Desdm Promal 28 Maret 2019.pptx
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Desdm Promal 28 Maret 2019.pptx as PDF for free.
More details
- Words: 1,280
- Pages: 18
KEBIJAKAN TEKNIS DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI MALUKU
DAFTAR ISI REGULASI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BENTUK PERIZINAN MANFAAT YANG DIDAPAT AKIBAT YANG TIMBUL SANKSI
SOLUSI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
REGULASI DI SEKTOR PERTAMBANGAN
UUD 1945 Pasal 33 ayat 3
UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Regulasi Pendukung (PP, Permen, Kepmen,dll)
Tujuan : Memanfaatkan Sumber daya Alam, khususnya mineral dan batubara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,
pengelolaan dan pengusahaan
mineral
atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi,
penambangan,
pengolahan
dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
ISU-ISU STRATEGIS MANDATORY UU NO. 4 TAHUN 2009 LANDASAN FUNDAMENTAL UNTUK PENGELOLAAN SDA
ARAH BARU TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERBA
ISU-ISU STRATEGIS MANDATORY PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN (WP)
PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
UUD 1945 Pasal 33
UU NO.4/2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERBA
RENEGOSIASI KK DAN PKP2B
PENINGKATAN NILAI TAMBAH (PNT)
DMO & PENGENDALIAN PRODUKSI MINERBA
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
KONTRUKSI PASAL-PASAL UU 4/2009 DAN ATURAN TURUNANNYA 1. Pasal 9, UU No.4 Tahun 2009; sesuai Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan WP 2. Pasal 10 UU No.4 Tahun 2009; asas pelaksanaan penetapan WP 3. Pasal 13 UU No.4 Tahun 2009; pembagian WP 1. Pasal 112 ayat 4 dan 5 UU No.4 Tahun 2009; 2. PP No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba; 3. PP No.55 Tahun 2010 tentang Binwas Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba 4. PerMen No.2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan 1. Pasal 169 UU No.4 Tahun 2009 2. Penjelasan Pasal 169 huruf b UU No.4 Tahun 2009 1. 2. 3. 4.
Pasal 95 huruf c UU No.4 Tahun 2009 Pasal 102 UU No.4 Tahun 2009 Pasal 103 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 Pasal 170 UU No.4 Tahun 2009
1. Pasal 5 ayat 1,2,3 dan 4, UU Nomor 4 Tahun 2009 2. PP No. 23 Tahun 2010 3. PerMen-ESDM No. 34 Tahun 2009 1. Pasal 141, UU Nomor 4 Tahun 2009 2. PP No.55 Tahun 2010 tentang Binwas Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba 2019
PERATURAN PEMERINTAH 1. PP NO 22 TAHUN 2010 Tentang Wilayah Pertambangan 2. PP NO 23 TAHUN 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba 3. PP NO 55 TAHUN 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara 4. PP NO 78 TAHUN 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang 5. PP No 24 TAHUN 2012 Tentang Perubahan atas PP No. 23 Th 2010
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
PERATURAN MENTERI 1. PERMEN ESDM NO 43 TAHUN 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Petambangan mineral dan Batubara. 2. PERMEN ESDM NO 42 TAHUN 2016 Tentang Standarisasi Kompetensi Kerja di
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 2016. 3. PERMEN ESDM NO 48 TAHUN 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. PERMEN ESDM NO 25 TAHUN 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
KEPUTUSAN MENTERI 1. KEPMEN ESDM NO. 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Moneral dan Batubara 2018. 2. KEPMEN
ESDM NO. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. KEPMEN ESDM NO. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik. 4. KEPMEN ESDM NO. 1825 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi 2018.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
BENTUK PERIZINAN
(PP NOMOR 23 TAHUN 2010) IUP OPERASI PRODUKSI (OP) *)
IUP EKSPLORASI
PU
EKSPLORASI
FS
Konstruksi
Penambangan
Pengolahan & pemurnian
Pengngkutan & Penjualan
Pengolahan & pemurnian
Pengangkutan & Penjualan
Kegiatan Usaha
**)
Pengangkutan & Penjualan
*) Penambangan atau Pengolahan/Pemurnian dapat dilakukan terpisah. **) Apabila Pengolahan/Pemurnian terpisah, harus kerjasama dengan pemegang IUP OP Penambangan.
