Critical Review_tugas Individu

CRITICAL REVIEW JURNAL MASALAH PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20132017 dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta

Dosen Pengampu : Dwiana Novianti Tufail, S.T, M.T Elin Diyah Syafitri, S.T, M.Sc

Disusun Oleh :

Siti Fatimah (08161078)

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN BALIKPAPAN 2019

I.

Profil Jurnal Terdapat profil jurnal yang digunakan dalam melakukan Critical Review yaitu Konsistensi

Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Perencanaan Program dan Anggaran Pada Urusan Wajib Dasar Bidang Kesehatan dan Sosial Tahun 2015). Jurnal penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 oleh Elitrisiana Modesianne R.Y. Jurnal ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri dengan judul yaitu Jurnal Pembangunan Daerah Volume 4 Edisi 1, Jakarta 2016, ISSN 2337 – 3318. II.

Deskripsi Isu Pokok Jurnal

ini

membahas

tentang

bagaimana

bentuk-bentuk

inkonsistensi

program

pembangunan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Rational Comprehensive Theory dan dan Incremental Theory, bentuk inkonsistensi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sesuai konsep POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and

Budgeting) dari bidang sosial dan kesehatan, bentuk inkonsistensi RPJMD Tahun 2013-2017 dengan APBD Tahun 2015 dan faktor penyebabnya serta upaya sinkronisasi dan konsistensi penyusunan program dan anggaran melalui e-goverment. Penelitian ini di latar belakangi karena masih adanya program kegiatan yang tumpang tindih seperti evaluasi RAPBD memiliki ketidakwajaran yang nilainya sangat besar dalam APBD DKI Jakarta. Peran masyarakat masih belum optimal, hal ini terlihat meskipun informasi telah dibuka secara publik tetapi informasinya masih belum memadai dan tidak update. Sepenuhnya penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran masih belum dipahami secara optimal oleh aparat penyusun perencanaan dan anggaran yang menjadi permasalahan di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kesalahan penempatan anggaran serta alokasi anggaran yang bersifat duplikatif dengan yang dialokasikan oleh SKPD lain. Salah satunya yang terjadi di Pemerintaha DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran yang buruk karena adanya perpindahan pejabat yang sering terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Konsistensi terhadap bidang kesehatan perlu ditinjau kembali karena hanya terdapat 2 program yang tercantum pada RPJMD tahun 2013-2017 dengan jumlah biaya Rp.1.671.728.000.000,- . kemudian mengalami perubahan pada APBD tahun 2015 menjadi 332 program dengan penambahan biaya sebesar Rp.5.197.538.680.000,-. Sedangkan konsistensi pada bidang sosial perlu ditinjau kembali karena tidak ada satupun program yang dicantumkan pada RPJMD tahun 2013-2017. Seperti yang

1

diketahui bahwa permasalahan sosial sangat penting dalam penanggulangannya. Kemudian pada APBD tahun 2015 ada penambahan 105 program dengan biaya sebesar Rp.403.411,370.000,-. III. Penjelasan Isu Pokok Dalam jurnal penelitian ini mengetahui inkonsistensi program pembangunan di Pemerintah Prodvinsi DKI Jakarta melalui Rational Comprehensive Theory dengan cara yaitu sebelum melakukan perumusan rancangan awal RPJMD, dilakukannya pengolahan data dan peninjauan kembali untuk mensinkronkan antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah sehingga harus mengacu pada RTRW agar arah kebijakan sejalan dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Hal ini bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 tahun mendatang. Berdasarkan pada hasil tersebut terdapat inkosistensi program dan anggaran yang terlihat pada pembebasan lahan di wilayah Jakarta Utara untuk kepentingan Reklamasi Teluk Jakarta sebagai Kawasan Strategis Nasional. Kondisi ini dipenuhi dengan pelanggaran terhadap konstitusi dan peraturan yang ada seperti tidak adanya dokumen AMDAL dan peraturan lainnya. Kemudian penerapan model Incremental Theory dimana pada umumnya penyusunan kebijakan dalam penentuan plafon ABPD mempertimbangkan kenaikan inflasi setiap tahun sehingga terjadinya revisi atau perubahan anggaran. Penentuan alokasi dana menggunakan model ini memiliki dampak overlapping program dan budget sehingga dapat terjadi pemborosan dan tumpang tindih program. Rendahnya daya serap APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 mencerminkan perencanaan khususnya proses penganggaran yang lemah karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi sehingga terjadi revisi anggaran yang akhirnya deadlock. Penyerapan anggaran Provinsi DKI Jakarta berada di urutan ke-5 terburuk di Indonesia dengan 19,39%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah dalam serapan anggaran sesuai dengan perencanaan masih kurang. Pelaksanaan fungsi POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating,

