Darwin 3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan

dalam Pengadaan Barang/ Barang/Jasa Secara umum, memperoleh

Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah

barang atau jasa dengan Memperoleh barang atau harga yang dapat jasa dengan harga yang dipertanggung jawabkan, dapat dipertanggung jumlah dan mutu sesuai, tepat jawabkan, dengan jumlah waktu. dan mutu sesuai, serta pada waktunya.

Keppres 80 Tahun 2003

I k a k

G P a t r i a s t o m o

Pusat Pengembangan Barang dan Jasa Publik DirektoratKebijakan Sistem danPengadaan Prosedur Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Created by IkakGP

Prinsip Dasar

Dalam rangka keuangan negara dan kebijakan fiskal

B aPengadaan c k g Barang/Jasa r oun d Pengadaan

Pengadaan barang/jasa pemerintah

Ba ckground

• • • • • •

Efisien Efektif Terbuka dan bersaing Transparan Adil/tidak diskriminatif Akuntabel

Kinerja: Untuk Barang/Jasa Efisiensi menyediakanPemerintah Pemerintah Efektivitas barang/jasa

Belanja melalui proses pengadaan Volume yang barang/jasa

sangat besar 80 Tahun 2003 publik Keppres Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant Dalam rangka Kinerja: Instrumen pengembangan I k a bagi k G P a t r i a good s t o m o kebijakan fiskal Pertumbuhan governance (Public dan Corporate) untuk menggerakan saing, Pembangunan Direktorat Sistem dan ekonomi, Prosedurdaya Pendanaan perekonomian

lapangan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Created by IkakGP

Problem Besarnya volume belanja melalui pengadaan Volume yang barang/jasa

Pendekatan dan pengaturan proses sangat besar

Lebih Efisien

bagi pengembangan good governance Peran belanjaInstrumen negara bagi perekonomian (Public dan Corporate) sangat significant Pendekatan danbagi pengembangan Peran belanja good Instrumen bagi pengaturan governance (Publicperekonomian dan Corporate) lingkungan usaha

pengadaan Designed by IkakGP

Inefisiensi, bagaimana belanja yang efisien Lemahnya daya saing nasional, bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong peningkatan daya saing; Governance.

lebih besar Created by IkakGP

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Problem Inefisiensi:

Problem Kurang maksimalnya peran belanja:

–Proses dan tatacara yang tidak sederhana –Persaingan tidak sempurna dalam suatu lingkungan usaha –Rendahnya daya saing barang/jasa domestik

Created by IkakGP

–Belanja yang inefisien dan inefektif –Kurang termanfaatkannya belanja sbg pasar bagi usaha domestik pada bidang usaha yang efek penggandanya besar –Kurang mendorong keinginan peningkatan kemampuan usaha –Pasar yang pasti untuk tumbuhnya industri dan usaha jasa baru Created by IkakGP

Problem

Lingkungan Strategis Kebijakan pengadaan barang/jasa

Governance: –Transparansi bagi semua stakeholder –Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam rangka checks and balances –Akuntabilitas

• Demokratisasi • Otonomi daerah • Liberalisasi perdagangan

Created by IkakGP

Faktor Legal framework

KERANGKA KERJA PENGADAAN BARANG/JASA Prinsip-prinsip pengadaan Kebijakan2 Sektoral

Tujuan Kegiatan/ Proyek

Adanya peraturan perundangan dan sistem pengadaan yang lebih memadai

Kebijakan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil

Human resources Adanya SDM yang mencukupi dalam kapasitas dan profesionalitas

Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan

Institutional Adanya setting kelembagaan dlm rangka monitoring, pengembangan kebijakan, dan enforcement

Created by IkakGP

Kapasitas SDM Pengelola Pengadaan

Created by IkakGP

Persaingan usaha yang sehat

Public and Corporate Governance

Daya Saing Nasional

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Tujuan pengaturan

Kebijakan umum

dg Keppres 80 tahun 2003

• Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;

Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara : – – – – – –

efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Created by IkakGP

Kebijakan umum

Kebijakan umum

• Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; • Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa; • Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;

• Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa; • Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

Created by IkakGP

Created by IkakGP

Peta Pengaturan Keppres 80 Tahun 2003

Kebijakan umum

Swakelola

Pengguna

Kegiatan Instansi lain

• Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; • Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas. Created by IkakGP

Badan usaha & orang perseorangan

Jasa Konsultan

• Barang • Jasa Pemborongan • Jasa lain

Penerima hibah

Metode pemilihan: • Seleksi umum/terbatas • Seleksi langsung • Penunjukan langsung Metode pemilihan: • Pelelangan Umum/Terbatas • Pemilihan langsung • Penunjukan langsung

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003

Ekonomi biaya tinggi dikurangi

Usaha kecil

Persaingan usaha yang sehat perlu didorong

Produksi dalam negeri

perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya

perlu ditingkatkan penggunaannya

Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan

Menyederhanakan prosedur Konsep Swakelola: • Dg alasan tertentu, pelaksanaan secara swakelola dapat dipilih sejak awal.

perlu dijamin

Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas

Pengadaan paket kecil: • Paket s/d Rp. 50 juta dapat ditunjuk langsung

Kepanitiaan: • Pejabat Pengadaan untuk nilai pengadaan s/d Rp. 50 juta Dokumen pendukung: • Peserta lelang tidak perlu melampirkan dokumen pendukung kualifikasi diganti dengan pernyataan kualifikasi

Created by IkakGP

Menyederhanakan prosedur Kualifikasi: • Kewajiban melakukan pasca-kualifikasi untuk pelelangan umum. • Menyederhanakan persyaratan kualifikasi badan usaha dalam pengadaan.