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal : 1. Penerbitan IUP/IUPK Operasi Produksi yaitu Kepemillikan serta letak/lokasi wilayah tambang, pelabuhan dan unit pengolahan, serta faktor lingkungan (dampak kegiatan). 2. Penerbitan IUP Khusus pengangkutan dan penjualan yaitu lokus/cakupan dari kegiatan angkut-jual. 3. Penerbitan IUP Khusus pengolahan dan pemurnian yaitu asal dari komoditas tambang yang diolah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (PP NOMOR 23 TAHUN 2010) Wewenang yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan/ Perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAPAT DIBERIKAN KEPADA : Badan usaha (Swasta, BUMN atau BUMD), Koperasi, dan Perseorangan (Orang Perseorangan, Perusahaan Firma atau Perusahaan Komanditer). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (PP NOMOR 23 TAHUN 2010) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapat IPR. IPR diberikan kepada : a. Perseorangan b. Kelompok masyarakat c. Koperasi setempat. Untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi persyaratan ; a) Persyaratan administrasi. (surat permohonan, KTP, Jenis bahan galian yang dimohon, surat keterangan dari kel. Desa setempat) b) Persyaratan teknis. (Sumuran paling dalam 25 M, menggunakan pompa mekanik, penggelundungan dengan tenaga maks. 25 HP, tidak menggunakan alat berat/handak) c) Persyaratan finansial. (laporan keu. Satu tahun terakhir bagi koperasi setempat) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
MANFAAT YANG DI DAPAT MANFAAT LANGSUNG
PERTAMBANGAN Pajak & Royalti
Kontribusi pajak dan royalti bagi pemerintah pusat dan daerah. Menjadi sumber dana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Penciptaan Lapangan Kerja
Rekrutmen masyarakat lokal dan daerah akan meningkatkan pendapatan perkapita, kualitas hidup, serta ketrampilan masyarakat.
Bahan Tambang Untuk Industri Pengolahan
Tambang yang dihasilkan dalam bentuk ore, menjadi bahan mentah yang bisa digunakan untuk mendorong industri-industri pengolahan hingga menjadi final good.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
MANFAAT YANG DI DAPAT MANFAAT TIDAK LANGSUNG
PERTAMBANGAN Sirkulasi Barang & Jasa
Belanja kebutuhan operasi dan karyawan akan jadi penggerak ekonomi masyarakat lokal, regional dan nasional.
Pembangunan Infrastruktur
Seiring pembangunan fasilitas produksi penambangan yang lazimnya ada di remote area, sejumlah infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan infrastruktur lain, rumah sakit, sekolah, sarana ibadah, juga akan turut terbangun.
Munculnya Usaha Pendukung
Lokasi tambang akan melahirkan usaha pendukung untuk memasok kebutuhan pangan, sandang, dan papan karyawan.
