Demet.docx

BAB 1 PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang. Perekonomian di Indonesia mengalami banyak sekali perubahan (transformasi) strukur ekonomi di era globalisasi yang makin kian berkembang dari waktu ke waktu. Dimulai dari zaman kerajaan, kolonial, hingga pasca reformasi sekarang ini. Transformasi struktural ekonomi yang terjadi tentu saja membawa dampak yang positif. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana pendapatan per kapita masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hal ini yang mendorong kami sebagai mahasiswa mengkaji dan mempelajari bagaimana proses itu terjadi beserta sebab akibatnya bagi negara – negara maju dan negara – negara berkembang khususnya bagi kemajuan perekonomian di Indonesia. Sehingga informasi itu kami susun dalam bentuk karya ilmiah. 1.2 Rumusan Masalah 1. bagaimana transformasi struktural perekonomian indonesia ? 2. bagaimana proses alokasi perekooian indonesia ? 1.3 Tujuan dan Manfaat Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah : 1. Mengetahui perkembangan transformasi struktural perekonomian indonesia ? 2. Mengetahui proses akumulasi perekonomian indonesia ? Manfaat dari pembuatan makalah ini adalah : 1. Memberikan mahasiswa wawasan (pengetahuan) baru dan lebih mendalam mengenai perekonomian di Indonesia dan perkembangannya. 2. Menambah nilai untuk Mata Kuliah Perekonomian Indonesia

BAB II 1

PEMBAHASAN 2.1. Proses Transformasi Struktural : Teori Dan Kajian Empiris 1. Definisi Secara umum transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa dengan relasi positif antara pertumbuhan output dan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, dimana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor penentu lain seperti SDM, bahan baku dan teknologi tersedia untuk mendukung proses tersebut. Proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses industrialisasi atau modernisasi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pembangunan ekonomi itu terbentuk dalam suatu negara. 2. Pentingnya Transformasi Struktural dalam Pengentasan Kemiskinan Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok. Yaitu pertumbuhan, penanggulangan kemiskinan, perubahan atau transformasi struktur ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi kelanjutan pembangunan. Hakikat pembangunan menurut Faisal Basri adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu otonom, yang memungkinkan mereka mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Pembangunan harus dapat menghasilkan perubahan struktural yang seimbang yang tidak menimbulkan ketimpangan antar sektor perekonomian dan membentuk perekonomian yang sehat yang mampu menjaga kesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini yang dikuatirkan akan mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan dan eksploitasi sumber daya manusia pada sektor primer. Perkembangan Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia, 2011-2013 Angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat

2

Sumber: BPS dan CEIC (2014)

Proses pembangunan ekonomi yang cukup lama dan telah menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya disusul dengan suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonominya. Struktur ekonomi yang tengah kita hadapi merupakan suatu struktur yang transisional. Dimana kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke industrial, sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentralistis. Proses perubahan struktur perekonomian di Indonesia ditandai dengan : 1. Merosotnya pangsa sektor primer ( Pertanian ) 2. Meningkatnya pangsa sektor sekunder ( Industri ) 3. Pangsa sektor jasa kurang lebih konstan, tetapi kontribusinya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Faktor-faktor Penyebab Perubahan Struktur Ekonomi 1. Faktor Internal  Dari sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang perubahannya mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang-barang yang dikonsumsi.  Dari sisi penawaran agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi, yang memungkinkan untuk membuat barang-barang baru dan akibat realokasi dana investasi serta sumber daya utama lainnya.

