Dok Tunjuk Langsung Barang

DOKUMEN PENGADAAN PENGADAAN ................................... ...................................................................

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG UNIT PELAKSANA TEKNIS LOGISTIK 2006

DOKUMEN PENUNJUKAN LANGSUNG

A. UMUM 1.

Pendahuluan 1.1. Unit Pelaksana Teknis Logistik Institut Teknologi Bandung sebagai unit khusus di lingkungan Institut Teknologi Bandung yang diberikan wewenang untuk melaksanakan proses pengadaan barang bermaksud melaksanakan pengadaan barang triwulan …… (……..) tahun …… yang dibiayai dari ………………….. pos ……… Tahun Anggaran 2008. 1.2. Atas dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1.1. di atas, dalam hal ini .Institut Teknologi Bandung diwakili oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Logistik Institut Teknologi Bandung berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor ..................... Tanggal ……………. Tentang ………………………………… 1.3. Dalam proses pengadaan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Logistik Institut Teknologi Bandung bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang berkedudukan dan beralamat di Kantor Unit Pelaksana Teknis Logistik Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesa No. 10 Bandung. 1.4. Untuk melaksanakan proses pengadaan barang …… (……..) tahun …… Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Teknologi telah mengangkat Panitia Pengadaan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor ...................... Tanggal ………….. Tentang …………………………………………..

2.

Lingkup Pekerjaan Lingkup pekerjaan dalam pengadaan barang triwulan ......... (…...............) Institut Teknologi Bandung adalah : …………………………. Selanjutnya spesifikasi barang akan dijabarkan dalam BoQ (Bill of Quantity).

3.

Metoda Pengadaan Dalam proses pengadaan ini, Panitia Pengadaan mempergunakan metoda Penunjukan Langsung dengan Prakualifikasi.

4.

Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran Penyampaian dokumen penawaran mempergunakan Metoda Satu Sampul.

5.

Jenis Kontrak Panitia Pengadaan menetapkan jenis kontrak Lumpsum Fixed Price dalam pengadaan ini.

6.

Penyedia Barang 3.1. Persyaratan calon penyedia barang adalah sebagai berikut : a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang. Harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Instansi berwenang dengan lingkup usaha sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Dokumen Pengadaan ini.

b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang. c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan / atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d. Pimpinan perusahaan penyedia barang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak. Dimana nama pimpinan perusahaan penyedia barang harus tercantum dalam Akta Pendirian atau Akta Perubahan Perusahaan dan / atau pimpinan perusahaan penyedia barang melimpahkan kewenangan perwakilan perusahaan kepada pihak lain yang namanya ditunjuk dalam Akta Pendirian / Perubahan Perusahaan atau ditunjuk dengan suatu Surat Keputusan / Surat Kuasa / dokumen lain yang menyatakan itu. e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya pada tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotocopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29. f. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. g. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang. h. Tidak masuk dalam daftar hitam. i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos. j. Penyedia barang yang diundang untuk mengikuti proses penunjukan langsung telah dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Panitia. 3.2. Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara. 3.3. Penyedia barang yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang. 3.4. Terpenuhinya persyaratan penyedia barang dinilai melalui proses prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan. B. DOKUMEN PENGADAAN 1.

Substansi Dokumen Pengadaan Dalam proses pengadaan barang ini, Panitia Pengadaan menetapkan dokumendokumen sebagai berikut : a. Jadwal Pengadaan. b. Dokumen Penunjukan Langsung c. BoQ (Bill of Quantity) dan Spesifikasi Teknis Barang. d. Contoh Surat Penawaran.

2.

Perubahan Dokumen Pengadaan (Addendum Dokumen Pengadaan) 2.1. Sebelum batas waktu Pemasukan Penawaran berakhir, maka Panitia Pengadaan dapat mengubah Dokumen Pengadaan melalui Addendum Dokumen Pengadaan. 2.2. Setiap Addendum Dokumen Pengadaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan dan harus disampaikan secara tertulis atau facsimile oleh Panitia Pengadaan kepada setiap pembeli Dokumen Pengadaan. 2.3. Terhadap penyampaian Addendum Dokumen Pengadaan, maka peserta penunjukan langsung wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Panitia Pengadaan dalam hal telah menerima Addendum dimaksud, melalui pemberitahuan tertulis atau facsimile.

