Daerah Tertinggal
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Daerah Tertinggal as PDF for free.
More details
- Words: 949
- Pages: 7
news o berita utama
*
*
sports o bola manca
lifestyle o people of the year 2006
selatan/index.php> * sindo edisi sore o berita utama sore
beli
jual usd 9275.00 9375.00 sgd
6034.85
6160.60 aud
7875.55
7997.55
jpy 78.01
79.42 02-agustus-2007 11:18 wib
sindo edisi sore
berita utama sore
meneg pdt minta tambah kewenangan kamis, 02/08/2007 kementerian pembangunan daerah tertinggal (pdt) berharap kewenangan lebih untuk menentukan arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. jakarta (sindo) ?kewenangan yang dimaksud berupa regulasi yang mengikat kementerian lain untuk menjadikan daerah tertinggal sebagai prioritas program-program kerjanya. menteri negara pdt lukman edy yang ditemui sindo di ruang kerjanya mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi bersama dpr untuk menyusun undang-undang berkait percepatan daerah tertinggal. selain itu kementeriannya mendesain instruksi presiden (inpres) yang mengatur punishment and reward bagi stakeholder, yakni departemen dan pemerintah daerah. diharapkan dengan adanya uu dan inpres ini, akan ada sanksi yang mengikat bagi kementerian dan pejabat daerah yang tidak menjadikan daerah tertinggal sebagai fokus program kerjanya. sekarang ini regulasi yang ada hanya memberikan kewenangan bagi pdt, tapi tidak mengikat bagi kementerian lain. kalau hanya berpegang pada inpres, dia menilai, tidak akan mencukupi karena masalah penanganan daerah miskin menyangkut nasional. ?apakah nanti kementerian lain dan pejabat daerah mau ikut anjuran pdt kan belum pasti. mereka hanya kena sanksi moral, semestinya ada sanksi hukum juga yang bisa dikenakan bagi menteri-menteri yang tidak peduli pada pembangunan daerah tertinggal,? katanya. untuk memacu kepedulian departemen lain, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan mengekspos kementerian mana saja yang peduli terhadap daerah tertinggal. bagi mereka yang peduli, akan diberikan penghargaan secara khusus. sementara bagi departemen yang tidak peduli, akan dibeberkan kepada publik. tujuannya agar masyarakat mengetahui menteri mana yang peduli bagi pengangkatan kemiskinan dan mana yang tidak.
?rencananya akan kami umumkan pada bulan september bertepatan dengan hari bakti pdt. akan kami peringkatkan dari yang paling atas hingga yang paling bawah. yang paling bawah berarti menteri yang paling kurang peduli. departemen pro rakyat adalah yang pro daerah tertinggal karena di situ ada kemiskinan dan pengangguran,?sebutnya. persoalan alokasi anggaran dalam mengangkat daerah- daerah tertinggal,menurut lukman edy, masih belum signifikan. saat ini total perhatian sektor-sektor daerah tertinggal baru 24% dari total anggaran apbn. padahal, idealnya besarnya anggaran yang dialokasikan sebesar 44 %. ?karena daerah tertinggal di indonesia sebanyak 44%,semestinya anggarannya juga sebesar itu. kami tidak bicara sektoral. tidak bicara pendidikan,kesehatan. tapi bagaimana program- program pendidikan dan kesehatan ada di daerah tertinggal,? sebutnya. dari data yang ada, dari 44% daerah tertinggal, secara makro ekonomi hanya menyumbangkan 14,5% produk domestik regional bruto (pdrb). idealnya, daerah ini bisa memberikan grafik pertumbuhan ekonomi lebih besar mengingat perhatian dari pemerintah pusat terus dilakukan. ?pdrb yang dicapai baru sekitar 4%.wilayah-wilayah yang dimaksud sebagian besar berada di kawasan timur,yakni sebesar 68%.antara lain,di sulawesi,halmahera, ntt,papua,?katanya. menanggapi hal ini,wakil ketua komisi viii (bidang kesejahteraan rakyat) ahmad farhan hamid mengatakan, penambahan kewenangan melalui regulasi uu memang dibutuhkan bagi kementerian pdt. hanya teknis pelaksanaannya jangan sampai terjadi overlapping. selain itu,kewenangan tidak bisa bersifat umum, tapi hanya sebatas rekomendasi. karena pdt hanya berhak merumuskan bukan melakukan eksekusi. untuk mempercepat penanganan daerah tertinggal, kata ahmad farlan, kuncinya adalah political will dari presiden. presiden bisa membuka masukan dari berbagai pihak, termasuk di antaranya adalah para pakar dan akademisi. ?baru nanti bisa lokalisasi persoalan dan diketahui apa yang mestinya dikerjakan oleh pdt,? sebutnya. (arif budianto)
berita lainnya * biaya administrasi bank untuk haji akan dihapus
* minimnya anggaran pendidikan, picu sekolah tarik pungutan liar
* * * *
global tv
copyright � 2007 media nusantara citra group tampilan terbaik pada resolusi 1024x768 pada browser ff1+, ie6+, opr9+ * legal disclaimer
Related Documents
Daerah Tertinggal
November 2019 30
Resesi & Daerah Tertinggal
December 2019 15
Mengapa Kita Tertinggal
November 2019 21
Rs Daerah
August 2019 38
Pp66_2001_retribusi Daerah
December 2019 20