Dhkk

Di Era Digital Economy, pelaku usaha semakin mudah membuat skema tertentu untuk memaksimalkan keuntungannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat perencanaan pajak (tax planning) yang melibatkan beberapa yurisdiksi. Tentu saja, negara tax haven dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkannya (tax rate yang rendah) menjadi pilihan utama untuk dimasukkan ke dalam skema tax planning tersebut. Skema yang dilakukan adalah dengan cara memindahkan penghasilan (profit shifting) yang diperoleh di suatu negara dengan tax rate yang tinggi, ke negara tax haven. Perpindahan penghasilan tersebut tentu saja menyebabkan tergerusnya dasar pemajakan suatu negara (base erosion) dimana pelaku usaha tersebut memperoleh penghasilan sebenarnya. Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi negara, karena pelaku usaha tersebut sudah memperoleh penghasilan sekaligus menikmati barang publik dan segala fasilitas umum di negara tersebut, namun penghasilan yang diterima justru dialihkan ke negara tax haven, sehingga perusahaan hanya membayar pajak yang kecil atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali di negara tempat mereka memperoleh penghasilan. Ya.. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Salah satu contohnya dialami Perancis. Sejak tahun 2011, Pemerintah Perancis mulai menyasar pajak dari perusahaan raksasa internet seperti Google. Menurut New York Times, Google telah meraup omset $30 milyar per tahun dari iklan. dimana dua milyarnya berasal dari Perancis. Namun, karena Google bukan perusahaan Perancis, Google tidak perlu membayar pajak pendapatan kepada Perancis meskipun menyedot devisa dari sana. Selain itu, Apple, sebagai salah satu perusahaan yang paling menguntungkan di dunia juga melakukan hal yang sama dengan Google. Apple memiliki sebuah kantor yang terdaftar di Nevada, Amerika Serikat yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menginvestasikan keuntungan yang diperoleh Apple. Lantas mengapa Apple memilih Nevada, padahal headquarters atau pusat kegiatan Apple terletak di California? Alasan utamanya adalah karena pajak. Tarif pajak badan di California adalah 8,84 persen. Sedangkan Nevada, nol persen! Base Erosion & Profit Shifting (BEPS) BEPS adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan (OECD, 2013). Digital Economy memang tidak menciptakan risiko BEPS baru, namun, digital economy dengan karakteristik bisnisnya berpotensi mempertajam risiko BEPS yang telah ada. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi BEPS antara lain: 1. Pemerintah Indonesia harus terlibat aktif bersama negara G20 yang bekerja sama dengan OECD untuk membahas BEPS dan penanggulangannya. Untuk itu, pemerintah perlu terus menyampaikan usulanusulan agar regulasi perpajakan yang disusun untuk mengatasi BEPS ini dapat bersifat fleksibel dengan tetap memperhatikan kondisi dan kesiapan infrastruktur di setiapnegara, dan tidak merugikan dalam implementasinya nanti. 2. Menyusun peraturan yang dapat membatasi akses perusahaan luar negeri untuk memperoleh keuntungan dari Indonesia. Seperti pemblokiran situs luar negeri, seperti yang pemerintah China lakukan terhadap Google. 3. Pembentukan National Payment Gateway dan pengembangannya untuk mengawasi transaksi e-commerce, baik di dalam negeri, maupun transaksi ke luar negeri. 4. Penyempurnaan ketentuan tentang tax planning, tax avoidance, dan anti tax avoidance yang berupa Specific Anti Avoidance Rule (SAAR) maupun General Anti Avoidance Rule (GAAR) agar dibuat lebih jelas dan rinci.