DAFTAR ISI
HAL
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PENDAHULUAN ……………………………………………………………….………….…..
1
A. LATAR BELAKANG ……………………………………………………………….………
1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………………………………………….……….
1
C. DEFINISI ........................................................................................
1–2
BAB II
RUANG LINGKUP ……………………………………………………………………….…….
3
BAB III
TATA LAKSANA ………………………………………………………………………………..
4
A. KELOLA PENULISAN …………………………………………………………………….
4
B. KEBIJAKAN …………………………………………………………………………………
4–5
C. PEDOMAN ………………………………………………………………………..……….
6
D. PANDUAN …………………………………………………………………………………
7–8
E. MEMORANDUM ………………………………………………………………………..
8
MEMO INTERNAL ……………………………………………………………………….
8
BAB I
F.
G. PROSEDUR …………………………………………………………………………………
8 – 15
H. DISPOSISI …………………………………………………………………………………..
16
I. BAB IV
PROGRAM …………………………………………………………………………………
PENUTUP ………………………………………………………………………………………..
Panduan Tata Naskah Dan Persuratan RS Kartika Pulo Mas
17 – 20 21
KATA PENGANTAR Dalam pelaksanaan standarisasi mutu rumah sakit dalam sebuah rumah sakit sangatlah diperlukan berbagai dokumen. Tata naskah dan persuratan tersebut dapat dalam bentuk regulasi maupun sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Dimana standarisasi peningkatan mutu Rumah Sakit merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang dilakukan dengan membangun sistem dan budaya mutu melalui Akreditasi. Diharapkan ada perbaikan sistem di Rumah Sakit yang meliputi input, process dan product output (meliputi output dan outcome). Sebagai dasar dimulainya pembangunan sistem di rumah sakit, diperlukan dokumen yang merupakan regulasi di Rumah Sakit. Regulasi ini sebaiknya diatur dalam bentuk Panduan Tata Naskah dan Persuratan Rumah Sakit, yang akan menetapkan ada 2 jenis naskah di Rumah Sakit, yaitu yang merupakan produk hukum (regulasi) dan yang bukan merupakan produk hukum (surat dinas). Di dalam Panduan Tata Naskah Rumah dan Persuratan rumah Sakit yang akan dibahas hanyalah acuan untuk penyusunan regulasi. Hal ini menjadi penting, karena selain sebagai panduan Rumah Sakit dalam menyusun dokumen, Rumah Sakit juga menyiapkan dokumen yang terkait dengan aspek hukum. Dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, dan telah berlaku efektif sejak tanggal 28 Oktober 2011, maka Rumah Sakit harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam aspek hukum. Aspek hukum tersebut dalam kaitan kewajiban RS untuk memberikan bantuan hukum kepada staf Rumah Sakit maupun karena harus bertanggungjawab secara hukum sesuai ketentuan UU Rumah sakit. Implementasi tersebut, tentunya harus didasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Kartika Pulo Mas sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 001/SK/DIR/RSKPM/V/2016. Berdasarkan hal tersebut diatas, perlunya menyusun Panduan terhadap dokumen/tata naskah dan persuratan di Rumah Sakit Kartika Pulo Mas, yang juga dalam upaya membangun sistem manajemen Rumah Sakit. Untuk dapat terjadinya persamaan persepsi dalam penyusunan Tata Naskah dan persuratan yang terkait pula dengan pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit, maka disusunlah Panduan Penyusunan Dokumen Rumah Sakit Kartika Pulo Mas. Dengan adanya panduan ini, diharapkan dapat membantu rumah sakit menyiapkan dokumen yang merupakan bagian yang cukup penting dari proses rumah sakit.
Panduan Tata Naskah Dan Persuratan RS Kartika Pulo Mas