Checklist-audit-smk3-interpretasi.doc

DAFTAR PERIKSA AUDIT SMK3 (CHECKLIST AUDIT) BERDASARKAN PP NO 50 TAHUN 2012 KRITERIA AUDIT 1 1.1 1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2 1.2.1

KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN Kebijakan K3 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, Perusahaan membuat kebijakan K3 tertulis, bertanggal ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara dan isinya mencakup tujuan dan pernyataan komitmen jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta Perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerja komitmen terhadap peningkatan K3 Proses konsultasi bisa dalam bentuk suatu rapat yang Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau membahas perumusan isi kebijakan dimana peserta rapat pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan bisa dari anggota P2K3 (wakil tenaga kerja)/wakil departemen dan atau serikat pekerja. Lihat pada wakil tenaga kerja notulensi rapat pembahasan kebijakan ini. Bentuk komunikasi kebijakan K3 ini bisa melalui; Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 penempelan, pembacaan saat briefing pagi, kartu kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pengenal visitor, lampiran dalam kontrak, materi briefing pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat bagi tamu, papan pengumuman di pintu masuk, pelatihan pengenalan (induction training) dll Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai dengan kondisi tingkat risiko perusahaan atau terkait dengan lintas Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang departemen (tidak wajib harus ada), contoh kebijakan bersifat khusus. mengenai penggunaan bahan peledak, radiasi, alcohol&drugs, dll Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi kebijakan Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau secara berkala misal melalui rapat manajemen review ulang secara berkala untuk menjamin bahwa meeting tahunan, rapat P2K3 atau rapat lainnya. Bila ada kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang perubahan nama perusahaan, manajemen, visi, dll maka terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan kebijakan juga harus direvisi. Jadwal waktu tinjauan perundang-undangan. sebaiknya dicantumkan Tanggung Jawab & Wewenang Untuk Bertindak Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil Ada dokumen yang menjelaskan tanggung jawab dan

1

CATATAN TEMUAN AUDIT

KATEGORI TEMUAN (S/TS)

tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan.

1.2.2.

Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2.3.

Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya.

1.2.4.

Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.

1.2.5.

Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan.

1.2.6.

Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan.

1.2.7.

Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat.

1.3 1.3.1

Tinjauan dan Evaluasi Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.

wewenang seseorang yang disahkan oleh manajemen perusahaan, seperti dalam hal ini penunjukan manajemen representative (MR) untuk mengambil tindakan dan melapor mengenai K3, salah satu bentuk dokumen yaitu job description/ tanggung jawab K3 dalam manual K3, dll. Harus dipastikan personil yang terkait mengetahui hal ini Ada beberapa Penanggung jawab K3 yang sesuai peraturan perundangan yaitu; dokter perusahaan (Permenaker 01/MEN/1976), Paramedis (Permenaker 01/MEN/ 1979), Sekretaris P2K3 ( Permenaker 02/MEN/1992), regu tim tanggap darurat (Kepmenaker 186/1999) Bisa dilihat dalam job description, bukti keterlibatan misalnya turut andil dalam penilaian kinerja unit K3, ikut serta rapat K3 unit dan memantau pencapaian kinerja unit K3 Lihat tanggungjawab K3 manajemen baik dari kebijakan K3, manual SMK3 atau job descnya. Bukti pelaksaan dilihat pada kinerja 1.3.1 sampai 1.3.3 apakah sudah melaksanakan tinjauan manajemen terkait dengan SMK3 Perusahaan bisa dilihat dari sertifikat pelatihan, dokumentasi latihan darurat, absensi latihan. Bisa berupa laporan kinerja K3 dari konsultan/pegawai pengawas (luar) dan laporan audit internal K3, inspeksi K3, laporan study banding /bench marking, dll dari dalam perusahaan Kinerja K3 misal meliputi angka kecelakaan (FR & SR), jumlah klaim kecelakaan, prestasi/penghargaan K3, % pencapaian target, dll. Terdapat RTM yg membahas kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dilengkapi Absen & Notulen Rapat

2

1.3.2

Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen.

1.3.3

Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3.

1.4

Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja

1.4.1.

Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.

1.4.2.

Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3.

1.4.3.

Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4.4.

Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus.

1.4.5.

Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4.6.

P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.

Lihat pada notulensi rapat tinjauan manajemen bentuk tindakan perbaikan atau corrective action yang akan dilakukan apakah masuk didalam program kerja tahun berikutnya Kegiatan tinjauan ulang ini dalam bentuk rapat tinjauan manajemen yang agendanya sesuai dengan lampiran PP 50 Tahun 2012. Rapat tinjauan manajemen ini dihadiri oleh top manajemen dan tidak dapat disamakan dengan rapat bulanan P2K3 Ada dokumen tentang kegiatan konsultasi tenaga kerja (bukan wakil tenaga kerja) dan wakil perusahaan contohnya bisa forum serikat pekerja yang salah satu agendanya mengenai K3 atau tenaga kerja dengan kepengurusan P2K3 yang mewakili perusahaan. Dokumentasi bisa dalam bentuk notulensi kegiatan, jadwal atau time table kegiatan. Wakil perusahaan adalah personil yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan Prosedur tersebut dapat berupa pedoman atau tata cara atau tahapan penyampaian masalah/issue K3 akibat perubahan ditempat kerja. Perubahan yang dimaksud bisa tempat kerja, cara kerja, alat dan bahan yang dirasa pekerja membahayakan dirinya Buktinya dapat berupa dokumen surat penunjukan/pengesahan P2K3 dari Dinas Tenaga Kerja setempat SK penetapan sbg MR atau dapat langsung DIRUT sbg ketua P2K3 Sekretaris P2K3 harus ahli K3 sesuai dengan Permenaker 02/MEN/ 1992. Lihat pada sertifikasi dan surat penunjukan AK3 sebaiknya ahli K3 Umum karena Ahli K3 umum pelatihannya salah satunya mengenai peraturan perundangan Lihat pada program-program K3 yang direncanakan atau sedang dilaksanakan selama ini. Apakah ada

