File.pdf

BEBERAPA DIMENSI PARADIGMA DANMODET PEMBANGUNAN ABAD21 Relevonsi don lmplikosiTerhodop Sistemdon StrotegiPembongunon JongkoPonjongll

Oleh: Prof.Dr. Mustopodidjojo AR

D i so mp o i koP n odoStudiPem bongunonNosionol( SPN) 'Tronsformosidon Reformosi Bongsodi DolomMemosukiAbodXXIdon Mellenium lll",DPPKNPI i:**-"-'---'-' ..

. i

-'--*--**I i

U j u n gP o n d o n g ,2 4 S e p t e m b e r 1 9 9 6

BEBARAPADIMENSI PARADIGMADAN MODELPEMBANGUNAN ABAD 21 Relevansi dan Implikasi Terhadap Sistem dan Strategi Pembangunan Jangka Panjang II')

OIeh: Mustopadidjaja AR

**)

DisampaikanPadaStudi Pembangunan Nasional(SPN) "Transformasidan ReformasiBangsadi Dalam MemasukiAbad XXI dan MelleniumIII', DPPKNPI. UjungPandang,24 September, L996.

Pada kesempatanlangka dalamforum untuk memikirkanpembangunanmasa depan, dengan tema dan sub-temayang demikian mendasardalam menghadapiberbagai permasalahanpembangunanabad 2I ini, ada bailcrryakiranya kita menolehsebentarkebelakang melihat lembaransejarahperjuanganbangsadalam sekitar 30 tahun terakhir ini, mengamati apa saja yang telah dilakukandan bagaimanahasilnya sena menemukenali permasalahanpermasalahanpokok yang masih dan akan dihadapi di masadepan dalam era Abad 2I dan Millenium III, kemudianbersama-sama memikirkandasar-dasarpemikiranyang relevandalam penyusunan perspektifdan langkah-Iangkah kebijaksanaan untukmembangunmasadepanyang dicita-citakan. i. Apabilakita renungkankembalilembaransejarahperjalananbangsakita dalamkurun waktu sejakIndonesiamerdeka,terlihatbeberapaperistiwabesaryang terjadi pada setengah

*)

Pokok-pokokpikiran dalam uraianini sebagianpernah disampaikanpada Seminar Memperingati Supersemardan 30 Tahun Orde Baru, DPP-lkatanKeluargaBesar Laskar Ampera Arief R a h m a nH a k i m E k s p o n e n ' 6 6 , B e k a s i , 2 0 M a r e t 1 9 9 6 ; p a d a S e m i n a rd a n L o k a k a r y aH i m p u n a n Alumni Studi KetahananNasional,Lembang,5 Juni 1996; dan juga pada Kongresdan Seminar Nasional1996 PersatuanMahasiswaIndonesiaSe-AmerikaSerikat, San Fransisco,31 Agustus 19 9 6 .

Guru BesarLuar Biasadalam llmu KebijakanPublik,UniversitasHasanuddin;Staf Pengajar "*) PadaFakultasPaskaSarjanadalamProgramMagisterAdministrasiPublik,UniversitasGadjahMada; ProgramPengembangan Wilayah,Institut PertanianBogor; dan ProgramMagisterPerencanaan dan KebijakanPublik,Universitaslndonesia,ProgramAdministrasiNegara,UniversitasBrawijaya.Sejak 1988 menjabat SekretarisMenteri Negara PPN/DeputiKetua BappenasBidang Administrasi,dan sejak 1989 sebagaiKetuaPengarahOTO-Bappenas.

/ ws7/ da a/p aper / k npi-96A

halarnan I

abad yang kita lalui itu, yaitu: (1) keberhasilanmerebut dan mempertahankankemerdekaan, 1945-1949; (2) kesia-siaanmenegakkansistem demokrasi dan sistem politik liberal, 19501959: (3) kegagalanpembangunanberdasarkandemokrasidan ekonomi terpimpin, 1959-1965; (4) keberhasilanmelakukan koreksi dan konsolidasi menyeluruh, 1966-1968, yang didasari semangat kembali kepada Pancasiladan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai persiapan pelaksanaanPJP-I; (5) keberhasilanPJP-I, 1969-1993, yang juga menimbulkan tantangandan permasalahanbaru pada tahap pernbangunanberikutnya; periode ini ditandai dengan pengamalankonstitusi, terselenggaranyademokrasi politik dan demokrasi ekonomi, berperannya iptek dan sistem administrasi pembangunan modern, serta berfungsinya mekanismekepemimpinan nasional lima tahunan; dan (6) Era PJP-II, 1994-20t8, suatu era dengan etos pembangunanbersemangatkanKebangkitan Nasional Kedua, yang merupakan kelanjutan,peningkatan,perluasan,dan pembaharuandari PJP-I. 2.

Masing-masing peristiwa mempunyai warna dan makna tersendiri, yang juga menunjukkanrangkaianparadigmadan dialektika perjalanansejarahperjuanganbangsa. Yang

telah terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa kita dalam dua dasawarsasetelah proklarnasi kemerdekaan itu adalali lembaran-lembaransejarah yang diwarnai semangat dan tekad perjuangan mempertahankandan mengisi kemerdekaan, namun kecuali dalam perjuangan mempertahankandan menegakankemerdekaanselebihnya pada umumnya berakhir dengan penuh kepahitan. Dalam kurun waktu sekitar 3 dasawarsaberikutnya, setelah berhasil mengadakan koreksi total disertailangkah-langkah konsolidasidan stabilisasi(1966-1968),lernbaransejarah bangsa ini akhirnya dapat dihiasi keberhasilanperjuangan mengisi kernerdekaannya, 19691993, dengan kinerja yang diakui dunia sebagai suatu keajaiban. Dengan demikian, pembangunanyang konsistenmenurutnilai-nilai dan konstitusiperjuangansesungguhnya baru dilakukan sejak sekitar tiga puluh tahun terakhir ini, di mana kekuatan Orde Baru berintikan generasimuda (waktu itu KAPPI dan KAMI) bersamaABRI, dan kekuatanPancasilaislainnya tampil mengoreksiperjalanansejarahbangsaini, secaratotal dan mandiri sejak awal. Dewasa ini, 30 tahun setelahKebangkitan66, kita berada dalam peralihan zanran, berada dalam suatu era di mana bangsakita bersarnadengan bangsa-bangsalain segeraakan mengakhiri abad 20 dan sekaligusmemasuki abad2l yang menghadapkankepadakita derasnya arus globalisasiserta meningkatdan menajamnyapersainganantar bangsa.Kini, kita berada pada tahap awal dari PJP-II, masih ada waktu sekitar 2 dasawarsalagi untuk menyelesaikannya. Kita harus menyelesaikan agendapembangunanPJP-ll secaratepat. Generasiyang lebih muda harustelahsiap menghadapitantanganabad2l selanjutnya.

/ws7/d ata/p aper / k npi- 96A

halaman2

3.

Hasil pembangunandalam PJP I telah kita rasakan sekarang, dan gamblang terlihat

dalam berbagai statistik hasil pembangunan,yang mencerminkankemajuan ekonomi disertai kesejahteraanmasyarakatyang makin meningkat. Indikator-indikator tersebutmemperlihatkan antara lain perubahan positif dalam struktur ekonomi; peningkatan pendapatan nasional, regional, dan perkapita; perbaikan indikator kesejahteraansosial; pergeseranpositif dalam komposisikomoditasekspor dan impor; peningkataninvestasiswastasecaranasional, sektoral. dan regional; peningkatan tabungan nasional; peningkatan penerimaan pajak, dan prioritas alokasi anggaranpembangunan;sertapengendalianposisi bunga dan cicilan hutang luar negeri dalam neracapembayaran,dan APBN. Posisi Indonesiadalam peta pembangunandunia telali bergeser, dari kelompok negara berpenghasilanrendah meningkat menjadi berada pada kelompok negaraberpenghasilanmenengah.Dalam jangka waktu sekitar 30 tahun pendapatan perkapita meningkat sekitar 13 kali. Sebagaimanadikatakan di atas, dunia menilai " success story" dalam 30 tahun perjuanganOrde Baru tersebutsebagaisuatukeajaiban. Namun sebagaipejuang kita tidak boleh terlena atau berpuas diri dengan hasil-hasil perjuanganmasa lampau. Kenyataanmenunjukkanbahwa berbagai rnasalahmendasarbelum dapatsepenuhnyakita pecahkan.Perjalananbangsaini belum sampaipada wujud cita-cita yang diarnanatkandalam konstitusi perjuangan kemerdekaannya,belum mencapai wujud sesuai tekad kernbali kepada Pancasiladan UUD 1945 secaramurni dan konsekwenyang diikrarkan dalam perjuanganOrde Baru di awal 66. 4.

