Bupati Konawe Utara.docx

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021 BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021 BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 - 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, Menimbang : a. b. c. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara masa bhakti 2016 - 2021 perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021; -2-

Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689); Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); -3-

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034; -4-

15. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA Dan

BUPATI KONAWE UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 - 2021. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah atau RPJPD adalah penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah -5-

jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disebut RPJM Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Propinsi Sulawesi Tenggara dan RPJM Nasional. 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman untuk Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Konawe Utara. 8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja. 9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 12. Arah Pembangunan adalah tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan daerah. 13. Strategi Pembangunan adalah cara untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan daerah. 14. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah

untuk mencapai tujuan. 15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya -6-

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016 - 2021 merupakan (1) Penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 dan memperhatikan RPJMD Propinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 dan RPJM Nasional 2015-2019. (2) Rincian Visi, Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Maksud penetapan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan -7-

pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan visi pembangunan Konawe Utara 2016-2021. (2) Penetapan RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka tujuan penetapan RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016-2021, sebagai pedoman: a. Penyusunan RKPD kurun waktu 2017 - 2021; b. Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 2017 - 2021; c. Penyusunan Renja SKPD untuk kurun waktu 2017 - 2021. BAB IV SISTEMATIKA Pasal 4 Sistematika RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016-2021 terdiri dari : Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, proses penyusunan RPJMD dan sistematika penyusunan Bab II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH Memuat evaluasi pembangunan daerah dan kondisi eksisting sampai dengan awal penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 dalam setiap aspek prioritas pembangunan, yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Bab III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja -8-

Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan 5 (lima) tahun. Bab IV : ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS Berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Kabupaten Konawe Utara. Bab V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Menjelaskan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan. Bab VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Bab VII: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi, serta penterjemahan kebijakan umum ke dalam program pembangunan daerah. Bab VIII: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bab ini, menjelaskan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan -9-

Bab IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Bab X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Menjelaskan pedoman transisi pada Tahun 2021, prinsipprinsip dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2021 serta kaidah pelaksanaannya. Pasal 5 Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada - 10 -

program yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD. (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 (1) Hal-hal yang berkaitan dengan target-target kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat asumtif, sehingga apabila terjadi penyesuaian terhadap target-target tersebut, maka penyesuaian target tersebut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD. (2) RPJMD dijadikan dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - 11 -

Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 4 Oktober 2016 BUPATI KONAWE UTARA, ttd. H. RUKSAMIN Diundangkan di Wanggudu pada tanggal 7 Oktober 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, ttd. H. MARTAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 84 NOREG PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE UTARA (6/02/2016) - 12 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016-2021 I. UMUM Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik pada tanggal 21 April 2016, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2017 - 2021 yang harus

dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya - 13 -

diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2016. Namun demikian Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD Perubahan dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJMD menjadi utuh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 adalah untuk : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Propinsi dan Kabupaten 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan 5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalan peraturan daerah ini. - 14 -

Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Bappeda

Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 53

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021

LAMPIRAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 Jl. Lintas Timur Sulawesi (Trans Sulawesi) Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Kel. Wanggudu - Kec. Asera 93353 [email protected] KABUPATEN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / BAPPEDA

- ii -

PENGANTAR Dengan senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran, kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021. Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program unggulan kepala daerah dan program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan pendanaan pembangunan yang dirumuskan sebagai pedoman perencanaan pembangunan bagi semua pihak di Kabupaten Konawe Utara selama kurun lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui rangkaian proses kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan substansi yang diperoleh dari masukan dan sumbangsih pemikiran dari berbagai pemangku kepentingan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, top down, dan bottom up. Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan atas penyusunan dokumen ini. Wanggudu, Oktober 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KONAWE UTARA, ttd. ANTARIKSA, SE.,M.Si Pembina Tk. I, Gol. IV/b NIP. 19680401 199203 1 015 - iii -

SAMBUTAN BUPATI KONAWE UTARA Bismillahirahmanirrahim. Assalaamualaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Salam Sejahtera, Om Swastiastu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021. Dokumen ini menjadi bagian dari kewajiban kepala daerah terpilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Dokumen ini merupakan perwujudan janji-janji politik kami selama masa kampanye Pemilukada Serentak pada Desember 2015, yang dituangkan dalam rumusan visi yaitu Menuju Konawe Utara Yang Sejahtera dan Beradab. Visi tersebut akan dicapai melalui misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program unggulan dan prioritas pembangunan yang disertai dengan kerangka indikatif pendanaan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen ini. Agar pelaksanakaan dokumen ini lebih efektif, efisien, dan terarah, kita perlu membangun kebersamaan komitmen pada perumusan dan pengambilan kebijakan umum, program unggulan, dan prioritas sebagaimana telah diatur berdasarkan waktu pelaksanaan sesuai dengan target pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran, bidang urusan pemerintahan, dan SKPD penanggung jawab. Untuk meningkatkan kinerja daerah, mekanisme pengendalian dan evaluasi akan dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari upaya perbaikan. Untuk mensinergikan gerak langkah pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Kami berharap semua pemangku kepentingan di Kabupaten Konawe Utara dapat menggunakan dokumen ini sebagai pedoman perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah selama kurun waktu tahun 20162021. - iv -

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersamasama menyusun dokumen ini serta dukungan dari DPRD Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya kami berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat membantu dalam implementasi dan pengawasan seluruh program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Akhirnya, marilah kita memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT agar kita senantiasa diberi kemampuan dan kekuatan dalam mengemban amanat rakyat untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya dalam mencapai visi Menuju Konawe Utara Yang Sejahtera dan Beradab. Terima kasih. Wassalaamualaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Wanggudu, Oktober 2016 BUPATI KONAWE UTARA, ttd. Dr. Ir. H. RUKSAMIN., M.Si - v -

DAFTAR ISI PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………… ……………… ii SAMBUTAN BUPATI ………………………………………………………………………………………………… ….. iii DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………… ……………….. v DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………………………………… ……… x DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………………………… ………….. xii BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………………. 1 - 1 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………………… 1 - 1 1.2 Dasar Hukum ……………………………………………………………………………………….. 1 - 3 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ……………………………………………… 1 - 7 1.4 Sistematika Penyusunan ………………………………………………………………………. 1 - 12 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ………………………………………………………… 2 - 1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ……………………………………………………………… 2 - 1 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ………………………………………………… 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi……………………………….. 2.1.1.2 Topografi …………………………………………………………………………. 2.1.1.3 Geologi ……………………………………………………………………………. 2.1.1.4 Hidrologi ………………………………………………………………………….. 2.1.1.5 Klimatologi ………………………………………………………………………. 2.1.1.6 Penggunaan Lahan …………………………………………………………… 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ………………………………………………… 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana …………………………………………………………….. 2.1.4 Demografi dan Kependudukan……………………………………………………. 2.1.5 Penelaahan RTRW ………………………………………………………………………. 2.1.5.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang ………………………….. 2.1.5.2 Rencana Struktur Ruang …………………………………………………. 2.1.5.3 Rencana Pola Ruang ……………………………………………………….. 2-1 2-1 2-4 2-4

2-5 2-5 2-7 2-7 2-9 2-9 2 - 13 2 - 14 2 - 17 2 - 21 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat …………………………………………………………. 2 - 27 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi …………………………. 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB …………………………………………………………. 2.2.1.2 Laju Inflasi ……………………………………………………………………….. 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial …………………………………………………………. 2.2.2.1 Angka Melek Huruf ………………………………………………………….. 2.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah ………………………………………… 2.2.2.3 APK dan APM …………………………………………………………………… 2.2.2.4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi ………………………………………. 2.2.2.5 Angka Usia Harapan Hidup ………………………………………………. 2.2.2.6 Rasio Penduduk yang Bekerja ………………………………………….. 2.2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ………………………………. 2.2.2.8 Tingkat Kemiskinan ………………………………………………………….. 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ………………………………………………… 2 - 27 2 - 27 2 - 35 2 - 36 2 - 37 2 - 38 2 - 38 2 - 40 2 - 40 2 - 40 2 - 41 2 - 42 2 - 44 - vi -

2.3 Aspek Pelayanan Umum ……………………………………………………………………….. 2 - 44 2.4 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ………………………………………………………. 2.3.1.1 Layanan Umum Bidang Urusan Pendidikan …………………….. 2.3.1.2 Layanan Umum Bidang Urusan Kesehatan ……………………… 2.3.1.3 Layanan Umum Bidang Urusan Pekerjaan Umum …………… 2.3.1.4 Layanan Umum Bidang Urusan Perumahan ……………………. 2.3.1.5 Layanan Umum Bidang Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan ……………………………………………………………………..

2.3.1.6 Layanan Umum Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan ………………………………………………………………… 2.3.1.7 Layanan Umum Bidang Urusan Perhubungan …………………. 2.3.1.8 Layanan Umum Bidang Urusan Lingkungan Hidup ………….. 2.3.1.9 Layanan Umum Bidang Urusan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ………………………………………………………………. 2.3.1.10 Layanan Umum Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB ………………………… 2.3.1.11 Layanan Umum Bidang Urusan Sosial …………………………… 2.3.1.12 Layanan Umum Bidang Urusan Ketenagakerjaan ………….. 2.3.1.13 Layanan Umum Bidang Urusan Koperasi dan UMKM ……. 2.3.1.14 Layanan Umum Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ………………………………………………………………………………. 2.3.1.15 Layanan Umum Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika ……………………………………………………………………. 2.3.1.16 Layanan Umum Bidang Urusan Penanaman Modal ………. 2.3.1.17 Layanan Umum Bidang Perpustakaan …………………………… 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ……………………………………………………… 2.3.2.1 Layanan Umum Bidang Urusan Pertanian ……………………….. 2.3.2.2 Layanan Umum Bidang Urusan Kehutanan ……………………… 2.3.2.3 Layanan Umum Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral …………………………………………………………………………… 2.3.2.4 Layanan Umum Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan …. 2.3.2.5 Layanan Umum Bidang Perindustrian dan Perdagangan …. 2.3.2.6 Layanan Umum Bidang Pariwisata ………………………………….. 2.3.2.7 Layanan Umum Bidang Ketransmigrasian ……………………….. Aspek Daya Saing ………………………………………………………………………………….. 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah …………………………………………… 2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ……………. 2.4.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP) ………………………………………………….. 2.4.1.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Untuk non Pangan)……………………………………… 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ………………………………………….. 2.4.2.1 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).. 2.4.2.2 Luas Wilayah Produktif ……………………………………………………. 2.4.2.3 Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih ………………… 2 - 44 2 - 45 2 - 46 2 - 51 2 - 52 2 - 54 2 - 55 2 - 57 2 - 58 2 - 59 2 - 59

2 - 60 2 - 61 2 - 63 2 - 64 2 - 64 2 - 65 2 - 65 2 - 63 2 - 66 2 - 67 2 - 69 2 - 69 2 - 70 2 - 71 2 - 73 2 - 73 2 - 73 2 - 74 2 - 75 2 - 75 2 - 76 2 - 76 2 - 77 2 - 77 - vii -

2.4.2.4 Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik ………………………. 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ………………………………………………………………. 2.4.3.1 Angka Kriminalitas ………………………………………………………….. 2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi ……………………………………………………….. 2.4.3.3 Produk Hukum ………………………………………………………………… 2.4.3.4 Pajak dan Retribusi Daerah ……………………………………………… 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ………………………………………………………. 2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja ………………………………………………………. 2.4.4.2 Tingkat Ketergantungan ………………………………………………….. 2 - 78 2 - 79 2 - 79 2 - 80 2 - 80 2 - 81 2 - 81 2 - 81 2 - 82 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ………………………………………………………………………………. 3-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu …………………………………………………………………. 3 - 1 3.2 3.3 3.1.1 Kinerja pelaksanaan APBD ……………………………………………………………. 3.1.1.1 Pendapatan Daerah …………………………………………………………. 3.1.1.2 Belanja Daerah …………………………………………………………………. 3.1.2 Neraca Daerah …………………………………………………………………………….. 3.1.2.1 Aset …………………………………………………………………………………. 3.1.2.2 Kewajiban ………………………………………………………………………… 3.1.2.3 Ekuitas Dana …………………………………………………………………….. 3.1.2.4 Rasio Likuiditas ………………………………………………………………… 3.1.2.5 Rasio Solvabilitas ……………………………………………………………… Kebijakan Pengelolaan Keuangan masa lalu …………………………………………. 3.2.1 Proporsi Pengunaan Anggaran …………………………………………………….. 3.2.2 Analisis Pembiayaan ……………………………………………………………………. Kerangka Pendanaan ……………………………………………………………………………. 3.3.1 Analisis Pengeluaran Priodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama ………………………………………………………………………………………….. 3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu ………………………………………………………………. 3.3.2.1 Proyeksi Pendapatan ………………………………………………………. 3.3.2.2 Proyeksi Belanja ………………………………………………………………. 3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan ……………………………………………….. 3.3.4 Kebijakan Alokasi Anggaran …………………………………………………………. 3-1 3-3 3 - 12 3 - 15 3 - 18 3 - 18 3 - 18 3 - 19 3 - 20 3 - 21 3 - 21 3 - 22 3 - 25 3 - 25 3 - 27 3 - 29 3 - 31 3 - 33 3 - 37 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ………………………………………………………………………… 4 - 1 4.1 Permasalahan Pembangunan ……………………………………………………………….. 4.2.1 Kesejahteraan Masyarakat ……………………………………………………………

4.2.2 Infrastruktur (Pekerjaan Umum dan Perhubungan) ……………………… 4.2.3 Pendidikan …………………………………………………………………………………… 4.2.4 Kesehatan ……………………………………………………………………………………. 4.2.5 Lingkungan Hidup ………………………………………………………………………… 4.2.6 Sosial …………………………………………………………………………………………... 4.2.7 Pelayanan Umum ………………………………………………………………………… 4.2.8 Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ………………………. 4-1 4-2 4-4 4-5 4-6 4-8 4-9 4 - 11 4 - 12 - viii -

4.2 4.3 4.4 4.5 4.2.9 Iklim Investasi Dan Daya Saing Daerah …………………………………………. 4.2.10 Pembangunan Perdesaan …………………………………………………………… Telaah Kebijakan …………………………………………………………………………………… 4.2.1 Telaah Kebijakan Pembangunan Nasional ……………………………………. 4.2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019)…………………………………………………………. 4.2.1.2 Standar Pelayanan Minmal SPM ……………………………………… 4.2.1.3 Sustainable Development Goals ( SDG’s) Indonesia …………. 4.2.2 Telaah Kebijakan Provinsi SULTRA (2013-2018) ……………………………. 4.2.3 Telaah Kebijakan Pembangunan Daerah 2012 - 2032 ………………….. 4.1.3.1 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah …………………. Isu Strategis …………………………………………………………………………………………. 4.3.1 Isu Strategis Nasional …………………………………………………………………… 4.3.2 Isu Strategis Regional …………………………………………………………………… 4.3.3 Isu Strategis Lokal ………………………………………………………………………… Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis ……… Rancangan Umum Strategi Pembangunan Umum Kab. Konawe utara ….. 4 - 13 4 - 15 4 - 18 4 - 18 4 - 18 4 - 21 4 - 23 4 - 25 4 - 36

4 - 37 4 - 39 4 - 40 4 - 43 4 - 43 4 - 43 4 - 45 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ………………………. 5 - 1 5.1 Visi ……………………………………………………………………………………………………….. 5 - 1 5.2 Misi ………………………………………………………………………………………………………. 5 - 2 5.3 Tujuan dan Sasaran ………………………………………………………………………………. 5 - 7 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ………………………………………………………………….. 6 - 1 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH …………………….. 7 - 1 7.1 Kebijakan Umum Bidang Fisik Sarana dan Prasarana ……………………………. 7 - 1 7.2 7.3 7.4 7.5 Kebijakan Umum Bidang Ekonomi ………………………………………………………… Kebijakan Umum Bidang Sosial Budaya ………………………………………………… Kebijakan Umum Bidang Bidang Lingkungan Hidup ……………………………… Kebijakan Umum Bidang Pemerintahan ……………………………………………….. 7-2 7-2 7-3 7-3 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN ……………………………………………………………………………. 8-1 8.1 Program Unggulan Kepala Daerah ………………………………………………………… 8 - 1 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas ………………………………………………………. 8.2.1 Misi 1, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar ……………………………………………………… 8.2.2 Misi 2, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat …………………………………………………………… 8.2.3 Misi 3, Meningkatkan Kualitas SDM ……………………………………………. 8.2.4 Misi 4, Pembangunan Masusia Yang Religius, Berbudaya, Berketarampilan Dan Berprestasi ………………………………………………… 8.2.5 Misi 5, Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam 8-3 8-4 8-5 8-8

8-9 - ix -

8.3 Berkelanjutan ………………………………………………………………………………. 8.2.6 Misi 6, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Baik ……………………………………………………………………………………… Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Dan Kebutuhan Pendanaan …………………………………………………………………………………………… 8-9 8 - 10 8 - 11 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ……………………………………………………. 9 - 1 9.1 Aspek kesejahteraan masyarakat …………………………………………………………. 9.1.1 Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ………………………….. 9.1.2 Fokus Kesejateraan Sosial ……………………………………………………………. 9.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga …………………………………………………. Aspek Pelayanan Umum ………………………………………………………………………. 9.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar ………………………………………………………….. 9.2.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ……………………………………………………… Aspek Daya Saing Daerah …………………………………………………………………….. 9.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah …………………………………………… 9.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur ………………………………………….. 9.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi ………………………………………………………………. 9.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia ……………………………………………………….. 9-2 9.2 9.3 9-2 9-2 9-4 9-5 9-5 9 - 11 9 - 14 9 - 14 9 - 14 9 - 15 9 - 16 BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ………………………………………… 10 - 1 10.1 Pedoman Transisi …………………………………………………………………………. 10.2 Kaidah Pelaksanaan ………………………………………………………………………. 10 - 1 10 - 1

BAB XI PENUTUP ………………………………………………………………………………………………… …… 11 - 1 - x -

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lain ……………………….. 1 - 8 Gambar 1.2 Kerangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 …………………………………………………………………………………. 1 - 12 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kab. Konawe Utara …………………………………………………… 2 - 2 Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah Per Kecamatan di Kab. Konawe Utara……………. 2 - 3 Gambar 2.3 Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ………………. 2 - 6 Gambar 2.4 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kab. Konawe Utara Tahun 2010 - 2016 ………………………………………………………………………………. 2 - 10 Gambar 2.5 Komposisi Penduduk Menurut Umur Kab. Konawe Utara Tahun 2010 - 2016 ………………………………………………………………………………. 2 - 12 Gambar 2.6 Peta Struktur Ruang Kab. Konawe Utara ………………………………………………. 2 - 22 Gambar 2.7 Peta Pola Ruang Kab. Konawe Utara …………………………………………………….. 2 - 26 Gambar 2.8 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Tahun 2015 ……………………………………… 2 - 29 Gambar 2.9 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011 - 2015 ………. 2 - 34 Gambar 2.10 PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rupiah) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011 – 2015 ……………………………………………………………………………….. 2 - 35 Gambar 2.11 Laju Inflasi Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Konawe Utara …………………….. 2 - 36 Gambar 2.12 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 - 2016 Kab. Konawe Utara ……………………………………………………………………………….. 2 - 37 Gambar 2.13 Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2016 Kabupaten Konawe Utara …………………………………………………………………….. 2 - 38 Gambar 2.14 Tingkat Kemiskinan Tahun 2010-2014 Kabupaten Konawe Utara …………. 2 - 42 Gambar 2.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2010-2014 Kab. Konawe Utara ….. 2 - 43 Gambar 2.16 Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2010-2014 Kab. Konawe Utara …… 2 - 43 Gambar 2.17 Angka Kesakitan (API) Malaria Kab Konawe Utara Tahun 2012-2015 ……. 2 - 50 Gambar 2.18 Angka Penemuan Kasus CDR (TB Paru) Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2015 …………………………………………………………………………………. 2 - 50 Gambar 2.19 Prevalensi Penyakit KUSTA Kab. Konawe Utara 2013-2015 …………………… 2 - 51 2.20 Realisasi Sertifikasi Tanah Tahun 2012- 2015 Kabupaten Konawe Utara.. 2 - 55 Gambar 2.21 Angkatan Kerja Kab. Konawe Utara Menurut Golongan Umur Tahun 2011-2015 …………………………………………………………………………………. 2 - 63 Gambar 2.22 Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2013 – 2016 Kabupaten Konawe Utara … 2 - 74 Gambar 2.23 Nilai Tukar Petani (NTP dan NTN) Tahun 2015 - 2016 Kab. Konawe Utara ………………………………………………………………………………..

2 - 75 Gambar 4.1 Analisis Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat Kab. Konawe Utara………………………………………………………………………………… 4-3 Gambar 4.2 Analisis Permasalahan Infrastruktur Kab. Konawe Utara ………………………. 4 - 4 Gambar 4.3 Analisis Permasalahan Pendidikan Formal Kab. Konawe Utara …………….. 4 - 6 Gambar 4.4 Analisis Permasalahan Kesehatan Kab. Konawe Utara …………………………. 4 - 7 Gambar 4.5 Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara ………………. 4 - 9 Gambar 4.6 Analisis Permasalahan Sosial Kab. Konawe Utara …………………………………. 4 - 10 - xi -

Gambar 4.7 Analisis Permasalahan Pelayanan Umum Kab. Konawe Utara ………………. 4 - 12 Gambar 4.8 Analisis Permasalahan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Konawe Utara ……………………………………………………………. 4 - 13 Gambar 4.9 Analisis Permasalahan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah Kab. Konawe Utara ……………………………………………………………………………….. 4 - 14 Gambar 4.10 IPD Provinsi SULTRA Tahun 2014 ………………………………………………………….. 4 - 16 Gambar 4.11 IPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 …………………………………………… 4 - 16 Gambar 4.12 Analisis Indeks Pembangunan Desa Kab. Konawe Utara Tahun 2015 ……. 4 - 17 Gambar 4.13 Struktur RPJMN 2015-2019 …………………………………………………………………… 4 - 18 Gambar 4.14 Rangkuman Permasalahan Pembangunan Kab. Konawe Utara …………….. 4 - 44 Gambar 5.1 Agenda Poros Pembangunan Ekonomi Holitik Berbasis Kawasan …………. 5 - 7 - xii -

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Nama dan Luas Wilayah Per Kecamatan di Kab. Konawe Utara ………………. 2 - 3 Tabel 2.2 Luas Wilayah dan Jenis Tanah di Kab. Konawe Utara ………………………………. 2 - 4 Tabel 2.3 Keadaan Curah Hujan Kab. Konawe Utara Tahun 2015 …………………………… 2 - 6 Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2014 ………………….. 2 - 7 Tabel 2.5 Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kab. Konawe Utara Tahun 2010-2015 …………………………………………………….. 2 - 10 Tabel 2.6 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kab. Konawe Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015 ……………………………………………………………. 2 - 11 Tabel 2.7 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kab. Konawe Utara Tahun 2015 ……………………………………………………………... 2 - 12 Tabel 2.8 Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kab. Konawe Utara Tahun 2011 - 2016 …………………………………………………… 2 - 13 Tabel 2.9 Rencana Struktur Ruang Kab. Konawe Utara ………………………………………….. 2 - 18 Tabel 2.10 PDRB atas Dasar Harga Konstan (2010) Kab. Konawe Utara Tahun 2011-2015 ……………………………………………………………………………………. 2 - 27 Tabel 2.11 Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2015 ADHB Kab. Konawe Utara ………………………………………………………………………………….

