Etikapublik18-copy-180726033023.pdf

disampaikan pada Dr. MUSLIHIN, M.Pd. Widyaiswara Ahli Madya

BPSDMD NTB

Jalan Pemuda 59 Mataram

PELATIHAN DASAR CPNS

Kementerian Hukum & HAM Tahun 2018 Bagik Polak Labuapi Lombok Barat

081917204866 [email protected]

mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi Perkalan 24 tahun 2017 ttg Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS

Muslihin

Muslihin

MATERI POKOK

1.

2.

3.

Kode Etik dan Perilaku Pejabat Publik

Bentuk-bentuk Kode Etik dan Implementasinya

Aktualisasi ETIKA Aparatur Sipil Negara

Perkalan 24 tahun 2017 ttg Pedoman Penyelenggaraan Latsa

Muslihin

1 Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) ETIKA

2 Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak

ETIKA

Bertens (2000)

3 Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat

ETIKA

Muslihin

etika

Nilai-nilai normatif pola perilaku seseorang atau sesuatu badan/lembaga /organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungan. (LAN RI, 2015)

Muslihin

Objek pembahasannya: PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH MANUSIA. Sumbernya: AKAL PIKIRAN ATAU FILSAFAT.

BERSIFAT RELATIF YAKNI DAPAT BERUBAH-UBAH SESUAI DENGAN TUNTUTAN ZAMAN.

Muslihin

Muslihin

Value

Moral

prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam cara bersikap dan berperilaku seperti yang diharapkan.

Adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku yang dilandasi oleh nilai2 tertentu yang diyakini sebagai sesuatu yang baik atau buruk

Ethic Nilai2 atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya

Muslihin

ETIKA, MORAL. NORMA, NILAI

Etika, dari bahasa Yunani ethos, artinya: kebiasaan atau watak

Moral, dari bahasa Latin mos (jamak: mores), artinya: cara hidup atau kebiasaan

Norma, dalam bahasa Latin, norma berarti penyiku atau pengukur, dalam bahasa Inggris, norm, berarti aturan atau kaidah

Nilai, dalam bhs Inggris value, berarti konsep tentang baik dan buruk baik yang berkenaan dengan proses (instrumental) atau hasil (terminal)

• sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran, dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, maka pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk itu adalah al-qur'an dan al-hadis. muslihin

Muslihin

ALIRAN PEMIKIRAN ETIKA

Etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan

Manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasar penalaran atau logika

Manusia secara naluriah atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk

Muslihin

Ketentuan baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa

fungsi etika

01 Sebagai Ukuran Baik-buruk, Wajar – Tidak Wajar, Dan Benar – Tidak Benar

02 Landasan Bertindak dalam sebuah Kehidupan Kolektif yang Profesional

Muslihin

Nana Rukmana DW

03 Untuk menjalankan Visi dan Misi Lembaga/ Institusi

04 Untuk Menjaga Citra Lembaga/ Institusi

Muslihin

prinsip etika

keindahan estetis

persamaan equality

Muslihin

kebaikan goodness

keadilan justice

kebebasan liberty

kebenaran truth

Berdasarkan buku yang berjudul “The Great Ideas “ yang diterbitkan pada tahun 1952, dalam buku tersebut diringkas menjadi 6 prinsip dan merupakan landasan prinsipil

sumber etika

lingkungan masyarakat

lingkungan ketetanggaan

lingkungan keluarga

lingkungan individu

makna etika publik Perbuatan manusia yang bersumber AKAL PIKIRAN ATAU FILSAFAT

bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik

Muslihin

NILAI-NILAI DASAR

DEFINISI

etika publik ETIKA PUBLIK

(UU No. 5/2014 ttg ASN)

Refleksi tentang Standar / norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik

POLITICAL SOCIETY

Muslihin

3 FOKUS 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan 2. Sisi dimensi Reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual

CIVIL SOCIETY

fokus etika layanan publik

Muslihin

Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi

Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan

Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral

dimensi etika publik

Muslihin

kualitas pelayanan publik nilai, norma, serta prinsip moral membentuk integritas pelayanan publik

modalitas bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku (akuntabilitas, transparansi dan netralitas)

tindakan integritas publik tidak melakukan korupsi atau kecurangan: niat baik yang didukung institusi sosial (hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan)

sumber etika publik

Muslihin

1

PP No. 11 Th 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang

2

PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS

3

PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS

4

PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

5

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

6

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Muslihin

ASAS ETIS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY) PENGABDIAN (DEDICATION) KESETIAAN (LOYALTY) KEPEKAAN (SENSITIVITY) PERSAMAAN (EQUALITY) KEPANTASAN (EQUITY) a. Penerapannya di tempat kerja (satu tupoksi) b. Permasalahan c. solusi

Muslihin

Perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah • Bohong kepada publik • Korupsi, kolusi, nepotisme • Melanggar nilai-nilai publik: responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan lainlain • Melanggar sumpah jabatan • Mengorbankan, mengabaikan, atau merugikan kepentingan publik

Muslihin

ATURAN TINGKAH LAKU suatu kelompok khusus, berupa hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuanketentuan tertulis NORMA/AZAS yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

Muslihin

NILAI NILAI ETIKA

DISEPAKATI BERSAMA

POLA PERILAKU

KODE ETIK

Untuk mencegah Perilaku yang tidak sesuai etika profesi

PELANGGARAN KODE ETIK UCAPAN TULISAN PERBUATAN MELANGGAR KODE ETIK

SANKSI MORAL

Muslihin

Muslihin

mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok masyarakat melalui ketentuanketentuan tertulis yang dipegang teguh oleh kelompok profesional tertentu.

