Contoh Format Sk Ppk Pbj 2018.docx

PEMERINTAH PROVINSI BALI

SEKRETARIAT DAERAH Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar (80235) Telp. : (0361) 224671

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI NOMOR :

/

/

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI Menimbang

:

a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan PPK; dalam rangka menunjang dan kelancaran tugas Pengguna Anggaran Setda Provinsi Bali dalam pengadaan barang/jasa perlu melimpahkan kewenangan dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); bahwa berdasarkan poin a dan poin b diatas, maka perlu mendelegasikan sebagian kewenangan PA dan menetapkan PPK pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali dengan Keputusan Sekretaris Daerah Setda Provinsi Bali selaku Pengguna Anggaran (PA). Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan Tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2); 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 116); 14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 78); 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2017 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 57); Memperhatikan

: Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor ...............

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

PERTAMA

:

Menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebut pada lajur 2 dan jabatan pada lajur 4 lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali;

KEDUA

:

Menugaskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa meliputi : 1. menyusun perencanaan pengadaan; 2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 3. menetapkan rancangan kontrak; 4. menetapkan HPS; 5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 7. menetapkan tim pendukung; 8. menetapkan tim atau tenaga ahli; 9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

11. mengendalikan Kontrak; 12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; 13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan 15. menilai kinerja Penyedia. 16. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. KETIGA

:

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT

:

Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa dilaksanakan sbb : a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan pemlihan sebelum tanggal 1 Juli 2018 menggunakan ketentuan Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 beserta perubahan terakhir No. 4 Tahun 2015 dilaksanakan oleh KPA/PPK sesuai dengan SK Gubernur Bali Nomor ................. tentang ................ sampai dengan diselesaikannya seluruh proses pengadaan barang/jasa atau sampai serah terima hasil pengadaan barang/jasa; b. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. c. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak d. Pengadaan Barang/Jasa yang proses persiapan dan pelaksanaan setelah 1 Juli 2018, dilaksanakan oleh PPK sebagaimana lampiran keputusan ini.

KELIMA

:

Biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen ini dibebankan pada APBD Provinsi Bali pada DPA Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali.

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal...... 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan

: di Denpasar

Pada tanggal :

Juli

2018

Sektretaris Daerah Provinsi Bali,

Lampiran : Surat Keputusan................ Nomor : Tanggal

NO 1 1

Nama/NIP 2

Pangkat/Golongan 3

2.

Jabatan 4 PPK Pengadaan Barang/Jasa pada Program/Kegiatan di Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa PPK Pengadaan Barang/Jasa pada Program/Kegiatan di Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa PPK Pengadaan Barang/Jasa pada Program Kegiatan di Bagian Pembinaan dan Pengadaan Barang/Jasa

3.

Denpasar,

Juli 2018

Sektretaris Daerah Provinsi Bali,

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETEPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SETDA PROVINSI BALI KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA SETDA PROV BALI

Menimbang

Mengingat

:

Memperhatikan

:

d. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan PPK; e. Bahwa Surat Keutusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor..................tgl........tentang...... f. dalam rangka menunjang tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali dalam pengadaan barang/jasa perlu mendelegasikan dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); g. bahwa berdasarkan poin a, poin b dan poin c diatas, maka perlu mendelegasikan sebagian kewenangan KPA dan menetapkan PPK pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov Bali dengan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pengdaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 1. dst 2. UU No 17 Tahun 2003 3. UU No 1 Tahun 2004 4. UU No 5 tahun 2014 tentang ASN 5. UU No 23 Tahun 2014 6. UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara 7. Peraturan Presdien RI No 16 Tahun 2018 8. Peraturan Daerah .......... 1. SK Gubernur Bali Nomor ............... 2. SK Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor ...........tgl...............tentang Pendelegasian Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

MEMUTUSKAN MENETAPKAN PERTAMA

: :

KEDUA

:

Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali, Nama/NIP : Jabatan : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah :

a.

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untukpengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). KEEMPAT

:

Sejak penetapan Pejabat Pengadaan ini, maka SK Nomor ........tgl........tentang............... dinyatakan tidak berlaku Apabila terdapat kekeliruan penetapan keputusan ini maka akan dilakukan revisi/peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.. Denpasar,

Juli 2018

An. Sektretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov Bali

Drs..................... Nip. ..............

Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bapak Gubernur Bali di Denpasar Kepala LKPP RI Sekretaris Daerah Provinsi Bali Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov Bali Inspektur Provinsi Bali Kepala BPKAD Prov Bali Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov Bali

Tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah :

a. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. membuat berita acara hasil pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari PPK kepada KPA.

Kepada : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Ri No 16 Tahun 2018 dn Peratuan Lembaga LKPP tentang PBJ, di sampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanan telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 (Pasal 89 Perpres No 16 Tahun 2018. 2. Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan setelah tanggal 1 Juli 2018 agar menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018, diantaranya : 2.1. Menyesuaikan dan merevisi kembali tugas dan kewenangan KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan PPHP. 2.2. Menyesuaikan perubahan istilah dalam pengadaan Barang/Jasa 2.3. Menyesuaikan dokumen pengadaan sesuai dengan standar dan Perpres No 16 Tahun 2018 beserta Peraturan LKPP RI. 2.4. Seluruh bentuk pemlihan pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan/diproses melalui sistem, kecuali dalam hal paket pekerjaan tidak dapat ditunda sistemnya belum tersedia maka dapat menggunakan aplikasi yang sudah ada dengan menyesuaikan standar dokumen sesuai ketentuan terbaru. 3. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa TA 2019, agar memperhatikan ketauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Perlem LKPP RI No ...................) tahapan sbb : a. Perencanaan Pengadaan b. Persiapan c. Pemlihan d. Pelaksanaan Kontrak e. Serah Terima Barang 4. Selanjutnya apabia ada hal-hal yang kurang jelas, dapat dikonsultasikan dengan Biro APBJ Setda Provinsi Bali.

Demikian untuk perhatian dn pelaksanaan, terimakasih.