3

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11. 2 2.1 2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

program mengenai pengembangan atau peninjauan kebijakan dan perbaikan/ pengembangan prosedur terkait dengan pengendalian risiko terkait temuan dari hasil penilaian risiko Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan Pengurus P2K3 ditempel di papan informasi atau dapat diemail kepada para tenaga kerja diinformasikan kepada tenaga kerja. Minimal dilakukan 1 kali dalam satu bulan atau sesuai P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan ketentuan dalam prosedur mengenai P2K3. Perhatikan pada notulensi rapat P2K3 yang selama ini sudah hasilnya disebarluaskan di tempat kerja. berjalan. Sesuai peraturan Permenaker 04/MEN/1987 tiap 3 P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai bulan sekali kegiatan P2K3 harus dilaporkan ke Dinas setempat minimal menggunakan format pelaporan yang dengan peraturan perundang-undangan. disediakan sesuai dengan peratuturan perundangan Bila memang dibentuk, namun ini disesuaikan lagi Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari dengan kondisi didalam perusahaan terkait dengan wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai efektifitas penerapan SMK3 itu sendiri khususnya penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan dalam hal pembentukan tim tanggap darurat disetiap kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan unit/departemen dan bila penerapan SMK3 di lokasi peraturan perundang-undangan. terpisah misalnya bidang konstruksi Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah Bila dibentuk maka harus dicek ke pekerja dengan terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan wawancara apakah mereka tahu mengenai struktur kepada tenaga kerja. kelompok kerja ini PEMBUATAN DAN PENDOKUMENTASIAN RENCANA K3 Rencana strategi K3 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi Terdapat Prosedur HIRARC potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3. Terdapat rencana atau program kegiatan untuk mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan Perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk dokumen pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dapat berupa program/rencana K3 atau manajemen dilakukan oleh petugas yang berkompeten. program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat dari pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan dengan pengendalian risiko teersebut Rencana strategi K3 sekurang-kurangya berdasarkan Terdapat Rencana-rencana dan Program-program K3 tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, termasuk pemenuhan peraturan perundangan

4

pengendalian risiko, dan peraturan perundangundangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6. 2.2

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3. 2.3

2.3.1.

2.3.2.

Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya. Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya. Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan. Manual SMK3

Terdapat rencana atau program kegiatan untuk mengendalikan risiko yang diidentifikasi di 2.1.1. Perhatikan detil rencana tersebut. Bentuk dokumen dapat berupa program/rencana K3 atau manajemen program. Untuk melihat penerapannya dapat dilihat dari pemantauan/monitoring program kerja yang berkaitan dengan pengendalian risiko teersebut Dilihat pada detil dari tiap rencana/program K3 mencakup tujuan/sasaran, siapa pelaksananya, jangka waktu pelaksanaan, sumberdaya (termasuk fasilitas) serta prioritas (dilihat dari hasil penilaian manajemen risiko) Terintegrasi dg sistem manajemen lain (menjadi 1 Sistem terpadu)

Dokumen berupa manual SMK3 atau dokumen level I, yang mencakup kebijakan, tujuan, rencana kerja (rencana terkini bisa dalam bentuk terlampir), prosedur K3 bisa dalam bentuk matrik korelasi prosedur serta job decs sesuai struktur organisasi yang tercantum Dokumen berupa manual khusus (misal manual untuk Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan pengelolaan Bahan Kimia, Limbah, Manual untuk produk, proses, atau tempat kerja tertentu. Ergonomi, manual penanganan bahan peledak dll) Manual disimpan pada lokasi yang mudah diakses oleh Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil personel perusahaan, untuk membuktikannya dapat dalam perusahaan sesuai kebutuhan. dilihat dari lembar distribusi manual Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan Prosedur Pengendalian Dokumen, Prosedur memahami peraturan perundang-undangan, standar, Pengendalian rekaman, Prosedur Pemenuhan Peraturan pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan Perundangan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan. Terdapat SK PPD & orang tsb aktif Penanggung jawab untuk memelihara dan Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan.

5

-

-

2.3.3.

2.3.4. 2.4 2.4.1. 3 3.1

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang Referensi buku-buku perundangan, pedoman teknis yg relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedurterkait prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja. Perubahan pada peraturan perundang-undangan, Didalam Prosedur atau instruksi kerja memasukan standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang Histrori Dokumen termasuk pada saat perubahan relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan peraturan perundangan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja. Informasi K3 Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 Bentuknya bisa berupa papan pengumuman, foto-foto, disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh poster, verbal dalam briefing/apel, email,dll. Tata tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan caranya dapat dilihat dari prosedur komunikasi pemasok. PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN PENINJAUAN KONTRAK Pengendalian Perancangan Terdapat dokumen tertulis berupa prosedur Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan perancangan yang didalamnya ada identifikasi bahaya identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan dan penilaian risiko( manajemen risiko). Lihat detil isi pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap prosedurnya, bagaimana tahapan manajemen risiko perancangan dan modifikasi. tersebut dimasukkan pada tahap perancangan? Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, Saat perancangan dilakukan apakah juga telah dibuat pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, WI/prosedur khusus untuk produk/sarana/proses yang pesawat atau proses serta informasi lainnya yang dirancang atau dirancang ulang berdasarkan berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama rekomendasi dari pengendalian risiko yang telah perancangan dan/atau modifikasi. ditetapkan. Ada personil yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi aspek K3 telah dipenuhi dalam rancangan(lihat dalam Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi tahapan prosedur perancangan prasyarat personil yang bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum melakukan perancangan). Personil ini bisa internal penggunaan hasil rancangan. (misal ahli K3) atau ekternal (misal petugas pengawas K3, konsultasi atau perusahaan Jasa K3 yang ditunjuk) Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang Lihat pada rekaman hasil modifikasi/perancangan mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, berupa catatan atau notulensi reviw perancangan, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh checklist kesesuaian desain dengan aspek K3, tanda

6

3.2

petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan. Peninjauan Kontrak

tangan pengesahan rancangan oleh petugas di 3.1.3

3.2.1

Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan, dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.

3.2.2.

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.

3.2.3.

Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan.

3.2.4

Catatan tinjauan didokumentasikan.

4 4.1

4.1.1.