2. Faktor Eksternal  Kemajuan teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi.  Perubahan struktur perdagangan global yang antara lain disebabkan oleh peningkatan pendapatan dunia dan dampak dari kebijakan mengenai perdagangan regional dan internasional. 3. Faktor lain-lain  Peningkatan dalam taraf pendapatan dan taraf hidup penduduk  Intervensi pemerintah. Kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap perubahan struktur ekonomi adalah kebijakan pemberian insentif bagi sektor industri atau tidak langsung lewat kegiatan infrastrukstur.  Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri (basis ekonomi). Suatu negara yang awal pembangunan ekonominya sudah memiliki industri-industri dasar yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat. 3 Perbedaan Transformasi Struktural Negara Maju dan Negara Berkembang Transformasi Struktural di Negara Maju Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Contoh negara maju yaitu : Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Korea Selatan, dll. Negara-negara maju ini mengalami proses pertumbuhan yang panjang dalam perekonomiannya terutama terkait dengan pertumbuhan PDB-nya. 3

Ciri-ciri Negara Maju :  Aktivitas perekonomian menggunakan sarana dan prasarana modern.  Perkembangan IPTEK yang menunjang industrialisasi berkembang cepat.  Pendapatan per kapita penduduk tinggi dan pertumbuhan pendapatannya cepat.  Pemerataan pendapatan.  Pendidikan dan keterampilan penduduk cukup tinggi  Tingkat pertumbuhan penduduk rendah.  Angka harapan hidup tinggi. Kuznets (1975) menemukan bahwa proses transformasi struktural negara maju cenderung seragam antara satu negara dengan negara lain, dimana proses tersebut terdiri dari 2 tahap : 1. Pada awalnya sumber-sumber daya ekonomi sebagian besar dialokasikan pada sektor pertanian, yang kemudian seiring dengan pertumbuhan ekonomi alokasi ekonomi bertransformasi ke sektor industri dan jasa. 2. Alokasi sumber-sumber daya ekonomi kembali bertransformasi dari sektor pertanian dan industri ke sektor jasa. Transformasi Struktural di Negara Berkembang Negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Ciri-ciri Negara Berkembang :  Pada umumnya aktivitas masyarakat menggunakan sarana dan prasarana tradisional.  Perkembangan IPTEK berdasarkan pengalaman dan berjalan lamban.  Pendapatan relatif rendah dan pertumbuhannya berlangsung lamban.  Kurangnya pemerataan pendapatan.  Pendidikan penduduknya rata-rata rendah.  Tingkat pertumbuhan penduduk tinggi.  Angka harapan hidup rendah. Hill (1996) menguraikan transformasi struktural Indonesia pada periode 1966-1992 menunjukkan bahwa proses transformasi struktural di Indonesia pada saat itu berlangsung sangat cepat. Hal ini ditandai dengan sumbangan sektor pertanian terhadap PDB telah menyusut hingga kurang dari setengahnya sejak tahun 1966 dan pada tahun 1992 sumbangannya hanya tinggal 36%. Penurunan ini ternyata diikuti dengan kenaikan sumbangan sektor industri. Terjadinya perubahan struktural ekonomi tersebut karena didukung oleh kebijakan pemerintah yang langsung atau tidak langsung mendorong sektor industri manufaktur yang tercermin pada GBHN 1993. Saluran Transformasi Struktural Indonesia 1. Pendidikan