2 - 30 Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2011-2015 …………………………………………………….. 2 - 32 Tabel 2.13 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kab. Konawe Utara Tahun 2011-2015 … 2 - 35 Tabel 2.14 Laju Inflasi Tahun 2011-2015 Kab. Konawe Utara……………………………………. 2 - 36 Tabel 2.15 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010-2016 Kab. Konawe Utara………………………………………………………………………………….. 2 - 37 Tabel 2.16 Rata-rata Lama sekolah tahun 2010-2016 Kab. Konawe Utara ………………… 2 - 38 Tabel 2.17 APK dan APM Tahun 2011-2016 Kab. Konawe Utara ………………………………. 2 - 39 Tabel 2.18 Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Tahun 2010-2015 Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 40 Tabel 2.19 Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara ……… 2 - 41 Tabel 2.20 IPM Tahun 2011-2015 Kab. Konawe Utara ……………………………………………… 2 - 41 Tabel 2.21 Jumlah dan Tingkat Kemikinan Tahun 2010-2015 Kab. Konawe Utara …….. 2 - 42 Tabel 2.22 Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Tahun 2013-2015 Kab Konawe Utara ………………………………………………………………………………….. 2 - 44 Tabel 2.23 Perkembangan APS Tahun 2013-2016 Kab. Konawe Utara ……………………… 2 - 45 Tabel 2.24 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kab Konawe Utara Tahun 2014 ………………………………………………………………. 2 - 45 Tabel 2.25 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan Kab. Konawe Utara Tahun 2014 ……………………………………………………………… 2 - 46 Tabel 2.26 Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2015 ……………………………………………………………………………………. 2 - 47 Tabel 2.27 Rasio Jumlah Posyandu dengan Jumlah Balita Tahun 2012-2015 Kab Konawe Utara ………………………………………………………………………………….. 2 - 47 Tabel 2.28 Rasio Jumlah Rumah Sakit/Jumlah Penduduk Tahun 2012-2015 …………….. 2 - 48 - xiii -

Tabel 2.29 Rasio Jumlah Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012-2015 Kab. Konawe Utara ……………………………………………………………….. 2 - 48 Tabel 2.30 Rasio Jumlah Dokter Per Jumlah Penduduk Tahun 2012-2015 Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 49 Tabel 2.31 Rasio Jumlah Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk Tahun 2012-2015 Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 49 Tabel 2.32 Kondisi Jalan Tahun 2015 di Kab. Konawe Utara …………………………………….. 2 - 51 Tabel 2.33 Kondisi Jembatan Tahun 2015 di Kab. Konawe Utara ……………………………… 2 - 52 Tabel 2.34 Jaringan Irigasi Tahun 2015 Kab. Konawe Utara ……………………………………… 2 - 52

Tabel 2.35 Ketersediaan Prasarana Perumahan Tahun 2012-2016 Kab Konawe Utara ………………………………………………………………………………….. 2 - 53 Tabel 2.36 Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Konawe Utara…………… 2 - 54 Tabel 2.37 Realisasi Sertifikasi Tanah Tahun 2012-2015 Kab. Konawe Utara ……………. 2 - 55 Tabel 2.38 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tahun 2011-2014 Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 57 Tabel 2.39 Prasarana Perhubungan Tahun 2015 Kab. Konawe Utara ……………………….. 2 - 57 Tabel 2.40 Jumlah Angkutan Darat, Laut dan Sungai Tahun 2015 Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 58 Tabel 2.41 Data Indikator Pengelolaan Lingkungan Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 58 Tabel 2.42 Jumlah Panti Asuhan, Kapasitas Tampung dan Anak Asuh Tahun 2014 di Kab. Konawe Utara ………………………………………………………….. 2 - 59 Tabel 2.43 Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kab. Konawe Utara ……………………………………………. 2 - 60 Tabel 2.44 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kab. Konawe Utara Tahun 2016 ……………………………………………………………… 2 - 61 Tabel 2.45 Angkatan Kerja Kab. Konawe Utara Tahun 2011-2016 ……………………………. 2 - 62 Tabel 2.46 Angkatan Kerja Kab. Konawe Utara Menurut Golongan Umur Tahun 2011-2016 ……………………………………………………………………………………. 2 - 62 Tabel 2.47 Perkembangan Koperasi Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara ……………… 2 - 63 Tabel 2.48 Jumlah UMKM dan BPR/LKM Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara ………. 2 - 64 Tabel 2.49 Perkembangan Modal dan Aset Koperasi Tahun 2014-2016 Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 64 Tabel 2.50 Pencapaian Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 64 Tabel 2.51 Pencapaian Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 65 Tabel 2.52 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010-2016 Kab. Konawe Utara ……….. 2 - 65 Tabel 2.53 Pencapaian Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Kab. Konawe Utara …….. 2 - 66 Tabel 2.54 Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara …………………………………………………….. 2 - 66 Tabel 2.55 Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Perkebunan Tahun 2016 Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 67

Tabel 2.56 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan SK 465/MenHut-II/2011 - xiv -

Kab Konawe Utara ………………………………………………………………………………….. 2 - 68 Tabel 2.57 Perkembangan Produksi Kehutanan Tahun 2012-2014 Kab Konawe Utara ………………………………………………………………………………….. 2 - 68 Tabel 2.58 Pengelolaan Kawasan Hutan Tahun 2012 – 2014 Kab. Konawe Utara ……… 2 - 68 Tabel 2.59 Perkembangan Kelistrikan Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara …………… 2 - 69 Tabel 2.60 Kondisi Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara ……………………………………………………………….. 2 - 70 Tabel 2.61 Jumlah Industri Tahun 2012-2016 Kabupaten Konawe Utara ………………….. 2 - 70 Tabel 2.62 Banyaknya Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2012-2014 Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 71 Tabel 2.63 Volume dan Nilai Perdagangan Tahun 2014 Kab. Konawe Utara …………….. 2 - 71 Tabel 2.64 Kondisi Pengelolaan Pariwisata Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara ……. 2 - 72 Tabel 2.65 Objek Daya Tarik Wisata Kab. Konawe Utara ………………………………………….. 2 - 72 Tabel 2.66 Realisasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2011-2014 Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 73 Tabel 2.67 Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2013-2016 Kab. Konawe Utara ………………. 2 - 73 Tabel 2.68 Angka Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara ……. 2 - 74 Tabel 2.69 Nilai Tukar Petani (NTP &NTN) Tahun 2015-2016 Kab. Konawe Utara ……. 2 - 75 Tabel 2.70 Persentase Konsumsi RT Non Pangan Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 76 Tabel 2.71 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2014 Kab. Konawe Utara ………. 2 - 77 Tabel 2.72 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara ……………………………………………………. 2 - 78 Tabel 2.73 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara …………………………………………………….. 2 - 78 Tabel 2.74 Angka Kriminalitas Tahun 2012-2014 Kab. Konawe Utara ………………………. 2 - 79 Tabel 2.75 Jumlah Demonstrasi Tahun 2012-2014 Kab. Konawe Utara ……………………. 2 - 80 Tabel 2.76 Jumlah Produk Hukum Tahun 2012-2014 Kab. Konawe Utara ………………… 2 - 80 Tabel 2.77 Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara …. 2 - 81 Tabel 2.78 Kualitas Tenaga Kerja Tahun 2012-2015 Kab. Konawe Utara …………………… 2 - 82 Tabel 2.79 Rasio Ketergantungan (Beban Tanggungan) Tahun 2012-2016 Kab. Konawe Utara …………………………………………………………………………………. 2 - 82 Tabel 3.1 Pertumbuhan APBD Kab. Konawe Utara Tahun 2010-2014 …………………….. 3 - 2 Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015 Kab. Konawe Utara …………………………………………………….. 3-5 Tabel 3.3 Kontribusi Terhadap Tiga Komponen Pendapatan Tahun

2010-2014 Kab. Konawe Utara ……………………………………………………………….. 3-6 Tabel 3.4 Pertumbuhan Pendapatan Kab. Konawe Utara Tahun 2010-2014 …………… 3 - 7 Tabel 3.5 Kontribusi Pendapatan Terhadap APBD Kab. Konawe Utara Tahun 2010-2014 ……………………………………………………………………………………. 3-8 Tabel 3.6 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan di Kab. Konawe Utara Tahun 2010-2014 ……………………………………………………………………………………. 3 - 10 Tabel 3.7 Kontribusi Komponen Sumber Pendapatan yang Diperoleh dari PAD di Kab. Konawe Utara Tahun 2010-2014 …………………………………………………. 3 - 11 - xv -

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Kab Konawe Utara Tahun 2011-2015 ………………. 3 - 14 Tabel 3.9 Neraca Keuangan Daerah Kab. Konawe Utara Tahun 2011-2015 ……………. 3 - 17 Tabel 3.10 Analisis Rasio Keuangan Kab. Konawe Utara Tahun 2011-2015 ………………. 3 - 20 Tabel 3.11 Rasio Solvabilitas Kab. Konawe Utara Tahun 2011-2015 …………………………. 3 - 20 Tabel 3.12 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab. Konawe Utara Tahun 2011-2015 …………………………………………………….. 3 - 22 Tabel 3.13 Pembiayaan Daerah Kab. Konawe Utara Tahun 2011-2015 …………………….. 3 - 24 Tabel 3.14 Pengeluaran Priodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama di Kab. Konawe Utara Tahun 2015 ……………………………………………………………………… 3 - 26 Tabel 3.15 Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Konawe Utara Tahun 2015-2021 ………. 3 - 30 Tabel 3.16 Proyeksi Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah Kab. Konawe Utara Tahun 2016-2021 …………………………………………………………….. 3 - 31 Tabel 3.17 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, serta Prioritas Utama Kab. Konawe Utara Tahun 2016-2021 …………………………………………………….. 3 - 32 Tabel 3.18 Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kab. Konawe Utara Tahun 2016-2021 ………………………………………… 3 - 34 Tabel 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 ………………………………………………………………………………………………. 3 - 37 Tabel 3.20 Alokasi Kapasitas Keuangan Berdasarkan Jenis Prioritas Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2016-2021 ………………………………………………………….. 3 - 38 Tabel 4.1 Keterkaitan VISI-MISI, Nawacita, dan Tri Sakti ………………………………………… 4 - 19 Tabel 4.2 Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Umum Pembangunan Kab. Konawe Utara Tahun 2016 ……………………………………………………………………… 4 - 46 Tabel 4.3 Keterkaitan Antara Strategi Umum dan VISI-MISI Bupati dan Wakil Bupati terpilih ……………………………………………………………………………………………………. 4 - 53

Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Misi 1 ………………………………………. 5 - 8 Tabel 5.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Misi 2 ………………………………………. 5 - 9 Tabel 5.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Misi 3 ………………………………………. 5 - 12 Tabel 5.4 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Misi 4 ………………………………………. 5 - 15 Tabel 5.5 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Misi 5 ………………………………………. 5 - 16 Tabel 5.6 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Misi 6 ………………………………………. 5 - 17 Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Konawe Utara Tahun 2016-2021 …………………………………………………………….. 6-2 Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kab. Konawe Utara …………. 7 - 4 Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021 Kab. Konawe Utara ……………………………………………………………… 8 - 12 Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah ……………………………………………………….. 9 - 2 Tabel 9.2 Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ……………………………………………….. 9-2 Tabel 9.3 Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Kesejahteraan Masyarakat ……………………………………………………………………… 9-3 Tabel 9.4 Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ……………………………………………………………………………. 9-5 Tabel 9.5 Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Layanan - xvi -

Urusan Wajib ………………………………………………………………………………………….. 9 - 6 Tabel 9.6 Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan ………………………………………………………………………………………… 9 - 11 Tabel 9.7 Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ………………………………………………………………… 9 - 14 Tabel 9.8 Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ……………………………………………………………………………… 9 - 14 Tabel 9.9 Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Iklim Berinvestasi ……………………………………………………………………………………………. 9 - 15 Tabel 9.10 Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Sumber Daya Manusia …………………………………………………………………………………………. 9 - 16 BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021

BAB I PENDAHULUAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 1 - 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkembangan pembangunan Kabupaten Konawe Utara yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Namun seiring dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat dan tantangan pada masa mendatang, diperlukan keberlanjutan dan perubahan kearah yang lebih baik dari aktivitas pembangunan sehingga dapat mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Konawe Utara 2012 - 2032 “Konawe Utara Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Sejahtera”. Berpijak pada upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, baik dalam lingkup wilayah (keterpaduan pembangunan dalam konstelasi regional Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional) maupun lingkup waktu, maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Konawe Utara. Perencanaan pembangunan jangka menengah ini diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan. Perubahan paradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional yang dicanangkan melalui penetapan kebijakan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) pada prinsipnya merupakan upaya untuk menata kembali dan mengedepankan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan

daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 1 - 2 perubahan. Kabupaten Konawe Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2012 2032 serta berbagai dokumen perencanaan lain yang terkait. Dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi pedoman dan landasan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka waktu tahunan maupun lima tahun. Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya Pasal 264 ayat (4) menyatakan bahwa perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dengan dilantiknya Dr. Ir. H. Ruksamin, M.Si sebagai Bupati Konawe Utara dan Raup, S.Ag sebagai Wakil Bupati Konawe Utara pada tanggal 21 April 2016, maka pemerintah Kabupaten Konawe Utara mulai menyusun RPJMD Kabupaten Konawe Utara yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, menyatakan bahwa periodesasi Perda tentang RPJMD pascapemilukada serentak adalah tahun 2016 - 2021. Mengacu kepada hal ini, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2021 dilakukan dengan melakukan telaah beberapa dokumen diantaranya; Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RPJPD Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032, RTRW Kabupaten Konawe Utara 2012 2032, RPJMN 2015 - 2019, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2013 2018. Di samping telaah beberapa dokumen perencanaan yang dipersyaratkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dokumen RPJMD ini dilengkapi dengan ekstraksi beberapa dokumen lainnya, diantaranya: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016 - 2021, Indikator Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 - 2015. 1 - 3 Berbagai telaah dokumen tersebut dilakukan sebagai panduan untuk mendudukan berbagai kondisi faktual yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara dalam dokumen RPJMD yang didalamnya akan dipaparkan berbagai telaah dokumen perencanaan yang dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Konawe Utara, berupa; capaian kinerja masa lalu, masalah yang dihadapi, dan berbagai isu strategis yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara maupun secara nasional. Kondisi faktual juga menyangkut berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Konawe Utara untuk dikembangkan demi kesejahteraan sebesar-besarnya masyarakat Kabupaten Konawe Utara. RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016 - 2021 selanjutnya diacu oleh

seluruh SKPD di Kabupaten Konawe Utara sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya yang diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara. Dokumen RPJMD ini selanjutkan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama lima tahun dan menjadi pedoman umum penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Konawe Utara dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di wilayah Konawe Utara yang wajib diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Konawe Utara dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2021 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1 - 4 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 1 - 5 13. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 1 - 6 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 1 - 7 Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; 32. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017; 33. Juklak Nomor 3/Juklak/Sesmen/06/2014 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018; 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 2034;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Berbagai input dokumen perencanaan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Konawe Utara harus terintegrasi dan konsisten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga telah diacu dalam RPJPD Kabupaten Konawe Utara akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selain itu RPJMN yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara. Hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 1 - 8

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain Sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi dan misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh SKPD menyusun Renstra SKPD yang berdurasi 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh pelaksanaan Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan masing-masing SKPD. Penjabaran keterkaitan antar dokumen yang digunakan sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2021, adalah sebagai berikut: 1. Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan RPJPD Kabupaten Konawe Utara RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2021 berada pada tahap II RPJPD Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032. Pada dokumen RPJPD prioritas pembangunan pada tahap II (tahun 2016 - 2021) diarahkan untuk Pedoman

Renja KL Pedoman

Renstra KL RPJP Nasional RKA KL Rincian KL Pedoman RPJM

Nasional RKP Pedoman

RAPBN APBN Diacu Diacu Diperhatikan Diserasikan Melalui Musrenbang

Pemerintah Pusat RPJP

Daerah RPJM Daerah Pedoman RKP Daerah Dijabarkan

RAPBD APBD Renstra SKPD Pedoman Renja SKPD RKA – SKPD Rincian APBD Pedoman Pedoman

UU SPPN UU KN Pemerintah Daerah

1 - 9 memantapkan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Selain itu pada RPJMD Tahap II ini akan diarahkan pula pada prioritas: (1) Pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana; (2) Pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan; (3) Pembangunan permukiman dan perumahan rakyat; (4) Pembangunan pesisir dan kelautan; dan (5) Pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan RPJMN Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten harus memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagaimana diketahui bahwa RPJMN yang berlaku saat ini adalah RPJMN Tahun 2015-2019. Telaah RPJMN 2015-2019 diharapkan terdapat harmonisasi dengan RPJMD Kabupaten yang disusun diantaranya adalah agar arah kebijakan daerah dan strategi pembangunan daerah mendukung pencapaian prioritas nasional. 3. Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 merupakan tahun ke empat dari RPJPD 2005 - 2025 yang dalam RPJMD tersebut dirumuskan visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu "Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing”. Visi tersebut mengarahkan Sulawesi Tenggara. Lima tahun ke depan, periode 2013-2018, akan terus dilakukan upaya-upaya konkrit berupa peningkatan nilai tambah sumberdaya alam agar terwujudnya kesejahteraan, kemandirian dan daya saing masyarakat dan daerah ini. Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan misi pembangunan yaitu : a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, b. Pembangunan Ekonomi, c. Revitalisasi Pemerintahan Daerah, d. Memantapkan Pembangunan Kebudayaan Daerah serta, e. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis. Kabupaten Konawe Utara sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara maka keterpaduan pembangunan Sulawesi Tenggara dan Konawe Utara

1 - 10 diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi provinsi dan Kabupaten baik dalam penyediaan fisik, penyediaan lahan serta dukungan perencanaan dan pendanaan. 4. Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan RTRW Kabupaten Konawe Utara Integrasi RTRW Kabupaten Konawe Utara 2012 – 2032 dengan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016 – 2021 menjadi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-undang Penataan Ruang diamanatkan bahwa penyusunan RTRW mengacu pada RPJPD, dan sekaligus RTRW juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD. Integrasi ini harus sejalan dan terintegrasi, agar dapat dijadikan acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada hakekatnya merupakan suatu paket kebijakan umum pengembangan daerah. Kebijakan yang dirumuskan pada dokumen ini merupakan dasar strategi pembangunan spasial, baik yang berkenaan dengan perencanaan tata ruang yang lebih terperinci (RDTR dan RTR Kawasan Strategis), maupun rencana kegiatan sektoral seperti kawasan perdagangan, industri, pemukiman, serta fasilitas umum dan sosial. Dalam implementasinya, pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dapat ditinjau kembali. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu perencanaan perlu mengacu pada perencanaan ruang baik secara konseptual maupun operasional atau aktualisasi di lapangan. 5. Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan Renstra SKPD RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD wajib disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe Utara. Renstra SKPD disusun berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 93. Dengan demikian Renstra SKPD harus memuat pendahuluan; 1 - 11 gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Isi pada bab 9 RPJMD yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra SKPD yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 6. Hubungan RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan RKPD Kabupaten Konawe Utara RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. 1 - 12 1.4. Sistematika Penyusunan Kerangka dan metodologi penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2021 yang sekaligus memuat keterkaitan antarbab serta kaitan RPJMD ke Rensta SKPD, secara garis besar disajikan pada Gambar 1.2. Gambar 1.2 Kerangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2021 RPJPD Kab. Konawe Utara Tahun 2012 - 2032 RPJPN & RPJMN RTRW Kab. Konawe Utara 2012 - 2032 ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN 2016 2021 (RPJMD Kedua) ISU STRATEGIS 2016 - 2021 VISI MISI 2016 - 2021 ISU STRATEGIS RPJPD KAB. KONUT ISU STRATEGIS RPJMD KAB. KONUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMASALAHAN SPESIFIK TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI STRATEGI STRATEGI KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN PROGRAM PROGRAM PROGRAM INDIKASI KEGIATAN INDIKASI KEGIATAN INDIKASI KEGIATAN KONDISI KEUANGAN DAN KERANGKA

PENDANAAN DAERAH RENSTRA SKPD 2016 - 2021

1 - 13 Sistematika penyajian RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016 - 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) bab, sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan antar Dokumen, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum Kondisi Daerah selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan 5 (lima) tahun. Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Kabupaten Konawe Utara. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi, serta penterjemahan kebijakan umum ke dalam program pembangunan daerah. 1 - 14 Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab ini menguraikan tentang RPJMD menjadi pedoman penyusunan

RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan pedoman bagi setiap kepala SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan RKPD. Serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku kepentingan. 1.5. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 2021 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Konawe Utara 2016 - 2021. Berdasarkan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut: 1. Memberikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD; 2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD sebagai dasar penyusunan APBD setiap tahun selama Tahun 2017 -2021; 3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati; 4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Konawe Utara dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah 1 - 15 dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan 5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 2 - 1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Analisis pada aspek geografi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian Selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°97’ dan 03°86’ LS, membujur dari Barat ke Timur antara 121°49’ dan 122°49’ BT. Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 500.339 Ha atau 13,38 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Utara memiliki sepuluh kecamatan yaitu Kecamatan Motui, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe Kecamatan Andowia, Kecamatan Asera, Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima dan Kecamatan Wiwirano. Dari sepuluh kecamatan tersebut wilayah terluas adalah Kecamatan Asera dengan luas 219.772 Ha atau 43,92 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah Kecamatan Lembo dengan luas 7.812 Ha atau hanya 1,56 persen dari luas Kabupaten Konawe Utara. Secara administrasi Kabupaten Konawe Utara berbatasan dengan : § Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Routa (Kabupaten Konawe). § Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Laut Banda. § Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondoala, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Anggaberi, Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Abuki (Kabupaten Konawe). § Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Utara. 2 - 2 Batas wilayah administrasi Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini. Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Konawe Utara Pada tahun 2015 wilayah Kabupaten Konawe Utara terbagi dalam 10 (sepuluh) kecamatan dan pada tahun 2016 terjadi pemekaran wilayah kecamatan menjadi 13 kecamatan, yakni Kecamatan Landawe (pemekaran dari Kecamatan Wiwirano), Kecamatan Wawolesea dan Kecamatan Lasolo Kepulauan (keduanya adalah pemekaran dari Kecamatan Lasolo). Dari 13 kecamatan tersebut, Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 158 desa, 14 kelurahan dan 4 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Cakupan wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan beserta ibu kota dan distribusi luas wilayah masing-masing dapat dilihat pada tabel 2.1. 2 - 3 Tabel 2.1.

Nama dan Luas Wilayah Per-Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara No. Kecamatan Ibukota Luas Wilayah (Km2) Banyaknya Desa Kelurahan UPT 1. Sawa Sawa 92,06 13 1 2. Motui Bende 26,09 14 1 1 3. Lembo Lembo 78,12 11 1 4. Wawolesea* Wawolesea - 9 1 5. Lasolo Tinobu 262,50 13 1 6. Lasolo Kep.* Boenaga - 6 1 7. Molawe Molawe 365,06 8 1 8. Andowia Andowia 595,90 14 1 9. Asera Asera 863,32 17 2 1 10. Oheo Linomoiyo 738,50 17 1 1 11. Langgikima Langgikima 476,75 11 1 12. Landawe* Landawe - 10 1 13. Wiwirano Wiwirano 1.505,09 15 1 1 Jumlah 5003.39 158 14 4 Sumber : Kabupaten Konawe Utara Dalam Angka Tahun 2016 * Data Luas Wilayah masih bergabung di kecamatan induk

Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah Per-Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara Data pada tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Wiwirano mempunyai wilayah terluas sekitar 1.505 Km2 dan Kecamatan Motui merupakan wilayah paling kecil, yakni sekitar 26,09 Km2..

1.84% 0.52% 1.56% 5.25% 7.30% 11.91% 17.25% 14.76% 9.53% 30.08% Sawa Motui Lembo Lasolo Molawe Andowia Asera Oheo Langgikima Wiwirano 2 - 4 2.1.1.2 Topografi Wilayah Konawe Utara berada pada ketinggian 0 - >2000 mdpl dengan kemiringan lereng antara 0 - >40%. Kemiringan antara 25% sampai dengan

>40% berada pada hulu Sungai Lasolo yang merupakan wilayah Pegunungan Matarombeo. Wilayah dengan kemiringan lereng 0-8% umumnya berada pada kaki bukit, lembah antar sungai, dan wilayah di muara-muara sungai. Wilayah dengan ketinggian >2000 meter dan kemiringan lebih dari 40% berada pada sekitar hulu Sungai Konaweha, yaitu Pegunungan Mekongga mengarah ke utara sampai Pegunungan Matarombeo umumnya berbukit hingga bergunung. 2.1.1.3 Geologi Berdasarkan himpunan batuan dan pencirinya, geologi Lembar LasusuaKendari dapat dibedakan dalam dua lajur, yaitu Lajur Tinodo dan Lajur Hialu. Lajur Tinodo dicirikan oleh batuan endapan paparan benua dan Lajur Hialu oleh endapan kerak samudra/ofiolit, secara garis besar kedua mendala ini dibatasi oleh Sesar Lasolo (Rusmana, dkk., 1985). Struktur geologi yang dijumpai di wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sesar, lipatan, dan kekar. Sesar dan kelurusan umumnya berarah barat laut-tenggara searah dengan sesar geser lurus mengiri Lasolo. Sesar Lasolo bahkan masih aktif hingga saat ini. Sesar tersebut diduga ada kaitannya dengan Sesar Sorong yang aktif kembali pada Kala Oligosen (Simandjuntak, dkk., 1983). Sesar naik ditemukan di daerah Wawo sebelah barat Tampakura dan di Tanjung Labuandala di selatan Lasolo, yaitu beranjaknya Batuan Ofiolit ke atas Batuan Malihan Mekonga, Formasi Meluhu, dan Formasi Matano. Adapun jenis tanah di Kabupaten Konawe Utara meliputi Latosol 116.829 Ha atau 23,35%, Podzolik 140.845 Ha atau 28,15%, Organosol 23.566 Ha atau 4,71%, Mediteran 16.961 Ha atau 3,39%, Aluvial 24.067 Ha atau 4,80% dan tanah campuran 178.071 Ha atau 35,59%. Tabel 2.2. Luas Wilayah dan Jenis Tanah di Kabupaten Konawe Utara No. Jenis Tanah Luas (km2) Persentase (%) 1. Latosol 1.168,29 23,35 2. Podzolik 1.408,45 28,15 3. Organosol 235,66 4,71 4. Mediteran 169,61 3,39 2 - 5 No. Jenis Tanah Luas (km2) Persentase (%) 5. Aluvial 240,16 4,80 6. Tanah Campuran 1.780,71 35,39 Jumlah 5.003,39 100,00 Sumber : Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2016

2.1.1.4 Hidrologi Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan/atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan. Daerah Aliran Sungai yang melalui Kabupaten Konawe Utara adalah wilayah Sungai Lasolo Sampara dengan sub wilayah sungai terdiri dari SWS Sungai Lasolo, SWA Lalindu, SWS Tinobu, SWS Sampara, dan SWS S. Lambuti. SWS Lasolo-Sampara mempunyai 63 DPS dengan jumlah total luas DPS 14.979,6 km2 dan total panjang sungainya 847,2 km. Adanya Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu dicermati sebagai potensi bagi

sumber daya air untuk keperluan irigasi pertanian, energi listrik, sarana. Hal lain yang harus dicermati terkait dengan keberadaan daerah aliran sungai yakni kerentanan terhadap bencana banjir seperti halnya yang terjadi pada titik muara sungai pertemuan Sungai Lasolo dan Sungai Landawe di perbatasan kecamatan Molawe-Asera adalah yang telah menjadi daerah banjir tahunan. 2.1.1.5 Klimatologi Kondisi iklim di Kabupaten Konawe Utara tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim di daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, keduanya memiliki dua musim dalam setahun (musim hujan dan musim panas). Pada musim hujan, angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudra Pasifik. Rata-rata suhu udara maksimum 320C. Tekanan udara rata-rata 1.010,6 milibar dengan kelembaban udara rata-rata 78 persen, kecepatan angin pada umumnya berjalan normal yaitu sekitar 3,75 m/sec. Pada tahun 2015, Bulan Juni merupakan bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak yakni sebanyak 25 hari hujan dengan total curah hujan terbesar yakni sebesar 694 mm. Dalam kurun waktu kalender tahun 2015, total 148 hari diantaranya terjadi hujan dengan curah hujan rintik 2 mm sampai hujan deras 2 - 6 dengan intensitas 110 mm yang merupakan hujan terderas yang terjadi di bulan Agustus. Berdasarkan pada klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, wilayah Kabupaten Konawe Utara dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu Tipe Iklim B yakni tipe Iklim dengan kelembaban 14,3-33,3 % pada daerah Wiwirano hingga Molawe, dan Tipe Iklim C yaitu dengan kelembaban 33,3-60 % pada wilayah Lasolo hingga Motui. Tabel 2.3. Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe UtaraTahun 2015 Bulan Hari Hujan (HH) Curah Hujan (mm3) Januari 13 219 Februari 15 314 Maret 15 273 April 15 355 Mei 14 309 Juni 16 484 Juli 9 139 Agustus 2 11 September 1 10 Oktober 1 8 November 2 11 Desember 3 267 Sumber: BPS Kabupaten Konawe Utara, 2016