2.4. Panitia Pengadaan dapat mengundurkan batas waktu pemasukan penawaran dari peserta penunjukan langsung, untuk memberikan kesempatan kepada peserta penunjukan langsung untuk mempelajari Addendum dimaksud, sebagai bahan pemasukan penawaran. C. JADWAL PENGADAAN Dalam proses pengadaan ini, ditetapkan jadwal pengadaan sebagai berikut : a. Surat Undangan Penunjukan langsung (Dilampirkan dengan Dokumen Pengadaan / Dokumen Pemilihan Penyedia Barang : Hari / Tanggal : ........................................ b. Pemasukan Dokumen Penawaran : Hari / Tanggal : ........................................ Waktu : ........................................ Tempat : ........................................ c. Penawaran Ditujukan Kepada : Kepala UPT Logistik ITB, Jalan Ganesa Nomor 10 Bandung D. PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG 1. Penyampaian Dokumen Penawaran 3.1. Metoda penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan metoda satu sampul, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dokumen Penawaran dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan, tertutup rapat, dilem dan dilak di lima tempat. b. Seluruh Dokumen Penawaran dimasukkan ke dalam satu sampul, yang mencakup semua persyaratan penawaran dan dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan ini. c. Dokumen Penawaran harus mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis dan perhitungan harga yang ditandatangani oleh penyedia barang. d. Pada sampul luar hanya dicantumkan “Dokumen Penawaran” dan uraian pekerjaan, yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan. e. Apabila Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos, maka sampul sebagaimana dimaksud pada huruf b angka ini, dimasukkan kedalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat pejabat pembuat komitmen, serta hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemasukan. f. Dokumen penawaran bersifat rahasia, sehingga dilarang dikirim kepada anggota Panitia Pengadaan dan / atau perorangan, dan hanya ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada Dokumen Pengadaan ini. g. Apabila Dokumen Penawaran disampaikan secara langsung, maka harus dimasukkan sendiri oleh calon peserta penunjukan langsung kedalam tempat / kotak yang telah disediakan oleh Panitia Pengadaan. 3.2. Format surat penawaran harus menggunakan kop surat perusahaan dari peserta penunjukan langsung. Dalam surat penawaran memuat nomor dan tanggal surat, stempel perusahaan, nama jelas Direktur / Direktris / Pimpinan Perusahaan, bermaterai Rp. 6.000,00 diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur / Direktris / Pemilik perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akte pendirian atau perubahannya atau kepala

cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik. 3.3. Persyaratan lain yang harus disertakan dalam dokumen penawaran sebagai berikut : a. Dokumen Administrasi : - Jaminan Penawaran (asli) b. Dokumen Penawaran Harga dan Spesifikasi Teknis : - Surat penawaran yang mencantumkan harga penawaran. - Rincian Penawaran Harga. - Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan harus dicantumkan dengan jelas. - Surat Pernyataan mengenai besarnya komponen dalam negeri atau luar negeri terhadap barang-barang yang ditawarkan (self assesment). - Surat dukungan dari keagenan/suplier barang yang ditawarkan (bila ada). - Brosur-brosur spesifikasi barang yang ditawarkan (bila ada). 3.4 Harga Penawaran a. Pengadaan barang ini mempergunakan sistem lumpsum Fixed Price, dimana penyelesaian seluruh pekerjaan ditentukan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang. b. Peserta penunjukan langsung harus menyertakan harga penawaran untuk seluruh pekerjaan dalam Bill of Quantity (BoQ) dan ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. c. Biaya-biaya untuk penyediaan bahan-bahan / material, peralatan, jasa, keuntungan, pajak-pajak, ijin-ijin, iuran-iuran, pungutan-pungutan, resiko dan biaya-biaya lainnya harus termasuk dalam total harga penawaran yang diserahkan oleh peserta penunjukan langsung kepada Panitia Pengadaan. 3.5. Satuan Mata Uang dalam Penawaran Dalam penawaran peserta penunjukan langsung harus menggunakan satuan mata uang Rupiah. 3.6. Masa Berlaku Penawaran a. Penawaran yang disampaikan oleh peserta penunjukan langsung harus memuat masa berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender hingga terpilihnya pemenang penunjukan langsung. b. Panitia Pengadaan melalui pemberitahuan tertulis atau facsimile dapat meminta peserta penunjukan langsung untuk memperpanjang masa berlaku penawarannya sesuai yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan. Pemberitahuan perpanjangan harus dilakukan sebelum masa berlaku Penawaran berakhir. c. Peserta penunjukan langsung harus menanggapi pemberitahuan perpanjangan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, dan melaksanakan proses perpanjangan tanpa berhak mengubah nilai penawarannya. 3.7. Jaminan Penawaran a. Peserta penunjukan langsung harus menyerahkan Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh Bank Umum (bukan Bank Perkreditan Rakyat) atau oleh perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI, dengan nilai jaminan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri). b. Jaminan Penawaran harus memiliki masa berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pemasukan penawaran. c. Jaminan Penawaran harus diperpanjang oleh peserta penunjukan langsung apabila diperlukan oleh Panitia Pengadaan dalam hal-hal tertentu.

