Cara Cara Mendirikan Perusahaan.docx

CARA CARA MENDIRIKAN PERUSAHAAN Tugas Pengantar bisnis Dosen : Yusdi Daulay D.

SUKAYENI MANAJEMEN 1I

Berikut cara cara untuk mendirikan perusahaan 1. Menyiapkan nama perusahaan Panduan membuat nama perusahaan, yaitu  Nama Perseroan Terbatas(PT) tidak boleh sama dengan yang lain meskipun bidang usaha dan domisili kedua PT berbeda. Hal itu dilarang peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut diatur dalam PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas.  Nama perusahaan harus terdiri dari minimal 3 suku kata Berbahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk membedakan nama perusahaan lokal dan perusahaan dengan modal asing. Pasal 11 PP 43/2011 menyatakan, “ Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam Bahasa Indonesia.  Nama Perusahaan harus mengikuti budaya kesusilaan yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan nama yang mengandung isu SARA ataupun kebencian dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku tidak diperkenankan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.  Pasal 5 ayat (1) huruf g dan h PP Nomor 43 Tahun 2011 menyatakan bahwa Nama perusahaan harus mencerminkan bidang usaha yang diambil. Jika disimpulkan, penggunaan bidang usaha perusahaan tidak boleh bertolak belakang dari nama yang digunakan. 2. Bidang usaha Cara memilih jenis usaha  Pilih usah ayang sesuai dengan minat dan keahlian  Membuat daftar bidang  Pelajari bidang usaha yang anda pilih  Sesuaikan dengan modal yang anda punya  Perhatikan lokasi tempat usaha  Perhatikan juga minta dan kebutuhan konsumen  Segera beraksi

3. Domisili Perusahaan Persyaratan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) a. Kantor dengan Gedung/Ruko Milik Sendiri:  Surat Permohonan pembuatan SKDP yang ditujukan kepada Kasatlak PTSP Kelurahan dan ditanda tangani Direktur Utama perusahaan. Surat ini juga memuat informasi mengenai perusahaan seperti bidang usaha, jumlah karyawan, dsb.  Surat Pernyataan bermaterai tentang Keabsahan Dokumen yang dilampirkan, ditandatangani oleh Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan.  Akta Notaris Pendirian dan/atau Perubahan Perusahaan (Asli & Fotokopi).  Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Asli & Fotokopi). Jika Direktur/Penanggung Jawab perusahaan bukan Warga Negara Indonesia, sertakan Paspor/Kitas.  Kartu Keluarga (KK) Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.  NPWP Pribadi Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Fotokopi).  Bukti kepemilikan tanah: Sertifikat Tanah/Akta Jual Beli/Girik (Fotokopi).  Slip pembayaran PBB tahun berjalan (Fotokopi).  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan peruntukan bangunan adalah kantor bukan rumah tinggal (asli dan fotokopi). Untuk bangunan yang tidak memiliki IMB (misalnya karena dibangun sebelum 2000, dapat diganti surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik bangunan dengan diketahui RT, RW, dan Lurah setempat, namun kemungkinan ini hanya berlaku di wilayah tertentu saja. Silakan Anda tanyakan lebih lanjut ke pihak Kelurahan setempat.  Tanda daftar BPJS ketenagakerjaan untuk Badan Hukum atau Badan Usaha.  Slip setoran retribusi izin gangguan dan Pajak Reklame (fotokopi).  Surat Keterangan Pajak Retribusi Daerah.  Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga sekitar khusus untuk lokasi usaha yang berhimpitan dengan bangunan lain atau ada kemungkinan mengganggu tetangga sekitar.  Surat Izin Tempat Usaha (ITU) (fotokopi).  Surat Kuasa pengurusan bermaterai cukup (jika pengurusan melalui pihak lain). b. Kantor dengan Gedung/Ruko yang Mengontrak/Menyewa:  Surat Permohonan pembuatan SKDP yang ditujukan kepada Kasatlak PTSP Kelurahan dan ditanda tangani Direktur Utama perusahaan. Surat ini juga memuat informasi mengenai perusahaan seperti bidang usaha, jumlah karyawan, dsb.  Surat Pernyataan bermaterai tentang Keabsahan Dokumen yang dilampirkan, ditandatangani oleh Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan.