4

Pendidikan merupakan salah satu motor penggerak utama dalam proses transformasi struktural ekonomi di Indonesia. Orang yang berpendidikan tinggi, memungkinkan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Selain itu pemerintah juga harus mampu menutup kekurangan keterampilan di Indonesia yang akan meningkatkan mutu pendidikan di semua tingkatan, serta memperluas dan meningkatkan mutu pusat-pusat pelatihan. Para lulusan lembaga pendidikan dan tenaga kerja perlu dibekali dengan keterampilan teknis dan perilaku yang tepat (disiplin, kehandalan, kerjasama, dan kepemimpinan). Semua program peningkatan taraf pendidikan yang dicanangkan pemerintah merupakan prioritas utama dari pembangunan pendidikan di Indonesia. 2. Migrasi Pekerjaan Supply tenaga kerja di sektor pertanian meningkat menyebabkan tingkat upah yang rendah. Untuk itu peralihan tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor industri manufaktur/jasa akan membuat tingkat upah lebih tinggi. 3. Sistem Pemerintahan Dalam pemerintahan Orde Baru yang memiliki sistem pola pikir totaliter dengan adanya transformasi struktural ekonomi berubah menjadi pemerintahan yang demokrasi. Dimana hal ini dapat kita lihat dalam implementasinya bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Di Indonesia 4 Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Memasuki dekade 1960-an akhir dan awal dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Dan pada akhir dekade 1970-an pemerintah mengubah strategi pembangunan dalam PELITA III yang tak lagi hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan. Secara umum pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain menaikkan standar hidup, memperbaiki tingkat pendidikan, kesehatan dan persamaan hak untuk memiliki kesempatan dalam memperoleh semua komponen-komponen penting dari hasil pembangunan ekonomi. Usaha yang dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan program-program pemerintah bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Program tersebut antara lain : Inpres Desa Tertinggal (IDT), pengembangan industri kecil dan rumah tangga, transmigrasi, pelatihan/pendidikan, dll. Pemerintah terus berupaya meningkatkan perekonomian Indonesia 5

dan tentunya mensejahterakan rakyat Indonesia. Salah satu konsep yang baru dicanangkan adalah melalui proyek Master Plain Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembangunan ekonomi ditandai dengan : 1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Pertambahan GDP > Tingkat Pertambahan Penduduk 2. Peningkatan GDP suatu negara disertai dengan perombakan struktur ekonomi tradisional ke modernisasi (transformasi struktural). Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan ekonomi atau sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi itu terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan output agregat khususnya output agregat per kapita.

Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2011 – 2013 (y-o-y, dalam %)

Sektor Primer : Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; dan Sektor Pertambangan dan Penggalian

6

Sektor Industri: Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan Sektor Konstruksi Sektor Jasa: Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-jasa lainnya Sumber: BPS dan CEIC (2014).

Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara : 1. SDM dan SDA 2. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud peralatan (mesinmesin) 3. Kemajuan IPTEK 4. Sumber daya institusi (sistem kelembagaan) Pada kuartal III – 2014, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya akan berada dikisaran 5,1 – 5,4 persen. Lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia karena konsumsi rumah tangga yang menurun, meskipun konsumsi pemerintah mengalami kenaikan dalam investasi. Untuk itu, BI akan tetap melakukan kebijakan moneter uang ketat hingga akhir 2014 agar target inflasi bisa tercapai. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi kita definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. 5 Pendapatan Per Kapita Di Indonesia Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Ketika pendapatan per kapita pada suatu perekonomian meningkat, maka mengakibatkan terjadinya perubahan pada sektor-sektor ekonominya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pendapatan perkapita Indonesia 2013 tercatat Rp36,5 juta atau tumbuh 9% dari tahun 2012 Rp33,5 juta. Adapun, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun lalu sebesar 5,78%. Wakil Kepala Bappenas, Lukita Dinarsyah mengatakan pendapatan per kapita Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan negara Asean lainnya. Menurutnya, Indonesia cuma unggul dari Vietnam, Myanmar dan Filipina. Menurut Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dalam Tribunnews.com, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro selama 10 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita yang pada tahun 2004 hanya mencapai 2.000 Dollar AS, pada tahun 2013 telah mengalami peningkatan dua kali lipat menjadi 4.000 dolar AS. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Pendapatan : 7

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia. 1. Pendidikan dan produktivitas 2. Investasi 3. Pertumbuhan penduduk Faktor-faktor Yang Menyertai Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita : Peningkatan pendapatan per kapita akan mendorong terjadinya transformasi struktural melalui 4 proses. Yaitu : 1. Proses akumulasi : Pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi. 2. Proses alokasi : Penggunaan sumber daya untuk kegiatan produksi maupun konsumsi. 3. Proses demografi : Perkembangan kependudukan. 4. Proses distribusi : Pemerataan pendapatan.