Reporting and Budgeting) telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi pelaksanaanya masih terjadi kesenjangan akibat perpindahan pegawai yang sering terjadi, koordinasi antara eksekutif dan legislatif tidak berjalan sinergis, program-program wajib dasar bidang sosial dan kesehatan tidak dimuat dalam RPJMD Tahun 2013-2017 serta terdapat egoverment yang diterapkan belum di sosialisasikan dengan baik sehingga inkonsistensi dalam tahap penyusunan program dan anggaran APBD tahun 2015 menjadi terhambat karena sistem yang belum kuat legalitasnya dan sosialisasi kurang, baik inkonsistensi terhadap waktu

2

pengesahannya maupun pada penyusunan TAPD yang tidak melibatkan SKPD penanggung jawab. Pada program bidang kesehatan pada RPJMD tahun 2013-2017 dan APBD tahun 2015 menunjukkan bahwa tidak semua kegiatan tercantum dalam RPJMD akan memperoleh alokasi anggaran dalam dokumen APBD 2015. Hal ini menjelaskan bahawa masih terdapat inkonsistensi antara perncanaan dengan anggaran yang ada seperti pada RPJMD terdapat 2 program unggulan yaitu program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta program jaminan pemeliharaan kesehatan dengan biaya Rp. 1.671.728,00 (dalam juta). Namun pada program APBD terdapat 332 program yang artinya selisih 300 kegiatan sehingga memerlukan biaya sebesar Rp. 5.197.538,68 (dalam juta). Penyusunan anggaran pada skala SKPD saat itu berjalan sesuai dengan tahapan dan dateline yang telah ditentukan, namun saat pembahasan APBD 2015 mengalami deadlock sehingga muncul ketidaksesuaian program dan rincian kegiatan dalam APBD 2015. Pada program bidang sosial terdapat banyak kegiatan yang tidak konsisten dengan dokumen RPJMD dengan APBD tahun 2015. dengan mencocokkan program dan kegiatan pada dokumen tersebut maka ditemukan bahwa tidak adanya program pada bidang sosial atau 0 program. Hal ini menjelaskan bahwa bukan berarti bahwa tidak adanya program dan penganggaran namun program dalam bidang sosial tidak termasuk dalam program unggulan kepala daerah dimana program ini dijabarkan pada Renstra. Pada dokumen APBD tahun 2015 terdapat 105 program yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 403.411,37 (dalam juta), tetapi tidak sebagai program unggulan. Sama seperti bidang kesehatan, penyusunan anggaran berjalan sesuai dengan tahapan dan dateline yang telah ditentukan, namun saat pembahasan APBD 2015 mengalami deadlock sehingga muncul ketidaksesuaian program. Penyusunan APBD tahun 2015 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (gubernur) tanpa adanya kesepakatan dewan juga merupakan bentuk inkonsistensi terhadap waktu pengeasahan sehingga menimbulkan dampak dan membuat kinerja menjadi buruk. Jika pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mau memuat pokok pikiran DPRD maka harus disahkan melalui peraturan gubernur yang berdampak seperti banyak keterbatasan, belanja dan serapan anggaran menjadi rendah. Oleh karena itu terdapat faktor penyebab inkonsistensi program RPJMD tahun 2013-2017 dengan APBD tahun 2015 yaitu kualitas perencanaan yang rendah; lemahnya koordinasi dan sosialisasi penyusunan program; perbedaan persepsi antara eksekutif dan legislatif, mutasi jabatan terlalu cepat; penyempitan wewenang, tugas pokok dan fungsi dinas