ETIK KODE PERILAKU

APARATUR SIPIL NEGARA 1. Melaksanakan tugasnya dengan JUJUR, BERTANGGUNG JAWAB, dan BERINTEGRITAS tinggi; 2. Melaksanakan tugasnya dengan CERMAT dan DISIPLIN; 3. Melayani dengan SIKAP HORMAT, SOPAN, dan TANPA TEKANAN;

Implementasi, Senior VS Yunior,

Muslihin

ETIK KODE PERILAKU

APARATUR SIPIL NEGARA 4. Melaksanakan tugasnya SESUAI DENGAN 5.

6.

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; Melaksanakan tugasnya SESUAI DENGAN PERINTAH ATASAN atau PEJABAT YANG BERWENANG sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; MENJAGA KERAHASIAAN yang menyangkut kebijakan negara;

Implementasi, Senior VS Yunior, Muslihin

ETIK KODE PERILAKU

APARATUR SIPIL NEGARA 7.

8.

9.

Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara BERTANGGUNG JAWAB, EFEKTIF, dan EFISIEN; Menjaga agar TIDAK TERJADI KONFLIK KEPENTINGAN dalam melaksanakan tugasnya; MEMBERIKAN INFORMASI SECARA BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

Muslihin Implementasi, Senior VS Yunior,

ETIK KODE PERILAKU

APARATUR SIPIL NEGARA 10. TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI INTERN NEGARA, TUGAS, STATUS, KEKUASAAN, DAN JABATANNYA untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 11. MEMEGANG TEGUH NILAI DASAR ASN dan selalu MENJAGA REPUTASI DAN INTEGRITAS ASN; dan 12. MELAKSANAKAN ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai DISIPLIN PEGAWAI ASN.

Muslihin Implementasi, Senior VS Yunior,

NILAI-NILAI DASAR

etika publik

Muslihin

(UU No. 5/2014 ttg ASN)

1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

NILAI-NILAI DASAR

etika publik

Muslihin

(UU No. 5/2014 ttg ASN)

4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

NILAI-NILAI DASAR

etika publik (UU No. 5/2014 ttg ASN)

Muslihin

8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10.Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.

NILAI-NILAI DASAR

etika publik (UU No. 5/2014 ttg ASN)

Muslihin

11.Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama 12.Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13.Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14.Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

disco

1. Pilih salah satu tugas pokok sesuai SKP 2. Jelaskan prosedur dan tahapan pelaksanaan tugas tersebut 3. Apa & bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai etika publik dalam tugas tsb di unit kerja 4. Manfaat dan dampak aktualisasi nilai tsb bagi pencapaian visi organisasi dan bagi pihak lain 5. Hambatan aktualisasi nilai dan solusi Muslihin

Perilaku pejabat publik

Muslihin

Perubahan Mindset

1. PENGUASA 2. WEWENANG 3. JABATAN

1. PELAYAN 2. PERANAN 3. AMANAH

Kultur Kolonial BIROKRASI sebagai sarana melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan

konflik kepentingan

Muslihin

dampaknya: Aji mumpung (self-dealing); Menerima/memberi suap (bribery, embezzlement, gratifikasi)

tercampurnya kepentingan pribadi dengan organisasi

Menyalahgunakan pengaruh pribadi (influence peddling) Pemanfaatan fasilitas organisasi / lembaga untuk kepentingan pribadi. Pemanfaatan informasi rahasia Loyalitas ganda (outside employment, moonlighting

PENGGUNAAN KEKUASAAN: LEGITIMASI KEBIJAKAN

SOSIOLOGIS • legitimasi bersumber religi atau keyakinan agama

RELIGIUS

• Legitimasi bersumber dari pilihan interaksi masyarakat

• basis perilaku manusia, tatanan normatif , tidak dibatasi ruang dan wak

ETIS Muslihin

Muslihin

Hirarki Etika •

Makro

Etika Sosial

•

Etika organisasi

•

Etika profesi

•

Moralitas pribadi Mikro

•

Konsep baik-buruk, benar-salah yang telah terinternalisasi dalam diri individu Produk dari sosialisasi nilai masa lalu Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku individu Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitas kepribadian individu Moralitas pribadi menjadi basis penting dalam kehidupan sosial dan organisasi KARAKTER

Muslihin

Hirarki Etika •

Makro

Etika Sosial

•

Etika organisasi

Etika profesi Moralitas pribadi Mikro

•

•

Nilai benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme (kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi) Dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesional yang berlaku secara universal Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi (pencabutan lisensi)

KARAKTER

Muslihin

Hirarki Etika •

Makro

Etika Sosial

•

Etika organisasi • Etika profesi

•

Moralitas pribadi Mikro

•

Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan kehidupan organisasi Nilai tersebut terkait dengan prinsipprinsip pengelolaan organisasi modern (efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi) Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang berlaku secara universal Dalam praktek penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi KARAKTER

Muslihin

Hirarki Etika

•

Makro

Etika Sosial

• •

Etika organisasi Etika profesi

•

Moralitas pribadi Mikro

•

Konsep benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial Pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tetapi hidup dalam memori publik, dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di masyarakat Etika sosial menjadi basis tertib sosial [Jepang, tidak boleh mengganggu dan merepotkan orang lain] Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial, yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial [diberitakan sebagai tersangka] KARAKTER

Muslihin

Muslihin

PENUTUP

1. PELAYANAN PUBLIK PROFESIONAL membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika; 2. KODE ETIK ASN, perilaku pejabat publik harus berubah, 3. setiap aktivitas seorang baik sebagai Aparatur Sipil Negara maupun sebagai anggota masyarakat selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika MUSLIHIN-Akuntabilitas PNS

NILAI-NILAI ETIKA PUBLIK

semoga MEWARNAI TUGAS KITA

Dr. MUSLIHIN, M.Pd. Widyaiswara Ahli Madya

081917204866 [email protected]