Gambar 2.3 Keadaan Curah Hujan Kabupaten Konawe UtaraTahun 2015

0 2 4 6

8 10 12 14 16 18 0 100 200 300 400 500 600 Hari Hujan (HH) Curah Hujan (mm3) Curah Hujan (mm³) Hari Hujan (HH)

2 - 7 2.1.1.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 500.339 Ha. Penggunaan lahan terbesar adalah hutan negara seluas 57,03 persen dan perkebunan seluas 28,68 persen. Sebesar 0,74 persen atau sekitar 3.712 Ha dimanfaatkan sebagai lahan sawah yang luasnya mengalami penambahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Data selengkapnya penggunaan lahan di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel 2.4. berikut : Tabel 2.4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 s.d 2014 No. Penggunaan Lahan 2012 2013 2014 1. Tanah Sawah 1.943 1.943 3.712 2. Pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya 5.852 5.852 5.920 3. Tegal/kebun 10.801 10.801 13.055 4. Ladang/huma 7.188 7.188 10.880 5. Padang rumput 1.580 1.580 1.764 6. Rawa yang tidak ditanami 1.200 1.200 1.200 7. Tambak, kolam, tebat, empang 350 350 350 8. Lahan yang sementara tidak diusahakan 11.852 11.852 11.660 9. Lahan tanaman kayu-kayuan Hutan Rakyat 1.543 1.543 1.643 10. Hutan Negara 285.344 285.344 285.344 11. Perkebunan 163.008 163.008 143.495 12. Lainnya 9.679 9.679 21.515 JUMLAH 500.339 500.339 500.339 Sumber : Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2015

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara (Pasal 3, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara

Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032). Arah pengembangan wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut: a. Pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya; 2 - 8 b. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumber daya air, pelayanan sarana dan prasarana air minum, persampahan, air limbah, dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah; c. Pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah; d. Pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; e. Pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang; dan f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan penelaahan RTRW dan deskripsi wilayah di Kabupaten Konawe Utara, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain - lain, adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan kawasan industri pertambangan di Kecamatan Motui dan Langgikima; 2. Pengembangan kawasan agropolitan secara terpadu di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Lasolo; 3. Pengembangan kawasan perikanan yang terintegrasi di Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo dan Kecamatan Lembo; 4. Pengembangan kegiatan unggulan sub sektor perikanan tambak di Kecamatan Motui dan Sawa; 5. Pengembangan kawasan wisata Pantai Taipa di Kecamatan Lembo, pengembangan kawasan wisata bahari Pulau Labengki di Kecamatan Lasolo Kepulauan, pengembangan kawasan wisata Air Panas Wawolesea di Kecamatan Wawolesea, pengembangan kawasan wisata alam dan sejarah di Kecamatan Oheo dan Kecamatan Asera, dan pengembangan kawasan wisata alam minat khusus di Kecamatan Wiwirano; 6. Pengembangan kegiatan sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan hortikultura, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan air tawar di Kecamatan Andowia, Asera, dan Oheo; dan 7. Pengembangan kegiatan perkebunanan kelapa sawit serta industri pengolahannya di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima. 2 - 9 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Konawe Utara memiliki wilayah rawan bencana alam tanah longsor, gelombang pasang, dan banjir. Adapun rincian wilayah rawan bencana sebagai berikut: 1. Wilayah rawan bencana tanah longsor meliputi: a. Kecamatan Motui;

b. Kecamatan Sawa; c. Kecamatan Lembo; d. Kecamatan Wawolesea; e. Kecamatan Lasolo; f. Kecamatan Molawe; g. Kecamatan Andowia; h. Kecamatan Asera; i. Kecamatan Oheo; j. Kecamatan Langgikima; k. Kecamatan Landawe; l. Kecamatan Wiwirano. 2. Wilayah rawan bencana gelombang pasang meliputi: a. Kecamatan Motui; b. Kecamatan Sawa; c. Kecamatan Lembo; d. Kecamatan Molawe; e. Kecamatan Lasolo; f. Kecamatan Lasolo Kepulauan 3. Wilayah rawan bencana banjir meliputi: a. Kecamatan Motui; b. Kecamatan Sawa; c. Kecamatan Lembo; d. Kecamatan Lasolo; e. Kecamatan Molawe; f. Kecamatan Andowia; g. Kecamatan Asera; h. Kecamatan Oheo; i. Kecamatan Wiwirano. 2 - 10 2.1.4 Demografi dan Kependudukan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015sebanyak 58.401 jiwa yang terdiri dari 30.499 jiwa laki-laki (53,20%) dan 27.902 jiwa perempuan (46,80%). Angka sex rasio sebesar 109,31%. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki (tabel 2.5.) Tabel 2.5. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 s.d 2016 Tahun Jenis Kelamin Jumlah Penduduk Jumlah KK Rasio Jenis Laki-Laki Perempuan Kelamin 2010 24.346 23.579 47.925 10.892 103,25 2011 27.519 25.042 52.561 11.318 109,89 2012 28.088 25.569 53.657 11.779 109,85 2013 28.665 26.087 54.752 12.167 109,88

2014 29.902 27.175 57.077 12.684 110,03 2015 30.499 27.902 58.401 13.098 109.31 2016** 32.607 28.680 61.287 13.542 113,69 Ket : *)Angka sangat sementara Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2016.

Gambar 2.4 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010-2016

47,925 52,561 53,657 54,752 57,077 58,401 61,287 24,346 27,519 28,088 28,665 29,902 30,499 32,607 23,579 25,042 25,569 26,087 27,175 27,902 28,680 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016** Jumlah Penduduk Laki-Laki Perempuan Linear (Jumlah Penduduk)

2 - 11 Berdasarkan jumlah penduduk 58.401 jiwa pada tahun 2015, kecamatan yang berpenduduk terbanyak adalah Kecamatan Lasolo sebanyak 11.883 jiwa dan kecamatan yang berpenduduk paling sedikit adalah Kecamatan Motui sebanyak 3.884 jiwa. Kabupaten Konawe Utara memiliki kepadatan penduduk 11,67 jiwa/km2. Penyebaran penduduk yang tidak merata seperti terlihat di Kecamatan Sawa yang luas wilayahnya hanya 0,52 persen dari luas wilayah kabupaten memiliki kepadatan penduduk tertinggi mencapai 148 jiwa/km2, sedangkan Kecamatan Wiwirano yang merupakan wilayah terluas hanya memiliki kepadatan 4 jiwa/km2 (tabel 2.6.). Tabel 2.6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Konawe Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015

No. Kecamatan Luas Wilayah (km²) (%) Luas Wilayah Tahun 2015 Kepadatan Laki-laki Perempuan Jumlah (jiwa/km²) 1. Motui 92,06 1,84 2.022 1.862 3.884 45,22 2. Sawa 26,09 0,52 2.165 1.998 4.163 148,87 3. Lembo 78,12 1,56 2.527 2.302 4.829 61,82 4. Wawolesea* - - - - - 5. Lasolo 262,50 5,25 6.007 5.876 11.883 45,27 6. Lasolo Kep.* - - - - - 7. Molawe 365,06 7,30 3.238 2.943 6.181 16,93 8. Andowia 595,90 11,91 2.843 2.655 5.498 9,23

9. Asera 863,32 17,25 3.173 2.885 6.058 7,02 10. Oheo 738,50 14,76 2.026 1.975 3.901 5,28 11. Langgikima 476,75 9,53 2.684 2.113 4.797 10,06 12. Wiwirano 1.505,09 30,08 3.814 3.393 7.207 4,79 13. Landawe* - - - - - Konawe Utara 5.003,39 100,00 30.499 27.902 58.401 11,67 Sumber : BPS Kab. Konawe Utara, tahun 2016 Ket : *) data masih bergabung di kecamatan induk

Statistik penduduk menurut kelompok umur akan menggambarkan jumlah usia produktif atau non produktif di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2015 tercatat kelompok umur di bawah 20 tahun berjumlah 25.433 jiwa yang merupakan penduduk usia sekolah, kelompok umur 20-65 tahun sebanyak 30.310 jiwa adalah penduduk usia produktif atau angkatan kerja, sedangkan lanjut usia atau kelompok umur 60+ berjumlah 1.658 jiwa (Tabel 2.7.). Berdasarkan komposisi penduduk, menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif atau tenaga kerja di Kabupaten Konawe Utara lebih besar dari penduduk yang tidak produktif (usia sekolah dan lanjut usia). Bonus demografi ini menjadi potensi dalam proses pembangunan dalam kaitannya 2 - 12 dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber-sumber daerah. Tabel 2.7. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015

Tingkat Umur Jumlah Penduduk Laki – Laki Perempuan Total 0 – 4 3.692 3.608 7.300 5 – 9 3.534 3.444 6.978 10 – 14 3.025 2.794 5.819 15 – 19 2.801 2.535 5.336 20 – 24 2.915 2.343 5.258 25 – 29 2.770 2.434 5.204 30 – 34 2.547 2.341 4.888 35 – 39 2.290 2.066 4.356 40 – 44 1.807 1.690 3.497 45 – 49 1.580 1.423 3.003 50 – 54 1.252 1.118 2.370 55 – 59 878 789 1.667 60 – 65 611 456 1.067 65 + 797 861 1.658 Jumlah 30.499 27.902 58.401 Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2016

Gambar 2.5 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015

500 1,000 1,500 2,000

2,500 3,000 3,500 4,000 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 65 65 + Laki – Laki Perempuan 2 - 13 Selanjutnya jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Konawe Utara tahun 2016 sebanyak 24.954 jiwa, yang masih didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, yakni sebanyak 15.398 jiwa atau sekitar 61,70 persen. Komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha Kabupaten Konawe Utara tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.8. Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2016 No. Jenis Kegiatan Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016** 1. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan perburuhan 14,604 12,590 12,205 14,272 16,152 15,398 2. Pertambangan dan penggalian 1,936 1,881 2,364 974 789 629 3. Industri pengolahan 1,939 2,210 2,214 1,766 1,002 1,131 4. Listrik, gas dan air 32 45 5. Bangunan 1,496 1,430 1,553 1,639 1,579 1,652 6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel 1,792 2,214 2,310 2,667 2,353 2,740 7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi 477 412 525 615 519 596 8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan 103 9. Jasa kemasyarakatan 2,802 2,355 2,246 1,885 3,467 2,809 Jumlah 25,046

23,124 23,520 23,863 25,861 24.954

Sumber : BPS, Tahun 2016 Ket: **)Angka sangat sementara

2.1.5 Penelaahan RTRW Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan

daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW dan RPJPD. Oleh karena itu, diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Berdasarkan RTRW Kabupaten Konawe Utara tahun 2012 - 2032, pola pengembangan wilayah Kabupaten Konawe Utara terbagi dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan potensi sumber daya yang ada. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui 2 - 14 penyusunan dan pelaksanaan program penataan / pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan; Penataan ruang Kabupaten Konawe Utara bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Sebagai pusat kegiatan industri pertambangan, disertai dengan kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2.1.5.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, maka ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan Penataan Ruang meliputi : a. pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya; b. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumber daya air, pelayanan sarana dan prasarana air minum, persampahan, air limbah, dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah; c. pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah; d. pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; e. pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang; dan f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya meliputi: a. meningkatkan dan mempertahankan fungsi pusat pelayanan eksisting; b. mengembangkan pusat pelayanan baru di seluruh Kabupaten Konawe Utara; 2 - 15 c. menetapkan pusat pelayanan sebagai kawasan fungsional sesuai dengan unggulan wilayah sekitarnya; dan d. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan sehingga tercipta keterpaduan antar wilayah.

Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumber daya air dan prasarana dan sarana air minum, persampahan, air limbah dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah meliputi: a. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan prasarana transportasi internal dan regional kabupaten dalam menunjang pergerakan barang dan penumpang; b. mengembangkan simpul-simpul transportasi dalam rangka peningkatan sistem jaringan pelayanan inter dan antarmoda untuk meningkatkan pelayanan barang dan penumpang; c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal untuk mendukung pengembangan sektor unggulan; d. mengembangkan dan meningkatkan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah; e. mengembangkan dan meningkatkan jaringan sumber daya air untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan sumber daya air; dan f. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana air minum, persampahan, air limbah dan drainase untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman penduduk. Strategi pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah, meliputi: a. mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari sektor pertambangan; b. mendorong pengembangan pusat kegiatan industri pertambangan yang inovatif dan ramah lingkungan; c. mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan industri pertambangan; dan d. mengembangkan dan meningkatan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri pertambangan. 2 - 16 Strategi pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, meliputi: a. mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya; b. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan; c. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk mendukung kesejahteraan rakyat; d. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perikanan untuk mendukung kesejahteraan rakyat; e. mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari kegiatan perkebunan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat; f. mengembangkan kegiatan pertambangan yang inovatif dan ramah lingkungan yang berkelanjutan;

g. mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta kawasan pertambangan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain; h. meningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan i. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan, termasuk kegiatan pendukungnya guna mendukung aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan kawasan. Strategi pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang, meliputi: a. mempertahankan kawasan lindung di wilayah darat dan wilayah laut untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup; b. mempertahankan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas wilayah keseluruhan; 2 - 17 c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan kawasan perairan laut; d. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan e. mengembalikan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, meliputi: a. menetapkan aset-aset budidaya militer dan kepolisian dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam aset-aset militer dan kepolisian untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset militer/kepolisian sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan budidaya terbangun. 2.1.5.2 Rencana Struktur Ruang Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah. Adapun sistem pusat perkotaan di Kabupaten Konawe Utara terbagi menjadi 3 jenjang hirarki, yaitu : 1. Pusat Hirarki I adalah Lasolo, merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), disamping mempunyai ketersediaan infrastruktur yang cukup memadai dibandingkan dengan kecamatan lainnya, di dalam RTRWN, RTRW Pulau Sulawesi dan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Lasolo sebagai pusat kegiatan wilayah untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.

2. Pusat Hirarki II adalah Wanggudu, merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe Utara. Dalam RTRW 2 - 18 Propinsi dan RTRW Kabupaten Konawe, Wanggudu ditetapkan fungsinya sebagai pusat pemerintahan kabupaten. 3. Pusat Hirarki III adalah Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Andowia, Asera, Oheo, Langgikima, dan Kecamatan Wiwirano, merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang melayani wilayah kecamatan bersangkutan dan sekitarnya. Rencana Struktur Ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 – 2032 dapat dilihat pada Tabel 2.9. berikut : Tabel 2.9. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Konawe Utara

No. Pusat Kegiatan Tingkat Pelayanan Pusat Pengembangan Arahan Pengembangan Kegiatan I Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Lasolo Provinsi/ Regional Kel. Tinobu (Kecamatan Lasolo) - Pusat perdagangan dan jasa - Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri - Pariwisata - Pelabuhan - Terminal Tipe A - Permukiman perkotaaan - Hutan Lindung II Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Wanggudu Kabupaten Kel. Wanggudu (Kec. Asera) - Pusat Pemerintahan - Permukiman perkotaan - Perdagangan dan jasa - Fasilitas umum untuk kegiatan pendidikan (Semua jenjang) - Fasilitas umum kesehatan (Puskemas, poliklinik dan RSUD) - Pertanian - Perkebunan - Agroindustri - Agroforestri - Hutan Lindung - Terminal tipe B III Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK) 1. Sawa Kecamatan Kel. Sawa - Pariwisata - Perdagangan dan jasa - Perikanan - Pertanian - Perkebunan - Permukiman - Fasilitas umum dan sosial - Terminal tipe C (Kec Sawa, 2. Molawe Kecamatan Kel. Molawe 3. Langgikima Kecamatan Kel. Langgikima 4. Wiwirano Kecamatan Kel. Linomoiyo 5. Andowia Kecamatan Kel. Andowia 6. Motui Kecamatan Kel. Bende

2 - 19

No. Pusat Kegiatan Tingkat Pelayanan Pusat Pengembangan Arahan Pengembangan Kegiatan 7. Lembo Kecamatan Kel. Lembo Wiwirano) - Hutan Lindung - Hutan Produksi - Pertambangan Industri 8. Oheo Kecamatan Kel. Linomoiyo Sumber: RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032

Selanjutnya jaringan prasarana wilayah yang direncanakan untuk mengintegrasikan pusat – pusat kegiatan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringanenergi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Antara lain : 1. Rencana jaringan jalan yang direncanakan akan ditingkatkan fungsinya sebagai kolektor primer adalah Ruas Belalo – Tinobu, Ruas Molawe – Asera, Ruas Asera Jalan Lingkar Wanggudu, Ruas Andowia – Tapunggaea, Ruas Asera – Langgikima, Ruas Langgikima – Morombo; 2. Rencana jaringan jalan yang direncanakan akan ditingkatkan fungsinya sebagai arteri sekunder adalah Ruas Belalo – Andowia menuju Tinobu, Ruas Langgikima – Tapunggaea, Ruas Molawe – Mandiodo – Tapunggaeya. 3. Peningkatan kualitas sistem perkerasan dari tanah menjadi aspal terutama pada poros adalah Jalan lingkar Wanggudu (pusat pemerintahan), Jalan akses menuju Tinobu, Jalan akses menuju Molawe, Jalan akses LasoloUnaaha, Jalan akses menuju kawasan wisata, dan Jalan lingkar Langgikima – Morombo (Teluk Matarepe). 4. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); 5. Pengembangan prasarana dan sarana dasar penunjang energi listrik di kabupaten Konawe Utara adalah Gardu induk maupun jaringan listrik seperti SUTET, SUTT, SUTR, dan sambungan listrik ke permukiman; 6. Rencana sistem jaringan telekomukasi dalam bentuk jaringan teknologi seluler di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara dan pengembangan jaringan internet; 7. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air meliputi Wilayah Sungai

(WS), Cekungan Air Tanah (CAT), Jaringan Irigasi, dan Jaringan Air Bersih. 8. Pengelolaan Wilayah Sungai (WS) di Kabupaten Konawe Utara terdiri atas WS Lintas Provinsi dan WS Lintas Kabupaten/Kota yang dilalui oleh beberapa DAS (daerah aliran sungai) antara lain: 2 - 20 a. WS Lintas Provinsi yaitu WS Lasolo – Sampara meliputi DAS Lasolo, DAS Sampara, DAS Lalindu, DAS Tinobu, DAS Lahumbuti, DAS Landawe, DAS Amesiu; b. WS Lintas Kabupaten/Kota yaitu SWP DAS Konaweha Lasolo. 9. Pengembangan sistem irigasi Kabupaten Konawe Utara diprioitaskan pada kawasan yang mempunyai tingkat produktifitas pertanian tinggi seperti Kecamatan Asera, Oheo, Andowia, dan Kecamatan Lembo, meliputi : a. Pengembangan Daerah irigasi (D.I) yang merupakan kewenangan Kabupaten Konawe Utara. b. Pembangunan Bendung/pintu air (intake), Saluran Irigasi primer dan Saluran Irigasi Sekunder pada jaringan di daerah irigasi yang ada. c. Rehabilitasi, pemerliharaan, dan peningkatan operasi jaringan irigasi yang ada. 10. Prasarana air bersih untuk air minum Kabupaten Konawe Utara dilengkapi oleh Instalasi Pengolahan Air (IPA) meliputi : a. IPA Wanggudu di Kecamatan Asera bersumber dari Sungai Lasolo; b. IPA Lamonae di Kecamatan Wiwirano bersumber dari Sungai Lalindu; c. IPA Langgikima di Kecamatan Langgikima bersumber dari kali Langgikima; d. IPA Andowia di Kecamatan Andowia bersumber dari Sungai Lasolo; e. IPA Tinobu di Kecamatan Lasolo bersumber dari Sungai Lasolo; f. IPA Lembo di Kecamatan Lembo bersumber dari sumur dalam; g. IPA Molawe di Kecamatan Molawe bersumber dari kali Mowulo; h. IPA Sawa di Kecamatan Sawa bersumber dari sumur dalam; i. IPA Bende di Kecamatan Motui bersumber dari sumur dalam; dan j. IPA Oheo di Kecamatan Oheo bersumber dari kali Lameuru dan kali Watulo. 11. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan pengendali banjir; Perlindungan tangkapan air berupa waduk atau folder; Normalisasi sungai; Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai; Memetakan zonasi rawan banjir; Mengembangkan sistem peringatan dini untuk banjir; Pembangunan prasarana pengendali erosi dan sedimen; Pembangunan perkuatan lereng; Memetakan zonasi rawan erosi dan longsor. 2 - 21 12. Pembangunan sistem pengamanan pantai dilakukan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Konawe Utara dengan, melalui : a. Memetakan zonasi dan skala enanganan pantai prioritas untuk daerah pantai rawan abrasi & tsunami; b. Reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan hutan bakau yang telah mengalamai kerusakan; c. Monitoring pasang surut di muara sungai; d. Pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai dan pemecah

ombak/gelombang di lokasi rawan bencana abrasi dan tsunami; Untuk lebih jelasnya mengenai rencana struktur ruang Kabupaten Konawe Utara tahun 2012 - 2032, dapat dilihat pada Gambar 2.6. 2.1.5.3 Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. 1. Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Motui, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Asera, Kecamatan Molawe, Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima dan Kecamatan Wiwirano dengan luas total mencapai 209,661 ha. 2. Kawasan Hutan Bergambut Kawasan hutan bergambut di Kabupaten Konawe Utara terdapat di Kecamatan Asera dan Molawe dengan luas total mencapai 600 ha. Selain sangat penting untuk kegiatan konservasi sumber mata air dan kawasan resapan air, kawasan hutan bergambut menjadi salahsatu ekosistem bagi beberapa satwa dan jenis pohon/tanaman yang dilindungi. 3. Kawasan Resapan Air Kawasan resapan air di suatu wilayah dapat diidentifikasi dari dominasi tutupan lahannya, wilayah kabupaten Konawe Utara yang didominasi kawasan hutan menjadi sangat strategis bagi pengembangan kawasan resapan air. Kawasan resapan air mempunyai peranan penting dalam 2 - 22 konservasi sumber daya air dan mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Gambar 2.6 Peta Struktur Ruang Kabupaten Konawe Utara 4. Kawasan Sempadan Sungai Kawasan sempadan sungai ditetapkan pada sepanjang daerah aliran sungai Kokapi; Lasolo; Lalindu; Tinobu; Toreo; Andumowu; Luhumbuti; Landawe; Wataraki. Pada sungai bertanggul, sempadan sungai ditetapkan minimal 10 m kearah darat, sedangkan pada sungai tidak bertanggul sempadan sungai ditetapkan minimal 50-100 m. 5. Kawasan Sempadan Pantai Kawasan sempadan pantai perlu ditetapkan disepanjang pesisir pantai kecamatan Sawa, Lembo, Lasolo, Molawe, dan Langgikima. Ketentuan sempadan pantai diberlakukan dengan kondisi pada kawasan pesisir permukiman padat penduduk ditetapkan minimal 50 m. Pada kawasan pesisir yang tidak terdapat permukiman ditetapkan minimal 100 m. 6. Waduk/Danau/Telaga Kawasan disekitar waduk/danau/telaga (radius 100 m) perlu diamankan dari ancaman kegiatan yang dapat mempengaruhi fungsi utama kawasan (menyimpan dan menampung air permukaan). Kawasan ini ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA

2 - 23 disekitar kawasan telaga tiga warna di desa Linomoiyo yang mempunyai luas ± 3 ha) dan Danau Rano di desa Walasolo (4 ha) Kecamatan Asera.

Pemanfaatan kawasan sekitar waduk lebih diarahkan untuk kegiatan konservasi dan budidaya non permukiman seperti perkebunan, pertanian, budidaya perikanan. 7. Kawasan Suaka Alam Kawasan suaka alam di Kabupaten Konawe Utara ditetapkan disekitar kawasan teluk dalam, Pulau Labengki dan Bawulu dimana terdapat satwa langka yang dilindungi seperti burung Maleo, penyu hijau dan burung migran. Pemanfaatan kawasan suaka alam lebih diarahkan untuk kegiatan pengembangan jasa lingkungan seperti Wisata alam, Perlindungan keanekaragaman hayati, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan. 8. Kawasan Rawan Bencana Kawasan yang rentan bencana longsor ditemukan di 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Motui, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe, Kecamatan Asera, Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima, Kecamatan Wiwirano dimana kerentanan tersebut dipengaruhi oleh jenis tanah, tutupan lahan dan intensitas curah hujan. Pemanfaatan kawasan rawan bencana longsor lebih diarahkan untuk konservasi hutan lindung. Untuk kawasan yang rentan bencana gelombang pasang ditemukan di Kecamatan Lasolo (Tinobu dan sekitarnya), Kecamatan Molawe, Kecamatan Lembo, Kecamatan Sawa, dan Kecamatan Motui. Sedangkan kawasan yang rawan banjir di Kabupaten Konawe Utara meliputi a. Kecamatan Asera, meliputi desa Andowia dan Amorome serta Wadombali. b. Kecamatan Lasolo, Meliputi Desa Tinobu, dan Tondowatu. c. Kecamatan Molawe, meliputi Desa Tapunggaea 9. Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Lasolo. Penatapan kawasan Taman wisata alam laut teluk lasolo mencakup wilayah kecamatan Sawah, Lembo, Lasolo dan Molawe dengan luas total mencapai 81.000 ha. Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo merupakan satu kesatuan ekosistem yang dirancang untuk menunjang kegiatan pariwisata berbasis konservasi sumber daya alam hayati bawah laut. 2 - 24 10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau Kawasan pantai berhutan bakau terdapat di wilayah pesisir kecamatan Sawa, Lembo, Molawe dan Lasolo. Kawasan pantai berhutan bakau mempunyai peranan sangat penting bagi kehidupan ikan yakni sebagai plasma nutfah atau tempat yang baik untuk mencari makan dan bersarang. Disamping itu kawasan ini juga berperan penting dalam melindungi kawasan pantai (daratan) dari hembapasan gelombang pasang dan mencegah terjadinya intrusi air laut. 11. Kawasan Hutan Produksi Tetap Kawasan hutan produksi tetap dapat dikembangkan diseluruh kecamatan dengan luas lahan keseluruhan mencapai 160.454 ha. Pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap mencakup pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan baik berupa kayu dan non kayu dengan prinsip yang dikenal dengan softlanding yaitu mengatur jatah tebangan pada tiap periode untuk memberikan kesempatan kepada alam untuk memperbaiki sehingga tercapai keseimbangan.

12. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasan hutan produksi terbatas dapat dikembangkan di kecamatan Asera, Lasolo, Molawe, dan Sawa dengan luas lahan keseluruhan mencapai 80.490 ha. Pemanfataan hasil hutan baik kayu maupun non kayu dilakukan secara terbatas baik dari jenis dan jumlah produk hutan yang akan dikembangkan atau dimanfaatkan serta mempertimbangkan keberadaan kawasan permukiman yang ada disekitar kawasan hutan. 13. Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dikembangkan di kecamatan Asera, Langgikima dan Wiwirano dengan luas keseluruhan mencapai 29.745 ha. Pengembangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dilakukan untuk pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan. 14. Kawasan Pertanian Kawasan pertanian dapat dikembangkan diseluruh kecamatan dengan luas keseluruhan mencapai 47.544 ha (pertanian lahan basah) dan 37.802 ha (pertanian ladang/lahan kering). Pengembangan kawasan pertanian dilakukan secara intensif maupun ekstensif mengingat ketersediaan lahan dan sumber daya air yang cukup untuk mendorong terjadinya peningkatan 2 - 25 jumlah produksi yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 15. Kawasan Perkebunan Kawasan perkebunan dapat dikembangkan di seluruh kecamatan dengan luas total 152.637 ha meliputi perkebunan rakyat dan perkebunan umum. Pengembangan kawasan perkebunan rakyat dapat dilakukan disekitar kawasan permukiman maupun pada kawasan hutan yang dapat dikonversi tanpa mengesampingkan keberadaan kawasan permukiman, hutan lindung dll yang ada disekitarnya. 16. Kawasan perikanan wilayah darat (tawar/payau). Pengembangan kawasan perikanan air darat dapat dikembangkan diseluruh kecamatan baik pada kawasan lindung (sekitar waduk, sempada sungai, sempadan pantai) maupun pada kawasan budidaya lainnya (disekitar permukiman, pertanian dan perkebunan). Pengembangan kegiatan perikanan di sekitar kawasan lindung dilakukan dengan tetap menjaga fungsi utamanya sebagai daerah resapan air dan sumber air bersih. 17. Kawasan Pertambangan Kawasan pertambangan hanya dapat dikembangkan secara terbatas di Kecamatan Motui, Langgikima, Wiwirano, dan Kecamatan Molawe. Pengembangan kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi kawasan disekitarnya (hutan lindung, permukiman dll). 18. Kawasan Industri Kawasan industri hanya dikembangkan di Kecamatan Langgikima dan Kecamatan Wiwirano, kegiatan industri yang akan dikembangkan terbatas pada jenis industri yang mempunyai keterkaitan fungsional dengan sektor basis dan andalan kabupaten Konawe Utara seperti pertanian dan perkebunan, pertambangan, pariwisata dan perikanan. 19. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata lebih diarahkan kepada kawasan pantai. Diarahkan pula objek wisata lain yang perlu dikembangkan, diantaranya adalah Kawasan peruntukan pariwisata sosial-budaya yaitu kawasan peninggalan sejarah kepurbakalaan Goa Solooti yang terdapat di Desa Taipa Kecamatan Lembo. Kawasan peruntukan pariwisata alam yaitu: Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo; Wisata Pantai Tanjung Taipa di 2 - 26 Kecamatan Lembo; Wisata Gua Kelelawar dan Wisata Air Panas Wawolesea di Kecamatan Lesolo; Wisata Pantai Lameruru dan Pantai Molore di Kecamatan Langgikima; Wisata Pantai Pudonggala dan Pantai Matanggonawe di Kecamatan Sawa;Wisata Danau Tiga Warna di Kecamatan Oheo; dan Wisata Air Terjun Lawali, Goa Tengkorak, wisata Kupu-kupu di Kecamatan Wiwirano. 20. Kawasan Permukiman Kawasan permukiman yang dibutuhkan diseluruh kecamatan hingga akhir tahun perencanaan mencapai 1.294,26 ha. Pengembangan kawasan permukiman dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan (perkotaan dan perdesaan). Kawasan permukiman di Kabupaten Konawe Utara mencapai 0,259 % dari total luas wilayah. Kawasan permukiman diharapkan dapat mengisi lokasi-lokasi yang dekat dengan pusat-pusat wilayah pengembangan. Kawasan permukiman pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni permukiman permukiman perdesaan dan perkotaan. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pola ruang Kabupaten Konawe Utara tahun 2012 - 2032, dapat dilihat pada Gambar 2.7. Gambar 2.7 Peta Pola Ruang Kabupaten Konawe Utara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA

2 - 27 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan gambaran hasil analisis kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Kemampuan daerah ini menciptakan nilai tambah untuk berbagai aktivitas ekonomi. Ada dua jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Tabel 2.10. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011– 2015 Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014** 2015*** (1) (2) (3) (4) (5) (6) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 751.389,18 778,409.35 817,141.26 882,474.82 953.953,61 1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 393,598.05 416,044.18 441,120.00 476,964.87 529.510,35 a. Tanaman Pangan 40,626.55 42,950.06 44,213.77 51,776.35 60.139,68 b. Tanaman Holtikultura 27,937.53 27,313.96 28,948.53 28,069.22 33.745,83 c. Tanaman Perkebunan 267,232.59 285,478.87 305,095.20 331,939.75 360.965,49 d. Peternakan 51,884.17 54,335.20 56,779.67 58,962.75 68.320,09 e. Jasa Pertanian dan Perburuan 5,917.20 5,966.10 6,082.82 6,216.79 6.339,26 2. Kehutanan dan Penebangan Kayu 61,164.27 62,526.48 63,849.25 67,782.32 69.975,19 3. Perikanan 296,626.86 299,838.69 312,172.01 337,727.62 354.468,37 B Pertambangan dan Penggalian 389,739.66 471,475.81 519,682.28 432,600.27 435.710,58

1. Pertambangan Minyak dan Panas Bumi - - - - 2. Pertambangan Batu Bara dan Lignit - - - - 3. Pertambangan Bijih Logam 276,304.61 339,608.40 378,673.56 271,637.81 262.002,67 4. Pertambangan dan Penggalian lainnya 113,435.05 131,867.41 141,008.72 160,962.46 173.707,91 C Industri Pengolahan 22,581.36 24,044.42 25,097.50 26,913.21 28.618,50 1. Industri Batubara dan Pengilangan Minyak - - - - 2. Industri makanan dan minuman 7,280.56 7,970.84 8,589.39 9,277.97 9.918,86

2 - 28 Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014** 2015*** (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3. Industri Pengolahan tembakau - - - - 4. Industri tekstil dan pakaian jadi - - - - 5. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki - - - - 6. Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus,barang anyaman dari bambu, rotan & sejenisnya 751.91 779.33 833.5 863.26 908,29 7. Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan & produksi media rekaman 26.32 27.77 30.38 33.82 36,71 8. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional 44.06 47.47 48.8 53.8 56,35 9. Industri karet, barang dari karet dan plastik - - - - 10. Industri barang galian bukan logam 2,417.61 2,725.52 2,982.52 3,182.52 3.420,52 11. Industri logam dasar - - - - 12. Industri barang logam, komputer, barang elektronik,optik dan peralatan listrik 4,206.28 4,170.88 4,076.54 4,476.54 4.546,98 13. Industri mesin dan perlengkapan - - - - 14. Industri alat angkutan 6,242.16 6,610.10 6,768.96 7,181.87 7.825,41 15. Industri furnitur 1,113.53 1,172.35 1,189.35 1,233.47 1.259,51 16. Industri Pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan 498.93 540.16 578.06 609.96 645,86 D Pengadaan listrik dan gas 45.95 53.96 59.38 65.73 71,46 1. Ketenagalistrikan 44.48 52.41 57.79 63.86 69,47 2. Pengadaan gas dan Produksi es 1.47 1.55 1.59 1.87 1,99 E Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang 760.89 823.08 903.35 955.05 1.025,80 F Konstruksi 199,082.80 210,875.42 225,940.05 260,361.63 281.878,56 G Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 173,322.86 188,864.75 199,775.57 219,325.61 233.116,16 1. Perdagangan Mobil, sepeda motor & reparasinya 3,424.39 3,656.53 3,954.88 4,366.09 4.702,06 2. Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil & sepeda motor 169,898.47 185,208.22 195,820.69 214,959.51 228.414,10 H Transportasi dan Pergudangan 5,998.77 6,478.07 6,834.40 7,382.94 8.003,35 1. Angkutan rel - - - - 2. Angkutan darat 3,419.23 3,733.88 3,935.38 4,277.81 4.726,29 3. Angkutan laut 1,127.89 1,195.18 1,284.74 1,392.56 1.488,21 4. Angkutan sungai danau & penyebrangan 320.89 330.73 350.21 362.83 380,02 5. Angkutan udara - - - - 6. Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir 1,130.76 1,218.28 1,264.07 1,349.75 1.408,84 I Penyediaan Akomodasi & makan minum 2,956.94 3,257.91 3,505.22 3,710.61 5.303,95 1. Penyediaan Akomodasi 244.39 266.51 292.46 311.51 495,16 2. Penyediaan makan minum 2,712.55 2,991.40 3,212.76 3,399.10 4.808,79

2 - 29 Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014** 2015*** (1) (2) (3) (4) (5) (6) J Informasi dan Komunikasi 5,352.66 5,975.88 6,658.45 6,806.13 7.310,40 K Jasa Keuangan dan Asuransi 14,200.34 18,034.07 24,862.71 27,886.02 33.446,22 1. Jasa Perantara Keuangan 8,925.53 12,091.62 18,334.20 20,215.28 25.004,03

2. Asuransi dan dana pensiun - - - - 3. Jasa Keuangan lainnya 5,274.81 5,942.45 6,528.51 7,670.74 8.442,19 4. Jasa penunjang keuangan - - - - L Real Estate 27,070.61 28,892.32 29,829.03 31,796.11 33.076,28 M,N Jasa Perusahaan 792.76 876.61 924.38 1,006.76 1.166,07 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial 94,394.22 95,455.62 99,682.61 114,195.25 121.490,79 P Jasa Pendidikan 44,561.29 47,503.01 51,176.51 57,467.29 66.014,22 Q Jasa Kesehatan 18,793.53 20,079.71 22,340.45 25,074.94 28.493,60 R,S, T,U Jasa Lainnya 5,389.24 5,958.07 6,422.47 7,130.25 8.685,78 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 1,756,433.05 1,907,058.06 2,040,835.62 2,105,152.61 2,247,365.62

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2016

PDRB Atas Harga Konstan digunakan sebagai barometer pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2015, produksi regional bruto Kabupaten Konawe Utara mencapai Rp. 2,247,353.90 atau meningkat sebesar 6,75% dari tahun 2014. Gambar 2.8 Kotribusi Sektor Terhadap PDRB Tahun 2015

Pertanian Konstruksi Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil &Sepeda Motor

Lainnya 2 - 30 Tabel 2.11. Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2011 - 2015 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Konawe Utara (%) Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014** 2015*** (1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 42.47 41.27 41.59 42.82 42.38 1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 2.35 2.39 2.37 2.7 2.71 a. Tanaman Pangan 1.53 1.27 1.29 1.17 1.05 b. Tanaman Holtikultura 15.1 14.94 15.13 15.71 15.72 c. Tanaman Perkebunan 15.1 14.94 15.13 15.71 15.72 d. Peternakan 2.95 2.87 2.81 2.83 2.76 e. Jasa Pertanian dan Perburuan 0.33 0.36 0.35 0.33 0.34 2. Kehutanan dan Penebangan Kayu 3.43 3.17 3.06 3.11 2.92 3. Perikanan 16.78 16.27 16.6 16.96 16.87 B Pertambangan dan Penggalian 22.33 24.83 24.19 19.93 20.86 1. Pertambangan Minyak dan Panas Bumi - - - - 2. Pertambangan Batu Bara dan Lignit - - - - 3. Pertambangan Bijih Logam 15.81 17.95 17.31 12.28 13.03 4. Pertambangan dan Penggalian lainnya 6.52 6.87 6.88 7.65 7.83 C Industri Pengolahan 1.28 1.23 1.19 1.23 1.18 1. Industri Batubara dan Pengilangan Minyak - - - - 2. Industri makanan dan minuman 0.42 0.41 0.41 0.44 0.43 3. Industri Pengolahan tembakau - - - - 4. Industri tekstil dan pakaian jadi - - - - 5. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki - - - - 6. Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan & sejenisnya 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 7. Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan & produksi media rekaman - - - - 8. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional - - - - -

9. Industri karet, barang dari karet dan plastik - - - - 10. Industri barang galian bukan logam 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 11. Industri logam dasar - - - - 12. Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik 0.24 0.21 0.19 0.2 0.17 13. Industri mesin dan perlengkapan - - - - 14. Industri alat angkutan 0.35 0.34 0.32 0.32 0.30 15. Industri furnitur 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 16. Industri Pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 D Pengadaan listrik dan gas - - - - 1. Ketenagalistrikan - - - - -

2 - 31 Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014** 2015*** (1) (2) (3) (4) (5) (6)

2. Pengadaan gas dan Produksi es - - - - E Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 F Konstruksi 11.32 10.85 11.03 12.31 12.16 G Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 9.84 9.54 9.38 10.12 9.89 1. Perdagangan Mobil, sepeda motor & reparasinya 0.19 0.19 0.2 0.21 0.21 2. Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil & sepeda motor 9.64 9.36 9.19 9.91 9.68 H Transportasi dan Pergudangan 0.33 0.32 0.31 0.32 0.31 1. Angkutan rel - - - - 2. Angkutan darat 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 3. Angkutan laut 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 4. Angkutan sungai danau & penyebrangan 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 5. Angkutan udara - - - - 6. Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 I Penyediaan Akomodasi & makan minum 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 1. Penyediaan Akomodasi 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2. Penyediaan makan minum 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 J Informasi dan Komunikasi 0.29 0.28 0.29 0.27 0.27 K Jasa Keuangan dan Asuransi 0.81 0.99 1.32 1.44 1.69 1. Jasa Perantara Keuangan 0.52 0.69 1.01 1.09 1.33 2. Asuransi dan dana pensiun - - - - 3. Jasa Keuangan lainnya 0.3 0.3 0.31 0.35 0.35 4. Jasa penunjang keuangan - - - - L Real Estate 1.52 1.46 1.4 1.41 1.35 M,N Jasa Perusahaan 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial 5.63 5.19 5.22 5.8 5.59 P Jasa Pendidikan 2.56 2.43 2.44 2.61 2.55 Q Jasa Kesehatan 1.08 1.05 1.08 1.16 1.16 R,S,T, U Jasa Lainnya 0.3 0.3 0.3 0.32 0.32 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2016 Ket : *)Angka Sementara ** )Angka Sangat sementara ***)Angka Proyeksi

Berdasarkan tabel 2.11 di atas, jika dilihat dari kontribusi sektoral atas dasar harga berlaku, pada tahun 2015 sektor pertanian masih berkontribusi paling besar pada PDRB Kabupaten Konawe Utara yaitu sebesar 42,38 %. Hal

2 - 32 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe Utara masih merupakah wilayah agraris atau daerah yang bergantung pada sektor pertanian dan hasil-hasilnya. Sektor lain yang kontribusinya cukup besar adalah sektor konstruksi dengan besaran 12,16 % dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 9,89 %. Perekonomian Kabupaten Konawe Utara secara umum mengalami perlambatan sejak tahun 2011-2014, tercatat pada tahun 2014, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Utara mencapai 3,15 persen. Penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2014 ini disebabkan oleh laju pertumbuhan negatif pada sektor Pertambangan dan Penggalian, terutama pada sub sektor pertambangan bijih logam. Adanya aturan mengenai kewajiban agar perusahaan-perusahaan tambang wajib mengolah dan memurnikan biji mineral di dalam negeri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Permen EDSM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, menyebabkan ekspor rare material (ore nickel) terhenti sementara. Penurunan pertumbuhan nilai tambah bruto sektor pertambangan dan penggalian tentunya menyebabkan pengaruh pada laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Utara. Tabel 2.12. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe UtaraTahun 2011- 2015 Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014** 2015*** (1) (2) (3) (4) (5) (6) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.33 3.60 4.98 8.00 (14.85) 1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

(1.69) 5.70 6.03 8.13 4.98 a. Tanaman Pangan 2.04 5.72 2.94 17.10 3.46 b. Tanaman Holtikultura (0.05) (2.23) 5.98 (3.04) 1.80 c. Tanaman Perkebunan (3.18) 6.83 6.87 8.80 5.70 d. Peternakan 2.10 4.72 4.50 3.84 4.15 e. Jasa Pertanian dan Perburuan 2.74 0.83 1.96 2.20 1.33 2. Kehutanan dan Penebangan Kayu 6.87 2.23 2.12 6.16 1.98 3. Perikanan 4.48 1.08 4.11 8.19 2.30 B Pertambangan dan Penggalian 32.49 20.97 10.22 (16.76) 15.02 1. Pertambangan Minyak dan Panas Bumi - - - - -

2 - 33 Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014** 2015*** (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. Pertambangan Batu Bara dan Lignit - - - - 3. Pertambangan Bijih Logam 36.36 22.91 11.50 (28.27) 18.84 4. Pertambangan dan Penggalian lainnya 23.91 16.25 6.93 14.15 8.57 C Industri Pengolahan 4.43 6.48 4.38 7.23 4.67 1. Industri Batubara dan Pengilangan Minyak - - - - 2. Industri makanan dan minuman 7.23 9.48 7.76 8.02 7.05 3. Industri Pengolahan tembakau - - - - 4. Industri tekstil dan pakaian jadi - - - - 5. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki - - - - 6. Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus,barang anyaman dari bambu, rotan & sejenisnya

8.04 3.65 6.95 3.57 4.73 7. Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan & produksi media rekaman

9.99 5.51 9.40 11.32 6.00 8. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional 7.99 7.74 2.80 10.25 4.41 9. Industri karet, barang dari karet dan plastik - - - - 10. Industri barang galian bukan logam 4.98 12.74 9.43 6.71 8.88 11. Industri logam dasar - - - - 12. Industri barang logam, komputer, barang elektronik,optik dan peralatan listrik

2.33 (0.84) (2.26) 9.81 (1.45) 13. Industri mesin dan perlengkapan - - - - 14. Industri alat angkutan 1.38 5.89 2.40 6.10 3.67 15. Industri furnitur 10.20 5.28 1.45 3.71 3.07 16. Industri Pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

1.38 8.26 7.02 5.52 6.49 D Pengadaan listrik dan gas 3.91 17.43 10.04 10.69 10.22 1. Ketenagalistrikan 3.91 17.83 10.27 10.50 10.42 2. Pengadaan gas dan Produksi es 3.81 5.44 2.58 17.61 3.21 E Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang

5.12 8.17 9.75 5.72 7.46 F Konstruksi 6.31 5.92 7.14 15.23 5.16 G Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

11.97 8.97 5.78 9.79 6.03 1. Perdagangan Mobil, sepeda motor & reparasinya 4.46 6.78 8.16 10.40 6.08 2. Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil & sepeda motor

12.13 9.01 5.73 9.77 6.03 H Transportasi dan Pergudangan 9.48 7.99 5.50 8.03 5.66 1. Angkutan rel - - - - 2. Angkutan darat 8.35 9.20 5.40 8.70 6.03 3. Angkutan laut 10.43 5.97 7.49 8.39 5.63 4. Angkutan sungai danau & penyebrangan 15.32 3.07 5.89 3.60 4.04 5. Angkutan udara - - - - 6. Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir

10.44 7.74 3.76 6.78 4.94

2 - 34 Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014** 2015*** (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Penyediaan Akomodasi & makan minum 17.26 10.18 7.59 5.86 7.39 1. Penyediaan Akomodasi 21.23 9.05 9.74 6.51 7.72 2. Penyediaan makan minum 16.92 10.28 7.40 5.80 7.36 J Informasi dan Komunikasi 1.08 11.64 11.42 2.22 9.59 K Jasa Keuangan dan Asuransi 22.01 27.00 37.87 12.16 19.12 1. Jasa Perantara Keuangan 31.02 35.47 51.63 10.26 23.27 2. Asuransi dan dana pensiun - - - - 3. Jasa Keuangan lainnya 9.29 12.66 9.86 17.50 8.17 4. Jasa penunjang keuangan - - - - L Real Estate 3.20 6.73 3.24 6.59 4.34 M,N Jasa Perusahaan 5.29 10.58 5.45 8.91 6.54 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial

1.51 1.12 4.43 14.56 2.32 P Jasa Pendidikan 4.21 6.60 7.73 12.29 5.76 Q Jasa Kesehatan 4.46 6.84 11.26 12.24 7.07 R,S,T,U Jasa Lainnya 8.48 10.55 7.79 11.02 7.25 Produk Domestik Regional Bruto

9.04 8.58 7.01 3.15 6.76 Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2016 Ket :*)Angka Sementara ** )Angka Sangat sementara ***)Angka Proyeksi

Gambar 2.9 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2015 9.04 8.58 7.01 3.15 6.76 0 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 0.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00

2011 2012 2013 2014 2015 PDRB (Juta Rp) Pertumbuhan

2 - 35 Dilihat dari tingkat pendapatan per kapita, pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Konawe Utara mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 pendapatan per kapitasebesar Rp.33.085.935,45 dan pada tahun 2015 nilainya sebesar Rp 39.059.818,89.Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.13. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011- 2015 Tahun PDRB Per Kapita ADH Berlaku (Rp.) ADH Konstan (Rp.) 2011 34.363.729,81 33.085.935,45 2012 38.083.792,71 35.079.428,72 2013* 40.528.456,84 36.558.390,96 2014** 42.663.032,19 36.882.677,96 2015*** 46.142.228,57 39.059.818,89 Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2016 Ket : *)Angka Sementara ** )Angka Sangat sementara ***)Angka Proyeksi

Gambar 2.10 PDRB Perkapita ADH Berlaku (Rp) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2015 2.2.1.2 Laju Inflasi Inflasi di Indonesia diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 50,000,000.00 2011 2012 2013 2014 2015

2 - 36 atau masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan, dan untuk wilayah Sulawesi Tenggara, penghitungan IHK hanya dilakukan di dua kota, yakni Kota Baubau dan Kota Kendari. Data laju inflasi Kabupaten Konawe Utara menggunakan angka laju inflasi di Kota Kendari sebagai barometer kondisi makro ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat inflasi di Kabupatan Konawe Utara dari tahun 2011– 2015 berfluktuasi. Tercatat Inflasi pada tahun 2011 sebesar 5,09 persen, tahun 2014 sebesar 6,68

persen dan menurun menjadi 5,87 persen pada tahun 2015 (tabel 2.14.). Tabel 2.14. Laju Inflasi Tahun 2011– 2015 Kabupaten Konawe Utara Uraian Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Inflasi (%) 5,09 5,25 4,64 6,68 5,87 Sumber : BPS, Tahun 2016

Gambar 2.11 Laju Inflasi Tahun 2011-2015 Kabupaten Konawe Utara 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka 5.09 5.25 4.64 6.68 5.87 0 1 2 3 4 5 6 7 8

2011 2012 2013 2014 2015 2 - 37 kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan dan rasio penduduk yang bekerja. 2.2.2.1 Angka Melek Huruf Rata - rata angka melek huruf Kabupaten Konawe Utara selama lima tahun rerakhir antara tahun 2010 – 2016 telah mencapai di atas 90 persen, untuk penduduk yang berusia 15 tahun. Sedang untuk penduduk berusia di atas 15 tahun berkisar di 93 persen. Tabel 2.15. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 – 2016 Kabupaten Konawe Utara No. Uraian Tahun 2011 2012 2013 2014 2015* 2016** 1. Angka Melek Huruf 92.52 91,34 94,47 96,49 95,32 95,75 Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2015 Ket : *)Angka Sementara ** )Angka Sangat sementara

Gambar 2.12 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 – 2016 Kabupaten Konawe Utara

88 90 92 94 96

98 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 - 38 2.2.2.2 Angka Rata - Rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 berkisar 8 tahun. Pada tabel dibawah ini digambarkan rata - rata lama sekolah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Tabel 2.16. Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2016 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Tahun 2011 2012 2013 2014 2015* 2016** 1. Rata – rata lama sekolah 8,03 8,09 8,15 8,22 8.28 8,34 Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2015 Ket : *)Angka Sementara ** )Angka Sangat sementara

Gambar 2.13 Perkembangan Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2016 Kabupaten Konawe Utara 2.2.2.3 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan penduduk dari berbagai tingkat umur (7 - 18 tahun) yang terdaftar sekolah SD/SMP/SMU dibagi dengan jumlah penduduk umur 7 - 18 tahun. Sedangkan Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APK dan APM adalah indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika

7.8 7.9 8 8.1 8.2 8.3 8.4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 - 39 dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, diperlihatkan dalam tabel 2.17. Tabel 2.17. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2011 - 2016 Kabupaten Konawe Utara Sumber : Dikbud Kab. Konawe Utara,Tahun 2015 Ket : *)Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa APK dan APM untuk tingkat pendidikan SD, SMP dan SMU pada tahun 2016 mencapai angka

70 – 100 persen dari jumlah penduduk usia sekolah. APM (Angka Partisipasi Murni) untuk SD/MI pada tahun 2016 sebesar 99,20 persen. Angka tersebut dapat diartikan bahwa untuk anak usia 7 – 12 tahun sejumlah lebih dari 99% anak dari 100 anak sudah mendapatkan haknya untuk dapat mengenyam pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Angka pencapaian tersebut sudah termasuk dalam kategori pencapaian baik. Tidak demikian pada APM jenjang SLTP dan SLTA, masing - masing 94 dan 70persen, kondisi demikian masih perlu ditingkatkan dengan berbagai program pembangunan pendidikan.