2.2. Proses Akumulasi Dan Alokasi Sumber Daya Produksi 1. Proses Akumulasi Proses akumulasi merupakan proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi secara terus-menerus seiring dengan pendapatan per kapita suatu negara. Indikator adanya proses akumulasi sumber daya produksi ditandai dengan :  Pola Investasi : pendapatan per kapita naik, % investasi dan tabungan DN naik, arus modal LN turun. Rasio investasi meningkat disebabkan meningkatnya investasi asing dan pinjaman asing yang keduanya dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Implikasi dari meningkatnya investasi adalah semakin membaiknya sarana dan prasarana serta pelayanan publik, seperti transportasi dan telekomunikasi.  Indikator Pendidikan : pendapatan per kapita naik, % belanja pendidikan naik, School Enrollment naik. Adanya perbaikan dalam tingkat pendidikan akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Hal ini pula akan meningkatkan penguasaan, penggunaan dan pengembangan teknologi.  Indikator Keuangan Pemerintah : pendapatan per kapita naik, % penerimaan pajak naik. % penduduk yang membayar pajak meningkat dan pajak yang diterima dari barang yang bukan kebutuhan pokok akan meningkat. Dalam hal ini pemerintah semakin mampu untuk membiayai investasi dalam infrastruktur, baik fisik maupun pendidikan dan kesejahteraan. a. Pola Investasi Peningkatan investasi diyakini memiliki konstribusi sebagai pengungkit terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Secara sederhana pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu negara tercermin dari pendapatan nasional negara tersebut, investasi berkorelasi positif dengan GDP,

8

secara umum dapat dikatakan, jika investasi naik, maka GDP cenderung naik. Atau sebaliknya, jika investasi turun, maka GDP cenderung turun. Suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Negara yang memiliki Investasi yang lebih kecil daripada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Investasi di Indonesia Meningkat Kita patut bersyukur ditengah kondisi perekonomian global yang semakin tidak menentu, kinerja investasi di Indonesia menunjukkan sinyal yang cukup menggembirakan, dan perlu terus dipeliharan dan ditingkatkan agar dapat menjadi katalisator dalam tetap menjamin pertumbuhan ekonomi. Sinyal meningkatnya investasi di Indonesia dapat dirujuk dari laporan World Investment Report 2015, yang menggambarkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, tumbuh 20% menjadi 23 miliar dollar AS. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang arus masuk investasi asing ke Asia Tenggara yang hanya meningkat 5%, atau hanya mencapai 133 miliar dollar AS. Hal tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa Indonesia ternyata masih tetap menjadi tempat investasi yang menjanjikan, bila dibandingkan dengan negara-negara kawasan, sebagaimana tercermin dari tabel berikut: Secara keseluruhan kinerja investasi di Indonesia juga menunjukkan sinyal yang menggembirakan, dapat dicermati dari realisasi investasi triwulan II 2015 yang mencapai Rp135,1 triliun, terdiri atas realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp42,9 triliun (31,8 persen) dan realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp92,2 triliun (68,2 persen), atau 8,4 persen dari triwulan sebelumnya sebesar Rp124,6 triliun. Kualitas investasi ke depan harus terus mendapatkan perhatian utama, manfaat dan keuntungan dari investasi yang masuk sangat dipengaruhi oleh kualitas investasi, agar dapat mendorong pertumbuhan sektor rill, yang memiliki efek berantai terhadap penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pada sektor industri pangan, pertanian perkebunanserta sektor perikanan. Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi Indonesia, ditengah keterbatasan APBN, menjadi pilihan strategi yang tepat dalam membalikkan pelambatan ekonomi melalui, optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi produktif. b. Indikator Pendidikan Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan ketarmpilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum 9

(nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Di Indonesia, pendidikan masih belum mendapatkan tempat yang utama sebagai prioritas program pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah anggaran pendidikan yang masih jauh dari amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Padahal dalam UU tersebut, telah mengamanatkan tentang besarnya anggaran pendidikan di berbagai level pemerintahan minimal 20%. Anggaran pendidikan dari APBN 2006 saja baru mencapai 9% atau Rp 36,7 triliun, sedangkan pada tahun 2007 diperkirakan jumlah anggaran pendidikan baru berkisar 11%. Rendahnya pemenuhan anggaran pendidikan dapat mengakibatkan mutu pendidikan dan perluasan akses pendidikan menjadi terhambat. Akibatnya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi juga terpasung. Jumlah tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2004 yang berjumlah 15,4 juta orang, dan menurun menjadi 14,6 juta orang pada tahun 2005. Jika dilihat persentase selama 2004 s/d 2006 telah terjadi penurunan 16,15%. Bahkan menurut Ace Suryadi (2006) diharapkan pada tahun 2015 pemberantasan buta aksara sudah bisa tuntas dengan asumsi pengurangan setiap tahun 1,6 juta orang. Akan tetapi, di Indonesia cenderung mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Dalam jangka pendek cara ini mungkin ada benarnya, karena diharapkan dapat memberikan efek multiplier terhadap tenaga kerja di Indonesia. c. Indikator keuangan pemerintahan indonesi a 2017 Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 201 6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 7, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201 7 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 8 Tahun 201 6 tentang APBN TA 201 7, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 201 7 (Audited). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP Tahun 201 7 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. 1. LAPORAN REALISASI APBN Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 201 7 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 201 7 sampai dengan 31 Desember 201 7.

10

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.666,37 triliun atau 95,99 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.007,35 triliun atau 94,10 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1 .265,35 triliun atau 92,57 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp741 ,99 triliun atau 96,82 persen dari APBN-P. Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp340,97 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp366,62 triliun atau 92,29 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,64 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 201 7 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 201 7 sampai dengan 31 Desember 201 7. Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 201 7 adalah sebesar Rp1 13,19 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 201 7 adalah sebesar Rp25,64 triliun dan Penyesuaian SAL adalah sebesar minus Rp0,48 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 201 7 adalah sebesar Rp1 38,35 triliun. Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 201 7 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

11

3. Neraca Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 201 7. Jumlah Aset per 31 Desember 201 7 adalah sebesar Rp5.947,83 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp336,81 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.604,04 triliun, Aset Tetap sebesar Rp2.034,80 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp47,81 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp924,36 triliun. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 201 7 adalah sebesar Rp4.407,05 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp593,44 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp3.813,60 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 201 7 adalah sebesar Rp1 .540,78 triliun. Ringkasan Neraca per 31 Desember 201 7 dan 31 Desember 201 6 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun).

4. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan

12

penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 201 7 sampai dengan 31 Desember 201 7. Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp1.806,52 triliun, Beban sebesar Rp1.991 ,67 triliun, sementara surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp72,16 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp112,98 triliun. Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 201 7 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

5. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 201 7. Saldo Kas per 31 Desember 201 6 adalah sebesar Rp174,07 triliun. Selama TA 201 7 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp132,51 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp268,12 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp426,28 triliun, kenaikan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp9,37 triliun dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,58 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 201 7 menjadi Rp208,50 triliun. Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp210,82 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp105,73 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp2,84 triliun, Kas pada BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp12,20 triliun, Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar minus Rp7,39 miliar, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp65,21 triliun, dan Kas Transito sebesar Rp0,33 triliun sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp134,57 triliun. Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 201 7 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun).

13

6. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam bentuk ekuitas yang masuk ke dalam Neraca per 31 Desember 2017. Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.566,93 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp112,98 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp84,97 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,18 triliun, dan ditambah Reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebesar Rp1 ,67 triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp1 .540,78 triliun. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 201 7 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

14

7. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

2. Proses Alokasi Proses alokasi merupakan proses interaksi antara proses akumulasi dan pergeseran konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita. Indikator adanya proses alokasi sumber daya produksi ditandai dengan : 

Indikator Permintaan Domestik : pendapatan per kapita naik, menyebabkan investasi dalam negeri naik, % konsumsi (Swasta, pemerintah, non-makanan) naik, % konsumsi makanan turun.



