Dirjen-snars_3-april-2018.pdf

  • Uploaded by: Mun Kada Haur
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Dirjen-snars_3-april-2018.pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 1,426
  • Pages: 26
KEBIJAKAN PERUMAHSAKITAN DAN AKREDITASI Bambang Wibowo Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Disampaikan pada Workshop Instrumen Standar Akreditasi RS(SNARS) Edisi 1 Hotel Grand Sahid Jaya, 3 April2018

1

POKOK BAHASAN 1

Pendahuluan 2

Program Indonesia Sehat 3

Kebijakan Nasional Peningkatan Mutu RumahSakit 4

Akreditasi Rumah Sakit 5

Penutup 2

LATAR BELAKANG – KESELAMATAN PASIEN di dunia: diperkirakan lebih 1 juta kematian pasien meninggal karena kesalahanpenanganan yang dapat dicegah

Perubahan paradigma keselamatan pasien WHO

AS: sampai 1.000.000 kematian yangdapat dicegah/tahun Eropa: 150 kematian yang dapat dihindari/minggu

Keselamatan pasien di RS

Keselamatan pasien di pelayanan primer Sumber WHO

INDONESIA→ BUDAYAMELAPOR INSIDEN KESELAMATANPASIENPERLU DITINGKATKAN Baru 119 RS melaporkan insiden

Keselamatan pasien di komunitas/ publik

LATAR BELAKANG - ANCAMAN GLOBAL RESISTENSI Deaths attributable to AMR every year Compared to other major couses of death

DAMPAK RESISTENSI ANTIMIKROBA  Mengancam upaya pencegahan dan pengobatan efektif untuk berbagai infeksi yang terus meningkat, yang disebabkan oleh bakteri, parasit, virus dan jamur  Secara global 480,000 orang mengalami MDR TB/tahun  Mempersulit pemberantasan infeksi HIV dan malaria  Mutu pelayanan kesehatan menurun, karena lama perawatan memanjang, resiko kematian tinggi  Mengancam upaya pengobatan modern (seperti operasi open heart, transplantasi organ)

  

Perkiraan kematian akibat AMR saat ini sebesar 700.000/ thn Tahun 2050- ada 10 juta kematian/tahun karena AMR Angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan akibat kanker*

 Meningkatkan beban ekonomi, karena perpanjangan lama rawat inap, penggunaan antimikroba yang lebih mahal dan lebihlama

ANCAMAN KESELAMATANPASIEN

PROGRAM INDONESIA SEHAT RENSTRA 2015-2019 PILAR 1.PARADIGMA SEHAT Program • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Promotif - Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat

PILAR 3.JKN

PILAR 2. PENGUATAN YANKES

Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan continuum of care

Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

KELUARGASEHAT

Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI D T P K

Perkembangan Jumlah Rumah Sakit di Indonesia 2013 - 2017

TOTAL 2.228

TOTAL 2.408

TOTAL 2.490

TOTAL 2.601

TOTAL 2.755 (Data 23 Oktober2017)

Sumber: RS Online, Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Penguatan Pelayanan Kesehatan di Indonesia

PROGRAM

PENINGKATAN AKSES • SARANA PRASARANA • KOMPETENSI SDM • ALAT KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN MUTU • AKREDITASI RS • AKREDITASI PKM

Terwujudnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas Bagi Masyarakat

7

KOMPETENSI FASKES PADA UHC 2019 UHC 2019

KOMPETENSI FASKES

PELAYANAN KESEHATAN

Sarana

Prasarana

DISTRIBUSI

Sistem Pelayanan dan sistem rujukan

Sumber Daya Kesehatan

KOMPETENSI PROFESIONAL (KLINIS) KEPEMIMPINAN KLINIS

Alat Kesehatan Farmasi

AKSES DAN MUTU

KOMPETENSI MANAJERIAL

KEMAMPUAN TEKNIS MEDIS

KOMPETENSI INTERPROFESIONAL

Mutu melalui akreditasi RS

MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN MEMBANGUN STANDARPELAYANANPADATIAP LEVELFASKES  PRIMER, SEKUNDERDANTERSIER

Input

• • • • • •

Output

Proses

Standar fasilitas medik Standar fas non medik Standar SDM HTA Tarif MUTU(Akreditasi)