Padakesempatanini ada baiknya kita perhatikanberbagaitantanganpembangunanyang

dihadapi dewasa ini dan dalarn dekade-dekadeawal abad 21. Dalam konteks eksternal, ktta catat perubahankondisi lingkunganperekonomiandunia yang ditandai arus globalisasidan persainganyang semakin ketat dan tajam, merupakantantangandan peluang yang dihadapi setiap bangsamenjelangakhir abad 20 dan paruh pertama abad 21. PerekonomianIndonesia, masyarakatdan dunia usaha nasionalbersamapemerintah dituntut untuk meningkatkan daya saing perekonomianbangsa,baik di dalam maupun di luar negeri yang akar-rterus berkernbang sebagai suatu kesatuanpasar global. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha dalam bersaing merebutpasar komoditasnyamemerlukankegigihan,pengetahuanyang luas mengenaipasar dan kondisi lingkungan bisnis pada umumnya, kecepatandan ketepatandalam mengambil keputusan,disertai kemampuandalam teknologi dan sistern manajemenyang mantap baik dalam produksi maupun pemasaran(termasukdalarn membacadan mengembangkanselera pasar),sehinggamerniliki keunggulankompetitif tinggi. Sementara rtu, secara internal dihadapi masalahkesenjangan(antarkelornpokpendapatan, antardaerah,antarsektor,antar kawasan),kemiskinan,I
halarnan 3

tetap memerlukan prioritas dalam agendakebijaksanaanpembangunandan anggaran negara. Jumlah pendudukmiskin yang ada masih cukup besar,yaitu sekitar 26 juta orang, berarti 14% rakyat Indonesiamasih hidup di bawah garis kemiskinan.Thntanganlainnya adalah kelernahan struktural dalam dunia usahanasional,khususnyaberupaketimpangandalam penguasaanasset, kemampuantehnis, dan kemampuanpembiayaanantarskalausaha. Pada usaha yang berskala kecil jumlahnya sangat besar, pada umumnya tingkat pembentukanmodalnya masih rendah, manajemennyajuga masih bersifat sederhana,teknologi masih mengandalkanketerarnpilan bukan mesin, dan ruang lingkup pemasaranumumnya terbatas. Hal lainnya yang perlu kita perhatikan adalah beberapa faktor sktruktural yang menyebabkaninflasi dan defisit dalam transaksiberjalan.l) Kemudian, dari sensuspenduduk 1990 diketahui 3,2 persen angkatan kerja menganggur,sekitar 36,6 persendari jumlah pendudukyang bekerja, bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau setengah menganggur, dan lebih dari 77 persen pekerja hanya berpendidikansampaisekolahdasar. 5.

Berbagai permasalahandan tantangantersebutdi atas menggambarkankrusialitas dan kompleksitasmasalahpembangunanyang harus kita hadapi dewasaini dan pada waktu-waktu yang akan datang. Hal tersebut hanya mungkin diatasi dengan strategi dan manajemen pembangunanyang mantap serta beranjak dari paradigma pembangunanyang tepat. Marilah kita lihat lebili jauh paradigmadan model-modelpembangunanyang telah berkembangselama ini.2)

1) P e r k e m b a n g ai n f l a s is e l a m ap e r i o d eJ a n u a r i- N o p e m b e r1 9 9 3 , 1 9 9 4 , d a n 1 9 9 5 a d a l a hm a s i n g m a s i n g9 , 2 4 p e r s e n 8; , 7 2 p e r s e n d; a n 7 , 8 5 p e r s e nI.n i m e n u n j u k akne c e n d e r u n g a t enr u s m e n u r u n y a l a j ui n f l a s i , a l a u p u nm a s i ht e t a p l e b i ht i n g g id a r i s a s a r a ny a n g d i i n g i n k a ny a i t u s e b e s a r5 p e r s e np e r t a h u n . d i I n d o n e s i aw D i l i h a tm e n u r u tk e l o m p o kb a r a n g ,k e n a i k a na n g k ai n d e k sh a r g ak o n s u m e nt e r b e s a rp a d at a h u n 1 9 9 4 d a n 1 9 9 5 t e r i a d i p a d a k e l o m p o k m a k a n a n ,s e d a n g k a np a d a t a h u n i 9 9 3 p a d a k e l o m p o k p e r u m a h a n .U n t u k p e r i o d e J a n u a r -i N o p e m b e1r 9 9 4 d a n 1 9 9 5 i n f l a s ki e l o m p o km a k a n a na d a l a hm a s i n g - m a s i n1g4 , 0 0 d a n 1 i , 5 8 p e r s e n , s e m e n t a r ak e l o m p o kb a r a n gd a n i a s a l a i n n y ak e n a i k k a na n g k a i n d e k s h a r g a k o n s u m e n n y al e b i h r e n d a hd a r i k e s e l u r u h a nb a r a n g d a n j a s a . T e r j a d i n y ad e f i s i t t r a n s a k s ib e r j a l a n ,s e b a g a ia k i b a t d a r i r e l a t i f b e r k u r a n g n y a n i s a t u p i h a k d a n m e n i n g k a t n y ad e f i s i t d a l a m n e r a c aj a s a d i l a i n p i h a k . s u r p l u sd a l a m n e r a c a p e r d a g a n g a d D i p e r k i r a k ad n e f i s i t d a l a m t r a n s a k s ib e r j a l a np a d a t a h u n 1 9 9 5 a k a n l e b i h d a r i d u a k a l i b e s a r n y ad e f i s i t y a n g t e r j a d ip a d a t a h u n 1 9 9 4 y a n g m e n c a p a iU S $ 2 , 9 6 m i l i a r .M a s a l a hd e f i s i t d a l a m t r a n s a k s ib e r j a l a ni n i s e l a i n d i s e b a b k a no l e h l a j u p e n i n g k a t a ni m p o r y a n g t i n g g i . a n t a r a l a i n k a r e n ab e s a r n y ai n v e s t a s i ,t e t a p i j u g a u n t u k b a r a n g k o n s u m e n ,j u g a o l e h k a r e n al a j u p e r t u m b u h a ne k s p o r t i d a k m a m p u m e n g i m b a n g i n y aD. a l a m t a h u n t a h u n t e r a k h i ri n i l a j u p e n i n g k a t a ni m p o r j a u h l e b i h t i n g i d a r i p a d a e k s p o r ( A r s y a dA n w a r , ' l 9 9 5 ; G i n a n d i a r Kartasasmita 1 .9 9 6 ) . 2l P e n u l i s a k a n m e m b e d a k a np a r a d i g m ad e n g a n m o d e l , s e k a l i p u ns e b a g a i m a n ay a n g a k a n t e r l i h a t b e b e r a p aa h l i t e r k a d a n gm e n g g u n a k a nk a t a m o d e l u n t u k p a r a d i g m ad a n p a r a d i g m ad a p a t j u g a d i k a t a k a n s e b a g a im o d e l , y a i t u " m o d e l ' s i s t e m e p i s t i m o l o g id' e n g a nd i l a n d a s in i l a i - n i l atie r t e n t u " ; t e t a p i m o d e l d a l a m r a n g k at u l i s a ni n i l e b i hd i a r t i k a ns e b a g a "i m o d e lk e b i j a k s a n a a ny"a, i t u s i m p l i f i k a srie a l i t a sk e d a l a mf a k t o r -f a k t o r a t a u v a r i a b e l - v a r i a byeal n g d i b a n g u na t a s d a s a rs u a t u t e o r i , d a n d i j a b a r k a nm e n u r u th u b u n g a nk a u s a ld a n / a t a u h u b u n g a n - h u b u n g afnu n g s i o n a ly a n g m e m u n g k i n k a np e n g e m b a n g a ns u a t u s t r a t e g i a t a u l a n g k a h - l a n g k a h kebijaksanaan u n t u k m e n c a p a it u j u a n y a n g d i i n g i n k a n .S t r a t e g i m e r u p a k a np e n j a b a r a nl e b i h l a n j u t a t a u