d. Apabila Penawaran tidak disertai Jaminan Penawaran akan ditolak oleh Panitia Pengadaan. e. Panitia Pengadaan akan mengembalikan Jaminan Penawaran kepada peserta penunjukan langsung saat peserta penunjukan langsung telah menandatangani SPK. f. Jaminan Penawaran akan disita dan dicairkan oleh Panitia Pengadaan dalam hal sebagai berikut : • Peserta penunjukan langsung menarik Penawarannya selama masa berlaku Penawaran. • Peserta penunjukan langsung menolak koreksi atas Harga Penawarannya. 3.8. Hal-hal Lainnya dari Penawaran a. Peserta penunjukan langsung harus menyerahkan 1 (satu) dokumen penawaran asli, dan diberi tanda "ASLI". Disamping itu, peserta penunjukan langsung juga harus memasukkan 2 (dua) buah salinan dan diberi tanda "SALINAN". Apabila terdapat perbedaan diantara kedua Dokumen tersebut, maka yang berlaku adalah dokumen asli. b. Dokumen penawaran yang asli dan semua salinan harus ditulis atau diketik dengan tinta yang tidak dapat dihapus dan ditandatangani oleh Direktur / Pimpinan atau seseorang yang diberi kuasa untuk itu, dan seluruh halaman yang terdapat dalam dokumen penawaran yang memuat isian ataupun perubahannya harus diparaf oleh pihak yang menandatangani dokumen penawaran tersebut. c. Dokumen penawaran tidak boleh berisi perubahan, pengapusan atau penambahan, kecuali atas perintah Panitia Pengadaan, dan/atau adanya perbaikan atas kesalahan yang dibuat oleh peserta penunjukan langsung. Dimana perbaikan tersebut harus diparaf oleh pihak yang menandatangani Dokumen Penawaran. 4.

Pemasukan Penawaran Batas Waktu Pemasukan Penawaran a. Penawaran harus diserahkan oleh peserta penunjukan langsung selambat-lambatnya dalam waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan ini. b. Panitia Pengadaan dapat memperpanjang batas waktu pemasukan penawaran apabila diperlukan, dengan catatan akan dibuatkan Addendum Dokumen Pengadaan atas perpanjangan waktu tersebut. Addendum Dokumen Pengadaan akan disampaikan kepada seluruh peserta penunjukan langsung melalui surat / facsimile. c. Apabila terjadi perpanjangan batas waktu pemasukan penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka segala ketentuan waktu yang berkaitan proses pengadaan ini akan mengikuti perpanjangan waktu tersebut.

5.

Evaluasi Penawaran Panitia akan melakukan evaluasi penawaran sebagai berikut : a. Pada tahap awal evaluasi, Panitia Pengadaan dapat melakukan koreksi aritmatika terhadap penawaran yang masuk. b. Selanjutnya panitia akan memeriksa seluruh persyaratan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran untuk selanjutnya disesuaikan dengan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Selanjutnya apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka diperiksa kembali keabsahan dari masing-masing syarat administrasi yang dilampirkan. c. Selanjutnya panitia akan mengevaluasi persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam dokumen pengadaan ini. d. Tahap evaluasi akhir yakni panitia akan melakukan evaluasi harga penawaran yang disampaikan.

6.

Klarifikasi dan Negosiasi 6.1. Panitia Pengadaan akan melakukan proses klarifikasi dan negosiasi atas dokumen penawaran dari peserta penunjukan langsung. 6.2. Panitia pengadaan melakukan negosiasi pada total harga penawaran yang disampaikan oleh peserta penunjukan langsung. 6.3. Hasil klarifikasi dan negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi yang ditandatangani oleh Panitia dan peserta penunjukan langsung.

