Fakta Dan Analisis Sosbud.docx

FAKTA DAN ANALISIS SOSIAL, BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN

Analisis Kesiapan Masyarakat Terhadap Rencana Pengembangan Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang strategis di Provinsi Lampung, dimana terdapat salah satu rencana pengembangan yaitu Kawasan Industri Maritim yang tertera di dalam rencana tata ruang dan rencana pengembangan pariwiata. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis untuk melihat kesiapan masyarakat terhadap rencana pengembangan tersebut. Analisis Kesiapan Masyarakat Terhadap Rencana Pengembangan Kawasan Industri Maritim (yang ditinjau dari kesiapan individu) 1. Kesiapan Masyarakat dari Faktor Pengetahuan Tolak ukur yang digunakan untuk menilai kesiapan masyarakat Kabupaten Tanggamus dilihat dari faktor pengetahuan masyarakat Kabupaten Tanggamus, sebagai wilayah yang direncanakan sebagai kawasan Industri Maritim (KIM). Dari hasil kuesioner yang dibagikan memperlihatkan bahwa lebih dari setengah jumlah koresponden masyarakat Kabupaten Tanggamus atau sebesar 58,5% yang tidak mengetahui adanya rencana pengembangan Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus, sedangkan masyarakat yang mengetahui adanya rencana tersebut hanya sebesar 41,5%. Berdasarkan hasil yang didapat, sebesar 88,5% dari jumlah keseluruhan koresponden masyarakat yang mengetahui kebijakan tersebut berasal dari mulut ke mulut masyarakat yang tidak diketahui asal sumbernya. Sedangkan, jumlah masyarakat yang mengetahui dari media cetak dan media elektronik hanya sebesar 8,2%. Hal ini menjelaskan masih kurangnya peran aparatur pemerintah baik dari tingkat desa kelurahan dan kecamatan dalam mensosialisasikan rencana tersebut secara terbuka dan secara kelembagaan. Informasi mengenai rencana pengembangan Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus, termasuk dalam rencana pengembangan skala besar. Hal ini akan membawa dampak yang sangat merugikan masyarakat apabila dari pihak pemerintah, aparatur kelurahan tidak mensosialisasikan secara terbuka pada masyarakat. Informasi mengenai rencana pengembangan Kawasan Industri Maritim ini dinilai sangat penting untuk disosialisasikan, agar masyarakat dapat mengetahui potensi atau peluang yang dapat

dimanfaatkan oleh program rencana pengembangan kawasan tersebut, serta dapat mengetahui efek baik buruknya, dan dapat mencari bersama-sama solusi untuk menghindari efek buruk yang menantinya dapat ditimbulkan dari program rencana pengembangan kawasan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus.

Sumber: Hasil analisis, 2018 2. Kesiapan Masyarakat dari Faktor Sikap Faktor kesiapan masyarakat Kabupaten Tanggamus terlihat dari hasil kuesioner dimana sebanyak 69,30% menyetujui tentang Kabupaten Tanggamus ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Industri Maritim (KIM), sedangkan 30,70% tidak menyetujui, namun koresponden yang menjawab tidak tersebut dapat berubah sewaktu-waktu apabila dari pemerintah atau aparatur desa kelurahan ataupun kecamatan setempat mensosialisasikan lebih lagi mengenai rencana pengembangan Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus terlebih di daerah rencana pembangunan kawasan tersebut. 3. Kesiapan Masyarakat dari Faktor Respon kesiapan

masyarakat

Kabupaten

Tanggamus

dalam

menghadapi

rencana

pengembangan Kawasan Industri Maritim selanjutnya dilihat dari faktor respon masyarakat Kabupaten Tanggamus. Faktor respon yang dimaksud didasari dengan pengalaman masyarakat setempat terkait pelatihan dibidang industri dan keinginan masyarakat untuk beralih profesi dari pekerjaan mereka yang saat ini mereka jalani. Berdasarkan hasil kuesioner yang didapat, koresponden yang pernah mendapatkan pelatihan dibidang kejuruan yang relevan dengan bidang pekerjaan industri hanya sebesar 5,7%. Koresponden yang pernah mendapatkan pelatihan tersebut diantaranya merupakan koresponden yang pernah mendapatkan pendidikan dibidang tersebut seperti pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dan yang pernah bekerja di sektor perindustrian. Koresponden yang tidak ataupun belum pernah mendapatkan

pelatihan ataupun penyuluhan tentang pekerjaan dibidang industri sebesar 94,3%, hal ini dikarenakan sebagian koresponden memiliki tingkat pendidikan yang tidak berkaitan atau berhubungan dengan bidang tersebut seperti SLTA atau SMA sebesar 42,9%, SD dan SMP sebesar 40,8% serta yang lainnya seperti pendidikan tinggi sebesar 12,8%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel XX. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Tingkat Pendidikan Terakhir SD SMP SMA SMK/STM D3 S1 S2 Total

Jumlah penduduk (%) 17,9 22,9 42,9 3,5 1,4 10 1,4 100

Sumber: Hasil Analisis, 2018. Pada tolak ukur kedua berdasarkan hasil yang didapat, banyak masyarakat koresponden yang ingin berahli pekerjaan dari pekerjaan mereka saat ini hanya sebesar 18,6% dengan harapan ekspetasi yang tinggi dimana mereka berharap dapat merasakan manfaat positifnya seperti dapat membantu perekonomian dan memiliki gaji tetap. Masyarakat koresponden yang tidak ingin beralih dari pekerjaan ke bidang industri sebesar 81,4%, dengan alasan bahwa koresponden tersebut tidak memiliki keahlian khusus di bidang industri, masih belum mengetahui apakah rencana pengembangan tersebut dapat membawa dampak positif ke masyarakat karena masih kurangnya sosialisasi aparatur pemerintah setempat mengenai rencana pengembangan Kawasan Industri Maritim dan mereka sudah merasa nyaman dengan pekerjaan yang mereka tekuni saat ini. Jenis Pekerjaan Petani Pedagang Wiraswasta Pegawai Negri Sipil Lainnya Total