• Larangan membuat kriteria dan persyaratan yang diskriminatif dan tidak obyektif. • Larangan kepada departemen/ lembaga/ pemerintah daerah menambah persyaratan yang bertentangan dg Keppres.

7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003

Ekonomi biaya tinggi dikurangi

Usaha kecil

Persaingan usaha yang sehat perlu didorong

Produksi dalam negeri

Created by IkakGP

perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya

perlu ditingkatkan penggunaannya

Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan perlu dijamin

Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas

Swakelola Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola : a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

Mengurangi ekonomi biaya tinggi Penyedia adalah: • badan usaha/ perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ jasa Persyaratan pertama: • memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha. Created by IkakGP

Persyaratan: • pernah memiliki pekerjaan dalam 4 th terakhir (kontrak/sub kontrak, dg swasta/ pemerintah). Panitia pengadaan sebagai pelaksana tunggal yang menilai terpenuhinya persyaratan.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Mengurangi ekonomi biaya tinggi Larangan menambah persyaratan: • Panitia dilarang menambah persyaratan di luar yang telah ditetapkan dalam Keppres atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Kemampuan usaha: • didasarkan pada ukuran yg lazim pada usaha ybs, dan bila ada harus merupakan syarat minimal.

Ekonomi biaya tinggi dikurangi

Pembidangan usaha: • didasarkan pada pengalaman mengerjakan paket pekerjaan sejenis.

Persaingan usaha yang sehat perlu didorong

Created by IkakGP

• Kewajiban melaksanakan Pelelangan Umum dg Pascakualifikasi

Menghapuskan segmentasi: • Tidak diatur penggolongan usaha yang dikaitkan dengan kemampuan melaksanakan paket pekerjaan yang didasarkan pada nilai paket. • Tidak diatur pembidangan usaha untuk menentukan jenis usaha yang dapat ikutserta dalam pengadaan.

Created by IkakGP

Usaha kecil perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya

Produksi dalam negeri perlu ditingkatkan penggunaannya

Konsistensi ketentuan perlu dijamin

Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas

Mendorong Persaingan Usaha Transparansi: • Pengumuman rencana pengadaan • Pengumuman pelaksanaan pengadaan di surat kabar propinsi atau nasional yang ditetapkan

Memperluas kompetisi: • keikutsertaan hanya didasarkan pada kompetensi/ kemampuan usaha • tidak boleh menghalangi keikutsertaan badan usaha dari luar kabupaten/kota • kewajiban memberi waktu yang cukup

Created by IkakGP

7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003

Ekonomi biaya tinggi dikurangi

Usaha kecil

Persaingan usaha yang sehat perlu didorong

Produksi dalam negeri

Created by IkakGP

dalam Keppres 80 Tahun 2003

Prosedur perlu sederhana.

Created by IkakGP

Mendorong Persaingan Usaha • Pakta Integritas

7 Gagasan Pokok

perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya

perlu ditingkatkan penggunaannya

Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan perlu dijamin

Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas

Meningkatkan peran serta usaha kecil Landasan hukum:

Definisi usaha kecil

• UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

• kekayaan bersih maks Rp. 200 juta, atau hasil penjualan tahunan maks Rp. 1 milyar; dan • milik WNI; dan • Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang yg dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dg usaha menengah/besar; atau • Koperasi kecil yg punya unit usaha jasa pemborongan/jasa lainnya atau pengadaan barang.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Meningkatkan peran serta usaha kecil Problem

Faktor

• Terbatasnya usaha kecil yang terlibat dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. • Terbatasnya jumlah usaha kecil yang memenuhi persyaratan. • Terbatasnya peluang usaha. • Terbatasnya akses informasi peluang usaha. • Terbatasnya kompetensi usaha. • Pemanfaatan peluang usaha oleh usaha kecil “semu”.

• Lingkungan usaha – Persaingan usaha yang sehat – Pembatasan usaha

• Dukungan usaha – Program pemberdayaan. – Program peningkatan kompetensi. – Perizinan usaha. – Permodalan. – SDM

• Peluang usaha – – – –

Usaha Kecil yg Kompetitif

Program Peningkatan Kompetensi usaha kecil

Usaha kecil yg memenuhi syarat

Program pemberdayaan usaha kecil

Usaha kecil yg tdk memenuhi syarat

Pokok-pokok pengaturan: • Mencadangkan anggaran belanja pengadaan untuk dilaksanakan oleh usaha kecil. • Melindungi kesempatan usaha kecil terhadap usaha menengah/besar. • Memperbesar peluang usaha kepada usaha kecil

• Memperluas informasi peluang usaha. • Menyederhanakan persyaratan. • Pengawasan oleh masyarakat • Memberdayakan usaha kecil.

