Demokrasi Yang Pernah Diterapkan Di Indonesia.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pada saat sekarang ini, kebanyakan negara di dunia menggunakan sistem demokrasi untuk pemerintahannya. Tentu hal ini menjadi pertanyaan: Apa itu demokrasi? Dan bagaimana system demokrasi yang deterapkan di Indonesia. Demokrasi merupakan alternative terbaik bagi para penganut paham Negara modern karena bentuk Negara modern adalah Negara hukum. Dalam setiap Negara Hukum, dianut dan dipraktekkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan adanya peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum yang dikembangkan bukanlah ‘absolute rechtsstaat’, melainkan ‘democratische rechtsstaat’ atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum. Sejak Indonesia merdeka,Idonesia sudah menganut system demokrasi, system demokrasi yang diterapkan di Indonesia berubah-ubah. Beberapa system demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu: 1.

Tahun 1945-1959; Demokrasi Liberal.

2.

Tahun 1959-1965; Demokrasi Terpimpin.

3.

Tahun 1965-1998; Demokrasi Pancasila.

4.

Tahun 1998- sekarang, orde reformasi. Dari beberapa uraian yang sudah dikemukakan diatas, maka kami memberikan suatu

pemikiran yang kami uraikan dalam makalah ini yang berjudul “PERBEDAAN SYSTEM DEMOKRASI “ 1

1.2 RUMUSAN MASALAH * Apa pengertian system demokrasi. Apa saja macam macam system demokrasi. * Apa kelebihan dan kekurangan system demokrasi. * Bagaimana system demokrasi yang diterapkan di Idonesia sejak Indonesia merdeka sampai sekarang.

1.3 MANFAAT DAN TUJUAN 1.3.1 MANFAAT * Dapat belajar mengenai arti sytem, demokrasi, dan system demokrasi. * Dapat mengetahui sejarah demokrasi dan macam-macam system demokrasi. * Dapat belajar mengenai kelebihan dan kekurangan system demokrasi. * Dapat mengetahui sytem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang.

1.3.2 TUJUAN 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. 2. Untuk menambah wawasan kita tentang arti system, demokrasi dan system demokrasi. 3. Untuk mengetahui mengenai sejarah demokrasi dan macam-macam system demokrasi 4. Untuk menambah wawasan kita mengenai kelebihan dan kekurangan system demokrasi. 5. Untuk mengetahui system dempkrasi yang diterapkan di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai sekarang.

2

BAB II PEMBAHASAN DEMOKRASI YANG PERNAH DITERAPKAN DI INDONESIA Sejak merdeka, Indonesia telah mempraktekkan beberapa sistem politik pemerintahan atas nama demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan negara Indonesia telah mengalami beberapa perubahan.Semuanya itu tidak terlepas dari sifat dan watak (karakter) bangsanya.Apabila dianalisis, setiap sistem mempunyai “kelebihan dan kekurangan” masing-masing. 1.

Tahun 1945-1959, Sistem Demokrasi Liberal/ Parlemen Demokrasi Liberal lebih sering disebut sebagai Demokrasi Parlementer, demokrasi ini dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Pada sistem ini menteri-menteri bertanggung jawab kepada parl emen .Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi Masa demokrasi liberal adalah masa lanjutan dari sebuah masa.Revolusi.fisik ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus.Sedangkan masa revolusi fisik adalah sebuah lanjutan dari sebuahmasa.pergerakan nasional dan masa pendudukan Jepang. Masa pergerakan nasional adalah masa pembukaan pola pemikiran modern baik pemikiran yang asli Indonesia maupu pemikiran-pemikiran luar. Indonesia yang berkembang pada waktu itu yang kemudian dicerna oleh para elit baru /intelektual Indonesia untuk di jadikan ideologi,rujukan atau sebuah perbandingan untuk meraba memperjuangkan ke depan nasib bangsanya. Dua pengaruh yang sangat signifikan mempengaruhi awal pemikiran para intelektual ini adalah pemikiran pembaharuan Isla Komunisme yang di dalamnya menawarkan ide-ide sosialis untuk mengentalkan nasionalisme Indonesia kelak. Hal ini terlihat denganberdirinya dua organisasi nasional massa yang besar yakni Sarekat Islam (SI) dan PKI (pecahan dari SI).

3

Pada sistem ini bentuk negara berubah menjadi RIS dan UUD 1945 berubah menjadi Konstitusi RIS, hal ini berlangsung tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 saat berlakunya UUDS. Penerapan UUDS 1950 tidak bertahan lama, hal ini ditandai dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita kembali ke UUD 1945. Dengan kita melaksanakan UUD 1945 tersebut, maka berakhirlah Demokrasi Liberal. 2. Tahun 1959-1965; Demokrasi Terpimpin Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juni 1959 yang berbunyi sebagai berikut. 1) Pembubaran Konstituante, 2) Berlakunya kembali UUD 1945. 3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin : 

Kebebasan partai dibatasi



Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala

pemerintahan. 

Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.



Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front

Nasional. Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kedudukan Presiden Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. 4

2. Pembentukan MPRS Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. 3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden.Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden.Sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah.Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959.Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden

dan mengajukan usul

kepada pemerintah.Pelaksanaannya

kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab presiden adalah ketuanya.