4.1.2. 4.1.3.

kontrak

dipelihara

dan

Terdapat prosedur tertulis yang mencakup proses identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada kegiatan memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak. Bentuk rekamannya bisa hasil manajemen risiko pada aktifitas pemasokan barang dan jasa serta muatan tentang kegiatan tersebut tercakup dalam kontrak Persyaratan personil yang melakukan kegiatan tersebut tercakup diatur didalam prosedur tersebut, minimal telah mendapat pelatihan manajemen risiko dan berpengalaman di bidangnya. Bila 3.2.1 sudah ada dan diterapkan maka kriteria ini tentunya otomatis akan dipenuhi. Disini kita melihat apakah persyaratan K3 dari pelanggan telah terpenuhi. Rekamannya adalah isi kontrak tersebut telah memuat aspek K3 didalamnya secara jelas sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya, seperti penyediaan perlengkapan alat pelindung diri, tanggungjawab dan gugat terhadap kecelakaan kerja, asuransi kecelakaan dll. Dokumen berupa catatan review kontrak/checklist pemenuhan persyaratan K3 dalam suatu kontrak

PENGENDALIAN DOKUMEN Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen Disini kita melihat dari acuan prosedur pengendalian dokumen yang telah ditetapkan. Dimana status Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, dokumen bisa berupa tata cara penomoran,wewenang wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal bisa berupa siapa personil yang menyetujui dokumen, modifikasi. terdapat tanggal pengeluaran dan modifikasi bila terjadi perubahan Dalam dokumen tercantum kepemilikan dokumen Penerima distribusi dokumen tercantum dalam tersebut dengan mengacu pada daftar distribusi dokumen tersebut. penerima dokumen. Dokumen K3 disimpan pada lokasi tertentu yang Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara

7

4.1.4. 4.2

sistematis pada tempat yang ditentukan. Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus. Perubahan dan Modifikasi Dokumen

4.2.1

Terdapat sistem untuk membuat, perubahan terhadap dokumen K3.

4.2.2.

Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait.

4.2.3

Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.

5 5.1

PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa

5.1.1.

Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.

5.1.2 5.1.3.

menyetujui

Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangundangan dan standar K3. Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan

memudahkan untuk diakses. Perusahan harus memastikan bahwa dokumen K3 yang sedang beredar adalah dokumen terbaru/revisi terakhir. Bila disimpan maka diberi tanda misalkan "obsolete" Terdapat prosedur pengendalian dokumen yang mencakup tahapan proses pembuatan dan persetujuan perubahan dokumen Pada dokumen yang telah berubah biasanya dilampirkan keterangan/alasan perubahan yang dilakukan, tgl modifikasi dan siapa yang menyetujui perubahan tersebut atau daftar riwayat perubahan biasanya terletak didepan atau dibelakang dokumen terkait Terdapat prosedur pengendalian dokumen dimana didalamnya mempersyaratkan pembuatan masterlist dokumen atau suatu daftar yang berisi semua judul dokumen K3 yang dipergunakan termasuk statusnya (misalnya revisi terakhir beserta tanggal revisinya)

Terdapat prosedur tertulis mengenai prosedur pembelian barang dan jasa dimana ada spesifik K3 dan informasi lain yang terkait dicantumkan dalam salah satu klausul prosedur tersebut secara jelas, misalnya MSDS untuk pembelian bahan kimia, informasi yang relevan untuk pemebelian alat pelindung diri Kriteria ini merupakan aplikasi dari kriteria 5.1.1. dimana perusahaan dapat menunjukkan contoh catatan purchasing order yang memasukkan item K3 saat pembeliannya secara jelas Kegiatan konsultasi ini dapat disebutkan dalam isi prosedur 5.1.1. dan ditunjukkan bukti berupa notulensi meeting/input dari pihak user kepada pembelian dan atau pengesahan dalam Purchasing Order

8

kepada tenaga kerja yang menggunakannya.

5.1.4.

Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.

5.1.5.

Persyaratan K3 dievaluasi dan pertimbangan dalam seleksi pembelian.

5.2 5.2.1.

5.3

5.3.1.

5.4 5.4.1.

5.4.2. 6 6.1. 6.1.1.

menjadi

Kebutuhan pelatihan, APD, dll ini bisa disebutkan dalam prosedur pembelian dan dapat dibuktikan berupa catatan purchase order yang telah lengkap item K3nya. Bentuk peninjauan ulang dapat dalam bentuk pengesahan dalam purchasing order atau hasil penilaian produk atau jasa yang baru sebelum pembelian, misalnya penilaian dalam pembelian alat pelindung diri dan lain-lain Formulir Seleksi Supplier dan Subkon (CSMS) dipilih yg memenuhui persyaratan K3 (Tatacara seleksi masuk ke Prosedur Pembelian)

Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.

Setiap barang dan jasa yang masuk harus diperiksa sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui sebelumnya. Misalnya:dokumen persetujuan penerimaan barang oleh pihak gudang

Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan Barang dan jasa yang dipasok pelanggan maksudnya Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum barang/jasa yang dipergunakan/diproses ditempat kerja digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi kita untuk kemudian setelah selesai dikembalikan lagi kepada pelanggan. Bukti penerapan kegiatan ini bisa bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dicantumkan dalam prosedur tersendiri atau melalui dipelihara untuk memeriksa prosedur. rekaman kegiatan manajemen risiko seperti pada 2.1.1. Kemampuan Telusur Produk Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan HIRARD produk, dari Proses Persiapan, Produksi produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah sampai Selesai serta Packaging (jika dipabrik) K3. Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk Prosedur Kemampuan Telusur Produk yg telah terjual penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat telah aman dan memenuhi persyaratan K3 potensi masalah K3 di dalam penggunaannya. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3 Sistem Kerja - Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi manajemen risiko. Bukti penerapannya dapat dilihat dari bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang

9

timbul dari suatu proses kerja.

6.1.2.

Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.

6.1.3.

Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerj a yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.

6.1.4.

Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.

6.1.5

Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.

6.1.6

Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.

