Cetak-sawah-baru.docx

  • Uploaded by: Ridwan
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Cetak-sawah-baru.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 749
  • Pages: 3
Melihat permasalahan lahan diatas, pemerintah telah menetapkan program cetak sawah baru. Namun apa itu cetak sawah baru dan seberapa pentingkah program cetak sawah baru berdasarkan keputusan mentri pertanian? Sebelumnya, kita melihat dari segi latar belakang dibentuknya cetak sawah baru, yaitu Perluasan sawah pada lahan beririgasi yang merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan didaerah irigasi baik irigasi teknis, setengah teknis maupun irigasi desa yang sudah mempunyai jaringan irigasi sampai pada tingkat tersier atau akan dibangun jaringan tersebut yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak. Pembukaan lahan baru ini dilakukan dalam satu hamparan sehingga dapat terairi seluruhnya. Lahan harus berada pada kawasan budidaya dan bukan berada pada kawasan hutan lindung. Adapun tujuannya yaitu, menambah luas baku lahan tanaman pangan melalui kegitan peruasan sawah. Selain itu upaya pemerintah telah menyebutkan bahwa Sasaran areal perluasan swah tahun 2010-2014 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar 374.125 Ha.Sedangkan sasaran perluasan sawah TA.2013 yang dibiayai dari APBN direncanakan sluas 65.000 Ha. Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 (delapan) syarat pokok yaitu : 1. Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan. 2. Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. 3. Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi. 4. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya : tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk di garap oleh petani. 5. Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa). 6. Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/ proyek lain dan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya. 7. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah. 8. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia. Perluasan sawah pada lahan beririgasi merupakan upaya untuk menambah baku lahan sawah yang dilakukan didaerah irigasi baik irigasi teknis, setengah teknis maupun irigasi desa yang sudah mempunyai jaringan irigasi sampai pada tingkat tersier atau akan dibangun jaringan tersebut yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak. Pembukaan lahan baru ini dilakukan dalam satu hamparan sehingga dapat terairi seluruhnya. Lahan harus berada pada kawasan budidaya dan bukan berada pada kawasan hutan lindung.

Kesuksesan program perluasan sawah akan menjadibagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan dan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan di negara ini. Untuk itu keterlibatan pihak-pihak terkait menjadi keniscayaan dalam program ini. Ego sektoral yang kerap dituding sebagai penghalang dalam keberhasilan berbagai program pemerintah harus dapat diminimalisir dalam program perluasan sawah, karena sangat mungkin program ini merupakan bagian penting dari masa depan pangan di negara ini. Kiprah perluasan lahan yang sudah berjalan dua periode diantaranya: 1). Periode awal (2006-2010) Dalam upaya ekstensifikasi lahan sawah, pemerintah melalui Perpres No. 10 tahun 2005 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 299/ Kpts/OT.140/7/2005 telah membentuk sebuah institusi yaitu Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air (PLA) yang salah satu tugas dan fungsinya untuk mengelola perluasan areal tanam beberapa komoditi, termasuk padi. Periode awal dari kegiatan perluasan sawah merupakan periode pembelajaran dari pihak-pihak yang terkait dengan program ini, baik pusat maupun daerah. Mengingat barunya program ini, banyak pihak yang terkait belum familiar dengan pola pelaksanaannya. Banyak hal teknis dan administrasi yang belum dikuasai dan dipahami secara baik. 2). Periode kedua (2010-sekarang) Pada fase ini kegiatan perluasan sawah ditangani oleh eselon satu baru yang bernama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pada periode ini Menteri Pertanian telah menandatangani kontrak kinerja dengan Presiden RI untuk membuka lahan baru seluas 2 juta hektar, baik sawah maupun lahan kering (pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dalam rangka swasembada dan swasembada berkelanjutan, sasaran tersebut sebagaimana telah dituangkan didalam Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Tahun 2010 - 2014. Pada perencanaan yang dilakukan tahun 2010, disediakan anggaran untuk mencetak sawah baru seluas 62.000 Ha untuk tahun 2011. Hingga akhir tahun 2011, dari anggaran tersebut terealisasi sawah baru seluas 62.100 Ha. Pada fase ini terlihat bahwa era perluasan sawah baru mulai terjadi peningkatan volume kegiatan secara signifikan. Pada tahun-tahun berikutnya rencana volume kegiatan perluasan sawah semakin meningkat. Untuk tahun 2012 telah dianggarkan untuk mencetak 100.000 ha sawah baru, dan untuk periode 2013-2014, direncanakan akan dianggarkan perluasan sawah seluas 100.000 ha tiap tahunnya. Tabel perkembangan volume kegiatan perluasan sawah dari tahun 2006-2014: TAHUN 2006-2010 2011 2012 2013-1014

KETERANGAN Perluasan sawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Perluasan sawah Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP) Perluasan sawah Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP) Rencana perluasan sawah Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP)

LUAS (HA) 69.102 62.100 100.000 200.00

More Documents from "Ridwan"