hys7/d ata/p aper/ k npi-96A

halaman 4

Dalam hubunganitu, pada 4 dasawarsapertamasejak awal 1950an,Islam dan Henault mencatatperkembanganmodel-modelpembangunanyang mempengaruhiprosespembangunan di negara-negaraberkembang,dan dibedakandalam 2 jenis, yang berlaku dalam 2 kurun waktu yang berturutan, yaitu (1) "Model I: PertumbuhanGNP" yang berkembangdi sekitar 1950an dan 1960an; dan (2) "Model II: Pemerataandan PemenuhanKebutuhan Pokok" yang rnulai berkembangsejak sekitar l970an3).Kemudian, menjelang akhir dekade 1980an berkembang pula pembangunanyang oleh beberapapenulis disebut sebagai(3) "Model III: Perrbangunan (Kualitas)Manusia". Sejajar denganperkembanganketiga Model Pembangunantersebut telah berkernbang pula Model-model Administrasi Pembangunan yang dapat disebut sebagai Administrasi PembangunanModel I, II, dan IIL Korten menamakanModel III dengan PembangunanYang Berpusat Pada Rakyat ("People-CenteredDevelopment"). Sementara itu para ahli lainnya menangkap martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan itu dengan memfokuskan perwujudannyadalam pembangunanmanusia.a)Dan dewasaini, di mana seluruh bagian dunia menghadapiarus globalisasi,universalisasi,dan interdependensi,setiap bangsaterpacu untuk rneningkatkandaya saing sekaligusmencobamengembangkankerjasamakawasanregional dan giobal. Pada hemat saya mungkin saja seseorang,akan menyebut perkembangantersebut sebagaiModel IV , yang berfokus kepadapeningkatandaya saing. Model I. Sesuaidengan teori dan strategi pembangunanpada Model PembangutranI yang berorientasipada peningkatanpertumbuhanGNP yang beranggapanbahwa hal tersebut dapat dicapai dengan menempuh industrialisasi dan penanalnan rnodal secara " big push" sanil)ungan o p e r a s i o n a l i s adsai r i m o d e l s e h i n g g am e r u p a k a ns u a t u " s i s t e m k e b i j a k s a n a a ny"a n g b e r i s i k a nk e b i j a k s an a a n , r e n c a n a ,p r o g r a m ,d a n a s p e k - a s p eok r g a n i s a sdi a n m a n a y a n g d i p e r l u k a nb a g i i m p l e m e n t a s i n ysae c a r ae f e k t i f e fi s i e n . D e n g a n d e m i k i a n t e o r i m e r u p a k a n p e r a l a t a n p e n t i n g d a l a m p e n y u s u n a n s u a t u s t r a t e g i a t a u k e b i j a k s a n a a nm, e m b e r i k a nk e r a n g k ad a s a r b a g i p e n g e m b a n g a n p e r a l a t a nk e b i j a k s a n a a b n e r d a s a rv a r i a b e l v a r i a b e ld o m i n a ny a n g a d a d a l a ms u a t u b a n g u n a nm o d e ly a n g b e r d i r id i a t a s d a s a rs e s u a t ut e o r i t a d i . A p a b i l a t e o r i m e r u p a k a nu n g k a p a nm e n g e n a ih u b u n g a nk a u s a la n t a r b e r b a g a iv a r i a b e ls e h i n g g ad a p a t d i p e r g u n a k a n s e b a g a ir a n g k a b e r p i k i ru n t u k m e m a h a m id a n m e n g e m b a n g k aanl t e r n a t i fp e m e c a h a np e r m a s a l a h a tne r t e n t u , s e d a n g k a ns t r a t e g im e r u p a k a ns u a t u d i s a i ny a n g b e r i s i k a nr a n g k a i a nk e b i j a k s a n a adna n p e l a k s a n a a n( p o l i c y decision and course of actionsl untuk pencapaiantujuan dalam dimensi waktu tertentu, yang dikembangkan a t a s d a s a rm o d e ly a n g b e r a n j a kp a d at e o r it e r t e n t u ,m a k a s u a t us t r a t e g ia k a n b e r a n j a kd a r i k e r a n g k at e o r i d a s a r a t a u p a r a d i g m at e r t e n t u( M u s t o p a d i d j aAj aR , 1 9 8 8 ) . S e b e n a r n y a mereka menyebut Model ll '. Elements of a New Economic Framework for Development, ( l s l a m d a n H e n a u l t , 1 9 7 9 ) ; n a m a y a n g p e n u l i sg u n a k a n d i s i n i u n t u k l e b i h m e n y e s u a i k a nd e n g a n i s i m o d e l d a n j u d u l a r t i k e l m e r e k a . ( M u s t o p a d i d j a i aA R , 1 9 8 8 ) . 4)

Uraian lebih rinci mengenai Model-model tersebut akan dimuat dalam malajah Prisma (nomor khusus t e n t an g p e r e n c a n a a np e m b a n g u n a n ) .

ht,s7/d ata/paper / k npi-964

halaman5

dengan semangatmodernisasiyang beranggapansuperioritasunsur-unsur eksternal, di mana peningkatanpendapatanperkapita dan pemerataanakan dicapai otomatis sebagaiakibat proses "trickle down", maka peranan aparatur pemerintahdan fungsi administrasi publik di negaranegara berkembangadalah melakukan perencanaandan berbagai upaya dan langkah-langkah kebijakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Unsur utama dari Pembangunan Model I ini adalah tingkat pertumbuhan GNP, GNP perkapita, tingkat penanamanmodal, dan tabungan. Strategi perencanaandan perspektif perkembanganpembangunanmendapatpengaruhkuat dari teori Harrod-Domar dan tingkat-tingkat pertumbuhan Rostow (Islam dan Henault, 1979). Sejalan dengan teori dan situasi "keterbelakangan"di bidang ekonomi, uegara-negara berkembangsecarasosiologisjuga dianggapdihinggapi sifat-sifat askriptif, partikularistik, dan mengalami pembauran fungsional. Sebab itu dalam rangka proses pembangunanekonomi tersebutperlu dilakukan langkah-langkahmodernisasiyang bersasaranpada adanyaperubahan sosiokultural dan institusional sehingga masyarakat memiliki orientasi dan sifat-sifat "achievement,universaltsm,and functional specifici4r" (Islam dan Henault, 1979; Parsons, 1951). Fokus pembangunanaparatur pemerintahdalarn rangka PembangunanModel I, yang dinamakanoleh Islam dan Henault sebagai"AdministrasiPembangunanModel I", terletak pada penataan organisasi dengan diferensiasi fungsi sistem administrasi untuk mendorong berfungsinyaperencanaan dan mobilisasipembiayaanyang bersifatsentralistik,diikuti dengan pengembanganteknik dan proses penganggarandan pengawasanyang serupa (Islarn dan Henault, 1979). Telah banyak kritik dilontarkan terhadap PembangunanModel I, seperti antara lain, banyak mengabaikanunsur sosiai demografisdan peranansumber daya manusia dalarn proses pembangunan(Singer, 1978); kurang sekali perhatian terhadap masalahapa yang diproduksi dan bagaimana distribusinya, juga terhadap masalah pemerataan dan pemberantasan kemiskinan (Ul Haq, 1976). Demikian pula Administrasi PembangunanModel I, banyak mengalamikritikan dan kegagalanpraktis dalam memecahkanpermasalahanataupunmencapai tujuan dan harapan-harapan negara-negara berkembang.Assumsi yang melekat pada paradigma tersebut rnakin disangsikanvaliditasnya.Menurut Islam dan Henault, apa yang para ahli administrasinegarasemayamkandenganAdrninistrasiPembangunan Model I ini adalahtel
attitudes and behaviour did not change and consequentLy the administrativeoutcomesremain the sanxe"(lslam dan Henault. 1979).