 Akta Notaris Pendirian dan/atau Perubahan Perusahaan (Asli & Fotokopi).  Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Asli & Fotokopi).  Kartu Keluarga (KK) Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.  NPWP Pribadi Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Fotokopi).  Surat Keterangan dari Pengelola Gedung (jika letak kantor di kompleks perkantoran) dengan melampirkan bukti kepemilikan seperti fotokopi sertifikat, IMB, PBB terakhir dari pemilik gedung.  Surat Perjanjian Sewa-Menyewa (Fotokopi).  Tanda daftar BPJS ketenagakerjaan untuk Badan Hukum atau Badan Usaha.  Slip setoran retribusi izin gangguan dan Pajak Reklame (fotokopi).  Surat Keterangan Pajak Retribusi Daerah.  Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga sekitar khusus untuk lokasi perusahaan yang berhimpitan dengan bangunan lain atau ada kemungkinan mengganggu warga sekitar.  Surat Izin Tempat Usaha (ITU) (fotokopi).  Surat Kuasa pengurusan bermaterai cukup (jika pengurusan melalui pihak lain). 4. Modal dasar perusahaan Modal dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Penilaian ini sangat berguna terutama poada saat menentukan kelas perusahaaan. Nilai dasar terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Menurut Undang-undang perseroan terbatas (UUPT), besarnya modal dasar adalahminimal rp. 50.000.000, undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih dari rp. 50.000.000. modal dasar bukan merupakan modal rill, karena modal dasar hanya menentukan sampai seberapa kuat perusahaan tersebut dapat menyediakan modalnya – sampai seberapa besar perusahaan tersebut mampu menghimpun aset-aset kekayaannya. 5. Modal disetor Modal disetor adalah modal perseroan yang dianggap rill karena telah benarbenar disetorkan ke dalam PT. Dalam hal ini, pemegang saham telah benarbenar menyetorkan modalnya kedalam perusahaan. Besarnya modal disetor menurut UUPT adalah sebesar modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan dietor penuh (pasal 33 ayat (1) UUPT). Penyetor itu dibuktikan dengan bukti penyetor yang sah, misalnya bukti pemasukan uang dari pemegang saham kedalam rekening bank perseroan.

6. Pengurus peusahaan Pengurusan perusahaan terdiri dari unsur direktur dan komisaris. Apabila terdapat lebih dari satu orang direktur, maka salah satu diangkat sebagai direktur utama. Terhadap komisaris juga berlaku hal yang sama. Direktur bertugas menjalankan perusahaan sehari-hari, termasuk tanda tangan kontrak, tanda tangan giro dan cek atas nama perusahaan dan kegiatan lainnya. Komisaris bertugas memberikan nasihat kepada direktur, dan komisaris tidak dapat bertindak atas nama perusahaan, akibatnya tidak berhak tanda tangan kontarak dan lainnya. 7. Membuat Akta Pendirian di Notaris Akta pendirian perusahaan adalah dokumen yang sifatnya penting dan rahasia dimana dokumen ini telah dilegalisasi oleh para notaris berdasarkan dari tempat domisili perusahaan tersebut. Secara umum, akta pendirian ini menggambarkan tujuan dan aturan dasar perusahaan. syarat membuat akta pendirian a. Fotocopy KTP Fotokopi KTP yang dibutuhkan adalah fotokopi para pendiri atau pengurus perusahaan. Jumlahnya adalah dua lembar dan minimal dua KTP pendiri perusahaan. b. Fotocopy KK Direktur Perusahaan Fotokopi Kartu Kelurga Direktur diperlukan apabila yang menjadi direktur atau penanggungjawab adalah perempuan. c. Pas Foto Pas foto yang perlu disiapkan adalah pas foto direktur atau penanggungjawab sejumlah dua lembar dan berwarna. Ukuran yang standar adalah 3×4 walaupun ada pula beberapa daerah yang meminta ukuran 4×6. d. Salinan PBB Domisili Perusahaan Salinan PBB domisili perlu disiapkan. Salinan PBB ini tentu saja sesuai dengan alamat dimana perusahaan berdiri atau berdomisili. e. Bukti Domisili Yang dimaksud dalam syarat akta pendirian perusahaan yang satu ini adalah soal bukti kepemilikan tempat usaha atau kantor perusahaan. Jika menyewa, maka perlu juga disiapkan surat penjanjian sewa bangunan yang dipakai untuk tempat usaha atau kantor perusahaan. f. Surat Keterangan Domisili