6.1.7

Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1.8

Upaya

pengendalian

risiko

dievaluasi

secara

catatan manajemen risiko untuk setiap tahapan proses kerja. Kompetensi petugas ini dilihat dari sertifikat atau catatan pelatihan manajemen risiko, job decs atau wewenangnya atau dari track record pengalaman serta catatan manajemen risiko sesuai tata cara perhitungan yang ditetapkan - Terdapat dokumen tertulis prosedur/WI di tempat kerja. Untuk ijin kerja misalnya hot work permit, confined space permit, ketinggian, penggalian/kedalaman, radiasai dll tergantung dari proses yang ada di tempat kerja - Terdapat prosedur/WI secara tertulis yang sudah mempertimbangkan faktor K3 seperti berdasarkan job safety analysis. Terutama prosedur/WI yang dipersyaratkan dalam pengendalian risiko sebagai pengendalian administrasi control harus dapat ditunjukkan Bila ada pengembangan dan atau perubahan terhadap prosedur/WI maka mengacu pada peraturan, standar atau ketentuan lainnya yang terkait. Biasanya pada prosedur/WI dapat kita temukan pada kolom referensi, dimana dalam referensi tersebut dicantumkan section standar/acuan/peraturan yang diacu Terdapat pembatasan area-area tertentu dg menyediakan sistem Surat Ijin Kerja Spt.panas, ramai, ketinggian, radiasi, kedalaman, bawah tanah, ruang tertutup Evaluasi Kebutuhan APD setiap Site disesuaikan dg jenis pekerjaan personil tsb, tatacara pemeliharaannya dan inspeksi APD secara periodik Kesesuaian APD dengan standar/Per UU dilihat pada spesifikasi teknis dari pihak supplier berdasarkan informasi brosur mauapun sertifikat uji kelayakan yang supplier kirimkan. Mereka mengacu ke standar mana? Atau mungkin lihat sertifikasi produk misal SNI, BS, ISO, dll dari APD tsb. Lihat Permenaker 08 tahun 2010 Terkait dengan 6.1.1. dimana pengendalian resiko yang

10

berkala apabila terjadi ketidaksesuaian perubahan pada proses kerja. PengaPengawasan 6.2

atau

6.2.1.

Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.

6.2.2.

Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.

6.2.3.

Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.

6.2.4.

Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saransaran kepada pengusaha atau pengurus.

6.2.5.

Pengawas/penyelia konsultasi.

6.3 6.3.1.

6.3.2. 6.4. 6.4.1.

ikut

serta

dalam

proses

telah dilaksanakan ditinjau kembali apabila terjadi perubahan pada proses kerja Ada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja. Biasanya menjadi tanggung jawab supervisor atau yang setingkat. Lihat pada uraian tanggung jawabnya. Bukti dokumen bisa berupa catatan/log inspeksi harian Lihat kembali pada uraian tanggungjawab pada 6.2.1 atau adanya kegiatan pemantauan bagi karyawan baru atau program on the job training Idem dengan 6.2.1. liat job decsnya. Bukti penerapan berupa laporan inspeksi/laporan sumber bahaya atau lainnya. Pengawas terlibat dalam kegiatan pelaporan dan penyelidikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lihat pada prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja (elemen 8) dan item pada 6.2.1. (uraian job desc). Lihat juga pada dokumen pelaporan dan hasil penyelidikan kecelakaan yang pernah terjadi - Proses konsultasi disini bisa berupa keterlibatan pengawas dalam rapat yang membahas masalah-masalah K3 dalam area pengawasannya.

Seleksi dan Penempatan Personil Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja. Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki. Area Terbatas Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerahdaerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.

- Perusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam penerimaan pegawai. Lihat pada prosedur penerimaan pegawai dan data-data aktifitas pemeriksaaan kesehatan karyawan selama ini. - Idem dengan 6.3.1. dan terdapat job qualification untuk setiap jabatan yang mencakup minimal platihan dan latar belakang pendidikan serta pengalaman - Adanya dokumen atau daftar daerah-daerah ditempat kerja yang memerlukan ijin masuk. Atau cek langsung ke lapangan atau dapat juga dilihat dari catatan manajemen risiko yang telah dilakukan

11

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.5

6.5.1

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

- Pada daerah-daerah tersebut dilakukan pengendalian yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, ramburambu dll - Fasilitas disini yaitu kamar mandi, wastafel, loker/ruang ganti, Mushola, ruang makan, kantin, sarana Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja olahraga, poliklinik, alat bantu kerja seperti tangga, sesuai dengan standar dan pedoman teknis. lantai ruang, transportasi dll. Layanan yaitu penyediaan air minum bersih, layanan makan, kesehatan dll - Rambu K3 (Safety sign, warning sign, poster, rambu APD, rambu APAR dll) dan tanda pintu dipasang sesuai Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar berdasarkan pedoman teknis/SNI, mempunyai standar dan pedoman teknis. sinyal penerangan min 10 lux dan berwarna hijau serta tulisan putih serta mempunyai tanda bertulis "keluar" atau "exit" diatasnya dan menghadap koridor Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi - Perusahaan mempunyai dokumen berupa jadwal Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana produksi yang dipergunakan produksi serta peralatan mencakup verifikasi alatditempat kerja mencakup safety device atau alat-alat alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan pengaman. Verifikasi mencakup alat pengaman dapat oleh peraturan perundang-undangan, standar dan dilihat dari checklist pemeriksaan masing-masing sarana pedoman teknis yang relevan. produksi Semua catatan yang memuat data secara rinci dari - Perusahaan menyimpan catatan-catatan pemeliharaan kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan yang dilakukan, berbentuk daftar riwayat pemeriksaan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan alat baik dalm bentuk soft copy atau hard copy produksi harus disimpan dan dipelihara. - Perusahaan memiliki sertifikat sarana produksi yang masih berlaku. Beberapa sarana produksi tsb antara lain bejana tekan (permenaker 01/MEN/1982), pesawat angkat dan angkut (permenaker 05/MEN/1985), Lift Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat (Permenaker 03/MEN/1999), Pesawat Uap (Peraturan yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan Uap tahun 1930). Untuk tepatnya m,engacu pada lembar peraturan perundang-undangan dan standar. obyek pengawasan dan terdapat jadwal monitoring penjadwalan terhadap peralatan perusahaan yang masuk dalam obyek pengawasan termasuk jadwal kadaluarsa sertifikasi tsb beserta jadwal resertifikasi Lihat kompetensi personil yang melakukan kegiatan Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan perawatan sarana produksi tsb. (sertifikat, lisensi, dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.

12

kompeten dan berwenang.

6.5.5.

6.5.6.

Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan. Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.

pengalamannya), jika dilakukan oleh pihak ke 3 dapat menunjukan CV beserta sertifikat pelaksana berdasarkan proposal yang dikirimkan kemudian dibandingkan dengan laporan/berita acara penyelesaian pekerjaan apakah sama? Terdapat Prosedur Pemenuhan Peraturan Perundangan. Untuk detailnya dapat dilihat pada isi peraturan perundangan. Atau tanyakan apakah pernah ada perubahan yang dilakukan? Terdapat tahapan prosedur mengenai kegiatan pemeliharaan dan pemeriksanaan sarana produksi. Contoh rekaman misalnya Work Order Form Penandaan pada mesin/sarana produski yang sedang diperbaiki atau rusak ini dapat dituangkan dalam prosedur pemeliharaan yang mencakup Lock Out dan Tag Out (LOTO) atau prosedur LOTO bila terpisah. Lihat rekaman penandaan yang ada bandingkan dengan prosedurnya. Terdapat mekanisme penguncian (lihat bentuk/sistem penguncian yang digunakan) terkait dengan prosedur pemeliharaan/perbaikan atau prosedur LOTO bila terpisah. Rekaman dapat dilihat pada daftar pelaksanaan Lock Out dan bandingkan dengan prosedurnya

6.5.7.

Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.

6.5.8.

Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.

6.5.9.

Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.

Didalam prosedur proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana dan peralatan produkis terdapat unsur-unsur K3 yang memenuhi peraturan perundangan

Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.

Mengacu pada prosedur permintaan pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana yang diperbaiki sudah aman. Untuk digunakan kembali. Bukti rekamannya adalah work order form yang telah ditandatangani oleh user setelah proses perbaikan selesai dan bentuk pencabutan LOTO dari personil yang berhak

6.5.10.

13

6.6.

Pelayanan

6.6.1.

Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.

6.6.2.

Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.

6.7

6.7.1.

6.7.2

Pelayanan atau jasa disini termasuk dalam PJK3 (perusahaan jasa K3) sesuai dengan Permenaker 04/MEN 1995 yang meliputi jasa konsultasi K3, jasa pabrikasi, pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik K3, jasa pemeriksaan dan pengujian teknbik, jasa pemeriksaan dan pelayanan kesehatan kerja, jasa audit K3, dan jasa pembinaan K3. Bila kita sebagai pengguna jasa tsb pelanggan (6.6.2) maka dapat dilihat pada elemen 5 (pada prosedur pembelian) dimana sudah didetilkan spesifikasi K3 ini dalam pembelian barang dan jasa. Spesifikasi ini bisa berupa surat penunjukan PJK3 dari Depnaker RI. Pada 6.6.2 perusahaan diminta memiliki prosedur seleksi dan evaluasi subkontraktor dimana aspek K3 menjadi prasyarat didalamnya. Bukti rekaman dapat dilihat dari rekaman kegiatan seleksi dan evaluasi

Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat

Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.

Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

- Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi (fire, spill, ledakan, banjir, huru hara dll). Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa prosedur keadaan darurat perusahaan. Lihat potensi keadaan darurat di prosedur KD (Keadaan Darurat) bandingkan dengan kondisi yang ada mengacu pada catatan manajemen risiko. Di informasikan ke dalam Safety Induksi dan di promosikan melalui banner/stiker - Prosedur tsb harus dilakuakan simulasi untuk mengetahui sesuai atau efektif diterapkan. Jadwal simulasi paling tidak dilakukan 1 x dalam setahun atau mengacu pada frekuensi pelaksanaan dalam prosedur KD itu sendiri. Prosedur KD dievaluasi/ditinjau ulang oleh petugas yang kompeten (bisa bagian K3 atau pihak luar misal kerjasama dengan dinas kebakaran jika berhubungan dengan kebakaran). Evaluasi mencakup kesesuaian terhadap skenario prosedur, kesiapan peralatan dan target kecepatan dan ketepatan untuk

14

6.7.3.

Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.

6.7.4.

Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.

Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan 6.7.5. menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.

6.7.6.

6.7.7.

6.8 6.8.1.

Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan. Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Pertolongan Pertama Pada Kecelakan Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi

setiap prosedur KD. - Perusahaan telah membuat instruksi keadaan darurat dan telah diinformasikan kepada seluruh karyawan dan memberkan pelatihan dalam bentuk evakuasi Drill. Bukti rekaman adalah catatan evakuasi drill untuk setiap tenaga kerja mengacu kepada prosedur KD yang sesuai dengan tingkat risiko - Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan spesifik darurat sesuai degan peran dan tugasnya. Rekaman dapat berupa daftar hadir dan atau sertifikat pelatihan serta catatan pelatihan terkait. Untuk tim kebakarandapat mengacu ke Kepmenaker 186/MEN/1999. Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat ditempel dipapan informasi dan media lainnya - Verifikasi dilakukan dengan melihat kondisi dilapangan bukti rekaman yaitu IK, peta evakuasi, terdapat arah panah menuju pintu keluar terdekat dan aman menuju titik berkumpul terlihat jelas dan terang pada jarak 20 M mempunyai penerangan min 10 lux. Dimana instruksi tsb jelas, singkat, terlihat pada jarak 20 M dan semua tenaga kerja memahaminya. Dan hubungan KD (Nomor kontak KD terpampang jelas) dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja - Lihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian dan sertifikasi hasil pengujian dan laporan maintenancenya beserta penjadwalannya. Seperti peralatan hydrant, sprinkle, detektor, fire alarm, APAR, pompa Hydrant, emergency lamp, emergency shower, breathing apparatus dll - Jenis, Jumlah dan Posisi alat darurat (APAR, hidran, spill kit, shower, kotak P3K, dll) jelas dilihat, tidak terhalang dan bertanda jelas oleh karyawan. Termasuk ketepatan dalam spesifikasi alat KD yang disediakan berdasarkan potensi bahayanya. - Ada kegiatan penegecekan terhadap kondisi isi dari kotak P3K biasanya menggunakan checklist tentang

15

peraturan perundang-undangan, pedoman teknis. 6.8.2. 6.9

6.9.1.

7. 7.1

standar

dan

Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. STANDAR PEMANTAUAN Pemeriksaan Bahaya

7.1.1.

Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.

7.1.2.

Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.

7.1.3.

Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa

7.1.4.

7.1.5. 7.1.6.

Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi. Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan. Pengusaha atau pengurus telah menetapkan

kelenhkapan obat, jumlah pemakaian, penggantian dll. Sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008. - Ada petugas P3K yang ditunjuk. Petugas ini bisa dari karyawan atau petugas medis diklinik yang ditunjuk sebagai petugas P3K. Pelatihan P3K bagi petugas yang ditunjuk sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008.

