Definisi Dan Sifat Persekutuan.docx

  • Uploaded by: Laksmi Puspita
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Definisi Dan Sifat Persekutuan.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 913
  • Pages: 4
DEFINISI DAN SIFAT PERSEKUTUAN Definisi Persekutuan Menurut R. Subekti Persekutuan adalah suatu perjanjian[4] antara dua orang atau lebih untuk berusaha besama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama. Secara umum Persekutuan dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Sifat Persekutuan Dengan menggunakan bentuk persekutuan, suatu usaha bersama membagi nilai investasi yang dibutuhkan dan resikonya. Rekan usaha juga dapat menymbangkan keahlian mereka dalam usaha tersebut. Persekutuan di Amerika Serikat diatur oleh hukum negara bagian. Pada tahun 1914, Kongres Nasional atas Hukum Bersama Negara Bagian Membuat Undang – undang Persekutuan, yang lama kelamaan diterima, dengan berbagai variasi, oleh semua negara bagian Amerika Serikat kecuali Lousiana. Karakteristik Persekutuan Persekutuan didefinisikan dalam pasal 6 dari Undang Undang Keseragaman Persekutuan sebagai “suatu perkumpulan dua orang atau lebih untuk menjadi pemilik bersama atas bisnis untuk memperoleh laba.”. salah satu sifat hukum dari persekutuan adalah umur yang terbatas. Menurut undang – undang tersebut, secara hukum umur suatu persekutuan berakhir seiring dengan masuknya sekutu, mundurnya atau meninggalnya seorang sekutu, pembubaran paksa misalnya melalui keputusan pailit dari pengadilan. Berakhirnya persekutuan secara hukum tidak selalu mengakhiri persekutuan sebagai entitas usaha dan akuntansi yang terpisah. Hukum Persekutuan Suatu persekutuan bisa dibentuk melalui perjanjian lisan yang sederhana antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis untuk memperoleh laba. Walaupun perjanjian lisan mungkin sah dan mengikat, perjanjian persekutuan tertulis merupakan praktik bisnis yang sehat. Perjanjian demikian harus menentukan: 1. Jenis produk dan jasa yang akan disediakan dan rincian lain dari kegiatan usaha tersebut. 2. Hak dan tanggungjawab tiap sekutu dalam menjalankan usaha.

3. Investasi awal tiap sekutu, termasuk nilai yang dialokasikan pada investasi aktiva bukan kas. 4. Syarat investasi tambahan 5. Ketentuan penarikan aktiva 6. Formula pembagian hasil usaha 7. Prosedur pembubaran persekutuan Pelaporan Keuangan Persekutuan Laporan akuntansi persekutuan dirancang untuk memenuhi kebutuhan tiga kelompok pengguna laporan – sekutu, kreditor persekutuan, dan kantor pajak. Sekutu membutuhkan informasi akuntansi untuk perencanaan dan pengendalian aktiva dan untuk mengambil keputusan investasi pribadi sehubungan dengan investasi dalam persekutuannya. Walaupun persekutuan tidak membayar pajak penghasilan federal, persekutuan diharuskan menyampaikan laporan informasi keuangan ke Kantor Pajak. Dengan demikian, Kantor Pajak dapat memeriksa bahwa tiap sekutu telah membayar pajak penghasilan atas bagiannya dalam laba persekutuan. Persekutuan tidak diharuskan untuk mempersiapkan laporan tahunan untuk inspeksi publik.

INVESTASI AWAL DALAM PERSEKUTUAN Investasi awal pada persekutuan bisa dilakukan oleh sekutu dalam bentuk kas dan non kas. Investasi ini dicatat dalam akun “Modal Sekutu” yang dibuat untuk tiap-tiap sekutu. Misalnya, setoran modal awal pada Persekutuan yang dilakukan oleh Andina dan Mahatma @Rp.2.000.000,dicatat sebagai berikut: Kas

Rp2.000.000

Modal Andina

Rp2.000.000

(Investasi awal Andina dalam bentuk kas) Kas Modal Mahatma

Rp2.000.000 Rp2.000.000

(Investasi awal Mahatma dalam bentuk kas) Apabila sekutu menyetorkan modal awal pada persekutuan dalam bentuk aktiva non kas, maka nilai aktiva non kas tersebut diukur berdasarkan nilai wajarnya pada saat investasi dilakukan. Secara teoritis, nilai wajar harus ditentukan oleh penilai independen, namun untuk praktisnya, nilai

wajar dari aktiva non kas tersebut ditentukan oleh kesepakatan semua sekutu. Nilai yang disepakati harus dicantumkan secara tertulis dalam perjanjian persekutuan. Misalnya, Andina dan Mahatma membentuk persekutuan dengan menyetorkan modal awal dalam bentuk aktiva non kas sebagai berikut: Harga Beli_

