerlukan semua kelompok, tetapi terutama yang paling rentan, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

Efektivitas dan efisiensi. Tata pemerintahan yang baik berarti bahwa proses dan lembaga menghasilkan

hasil

yang

memenuhi

kebutuhan

masyarakat

sementara

membuat penggunaan terbaik sumber daya yang mereka miliki. Konsep efisiensi dalam konteks good governance juga mencakup penggunaan yang berkelanjutan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah syarat utama tata pemerintahan yang baik. Bukan hanya lembaga pemerintah tetapi juga sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan stakeholder kelembagaan mereka. Siapa yang bertanggung jawab kepada siapa bervariasi tergantung pada apakah keputusan atau tindakan yang diambil adalah internal atau eksternal bagi suatu organisasi atau lembaga. Secara umum organisasi atau institusi bertanggung jawab kepada mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan. Akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa transparansi dan penegakan hukum.

Sumber

:

IFC – The World Bank (2009)

Dengan menerapkan prinsip-prinsip secara keseluruhan maka good corporate governance dapat berjalan dengan baik. Diakhir halaman akan ditampilkan contoh nyata panduan penerapan good corporate governance, yaitu pada PT Wijaya Karya (Persero), Tbk..

Implementasi Good Corporate Governance Melalui Corporate Social Responsibility Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan (trend) meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi good corporate governance (GCG). Salah satu implementasi GCG di perusahaan adalah penerapan corporate social responsibility (CSR). Dalam era globalisasi kesadaran akan penerapan CSR menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk (barang) yang ramah lingkungan. CSR menurut World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis (behavioral ethics) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic development). Komitmen lainnya adalah

meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat

luas.

Harmonisasi

antara

perusahaan

dengan

masyarakat

sekitarnya dapat tercapai apabila terdapat komitmen penuh dari top management perusahaan terhadap penerapan CSR sebagai akuntabilitas publik. Salah

satu

prinsip

GCG

adalah

masalah

pertanggungjawaban

(responsibility) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Akhir-akhir ini terdapat tiga kepentingan publik yang oleh perusahaan cenderung terabaikan. Pertama, perusahaan hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap pemegang sahamnya (shareholder), sedangkan masyarakat tempat di mana perusahaan tersebut berdomisili kurang diperhatikan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan semakin meningkat dan harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Sementara itu sebagian besar keuntungan manfaat hanya dinikmati oleh pemilik saham perusahaan saja. Ketiga, masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi korban sebagian besar mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan. Itu karena belum ada hukum (regulasi) yang mengatur secara jelas tentang akuntabilitas dan kewajiban perusahaan kepada publik. Selain tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham tanggung jawab lainnya menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan tanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup (sustainable environtment responsibility). Dalam era reformasi yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keterbukaan, seharusnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya semakin meningkat. Perusahaan yang tidak memiliki kepedulian sosial dengan lingkungan sekitarnya akan banyak menemui berbagai kendala, misalnya

sering didemo oleh masyarakat, bahkan ada perusahaan yang terpaksa ditutup oleh pihak yang berwenang. Kita selama ini hanya mengenal audit keuangan (financial audit) saja, namun suatu saat nanti bisa muncul suatu audit sosial (social audit). Yang mulai berkembang saat ini adalah audit lingkungan (environtment audit). Paradigma baru perusahaan yang dianggap tumbuh & berkelanjutan (growth & sustainable company) saat ini tidak hanya diukur dari pencapaian laba (profit) saja, namun juga diukur dari kepeduliannya terhadap lingkungan sekitarnya, baik terhadap komunitas lokal, masyarakat luas maupun lingkungan hidup. Berkenaan dengan hal tersebut, muncul triple bottom lne model, yang terdiri dari profit, people & planet (3 P). Laporan suatu perusahaan yang menggunakan model triple bottom line, selain melaporkan aspek keuangan juga melaporkan aspek kepedulian sosial dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Beberapa waktu yang lalu telah diperkenalkan sustainable reporting, yaitu suatu laporan yang bersifat non-finansial yang dapat dipakai sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Global Reporting Initiative & Value Reporting telah mengeluarkan pedoman yang disebut Sustainable Reporting Guidelines. New York Stock Exchange di Amerika Serikat telah memiliki Dow Jones Sustainability Index (DJSI) sejak tahun 1999, yang telah memasukkan nilai corporate sustainability untuk saham-saham perusahaan dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Inggris melalui London Stock Exchange (LSE) memiliki Socially Responsible Investment Index (SRI Index). Hanseng Stock Exchange (HSE) dan Singapore Stock Exchange (SSE) saat ini juga mulai berinisiatif untuk mengikuti trend di atas. Adanya kecenderungan tersebut dapat mendorong para investor terutama pihak asing untuk memilih menanamkan investasinya pada perusahaan yang telah menerapkan CSR dengan baik.

Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan (external drivers) dan dari dalam perusahaan (internal drivers). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberlakukan

audit

Proper

(Program

penilaian

peningkatan

kinerja

perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (stakeholders), termasuk tingkat kepedulian/tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (community development responsibility). Ada

empat

manfaat

yang

diperoleh

bagi

perusahaan

dengan

mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management). Pada saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar, dibandingkan dengan yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.