No Uraian Tahun 2011 2012 2013 2014 2015* 2016** 1 Angka Partisipasi Murni (%) a. SD 88,25 89,74 92,97 94,61 96.97 99,20 b. SMP 78,99 80,64 81,98 89,51 91.01 94,30 c. SMA 62,95 63,64 64,11 68,39 68.97 70,65 2 Angka Partisipasi Kasar (%) a. SD 86,29 93,22 97,61 98,32 103.98 108,03 b. SMP 87,39 88,93 88,95 90,94 91.72 92,78 c. SMA 72,53 71,35 72,06 74,53 74.30 74,97 2 - 40 2.2.2.4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Derajat kesejahteraan bidang kesehatan masyarakat dapat dilihat pada Angka Kelangsungan Hidup Bayi atau probabilitas bayi hidup dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, selanjutnya angkakasus kematian bayi, status gizi buruk, umur harapan hidup, angka kasus kematian ibu. Adapun kecenderungan pencapaian indikator aspek kesejahteraan bidang kesehatan disajikan seperti pada tabel berikut : Tabel 2.18. Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Tahun 2010 - 2015 Kabupaten Konawe Utara

No. Indikator Capaian 2011 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah Kelahiran Hidup 988 1.171 1.205 1.212 1.355 2. Jumlah Kelahiran Mati 1 6 22 15 19 3. Angka Kematian Bayi 15 31 20 5 6 4. Jumlah Kasus Gizi Buruk 13 1 21 8 8 5. Jumlah Kasus Kematian Ibu 1 3 1 2 3 6. Usia Harapan Hidup (tahun) 67 67,2 67,6 67,8 68,1 Sumber : Profil Kesehatan Kab. Konawe Utara,Tahun 2015 *Data tahun 2016 masih dalam proses perhitungan

2.2.2.5 Angka Usia Harapan Hidup Angka harapan hidup merupakan indikator mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan usia harapan

hidup Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 berkisar di 67 tahun. 2.2.2.6 Rasio Penduduk Yang Bekerja Rasio penduduk yang bekerja, menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan terhadap akses pekerjaan, artinya pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat diserap angkatan kerja. Informasi lebih jelas mengenai jumlah angkatan kerja dan rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. 2 - 41 Tabel 2.19. Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Konawe Utara Tahun Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Rasio Penduduk Bekerja Mencari Yang Bekerja (%) Pekerjaan 2013 23.520 802 24.322 96,70 2014 23.863 495 24.358 97,96 2015 25.861 1.638 27.499 94,04 2016* 26.231 1.538 27.769 94,46 Ket; *)Angka Sementara Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2015

2.2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup manusia, yang menunjukkan tiga dimensi dasar kualitas hidup manusia yaitu Kesehatan di lihat melalui hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran, pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, serta kesejahteraan, kemampuan ekonomi, yang di lihat dari standar kehidupan yang layak diukur dengan kemampuan daya beli. Di Kabupaten Konawe Utara, terjadi perkembangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. IPM Pada tahun 2011 mencapai 63,74 kemudian meningkat menjadi 67,68 pada tahun 2016. Tabel 2.20. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 - 2016 Kabupaten Konawe Utara Tahun IPM 2011 63,74 2012 64,87 2013 65,54 2014 66,03 2015* 66,44 2016** 67,68 Peringkat IPM Se Sultra 6 Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2015 Ket : *)Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

2 - 42 2.2.2.8 Tingkat Kemiskinan Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Konsep yang digunakan BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach.). Pendekatan ini mengasumsikan sebuah kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tabel dan gambar di bawah ini akan menggambarkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2010 - 2015. Tabel 2.21. Jumlah dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010- 2015 Kabupaten Konawe Utara Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin (%) 2010 47.925 7.038 - 14,68 2011 52.561 6.800 (3,38) 12,80 2012 53.657 6.400 (5,88) 11,79 2013 54.752 5.900 (7,81) 10,62 2014 57.077 5.828 (1,22) 10,15 2015 58.401 5.810 (0,30) 9,97 Sumber : BPS Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

Gambar 2.14 Tingkat Kemiskinan Tahun 2010- 2015 Kabupaten Konawe Utara 7,038 6,800 6,400 6,000 5,830 5,810 13.70 12.80 11.79 10.62 10.15 9.97

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

6,000 7,000 8,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tingkat Kemiskinan (%) Sumber: BPS Kab. Konawe Utara

2 - 43 Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Konawe Utara tahun 2010-2014 dapat dilihat pada gambar 2.15 berikut. Gambar 2.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2010- 2014 Kabupaten Konawe Utara Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Konawe Utara tahun 2010-2014 dapat dilihat pada gambar 2.16 berikut. Gambar 2.16 Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2010- 2014 Kabupaten Konawe Utara 2.66 2.88 1.98 2.12 1.45 1.56 0.78 0.88 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0.64 0.42 0.53 0.26 0.3 0.13 0.16 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2 - 44 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator - indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah sarana olahraga.

Tabel 2.22. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013 – 2015 Kabupaten Konawe Utara No. Capaian Pembangunan Tahun 2013 2014 2015 2016 1. Jumlah grup kesenian 0 0 1 2 2. Jumlah gedung kesenian 0 0 1 1 3. Jumlah klub olahraga 11 14 17 20 4. Jumlah gedung olahraga 207 227 247 267 Sumber : Dispora Konawe Utara, Tahun 2015

2.3 Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator – indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah,pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. 2 - 45 2.3.1.1 Layanan Umum Bidang Urusan Pendidikan Pada tabel berikut ini diuraikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dimana pada tabel tersebut digambarkan bahwa ada kecenderungan menurunnya partisipasi sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Tabel 2.23. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013 – 2016 Kabupaten Konawe Utara No. Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015* 2016** 1. APS Penduduk Usia 7 – 12 th 96,25 99,43 99,45 99,47 2. APS Penduduk Usia 13 – 15 th 89,17 96,68 96,70 96,72 3. APS Penduduk Usia 15 – 18 th 57,88 65,51 73,14 80,77 4. APS Penduduk Usia 19 – 24 th 8,36 11,02 13,68 16,34 Sumber : Sultra Dalam Angka, Tahun 2015 Ket : *)Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Peningkatan APK dan APM dapat ditunjang dengan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium dan perpustakaan serta penambahan tenaga pengajar. Pada tahun 2014 telah terbangun 213 unit gedung sekolah mulai dari TK, SD hingga SMA dan sederajat, baik swasta maupun negeri.Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014

No. Uraian Tahun 2014 1. SD/MI - jumlah gedung sekolah 102 - jumlah penduduk kelompok usia 7- 12 Tahun 9.760 - Rasio 95,68 2. SMP/MTs - jumlah gedung sekolah 31 - jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 Tahun 5.065 - Rasio 61,20 3. SMU/ALIYAH - jumlah gedung sekolah 15 - jumlah penduduk kelompok usia 16 - 19 Tahun 3.434 - Rasio 43,68 Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2015 Ket : Data tahun 2015 masih dalam proses penghitungan

2 - 46 Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pada jenjang SD sebesar 95,68. Jenjang SMP rasionya 61,20 dan jenjang SMA rasionya 43,68. Rasio sekolah dan penduduk usia sekolah masih cukup memadai, namun masih kurang bila dibandingkan penduduk usia sekolah sebesar 18.256. Tabel 2.25. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014

No. Tingkat Pendidikan Status Sekolah Tenaga Pendidik Peserta Didik Rasio Murid Guru 1. TK Negeri 2 49 98 2,00 Swasta 63 141 1.667 11,80 2. SD Sederajat Negeri 102 635 9.581 15,10 Swasta - - - 3. SLTP Sederajat Negeri 31 337 2.723 11,00 Swasta - - - 4. SLTA Sederajat Negeri 14 207 2.782 13,40 Swasta 1 46 126 2,70 Jumlah 213 1.415 16.977 Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2015

Pada jenjang pendidikan SD untuk ajaran 2014/2015 seorang guru SD

rata-rata mengajar 15 murid SD. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka beban seorang guru semakin sedikit, dimana untuk jenjangpendidikan SLTP rata-rata seorang guru mengajar 11 murid dan dijenjang SLTA beban seorang guru hanya mengajar 13 murid.Rasio jumlah peserta didik dan tenaga pendidikrata-rata sebanyak 11 peserta didik per tenaga pendidik. Nilai ini sebenarnya sudahmencukupi, namun masih mendapat kendala pada kualitas tenaga pendidik yang tidakmerata. Oleh karena itu, kualitas tenaga pendidikan perlu ditingkatkan kompetensi dan keahlian dalam mengajar. 2.3.1.2 Layanan Umum Bidang Urusan Kesehatan a. Fasilitas Kesehatan Untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, pemerintah berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan paramedis. 2 - 47 Tabel 2.26. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2015 No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 1. Fasilitas Kesehatan (Unit) Rumah Sakit 1 1 1 1 Puskesmas 13 14 14 15 Puskesmas Pembantu 14 20 20 22 Poskedes 10 10 10 10 Polindes 7 7 7 7 Posyandu 217 218 218 218 Praktek Dokter - 1 1 1 Praktek Bidan - - 1 1 Apotek - 3 3 3 2 Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis 0 0 2 6 Dokter Umum 22 25 23 28 Dokter Gigi 6 7 8 4 Bidan 142 152 152 152 Perawat 210 236 236 236 Apoteker 18 27 27 27 Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2015

Angka rasio posyandu per jumlah balita tahun 2015 berkisar 15,08 .Keberadaan posyandu berperan untuk mendukung penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas), pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, dan sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera. Tabel 2.27. Rasio Jumlah Posyandu dengan Jumlah Balita Tahun 2012 - 2015 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015

1. Jumlah Posyandu 217 218 218 218 2. Jumlah Balita 1.383 1.412 1.445 1.355 3. Rasio 15,69 15,43 15,08 16,08 Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2015

2 - 48 Rasio Rumah Sakit per 1.000 satuan penduduk kurun waktu 2012 sampai dengan 2015 tidak mengalami kenaikan yaitu sekitar 0,01. Hal disebabkan tidak ada penambahan fasilitas rumah sakit yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara. Tabel 2.28. Rasio Jumlah Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2012 – 2015 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah Rumah Sakit 1 1 1 1 2. Jumlah Penduduk 53.657 54.752 57.077 58.401 3. Rasio 0,01 0,01 0,01 0,01 Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2015

Angka rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) per jumlah penduduk mengalami perubahan seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah dari tahun 2012 - 2015. Angkanya berkisar antara 0,6 (tahun 2012) sampai 0,7 (tahun 2015). Tabel 2.29. Rasio Jumlah Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2012 – 2015 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes 34 44 44 45 2. Jumlah Penduduk 53.657 54.752 57.077 58.401 3. Rasio 0,06 0,08 0,07 0.07 Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2015

b. Tenaga Kesehatan Angka rasio dokter per jumlah penduduk angkanya relatif tidak naik dari tahun 2012 - 2015 berkisar di 0,5. Karena tidak terjadi peningkatan jumlah dokter yang cukup signifikan. 2 - 49 Tabel 2.30. Rasio Jumlah Dokter Per Jumlah Penduduk Tahun 2012 – 2015 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi 28 32 33 38 2. Jumlah Penduduk 53.657 54.752 57.077 58.401 3. Rasio 0,5 0,5 0,5 0,6 Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2015

Angka rasio tenaga medis per jumlah penduduk relatif naik dari tahun 2012 - 2014. Karena jumlah tenaga medis mengalami peningkatan menjadi 415 tenaga medis.

Tabel 2.31. Rasio Jumlah Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk Tahun 2012 – 2015 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah Tenaga Medis (Bidan, Perawat, dan Apoteker) 370 415 415 415 2. Jumlah Penduduk 53.657 54.752 57.077 58.401 3. Rasio 0,6 0,7 0,7 0,7 Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2015

c. Angka Kesakitan Data kesakitan terdiri dari dua sumber, yaitu bersumber dari masyarakat (community based data) dan bersumber dari sarana pelayanan kesehatan (facility based data) melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Data kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat. Kasus malaria di Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2015 menunjukkan trend penurunan, 29 kasus di tahun 2012 (API 0,54), 8 kasus di tahun 2013 (API 0,14), 3 kasus di tahun 2014 (API 0,05) dan 2 kasus di tahun 2015 (API 0,03). API Malaria tahun 2012-2015 ditunjukkan pada gambar 2.17 berikut. 2 - 50 Gambar 2.17 Angka Kesakitan (API) Malaria Kabupaten Konawe UtaraTahun 2012-2015 Jumlah kasus TB paru tahun 2012 sebanyak 102, tahun 2013 sebanyak 39, tahun 2014 sebanyak 66, dan tahun 2015 sebanyak 56. Penemuan kasus TB Paru/Case Notification Rate (CDR) dilakukan di unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu, dan RS). Berdasarkan data dari dinas kesehatan kabupaten konawe utara CDR (Case Detection Rate) tahun 2012-2015 berfluktuasi, tahun 2012 sebanyak 190,9 , tahun 2013 sebanyak 71,2, tahun 2014 sebanyak 115,6 dan tahun 2015 sebanyak 95,6. Gambaran CDR TB paru Kab. Konawe Utara ditunjukkan pada gambar 2.18 berikut. Gambar 2.18. Angka Penemuan Kasus (CDR) TB Paru Kabupaten Konawe Utara 2012-2015 Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara penemuan penderita penyakit kusta tahun 2013 sebanyak 1 orang, 2014 sebanyak 3 orang, dan 2015 sebanyak 8 orang angka penemuan penyakit kusta 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 2012 2013 2014 2015 0.54 0.14 0.05 0.03

190.9

71.2 115.6 95.6 0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 2015

2 - 51 tahun 2013-2015 menunjukkan trend peningkatan, tahun 2013 sebesar 0,18, tahun 2014 sebesar 0,52, dan tahun 2015 sebesar 1, 36. Angka penemuan penyakit kusta di kabupaten konawe utara tahun 2013-2015 dapat dilihat pada gambar berikut. Sedangkan kasus pengidap HIV/AIDS tahun 2012-2015 di Kabupaten Konawe Utara tidak ditemukan. Gambar 2.19 Angka Penemuan Penyakit Kusta Kabupaten Konawe Utara Tahun 2013 - 2015 2.3.1.3 Layanan Umum Bidang Urusan Pekerjaan Umum Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Kabupaten Konawe Utara sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan bidang – bidang lainnya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dibantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggaraserta percepatan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Pusat, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, sanitasi, serta bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas. Tabel dibawah menunjukan informasi kondisi jalan di Kabupaten Konawe Utara sampai dengan tahun 2014. Tabel 2.32. Kondisi Jalan Tahun 2015di Kabupaten Konawe Utara

No. Status Panjang (km) Konstruksi (km) Kondisi (km) Aspal Non Aspal Baik Sedang Rusak 1. Nasional 196,15 196,15 - 196,15 - 2. Provinsi 92 80 12 71 9 12 3. Kabupaten 699,94 289,98 412,96 438,54 119,76 141,25 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

0.18 0.52 1.36 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

2013 2014 2015

2 - 52 Tabel 2.33. Kondisi Jembatan Tahun 2014 di Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Jembatan Kondisi Jumlah Total Panjang (meter) Baik Sedang Rusak 1. Jembatan Baja 5 105,00 5 - 2. Jembatan Beton 6 57,00 1 3 2 3. Jembatan Semi Permanen 4 25,00 1 1 2 4. Jembatan Kayu 5 33,00 - 2 3 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Utara, Tahun 2015 Di bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari – hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas, diantaranya melalui pembangunan sarana pengelolaan air minum, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai serta pembangunan/rehabilitasi bangunan penahan gelombang laut. Sampai dengan tahun 2014, di wilayah Kabupaten Konawe Utara terdapat 7 Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan Pusat dengan luas area 93.474 Ha, dimana 81,15 % kondisi baik; 11,71 % rusak ringan; dan 7,14% rusak berat. Selain itu, terdapat 15 Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan Provinsi dengan luas area 30.395 Ha, dimana 77,25 % kondisi baik; 7,83 % rusak ringan; 14,92 % rusak berat. Tabel 2.34. Jaringan Irigasi Tahun 2014 di Kabupaten Konawe Utara

No. Jaringan Irigasi Panjang Irigasi (km) 1. Jaringan Primer 2.097 2. Jaringan Sekunder 0,500 3. Jaringan Tersier 4. Luas lahan pertanian yang beririgasi 2.597 Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, Tahun 2015 2.3.1.4 Layanan Umum Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman Rumah atau hunian tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Secara umum, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Utara sampai dengan tahun 2015, ketersediaan 2 - 53 rumah layak huni terjangkau telah mencapai 60 %, namun demikian ketersediaan rumah layak huni yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baru mencapai 80 %. Sementara itu, ketersediaan fasilitas prasarana, sarana dan fasilitas umum kawasan permukiman untuk

mendukung lingkungan yang sehat dan aman baru mencapai Analisis pelayanan umum bagian perumahan dapat dilihat aspek diantaranya rumah tangga pengguna air bersih dan tangga dan jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan tangga di Kabupaten Konawe Utara. Untuk lebih jelasnya berikut: Tabel 2.35. Ketersediaan Prasarana Perumahan Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Konawe Utara

30%. dari beberapa jumlah seluruh rumah jumlah seluruh rumah dapat dilihat pada tabel

No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015* 2016** 1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 9.845 10.266 10.760 11.205 11.663 Jumlah Rumah Tangga 11.779 12.167 12.684 13.115 13.568 2. Rumah Tangga Pengguna Listrik 7.936 8.525 9.048 9.615 10.171 Jumlah Rumah Tangga 11.779 12.167 12.684 13.115 13.568 3. Rumah Tangga Bersanitasi 8.694 9.298 9.912 10,519 11.128 Jumlah Rumah Tangga 11.779 12.167 12.684 13,115 13.568 Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2015 Ket : *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Kawasan Pemukiman Kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni dengan cirri-ciri antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial, serta kualitas bangunan yang kurang baik. Di Kabupaten Konawe Utara terdapat kawasan pemukiman kumuh yang terletak dibeberapa kawasan kota dan perdesaan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah berikut. 2 - 54 Tabel 2.36. Sebaran Kawasan Pemukiman Kumuh Kabupaten Konawe Utara No Kawasan Pemukiman Kumuh Luas (Ha) (1) (2) (3)

1. Pemukiman Kumuh Perkotaan - Kawasan Wanggudu Raya 19,76 - Kawasan Laronanga- Labungga 23,38 - Kawasan Amolame 8,25 2. Pemukiman Kumuh Perdesaan - Kawasan Matandahi 20,60 - Kawasan Banggina 20,10 - Kawasan Poni-poniki 8,97 - Kawasan Kampoh Bunga 2,92 - Kawasan Tanjung Bunga 3,46 - Kawasan Lemo Bajo 5,71 - Kawasan Barasanga 0,22 - Kawasan Mowundo 6,57 - Kawasan Laimeo 10,93 - Kawasan Ulu sawa 4,24 - Kawasan Tapunggaya 7,50 - Kawasan Tapuemae 1,45 Jumlah 144,07 Sumber : Dok. RKP-KP Kabupaten Konawe Utara

2.3.1.5 Layanan Umum Bidang Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan Di bidang penataan ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara telah disusun sesuai amanat Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana di dalamnya telah ditetapkan struktur dan pola ruang serta kawasan strategis. Dokumen yang disusun telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum R.I dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032. Sebagai tindak lanjut, sampai dengan tahun 2015 baru 1 (satu) RDTR yang telah disusun sebagai turunan RTRW, yaitu RDTR Lamonae Kecamatan Wiwirano. 2 - 55 Tabel 2.37. Realisasi Sertifikasi Tanah Tahun 2012 - 2015 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 1. Hak Milik 5.195 2.946 3.515 20.254 2. Hak Guna Bangunan 5 17 0 0 3. Hak Guna Usaha 4 0 0 0 4. Hak Pakai 0 2 15 0 Jumlah 5.204 2.965 3.530 20.254 Sumber : Kantor BPN Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

Gambar 2.20 Realisasi Sertifikasi Tanah Tahun 2012 – 2015 Kabupaten Konawe Utara 2.3.1.6 Layanan Umum Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara, mempunyai kewenangan : a. Perumusan Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program kerja dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku ; b. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

5,204 2,965 3,530 20,254 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2012 2013 2014 2015 2 - 56

c. Penyusunan Rencana Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai usulan program masing-masing yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; d. Penyusunan rencana kerja pengalokasian dana yang bersumber dari APBN sebagai masukan BAPPENAS dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP); e. melaksanakan tugas perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten sesuai petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam rangka menciptakan sinkronisasi program kegiatan SKPD serta berusaha menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan seKabupaten Konawe Utara; g. melaksanakan tugas koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi serta perubahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; h. melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten serta membina hubungan kerja dengan Lembaga Non Departemen dan Swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas; i. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada setiap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten sebagai bahan penyusunan program kerja pembangunan tahun berikutnya; j. melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku; k. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati. 2 - 57 Tabel 2.38. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tahun 2011 - 2014 Kabupaten Konawe Utara

No Uraian 2011 2012 2013 2014 Ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada Ada Tidak ada 1. Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dgn PERDA √ √ √ √ 2. Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA

√ √ √ √ 3. Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA √ √ √ √ 4. Dokumen Renstra SKPD yg telah ditetapkan dgn Keputusan Kepala Daerah √ √ √ √ 5. Dokumen RKPD yg telah ditetapkan dgn Keputusan Kepala Daerah √ √ √ √ 6. Dokumen Renja SKPD yg telah ditetapkan dgn Keputusan Kepala SKPD √ √ √ √ Sumber : BAPPEDA Kabupaten Konawe Utara

2.3.1.7 Layanan Umum Bidang Urusan Perhubungan Kabupaten Konawe Utara sebagai pintu gerbang wilayah utara Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki beberapa fasilitas prasarana perhubungan yang mendukung arus tranportasi baik barang maupun penumpang. Tabel 2.38 dan Tabel 2.39. memperlihatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara. Tabel 2.39. Prasarana Perhubungan Tahun 2015 Kabupaten Konawe Utara

No. URAIAN JUMLAH 1. Bandar Udara 2. Pelabuhan Laut 5 3. Pelabuhan Sungai dan Danau 9 3. Terminal type C 1 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Konawe Utara, 2015

2 - 58 Tabel 2.40. Jumlah Angkutan Darat, Laut, dan Sungai Tahun 2015 Kabupaten Konawe Utara

No. Jenis Angkutan Jumlah (unit) 1. Bus Besar 4 2. Bus Sedang 3 3. Bus Kecil 22 4. Truck Kecil 17 5. Truck Sedang 24 6. Truck Besar 1 8. Perahu Jukung 476 9. Perahu Ketek 278 10. Speed Boat 61

Jumlah 127 Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2015

2.3.1.8 Layanan Umum Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pada urusan lingkungan hidup, gambaran kondisi lingkungan hidup yang digambarkan melalui beberapa indikator yang terkait dengan lingungan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.41. Data IndikatorPengelolaan Lingkungan Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Konawe Utara

No. Indikator Kinerja Capaian 2012 2013 2014 2015* 2016** 1. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL 90 90 90 90 90 2. Jumlah Perusahaan Yang Memilki AMDAL 17 19 42 42 42 3. Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Tempat pengelolaan Limbah 7 8 9 10 11 4. Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Kualitasnya, Ditetapkan Status Mutu Airnya Dan Diinformasikan Status Mutu Airnya 10 10 11 11 12 5. Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan - 4 1 1 2 Sumber : BLH Kab. Konawe Utara, Tahun 2015 Ket : *)Angka sementara **)angka sangat sementara

2 - 59 2.3.1.9 Layanan Umum Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Di bidang kependudukan dan catatan sipil sampai dengan tahun 2014, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah telah melaksanakan tiga (3) program strategis nasional, yaitu pemutakhiran data penduduk, pemberian NIK dan penerapan e-KTP melalui pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk perekaman e-KTP yang dilakukan secara massal yang bertujuan agar semua peristiwa kependudukan akibat LAMPID (Lahir, Meninggal, Pindah dan Datang) tercatat dalam data base kependudukan sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan. 2.3.1.10 Layanan Umum Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Layanan Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana meliputi kondisi panti asuhan untuk menampung anak yatim piatu dan terlantar. Tabel 2.42. Jumlah Panti Asuhan, Kapasitas Tampung dan Anak Asuh Tahun 2014 di Kabupaten Konawe Utara No. Uraian Jumlah 1. Panti Asuhan 1

2. Kapasitas Tampung 25 3. Anak Asuh 25 4. Pengasuh 2 Sumber : Dinas Sosial Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

Demikian pula pelaksanaan Program Nasional Keluarga Berencana bertujuan menurunkan dan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan membudayakan suatu norma yang dikenal dengan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). 2 - 60 Tabel 2.43. Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Menurut Kecamatan Tahun 2016Kabupaten Konawe Utara No. Kecamatan Klinik Keluarga Berencana (KKB) Pembantu Pembinaan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) 1. Motui 2 10 2. Sawa 2 12 3. Lembo 2 11 4. Wawolesea* - 5. Lasolo 5 26 6. Lasolo Kep.* - 7. Molawe 2 9 8. Andowia 2 13 9. Asera 2 16 10. Oheo 2 16 11. Langgikima 2 8 12. Landawe* - 13. Wiwirano 2 25 Total 23 146 Sumber : Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2015 *) Data masih bergabung di kecamatan induk

2.3.1.11 Layanan Umum Bidang Urusan Sosial a. Jenis Pelayanan Pemerintah Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas : 1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial - Pemberian bantuan sosial bagi PMKS - Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial 2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial - Penyediaan sarana dan prasaranan panti sosial - Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti 3. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat - Bantuan sosial bagi korban bencana - Evakuasi korban bencana 4. Pelaksanaan dan Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu

5. Pelaksanaan jaminan sosial 2 - 61 b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Jumlah PMKS Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel 2.44 berikut. Tabel 2.44. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 NO URAIAN JUMLAH 1. Lanjut Usia 258 2. Disabilitas 14 Total 272 Sumber : Dinas Sosial Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

2.3.1.12 Layanan Umum Bidang Urusan Ketenagakerjaan a. Kondisi Ketenagakerjaan Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (Usia 15 Tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, semakin tinggi angkatan kerja maka semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. TPT (tingkat pengangguran terbuka) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mendapatkan pekerjaan namun belum mulai bekerja dare sejumlah angkatan kerja yang ada. Besarnya TPT di suatu daerah mempunyai implikasi social yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan, semakin tinggi TPT maka semakin tinggi pula angka kriminalitas begitupun juga sebaliknya. TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa.TKK (tingkat kesempatan kerja adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang 2 - 62 termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Semakin besar TKK maka semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan suatu daerah.Untuk melihat kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.45. Angkatan Kerja Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2016 KEGIATAN Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016* ANGKATAN KERJA 25,740 23,621 24,322 24,358 27,499 26,385 Bekerja 25,046 23,124 23,520 23,863 25,861 24,994 Pengangguran 694 497 802 495 1,638 1,391 BUKAN ANGKATAN KERJA 8,778 11,568 12,078 12,947 10,952 12,983 Sekolah 1,606 2,775 2,422 3,814 2,582 3,537 Mengurus rumah tangga 5,844 7,143 7,877 7,949 7,456 8,463