/v,s7/d ata/paper/ k npi-96A

halaman 6

Seterusnyalslam dan Henault menambahkanbahwa pertumbuhan GNP dan strategi industrialisasi sebagaimanadianjurkan oleh Pembangunandan Administrasi Pembangunan Model I telah menimbulkan " overbureaucratization, excessive controls and regulation of econonty,proliferation of bureaucratic structures, increase in the size of bureaucracies and excessiveconcentration of power in the hands of the elites". Kemudian Waldo sampai pada kesimpulan "much of what was believed seemsnaive and much of what has been done appears a sad waste of scarce human resources" (Dwight Waldo, 1968). Senadadengan itu Schaffer denganlatar belakangpengalamannegara-negaradi Afrika mengemukakanbahwa pendekatan Administrasi PembangunanModel I ini secarapraktis kurang mempunyai manfaat serta hasil yang memadai (B. B. Schaffer, l97I). Akhirnya secara umum beberapapengamat menilai Pembangunandan Administrasi PembangunanModel I ini telah rnengalamikegagalan.Strategi industrialisasi "berskala besar" (big push)

gagal menghasilkan pemerataan, bahkan

kepincangantimbul sebagaigejala global, lapangankerja guna menampungtenagakerja yang berkembangdenganpesatdi beberapanegarajustru cenderungrnenurun (Mehmet, 1978 : 2225); "The capital intenstvegrowth strategy is being rejected as it is considered the product of labour-scarce and resource-abundantgrowth models of Europe, United States and Japan" (JosephF. Stepanek,1979). Model II.

Ketidakpuasanterhadap Pembangunandan Administrasi Pembangunan

Model I, menimbulkankritik, krisis, dan mendoronglaliirnya Pembangunandan Adrninistrasi PembangunanModel II. Berbagaiaspeksosial, lingkungan, dan kelembagaanyang diabaikan dalam Model I mendapatkanperhatian. Orang tergugahpada rnasalah-masalah pengangguran dan kerniskinan yang lahir dibalik pesatnya pertumbuhan GNP, modernisasi, dan industrialisasi;dan mencari alternatif pemecahandenganmengemukakanperlunya berorientasi kepadakebutuhanpokok, kemandirian, pembangunanpertanian dan perdesaan(Marc Nefrin, 1977). Pemberantasanpenganggurandan ketidakmerataanharus merupakan tujuan eksplisit pembangunan,seiring dengan itu karena mekanismepasar terganjal oleh ketimpangandalarn pembagian pendapatanmaka ia tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan tujuan ataupun prioritas (Ul Haq, 1976)- Pembangunanyang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk kesempatankerja dan berusaha, pemberantasankelaparan dan kekurangangizi, pemeliharaan kesehatan, air bersihdan perurnahandipandangsebagaistrategi yang lebih baik bagi negara-negara berkembangpadaumumnya. Seiring denganperubahan-perubahan dalam model dan strategipembangunantersebut maka diperlukanreorientasidan perubahandalam administrasipembangunan.Pusatperhatian AdrninistrasiPembangunan Model II adalahpada "deliverysenticessystem"yang berhubungan langsung dengan kelompok sasaran, pada organisasi lokal dan sektoral. Adrninistrasi Pernbangunan Model II menyarankan dan devolusi,peningkatankapasitas adanyadesentralisasi

/ws7/d ata/p apcr/k npi-96A

halaman 7

aparatur pemerintahan lokal, representasi dan partisipasi lokal dalam penyusunan dan pelaksanaankebijaksanaandan rencana,sertapengembangandiferensiasi,integrasi, dan saling hubungan antar organisasi yang mantap. Pentingnya organisasi lokal ditekankan sekali oleh Uphoff dan Esman (1974), dan menemukan bahwa negara-negara yang lebih baik organisasinyapada tingkat lokal akan memiliki dukungan yang lebih luas dan lebih berhasil dalam pembangunannya. Sungguhpun maksud dari model pembangunanyang kedua ini adalah pada upaya pemerataanhasil-hasil pernbangunanyang berdampakpada kemandirian dan keadilan sosial, namun di dalarnrealitasjusteru menimbulkanbanyakketergantunganpada pemerintah.Kondisi inilah yang mendorong lahirnya pemikiran baru yang lebih berorientasi pada usaha pemberdayaanmasyarakatagar mereka lebih mandiri, tidak saja dalam artian ekonomi tetapi juga sebagai sikap budaya. Lokusnya, manusia dan masyarakatditempatkan sebagai pusat pembangunan;fokusnya, peningkatankualitas, kesejahteraan,dan martabat manusia. Inilah yang menjadi perhatianutama dari Model III. "PembangunanModel III" sangat menekankan kegiatan aparatur yang penuh tanggungjawabdan berupaya membangkitkankesadarandan kemampuan insansi baik Model III.

secarainvidual maupun secarakolektif (Harrnon dan Mayer, 1986). Korten (1986) sendiri menyebutkanjenis manajemendan administrasiyang cocok dalam rangka pelaksanaanmodel pembangunankualitas manusiaini, sebagar"communitybasedresourcemanagement". Ciri-ciri dari jenis manajemen ini adalah (a) secara bertahap prakarsa dan proses pengarnbilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan diletakkan pada masyarakatsendiri, (b) kernarnpuan masyarakatuntuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumberyang ada ditingkatkan, (c) memperhatikankondisi lokal, (d) menekankansocial learning antara birokrasi dan komunitas, dan (e) mengembangkanjaringan (nenuorking) antara birokrat dengan lerrbaga swadaya masyarakat. Jadi, yang diperlukan bukan saja pemenuhankebutuhanpokok denganmengembangkan "delivery services system" yang non-birokratis, melainkan keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasarandalam penentuanapa yang mereka butuhkan dan partisipasi dalarn proses pelaksanaannya. Untuk itu perlu dilakukanpembangunan manusiaseutuhnya,yang meriurutUl Haq (1995)juga berarti dan mempunyaiimplikasi memperluaspilihan-pilihanrnanusia.Dalam rangka itu perlu pula dilakukan langkah-lagkahpemberdayaan("empowerment")baik dalarn arti peningkatankemampuanmasyarakatmelalui pelatilian, dan penyediaanberbagai al<ses ekonomi dan sosial,juga pengakuanatas hak-hak manusiadan masyarakat,serta penyaluran aspirasinya. Mehmet mensyaratkanketiga hal berikut untuk model pembangunanyang egalitarian: (a) produksi dan konsumsi harus memenuhi baik kriteria efisiensi maupun hl sT/d u a/p aper/ knpi-96A

halarnan B

rataandan keadilan,(b) adanyaperencanaan dan kebijaksanaan pemberantasan kemiskinan berisikanlangkah-langkah kongkrit untuk mengatasiberbagaidisparitas,dan (c) pembaruan politik yangmembukapartisipasidalampengambilan keputusan(Mehmet,l97B). Model IV. Menjelang akhir abad 20 dan dalam memasuki abad 21, dunia mengalami perubahan-perubahan mendasar.Runtuhnyanegara-negarakomunis di Soviet Rusia dan Eropa Timur, serta transformasiyang terjadi di RRC; berakhirnyaperang dingin; pesatnyakemajuan teknologi transportasi, informatika, dan telekomunikasi memperkuat arus globalisasi dan memperluasnyamenjadi tidak terbatas pada bidang ekonomi, investasi, dan perdagangan; tercapainyapersetujuanGATT disusul dengan berbagai internasionaldan regional agreements lainnya (AFTA, NAFTA, APEC, dan sebagainya),telah mengantarkanmanusia dan bangsabangsapada momentumbaru dalam perkembangansejarahumat manusia,sekaligusmenempatkannya pada harapan-harapanbaru, dan tantangan-tantanganbaru. Dewasa ini bangsa-bangsatengah memasuki era perdaganganbebas, masing-masing berupaya untuk mengoptimalkan manfaat dari perkembangan " borderless world econotny" tersebut,dengankesadaranyang semakintinggi bahwa untuk itu diperlukan peningkatan"daya saing" sebagaikarakteristik pokok dari Pembangunandan Administrasi PembangunanModel IV, yang juga mempunyai macam-macamimplikasi dan berbagai persyaratankelernbagaan tertentu dalam manajemen pembangunan negara-negaraberkembang, bukan saja dalam menghadapiperkembanganinternal tetapijuga dalam hubunganinternasionalnya.Lokus Model IV adalah "national state" dalam keseluruhanunsur dan berbagai dirnensinya; dan "peningkatan daya saing" yang ditandaipula denganupayapengembangankemitraandalam interdependensi global yang dinamis dan didasarinilai-nilai universalmerupakanfokusnya. Sementaraitu sebagaimanadibayangkan oleli Naisbitt & Aburdene (1990), dalam perkembangansejarah manusia pada Mellenium III rnendatangbangsa-bangsaakan sampai kepada jawaban atas pertanyaanmengenaisumber keberadaandan nilai-nilai kemanusiaanitu sendiri. Kunci untuk menemukanjawaban tersebutagaknyatelah diungkapkanoleh Einstein beberapapululi tahun sebelumnya,dengankata-kata"akhir daripadailmu adalahfalsafah, dan akhir daripadafalsafah adalahagama". Dengan demikian, muncul kebutuhanmendesakbagi setiap bangsa untuk memperbaharui pandangannya mengenaiagamadan perannyadalam kehidupanumat manusia,selain berupaya meningkatkan daya saing perekonomiannya.Bangsa-bangsamenghadapi perkembangan abad 2l tersebut dengan berbagai langkah yang terarah pada transformasistruktural denganpeningkatankualitassumberdaya manusiayang juga dilandasinilai-nilai keagamaan, pengembanganteknologi, penguatansistem informasi, modernisasirnanajemenusaha, serta pernbaharuankelembagaan,yang mengacukepada peningkatanefisiensi dan kualitas pelaht's7/d ata/paper /k npi-96A

halaman 9

yanan, produksi, dan distribusi barang dan jasa dalam pasar domestik, regional, dan global. Perkembanganini mencuatkanparadigmabaru yang dapatkita sebutsebagai" national competitivenessparadigm", Yztg akan semakin disadari perlu disertai nilai-nilai kemanusiaanyang universaldan dilandasiajarankeagamaan. 6.

Dalam perkembangansituasi dan semangatregional dan global seperti dikernukanandi

atas, pembangunanbangsa kita menghadapiberbagai tantangan internal yang tidak ringal. Kondisi kehidupan ekonomi dan kesejahteraansosial masyarakat kita, demikian pula kemampuan kelembagaan daerah masih beragam tingkat kemajuan dan kemampuannya. Kelemahan-kelemahan mendasarterlihat antara lain dalam struktur ekonomi dan dunia usaha. khususnyapada usahakecil dan menengah,demikian pula dalam administrasipublik. Struktur industri masih ditandai dengan tingkat ketergantungantinggi kepada bahan baku dan bahan penolong luar negeri, pada lain pihak beberapajenis barang konsumsi masih perlu diirnpor, daya saing perekonomian nasional relatif masih rendah, sedangkanpersaingan dalarn pasar internasionalsemakintajam. Hal ini menimbulkankerawanandalam neracatransaksiberjalan, dalam neracaperdagangan,dan neracapembayaranpada umumnya. Selain itu, permasalahan pembangunan daerah juga ditandai kesenjanganantarkawasan(desa, kota; timur, barat), antarkelompokpendapatan,tingkat urbanisasiyang tinggi, dan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang masih besar. Kondisi demikian, ditambah dengan keterbatasan dalam prasaranadasar, dan rnasih lemahnya kemampuanteknis dan manajerial sumber daya manusia secara rata-rata, rnengakibatkankegiatan ekonomi belum optimal, dan, kesempatan kerja sertaproduktivitasangkatankerja juga akan terbatas. Sementaraitu, "ekonomi rakyat, yaitu ekonomi usaha kecil di mana sebagianrakyat Indonesiamencarinafkah, ditandaiberbagaikelemahan(organisasi,manajemen,permodalan, jaringan pasar), masih kurang memiliki kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang terbuka dalam perkembanganpasar nasional, apalagi dalam menghadapi arena persaingan global. Tentu, ekonomi rakyat belum mampu berlagadalam pasar global yang terbuka, dan tak boleh dibiarkantergilasdalarnpersainganpasarlokal denganusaha-usaha besar,multinasional, maupun nasional" (GinandjarKartasasmita,1995). Dalam hubunganini, jelas setiap unsur aparatur harus siap dengan program-program pemberdayaanyang tepat dan efektif, sesuai bidang tanggungjawabnya masing-masing,dan sesuaipula denganpotensidan peluangdunia usahadidaerahnyauntuk berinteraksidalarnkegiatanekonomiyang lebih luas. 7.

Dalam rnenghadapiberbagaipermasalahanpembangunantersebut, bangsakita telah mengembangkan Paradigma Pembangunan Nasional, yang berperandalam pengembangan

/'tes7/d at a/ p ap er / k np i- 9 6A

halaman 10

sistem, strategi dan dasar mekanisme penyelenggaraanpembangunan5).Paradigma pembangunan nasional tersebut merupakan konsensusyang ditempuh melalui proses politik yang konstitusional dan demokratis, dan telah melandasidan dengan demikian telah teruji dalam proses pembangunandalam kurun waktu sekitar 30 tahun terakhir ini. Di dalamnya kita melihat relevansi berbagai teori dan "model-model" pembangunanyang telah berkernbang sebagaiparadigma-paradigma pembangunandalam setengahabad terakhir ini, seperti pertumbuhan; pemerataan;pembangunankualitas manusia, disertai pemberdayaan,partisipasi, dan peningkatankemitraan; serta peningkatandaya saing nasional. Lebih dari itu, sesuai dengan pandanganfalsafah yang melandasinya,paradigma pembangunannasional bangsa kita telah memiliki dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan yang kokoh dalam dinarnika kehidupanumat manusiapada Mellenium III. Dalam rangka itu, dimensi dan dinamika institusional yang termuat dalam Demokrasi Ekonomi yang menandaiParadigmaPembangunanNasional tersebutdi atasharus mendapatkan perhatian dalam penyusunanberbagaikebijaksanaandan penyelenggaraannegara dan pembangunan di masa depan sebagaisuatu era yang akan menuntut aparaturuntuk berperan secara lebih demokratik, desentralistik, terbuka dan berpertanggungiawaban("dentocratic, decentralistic, transparanL and accountable"). Hal tersebut juga rnerupakan persyaratair bagi terwujudnya a clean and good governance,di samping adanyakemampuanprofesional dalam pembuatankebijaksanaan,dan efektivitas dalam pelaksanaannya,termasuk dalam law making dan law enforcemenf.Penyederhanaan mengenai interaksi dinamik antaraparaturpemerintah dan masyarakatdalam rangka penyelenggaraan pemerintahandan pembangunandigambarkan dalam Lampiran A. Dalam rangka itu, "untuk masadatang, perananmasyarakatdalam setiap bidang sektor dan sub-sektor pembangunan,serta keterkaitannyadengan lernbaga-lernbaga penyelenggaraannegara lainnya, perlu dirancang sejak awal secaralebih melembaga. Setiap instansi pemerintah bukan saja harus mengetahui mitra kerjanya dalam DPR, tetapi juga "klien"-nya dalammasyarakat"(Moerdiono,1994).

5) O r d e B a r u m e m a n d a n gm a k n a d a n h a k e k a tp e m b a n g u n a n a s i o n a b l a n g s ai n i s e b a g a i" p e m b a n g u n a n M a n u s i aI n d o n e s i as e u t u h n y ad a n p e m b a n g u n asne l u r u hM a s y a r a k a tI n d o n e s i a "y, a n g s e p e n u h n y ab e r l a n d a s k a n d a n m e r u p a k a nu p a y am e w u j u d k a nP a n c a s i l d a a n U U D 1 9 4 5 . S e l a i nm e m p u n y am i a k n a d a n h a k e k a ts e r t a l a n d a s a np e m b a n g u n a nt e r s e b u t , " P a r a d i g m aP e m b a n g u n a n N a s i o n a l "O r d e B a r u b e r i s i k a np u l a a s a s - a s a s , w a w a s a n ,p e n d e k a t a nk, a i d a h( t a m b a h a np a d aP J P - l l )d, a n t u j u a nm e w u j u d k a nm a s y a r a k aat d i l m a k m u r b e r d a s a r k a nP a n c a s i l a d a n U U D 1 9 4 5 ; d i l e n g k a psi i s t e mD e m o k r a sE i konomd i a n T i i l o g iP e m b a n g u n asne b a g a id a s a r m e k a n i s m ed a n a c u a n k e b i j a k s a n a asne r t a m e n e m p a t k a nb i d a n ge k o n o m is e b a g a ti i t i k b e r a t s t r a t e g ip e m b a n g u n a n ,s e i r i n gd e n g a np e n i n g k a t a n k u a l i t a sS D M ( t a m b a h a np a d a P J P - I l )y, a n g k e s e l u r u h a p n e l a k s a n a a on p e r a s i o n a l n y as e n a n t i a s am e n g i n d a h k apnr i n s i p - p r i n sei pk o n o m id a n a d m i n i s t r a sni e g a r ay a n g r e a l i s t i sd a n r a s i o n a l s e r t a k o m i t m e n y a n g t i n g g i k e p a d ak e p e n t i n g a nr a k y a t ( M u s t o p a d i d j a jAaR , 1 9 9 6 ; c e r a m a hp a d a S e m i n a r F o s k o6 6 ) .