7.

Kerahasiaan Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan, klarifikasi dan evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan tidak diperbolehkan untuk diberitahukan kepada peserta penunjukan langsung atau orang lain yang tidak berkepentingan dengan proses tersebut sampai keputusan pemenang diumumkan. Setiap usaha peserta penunjukan langsung yang mempengaruhi keputusan pemenang penunjukan langsung akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

E. PENETAPAN PENYEDIA BARANG DAN BIAYA PENGADAAN 1.

Surat Keputusan Penunjukan Langsung dan Biaya Pengadaan Kepala UPT Logistik Institut Teknologi Bandung akan mengeluarkan Keputusan Penunjukan Langsung dan biaya pengadaan sebagai pelaksana pekerjaan berdasarkan atas usulan dari Panitia Pengadaan dengan melampirkan seluruh proses penunjukan langsung yang telah dilaksanakan oleh Panitia.

2.

Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) 7.1. Setelah Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Logistik Institut Teknologi Bandung tentang penunjukan langsung dan biaya pengadaan terbit, maka dilanjutkan dengan proses pembuatan dan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK). 7.2. Penandatanganan SPK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Kepala UPT Logistik Institut Teknologi Bandung tentang penunjukan langsung dan biaya pengadaan.

F. SYARAT-SYARAT UMUM KETENTUAN UMUM 1.

Definisi a. Pengadaan Barang adalah pelaksanaan pekerjaan pengadaan atas barang yang perencanaan teknis dan spesifikasi serta pelaksanaannya diawasi oleh Unit Pelaksana Teknis Logistik Institut Teknologi Bandung. b. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Logistik Institut Teknologi Bandung selaku “pemberi tugas”. c. Penyedia Barang adalah badan usaha yang mengikuti proses penunjukan langsung ini. d. Panitia Pengadaan adalah Panitia yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung yang ditugasi untuk melaksanakan proses pengadaan barang berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung. e. Panitia Pemeriksa / Penerima Barang adalah Panitia khusus yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Logistik Institut Teknologi

f.

g. h. i. j.

k. l.

m.

n. o. p.

2.

Bandung untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan dan penerimaan barang yang disediakan oleh penyedia barang. Manajer Proyek Barang adalah seseorang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kontrak pengadaan barang hingga tuntas. SPK adalah bentuk perikatan antara pengguna barang dan penyedia barang. Nilai SPK adalah jumlah harga pengadaan pekerjaan yang tercantum dalam SPK. Barang produksi dalam negeri adalah jenis barang yang dibuat dan / atau dihasilkan di dalam negeri. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank umum / lembaga keuangan lainnya yang diserahkan oleh penyedia barang kepada pejabat pembuat komitmen untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang. Daftar volume pekerjaan adalah bagian dari penawaran berupa daftar volume yang telah diisi keseluruhan biaya dalam pelaksanaan pekerjaan. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah batas waktu penyelesaian dan / atau penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Pekerjaan Selesai. Masa Garansi / masa jaminan purna jual adalah tenggang waktu yang harus dipenuhi oleh penyedia barang sesuai SPK, untuk melakukan perawatan dan / atau perbaikan terhadap barang yang telah diserahkan kepada pengguna barang apabila mengalami catat atau kerusakan. Sub Penyedia Barang adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian dengan Penyedia Barang untuk melaksanakan sebagian Pekerjaan dari SPK. Perintah Perubahan adalah perintah yang diberikan oleh pejabat pembuat komitmen kepada penyedia barang untuk melakukan perubahan pekerjaan. Daftar kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

Asal Barang a.

b.

3.

Pengadaan Barang untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa pengadaan dari penyedia barang nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi penyedia barang asing harus mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penggunaan Dokumen Penunjukan Langsung dan Informasi Penyedia barang tidak diperkenankan menggunakan dokumen penunjukan langsung dan informasi apapun yang berkaitan dengan pengadaan ini untuk keperluan diluar konteks pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak, kecuali atas ijin tertulis dari pejabat pembuat komitmen.

4.

Hak Paten, Hak Cipta dan Merek

5.