EFISIENSI

• • •

PNPK PPK CP

COST EFFECTIVENESS

HTA

•Angka pasien jatuh •Kepatuhan Clinical Pathway •Kecepatan mengatasi

komplain, dll

INDIKATORMUTUPELAYANAN Design & Layout: Lydia Okva Anjelia, S.I.Kom

PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL, PROVINSI, DAN REGIONAL

Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan *Perpres Nomor 4 / 2017 ttg Wajib Kerja Dr. Sp.1(WKDS)

Pembiayaan

14 RSRujukan Nasional

20 RSRujukan Provinsi

  

110

DAK REGULER DAK PENUGASAN DAK AFIRMATIF

Untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alkes

RS Rujukan Regional 10

SISTEM RUJUKAN PASIEN

• • • • •

Memenuhi kebutuhan medis pasien Cost efektif Berjenjang Akses pada keadaan emergensi Sesuai kompetensi faskes

PK tk 1

PK tk 2

PK tk 3

Rasio Dokter Spesialis

Per 100 ribu Penduduk Tahun 2016

WKDS Wajib Kerja Dokter Spesialis

Perpres Nomor 4 Tahun 2017

Konsil Kedokteran Indonesia, Desember2016

Target Realisasi

10,4 13,6

Gambaran RS Kelas C Milik PEMDA di Indonesia yang Telah Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter SpesialisPenunjang Gambaran RS Kelas C milik PEMDA di Indonesia 4Dokter Spesialis Dasar 301

298

297

294

(141) (172) 12

TOTALJUMLAH RUMAH SAKIT KELASCMILIK PEMDA313 Sumber : Website Badan PPSDM Kesehatan 19 januari 2018

Penyakit Dalam

16 Obgyn

15 Bedah

19 Anak

KONDISI FASKES SAAT INI PENDAHULUAN PERBANDINGAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN ALKES PADA RS RUJUKAN (NASIONAL, PROVINSI, REGIONAL) DAN NON RUJUKAN 120,00 100,00

96,878

94,062

91,325

87,317

85,429

75,184

80,00

70,1

65,047

68,569

67,513

SARANA

60,00 45,800 43,376

40,00

PRASARANA ALKES

20,00

,00

RSRujukan Nasional (14 RS)

RSRujukan Provinsi (20 RS)

RSRujukan Regional (110 RS)

Non Rujukan

(530 RS) 14

PERSENTASEPEMENUHAN SARANA, PRASARANA DAN ALKESRUMAH SAKIT TAHUN 2016 DAN2017 TAHUN 2016

TAHUN 2017

14% 26%

30% 58%

29%

43%

69% RS: Pemenuhan SPA> 60% Sumber data : ASPAKMaret2017

87% RS: Pemenuhan SPA> 60%

STATUS AKREDITASI RUMAH SAKIT JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA

STATUS AKREDITASI RUMAH SAKIT Swasta/Lainnya

1.183 59

BUMN

615

Organisasi Non Profit Polri

44

TNI

Paripurna 42%

125

Kementerian Lain

19

Pemkot

88

Pemkab

Perdana 41%

1599

510

Pemprop

138

Utama 9%

33

Kemkes 0

200

400

600

800 1000 1200 1400

Dasar 2% Madya 6%

57 %RStelah terakreditasi TOTAL : 2.814 RUMAH SAKIT Sumber: RS Online 29 Maret 2018

Sumber: Website KARS 29 Maret2018

16

PENCAPAIAN AKREDITASI RS RUJUKAN NASIONAL, PROVINSI DANREGIONAL

RS RUJUKANNASIONAL

RS RUJUKANPROVINSI

1

1

RS RUJUKANREGIONAL

1

PARIPURNA

18

UTAMA

2

14

1 2

12

20 13

47

110

DASAR

8

PERDANA

10

HARUS Paripurna (13 dari 14 RS) .... Internasional (7 dari 14 RS)

BELUMLULUS

15

13

MINIMAL PARIPURNA Capaian : 13 dari 20 RS

MADYA

MINIMAL UTAMA Capaian : 62 dari 110 RS (Paripurna dan Utama)

Data 31 Desember 127017

Permenkes tentang Pedoman Pengukuran Dan Evaluasi Mutu Pelayanan Rumah Sakit:

12 Indikator Mutu Pelayanan RS Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)*

1

Kepatuhan Identifikasi Pasien*

7

2

Emergency Respon Time < 5 menit

8

Kepatuhan Cuci Tangan*

3

Waktu Tunggu Rawat Jalan*

9

Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh

4

Penundaan Operasi Elektif

10

Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway*

5 6

Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis* Waktu Lapor Hasil TesKritis Laboratorium*

* Indikator Kinerja Individu Direktur Utama RS UPT Vertikal

11

Kepuasan Pasien dan Keluarga

12

Kecepatan Respon Terhadap Komplain*

danKepala Balai

* Indikator Kinerja Terpilih Catatan: Dalam proses di Biro Hukor Kemenkes

SINERGI KEBIJAKAN • •

• • •

Permenkes Nomor 1438/2010: Standar Pelayanan Kedokteran Permenkes Nomor 56 Tahun 2014: Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

STANDAR PELAYANAN

UU Nomor 44/2009: RS dalam PeningkatanMutu Pelayanan RSwajib akreditasi 3 thn sekali. Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 : Akreditasi RS (revisi dari Permenkes 12/ 2012) SK Menkes Nomor 407/2015: PenetapanLembaga Independen Pelaksana Akreditasi di Indonesia

KUALITASPELAYANAN

Permenkes No. 99/2015: Revisi Permenkes 71/2013: Pelayanan Kesehatan Pada JKNmasa transisi persyaratan Akreditasi adalah 5 thn

PEMBAYARANJKN 19

REGULASI AKREDITASI RUMAH SAKIT PENDAHULUAN

Permenkes 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi RS

Pasal 3 (1) Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali.

Pasal 4 (1) Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang berasal dari dalam atau luarnegeri. (2) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah terakreditasi oleh lembaga International Society for Quality in Health Care (ISQua).

REGULASI AKREDITASI RUMAH SAKIT PENDAHULUAN

Permenkes No. 99/2015: Revisi Permenkes 71/2013: Pelayanan Kesehatan Pada JKN, masa transisi persyaratan Akreditasi : 5Tahun

28 November 2013 28 November 2018

Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Harus Terakreditasi

Regulasi Perumahsakitan  SNARS Edisi1 Keselamatan Pasien  Permenkes11/2017 Pelayanan Geriatri (Permenkes 79/2014), RAN Kesehatan Lansia (Permenkes 45/2016)

PPRA (Permenkes 8/2015) Rumah Sakit Pendidikan Permenkes 1069/2008 dan PP93/2015 tentang RS Pendidikan

Menjaga mutu

mutu

Perbaikan mutu

A

P

S

D

International/national standard

Target 1

A

P

S

D

P; plan, D; do, S: study, A; action

Target 2

baseline waktu

SKEMA UPAYA PENINGKATAN MUTU RUMAH SAKIT

23

Quality improvement  Continuous improvement  Transformasi budaya Input (Forward control)

Output (Backward control)

Process (Concurrent control)

TARGET INDIKATOR MUTU

SDM

Brain ware

PERBEDAAN/CELAH

 Residen  Tenaga Medis  Tenaga Non Medis  Management

Software

Di bawah target

 Kebijakan  Panduan  Prosedur

A

Hardware Infoware Healthware

Sistem pelaporan SIMRS Motivasi

S Improvement Plan

P D

Feedback

Meeting

Mencari akar masalah

24

PENUTUP PENDAHULUAN 1. Membangun budaya mutu dan keselamatan pasien adalah kebutuhan organisasi, khususnya Rumah sakit. 2. Perlu pemenuhan sarana, prasarana, alkes, farmasi, SDM serta regulasi dan penggunaan ITagar didapatkan produk Rumah sakit yang bermutu. 3. Standar Akreditasi sangat diperlukan sebagai alat ukur pelayanan kesehatan yang bermutu.

4. Permenkes 34/2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit diharapkan dapat mendorong kelanjutan pembangunan budaya mutu dan keselamatan pasien di Rumah sakit.

TERIMA KASIH

DDeessiggnn&&LLaayyooutut:LLyydidiaaOOkkvvaaAAnjnjeeliaa,

More Documents from "Mun Kada Haur"

Kti Ian.pdf
December 2019 15
Combinepdf_2.pdf
December 2019 19
Bab Ii Proposal Efi Ok.pdf
December 2019 20
G. Bab Iii.pdf
December 2019 22
Bab Iv.pdf
December 2019 12