Terdapat Prosedur Pasca terjadinya keadaan darurat (Kecelakaan & PAK) untuk mencegah kejadian berulang.

- Ada jadwal reguler kegiatan inspeksi ini. Bisa dilihat pada tabel jadwal atau prosedur inspeksi atau hasil laporan inspeksi yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Inspeksi cara kerja dapat mengacu kepada job saftety analysis dan inspeksi tempat kerja dapat mengacu kepada housekeeping - Inspeksi dilakukan secara bersama oleh wakil pengurus dan wakil karyawan dengan syarat telah mengikuti pelatihan identifikasi potensi bahaya. Bukti dapat dilihat dari rekaman hasil inspeksi siapa yang melakukan dan posisinya - Jelas. Inspeksi bukan saja hanya mengacu pada checklist tapi juga memberi ruang masukan diluar checklist. Lihat dari catatan inspeksi apakah terdapat masukan dari petugas yang melakukan tugas ditempat yang berbeda -Jelas. Dokumen berupa checklist inspeksi tempat kerja sesuai dengan kondisi tempat kerjanya. - Lihat tembusan laporan inspeksi dengan mengacu pada prosedur inspeksi (terdapat rencana tindakan perbaikannya) Penetapan tim Inspeksi dan jadwal Inspeksi rutin diarea

16

penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.

7.1.7.

7.2 7.2.1.

7.2.2.

7.2.3. 7.3

7.3.1.

7.3.2 7.4

Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya.

kerja yang mempunyai tingkat potensi bahaya dan program perbaikannya - Terdapat catatan monitoring status penyelesaian terhadap tindakan koreksi dari temuan-temuan inspeksi dan kemudian tindakan perbaikan yang telah dilakukan telah dinilai keefektifannya dalam arti tidak menimbulkan bahaya baru

Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.

- Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauana lingkungan kerja. Interval waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan/standar yang berlaku dapat melihat pada UKL dan UPL. - Lihat pada Kepmenaker 51/MEN/1999 tentang Nilai Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi Ambang Batas Faktor Fisika (Kebisingan, suhu kerja, faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi. getaran, gelombang mikro dan radiasi ultraviolet) - Lihat pada Kepmenaker 187/MEN/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya ditempat kerja. - Faktor biologis misalnya nilai baku mutu air minum, pengawasan, terhadap kualitas makanan karyawan dll - Faktor radiasi dapat mengacu pada ketentuan dari BEPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) Indonesia Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja Dapat dilakukan oleh PJK3 atau pihak lain/personil yang dilakukan oleh petugas atau pihak yang telah mendapatkan izin dari Kemenakertrans berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau (Berkompeten/Bersertifikat Ahli dlm Inspeksi luar perusahaan. lingkungan Kerja) Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian - Ada prosedur tertulis mengenai hal tersebut. Alat ukur disini misalnya nanometer (kebisingan), Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai luxmeter(pencahayaan), gas detector (gas-gas kimia)dll. identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan Bila alat-alat disediakan dari pihak luar maka penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mereka/supplier/kontraktor harus dapat menunjukkan mengenai K3. hasil pengujiannya. Hal ini bisa diidentifikasi pada saat tahap kontrak dan pembelian jasa mereka. Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau - Lihat kualifikasi petugas yang melakukan kalibrasi alat pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam tersebut atau catatan pelatihannya. dan/atau luar perusahaan. Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja

17

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5. 8. 8.1. 8.1.1. 8.2

8.2.1.

8.2.2.

Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundangundangan. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN Pelaporan Bahaya Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja. Pelaporan Kecelakaan Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan

- Ada kegiatan serta dokumentasi mengenai kegiatan pemantauan kesehatan tenaga kerja. Terutama pemeriksaaan kesehatan khusus misalnya pengecekan darah untuk melihat kontaminasi bahan kimia, audiometri untuk kebisingan, rontgen untuk penyakit saluran pernapasan dll. - Hasil identifikasi dalam bentuk daftar program pemeriksaan kesehatan karyawan yang dilakukan dan tata cara atau prosedur untuk pemeriksaaan kesehatan tenaga kerja ini. - Dokter perusahaan yang sesuai dengan Permenaker 01/MEN/1976 tentang kewajiban latihan hyperkes bagi dokter perusahaan dan mendapat surat penunjukan. - Detil pelayanan kesehatan yang diberikan mengacu pada Permenaker 03/MEN/1982 tentang pelayanan kesehatan TK - Jelas. Diwajibkan untuk memberikan laporan setiap aktifitas pemeriksaan kesehatan mengacu Per.02/MEN/1980

- Perusahaan mempunyai prosedur pelaporan sumber bahaya dan tenaga kerja tahu tata cara pelaporan tersebut. Dokumen berupa prosedur pelaporan, formulir pelaporan bahaya/ketidaksesuaian

- Dokumen berupa prosedur tata cara pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

- Ada dokumen pelaporan kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja kepada disnaker setempat atau dalam laporan triwulan P2K3 perusahaan ke Disnaker. Ketentuan ini diatur dalam Permenaker

18

No.03/MEN/1998 tentang tata cara palaporan dan pemeriksaan Kecelakaan 8.3 8.3.1.

8.3.2.

Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.

8.3.3.

Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.

8.3.4.

Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.

8.3.5.

Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.

8.3.6.

8.4

8.4.1.

9

Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.

- Dokumennya sama dengan 8.2.1 dimana bisa dijadikan satu prosedur yaitu pelaporan dan penyelidikannya - Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan perusahaan akan melakukan penyelidikan. - Perusahaan telah menetapkan personil perusahaan yang akan melakukan penyelidikan. Kompetensinya bisa dilihat pada pelatihan atau sertifikasi pelatihan yang telah dimilikinya. - Lihat pada dokumen laporan kecelakaan siapa penanggung jawab tindakan perbaikan tsb? Apakah beliau sudah diinformasikan mengenai tanggungjawabnya ini? - Verifikasi dilakukan dengan melihat proses saat penyelidikan dilakukan. Apakah melibatkan tenaga kerja saat mengumpulkan informasi atau saat mendiskusikan tindakan perbaikan yang akan dilakukan? Cross check dengan pekerja yang terkait atau sertakan tandatangan peserta - Perusahaan melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang diusulkan dalam laporan kecelakaan. Bentuknya dapat berupa status laporan (closed) atau paraf pada tindakan perbaikan yang selesai. Diinformasikan melalui media email atau papan informasi kpd semua pekerja

Penanganan Masalah - Ada prosedur penyampaian masalh-masalah K3 ditempat kerja. Masalah ini bisa berupa hal-hal seperti: Lingkungan kerja yang kurang nyaman dan aman, cara kerja, kessehatan dalam bekerja atau keluhan-keluhan lainnya. PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19

9.1

Penanganan Secara Manual dan Mekanis

9.1.1.

Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.

- Prosedur yang dimaksud yaitu prosedur manaj emen risiko seperti 2.1.1 dan 6.1.1. tetapi kriteria ini lebih fokus pada kegiatan penanganan bahn secara manual dan mekanis. Bukti penerapan hasil laporan risk assesment pada kegiatan yang dimaksud ini.

9.1.2.

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

- Verifikasi petugas yang melakukan risk assesment

9.1.3.

Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.

- Verifikasi ke lapangan apakah rekomendasi tindakan pengendalian risiko dari laporan risk assesment diterapkan di tempat kerja. Bukti rekaman yaitu terdapat monitoring dari program kerja dari pengendalian risiko yang diambil

9.1.4. 9.2

9.2.1.

9.2.2. 9.2.3.

Terdapat prosedur untuk penanganan bahan - Terdapat prosedur tertulis untuk penanganan terhadap meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, kemungkinan kerusakan, tumpahan dan kebocoran tumpahan dan/atau kebocoran. Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan - Semua kriteria ini dapat ditunjukkan dengan suatu prosedur dan penerapannya mengenai penanganan bahan agar teratur dan rapi dalam penyimpanan (house keeping), prosedur tsb mencakup penanganan terhadap sifat bahan khususnya kadaluarsa bahan seperti pengaturan penegeluaran dan pencatatan masa kode Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan bahan, penempatan bahan sesuai dengan sifat bahn, disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman bahan dalam kondisi siap pakai serta bila tidak dipakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. akan dibuang dengan cara yang aman bagi lingkungan berikut juga limbahnya dibuang dengan cara yang aman seperti untuk pembuangan limbah oli dipersyaratkan ke penampung yang mempunyai ijin dan limbah cair ke PPLI dan lainnya. Bukti pelaksanaan pembuangan dilihat dari manifestnya - Bahan-bahan yang ditangani sesuai dengan peraturan Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan perundangan seperti penyimpanan bahan peledak, pengendalian bahan yang dapat rusak atau penyimpanan gas-gas dengan tabung atau bejana kadaluarsa. bertekanan yang bersigat reaktif flammability dll Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan Terdapat Subkon atau pihak yang menampung atau

20

9.3

dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)

9.3.1.

Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

9.3.2.

Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.

9.3.3.

Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.

9.3.4.

Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.

9.3.5.

Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

10. 10.1 10.1.1.

PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA Catatan K3 Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.

proses pembuangan sudah mendapat izin dari instansi setempat - Ada prosedur tertulis mengenai kegiatan-kegiatan tersebut untuk bahan berbahaya. Bisa berupaprosedur atau instruksi kerja terkait dengan penggunaan bahan kimia tsb. Peraturan yang mengatur tentang B3 yaitu PP no. 74 tahun 2001 tentang Pengendalian Bahan Kimia di tempat kerja MSDS (Material Safety Data Sheet) Seharusnya tempat kerja mempunyainya dan bisa didapatkan dari pihak supplier bahan kimia. (Dipersyaratkan pada elemen 5 dalam pembelian bahan). Rekaman MSDS ini ditemukan baik ditempat yang menyimpan maupun menggunakan. MSDS ini sebaiknya bersifat komunikatif artinya dimengerti oleh semua pihak. - Ada pelabelan pada wadah bahan kimia. Yang penting label ini diketahui oleh para user bahan kimia. Buktinya semua wadah bahan kimia mempunyai label yang jelas yaitu nama zat, sifat bahaya/rambu bahaya dan tindakan bila keadaan darurat - Rambu peringatan ini menjelaskan bahaya dari bahan kimia yang ada ditempat kerja. Misalnya: rambu sifat bahan tsb, rambu peringatan seperti flammable, explosive, poison dll - Pihak user telah mendapatkan pelatihan mengenai bahaya bahan kimia serta tat cara pemakaian yang aman dari bahan tersebut. Lihat pada catatan pelatihan atau sertifikat pelatihan.

- Perusahaan telah menetapkan prosedur yang mengatur pengelolaan terhadap catatan-catatan K3 tsb. Bukti rekamananya yaitu prosedur pengendalian catatan dimana aplikasinya adalah terdapat masterlist catatan K3 yang minimal mencakup masa simpan dan lokasi penyimpanan. Dimana definisi catatan K3 ini berupa

21

10.1.2.

Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.

10.1.3.

Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.

10.1.4.

Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.

10.2

Data dan Laporan K3

10.2.1.

Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.

10.2.2.

Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.

11.

formulir K3 yang sudah terisi misal form kecelakaan, inspeksi, NCR audit, dll - Tercakup didalam prosedur pengendalian dokumen yaitu mengenai pengendalian dokumen eksternal, dimana aplikasinya terdapat datar Undang-Undang, peraturan, standar da pedoman teknis yang relevan diaman selalu diupdate untuk mengetahuinya dapat dilihat dari tanggal penerbitan dan juga pada daftar tersebut dicantumkan lokasi penyimpanannya - Buktinya dapat kita lihat pada prosedur pengendalian catatan apakah terdapat klausul yang mempersyaratkan kerahasiaan catatan, seperti bagaimana prosedur mengaksesnya, menyimpan dan memusnahkannya. Contoh catatan yang bersifat rahasia yaitu: Medical Check Up - Catatan kompensasi kecelakaan seperti asuransi dan rehabilitasi kesehatan yaitu catatan berupa catatan penyembuhan dari sakit baik akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja termasuk rekomendasi pemindahan ketempat kerja lain untuk sementara waktu atau tetap bila disarankan oleh personalia - Data-data K3 perusahaan dapat berupa: data-data kecelakaan kerja minimal FR dan SR, Medical cost, laporan penyakit kerja, data % hasil inspeksi, data pencapaian kinerja program K3, data pemantauan lingkungan kerja (misalkan kebisingan, NAB, dll) yang mana kesemua data itu dianalisa tabel, matriks, atau grafik atau yang lainnya adalah dalam bentuk pengolahan data sedangkan analisa data mencakup terhadap analisa untuk mencari akar permasalahan dari pengolahan data yang dilakukan dan mencakup sampai pada tindakan koreksi maupun pencegahan - Laporan rutin K3 misalnya: laporan yang berhubungan dengan kinerja K3 termasuknya didalam monitoring terhadap program K3