/ws7/d aa/p aper/ k npi-96A

h a l a m a nl 1

8.

Dalam pada itu, untuk mengaktualisasikanpotensi masyarakat, dan untuk mengatasi berbagai hambatandalam masyarakatserta untuk meningkatkandaya saing, kreativitas, otoaktivitas, serta mendorong partisipasi masyarakatdan kemitraan antaraparaturpemerintah, masyarakatdan dunia usahadalam pembangunandaerah,perlu diperhatikanantaralain prinsipprinsip kelembagaanberikut. Pertama, keserasiandan keterpaduanantar berbagaikebijaksanaanpembangunanharus diupayakanbaik pada tingkat nasionalmaupun daerah. Pengentasankemiskinan, kesenjangan, peningkatankualitas sumber daya manusiapembangunan,dan pemeliharaanprasaranadasar, serta peningkatan kuantitas, kualitas, dan diversifikasi produksi yang berorientasi ekspor ataupun yang dapat mengurangi impor harus pula dijadikan prioritas dalam agenda kebijaksanaan pembangunandaerah. Upaya mendasar di bidang industri dan perdaganganperlu mendapatkanperhatian khusus, dan diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi dan daya saing, agar memberikan dampak positif dalam persainganglobal yang juga berlangsungdi tengah kehidupan masyarakatkita di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah melalui berbagai perangkat kebijaksanaanmakro ekonomi yang tepat, dan berbagai kebijaksanaanlainnya di sektor riil, disertaipembenahankelembagaanyang mantapakan dapat mendorongpeningkatan efisiensi, produktivitas, pemerataanalokasi dan pemanfaatansumber daya ekonorni. Selain itu, rnelalui kebijaksanaananggaran, aparatur pemerintahjuga dapat mengarahkandan lnemperlancar aliran sumber daya untuk mendorong pemberdayaan,pemerataandan pertumbuhan, penguasaaniptek, dan pengembangansistem manajemenmodern seiring dengan peningkatal kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraanmasyarakat; termasuk pengentasankerniskinan, dan pengurangankesenjanganbaik antardaerah,antarsektor,atau antargolonganpendapatan.Berbagaiupaya ini akan memperkuatdaya saing ekonomi nasional, mendorongdemokratisasi kehidupan perekonomian, memantapkanstabilitas nasional yang dinamis, mernperkokoh posisi neracapembayaran,dan meningkatkanketahanannasional. Kedua, dalam mengemban tugas pembangunan, aparatur pernerintah tidak harus berupayamelakukansendiri, tetapi mengarahkan("steering rather than rowing "); sesuatuyang sudahbisa dilakukanoleh masyarakat,jangan dilakukanoleh pemerintah.Apabila masyarakat atau sebagiandari mereka belum mampu atau tidak berdaya, maka harus dirnampukan atau diberdayakan (empowering). Pemberdayaanberarti pula memberi peran kepada masyarakat lapisanbawah di dalam keikutsertaannya dalarnprosesperencanaan,pelaksanaandan pengawasanpembangunan.Dalam rangka memberdayakanmasyarakatdalarn pernbangunan,peran pernerintahdapatdilakukanantaralain melalui (a) pengurangan hambatandan kendala-kendala bagi partisipasimasyarakat,(b) rnenyusunprogram sebagaijalan ur-rtuklebih memberikarr kesempatankepada masyarakatuntuk belajar dan berperanaktif dalam memanfaatkandan /ws7/d ata/p aper/ knpi-96A

halarnan 12

mendayagunakansumber daya produktif yang tersedia guna memenuhi kebutuhan (" social learning process"). Dapat dicatat bahwa konseppemberdayaan(" empowerment")sebagaimanajuga dengan pemikiran " reinventing government" (Osborne dan Gaebler, 1993) selalu dikaitkan dengan pendekatanpartisipatif dalam manajemenpembangunan,dan memberikan penekananpada desentralisasidalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengancara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaanpembangunan.Dalam hubungan ini David C. Korten (1990), mengemukakanpentingnyaperanankeswadayaanmasyarakat,dan menekankanbahwa fokus pembangunanyang hakiki adalahpeningkatankapasitasperorangan dan kelembagaan(" capacity building"). Ketiga, masyarakatdiikutsertakandalam prosesmenghasilkanpublic good and seruices dengan mengembangkanpola kemitraan dan kebersamaan,dan bukan semata-matadilayani. Untuk itu kemampuan masyarakat harus diperkuat ("empowering rather than senting"), kepercayaanmasyarakatharus meningkat, dan kesempatanmasyarakatuntuk berpartisipasi ditingkatkan. Upaya pemberdayaanmemerlukan semangat untuk melayani masyarakat ("a spirit of public services"), dan menjadi mitra masyarakat ("partner of society"); atau rnelakukan kerjasama dengan masyarakat ("co productton"; Milton J. Esman, i991). Hal tersebut memerlukan perubahan perilaku yang antara lain dapat dilakukan melalui pembudayaankode etik ("code of ethical conducts") yang didasarkanpada dukungan lingkungan ("enabling strategy") yang diterjemahkanke dalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum, dan dijadikan acuanperilaku administratorpemerintahandan pembangunandi daerah-daerah.Di samping itu, dalam pelaksanaankode etik tersebut, aparatur dan sistem nranajemenpublik harus bersikapterbuka "transparant" dan "accountable", untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusiadi dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakankode etik dimaksud, serta dapat menjadikan diri mereka sebagaipanutan masyarakat. Keempat, upaya pemberdayaanmasyarakatdan dunia usaha, selain (1) mernerlukan keterbukaanbirokrasi pemerintah, juga (2) memerlukan langkah-langkahyang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang menghambatkreativitas dan otoaktivitas mereka, serta (3) memberi kesempatankepada masyarakatuntuk dapat berperansertadalam proses penyusunanperaturan kebijaksanaan,pelaksanaan,dan pengawasanpembangunan.Pemberdayaandan keterbukaanakan lebih mendorongakuntabilitasdalam pemanfaatansumber daya, dan adanyakeputusan-keputusan pembangunanyang benar-benardiarahkansesuaiprioritas dan kebutuhanmasyarakat,serta dilakukan secarariil dan adil sesuaiaspirasidan kepentingan masyarakat.

lw s7/ data/paper/ k npi-9 6A

halaman 13

Kelima, dalam membangun masyarakatyang modern di mana dunia usaha menjadi ujung tombaknya, terwujudnya kemitraan, dan modernisasidunia usaha terutama usaha kecil dan menengahyang terarahpadapeningkatanmutu dan efisiensi sertaproduktivitas usahaamat penting, khususnyadalam pengembangandan penguasaanteknologi dan manajemenproduksi, pemasaran,dan informasi. Dalam upaya mengembangkankemitraan dunia usaha yang saling menguntungkanantara usaha besar, menengah, dan kecil, peranan pemerintah ditujukan ke arah pertumbuhan yang serasi. Pemerintah beqperandalam menciptakan iklim usaha dan kondisi lingkungan bisnis, melalui berbagaikebijaksanaandan perangkatperundang-undangan yang mendorongterjadinyakemitraananfarskalausahabesar,menengah,dan kecil dalam produksi dan pemasaranbarang dan jasa, dan dalam berbagaikegiatanekonomi dan pembangunan lainnya, serta pengintegrasianusahakecil ke dalam sektor modern dalam ekonomi nasional, serla mendorong proses pertumbuhannya.Dalam proses tersebut adanya kepastian lrukum sangatdiperlukan. Dalam menghadapitantangan abad 21 jiwa dan semangatkekeluargaandan kebersamaanyang melekat pada sistem Demokrasi Ekonomi, sebagaimanadiamanatkan Pasal 33 UUD 1945 perlu diwujudkan melalui "pafticipatory management system" oleh dan pada 9.

segenap unsur pelaku ekonomi, yaitu pada ketiga badan usaha yang dikenal selarna ini (BUMN, BUMS, Koperasi), dan bersama pemerintah dalam jalinan ketiganya6). Se.ialan dengan sistem ekonomi yang kita anut itu, masyarakat dan dunia usaha nasional dapat berpartisipasi dan merupakan mitra pembangunanpemerintah yang semakin dominan bagi pencapaian sasaran-sasaranstrategis, seperti peningkatan pemerataan, tranformasi dan pertumbuhan ekonomi, rnobilisasi dana dan investasi, penerimaan negara dan devisa, kesempatankerja, penyediaan berbagai macam sarana dan prasarana dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan iptek serta pemanfaatannya,penanggulangankemiskinan, pelestarianfungsi sumber-sumberalam dan lingkungan hidup, serta peningkatankesejahteraan sosial, sebagai aspek-aspekpenting dalam skenario dan strategi PJP-II. Dalam rangka itu, secaradinamik dikembangkanberbagaibentuk kemitraanantarparapelaku ekonomi tersebutdi atas, sehinggakeseluruhannyadapatdan berkemampuanuntuk berpartisipasidan mempersembahkankarya dan kinerja yang optimal dalam menyukseskanpembangunannasional.