5

3. Tahun 1965-1998; Demokrasi Pancasila; Demokrasi Pancasila berlaku semenjak lahirnya Orde Baru. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, disemangati, dan didasari oleh Pancasila. Dengan kata lain Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dijiwai kelima sila yang ada dalam Pancasila sebagai berikut. 1) Dilaksanakan dengan rahmatTuhan Yang Maha Esa. 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 4) Berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Penyimpangan Pada Demokrasi Pancasila • Mengabaikan eksistensi dan peran Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana tidak merasa dikontrol oleh Tuhan. Para pemimpin, terutama presiden tabu untuk dikritik, apalagi dipersalahkan. Ini bermakna menempatkan dirinya dalam posisi Tuhan yang selalu harus dimuliakan dan dilaksanakan segala titahnya serta memegang kekuasaan yang absolut • Tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, dengan fakta eksistensi nyawa, darah, harkat dan martabat manusia lebih rendah dari nilai-nilai kebendaan. • Tidak ada keadilan hukum, ekonomi, politik dan penegakan HAM • Pemilu rutin lima tahuna, tetapi sekedar ritual demokrasi. Dimana dalam prakteknya diberlakukan sistem Kepartaian Hegemonik, yakni pemilu diikuti oleh beberapa partai politik, tetapi yang harus dimenagkan, dengan menempuh berbagai cara,intimidasi, teror, ancaman danuanga, hanya satu partai politik.

6

4. Tahun 1998- Sekarang, Demokrasi Pancasila Era Reformasi Indonesia bisa belajar dari pengalaman sejarah, setiap demokrasi dapat berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya.Dalam orde ini sering kita sebut juga sebagai orde transisi demokrasi.Reformasi merupakan reaksi terhadap orde baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita Demokrasi Pancasila. Kita sebagai warga negara berharap bangsa Sukses atau tidaknya sebuah transisi demokrasi sejati terletak pada faktor berikut. 1) Komposisi elite politik. 2) Desain institusi politik. 3) Budaya politik. 4) Peran masyarakat madani. Adapun ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan demokrasi lain adalah bahwa Demokrasi Pancasila mengandung aspek-aspek formal, materiil, kaidah atau normatif, tujuan atau optimatif, organisasi, dan aspek sernangat atau kejiwaan.: 1) Aspek formal, yakni menunjukkan segi proses dan cara partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara, yang kesemuanya itu telah diatur oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. 2) Aspek materiil, yaitu segi gambaran manusia yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan dan memanusiakan warga negara dalam masyarakat negara dan masyarakat bangsa-bangsa. 3) Aspek kaidah atau normatif yang berarti bahwa Demokrasi Pancasila mengandung seperangkat ( norma (kaidah) yang menjadi pembimbing dan aturan dalam bertingkah laku yang mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. 4) Aspek tujuan atau optatif yaitu menunjukkan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum, negara kesejahteraan, negara bangsa, dan negara berkebudayaan.

7

5) Aspek organisasi yang menggambarkan perwujudan Demokrasi Pancasila dalam bentuk organisasi pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6) Aspek semangat atau kejiwaan yaitu bahwa Demokrasi Pancasila memerlukan warga negara Indonesia yang berkepribadian peka terhadap hak dan kewajibannya, berbudi pekerti luhur, dan tekun serta berjiwa pengabdian. Dengan melaksanakan demokrasi tersebut kita berharap dan berusaha untuk : 1) diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa, 2) sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) menjaga persatuan dan kesatuan, 4) mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan 5) mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

8

BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN Demokrasi berasal dari kata demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti

kekuasaan. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Macam-macan system demokrasi 

Demokrasi Langsung



Demokrasi tak Langsung



Demokrasi Liberal



Demokrasi Parlemen



Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan (Presidensiil)



Demokrasi Pancasila



Demokrasi Permusyawaratan



Demokrasi Terpimpin



Demokrasi Referendum

 Tiap-tiap system demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri Sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu: 

Sistem demokrasi liberal/parlemen (1945-1959)



Sistem demokrasi Terpimpin (1959-1965)



Sistem demokrasi Pancasila (1965-1998)



Sistem demokrasi Pancasila Era Reformasi (1998-sekarang)

9

3.2

SARAN

Sebagai bagian dari sebuah makalah yang kami buat maka disinilah bagian yang tidak terlepas dari padaNya.Ucapan terimakasih kepada Tuhan YME karena atas petunjukNyalah makalah ini dapat terselesaikan.Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak dosen yang telah membimbing dan membantu kami dalam penyelesaian makalah ini, serta teman-teman yang telah membantu kami. Tidak lupa kami juga memohon saran dan kritik dari dosen ataupun dari teman-teman, Jikalau ada hal-hal yang tidak sesuai dan menyimpang dari pemahaman.Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau ada beberapa sudut pandang yang idak sesuai dengan yang seharusnya ada. Semoga setelah ini kita bisa lebih paham mengenai kelebihan dan kekurangan system demokrasi dan bagaimana penerapan demokrasi yang ada di Indonesia.

10

Datar Pustaka http://www.academia.edu/7177479/Makalah_Demokrasi_dan_Penerapannya

11