g. Surat keterangan domisili dibedakan menjadi dua. Jika kantor perusahaan menggunakan gedung perkantoran, maka diperlukan surat keterangan dari pengelola gedung. Namun jika kantor perusahaan berada dilingkungan tempat usaha, maka diperlukan surat keterangan dari RT dan RW setempat. h. Foto Foto kantor diperlukan bukan hanya tampak luarnya saja, namun juga foto sisi dalamnya. Perlu juga disiapkan foto-foto yang menggambarkan ruang kerja beserta pegawai yang bekerja pada perusahaan. 8. Pengesahan SK menteri pendirian PT Setelah dibuat Akta Pendirian PT, Notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum atas PT kepada Menteri Hukum dan HAM. Lalu Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum PT, sehingga PT tersebut telah lahir sebagai badan hukum yang diakui oleh Negara. Akibat PT telah menjadi badan hukum, maka PT dianggap sebagai suatu subjek hukum baru, yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat selamanya. Salah satu kewajiban tersebut diantaranya adalah harus memiliki nomor pajak dan kewajiban untuk lapor pajak. Dan karena telah menjadi badan hukum, PT telah bisa melakukan kontrak dengan pihak ketiga serta melakukan perbuatan hukum lain atas nama dirinya sendiri (atas nama PT). 9. Mengurus domisili kelurahan Domisili Kelurahan menerangkan tentang dimana alamat PT berada. Dan karena izin domisili dikeluarkan oleh Kelurahan. Dengan demikian, pengaturan izin domisili diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Untuk mengurusnya dibutuhkan persyaratan : a. Surat pengantar RT dan RW b. KTP Pemilik c. Akta notaris pendirian PT. 10. Mengurus NPWP di Kantor Pajak Syarat untuk membuat NPWP Wiraswasta atau Pengusaha a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk b. Fotokopi surat keterangan usaha atau disebut juga dengan SKU dari kelurahan atau departemen yang berkaitan dengan bidang usaha c. Mengisi formulir pernyataan usaha yang ditandatangani di atas meterai Rp6.000 d. Mengisi formulir pendaftaran NPWP yang ada di kantor pajak

11. Mengurus Izin Usaha Syarat pembuatan SIUP untuk Perseroan Terbatas (PT) a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika penanggung jawabnya seorang perempuan c. Fotokopi NPWP d. Surat Keterangan Domisili atau SITU e. Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. f. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM g. Surat Izin Gangguan (HO) h. Izin Prinsip i. Neraca perusahaan j. Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar) k. Materai Rp6.000 l. Izin teknis dari instansi terkait jika diminta 12. Mengurus TDP (Tanda Daftar Perusahaan) TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. TDP diatur oleh UU 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan". Pengertian "perusahaan" dalam TDP, mencakup setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan dari seluruh materi yang telah disajikan dalam makalah diatas, bahwa setiap wirausahawan yang ingin membuka usaha baru sebaiknya mempelajari terlebih dahulu tahap demi tahap dalam membuat usaha karena tahap demi tahap ini sudah ada peraturannya oleh karena itu sangat penting sekali mempelajarinya, agar dalam berusaha kita tidak mendapat kesulitan dalam usahayang kita jalankan itu.

Sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan