Dokter Layanan Primer.docx

Saat ini, banyak sekali hal di dunia kesehatan yang begitu menarik untuk diperbincangkan. Seperti halnya mengenai dokter layanan primer atau DLP yang masih hangat diperbincangkan. Bagi sebagian orang pasti sudah pernah mendengar mengenai DLP ini. Namun, bagaimanakah sebenarnya dokter layanan primer tersebut? Pemerintah melalui undang-undang No 22 tahun 2013 telah mencanangkan program dokter layanan primer (DLP) yang merupaka kelanjutan dari program profesi dokter dan program internship yang setara dengan program dokter spesialis. Dokter layanan primer ditujukan tidak hanya melakukan upaya pengobatan (currative) tetapi juga melakukan upaya pencegahan (preventive). Dokter yang bekerja di layanan primer diharapkan mampu menyelesaikan 8090% masalah kesehatan. Program pendidilan DLP adalah program pendidikan terstruktur yang disediakan untuk kebutuhan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk memberikan pelayanan ditingkat primer. Program pendidikan DLP ini direncannakan ditempuh dengan waktu belajar minimun selama 2.5 tahun. Dimana harus memiliki syarat sesuai dengan undang-undang pasal 8 ayat 1 UU no 20 tahun 2013 mengenai pendidikan kedokteran, institusi yang dapat menyelenggarakan pendidikan DLP adalah institusi pendidikan doktet berakreditasi A. Pada akhir tahun 20014, sebanyak 16 fakultas kedokteran berakreditasi A siap mengembangkan program studi DPL. Gelar yang akan diberikan kepada dokter yang telah lulus program pendidikan dokter layanan primer adalah SpFM (spesialis Famili Medisin). DLP nantinya diharapkan dapat bertindak sebagai gate keeper yang akan menangani sebagian besar kasus di masyarakat sendiri hingga tuntas. DLP adalah konsep kedokteran keluarga, manajemen klinik dokter keluarga, keterampilan klinik dan keluasan penerapan ilmu dan wawasannya. Sedangkan dokter umum hanya memiliki konsep dan wawasan kedokteran keluarga, prinsip dan pelayanan dokter keluarga, keterampilan klinis non-bedah, mengatasi masalah klinis khusus, dan medis teknis bedah. Jaminan kesehatan mengedepankan sistem pelayanan primer sekaligus memperdayagunakan peran dokter layanan primer sebagai garda terdepan dalam menangani masyarakat. Problematika yang dihadapi oleh DLP adalah besarnya kapitasi dan iuran yang belum secara jelas diuraikan dan membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. Besarnya anggaran kesehatan yang ideal adalah 5% dari APBN tetapi kenyataannya di Indonesia anggaran kesehatan masih di bawah 5%. Selain itu Indonesia belum siap untuk menerapkan program ini karena dari segi infrasturuktur dan geografis Indonesia yang kurang memadai. Masih banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki pelayanan kesehatan yang memadai. Kesenjangan lainnya ialah ketika peningkatan kualitas Sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam hal ini tenaga medis dokter, tidak sejalan dengan peningkatan sarana dan prasarana medis di pelayanan primer. Karena permasalahan di layanan primer saat ini bukan hanya kompetensi dokternya namun ditambah juga fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Namun, DLP memiliki kelebihannya yaitu menyediakan langkah preventif di mana dokter diharuskan untuk menjaga kesehatan masyarakat sehingga akan menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita sebagai mahasiswa kedokteran harus dapat memilih dengan bijak alur karir yang sesuai yaitu sebagai dokter umum, dokter layanan primer, dokter spesialis, dosen, maupun peneliti dan lain – lain. Sehingga kemudian dapat berkontribusi maksimal dalam peningkatan kualitas kesehatan Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia diharapkan sudah dapat mencetak dokter

layanan primer bersamaan dengan target BPJS yaitu pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia telah mengikuti JKN. Semoga ke depannya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia akan terus meningkat. Daftar Pustaka 1. Presiden RI. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pendidikan Dokter. 2013;1– 59. 2. Annisa V. Kajian Dokter Layanan Primer oleh ISMKI . 2013. p. 1–12. 3. Vidiawati, Dhanasari. Upaya Mengejar Keterlambatan Pergerakan Peningkatan Kualitas Layanan Primer di Indonesia Vol. 2. No. 3. 2014.