Indikator Perdagangan Internasional : pendapatan per kapita naik (manufaktur dan jasa) naik, % impor naik, % ekspor barang primer turun.



Indikator Produksi : pendapatan per kapita naik, menyebakan produksi (industri, utility, jasa) naik, % produksi barang primer turun.



BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan dan Saran Pemerintah Indonesia sedang mengusahakan percepatan proses transformasi struktural, meskipun banyak kendala yang menyebabkan lambannya proses ini terwujud. Hal ini dapat dilihat dari proses pembangunan ekonomi Indonesia di semua sektor. Yaitu dari aspek pendidikan, kesehatan, migrasi tenaga kerja, teknologi, pembangunan infrastruktur, dan kelembagaan. Hal ini juga ditandai dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi. Namun tentu saja pertumbuhan ekonomi bukan merupakan tolak ukur kesejahteraan suatu negara. Tetapi pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan pembangunan sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan atau kesenjangan sosial.

15

Perubahan struktur bagi negara berkembang seperti Indonesia memasuki tahap awal pembangunan yang harus mengalami proses yang lebih lanjut dan terus-menerus. Transformasi struktural dari sektor tradisional ke sektor modern harus lebih ditingkatkan yaitu dengan pengembangan teknologi untuk pembangunan daerah dan infrastruktur serta pemberdayaan SDA dan produktivitas SDM. Dengan terciptanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan maka akan mendorong terciptanya stabilitas ekonomi sehingga Indonesia kelak bisa jadi negara yang mandiri dan mampu berdiri sejajar dengan negara- negara maju.

DAFTAR PUSTAKA

1. Basri, Faisal, Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia, Jakarta : Erlangga Indonesia, 2002. 2. Elisabeth, Stephanie (2012), Analisis Potret Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita Penduduk Indonesia, dari http://www.academia.edu/5969174/Analisis_Potret_Kemiskinan_dan_Pendap atan_per_Kapita_Penduduk_Indonesia, 17 September 2014. 3. Gumiwang, Ringkang (2014), Pendapatan Perkapita Indonesia Tahun 2030, dari http://finansial.bisnis.com/read/20140409/9/218227/pendapatanperkapita-indonesia-tahun-2030-bisa-capai-us16.618-ini-syaratnya, 21 September 2014. 4. Gunawan, Fandi (2014), Perkembangan Ekonomi Terkini 2014, dari http://macroeconomicdashboard.com/index.php/ekonomi-makro/166perkembangan-ekonomi-terkini, 20 September 2014. 5. Gunawan, Hendra (2014), Pendapatan Perkapita RI Mencapai 4000 Dollar AS, dari http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/02/13/pendapatan-perkapita-rikini-mencapai-4000-dollar-as.html, 17 September 2014. 16

6. Jahen, Fr (2011), Transformasi Struktural di Indonesia, dari http://www.slideshare.net/jahenfr/transformasi-struktural-di-indonesia.html, 20 September 2014. 7. Murni, Sri (2014), Pendapatan Per kapita Indonesia Naik Dua Kali Lipat, dari http://batam.tribunnews.com/2014/02/13/pendapatan-per-kapita-indonesianaik-dua-kali-lipat-jadi-rp-48-jutatahun, 19 September 2014. 8. Rajagukguk, Wilson Dr., ([email protected]), (2014, 14 September). Perekonomian Indonesia, email kepada Silverawati ([email protected]) 9. Tambunan, Tulus, T.H., Dr., Perekonomian Indonesia, Cetakan pertama, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009. 10. World Bank (2014), Ikhtisar dan Topik Pembangunan, dari http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview, 17 September 2014. 11. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, laporan keuangan pusat. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintahpusat/

17