Nilai Wajar

Tanah

Rp10.000.000

Rp15.000.000

Bangunan

Rp35.000.000

Rp50.000.000

Kas

Rp10.000.000

Rp10.000.000

Persediaan

Rp30.000.000

Rp25.000.000

Andina:

Mahatma:

Berdasarkan setoran awal tersebut, investasi dari kedua sekutu di atas dijurnal sebagai berikut: Tanah

Rp15.000.000

Bangunan

Rp50.000.000

Modal Andina

Rp65.000.000

(Investasi awal dalam bentuk aktiva non kas berupa tanah dan bangunan)

Selain

setoran

Kas

Rp10.000.000

dalam

bentuk

Persediaan

Rp25.000.000

kas dan

aktiva kas, hal

Modal Mahatma

Rp35.000.000

(Investasi awal dalam bentuk kas dan aktiva non kas berupa persediaan)

yang

non lain perlu

diperhatikan adalah ketika para sekutu sepakat atas “kepemilikan modal relatif “ yang tidak sesuai dengan investasi awal sekutu dalam bentuk aktiva yang dapat diidentifikasi. Misalnya, Andina dan Mahatma sepakat membagi kepemilikan modal relatif sama rata (50%:50%), walaupun keduanya menyetorkan modal awal dengan jumlah yang tidak sama (Andina menyetorkan modal awal sebesar

Rp.65.000.000,-

sedangkan

Mahatma

menyetorkan

sebesar

Rp.35.000.000,-).

Kesepakatan tersebut mengindikasikan bahwa Andina menyetujui Mahatma menginvestasikan suatu aktiva yang tidak teridentifikasi misalnya kemampuan individual, koneksi dengan bank, atau kemampuan lain yang memberikan manfaat bagi persekutuan. Sebagai akibat dari kesepakatan tersebut diatas, maka penyesuaian terhadap saldo masing-masing sekutu perlu dilakukan guna memenuhi persyaratan tersebut. Ada 2 (dua) pendekatan yang dapat

digunakan untuk melakukan penyesuaian tersebut, yakni: Pendekatan Bonus dan Pendekatan Goodwill. Dengan pendekatan bonus, aktiva yang tidak teridentifikasi tidak dicatat dalam buku persekutuan dan yang diperlukan hanya ayat jurnal berikut: Modal Andina

Rp15.000.000

Modal Mahatma

Rp15.000.000

(Membentuk kepemilikan modal yang sama besar Rp.50.000.000,dengan mencatat bonus untuk Mahatma sebesar Rp.15.000.000,- dari Andina) Apabila pendekatan goodwill yang digunakan, maka aktiva tidak teridentifikasi yang disumbangkan oleh Mahatma diukur sesuai dengan dasar investasi Andina sebesar Rp.65.000.000,- untuk kepemilikan 50%. Investasi Andina mengimplikasikan total modal persekutuan sebesar Rp.130.000.000,- (Rp.65.000.000,- : 50%) dan goodwill diakui sebesar

Rp

30.000.000,- (total modal Rp.130.000.000,- – Rp.95.000.000,-). Oleh karena itu, jurnal yang diperlukan untuk goodwill ini adalah sebagai berikut: Goodwill Modal Mahatma

Rp30.000.000 Rp30.000.000

(Membentuk kepemilikan modal yang sama besar Rp.65.000.000,dengan mencatat goodwill untuk Mahatma sebesar Rp.30.000.000,- ) Kedua pendekatan tersebut diatas sama-sama efektif dalam mencocokkan akun modal dengan perjanjian dan sama rata dalam mengalokasikan kepemilikan modal kepada sekutu individual. Keputusan untuk menggunakan satu pendekatan dibanding pendekatan yang lain tergantung pada sikap sekutu terhadap pencatatan goodwill sebesar Rp.30.000.000,- (menurut pendekatan goodwill) atau kemauan dari Andina untuk menerima bahwa nilai modalnya hanya sebesar Rp.50.000.000,- untuk investasinya yang sebesar Rp.65.000.000,- (menurut pendekatan bonus).

Related Documents


More Documents from "zhazamaira"

Dftr Isi Kwu 14.docx
December 2019 25
Cover Akl.docx
December 2019 22
39423_poin 4 Akl.docx
December 2019 16
Kewirausahaan.docx
December 2019 16
Dftr Isi Kwu 14.docx
December 2019 25