6) Pada hemat saya, Demokrasi Ekonomi secara institusioanl antara lain ditandai adanya dan berfungsinya (a) mekanisme pasar, dan keterkaitan pasar domestik dengan pasar internasional, regional dan global; (b) intervensi pemerintah; (c) hak inisiatif dan budget DPR; (d) pengakuan terhadap hak milik perorangan dan pemanfaatannya, serta peran aktif warga negara dan masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan; dan (e) pengawasan legislatif dan sosial. Dalam Demokrasi Ekonomi tersebut, kegiatan ekonomi nasional tidak sepenuhnya diserahkan kepada "mekanisme pasar", melainkan dilengkapi dengan intervensi pemerintah, disertai pengawasan legislatif dan partisipasi sosial (Mustopadidjaja AR, opcit 1995).

hvs7/ data/p aper / k npi-96A

halaman 14

Dalam rangka itu, sesuai amanat yang digariskan dalam Undang-undangNomor 5 Thhun 1974 tentangPokok-pokok Pemerintahandi Daerah, prinsip otonomi yang dilaksanakan di Indonesia adalah otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Nyata dalam arti bahwa pemberian otonomi didasarkankepada faktor-faktor, perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaanyang benar-benardapat menjamin daerah yang bersangkutanuntuk mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Bertanggungjawab berarti bahwa pemberian otonomi benar-benarsejalandengan tujuan untuk melancarkanpembangunanyang tersebardi seluruh wilayah Indonesiadan serasidenganpembinaanpolitik dan kesatuanbangsa.Dengan dernikian akan terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di samping terjaminnyapula pembangunandaerah.(GinandjarKartasasmita,1996). Penguatan kelembagaanjuga diperlukan dalam mewujudkan otonomi daerah, dan ditempuh melalui pelaksanaanotonomi daerah. Perubahan-perubahan yang cepat di segala bidang pembangunanmenuntut pengambilan keputusan yang tidak terpusat, tetapi tersebar sesuai dengan fungsi, tangung jawab, dan kemampuanyang ada di daerah. Karena pembangunan pada hakekatnyadilaksanakandi daerah-daerah,berbagaikewenanganyang selama ini ditangani oleh pemerintahpusat, perlu diupayakanuntuk secara bertahapdiserahkankepada pemerintahdaerah.Langkah-langkahserupaperlu diikuti pula oleh organisasi-organisasi dunia usaha, khususnya perusahaan-perusahaan besar yang berkantor pusat di Jakarta, sehingga pengambilankeputusanbisnis bisa secaracepat dilakukan di daerah. Dengan kata laiir desentralisasiperlu pula dilakukan oleh organisasi-organisasi bisnis. Perbedaanperkembanganantardaerahmempunyai implikasi yang berbedapada macam dan intensitasperananpemerintah,namun pada umumnya masyarakatdan dunia usahamelnerlukan (a) desentralisasidalam pemberian perizinan, dan efisiensi pelayanan birokrasi bagi kegiatan-kegiatandunia usahadi bidang sosial ekonomi, (b) penyesuaiankebijaksanaanpajak dan perkreditan yang lebih nyata bagi pembangunandi kawasan-kawasantertinggal, dan (c) ketersediaandan kemudahanmendapatkaninformasi mengenaipotensi dan peluang bisnis di daerah dan di wilayah-wilayah lainnya kepadadaerahdi dalam upaya peningkatanpembangunan daerah. 10.

Dalam nuansadan perspektifdemikian, Indonesiadengansistem Demokrasi Ekonomi

dan Trilogi Pembangunansebagaidasarmekanismedan acuanstrategipembangunannyamempunyai alternatifyang luas dalam mengembangkan berbagaibentuk partisipasidan kernitraan; tentunya denganjuga memperhatikanbilateral, regional, dan international agreements yang ada (AFTA, APEC, WTO/GATT, dsb). Untuk lebih mendorong upaya pernberdayaanmasyarakat, peningkatankualitas sumber daya manusia,pembaruankelembagaandan penguasaan h,rs7/ da a/p aper / knpi- 96A

halaman 15

iptek yang diperlukan bagi tumbuhnya kreativitas, dan otoaktivitas masyarakatdan dunia usaha disertai keunggulan kompetitif yang mampu mengoptimalkan keunggulan komparatif yang dimiliki. Seiain itu, dengandukunganhak inisiatif, sertapengawasanlegislatif dan sosial yang mantap akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas pelaksanaannya. Kebijaksanaanyang berkaitan dengan berbagaibentuk partisipasi dan kemitraan perlu dikembangkan secara transparan, dan dalam perumusannya perlu lebih akomodatif terhadap berbagai pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Legalitas formalnya perlu dipilih sesuaidengankepentingannya.Dalam rangka itu, diperlukanpula pembentukanjaringan antarindividu dalam masyarakat,secara langsung atau pun melalui berbagai organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat, serta aparatur pemerintah. perlu mendapatkanprioritas pula upaya peningkatanmutu dan efisiensi, termasuk mutu dan efisiensi pelayananaparatur kepada masyarakatdan dunia usaha, antara lain dalam bentuk penyederhanaan prosedur pelayanandalam seluruh jajaran administrasi pemerintahan, pusat maupun daerah. 11.

Peran dan saling hubungan antaraparaturpemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tersebutmerupakanpermasalahanpokok yang perlu senantiasamendapatkanperhatian dalam merancang dan melaksanakanpenyelenggaraannegara dan pembangunan, baik nasional maupun daerah. Di dalamnya terdapat hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing yang perlu diindahkan dalam menghadapidinamika perkembangandan berbagai tanrangan pembangunan.Di dalamnyajuga terdapatnilai-nilai kemanusiaandan hak-hak manusia yang asasiyang menjadi perekatdan dasarbangunansosialsuatubangsadan negara. Bagi bangsa kita, nilai-nilai sosial dan kemanusiaantersebut tidak dapat dipisahkan bahkan didasari nilai-nilai ketuhanan,yang secaraintegratif harus selalu dijadikan pegangan dalam penentuankebijaksanaanpembangunan,serta dalam pelaksanaandan pengawasannya. Pengamalannilai-nilai tersebutmerupakanamanatperjuanganIndonesiaMerdeka sebagaimana tersuratdan tersirat dalam Pancasiladan UUD 1945, serta denganikrar perjuanganOrde Baru untuk melaksanakannya secaramurni dan konsekuen.Dalam praktik, wujud (bentuk, cara, dan kinerja) saling hubungantersebutdipengaruhipula oleh berbagaipermasalahandan tantangan pembangunanyang dihadapi. Selain itu, juga oleh kondisi dan kualitas aparatur, dengan berbagai sistem intervensinya,dan oleh kondisi dan kualitas organisasi kemasyarakatandan dunia usaha,sertaoleh kualitas sumberdaya manusiadi dalamnva. Dengan arah dan langkah-langkahuntuk rneningkatkandaya saing, partisipasi, clan kemitraan tersebut di atas disertai penguatandimensi-dimensikelernbagaandalam sistem ekonomidan administrasipemerintahan,sertakotnitmenyang tinggi ataspemihakandan upaya

/ws7/d ua/p aper/ k npi-96A

halarnan16

pemberdayaanekonomi rakyat, diharapkanupaya untuk mewujudkanDemokrasi Ekonomi (kedaulatanrakyat dalamperekonomian)menujumasyarakatyang maju, mandiri, berkeadilan, sejahtera,dan berkeseimbangan sebagaimana ditetapkandalam GBHN 1993 dapatdilakukan semakinmantapdalamkurun waktu Pelita VII dan Pelita-PelitaselanjutnyadalampJp-II pada abad2l mendatang. Demikianlah beberapadimensi paradigmadan model-modelpembangunan,serta relevansidan implikasinyadalamsistemdan strategipembangunan nasionalkita, yang kiranya perlu diperhatikandalampenyusunan berbagaikebijaksanaan pembangunan di masadatang.

/ws7/d ata/paper/ k npi-96A

halaman l7

I-AMPIRAN- A

DinamikaInteraksiKelembagaanDalam SistemPenyelenggaraan PemerintahanDan PembangunanNasional

Keputusan

Bilgsa

ydg

maju de

So.jahtera lahir dil

mediri

bafiin

Masydakal adil dd marcnur berdasdkil Pecasila da UUD'45 Semsgal

de

tekad kemildi.is

Kualitas Sumber Daya Milusia Peningkate

kesejahtoratr

yag mfltap untuk Lildsil tahap pembilguna beritcrtnya Pemeralae PertJmbuhe Stabilitas

lklim Usaha Prasaila

Das{

Prakdsa de Pera Serta Masydakat

Keleranqan: 1. PK

= PengambilanKeputusandilakukanaparaturpemerintah(APPEM)yang berkewenangan,termasukunit pelayanan teknis (UPT).

2.

= Masyarakatterdiri dari individu,rumahtangga, dunia usaha,kelompokprofesi, ormas,orpol.

MASY

3. Dasar Mekanisme PK = Demokrasi Ekonomi, sebagai bagian dari Kaidah Penuntun yang harus diperhatikan dalam pengambilan Keputusan

(PK kebijaksanaanpublik) dengan mengundangperansertamasyarakatdan memperhatikankondisi pasar

4. Yi = f(xi; Pji; PAkji;PMq'i) Dimana: xi PAkji PMqji Yi;Xi; Pji

Tujuan/SasaranKebijaksanaanPembangunan = Kebi.iaksanaan pembangunan0q dalam bidang/seKortertentu(i) Prosedurtertentudalam rangkapelaksanaanXi PerilakuAparaturdalam melaksanakanPji PerilakuMasyarakat(Mq) dalam hubungandengan pji Dituangkandalam bentukSl(/Hirarkiperundang-undangantertentu

: HirarkiKeputusan,GBHN,Hepetita(JAK GRAM,yEt!, APBN,dan JAK-SST s. HK DimanaJAK-SST= Kebiiaksanaan-kebijaksanaan (JAl$ untuk mencapaisasaran-sasaran spesifik(SST).

suftber: Mustopadidjaia AR, Analisa Kebijakssae Koputusm: Pidato Pengukuhe

/ws7/data/paper/knpi-96A

dil Porencmae Pombegune: Komplsksitas de sistematisasi Fungsi Administrasi Neg{a Dalam pongmbitil curu Besd, Univereitd Hasiluddin, Ujung pedilg: UNHAS, 1994.

halaman

lg

KEPUSTAKAAN

Esman, Milton J., ManagementDimensionsof Development : Perspectivesand Strategies; Oakwood,Con. : KumarianPress,1991. Harmon, Michael M, Longman,1981.

Action Theory for Public Administration;

New York:

Islam, Nasir dan George M. Henault, "From GNP to Basic Needs: A Critical Review of Development and Development Administration" dalam International Revierv of Administrative Science,No. 3, 1979. Kartasasmita, Ginandjar; Pengembangan Kemitraan Usaha, Dengan Tinjauan Khusus Mengenai Peran Birokrasi; Pimpinan Pusat Perhimpunan Sarjana Adrninistrasi Indonesia.Jakarta 1995. , "Kebijaksanan Pembangunan dan Pemantapan PenJ'elenggaraan Pemerintah di Daerah; Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia, Jakarta, 27 Maret 1996. Kuntjoro Jakti, Dorodjatun, Perencanaan Ekonomi Nasional Menghadapi Thntangan Globalisasi; Pidato PengukuhanJabatanGuru Besar Tetap Dalam Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi UniversitasIndonesia,Jakarta, i7 Juni 1995. Korten, David C., "Community Organization and Rural Development: A Learning ProcessApproach"dala ; 40, 1980 Korten, David C., "Community Management; Asian Experience And Persfective; Connecticut,KumarianPress.1986.

, Getting to the Twenty First Centurv: Voluntary Action and The Global Agenda; West Hartford, Connecticut:Kumarian Press, 1990. Mehment, Ozay, Economic Planning and Social Justice in Developing Countries; London: Croom Helm, 1978. Moerdiono, Manaiemen Nasional SebagaiMekanisme PenyelensgaraanNegara dan Pemerintahan; SumbanganPikiran pada MusyawarahNasional IV KORPRI, Jakarta 13 April, 1994. MustopadidjajaAR, Paradisma-paradigma Pembaneunan Administrasi Negara dan Manajemen Pembansunan;TernukajiLAN 28-30, Jakarta,Januari1988.

hvs7/data/p aper / k npi- 964

halaman 19

Keputusan; PidatoPegukuhanJabatanGuru BesarLuar Biasa,UniversitasHasanuddin; Ujung Pandang:UNAHAS, 1994.

, Paradigma. Teori Dasar Pembangunan. Dan pembaneunan Indonesia; CeramahPadaKRA XXVIII, Lemhannas.Jakarta. 1995 Birokrasi. Demokrasi Ekonomi, Dan Manajemen Pembangunan: In Memorium Jurusan Ekonomi UI; Jakarta: Alumni FEUl-Grarnedia.

t995. , Faktor Institusional Dalam Implementasi Konsep Ketahanan Nasional Dalam Pembansunan Daerah; Ceramah Pada Seminar dan Lokakarya Hastannas. Lembang, 5 Juni 1996. , Orde Baru

Dan Thntangan Pembangunan Abad

2l;

Sumbangan PemikiranpadaKongresdan SeminarNasional1996,Permias,SanFransisco.3l Agustus1996. Naisbitt, John dan Patricia Aburdene, Megatrends 2000: Ten New Directions For The 1990's; Avon Books,July 1990. Nasution, Anwar, Lalu Lintas Modal Dan Kebijaksanaan Moneter Dalam Era Keterbukaan; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Tetap Dalam Ilmu Studi Pernbangunan,FakultasEkonomi UniversitasIndonesia,Jakarta, 10 Agustus 1995. ,

Government

And

Market

Mechanism Following

The

Economic Reforms Since The 1980s; "IndonesianEconomy Toward The 21 Centurv": Instituteof DevelopingEconomy,Tokyo, 1996. Nerfin, Marc (ed), Another Development: Approaches and Strategies; Uppscale: Dag HammarskjoldFoundation, I9'/1. North, Douglas, C. Institution, Institutional Changes and Economic Performances. New York: CambridgeUniv. Press,1990. Osborne, David dan Ted Gaebler, Reinventing Government: Holv Entrepreneurial Spirit is Transfomine the Public Sector; New York: Penguin, 1993.

the

Parson,Thlcott,The Social SystemGlencoe:Illioes, 1951 RepublikIndonesia,Undang-undans Dasar 1945; Bp-7 pusat, 1993.

/ws7/ data/p aper / k npi-9 6A

halaman 20

, CTis-earis Besar Yalu

; BP-7 Pusat, 1993.

, RepelitaVI; t994, buku I-IV. Schaffer, 8.B., "Comparisons, Administration and Development" dalam Political Studies; 19(3), 1971. Singer, H.W., The Strategy of International Development; London; Macrnillon,

r978 Stepanek,JopephF., Bangladesh- Equitable Growth?, New York: PergamonPress, t979. lokroamidjojo, Bintoro; PerananPemerintah dan Dunia Usaha Menghadapi Era Globlalisasi Ekonomi Melalui Modernisasi Administrasi Negara dan Niaga, Pimpinah PusatPerhimpunan SarjanaAdministrasiIndonesia,Jakartz1995. Ul Haq, Mahbub,The Poverty Curtain: Choiecesfor the Third World; New York: ColumbiaUniversitvPress.l9l6: 33 , Reflections

of

Human

Development;

New

York:

Oxpord

UniversityPress,1995 Uphoff, Norman T. and Esman, Milton 1., Local Organization and Rural Development:Analysisof AsianExercies;Ithaca:CornellUniversity,1974. Waldo. Dwight, "Public Administrationin a time of Revolution" dalarn Public Administration Review, Vol 28 (July/August1968)Copyright 1968: AmericanSocietyfor PublicAdministration. 1968.

/ws7/d ata/p aper /k npi: 96A

halarnan2l