3

sosial; tumpang tindih tupoksi dan nomenklatur program dengan skpd lainnya. Terdapat berbagai dampak akibat dari adanya inkonsistensi program RPJMD tahun 2013-2017 dengan APBD tahun 2015 yang meliputi kecilnya serapan anggaran, capaian kinerja pemerintah buruk, sanksi administratif terhadap bentuk pelanggaran. Pemerintah telah memiliki upaya dalam sinkronisasi dan konsistensi penyusunan program dan anggaran melalui penerapan e-goverment memiliki tujuan untuk meningkatkan sinkronisasi, konsistensi, efisiensi dan efektivitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran melalui optimalisasi penggunaan sistem berbasis teknologi yang disebut dengan e-goverment. Pada tahun 2014 sudah dibuat sistem e-planning, e-budgeting, e-catalog, e-musrenbang dan e-monev tetapi ditolak karena belum terdapat dasar hukum yang kuat dan pelaksanaanya masih manual sehingga belum disosialisasikan dengan baik di dewan dan beberapa SKPD tidak mau mengisi sistem yang telah disiapkan sehingga pelaksanaan konsistensi belum maksimal dilakukan hingga terjadi deadlock pada penyusunan APBD tahun 2015. IV.

Critical Review Berdasarkan pada penelitian “Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Perencanaan Program dan Anggaran Pada Urusan Wajib Dasar Bidang Kesehatan dan Sosial Tahun 2015)” bahwa penelitian ini memiliki relevansi antara judul penelitian yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini memberikan pembahasan yang telah mampu dipahami secara baik oleh pembaca karena penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan disajikannya beberapa data yang mendukung. Namun penyajian data tidak terlalu detail dimana hanya berupa narasi sehingga tidak mengetahui data yang ada. Hal ini menyebabkan pembaca masih kurang mengetahui bagaimana perbandingan data anggaran pada RPJMD tahun 2013-2017 dan APBD tahun 2015 sehingga tidak mengetahui program yang termuat dalam kedua dokumen tersebut. Adapun metode yang digunakan telah sesuai dengan penerapan yang dilakukan pada penelitian. Penggunaan metode ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan interpretasi yang mendalam. Pada pembahasan ini menjelaskan bahwa terdapat inkonsistensi program pembangunan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membandingkan RPJMD Tahun 2013-2017 dengan APBD Tahun 2015 dan faktor penyebabnya serta upaya sinkronisasi dan konsistensi penyusunan program dan anggaran melalui e-goverment.

4

Berdasarkan pada penelitian “Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Angggaran Daerah (Studi Kasus Pada Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bidang Fisik Dan Prasarana Tahun Anggaran 2013-2015 Di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” oleh Agus Sugiarto dan Dyah Mutiarin bahwa penelitian ini memiliki relevansi antara judul penelitian yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini memberikan pembahasan yang telah mampu dipahami secara baik oleh pembaca karena penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan disajikannya beberapa data baik data primer maupun sekunder sehingga penyajian data lebih detail dimana terdapat tabel anggaran dari tahun 2013 hingga 2015 sehingga mengetahui berapa besar penganggaran dalam pelaksanaan program. Selain itu terdapat penyajian grafik yang memudahkan penginterpretasian data-data yang ada. Adapun metode yang digunakan telah sesuai dengan penerapan yang dilakukan pada penelitian. Penggunaan metode ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sehingga menghasilkan interpretasi yang mendalam. Pada pembahasan ini menjelaskan bahwa pada Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta telah konsistensi terhadap program pembangunan sesuai dengan penjabaran program dan kegiatan kepada SKPD. Selain itu adanya faktor penyebab konsistensi tersebut dikarenakan adanya pemahaman antara SKPD, bagian Bapeda, DPPKAD, TAPD serta DPRD terhadap program kegiatan dalam menjabarkan program dan kegiatan kepada SKPD sehingga terjadi konsistensi relasi kepentingan antar semua aktor dari proses perencanaan hingga penganggaran sehingga dapat mencapai visi misi daerah. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari kedua jurnal yang dibandingkan. Pada jurnal pertama memiliki kelebihan pada penyampaian yang mudah dipahami serta dalam setiap bidang telah dijelaskan mengenai permasalahan ketidaksesuain program pada RPJMD tahun 2013-2017 dengan APBD tahun 2015. Selain itu telah adanya upaya pemerintah dalam melakukan sinkronisasi dan konsistensi penyusunan program dan anggaran melalui penerapan e-