Industri pengolah tambang
Melahirkan industri-industri pengolahan hasil tambang, yang juga memiliki manfaat langsung dan tidak langsung, dan rantai nilai tambah yang sangat panjang: menciptakan lapangan pekerjaan, produk-produk turunan, dst.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
PERMASALAHAN
BANYAK DITEMUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN SAAT INI YANG DILAKUKAN TANPA IZIN (LOGAM DAN NON LOGAM /BATUAN)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
AKIBAT YANG TIMBUL
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
SANKSI (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) Pasal 158 Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),Pasal 18,Pasal 67 ayat (I),Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 161 Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalarn Pasai 37, Pasal 40 ayat (3),Pasal 43 ayat (2),Pasal 48, Pasal 67 ayat (l), Pasal 74 ayat (I),Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3),atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
SOLUSI SOSIALISASI PENERTIBAN PENEGAKAN HUKUM Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI MALUKU
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI MALUKU
DAFTAR ISI REGULASI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BENTUK PERIZINAN MANFAAT YANG DIDAPAT AKIBAT YANG TIMBUL SANKSI
SOLUSI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
REGULASI DI SEKTOR PERTAMBANGAN
UUD 1945 Pasal 33 ayat 3
UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Regulasi Pendukung (PP, Permen, Kepmen,dll)
Tujuan : Memanfaatkan Sumber daya Alam, khususnya mineral dan batubara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,
pengelolaan dan pengusahaan
mineral
atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi,
penambangan,
pengolahan
dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
ISU-ISU STRATEGIS MANDATORY UU NO. 4 TAHUN 2009 LANDASAN FUNDAMENTAL UNTUK PENGELOLAAN SDA
ARAH BARU TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERBA
ISU-ISU STRATEGIS MANDATORY PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN (WP)
PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
UUD 1945 Pasal 33
UU NO.4/2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERBA
RENEGOSIASI KK DAN PKP2B
PENINGKATAN NILAI TAMBAH (PNT)
DMO & PENGENDALIAN PRODUKSI MINERBA
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
KONTRUKSI PASAL-PASAL UU 4/2009 DAN ATURAN TURUNANNYA 1. Pasal 9, UU No.4 Tahun 2009; sesuai Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan WP 2. Pasal 10 UU No.4 Tahun 2009; asas pelaksanaan penetapan WP 3. Pasal 13 UU No.4 Tahun 2009; pembagian WP 1. Pasal 112 ayat 4 dan 5 UU No.4 Tahun 2009; 2. PP No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba; 3. PP No.55 Tahun 2010 tentang Binwas Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba 4. PerMen No.2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan 1. Pasal 169 UU No.4 Tahun 2009 2. Penjelasan Pasal 169 huruf b UU No.4 Tahun 2009 1. 2. 3. 4.
Pasal 95 huruf c UU No.4 Tahun 2009 Pasal 102 UU No.4 Tahun 2009 Pasal 103 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 Pasal 170 UU No.4 Tahun 2009
1. Pasal 5 ayat 1,2,3 dan 4, UU Nomor 4 Tahun 2009 2. PP No. 23 Tahun 2010 3. PerMen-ESDM No. 34 Tahun 2009 1. Pasal 141, UU Nomor 4 Tahun 2009 2. PP No.55 Tahun 2010 tentang Binwas Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba 2019
PERATURAN PEMERINTAH 1. PP NO 22 TAHUN 2010 Tentang Wilayah Pertambangan 2. PP NO 23 TAHUN 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba 3. PP NO 55 TAHUN 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara 4. PP NO 78 TAHUN 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang 5. PP No 24 TAHUN 2012 Tentang Perubahan atas PP No. 23 Th 2010
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
PERATURAN MENTERI 1. PERMEN ESDM NO 43 TAHUN 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Petambangan mineral dan Batubara. 2. PERMEN ESDM NO 42 TAHUN 2016 Tentang Standarisasi Kompetensi Kerja di
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 2016. 3. PERMEN ESDM NO 48 TAHUN 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. PERMEN ESDM NO 25 TAHUN 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
KEPUTUSAN MENTERI 1. KEPMEN ESDM NO. 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Moneral dan Batubara 2018. 2. KEPMEN
ESDM NO. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. KEPMEN ESDM NO. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik. 4. KEPMEN ESDM NO. 1825 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi 2018.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
BENTUK PERIZINAN
(PP NOMOR 23 TAHUN 2010) IUP OPERASI PRODUKSI (OP) *)
IUP EKSPLORASI
PU
EKSPLORASI
FS
Konstruksi
Penambangan
Pengolahan & pemurnian
Pengngkutan & Penjualan
Pengolahan & pemurnian
Pengangkutan & Penjualan
Kegiatan Usaha
**)
Pengangkutan & Penjualan
*) Penambangan atau Pengolahan/Pemurnian dapat dilakukan terpisah. **) Apabila Pengolahan/Pemurnian terpisah, harus kerjasama dengan pemegang IUP OP Penambangan.