Jumlah penduduk (%) 15,7 11,4 30,7 4,3 37,9 100

Berdasarkan ketiga faktor diatas, dapat diketahui bahwa kesiapan masyarakat Kabupaten Tanggamus dalam menghadapi rencana pengembangan Kawasan Industri Maritim masih memerlukan peran besar dari pihak pemerintah baik dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait rencana tersebut agar masyarakat setempat dapat memanfaatkan rencana besar tersebut secara optimal, serta diperlukan juga peran pemerintah dalam hal memberikan pelatihan khusus dibidang industri, agar dengan adanya rencana pengembangan Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Tanggamus tidak memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat setempat. Analisis Kesiapan Masyarakat Terhadap Rencana Pengembangan Pariwisata 1. Kesiapan Masyarakat dari Faktor Pengetahuan Tolak ukur yang pertama untuk kesiapan masyarakat dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat mengenai rencana pengembangan pariwisata oleh pemerintah setempat. Hasil yang diperoleh menjelaskan bahwa sebagian masyarakat atau lebih tepatnya sebesar 50,7% yang mengetahui adanya rencana pengembangan pariwisata oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut bertempat tinggal di dekat lokasi wisata pada wilayah mereka dan pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai rencana tersebut. Jumlah penduduk yang tidak mengetahui adanya rencana pengembangan pariwisata sebesar 49,3%, namun penduduk yang tidak mengetahui rencana pengembangan tersebut mengetahui tentang potensi yang terdapat di lokasi atau wilayah mereka yaitu Kabupaten Tanggamus.

2. Kesiapan Masyarakat dari Faktor Sikap Tolak ukur yang pertama untuk melihat tingkat kesiapan masyarakat dari faktor sikap dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang menyetujui adanya program pengembangan pariwisata sebesar 87,2%. Alasan koresponden menyetujui rencana tersebut, sebagian besarnya berdasarkan pengetahuan mereka mengenai potensi wisata yang ada di wilayah mereka seperti wisata alam, sehingga dengan adanya program tersebut, maka akan ada kerjasama dengan pemerintah untuk mengelola wisata tersebut terlebih pada menjaga kelestarian lingkungan di wilayah mereka. Masyarakat (koresponden) yang tidak menyetujui program pengembangan pariwisata sebesar 12,8% dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui rencana apa saja untuk mengembangkan pariwisata di wilayah mereka dan tidak mengetahui apakah program tersebut dapat membawa dampak yang positif kepada mereka.

Tolak ukur selanjutnya adalah dengan melihat dukungan masyarakat terhadap rencana pengembangan pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari masyarakat yang setuju akan rencana pengembangan, yang mendukung rencana tersebut dengan bersedia ikut terlibat didalamnya sebanyak 72,1% dengan harapan, keterlibatan mereka dapat memberi dampak yang positif kepada mereka.

3. Kesiapan Masyarakat dari Faktor Respon Koresponden yang pernah mendapatkan pelatihan ataupun penyuluhan dibidang pariwisata sebesar 17,9%, dan yang tidak atau belum pernah mendapatkan pelatihan jumlahnya lebih dominan yakni sebesar 82,1%. hal ini menjadi tolak ukur dalam melihat kesiapan masyarakat dari faktor respon karena masyarakat Kabupaten Tanggamus sebagai objek penting dalam memanfaatkan program tersebut untuk mengembangakan potensi wisata di wilayahnya. Dominannya jumlah koresponden yang belum pernah mendapatkan pelatihan atau penyeluhan terkait pariwisata menjadi salah satu bukti kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap peran penting masyarakat dalam rencana pengembangan tersebut. Ditinjau dari keterlibatan masyarakat terhadap rencana pengembangan pariwisata oleh pemerintah, berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh sebesar 72,1% responden menjawab bahwa sejauh ini pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam rencana pengembangan tersebut. Pernyataan ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat dan sosialisasi hanya dilakukan pada sejumlah masyarakat yang ikut atau bergabung dalam komunitas sadar pariwisata. Responden yang menjawab rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus melibatkan masyarakat hanya sebesar 27,9%.

4. Kesiapan Masyarakat ditinjau dari Kesiapan Komunitas Tolak ukur selanjutnya adalah dengan melihat apakah masyarakat Kabupaten Tanggamus mengetahui di wilayahnya terdapat kelompok/komunitas atau usaha sadar wisata. Berdasarkan hasil yang diperoleh, masyarakat yang mengetahui adanya komunitas atau usaha sadar wisata sebesar 82,1% dan yang tidak mengetahui sebesar 17,9%. Dari masyarakat yang mengetahui adanya komunitas atau usaha sadar wisata, didapat bahwa komunitas tersebut bernama POKDARWIS yang merupakan singkatan dari Kelompok Sadar Wisata.

Pokdarwis dibentuk oleh aparatur pemerintah setempat yaitu Dinas Pariwisata, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan ketua dari pokdarwis yang mengelola objek wisata way lalaan, pokdarwis sendiri dibentuk pada tahun 2013 dengan fungsi sebagai pengelola objek wisata yang ada dan membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan tolak ukur tersebut, untuk kesiapan komunitas terhadap rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus sudah cukup baik, namun masih diperlukan perhatian khusus oleh pihak pemerintah dalam memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada komunitas tersebut. hal ini dikarenakan pelatihan yang diberikan pihak pemerintah kepada komunitas sangat kurang (dalam rentang pertahun).