PEMERIKSAAN SMK3

22

11.1

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

12 12.1 12.1.1. 12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

Audit Internal SMK3 - Perusahaan memiliki jadwal kegiatan audit internal SMK3 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal tsb Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan mengacu kepada prosedur audit internal. Lihat pada untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan laporan audit internal yang ada. Buktinya harus dapat dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut. dipastikan 166 kriteria ini telah diaudit dalam setahun, untuk melihat efektifitasnya dapat dilihat dari presentasinya secara kuantitatif - Petugas/auditor internal SMK3 harus kompeten yakni telah dibekali dengan pemahaman mengenai isi SMK3 dan standar audit SMK3 ini. Lihat pada catatan Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang latihan/sertifikat pelatihan audit internal atau pada independen, berkompeten dan berwenang. contoh hasil laporannya selama ini. Independen yakni ia tidak mengaudit bagiannya sendiri. Sesuai dengan Permenaker no 18 tahun 2008 - Lihat pada laporan ketidaksesuaian/NCR audit apakah ada tanda penegesahan/persetujuan bahwa tindakan Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha perbaikan telah selesai dilaksanakan. Prioritas temuan atau pengurus dan petugas lain yang audit juga dapat kita lihat pada lembar monitoring berkepentingan dan dipantau untuk menjamin rekapitulasi tindakan perbaikan hasil audit apakah dilakukannya tindakan perbaikan. tindakan perbaikan sesuai dengan date line atau tidak, kemudian lihat keterangannya jika belum terlaksana atau ditutup PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN Strategi Pelatihan - Terdapat TNA (Training need analysis) yang mencakup Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan mengenai kebutuhan pelatihan K3. Lihat pada matriks peraturan perundang-undangan telah dilakukan. training - Lihat pada program pelatihan tahunan perusahaan Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun. kemudian komposisi peserta pelatihannya. - Lihat kembali pada matriks pelatihan K3 dengan Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan job qualifikasinya dan disesuaikan disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian dg potensi bahaya tempat bekerja. Perhatian khusus potensi bahaya. untuk pelatihan yang dipersyaratkan oleh per UU seperti operator forklift crane, regu kebakaran dan akli K3. - Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang digunakan Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang jasanya untuk mengadakan pelatihan. Hal ini diatur berkompeten dan berwenang sesuai peraturan

23

perundang-undangan.

12.1.5.

Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.

12.1.6.

Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.

12.1.7.

Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.

12.2

Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia

12.2.1.

Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsipprinsip serta pelaksanaan K3.

12.2.2.

Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.

12.3

12.3.1.

dalam Permenaker No.04/MEN/1994 tentang Perusahaan Jasa K3. Kesesuaian ini bisa dipastikan dalam kontrak pembelian jasa. - Perusahaan menyediakan fasilitas (kelas, board, OHP, LCD dll) dan sumber daya (trainer, dana) untuk kegiatan pelatihan (khususnya bila pelatihan bersifat internal) - Catatan pelatihan seperti daftar hadir, jadwal dll disimpan dan difile termasuk daftar riwayat pelatihan per karyawan - Pada prosedur pelatihan ada tahapan dimana semua program pelatihan selama setahun dievaluasi untuk menentukan apakah masih relevan atau perlu peningkatan lebih lanjut. Termasuk prosentasi keberhasilan pelatihan yang telah diikuti. - Manajemen senir terlibat dalam kegiatan pelatihan K3. Terlibat disini termasuk ikut serta dalam pelatihan, minimal pelatihan penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3. Dokumen yang dilihat yaitu catatan pelatihan, sertifikat (jika ada) atau kegiatan yang diikuti seperti seminar dll - Pelatihan disini bukan hanya pelatihan K3 sesuai dengan peran dan tugasnya namun juga berhubungan dengan kompetensi pekerjabya. Kesesuaian dapat dilihat pada job qualifikasinya dan atau amatrik pelatihan mereka. Buktinya lihat rekaman pelatihan dari sertifikat atau daftar riwayat pelatihan mereka

Pelatihan bagi Tenaga Kerja

Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.

- Setiap tenaga kerja baru mendapatkan pelatihan bagaimana bekerja dengan aman termasuk pengenalan mengenai K3 begitupula tenaga kerja yang dipindah ke bagian yang baru. Lihat pada prosedur pelatihan, catatan pelatihan. (+) Perusahaan telah melakukan pelatihan orientasi, pelatihan tentang pengenalan cara-cara kerja yang aman sesuai dengan setiap SOP yang ada (-- ) Perusahaan tidak memiliki dokumen catatan hasil pelatihan tersebut.

24

12.3.2.

12.3.3. 12.4 12.4.1. 12.5

12.5.1.

- Perubahan sarana produksi atau proses dapat menimbulkan bahaya baru maka tenaga kerja harus diinformasikan mengenai bahaya ini. Pelatihan penyegaran ini tergantung Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan kebutuhan/persyaratan yang ada. Misalnya pelatihan tanggap darurat 1 tahun sekali, pelatihan P3K, pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja. B3 dll Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor - Ada program pelatihan pengenalan K3 bagi tenaga Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada kerja. Lihat pada materi pelatihan, jadwal pelatihan dan pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3. absensi pelatihan pengenalan K3 Pelatihan Keahlian Khusus - Pelatihan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan yang memang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. Lihat pada TNA atau matriks pelatihan Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin yang ada. Beberapa pelatihan tsb yaitu : Ahli K3 : kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau Permenaker 02/MEN/1992, Dokter perusahaan : kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan Permenaker 01/MEN/1976, Operator Uap : Permenaker untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan 01/MEN/1998, Operator angkat angkut : Permenaker pekerjaan atau mengoperasikan peralatan. 09/MEN/2010, Regu Kebakaran : Kepmenaker 186/MEN/1999, Ahli Kimia K3, Juru Las, Operator alat angkat angkut, Paramedis Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.perubahan sarana produksi atau proses

25