Perencanaan anggaran Perencanaan pengadaan Informasi peluang Metode pengadaan

Peluang usaha kecil: • Menyediakan paket pekerjaan di bawah Rp. 1 milyar untuk usaha kecil. • Tidak memusatkan kegiatan yang tersebar di daerah • Tidak menyatukan paket yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh usaha kecil

Meningkatkan peran serta usaha kecil

• Tidak membuat kriteria, persyaratan atau prosedur yang tidak obyektif • Menghilangkan segmentasi usaha: Berdasarkan klasifikasi, kualifikasi, wilayah

• Melaporkan rencana paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil kepada instansi pembina • Penyusunan direktori peluang usaha • Pengawasan masyarakat berdasarkan UU No. 9 tahun 1995 yang diikuti pemberian sanksi pidana. • Pembebasan usaha kecil dari pungutan biaya berkaitan dengan perizinan, registrasi dll.

7 Gagasan Pokok

Paket besar dan yang menuntut kualifikasi tinggi Pencadang anpaket untuk usaha kecil

Mengefektifkan perlindungan usaha kecil:

dalam Keppres 80 Tahun 2003

Usaha yg mengaku usaha kecil

KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN USAHA KECIL MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA

Ekonomi biaya tinggi dikurangi Persaingan usaha yang sehat perlu didorong Created by IkakGP

Usaha kecil perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya

Produksi dalam negeri perlu ditingkatkan penggunaannya

Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan perlu dijamin

Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri: • Dokumen lelang memuat secara jelas ketentuan penggunaan produksi dalam negeri. • Memberi kesempatan usaha nasional sbg penyedia utama. • Berkonsorsium dg usaha asing. • Usaha nasional diberi peluang menggunakan tenaga ahli asing • Diperhatikannya spesifikasi, kualifikasi dan standar nasional, serta kemampuan/potensi nasional. • Preferensi harga.

Mendorong Penggunaan Produksi Dalam Negeri: • Tetap diwajibkannya penggunaan SNI dalam spesifikasi teknis. • Keikutsertaan perusahaan asing hanya untuk paket di atas Rp. 50 milyar. • Tetap diberlakukan preferensi harga untuk barang/jasa produksi dalam negeri.

Pembinaan oleh Departemen untuk memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri : • Menggali dan menghimpun masukan ttg komponen dalam negeri • Inventarisasi komponen • Membangun sistem informasi • Menyediakan informasi produksi dalam negeri • Melakukan koordinasi antar instansi

7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003

Ekonomi biaya tinggi dikurangi Persaingan usaha yang sehat perlu didorong

Usaha kecil perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya

Produksi dalam negeri perlu ditingkatkan penggunaannya

Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan perlu dijamin

Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas

Created by IkakGP

Menjamin konsistensi ketentuanketentuan pengadaan 1. UU No. 18/1999 2. PP No. 29/2000 3. Keppres 17/2000 4. Keppres 18/2000 5. Perda-perda 6. Kepmen-kepmen 7. Juknis Keppres 18 : SKB Menkeu dan Bappenas

Created by IkakGP

1. UU No. 18/1999 2. PP No. 29/2000 3. Keppres 42/2002 4. Keppres 80/2003 5. Lampiran Keppres 80/2003 sebagai bagian tidak tepisahkan dari Keppres 6. Perda-perda 7. Kepmen-kepmen

Konsistensi ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasa • Menjadikan pokok-pokok ketentuan dalam petunjuk teknis Keppres 18 tahun 2000 menjadi Lampiran Keppres 80 Tahun 2003. • Melarang ketentuan-ketentuan instansi/daerah yang bertentangan dengan prinsip pengadaan dalam Keppres. • Membentuk lembaga pengembangan kebijakan pengadaan yang lintas departemen/sektor/tingkatan pemberintahan.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003

Ekonomi biaya tinggi dikurangi

Usaha kecil

Persaingan usaha yang sehat perlu didorong

Produksi dalam negeri

perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya

perlu ditingkatkan penggunaannya

Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan perlu dijamin

Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas

Peningkatan Profesionalitas Pengelola Proyek • Kewajiban memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Pemerintah bagi pengelola proyek dengan masa transisi sd akhir th 2007. • Penegasan wewenang dan kewajiban pengelola proyek. • Menghilangkan conflict of interest dari pengelola proyek.

Created by IkakGP

Sertifikat keahlian pengadaan Sebelum TA 2008: Penunjukan pengguna barang/Jasa (Pimpro/ Pengguna Anggaran Daerah/ Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki tanda bukti keikutsertaan pelatihan pengadaan barang/jasa

Created by IkakGP

Mulai TA 2008: PPK/ Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian pengaadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan

Terima kasih Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP

Created by IkakGP

e-mail: [email protected] telp. : 021-31934247 0816.4844 375 Hotline : 02193272976