Apabila penyedia barang menggunakan hak paten, hak cipta dan merek atas barang yang diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia barang, dan pejabat pembuat komitmen dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek yang mungkin terjadi. Keselamatan Kerja Penyedia barang bertanggung jawab penuh atas keselamatan kerja seluruh tenaga kerjanya yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SPK

6.

Pembayaran

a. Pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen setelah penyedia barang menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan barang yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan barang oleh Panitia Pemeriksa / Penerima Barang. b. Pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barang kepada pejabat pembuat komitmen, akan dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penyedia barang mengajukan tagihan. Pembayaran nilai SPK akan dilakukan melalui Kantor Direktorat Keuangan Institut Teknologi Bandung. c. Dokumen pembayaran meliputi : • Copy SPK. • Surat permohonan permintaan pembayaran dari penyedia barang. • Berita Acara Pembayaran • Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. • Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. • Kwitansi pembayaran dibuat dalam 5 (lima) rangkap, 1 (satu) bermaterai Rp. 6000,-- ditandatangani dan di stempel perusahaan • Copy NPWP • Invoice Barang • Faktur pajak standard • Form SSP (surat setoran pajak). • Referensi Bank yang ditunjuk oleh penyedia barang untuk proses pembayaran 7.

Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari ……… Institut Teknologi Bandung tahun anggaran 2008.

8.

Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat pembuat komitmen memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.

9.

Nilai SPK Pejabat pembuat komitmen akan membayar nilai kontrak kepada penyedia barang sesuai dengan nilai yang akan dituangkan dalam SPK. Dimana untuk pembayaran nilai SPK tersebut akan dibebankan pada Dana ………………………. Tahun Anggaran 2008.

10. Addendum SPK a. b.

Addendum SPK harus dibuat bila terjadi perubahan terhadap segala hal yang bersangkutan dengan struktur dan substansi SPK. Addendum dapat dilakukan setelah ada kesepakatan diantara para pihak, dengan prosedur sebagai berikut : - Pengguna barang menyampaikan usul perubahan kontrak kepada Penyedia barang, dapat berlaku sebaliknya. - Pihak yang menerima usulan harus memberikan tanggapan atas usulan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. - Apabila disepakati adanya perubahan, maka dilakukan perubahan perjanjian dalam bentuk Addendum.

11. Hak dan Kewajiban Para Pihak

11.1. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai berikut : a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang. b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang. c. Menangguhkan pembayaran. d. Mengenakan denda keterlambatan. e. Membayar nilai SPK kepada penyedia barang. f. Memberikan instruksi sesuai jadwal. g. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia barang terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran SPK yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. 11.2. Hak dan Kewajiban Penyedia Barang, sebagai berikut : a. Menerima pembayaran nilai SPK dari pejabat pembuat komitmen. b. Menerima pembayaran ganti rugi / kompensasi (bila ada). c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pejabat pembuat komitmen. e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK. f. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat, seperti polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan oleh kegiatan penyedia barang. 12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan a. Waktu pelaksanaan SPK adalah ………. (…………….) hari kalender dihitung sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam SPK. b. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia barang telah melaksanakan pekerjaan 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang telah disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. c. Apabila penyedia barang menyatakan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual yang telah ditentukan karena keadaan memaksa (force majeure), dan penyedia barang telah melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat pembuat komitmen, maka pejabat pembuat komitmen akan melakukan penjadwalan kembali waktu penyerahan pekerjaan yang dituangkan dalam addendum kontrak. 13. Pengawasan Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang, maka pejabat pembuat komitmen diwakili oleh Manajer Proyek Barang dan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Unit Pelaksana Teknis Logistik Institut Teknologi Bandung. 14. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan a. Perpanjangan waktu pelaksanan pekerjaan dapat diberikan oleh pejabat pembuat komitmen kepada penyedia barang atas pertimbangan sebagai berikut : - Adanya pekerjaan tambah. - Perubahan spesifikasi barang. - Keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh pejabat pembuat komitmen.