Peranan

Akuntan

Governance

Dalam

Penerapan

Good

Corporate

Untuk dapat mengembangkan dan menerapkan GCG dibutuhkan peran akuntan, baik sebagai akuntan perusahaan maupun sebagai praktisi accounting dan auditing baik secara internal maupun sebagai eksternal auditor. Untuk membuktikan bahwa perusahaan sudah menjalankan GCG maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak ketiga yang independen terhadap praktek corporate governance. Pihak ketiga independen tersebut adalah akuntan manajemen dan akuntan publik. Akuntan manajemen antara lain membantu direksi dan dewan komisaris menyusun dan mengimlementasikan kriteria GCG di perusahaan, membantu menyediakan data keuangan dan operasi serta data lain yang dapat dipercayai, accountable, akurat, tepat waktu, obyektif, dan relevan. Selain itu, akuntan manajemen membantu direksi menyusun dan mengimplementasikan struktur pengendalian intern. Akuntan publik sebagai pihak luar yang independen dituntut menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan publik. Dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia ditetapkan delapan prinsip etika yang meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehatihatian professional, kerahasiaan, perilaku professional, dan standar teknis. Akuntan publik melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien, apakah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum (generally accounting accepted principle). Laporan auditor akan digunakan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk mengambil keputusan ekonomi, untuk itu auditor dituntut bersikap independen.

Manfaat Good Corporate Governance Negara-negara yang memiliki sistem tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan: Memiliki akses yang lebih baik keuangan eksternal. Sistem tata kelola perusahaan yang baik mendorong investor global untuk berinvestasi, yang kemudian mengarah pada peningkatan efisiensi di sektor keuangan dan perbankan. Menurunkan biaya modal. Investor yang diberikan dengan tingkat

tinggi pengungkapan oleh perusahaan diatur dengan baik cenderung untuk memberikan modal kepada orang-orang baik-perusahaan diatur di tingkat yang lebih rendah, yang mencerminkan investor ditingkatkan pengetahuan tentang strategi perusahaan dan kinerja. Meningkatkan kinerja perusahaan. Penciptaan kekayaan yang berkelanjutan dalam sektor swasta hanya dapat dibawa melalui manajemen yang baik, kewirausahaan, inovasi, dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Kelola perusahaan yang lebih baik nilai tambah dengan meningkatkan kinerja perusahaan melalui manajemen yang lebih efisien, lebih baik alokasi aset, dan perbaikan dalam produktivitas. Perusahaan yang lebih tinggi dan berbagi penilaian kinerja. Banyak peneliti telah mengidentifikasi adanya sebuah "tata kelola perusahaan premi" (misalnya, harga tambahan bahwa investor akan membayar saham dalam perusahaan diatur dengan baik). Selain itu, beberapa peneliti telah mengidentifikasi kinerja saham unggul baik diatur oleh perusahaan. Mengurangi

risiko

krisis

dan

skandal

korporasi.

Sebuah

perusahaan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik akan, secara definisi, memiliki risiko yang lebih baik sistem manajemen, yang lebih mungkin untuk mengatasi. Karena dengan menerapkan CGC ke dalam perusahaan, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, diantaranya adalah kemudahan dalam meningkatkan capital, biaya capital yang lebih rendah, meningkatkan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi, serta berpengaruh positif terhadap harga saham (Forum for Corporate Governace in Indonesia, 2006). Good Corporate Governance dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan (stakeholders). Diharapkan hal ini akan segera bisa dirumuskan lebih lanjut dan diterapkan dalam perusahaanperusahaan.

KESIMPULAN Good corporate governance merupakan cara menjalankan suatu organisasi atau perusahaan atau praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

Untuk

menjalankan

good

corporate

governance

maka

perlu

dibentuknya peraturan atau sistem yang di dalamnya tertera prinsip-prinsip dari good corporate governance, yaitu perlindungan hak dan perlakuan adil terhadap pemegang saham, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan, keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas atau tanggungjawab dewan komisaris (board of directors), integritas, etika, dll. Ruang lingkup dalam menerapkan goood corporate governance sangat luas salah satunya adalah penerapan corporate social responsibility. Karena organisasi atau perusahaan tidak hanya memperhatikan aspek internal tetapi aspek eksternal juga. Penerapan good corporate governance akan berdampak positif terhadap laporan keuangan, karena good corporate governance akan menurangi atau menghilangkan rekayasa-rekayasa atas laporan keuangan yang bisa timbul. Sehingga

manfaat

yang

dapat

diperoleh

organisasi

atau

perusahaan

diantaranya adalah kemudahan dalam meningkatkan capital, biaya capital yang lebih rendah, meningkatkan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi, serta berpengaruh positif terhadap harga saham.

Daftar Pustaka CIC - FCGI (Forum For Corporate Governance In Indonesia) Publication (2006). Http://www.fcgi.com Http://www.wikipedia.com Http://www.indosdm.com

H. Sri Sulistyanto & Haris Wibisono (2003). GOOD CORPORATE GOVERNANCE: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia. Jurnal Widya Warta, No.2 Tahun XXVI/Juli 2003. IFC – The World Bank.(2009). Http://www.internatinalfinancecorporation.com

King Report on Corporate Governance for South Africa. (2002). Parktown: Institute of Directors in Southern Africa. Muh. Arief Effendi (2007). Implementasi Good Corporate Governance Melalui Corporate Social Responsibility. Http://www.patnershipgovernanceindex.com Ndraha, taliziduhu (2003). Kybernologi ( Ilmu-ilmu Pemerintahan Modern) 2. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. Tim GCG BPPKB (2005). Good Corporate Governance. Jakarta : Http://www.bpkp.go.id/ United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pasific. (2009). Http://www.escap.com

Warta BRI No. 04/XXV/2001

Wixley, T. & Everingham, G. (2002). What You Must Know about Corporate Governance. Cape Town: Siber Ink CC.