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal : 1. Penerbitan IUP/IUPK Operasi Produksi yaitu Kepemillikan serta letak/lokasi wilayah tambang, pelabuhan dan unit pengolahan, serta faktor lingkungan (dampak kegiatan). 2. Penerbitan IUP Khusus pengangkutan dan penjualan yaitu lokus/cakupan dari kegiatan angkut-jual. 3. Penerbitan IUP Khusus pengolahan dan pemurnian yaitu asal dari komoditas tambang yang diolah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (PP NOMOR 23 TAHUN 2010) Wewenang yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan/ Perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAPAT DIBERIKAN KEPADA : Badan usaha (Swasta, BUMN atau BUMD), Koperasi, dan Perseorangan (Orang Perseorangan, Perusahaan Firma atau Perusahaan Komanditer). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (PP NOMOR 23 TAHUN 2010) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapat IPR. IPR diberikan kepada : a. Perseorangan b. Kelompok masyarakat c. Koperasi setempat. Untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi persyaratan ; a) Persyaratan administrasi. (surat permohonan, KTP, Jenis bahan galian yang dimohon, surat keterangan dari kel. Desa setempat) b) Persyaratan teknis. (Sumuran paling dalam 25 M, menggunakan pompa mekanik, penggelundungan dengan tenaga maks. 25 HP, tidak menggunakan alat berat/handak) c) Persyaratan finansial. (laporan keu. Satu tahun terakhir bagi koperasi setempat) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
MANFAAT YANG DI DAPAT MANFAAT LANGSUNG
PERTAMBANGAN Pajak & Royalti
Kontribusi pajak dan royalti bagi pemerintah pusat dan daerah. Menjadi sumber dana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Penciptaan Lapangan Kerja
Rekrutmen masyarakat lokal dan daerah akan meningkatkan pendapatan perkapita, kualitas hidup, serta ketrampilan masyarakat.
Bahan Tambang Untuk Industri Pengolahan
Tambang yang dihasilkan dalam bentuk ore, menjadi bahan mentah yang bisa digunakan untuk mendorong industri-industri pengolahan hingga menjadi final good.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
MANFAAT YANG DI DAPAT MANFAAT TIDAK LANGSUNG
PERTAMBANGAN Sirkulasi Barang & Jasa
Belanja kebutuhan operasi dan karyawan akan jadi penggerak ekonomi masyarakat lokal, regional dan nasional.
Pembangunan Infrastruktur
Seiring pembangunan fasilitas produksi penambangan yang lazimnya ada di remote area, sejumlah infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan infrastruktur lain, rumah sakit, sekolah, sarana ibadah, juga akan turut terbangun.
Munculnya Usaha Pendukung
Lokasi tambang akan melahirkan usaha pendukung untuk memasok kebutuhan pangan, sandang, dan papan karyawan.
Industri pengolah tambang
Melahirkan industri-industri pengolahan hasil tambang, yang juga memiliki manfaat langsung dan tidak langsung, dan rantai nilai tambah yang sangat panjang: menciptakan lapangan pekerjaan, produk-produk turunan, dst.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
PERMASALAHAN
BANYAK DITEMUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN SAAT INI YANG DILAKUKAN TANPA IZIN (LOGAM DAN NON LOGAM /BATUAN)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
AKIBAT YANG TIMBUL
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
SANKSI (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) Pasal 158 Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),Pasal 18,Pasal 67 ayat (I),Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 161 Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalarn Pasai 37, Pasal 40 ayat (3),Pasal 43 ayat (2),Pasal 48, Pasal 67 ayat (l), Pasal 74 ayat (I),Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3),atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
SOLUSI SOSIALISASI PENERTIBAN PENEGAKAN HUKUM Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
2019
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI MALUKU
Related Documents
Desdm Promal 28 Maret 2019.pptx
November 2019 2
Kimteng 28 Maret 06
November 2019 27
Susunan Panitia Kampanye 28 Maret 2009
April 2020 0
Kompre 1 28 Maret 2019 (autosaved).docx
December 2019 8
Renungan Hari Ini - Saptu, Maret 28, 2009
May 2020 6