-

Masalah yang timbul diluar kendali pejabat pembuat komitmen atau keadaan memaksa (force majeure). b. Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka penyedia barang harus mengajukan usulan secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya pejabat pembuat komitmen meneliti dan mengevaluasi usulan tersebut (hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam Berita Acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan waktu). c. Apabila permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen, maka harus dibuat addendum SPK, dan perhitungan penyesuaian harga pekerjaan disesuaikan dengan kompensasi didasarkan atas addendum SPK. 15. Pengalihan Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga a. Penyedia barang tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa ijin dari pejabat pembuat komitmen. b. Penyedia barang golongan non usaha kecil dapat bekerja sama dengan penyedia barang golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensub kontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. c. Setiap bagian pekerjaan yang di subkontrakkan harus disetujui oleh pejabat pembuat komitmen dan pekerjaan tersebut tetap menjadi tanggung jawab penyedia barang. d. Pejabat pembuat komitmen mempunyai hak intervensi atas pelaksanaan sub kontrak meliputi pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran. 16. Keadaan Memaksa (Force Majeure) a. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah kejadian di luar kemampuan penyedia barang untuk mengatasinya termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen, Instansi Sipil atau Militer, halilintar, banjir, gempa bumi, huru-hara, pemberontakan dan epidemi yang secara langsung dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan. b. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) penyedia barang wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen, selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure disertai keterangan dari pihak yang berwenang / berwajib. c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas penyedia barang tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada pejabat pembuat komitmen, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat Force Majeure. d. Dalam pemberitahuan mengenai kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud pada angka huruf b di atas harus disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan penyedia barang dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada pejabat pembuat komitmen. e. Pejabat pembuat komitmen dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan akan memberikan jawaban mengenai permohonan dimaksud kepada penyedia barang. f. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka huruf e di atas pengguna barang tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dari penyedia barang, maka pejabat pembuat komitmen dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud. 17. Itikad Baik

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam SPK dan Dokumen Penunjukan Langsung, dan para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama perikatan ini salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 18. Penghentian dan Pemutusan SPK a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai. b. Penghentian SPK dilakukan karena terjadinya keadaan memaksa (force majeure), dan dalam hal ini pejabat pembuat komitmen wajib membayar pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia barang sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. c. Pemutusan SPK dilakukan apabila penyedia barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya (wanprestasi) dan kepada penyedia barang dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan pelaksanaan, untuk selanjutnya nilai jaminan pelaksanaan menjadi milik pejabat pembuat komitmen. d. Pemutusan SPK dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses penunjukan langsung maupun pelaksanaan pekerjaan. e. Prosedur Pemutusan SPK, sebagai berikut : Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut penyedia barang harus : - Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan SPK; - Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh pejabat pembuat komitmen; - Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh pengguna barang. f. Sejak tanggal berlakunya pemutusan SPK, penyedia barang tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan SPK. 19. Penyelesaian Perselisihan a. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. b. Jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan. c. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

20. Bahasa dan Hukum Yang Diterapkan Dalam Kontrak SPK dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada tata hukum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. 21. Sanksi dan Denda a.

Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang karena telah melakukan cidera janji (wanprestasi), sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pejabat pembuat komitmen sebagai kompensasi

b.

c.

atas kerugian yang diderita oleh pejabat pembuat komitmen sebagai akibat kelalaian penyedia barang. Besarnya denda yang harus dibayar penyedia barang atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 10/00 (satu perseribu) dari nilai SPK atau bagian kontrak lainnya untuk setiap hari keterlambatan. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh pejabat pembuat komitmen atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku menurut ketetapan Bank Indonesia.

22. Serah Terima Pekerjaan a. b.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia barang mengajukan penyerahan pekerjaan secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen memerintahkan penerima / pemeriksa barang untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia barang. Selanjutnya dibuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

KETENTUAN KHUSUS 1.

Standar Barang Penyedia barang harus memperhatikan dan menyediakan barang sesuai dengan standar spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam BoQ (Bill of Quantity).

2.

Pengepakan Barang Dalam proses pengiriman barang, penyedia barang harus mengemas dan mengepak barang-barang yang akan dikirimnya dengan baik, rapi dan senantiasa memperhatikan mutu dan kondisi barang, sehingga saat pejabat pembuat komitmen menerima barang dimaksud masih dalam kondisi baik dan tidak cacat.

3.

Transportasi Pengiriman Barang a. Segala biaya dan resiko yang timbul dari proses pengiriman barang yang mempergunakan sarana transportasi menjadi beban dan tanggung jawab penuh pihak penyedia jasa. b. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang oleh penyedia barang dengan alasan transportasi, segala resiko keterlambatan tersebut harus ditanggung oleh penyedia barang.

4.

Cacat Mutu a. Panitia Pemeriksa / Penerima Barang wajib memeriksa pekerjaan penyedia barang dan memberitahu penyedia barang bila terdapat cacat mutu dalam pekerjaannya. b. Setiap kali ditemukan adanya cacat mutu, maka setelah ada pemberitahuan dari Panitia Pemeriksa / Penerima Barang, maka penyedia barang harus segera memperbaikinya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pejabat pembuat komitmen. c. Pejabat pembuat komitmen dapat meminta pihak ketiga untuk memperbaiki cacat mutu bila penyedia barang tidak melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

d. Cacat mutu harus diperbaiki oleh penyedia barang sebelum penyerahan pekerjaan dan / atau selama masa garansi / masa jaminan purna jual. Apabila perbaikan melampaui waktu penyerahan pekerjaan atau masa garansi / masa jaminan purna jual, maka penyedia barang akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam SPK / Dokumen Penunjukan Langsung. 5.

Perubahan Spesifikasi Barang a. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara permintaan barang pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan kuantitas yang ditentukan dalam dokumen penunjukan langsung dan SPK, maka pejabat pembuat komitmen bersama penyedia barang dapat melakukan perubahan SPK yang meliputi : - Menambah atau mengurangi kuantitas barang yang tercantum dalam SPK. - Menambah atau mengurangi jenis barang - Mengubah spesifikasi teknis barang dengan permintaan barang b. Pekerjaan tambah / kurang tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga yang tercantum dalam SPK. c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pejabat pembuat komitmen secara tertulis kepada penyedia barang, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum SPK.

6.

Pengiriman dan Penyerahan Barang a. Barang diserahkan oleh penyedia barang kepada Panitia Pemeriksa / Penerima Barang melalui gudang / tempat yang telah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam dokumen pengadaan ini. b. Dalam pelaksanaan pengiriman barang, penyedia barang harus membuat surat jalan atas barang-barang yang dikirim. c. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang merupakan syarat mutlak dalam proses pembayaran nilai SPK dari pejabat pembuat komitmen kepada penyedia barang. d. Untuk barang-barang yang kurang lengkap, cacat dan tidak memenuhi syarat teknis, maka pengguna barang tidak akan menerima barang tersebut dan penyedia barang harus segera mengambil barangnya kembali untuk diganti dengan barang yang memenuhi syarat sesuai dengan SPK dan dokumen penunjukan langsung.

G. SYARAT-SYARAT KHUSUS KETENTUAN UMUM 1. Asal Barang Apabila diperlukan, penyedia barang harus dapat menunjukan silsilah dan asal-usul barang yang disediakannya. 2. Percepatan Penyelesaian Pekerjaan

a. Apabila pejabat pembuat komitmen menginginkan percepatan penyelesaian pekerjaan sebelum batas waktu penyerahan pekerjaan, maka pejabat pembuat komitmen dapat meminta penyedia barang untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. b. Terhadap percepatan penyelesaian pekerjaan, penyedia barang harus mengajukan usulan biaya yang diperlukan dalam proses percepatan tersebut. Bila pengguna barang dapat menerima usulan tersebut, maka rencana tanggal penyelesaian pekerjaan dituangkan dalam addendum SPK. 3. Penangguhan Pembayaran a. Apabila penyedia barang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kontrak, maka penyedia barang akan dikenakan sanksi berupa penangguhan pembayaran, setelah pejabat pembuat komitmen memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis. b. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan penyedia barang untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran. 5. Instruksi a. Penyedia barang wajib melaksanakan semua instruksi pejabat pembuat komitmen yang berkaitan dengan SPK. b. Semua instruksi dari pejabat pembuat komitmen harus dilakukan secara tertulis. KETENTUAN KHUSUS Dalam masa garansi / masa jaminan purna jual, penyedia barang harus menyerahkan kartu garansi kepada pengguna barang (apabila barang tersebut bergaransi). Apabila tidak disertai kartu garansi, maka penyedia barang harus membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- dan menyatakan bersedia memberikan jaminan dalam masa purna jual dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Manajer Proyek Barang. Bandung, ............................ 2008 Panitia Pengadaan Barang UPT Logistik ITB Ketua Panitia,

Sekretaris,

.................................

.........................

Anggota,

................................