government. Namun jurnal ini penjabaran data masih kurang karena tidak adanya tabel maupun grafik dalam menjelaskan program penganggaran yang digunakan sehingga tidak dapat melihat perubahan yang terjadi setiap tahunnya. Sedangkan pada jurnal kedua memiliki kelengkapan data anggaran yang sangat baik dimana data yang disajikan dalam setiap tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2015 yang ada di Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta baik berupa tabel maupun grafik sehingga dapat lebih mudah dipahami. Selain itu, jurnal ini lebih mengarah pada langkah-langkah dalam menetapkan kebijakan anggaran tersebut sehingga dapat mengetahui

5

proses yang dilakukan. Namun pada jurnal ini tidak dijelaskan secara detail mengenai peran setiap aktor dari proses perencanaan tersebut dimana penjelasan tersebut hanya secara umum sehingga tidak mengetahui bagaimana masing-masing peran terhadap program dan kegiatan. Namun kedua jurnal ini memiliki kekurangan yang sama yaitu penyampaian informasi yang masih kurang informatif seperti diagram dimana penyajian data pada kedua jurnal hanya berupa tabel sehingga perlu membaca jurnal lebih teliti. Meskipun kedua jurnal menggunakan analisis triangulasi namun interpretasi dari data yang ada masih belum menjabarkan secara detail sehingga membuat analisis yang dilakukan menjadi kurang spesifik. V.

Kesimpulan Berdasarkan pada kajian yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan bahwa

Pemerintah DKI Jakarta memiliki permasalahan umum dalam perencanaan dan penganggaran yaitu adanya ketidaksesuaian program pembangunan yang ada. Inkonsistensi program dengan model Rational Comprehensive tercermin dari adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang RTRW dan perundangan lainnya terutama pada Program Reklamasi Teluk Jakarta, Inkonsistensi program dengan model Incremental tercermin dari adanya overlapping program dan budget pada satuan kerja sehingga terjadi pemborosan dan tumpang tindih program. Pelaksanaan POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting and

Budgeting) masih tidak sesuai dengan yang termuat pada RPJMD tahun 2013-2017. Hal ini dikarenakan

kurangnya

koordinasi

dan

sosialisasi

program

sehingga

menyebabkan

ketidaksesuaian perencanaan dan penganggaran. Permasalahan ini akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut dimana pelaksanaan akan menjadi kurang efektif, efisien, optimal dan produktif. VI.

Lesson Learned Setelah dilakukan critical review pada jurnal “Konsistensi Program Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Perencanaan Program dan Anggaran Pada Urusan Wajib Dasar Bidang Kesehatan dan Sosial Tahun 2015)” dapat diambil pelajaran bahwa dalam setiap SKPD perlu melakukan koordinasi dalam perumusan program dan kegiatan baik dari perencanaan hingga penganggaran sehingga pelaksanaan pembangunan tidak terjadi tumpang tindih. Dimana pemerintah perlu mencantumkan seluruh program prioritas (wajib) dalam RPJMD sehingga konsisten dengan program prioritas pada APBD. Selain itu penyusunan dokumen perencanaan

6

dan penganggaran harus lebih matang sehingga inkonsistensi program dapat di minimalisir dan perumusan dan pelaksanaanya menjadi tepat waktu. VII. Daftar Pustaka Modesianne, Elitrisiana R.Y. 2016. Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Perencanaan Program dan Anggaran Pada Urusan Wajib Dasar Bidang Kesehatan dan Sosial Tahun 2015). Jurnal Pembangunan Daerah Volume 4 Edisi 1, ISSN 2337 – 3318. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri : Jakarta. Sugiarto, Agus dan Dyah Mutiarin. 2016. Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Angggaran Daerah (Studi Kasus Pada Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bidang Fisik Dan Prasarana Tahun Anggaran 2013-2015 Di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Journal of Governance and Public Policy : Yogyakarta.

7