Lainnya 1,328 1,650 1,779 1,184 914 983 PENDUDUK USIA KERJA 34,518 35,189 36,400 37,305 38,451 39,367 TPAK (%) 74.57 67.13 66.82 65.29 71.52 66.68 TPT (%) 2.70 2.10 3.30 2.03 5.96 5.87 TKK (%) 97.30 97.90 96.70 97.97 94.04 94,85 Ket: *) Angka Sementara Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker Keterangan : TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka TKK = Tingkat Kesempatan Kerja

Tabel 2.46. Angkatan Kerja Kabupaten Konawe Utara Menurut Golongan Umur Tahun 2011-2016 GOLONGAN UMUR Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 15-19 2,021 1,948 1,784 2,155 2,021 2,152 20-24 3,796 2,652 2,552 2,377 3,796 3,219 25-29 4,086 3,879 3,781 3,631 4,086 3,787 30-34 3,978 3,688 4,029 3,726 3,978 3,636 35-39 3,119 3,181 3,477 2,875 3,119 3,148 40-44 2,746 2,713 2,612 2,897 2,746 2,816 45-49 2,325 2,313 2,163 2,565 2,325 2,624 50-54 1,560 1,342 1,497 1,573 1,560 1,857 55-59 969 915 905 1,252 969 1,346 60-64 724 602 668 637 724 863 65+ 416 388 854 670 416 936 JUMLAH 25,740 23,621 24,322 24,358 25,740 26,385 Sumber : BPS Kab. Konawe Utara, 2016

2 - 63 Gambar 2.21 Angkatan Kerja Kabupaten Konawe Utara Menurut Golongan Umur Tahun 2011-2015 Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2015, diolah Pusdatinaker

2.3.1.13 Layanan Umum Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Selain perbankan dan asuransi, kegiatan perekonomianKabupaten Konawe Utara juga didukung oleh peranan koperasi. Layanan umum bidang urusan koperasi dan UMKM diarahkan pada pengembangan koperasi dan UMKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UMKM. Perkembangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.47. Perkembangan Koperasi Tahun 2012-2016 Kabupaten Konawe Utara

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016* 1 Jumlah Koperasi 64 73 79 84 244 2 Jumlah Koperasi Aktif 20 21 23 29 149 3 Persentase Koperasi Aktif 31,25 28,76 29,11 34,52 31,25 Sumber : Disperindagkop Kab. Konawe Utara 2016 Ket: *)Angka Sementara

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

16.00 2011 2012 2013 2014 2015 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

2 - 64 Tabel 2.48. Jumlah UMKM dan BPR/LKM Tahun 2012-2016 Kabupaten Konawe Utara

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016* 1 Jumlah Seluruh UMKM 526 681 1.530 2.096 2.598 2 Jumlah BPR/LKM 1 2 3 5 6 3 Jumlah UMKM Non BPR/LKM - - - - Sumber : Disperindagkop Kab. Konawe Utara 2016 Ket: *)Angka Sementara

Tabel 2.49. Perkembangan Modal dan aset Koperasi Tahun 2014-2016 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Tahun 2014 2015* 2016** 1. Modal Sendiri (Rp.000.000) 3.871 4,071 3,871 2. Modal Luar (Rp.000.000) 3.563 3,763 3,563 3. Aset (Rp.000) 560.684 610,684 660,684 4. Omzet (Rp.000) 498.740 598,740 698,740 Sumber : Disperindagkop Kab. Konawe Utara 2016 Ket: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

2.3.1.14 Layanan Umum Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pelayanan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.50. Pencapaian Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 A. Kepemudaan 1. Jumlah peserta seleksi paskibraka 75 78 80 83 85 B. Olahraga 1. Jumlah organisasi olahraga 4 7 9 12 14 2. Jumlah atlit yang dibina 13 22 27 35 42 Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2015

2.3.1.15 Layanan Umum Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan media komunikasi dan informasi di 2 - 65 Kabupaten Konawe Utara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Gambaran tentang

perkembangan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.51. Pencapaian Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Jumlah 1. Jumlah jaringan komunikasi seluler BTS 2. Persentase jumlah penduduk yang menggunakan handphone. 65% Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

2.3.1.16 Layanan Umum Bidang Urusan Penanaman Modal Kabupaten Konawe Utara yang kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam, tentunya menjadi perhatian khusus bagi para penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk berinvestasi. Kondisi ini diperlihatkan pada tabel berikut ini : Tabel 2.52. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2010 - 2016 Kabupaten Konawe Utara

Tahun Uraian PMDN PMA Total 2010 Jumlah Investor 1 3 4 2011 Jumlah Investor 0 9 9 2012 Jumlah Investor 0 5 5 2013 Jumlah Investor 2 5 7 2014 Jumlah Investor 0 1 1 2015* Jumlah Investor 1 1 2 2016** Jumlah Investor 1 1 2 Ket : *)Angka sementara

**)Angka Sangat Sementara Sumber : Dinas Perizinan dan PM Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

2.3.1.17 Layanan Umum Bidang Urusan Perpustakaan Di bidang perpustakaan selama tahun 2012 hingga 2016 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang 2 - 66 perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2.53. Pencapaian Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Kabupaten Konawe Utara

No. Indikator Kinerja Capaian 2012 2013 2014 2015 2016* 1. Jumlah pengunjung perpustakaan 127 350 417 588 733 2. Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah 439 900 1.376 1.842 2.311 3. Jumlah eksamplar koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 1.876 3.041 4.704 6.035 7.449 4. Jumlah desa/kelurahan yang

mendapatkan bantuan buku 2 1 2 3 5 Sumber : Kantor Perpustakaan, Tahun 2015 Ket: *)Angka Sementara

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator – indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. 2.3.2.1 Layanan Umum Bidang Urusan Pertanian Produksi terbesar hasil pertanian tanaman pangan Kabupaten Konawe Utara adalah padi sedangkan produksi lainnya adalah jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian. Kawasan pertanian umumnya tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe Utara. Tabel 2.54. Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2012 -2016Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015* 2016** 1. Produksi Tanaman Padi (Ton) 10.486 12.089 27.831 34.147 42.819,5 Luas tanam (Ha) 2.747 3.278 7.505 9.268 11.647 Produkivitas (Ton/Ha) 3,81 3,68 3,70 3,68 3,68 2. Produksi Jagung (Ton) 140 542 1.869 2.579 3.444 Luas tanam (Ha) 500 1.510 715 620 728 Produkivitas (Ton/Ha) 0,28 0,35 2,61 4,16 4,73 3. Produksi Ubi Kayu (Ton) 688 4.774 12.216 17,421 23.185 2 - 67

Luas tanam (Ha) 382 429 577 657 755,17 Produkivitas(Ton/Ha) 1,80 11,12 21,17 26,49 30,70 4. Produksi Ubi Jalar Ton) 141 1.498 3.912 5.621 7.507 Luas tanam (Ha) 128 167 426 538 687,33 Produkivitas (Ton/Ha) 1,10 8,97 9,18 10,44 10,92 5. Produksi Kacang Kacangan Ton) 114 826 2.044 34.147 42.189,5 Luas tanam (Ha) 1.049 1.047 2.527 3.019 3.758 Produkivitas (Ton/Ha) 0,10 0,78 0,80 11,31 11,39 Sumber : Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2015 Ket: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Selain tanaman pangan dan hortikultura, sektor perkebunan juga menjadi andalan Kabupaten Konawe Utara. Komoditas utama yang dikembangkan antara lain yaitu kakao, kelapa sawit, kelapa, lada dan cengkeh. Tabel 2.55. menggambarkan luas tanaman menghasilkan dan produksi hasil beberapa komoditas perkebunan di Kabupaten Konawe Utara. Tabel 2.55. Perkembangan Produktivitas Sub Sektor Perkebunan Tahun 2016 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Produksi

(Ton) Luas Lahan (Ha) Produktivitas (Ton/Ha 1. Kelapa 934 1.995 0,46 2. Kopi 282 506 0,55 3. Lada 144 151 0,95 4. Cengkeh 182 1.256 0,14 5. Jambu Mete 562 4.729 0,11 6. Kakao 590 4.248 0,13 7. Kemiri 18 142 0,12 8. Pala 41 116 0,35 Sumber : Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2016

2.3.2.2 Layanan Umum Bidang Urusan Kehutanan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 465/Menhut-II/2011 luas kawasan hutan Kabupaten Konawe Utara setelah penurunan status adalah 510.176 Ha dengan rincian sebagai berikut : 2 - 68 Tabel 2.56 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan SK 465/Menhut-II/2011 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Luas Kawasan (ha) 1. Hutan Lindung (HL) 212.651 2. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 74.828 3. Hutan Produksi (HP) 63.238 4. Hutan Produksi Konversi (HPK) 32.882 5. Kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) 72.684 6. Area Penggunaan Lain (APL) 48.270 Sumber : SK 465/Menhut-II/2011

Dari luasan kawasan hutan produksi di atas, produksi bidang kehutanan ditunjukkan pada Tabel berikut ini : Tabel 2.57. Perkembangan Produksi Kehutanan Tahun 2012 – 2014 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Satuan Tahun 2012 2013 2014 1. Kayu jati logs M3 - - 2. Kayu jati konversi M3 - - 3. Kayu rimba logs M3 2.620 1.953,26 672,19 4. Kayu rimba konversi M3 - - 5. Rotan Ton - - Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

Perkembangan pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara terus dilakukan berupa kegiatan rehabilitasi hutan, pengembangan produksi hasil hutan, pengamanan kebakaran kawasan hutan, pengawasan hutan, penetapan tata batas kawasan hutan serta perencanaan pembangunan kehutanan. Kondisi pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel

berikut: Tabel 2.58. Pengelolaan Kawasan Hutan Tahun 2015 Kabupaten Konawe Utara

No. Indikator Kinerja Capaian 2015 1. Luas Kawasan Hutan dan Lahan yang Direhabilitasi (ha) 130 2. Produksi Hasil Hutan : Hasil Hutan Kayu (m3) 15.000 Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton) 3. Luas Kawasan Hutan yang rusak (Ha) 17.300 4. Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan (dokumen) 2 dokumen Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

2 - 69 2.3.2.3 Layanan Umum Bidang Urusan Energi dan Sumber daya Mineral Bidang energi dan sumber daya mineral mempunyai kontribusi cukup besar dalam mendukung perekonomian Kabupaten Konawe Utara. Aktivitas pertambangan merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbangkan pendapatan daerah dan mendongkrak perekonomian daerah. Walaupun demikian, saat ini terjadi pertumbuhan negatif pada sektor pertambangan karena adanya aturan mengenai kewajiban agar perusahaan-perusahaan tambang wajib mengolah dan memurnikan biji mineral di dalam negeri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menyebabkan ekspor ore nickel terhenti sementara. Selain itu komitmen pemerintah daerah pada bidang energi yaitu dengan berupaya untuk mengatasi ketersediaan daya listrik di Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan dalam mengatasi kebutuhan listrik skala kecil pada daerah-daerah terpencil telah dikembangkan listrik tenaga surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Tabel 2.59. Perkembangan Kelistrikan Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Konawe Utara No. Uraian Capaian 2012 2013 2014 2015 2016* 1. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 11.779 12.167 12.684 13.097 13.541 2. Jumlah KK Berlistrik 7.936 8.525 9.048 9.615 10.171 3. Rasio Elektrifikasi (%) 67,37 70,06 71,33 73,41 74,97 4. Jumlah PLTMH 1 0 1 1 1 5. Jumlah PLTS 0 87 223 326 438 Sumber : Dinas Pertambangan dan ESDM Kab. Konawe Utara, Tahun 2015 Ket:*)Angka Sementara

2.3.2.4 Layanan Umum Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Kondisi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut : 2 - 70 Tabel 2.60.

Kondisi Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Konawe Utara No. Indikator Kinerja Capaian 2012 2013 2014 2015* 2016** A. FUNGSI EKONOMI 1. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%) 16,27 16,60 16,96 16,87 16,96 2. Produksi Perikanan (ton) a. Perikanan Tangkap 9.559 10.284 11.766 12,743.33 13,846.83 b. Perikanan Budidaya - Tambak 1.752 1.997 2.243 2.488,33 2.733,83 - Kolam 35,21 39,76 48,22 54,07 60,58 3. Nilai Hasil Perikanan (juta Rp.) 4. Konsumsi Ikan (kg/kap/thn) 49,10 48,73 49,30 49.24 49.34 5. Jumlah Unit Pengolahan Ikan (unit) - Perahu tanpa motor 727 890 1.018 1,169 1,315 - Motor tempel 494 499 632 680 749 - Kapal motor 168 170 189 197 207 - Alat tangkap pukat 721 725 876 929 1,007 - Alat tangkap jaring 210 218 301 334 380 - Alat tangkap pancing 1.117 1.125 1.194 1,222 1,261 - Alat tangkap lainnya 5.495 5.563 5.818 5,948 6,110 6. Nilai Tukar Nelayan 100,05 101,20 100,08 106,06 106,07 B. FUNGSI LINGKUNGAN 1. Luas Kawasan Konservasi Laut (juta ha) 81.800 81.800 81.800 81.800 81.800 2. Jumlah Pulau-Pulau Keciltermasuk yang tidak berpenghuni (pulau) 53 53 53 53 53 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe Utara, Tahun 2015 Ket:*)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

2.3.2.5 Layanan Umum BidangUrusan Perindustrian dan Perdagangan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih relatif kecil, hanya 0,88 persen tahun 2016. Walaupun demikian perkembangan sektor industri di Kabupaten Konawe Utara terus berkembang sejak tahun 2012 hingga tahun 2016. Perkembangan jenis industri dan jumlah tenaga kerja disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.61. Jumlah Industri Tahun 2012-2016 Kabupaten Konawe Utara No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016* 1 Industri Besar 1 2 2 3 4 2 Industri Menengah 2 3 3 3 4 3 Industri Kecil 163 279 304 328 399 Jumlah Industri 166 284 309 334 406 Sumber : Dinas Perindag & UMKM Kab. Konawe Utara 2016 Ket: *)Angka Sementara

2 - 71 Tabel 2.62. Banyaknya Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2012 – 2014Kabupaten Konawe Utara

No. Jenis Usaha Indusri

Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja Produksi (unit) Nilai (Rp.000) 1. Makanan dan Minuman 400 467 952.362 1.708.455.000 2. Kayu dan hasil hutan 142 263 4.401 19.477.955.000 3. Kimia dan barang dari karet 1 10 462 16.170.000 4. Galian bukan logam 42 144 5.354 1.603.550.000 5. Logam dasar besi dan baja 16 30 1.362 29.170.000 Jumlah 662 1.051 1.058.521 23.088.630.000 Sumber : Dinas Perindag & UMKM Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

Tabel 2.63. Volume dan Nilai Perdagangan Tahun 2014 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Satuan Volume Nilai (Juta Rp.) 1. Tanaman Pangan a. Beras Ton 60 4.620,00 b. Sagu Ton 80 2.800,60 2. Perkebunan a. Kakao Ton 40 3.400,00 b. Kopra Ton 150 9.000,00 c. Cengkeh Ton 30 3.600,00 3. Kehutanan a. Kayu Jati gergajian M3 200 400,00 b. Kayu lainnya M3 600 180,00 c. Rotan Ton 600 480,00 Sumber : Dinas Perindag & UMKM Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

2.3.2.6 Layanan Umum BidangUrusan Pariwisata Perkembangan Kepariwisataan Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas dan sarana penunjang. Capaian kinerja Kebudayaan dan Pariwisata dijabarkan pada tabel berikut : 2 - 72 Tabel 2.64. Kondisi Pengelolaan Pariwisata Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Konawe Utara

No. Indikator Kinerja Capaian 2012 2013 2014 2015 2016 1. Jumlah wisatawan Mancanegara 6 70 620 846 1.153 2. Jumlah wisatawan domestic 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 3. Perkembangan jumlah hotel 2 2 4 4 4

4. Rata - rata lama tinggal (hari) 2 2 2 2 2 5. Jumlah objek wisata 3 4 6 6 6 6. Jumlah desa wisata 0 0 0 0 0 Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Konawe Utara, Tahun 2016

Kabupaten Konawe Utara memiliki objek wisata alam yang cukup banyak untuk dikembangkan, diantaranya disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.65. Objek Daya Tarik WisataKabupaten Konawe Utara

No. Uraian Lokasi ODTW A. Wisata alam laut/bahari TWAL Teluk Lasolo (Labengki) Lasolo dan Molawe Pantai, Terumbu Karang, Budaya 1. Pantai Tanjung Taipa Lembo Pantai pasir putih 2. Pantai Punggulawu Sawa Pantai pasir putih 3. Pantai Matanggonawe Sawa Pantai pasir putih 4. Pantai Lameruru Langgikima Pantai pasir putih 5. Pantai Molore Langgikima Pantai pasir putih 6. Pantai Batam Molawe Pantai pasir putih B. Wisata alam pegunungan 1. Air Terjun Tikumeopu-opua Lembo Air Terjun 2. Air Terjun Boenaga Lasolo Air Terjun 3. Air Terjun Larowiu Lasolo Air Terjun 4. Air Terjun Morende-rende Asera Air Terjun 5. Air Terjun Tetewatu Wiwirano Air Terjun 6. Air Panas Wawolesea Wawolesea Air Panas 7. Telaga Tiga Danau Walasolo Asera Danau 8. Danau Tiga Warna Oheo Danau 9. Goa Kelelawar Lasolo Goa 10. Goa Wawontoaho Wiwirano Goa 11. Wisata satwa kupu-kupu Wiwirano Kupu - Kupu C. Wisata Sejarah dan Budaya 1. Goa Poni-Poniki Motui Sejarah dan budaya 2. Goa Larodangge Lasolo Sejarah dan budaya 3. Goa Wawolesea Lasolo Sejarah dan budaya 4. Goa Kuwakedo Molawe Sejarah dan budaya 5. Goa Tenggera Oheo Sejarah dan budaya 6. Goa Wawontoaho Wiwirano Sejarah dan budaya Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

2 - 73 2.3.2.7 Layanan Umum Bidang Ketransmigrasian Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu daerah penerima warga transmigrasi di Sulawesi Tenggara. Keadaan permukiman transmigrasi disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.66. Realisasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2011 - 2014

Kabupaten Konawe Utara

Tahun Jumlah KK Jiwa Jumlah Asal Daerah Laki-Laki Perempuan 2011 144 297 379 675 Jabar, DIY, NTB 2012 100 178 198 376 Jawa 2013 100 196 186 382 Jawa 2014 89 185 181 366 Jawa Sumber : Disnakertrans Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

2.4 Aspek Daya Saing Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kondisi makro ekonomi daerah Kabupaten Konawe Utara disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.67. Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2013– 2016 Kabupaten Konawe Utara Indikator Satuan 2013 2014* 2015* 2016***

7.01 3.15 6.75 6.95 PDRB / Kapita tahun dasar 2010 Rp. 40.528.457 42.663.032 46,142,229 49,074,902 PDRB / Kapita tahun dasar 2000 Rp. 8.364.799 8.804.835 9,234,918.44 9,666,001.08 Inflasi % 4,67 6,68 5.87 6.96 Tingkat Kemiskinan % 10,62 10,15 9,97 7.57 Pertumbuhan Ekonomi %

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %

3.30 2.03 5.96 5.87

Sumber : Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2015 Ket: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara ***)Angka Proyeksi

2 - 74 Gambar 2.22 Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2013-2016 Kabupaten Konawe Utara 2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Tabel 2.68. Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian 2012 2013 2014* 2015** 2016*** 1. Total Pengeluaran RT 12.392.110,27 13.708.516,21 14.866.619,27 16,130,257.58 17,367,512.08

2. 3.

Jumlah RT 11.779 12.167 12.684

13,098 13,541

Rasio (1./2.) 1.052,05 1.126,70 1.172,08 1.232 1.283

Sumber : Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2015 Ket: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara ***)Angka Proyeksi 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 2013 2014 2015 2016 PDRB / Kapita tahun dasar 2010 PDRB / Kapita tahun dasar 2000 Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2 - 75 2.4.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Tabel 2.69. Nilai Tukar Petani (NTP& NTN) Tahun 2015-2016 Kabupaten Konawe Utara No. Uraian 2015 2016*

1. Indeks Yang Diterima Petani (lt) 126,71 126.74 2. Indeks Yang Dibayar Petani (lb) 122,54 122.57 3. Rasio (%) 103,40 103.40 4 Indeks Yang Diterima Nelayan (lt) 130,80 130.83 5 Indeks Yang Dibayar Nelayan (lb) 123,32 123.35 6 Rasio (%) 106,06 106.06 Sumber : BPS, Kab. Konawe Utara Tahun 2015 Ket: *)Angka Sementara

Gambar 2.23 Nilai Tukar Petani (NTP& NTN) Tahun 2015-2016 Kabupaten Konawe Utara 2.4.1.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan) Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin

NTP NTN 102.00 104.00 106.00 108.00 2015 2016 NTP NTN

2 - 76 meningkat. Pengeluaran Konsumsi RT non pangan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.70. Persentase Konsumsi RT Non Pangan Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Konawe Utara No. Uraian 2012 2013 2014* 2015** 2016***

1. Total pengeluaran RT non pangan 4.959.834,13 5.247.602,53 5.939.943,9 6,362,569.96 6,852,624.84 2. Total pengeluaran 12.392.110,27 13.708.516,21 14.866.619,27 16,130,257.58 17,367,512.08 3. Rasio (%) 40.02 38.28 39.95 39.44 39.46 Sumber : Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2015 Ket: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara ***)Angka Proyeksi

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, 2.4.2.1 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah diindikasikan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032. Sebagai pedoman pelaksanaan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai Rencana Umum Tata Ruang perlu dijabarkan kedalam rencana rinci tata ruang yang berupa rencana kawasan strategis maupun rencana detail tata ruang. Maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utaraharus menyusun dan menetapkan sebagai berikut : 1. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang beserta Peraturan Zonasi Ibukota Wanggudu; 2. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang beserta Peraturan Zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Lasolo dan 8 (delapan) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);

2 - 77 3. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (Agropolitan, Minapolitan, Pusat Industri Pertambangan) 2.4.2.2 Luas Wilayah Produktif Wilayah produktif Kabupaten Konawe Utara meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat), luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan serta pengembangan industri. Berdasarkan RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 – 2032, luas wilayah produktif di Kabupaten Konawe Utara seluas 239.234 Ha yang terdiri dari wilayah pertanian seluas 16.0000 Ha, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 4.000 Ha, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.500 Ha, wilayah perkebunan hotikultura seluas 15.000 Ha, wilayah perkebunan Kelapa Sawit seluas 15.402, wilayah perkebunan tanaman rakyat 19.925, dan wilayah kehutanan (hutan rakyat) seluas173.400 Ha. Maka rasio luas wilayah produktif sebesar 82,30 %, dimana angka rasio ini menunjukkan 82,30 % dari luas kawasan budidaya diusahakan menjadi lahan produktif. Tabel 2.71. Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2014 Kabupaten Konawe Utara No. Uraian Luas (Ha) 1. Luas wilayah produktif 239.234 2. Luas seluruh wilayah budidaya 290.678 3. Rasio (1/2) 0,82 Sumber : RTRW Kab. Konawe Utara Tahun 2012 – 2032

2.4.2.3 Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Jumlah prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih PDAM di Kabupaten Konawe Utara mengalami kenaikan dari tahun 2009-2013. Angkanya berkisar antara ±4,35% Kepala Keluarga (KK) tahun 2009 dan naik menjadi ±4,65% KK tahun 2013. Pada tahun 2013, jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih ± 29.759 KK atau 4,65% dari 639.771 rumah tangga. 2 - 78 Tabel 2.72. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2012 – 2016Kabupaten Konawe Utara

No Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015* 2016** 1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 9.845 10.266 10.760 11.205 11.663 2. Jumlah Rumah Tangga 11.779 12.167 12.684 13.115 13.568 3. Rasio 83,58 84,37 84,83 85,44 85,96 Sumber : Dinas PU Kab. Konawe Utara, Tahun 2015 Ket: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

2.4.2.4 Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Persentase rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara yang menggunakan listrik cenderung naik dari tahun 2012 - 2016. Secara keseluruhan pemenuhan kebutuhan listrik untuk rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara mencapai 11.663 keluarga atau 85 persen.

Komitmen pemerintah daerah pada bidang energi dengan berupaya untuk mengatasi ketersediaan daya listrik di Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan dalam mengatasi kebutuhan listrik skala kecil pada daerah-daerah terpencil telah dikembangkan listrik tenaga surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.73. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Konawe Utara Sumber : Distamben Kab. Konawe Utara, Tahun 2015 Ket: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015* 2016** 1. Rumah Tangga Pengguna Listrik 7.936 8.525 9.048 9.615 10.171 2. Jumlah Rumah Tangga 11.779 12.167 12.684 13.098 13.568 3. Rasio Elektrifikasi 62.07 66.01 69.37 73.41 74,97 4. Jumlah PLTMH 1 0 1 1 1 5. Jumlah PLTS 0 87 223 326 438 2 - 79 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Iklim investasi di Kabupaten Konawe Utara terus berkembang dan menarik investor dari tahun ke tahun seiring bertambahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Untuk mendorong iklim investasi yang baik, Kabupaten Konawe Utara memiliki Dinas Perizinan dan Penanaman Modal yang dibentuk atas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Gambaran atas iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, dan jumlah perda yang mendukung iklim usaha. 2.4.3.1 Angka Kriminalitas Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator kondisi kemanan dan ketertiban yang berperan penting untuk menarik investor menanamkan modalnya di suatu wilayah. Pelaku bisnis dan investor menginginkan jaminan keamanan dan ketertiban di tempat mereka berinvestasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah sudah selayaknya memberikan perhatian yang besar untuk menjaga kondisi keamanan yang stabil di wilayah pelayanan sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah yang bersangkutan. Tabel 2.74. Angka Kriminalitas Tahun 2012 - 2014 Kabupaten Konawe Utara

No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 1. Jumlah kasus narkoba 0 0 0 2. Jumlah kasus pembunuhan 1 0 0 3. Jumlah kejahatan seksual 2 1 1 4. Jumlah kasus penganiayaan 26 5 11 5. Jumlah kasus pencurian 9 2 11

6. Jumlah 7. Jumlah 8. Jumlah 9. Jumlah 10. Angka

kasus penipuan 1 0 1 kasus pemalsuan uang 4 0 1 tindak kriminal selama 1 tahun 43 8 25 penduduk 53.657 54.752 57.077 kriminalitas (8/9) 0.08% 0.01% 0.04%

Sumber : Polres Konawe Utara, Tahun 2015

2 - 80 2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi Kejadian demonstrasi di Kabupaten Konawe Utara berdasarkan pembidangannya sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 2.75. Jumlah Demonstrasi Tahun 2012 - 2014 Kabupaten Konawe Utara No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 1. Bidang politik 0 4 1 2. Bidang ekonomi 17 15 24 3. Kasus pemogokan kerja 0 0 0 4. Jumlah unjuk rasa 17 19 25 Sumber : Kesbangpol Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

2.4.3.3 Produk Hukum Total produk hukum yang dihasilkan selama kurun waktu tahun 2008 2014 adalah sebanyak 879.219 keputusan yang meliputi : 77 PERDA ; 513 PERBUB ; 5.219 SK dan 284 MOU. Produk hukum ini harus mendukung iklim usaha yang menarik bagi investor, secara rinci perkembangan penetapan keputusan disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.76. Jumlah Produk Hukum Tahun 2012 - 2014 Kabupaten Konawe Utara

Tahun Peratuan Daerah Peraturan Bupati Keputusan Bupati MoU 2008 9 78 828 14 2009 8 84 845 23 2010 7 54 865 30 2011 11 48 523 58 2012 13 33 549 22 2013 15 136 834 70 2014 14 80 775 67 Jumlah 77 513 5.219 284 Sumber : Bag. Hukum Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

2 - 81 2.4.3.4 Pajak dan Retribusi Daerah Pengenaan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian pengenaannya tidak

menghambat iklim investasi di daerah. Indikator jenis pajak dan retribusi daerah tahun 2012 -2014 terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.77. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2012 - 2014 Kabupaten Konawe Utara No. Uraian Tahun (Rp.000.000) 2012 2013 2014 1. Retribusi Jasa Umum 166,40 1.158,84 319,71 2. Retribusi Jasa Usaha 3.372,21 5.978,14 1.881,68 3. Retribusi Perizinan Tertentu 5.162,12 9.080,94 3.056,08 4. Pajak Hotel - - 5. Pajak Restoran - - 2,00 6. Pajak Hiburan - - 0,30 7. Pajak Reklame 6,18 16,60 2,70 8. Pajak Penerangan Jalan 237,29 428,03 603,64 9. Pajan Pengambilan Bahan Galian Gol C - - 50,00 10. Pajak Air Bawah Tanah - - 11. BPHTB - - 7,11 12. PBB-P2 - - 5,75 13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - - Sumber : Dispenda Kab. Konawe Utara, Tahun 2015

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator kualitas tenaga kerja (lulusan S1/S2/S3) dan rasio ketergantungan. 2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja Kualitas SDM ini sangat berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja diukur terhadap rasio lulusan S1/S2/S3. 2 - 82 Tabel 2.78. Kualitas Tenaga Kerja Tahun 2012 - 2015 Kabupaten Konawe Utara No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah lulusan S1/S2/S3 904 606 808 1.466 2. Jumlah penduduk 53.657 54.752 57.077 58.401 3. Rasio (1/2) 1.68 1.11 1.42 2,51 Sumber : Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2015

2.4.4.2 Tingkat Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia di atas 65 tahun (karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Rasio ketergantungan atau Dependency Ratio (DR) merupakan salah

satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tabel 2.79. Rasio Ketergantungan (Beban Tanggungan) Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Konawe Utara No. Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015* 2016** 1. Jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 65 tahun (usia tidak produktif) 20.486 26.871 21.365 23,786 24,226 2. Jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun (usia produktif) 33.171 33.851 35.712 36,786 38,056 3. Rasio ketergantungan (1/2) 61,76 61,66 59,83 64.66 63.66 Sumber : Kab. Konawe Utara Dalam Angka, Tahun 2015 Ket: *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

2 - 83 Pada tahun 2016, angka DR untuk Kabupaten Konawe Utara sebesar 63,66 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 63 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka DR menunjukkan tren peningkatan, yang berarti bahwa perlu perhatian khusus bagi pemerintah daerah dikarenakan semakin meningkatnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA

2016 3 - 1

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya, dalam rangka menyusun dokumen perencanaan. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah diupayakan untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Konawe Utara. Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2021 yaitu mobilisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Adapun komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam pengelolaan APBD yang salah satunya adalah mengukur kinerja pendapatan APBD dilaksanakan dengan mengukur sumber pendapatan. Secara umum, sumber-sumber penerimaan dalam APBD terdiri atas: 1) Pendapatan, meliputi PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 3 - 2 yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan (Dana Hasil Pajik/Hasil Bukan Pajak, DAK, dan DAU) serta sumbangan/bantuan yang tidak mengikat, pinjaman daerah dan sisa lebih tahun sebelumnya; 2) Belanja meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dengan demikian maka pertumbuhan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010- 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Pertumbuhan APBD (Pendapatan dan Belanja) Kabupaten Konawe UtaraTahun 2010 - 2015

Sumber : LPKD Kab. Konawe Utara 2011-2015 (dianalisis) Data Tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Konawe Utara selama periode 2011-2015 cenderung fluktuasi, namun secara nominal mengalami peningkatan dari tahun dengan rata-rata pertumbuhan

sebesar 10,01persen pertahun. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2013 dengan peningkatan 19,25persen. Hal ini terjadi seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dimana setiap daerah Kabupaten/Kota di Indonesia memperoleh alokasi dana perimbangan. Pertumbuhan terbesar kedua, terjadi pada tahun 2015 sebesar 13,05 persen. Sementara itu pada tahun 2012 dan 2014 yaitu masing-masing 9,42 dan 8,33 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena alokasi dana perimbangan dan belanja daerah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena terjadinya penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat melalui APBN dan APBD. Penurunan ini sebagai akibat dari menurunnya PAD riil dan lain-lain pendapatan yang sah, meskipun penerimaan dari dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) mengalami TAHUN PERTUMBUHAN (%) TARGET REALISASI 2011 1 ,086,511,159,933 810,270,402,669 2012 1 ,037,978,094,050 894,543,584,935 9.42 2013 1 ,169,329,243,942 1 ,107,845,694,498 19.25 2014 1 ,537,062,786,910 1 ,208,499,172,568 8.33 2015 1 ,537,062,786,910 1 ,389,882,380,938 13.05 TOTAL 6 ,367,944,071,745 5 ,411,041,235,609 50.05 RATA-RATA 1 ,061,324,011,958 9 01,840,205,935 10.01 APBD 3 - 3 peningkatan namun peningkatannya dalam skala yang relatif rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 3.1.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan sebesar 14,18 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari hasil retribusi daerah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2010 hingga tahun 2013 sebanyak 75,14 persen, retribusi terbesar dari bidang pertambangan. Pada tahun 2014 PAD Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan hingga 54,17 persen dari tahun 2013 dan tetap mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 12,18 persen. Penurunan PAD ini karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang mengakibatkan aktivitas dibidang pertambangan diberhentikan untuk sementara. Penurunan nilai PAD Kabupaten Konawe Utara tentu berpengaruh terhadap penurunan nilai target PAD Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana sumbangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masih jauh dari target yang ditetapkan yang hanya mencapai rata-rata 15,66 persen setiap tahunnya dari target yang ditetapkan sebesar 20,65 persen setiap tahunnya, Untuk itu dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, maka perlu optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan efektifitas pelaksanaan intesifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD seperti mengoptimalkan database potensi daerah yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD yang saat ini datanya masih sangat minim serta

mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Berbeda halnya dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat atau Dana Perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 38,6 persen dalam 5 tahun.Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 9,25 persen dari tahun 2011. Pada tahun 2013 alokasi dana DAK mengalami peningkatan, tahun 2015 peningkatan dana DAK mencapai 100 persen dari tahun 2014. Hal tersebut diikuti juga dengan peningkatan pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan hibah, dana 3 - 4 darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi, bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan lainnya. (lihat tabel 3.2). Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengefektifkan penggalian sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, selain itu perlu dilakukan terobosan ,elalui alternative peningkatan PAD terutama dari pajak dan retribusi daerah. Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah antara lain : 1. Data objek dan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih minim. 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelolah pajak dan retribusi daerah. 3. Kurangnya sosialisasi pajak dan retribusi daerah 4. Rendahnya kesadaran masyarkat wajib pajak 5. Belum maksimalnya penagihan pajak. 3 - 5 Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Konawe Utara Sumber: LKPD Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2010-2015 (Dianalisis) 2011 % ken aika n/

2012 2015 KODE REKENING URAIAN RINGKASAN APBD

% ken aika n/

2013 % ken aika n/

2014 % ken aika n/ 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 443,356,773,337 15.16 510,572,391,740 13.93 581,707,314,023 1.70 591,623,154,167 15.06 680,708,867,792 1.1 7,647,158,443 48.96 11,391,162,495 101.90 22,998,466,541 -54.17 10,539,118,920 -12.18 9,255,773,264 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 196,013,500 24.22 243,484,005 82.62 444,650,722 51.03 671,551,783 95.02 1,309,687,038 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4,490,287,961 93.77 8,700,748,964 86.40 16,217,939,365 (67.58) 5,257,489,222 (65.05) 1,837,549,720 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 449,070,372 77.19 795,687,894 14.42 910,418,377 36.55 1,243,183,018 15.18 1,431,918,344 1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2,511,786,610 (34.26) 1,651,241,632 228.57 5,425,458,077 (37.94) 3,366,894,897 38.90 4,676,618,162 1.2 DANA PERIMBANGAN 365,034,823,763 27.29 464,645,342,268 13.04 525,239,048,155 4.57 549,240,271,345 8.58 596,359,388,506 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27,673,055,248 56.77 43,383,102,268 25.12 54,281,775,155 (1.94) 53,229,411,345 1.01 53,767,021,506 1.2.2 Dana Alokasi Umum 289,541,668,515 30.50 377,863,760,000 10.45 417,340,323,000 5.74 441,295,580,000 (1.86) 433,074,127,000 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 47,820,100,000 (9.25) 43,398,480,000 23.55 53,616,950,000 2.05 54,715,280,000 100.16 109,518,240,000 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 70,674,791,131 (51.13) 34,535,886,977 (3.09) 33,469,799,327 (4.86) 31,843,763,902 135.82 75,093,706,022 1.3.1 Pendapatan Hibah - 2,020,000,000 647.58 15,101,164,000 (79.65) 3,073,259,458 169.97 8,297,001,183 1.3.2 Dana Darurat - - - - 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4,059,137,799 34.78 5,470,857,099 162.73 14,373,401,149 (40.31) 8,579,689,712 (5.28) 8,126,694,946 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 34,634,125,160 (100.00) - - 15,533,321,000 262.60 56,323,857,000

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ----1.3.6 Pendapatan Lainnya 31,981,528,172 (15.44) 27,045,029,878 (85.23) 3,995,234,178 16.58 4,657,493,732 (49.63) 2,346,152,893 1.3.7 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah - - - - PENDAPATAN ASLI DAERAH 12

PENDAPATAN

3 - 6 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 22 ayat (1) ada 4 sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii)Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain PAD yang sah. Dari tiga komponen yang memberikan kontribusi pendapatan, yang memberikan kontribusi terbesar yaitu pada komponen dana perimbangan. Tabel berikut adalah menyajikan data tentang tiga komponen yang menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara, Tabel 3.3 Kontribusi Terhadap Tiga Komponen Pendapatan Tahun 2011-2015 No Uraian TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 1, PAD 7.647.158.443 2 11.391.162.495 2 22.998.466.541 4 10.539.118.920 2 9.255.773.264 1 2, Dana Perimbangan 403.728.086.722 91 470.116.199.367 92 539.612.449.304 93 573.353.282.057 97 660.809.940.452 97 3, Lain-Lain yang Sah 31.981.528.172 7 29.065.029.878 6 19.096.398.178 3 7.730.753.190 1 10.643.154.076 2 Pendapatan 443,356,773,337 100 510,572,391,740 100 587,664,621,971 100 680,648,486,103 100 680,708,867,792

Sumber: LPKD Kab. Konawe Utara Tahun 2011 – 2015 (dianalisis)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penyumbang terbesar pendapatan dalam struktur Pendapatan APBD Kabupaten Konawe Utara selama 5 tahun terakhir bersumber dari pos dana perimbangan dengan persentase berkisar 90 persen pertahun, Sementara itu komponen PAD memberikan kontribusi paling kecil dengan persetase berkisar antara 1- 4 persen pertahun, Bila seluruh komponen pendapatan tersebut dikaitkan dengan kegiatan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Konawe Utara, maka dapat diperkirakan rasio pendapatan terhadap PDRB (tax ratio), PDRB dipahami sebagai basis pajak atau basis penerimaan daerah secara langsung maupun tidak langsung, Semakin besar PDRB menunjukkan basis penerimaan/pendapatan yang meningkat pula, Dari tahun 2011-2015, tax ratio Kabupaten Konawe Utara berfluktuatif, namun memiliki kecenderungan kuat untuk mengalami peningkatan khususnya di sektor sekunder dan tersier, artinya potensi penerimaan daerah relatif tumbuh dengan baik seiring dengan perkembangan wilayah. Berdasarkan kecenderungan 3 - 7 pertumbuhan ekonomi dan inflasi, perkembangan pendapatan Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2010-2014 dapat diuraikan pada Tabel berikut ini: Tabel 3.4 Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010-2015

Tahun Pendapatan Pertumbuhan (Rp) (%)

2010 383.295.887.396 2011 443.356.773.337 15,67 2012 510.572.391.740 15,16 2013 581.707.314.023 13,93 2014 591.623.154.167 1,70 2015 680.708.867.792 15,06 Rata-Rata 531.877.398.076 14,18 Sumber : LPKD Kab. Konawe Utara Tahun 2010 – 2015 (dianalisis)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Konawe Utara pada kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami mengalami peningkatan 14,18 persen yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp,383.295.887.396,- dan pada tahun 2015 menjadi Rp.680.708.867.792,-. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan setiap tahunnya naik walaupun tidak signifikan. Tahun 2011 dan tahun 2012 pertumbuhan pendapatan hanya naik berkisar 15,67 persen dan 15,16 persen dan turun sebesar 13,93 persen di tahun 2013. Pada tahun 2014 pertumbuhan pendapatan hanya naik sebesar 1,70 persen dari tahun 2013. Hal ini sebagai akibat dari diberlakukannya Undang-Udang No. 4 Tahun 2009. Pada tahun 2015 Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Konawe Utara meningkat hingga 50 persen yang mengakibatkan pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan sebesar 15,06 persen dari tahun 2015. Namun dengan pendapatan tersebut cukup memberikan kontribusi terhadap APBD Kabupaten Konawe Utara, Adapun kontribusi Pendapatan terhadap APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 20102015 dapat dilihat pada tabel berikut: 3 - 8 Tabel 3.5 Kontribusi Pendapatan terhadap APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010-2015

Tahun Pendapatan APBD Kontribusi Pendapatan (Rp) (Rp) (%) 2010 383.295.887.396 755.132.709.224 49,24 2011 443.356.773.337 778.487.874.497 43.05 2012 510.572.391.740 894.542.584.935 42,92 2013 581.707.314.023 1.107.845.694.498 47,49 2014 591.623.154.167 1.208.499.172.568 51,04 2015 680.708.867.792 1.389.882.380.938 51,02 Rata-Rata 531.877.398.076 1.022.398.402.777 50,16 Sumber : LPKD Kab. Konawe Utara Tahun 2010 – 2015 (dianalisis)

Data Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan terhadap APBD Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 50,16 persen pertahun, Kontribusi Pendapatan terbesar, terjadi pada tahun 2014 sebesar 51,04 persen yang diperoleh dari PAD sebesar Rp.10.539.118.920-, dana perimbangan Rp,573.353.282.057-, pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 7.730.753.190,-Sementara kontribusi PAD terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar42.92 persen. Hal ini sebagai akibat dari perubahan konstalasi

politik lokal yakni terjadi pergantian kepala daerah dari kepala daerah sebelumnya yang secara otomatis PAD Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan. Pembangunan Kabupaten Konawe Utara pada dasarnya tergantung dari APBD yang akan disusun dan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Apabila melihat stuktur anggaran, di mana pada bagian pendapatan memiliki korelasi dengan pengelolaan pendapatan asli daerah serta kekayaan daerah yang dimiliki, maka pendapatan daerah menjadi tolak ukur kemadirian suatu daerah. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, maka akan semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya, Keadaan ini menunjukkan pula bahwa kinerja keuangan daerah menuju ke arah yang positif, Kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut, 3 - 9 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk member keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Dalam Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang APBD Tahun 2014 tertera bahwa Kabupaten Konawe Utara memiliki beberapa sumber PAD bagi sumber pendapatan daerah, yaitu : 1. Pajak Daerah Jenis pajak daerah yang dikelolah oleh Dispenda Kabupaten Konawe Utara adalah Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak biaya perolehan hak atas dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan kabupaten, 2. Retribusi Jenis retribusi yang pemungutannya dikelolah oleh Dinas/Instansi Lain adalah: retribusi jasa umum, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penetapan jenis dan sifat kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi perizinan tertentu, retribusi izin usaha pertambangan, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin usaha perikanan, dan retribusi HO. 3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari: Dividen Laba, Jasa Giro, Bungan Pinjaman, Penerimaan Hasil penjualan tiket, Tarif pelayanan kesehatan RSUD dan lain-lain yang sah Total keseluruhan PAD dalam APBD Kabupaten Konawe Utara dari Tahun 2010 hingga 2015 adalah sebesar Rp.64.894.410.700,- dengan rata-rata PAD sebesar Rp,12.978.882.140.- pertahun. Sedangkan total pendapatan dalam APBD adalah sebesar Rp.3.191.264.388.455,- dengan rata-rata pendapatan dalam APBD sebesar Rp.638.252.877.691.

3 - 10 Tabel 3.6 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 - 2015

Tahun PAD (Rp) Pendapatan (Rp) Persentase (%) 2010 3.062.732.037 383.295.887.396 0,80 2011 7.647.158.443 443.356.773.337 1,72 2012 11.391.16.495 510.572.391.740 2,23 2013 22.998.466.541 581.707.314.023 3,95 2014 10.539.118.920 591.623.154.167 1,78 2015 9.255.773.264 680.708.867.792 1,36 Total 64.894.410.700 3.191.264.388.455 2,03 Rata-Rata 45.616.11.,322 589.409.315.467 2.37 Sumber : Data Dispenda Kab, Konut diolah, 2015 Komponen PAD Kabupaten Konawe Utara meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lainlain, dan Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menjadi sumber pendapatan memberikan kontribusi terhadap pendapatan dengan rara-rata yaitu sebesar 2,37 persen pertahun. PAD Kabupaten Konawe Utara mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 50.47 persen dan mengalami penurunan di tahun 2014 dan 2015. Tabel 3.7 Kontribusi Komponen Sumber Pendapatan yang Diperoleh dari PAD di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010-2015 Uraian PAD TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Pendapatan Pajak daerah 196.013.500 2,56 243.484.005 2,14 444.650.722 1,93 671.551.783 6,37 1.309.687.038 14,15 Hasil Retribusi Daerah 4.490.287.961 58,72 8.700.748.964 76,38 16.217.939.365 70,52 5.257.489.222 49,89 1.837.549.720 19,85 Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkkan 449.070.372 5,87 795.687.894 6,99 910.418.377 3,96 1.243.183.018 11,80 1.431.918.344 15,47 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.511.786.610 32,85 1.651.241.632 14,50 5.425.458.077 23,59 3.366.894.897 31,95 4.676.618.162 50,53 Total PAD 7.647.158.443 100 11.391.162.495 100 22.998.466.541 100 10.539.118.920 100 9.255.773.264 100

Sumber : LPKD Kab. Konawe Utara Tahun 2010 – 2015 (dianalisis)

3 - 11 Tingkat kemampuan PAD Kabupaten Konawe Utara Tahun adalah sebesar 2,37 persen pertahun, tampak bahwa PAD walaupun masih kecil kontribusinya, namun menjadi sumber penerimaan yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan pada masa mendatang diharapkan kontribusinya terhadap struktur pendapatan daerah mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya, disamping dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat disatu sisi dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah disisi yang lain, membawa konsekuensi

terhadap rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah, Kondisi demikian tentu saja akan sangat menyulitkan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, Penyumbang terbesar pendapatan dalam struktur Pendapatan APBD Kabupaten Konawe Utara selama 6 tahun terakhir bersumber dari pos dana perimbangan, Sehingga dibutuhkan langkah - langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Konawe Utara, antara lain sebagai berikut : 1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah juga mengembangkan kerjasama operasi/investasi. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sitem dan prosedur, misal penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. 3. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. 4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. 5. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. 6. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah; 7. Mendorong iklim investasi di Kabupaten Konawe Utara antara lain melalui penyederhanaan proses perijinan dan instensifikasi pemasaran daerah, 3 - 12 yang diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah. 3.1.1.2. Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari: 1. Belanja Tidak Langsung; merupakan belanja yang dianggarkan tidak secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja; (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan dan (h) Belanja Tidak Terduga, 2. Belanja Langsung; merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari; (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa dan (c) Belanja Modal. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2010, total belanja Kabupaten Konawe Utara ditargetkan mencapai Rp. 874.378.599.022,- sedangkan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 755.132.709.224 atau 86,36 persen. Nilai realisasi belanja Kabupaten Konawe Utara selama 5 (lima) terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2015 belanja daerah yang ditargetkan Rp. 1.537.062.786.910,- dan yang terealisasi

sebesar Rp. 1.389.882.380.938 atau terealisasi sebesar 90,42 persen. Sama halnya dengan realisasi pendapatan Kabupaten Konawe Utara, realisasi belanja dalam kurun waktu lima tahun mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat, dengan peningkatan rata-rata sebesar 9,45 persen per tahun. Proporsi masing-masing belanja relatif tidak banyak mengalami perubahan, Proporsi belanja langsung masih cenderung lebih besar yakni sebesar Rp. 2.060.887.613.179 atau 70,36 persen dibandingkan belanja tidak langsung yang hanya Rp. 868.356.859.035 atau 29,64 persen dari total belanja daerah selama lima tahun, Dari total belanja tidak langsung, pengeluaran belanja pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya mencapai 89,97 persen yang meliputi penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi 3 - 13 Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. Besaran belanja langsung yang terintegrasi dengan program dan kegiatan bagi masyarakat juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,11 persen pertahun, dimana proporsi belanja modal untuk pengadaan aset merupakan yang terbesar nilainya yakni sebesar 52,81 persen, sedangkan proporsi belanja barang dan jasa serta belanja pegawai masing masing sebesar 38,82 dan 8,37 dari total belanja langsung, Realisasi belanja Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu 2011 hingga 2015 tidak pernah melampaui target. Pada tahun 2015, realisasi belanja daerah hanya mencapai 91,85 persen. Hal ini disebabkan kerena kinerja pemerintah belum berjalan secara optimal dalam hal penyerapan anggaran dan merealisasikannya untuk pelayanan publik. Realisasi belanja untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 93,20 Persen dan untuk Belanja Langsung sebesar 86,28 persen. Realisasi belanja yang paling optimal adalah realisasi belanja pegawai dari pos Belanja Tidak Langsung. Realisasi belanja pegawai merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja lainnya karena sifatnya rutin (lihat tabel 3,8) 3 - 14 Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2015 KODE REKENING URAIAN RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 2 BELANJA 517,601,791,794 (6.05) 486,279,733,388 19.36 580,404,077,692 22.13 708,852,763,848 (10.26) 636,106,105,492 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 145,611,538,188 8.37 157,793,409,000 2.45 161,656,158,090 13.19 182,978,573,622 20.41 220,317,180,135 2.1.1 Belanja Pegawai 124,711,271,688 144,363,179,000 158,774,059,676 177,658,573,623 175,771,228,325 2.1.2 Belanja Bunga - - - 2.1.4 Belanja Hibah 10,313,562,500 9,236,230,000 - 325,000,000 12,062,407,530 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 853,500,000 1,150,000,000 - - 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 2,734,000,000 1,694,000,000 239,999,998 4,494,999,999 31,983,544,280 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,500,000,000 1,350,000,000 2,642,098,416 500,000,000 500,000,000 2.1.9 Belanja Bantuan Operasional Sekolah 5,499,204,000 - - - 2.1.10 Belanja Bantuan Keuangan dari

Propinsi - - 575,505,000 - 2.2 BELANJA LANGSUNG 371,990,253,606 (11.69) 328,486,324,388 27.48 418,747,919,602 25.58 525,874,190,226 (20.93) 415,788,925,357 2.2.1 Belanja Pegawai 40,503,321,550 38,224,136,645 30,073,077,050 32,245,640,564 31,549,883,800 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107,315,271,615 132,127,608,761 170,314,154,803 214,201,316,357 176,076,442,530 2.2.3 Belanja Modal 224,171,660,441 158,134,578,982 218,360,687,749 279,427,233,305 208,162,599,027

Sumber: LPKD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011 – 2015 (dianalisis)

3 - 15 3.1.1. Neraca Daerah Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi asset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (kepala daerah dan kepala bagian keuangan serta kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintahan daerah meliputi; aset, kewajiban dan ekuitas dana. 3 - 16 Tabel 3.9. Neraca Keuangan Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Konawe Utara (Dalam Rupiah) No. Tahun 2011 % Tahun 2012 % Tahun 2013 % Tahun 2014 % Tahun 2015 Rata-rata Pertumbuhan (%) 1 ASET 2 ASET LANCAR 3 Kas di Kas Daerah 6,981,564,762.00 23.23 8,603,442,168.27 302.81 34,655,356,920.77 (72.69) 9,464,515,798.77 (81.73) 1,729,107,172.77 42.90 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5,829,992,581.00 73.85 10,135,422,642.00 (21.79) 7,927,017,781.50 (37.01) 4,993,509,343.00 (59.56) 2,019,381,312.44 -11.13 5 Kas di Bendahara Penerimaan 175,978,860.00 (3.40) 169,989,000.00 27.01 215,895,983.00 (70.58) 63,518,908.00 (99.53) 298,297.00 -36.63 Kas di BLUD 113,805,600.00 6 Kas Lainnya 0.00 0.00 0.00 48,929,300.00 (3.24) 47,342,123.00 -0.81 7 Investasi Jangka Pendek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Piutang Retribusi 936,505,125.00 (90.02) 93,485,000.00 8 ,247.60 7,803,756,350.00 (33.13) 5,218,514,250.00 52.74 7,970,990,954.00 2044.30 9 Piutang Pajak 0.00 272,599,844.00 906.59 2,743,962,852.00 (100.00) 0.00 3,730,121,695.75 201.65 10 Bagian lancar Tautan Perbendaharaan 0.00 0.00 444,452,479.92 71.43 761,918,537.00 (100.00) 0.00 -7.14 11 Bagian Lancar Tautan Ganti Rugi 0.00 0.00 504,603,943.75 89.92 958,345,738.86 0.00 22.48 12 Piutang Tuntutan Ganti Rugi 0.00 0.00 716,947,413.33 (100.00) 0.00 0.00 -25.00 13 Penyisihan Piutang 0.00 0.00 0.00 0.00 (4,882,425,527.00) 0.00 14 Piutang Lainnya 0.00 1,847,149,803.13 (67.95) 592,000,000.00 (100.00) 0.00 0.00 -41.99 15 Persediaan 1,412,442,665.00 (39.31) 857,142,435.00 135.68 2,020,125,526.00 46.91 2,967,697,112.00 16.07 3,444,669,937.30 39.84 16 Jumlah Aset Lancar 15,336,483,993.00 43.31 21,979,230,892.40 162.18 57,624,119,250.27 (57.52) 24,476,948,987.63 (42.10) 14,173,291,565.26 26.47 17 0.00 18 Investasi Nonpermanen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 Investasi Nonpermanen Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 Jumlah Investasi Nonpermanen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 Investasi Permanen 0.00 22 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 50.00 3,000,000,000.00 37.58 4,127,500,000.00 24.23 5,127,500,000.00 - 5,127,500,000.00 27.95 23 Investasi Permanen Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 Jumlah Investasi Permanen 2,000,000,000.00 50.00 3,000,000,000.00 37.58 4,127,500,000.00 24.23 5,127,500,000.00 - 5,127,500,000.00 27.95 25 Jumlah Investasi Jangka Panjang 2,000,000,000.00 50.00 3,000,000,000.00 37.58 4,127,500,000.00 24.23 5,127,500,000.00 - 5,127,500,000.00 27.95 26 27 Tanah 36,896,894,230.00 23.89 45,709,881,723.00 (15.75) 38,510,612,631.00 10.04 42,376,846,201.00 14.28 48,426,218,771.00 8.11 28 Peralatan dan Mesin 119,361,823,882.00 132.54 277,567,464,841.00 (22.78) 214,333,306,441.00 19.21 255,498,827,924.24 17.56 300,371,176,509.24 36.63 29 Gedung dan Bangunan 208,789,254,649.07 2.94 214,931,725,919.00 98.77 427,218,520,143.68 20.07 512,953,193,731.00 6.37 545,628,469,515.00 32.04 30 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 156,536,826,712.27 9.19 170,918,623,630.00 94.28 332,053,755,955.00 30.21 432,382,639,072.00 22.16 528,206,051,886.00 38.96 31 Aset Tetap Lainnya 15,657,955,135.18 (10.42) 14,025,809,371.00 78.36 25,016,534,060.00 17.25 29,332,540,160.00 8.70 31,885,773,839.00 23.47 32 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0.00 0.00 1 8,028,949,662.32 23.67 22,296,727,508.00 70.79 38,080,282,739.00 23.62 33 Akumulasi Penyusutan 0.00 0.00 0.00 0.00 (381,202,088,191.15) 0.00 34 Jumlah Aset Tetap 537,242,754,608.52 34.60 723,153,505,484.00 45.91 1,055,161,678,893.00 22.71 1,294,840,774,596.24 (14.17) 1,111,395,885,068.09 22.27 Uraian INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP

3 - 17 Sumber: LPKD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011 – 2015 (dianalisis) 35 36 Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 Jumlah Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 0.00 39 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0.00 0.00 2,130,545,774.13 (4.23) 2,040,430,836.82 (99.43) 11,573,416.93 -25.92 40 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 Aset Tak Berwujud 91,350,000.00 - 91,350,000.00 - 91,350,000.00 91,350,000.00 - 91,350,000.00 0.00 42 Aset Lain-Lain 71,930,824,796.00 (0.96) 71,240,565,477.00 (35.54) 45,925,142,058.00 (75.16) 11,407,651,891.00 (99.10) 102,923,416.93 -52.69 43 Jumlah Aset Lainnya 72,022,174,796.00 (0.96) 71,331,915,477.00 (33) 48,147,037,832.13 (71.88) 13,539,432,727.82 1.25 13,708,911,307.93 -26 44 Jumlah Aset 626,601,413,397.52 30.78 819,464,651,853.40 42.17 1,165,060,335,975.40 14.84 1,337,984,656,311.69 (14.47) 1,144,405,587,941.28 18.33 45 KEWAJIBAN 46 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 47 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 16,169,855,164.18 51.05 24,423,904,087.00 (22.28) 18,981,386,574.00 (71.07) 5,490,803,298.00 160.27 14,290,747,237.44 29.49 48 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/ Utang Belanja 0.00 0.00 1,144,508,617.00 3,969.11 46,571,360,580.00 (100.00) 0.00 967.28 49 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 Pendapatan Diterima Dimuka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 Utang Beban 0.00 0.00 0.00 0.00 1,181,271,244.80 0.00 52 Utang Jangka Pendek Lainnya 0.00 1,937,610,531.00 (95.70) 83,393,289.40 (60.91) 32,600,506.00 68,414.87 22,336,194,337.00 17064.57 53 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 16,169,855,164 63.03 26,361,514,618.00 (23.34) 20,209,288,480.40 157.78 52,094,764,384.00 (27.42) 37,808,212,819.24 42.51 54 0.00 55 Utang Dalam Negeri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 Utang Jangka Panjang Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 Jumlah Kewajiban 16,169,855,164.18 63.03 26,361,514,618.00 (23.34) 20,209,288,480.40 157.78 52,094,764,384.00 (27.42) 37,808,212,819.24 42.51 59 EKUITAS DANA 60 EKIUTAS DANA LANCAR 61 SILPA (3,358,297,821.18) 69.28 (5,685,039,276.73) (515.14) 23,600,988,128.27 (62.00) 8,967,221,843.77 (217.43) (10,530,201,676.23) -181.32 62 Cadangan Untuk Piutang 9 36,505,125.00 136.33 2,213,234,647.13 478.60 12,805,723,039.00 (45.82) 6,938,778,525.86 (1.73) 6,818,687,122.75 141.85

63 Cadangan Untuk Persediaan 1,412,442,665.00 (39.31) 857,142,435.00 135.68 2,020,125,526.00 46.91 2,967,697,112.00 16.07 3,444,669,937.30 39.84 64 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Belanja kepada Pihak Ketiga 0.00 (1,937,610,531.00) (36.63) (1,227,901,906.40) 3,695.41 (46,603,961,086.00) (49.51) (23,529,522,657.80) 902.32 65 Pendapatan yang Ditangguhkan 175,978,860.00 (3.40) 169,989,000.00 27.01 215,895,983.00 (47.92) 112,448,208.00 43.57 161,446,020.00 4.82 66 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (833,371,171.18) 425.85 (4,382,283,725.60) (953.77) 37,414,830,769.87 (173.82) (27,617,815,396.37) (14.42) (23,634,921,253.98) -179.04 67 EKUITAS INVESTASI 68 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 2,000,000,000.00 50.00 3,000,000,000.00 37.58 4,127,500,000.00 24.23 5,127,500,000.00 - 5,127,500,000.00 27.95 69 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 537,242,754,608.52 34.60 723,153,505,484.00 45.91 1,055,161,678,893.00 22.71 1,294,840,774,596.24 (14.17) 1,111,395,885,068.09 22.27 70 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan) 72,022,174,796.00 (0.96) 71,331,915,477.00 (32.50) 48,147,037,832.13 (71.88) 13,539,432,727.82 1.25 13,708,911,307.93 -26.02 71 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72 Jumlah Ekuitas Dana Investasi 611,264,929,404.52 797,485,420,961.00 1,107,436,216,725.13 1,313,507,707,324.06 1,130,232,296,376.02 73 EKUITAS DANA 610,431,558,233.34 29.92 793,103,137,235.40 44.35 1,144,851,047,495.00 12.32 1,285,889,891,927.69 (13.94) 1,106,597,375,122.04 18.16 74 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 626,601,413,397.52 30.78 819,464,651,853.40 42.17 1,165,060,335,975.40 14.84 1,337,984,656,311.69 (14.47) 1,144,405,587,941.28 18.33 DANA CADANGAN ASET LAINNYA KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

3 - 18 3.1.2.1. Aset Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah dan masyarakat dimasa yang akan dating sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari; (i) aset lancer, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada tahun 2015, Kabupaten Konawe Utara memiliki aset senilai Rp.1.144.405.587.941,28 dengan nilai aset terbesar berasal dari aset tetap yakni Rp.1.111.395.885.068,09 Sedangkan nilai pertumbuhan aset selama 2011-2015 mencapai 18,33 persen pertahun. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Untuk Kabupaten Konawe Utara sendiri, infestasi jangka panjang tumbuh dengan rata-rata 27,95 persen pertahun. Pada tahun 2011, infestasi jangka panjang baru sebesar Rp.2.000.000.000 dan tahun 2015 mencapai Rp.5.127.500.000 Infestasi jangka panjang ini didominasi oleh infestasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah. 3.1.2.2. Kewajiban Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.37.808.212.819,24.Kewajiban jangka pendek yang diharapakan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan tumbuh rata-rata 42,51 persen per tahun. Peningkatan utang jangka pendek ini didorong adanya peningkatan utang jangka pendek lainnya. 3.1.2.3. Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi; (i) ekuitas dana lancar, (ii) ekuitas dana investasi, dan (iii) ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar adalah 3 - 19 selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinfestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu dimasa datang. Nilai

ekuitas dana Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2015 mencapai Rp.1.106.597.375.122,04 dengan rata-rata peningkatan sebesar 16,16 persen per tahun. 3.1.2.4. Rasio Likuiditas Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio lancar digunakan untuk melihat Kabupaten Konawe Utara dalam menyelesaikan hutang jangka pendeknya, dimana semakin besar rasio yang diperoleh, maka semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar neraca keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2011-2013 terus mengalami kenaikan dengan ratarata sebesar 231,68 persen setiap tahunnya. Namun rasio lancar pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan sebesar 83,52 dan 20,21 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan Kabupaten Konawe Utara sangat liquid dengan kemampuan pengembalian terhadap utang lancar yang sangat tinggi pada tahun 2011-2013. Jika dicermati terlihat aktiva lancar selama tiga tahun berturut-turut naik dan rasio lancar juga menunjukkan kenaikan. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan pada aktiva lancar diikuti pula dengan kenaikan kewajiban jangka pendek yang lebih besar persentasenya yaitu kewajiban utang kepada pihak ketiga. Keterangan lebih jelas dapat lihat pada tabel 3.10. 3 - 20 Tabel 3.10. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2015 No. Uraian 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 1. Rasio lancar (current ratio) 94,85 83,38 285,14 46,99 37,49 2. Rasio quick (quick ratio) 86,11 80,12 275,14 41,29 28,38

Sumber: Hasil analisis, 2016. Quick ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar, karena quick ratio telah mempertimbangkan persediaan didalam hitungannya. Berdasarkan tabel diatas nilai quick ratio neraca keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2011-2015peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Namun nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kawajiban jangka pendeknya. 3.1.2.5. Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangn

daerah, rasio yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Tabel 3.11. Rasio Solvabilitas Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2015 No . Rasio Solvabilitas 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) Tingkat Pertumbuhan (%) 1. Rasio Kewajiban terhadap Aset 0,0258 0,0322 0,0173 0,0389 0,0350 21,97 2. Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas 0,0268 0,0332 0,0177 0,0405 0,0342 23,11

Sumber: Hasil analisis, 2016 Berdasar hasil perhitungan pada tabel rasio solvabilitas diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset pada tahun 2011 sebesar 0,0258 dan pada tahun 2015 sebesar 0,0350 Semakin besar nilai rasio kewajiban terhadap aset, maka 3 - 21 semakin buruk rasio kewajiban terhadap aset. Jika dilihat dari nilai tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara selama 5 (lima) tahun cukup kuat untuk membayar jika pemerintah melakukan pinjaman ke kreditor dan tingkat kemampuan membayar tersebut cenderung stabil dengan laju pertumbuhan 21,97 persen per tahun. Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Nilai rasio kewajiban terhadap ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2011 sebesar 0,0268 dan pada tahun 2015 sebesar 0,0342. Semakin kecil nilai tersebut, maka semakin baik pula rasio kewajiban terhadap ekuitas kerena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berjalan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan

untuk mengahsilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Sedangkan analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara selama tahun 2011 hingga 2015 dilihat dari proporsi belanja daerah menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 proporsi belanja aparatur mencapai 31.92 persen sedangkan pada tahun 2015 proporsi belanja 3 - 22 aparatur naik menjadi 32,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan belanja daerah masih cukup baik, karena proporsi belanja aparatur masih lebih sedikit dibandingkan dengan proporsi belanja daerah yang bersifat pelayanan masyarakat yaitu masih diatas 70 persen. Namun demikian pengelolaan belanja daerah perlu dikelola dengan baik agar proporsi belanja daerah yang digunakan untuk kebutuhan rutin birokrasi tidak lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja untuk memberikan pelayanan publik. Tabel 3.12. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011 – 2015 Sumber : LPKD Kab. Konawe Utara Tahun 2011-2015 (dianalisis)

3.2.2. Analisis Pembiayaan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (3), pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kondisi anggaran dalam APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014, perbandingan antara pendapatan dan belanja masih lebih besar belanja, sehingga dalam pembiayaan digunakan untuk menutup defisit dari selisih tersebut. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang paling besar masih tetap dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Kondisi pembiayaan daerah dipengaruhi oleh sisi penerimaan dan pengeluaran. Selama kurun waktu 2011 hingga 2015, APBD Kabupaten Konawe Utara mengalami dua kali defisit anggaran yakni pada tahun 2014 dan 2015, serta mengalami tiga kali surplus anggaran yakni pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Kondisi APBD yang mengalami surplus dan defisit tersebut

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah 2011 107,968,424,327 18,760,115,700 1 26,728,540,027 390,923,086,159 32.42 2012 134,687,451,009 37,050,496,945 1 71,737,947,954 4 50,114,312,106 38.15 2013 149,431,923,724 28,204,233,150 1 77,636,156,874 542,122,353,185 32.77 2014 150,862,868,148 29,017,390,757 1 79,880,258,905 599,765,975,615 29.99 2015 173,053,114,611 30,201,139,400 2 03,254,254,011 700,206,291,312 29.03 Tahun Belanja aparatur Total Belanja Daerah

Proporsi Belanja Aparatur 3 - 23 memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan dan tentu berpengaruh total terhadap penerimaan pembiayaan pada tahun selanjutnya. Selain itu penerimaan pembiayaan juga didapat dari pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk infestasi pemerintah dalam rangka pembiayaan BUMD, baik Perusahaan Daerah (PD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun PDAM. Selain itu pengeluaran pembiayaan juga dialokasikan untuk pemenuhan dana cadangan. 3 - 24 Tabel 3.13. Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Konawe Utara Sumber : LPKD Kab. Konawe Utara Tahun 2011-2015 (dianalisis) 6 7 9 11 13 15

3 (11%) (24,009,456,827) (66,143,118,911) (15,983,972,710) 17,110,042,786 8,967,221,844 3.1 83% (20,578,788,172) (41,507,886,577) (14,983,972,710) 22,047,776,843 8,967,221,844 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya ( 20,578,788,172) (41,507,886,577) (14,983,972,710) 22,047,776,843 8,967,221,844 3.2 (13%) 3,430,668,655 24,635,232,334 1,000,000,000 4,937,734,057 3.2.2 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 2,430,668,655 23,635,232,334 - 3,937,734,057 3.2.5 Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke tiga - - - - KODE REKENING URAIAN RINGKASAN APBD

% kenaikan/ (% turun)

2011 12

PEMBIAYAAN

2012 2013 2014 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2015 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

3 - 25 3.3. Kerangka Pendanaan Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya. Sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti gaji, tunjangan pegawai dan lain-lain. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar oleh

pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serat belanja sejenis lainnya. 3 - 26 Tabel 3.14. Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1234567 A Belanja Tidak Langsung 107,968,424,327 134,687,451,009 149,431,923,724 150,862,868,148 173,053,114,611 14.71 1. Belanja Pegawai 107,968,424,327 134,687,451,009 149,431,923,724 150,862,868,148 173,053,114,611 14.71 2. Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Belanja bagi hasil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B Belanja Langsung 2,289,189,609 4,314,772,972 3,633,124,184 3,893,135,240 3 ,884,631,440 (0.22) 1. Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. 1,876,011,570 3,705,049,695 2,820,423,315 2,901,739,076 3,020,113,940 4.08 2. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) 413,178,039 609,723,277 812,700,869 991,396,164 864,517,500 (12.80) C Pembiayaan Pengeluaran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Pembayaran pokok utang 2,430,668,655.00 23,635,232,334.00 0.00 3,937,734,057.00 0.00 TOTAL (A+B+C) 110,257,613,936.20 139,002,223,980.59 153,065,047,907.77 154,756,003,388.15 1 76,937,746,051

7.25 PERTUMBUHAN

3 - 27 Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 20112015 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2011-2015 sebesar 9,92 persen. 2. Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung sebesar 14,71 persen. Peningkatan terjadi pada belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/KWDH. 3. Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung sebesar 5,14 persen. Peningkatan hanya terjadi pada sub sector belanja honorarium khusus guru dan tenaga medis dan juga belanja jasa kantor. 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun kerangka pendanaan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 meliputi asumsi

kondisi makro ekonomi dan sosial yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara. Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Konawe Utara di tahun 2016-2021 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara dan nasional. Adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya industri kecil dalam melakukan persaingan dunia usaha. Persaingan ini tidak hanya dalam hal produk tapi juga menyangkut kapasitas SDM. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kabupaten Konawe Utara sejak awal tahun 2014 dan menjadi permasalahan yang harus ditanggulangi sampai dengan akhir tahun 2019. Di tahun 2016-2021, diasumsikan kondisi ekonomi makro di tingkat nasional yang berdampak terhadap ekonomi makro regional Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Utara diperkirakan akan membaik, sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi global di tahun 2011-2013. Pertumbuhan ekonomi sebagaimana di atas diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan upaya penanganan kemiskinan, berbasis pada sumberdaya yang 3 - 28 ada. Pertumbuhan ekonomi yang didorong dengan stimulus APBD Kabupaten Konawe Utara kepada sektor riil melalui belanja daerah langsung dan tidak langsung diharapkan mampu menggerakkan semua sektor produksi, terutama pertanian dan perdagangan. Dari sisi keuangan daerah, pada tahun 2016-2021 fungsi APBD Kabupaten Konawe Utara sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi, masih dapat berperan maksimal dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati Konawe UtaraTahun 2016-2021. Hal ini harus ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat penyerapan APBD Kabupaten Konawe Utara, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta program dan kegiatan pembangunan yang dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Konawe Utara. Dari sisi pendapatan daerah diasumsikan masih sangat bergantung pada dana perimbangan yang berupa dana alokasi umum yang memiliki porsi terbesar dalam sisi pendapatan dan cenderung akan bertambah, selain itu dana bagi hasil pajak dan bukan pajak diasumsikan akan mengalami peningkatan terutama dari provinsi akibat diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor. Dari sisi belanja daerah diasumsikan akan mengalami penambahan terutama pada belanja tidak langsung pada pos belanja pegawai yang disebabkan oleh kebijakan pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNSD yang diperkirakan akan banyak menyedot anggaran belanja daerah. Dari sisi pembiayaan daerah, diasumsikan masih berasal dari penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan diasumsikan dari pos pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah. Selain asumsi-asumsi yang berkaitan dengan makro ekonomi dan keuangan daerah, pada tahun anggaran 2016-2021 ada beberapa asumsi yang terkait dengan kabijakan pemerintah pusat diantaranya adalah kenaikan gaji PNS yang tentunya harus dialokasikan dalam RAPBD Kabupaten Konawe Utara.

Asumsi lainnya yang merupakan pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara adalah keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan atas aktifitas yang dilaksanakan oleh masyarakat.Hal utama yang perlu diperkirakan dalam menghitung kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan berkenaan dengan kapasitas pemerintah dalah 3 - 29 dalam pelaksanaan pembangunan dan yang lebih utama memberikan pelayanan kepada publik. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan meliputi; proyeksi pendapatan, proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama. 3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun yakni tahun 2011 hingga 2015. Berdasarkan perhitungan tersebut, proyeksi pendapatan Kabupaten Konawe Utara tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp.727,4 miliar, dan diperkirakan terus meningkat hingga akhir masa RPJMD yakni tahun 2021 menjadi Rp.1.041,6 miliar. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan berasal dari dana perimbangan. Proyeksi pendapatan tersebut merupakan hasil olahan dan analisa dengan mengacu pada rata-rata kenaikan lima tahun sebelumnya yang nilainya bias saja berubah atau bersifat indikatif sepanjang factor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun proyeksi pendapatan Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 3.15. 3 - 30 Tabel 3.15. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2016-2021 No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1234567 A Belanja Tidak Langsung 201,602,997,253 221,400,411,584 243,141,932,001 264,684,307,176 288,241,210,515 314,471,160,672 1. Belanja Pegawai 201,602,997,253 221,400,411,584 243,141,932,001 264,684,307,176 288,241,210,515 314,471,160,672 2. Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Belanja bagi hasil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B Belanja Langsung 3,691,744,186 4,000,806,682 4,287,188,841 4,437,575,225 4 ,594,086,583 4 ,767,691,887 1. Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. 2,827,468,950 3,031,612,208 3,250,494,610 3,348,659,547 3,449,789,065 3,570,531,682 2. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0.00 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 36,000,000.00 3. Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) 864,275,236 927,194,473 994,694,231 1,046,915,678 1,102,297,517 1,161,160,205 C Pembiayaan Pengeluaran 0.00 0.00 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 1. Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Pembayaran pokok utang 0.00 0.00 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 TOTAL (A+B+C) 205,294,741,439.39 225,401,218,265.04 254,990,763,405.47 276,683,524,965.10 300,396,939,661.48 326,800,495,123.06

3 - 31 Tabel 3.16. Proyeksi Kontribusi Jenis Pandapatan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 3.3.2.2. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utamaKabupaten Konawe Utara tahun 2016-2021 diproyeksikan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lebih jelasnya dapat diliat pada tabel berikut. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pendapatan Asli Daerah 1.37 1.55 1.76 1.99 2.27 2.41 Dana Perimbangan 85.38 85.66 85.89 86.07 86.20 86.42 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 13.25 12.79 12.35 11.93 11.53 11.17 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Uraian Kontribusi (%)

3 - 32 Tabel 3.17. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1234567 A Belanja Tidak Langsung 201,602,997,253 221,400,411,584 243,141,932,001 264,684,307,176 288,241,210,515 314,471,160,672 1. Belanja Pegawai 201,602,997,253 221,400,411,584 243,141,932,001 264,684,307,176 288,241,210,515 314,471,160,672 2. Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Belanja bagi hasil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B Belanja Langsung 3,691,744,186 4,000,806,682 4,287,188,841 4,437,575,225 4 ,594,086,583 4 ,767,691,887 1. Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. 2,827,468,950 3,031,612,208 3,250,494,610 3,348,659,547 3,449,789,065 3,570,531,682 2. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0.00 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 36,000,000.00 3. Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) 864,275,236 927,194,473 994,694,231 1,046,915,678 1,102,297,517 1,161,160,205 C Pembiayaan Pengeluaran 0.00 0.00 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 1. Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Pembayaran pokok utang 0.00 0.00 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 TOTAL (A+B+C) 205,294,741,439.39 225,401,218,265.04 254,990,763,405.47 276,683,524,965.10 300,396,939,661.48 326,800,495,123.06

3 - 33 Total belanja wajib dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp. 201.6 milyar ditahun 2016 meningkat menjadi Rp. 314.47 milyar di tahun 2021, dimana belanja tidak langsung merupakan bagian yang paling dominan dalam total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas. 3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara dalam kurum waktu lima tahun mendatang (2016-2021) diharapkan akan semakin meningkat, hal ini di dasrakan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan diikuti pula peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. 3 - 34 Tabel 3.18. Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah

Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Pendapatan 812,738,929,763 868,007,616,961 927,773,485,142 992,501,877,707 1,062,726,064,120 1,137,071,303,520 2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (15,777,187,616.87) (8,409,521,919.43) 329,584,745.49 (3,380,997,328.08) (7,448,944,822.67) (9,380,542,791.47) Total penerimaan 796,961,742,146 859,598,095,042 928,103,069,887 989,120,880,379 1,055,277,119,298 1,127,690,760,729 Dikurangi: 4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 205,294,741,439.39 225,401,218,265.04 254,990,763,405.47 276,683,524,965.10 300,396,939,661.48 326,800,495,123.06 Kapasitas riil kemampuan keuangan 591,667,000,706.58 634,196,876,776.66 673,112,306,481.57 712,437,355,413.44 754,880,179,636.04 800,890,265,605.87 TAHUN NO URAIAN

3 - 35 Kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan keberbagai kegiatan sesuai urutan prioritas berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara periode 2016-2021. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana setiap tingkatan prioritas mendapatkan alokasi anggaran sertelah prioritas diatasnya terpenuhi. Berdasarkan Tabel 3.18 tentang kemampuan kapasitas keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara maka dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan menggunakan tabel berikut: 3 - 36 Tabel 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Konawe Utara No 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) I Kapasitas riil kemampuan keuangan 591,667,000,706.58 634,196,876,776.66 673,112,306,481.57 712,437,355,413.44 754,880,179,636.04 800,890,265,605.87 Rencana alokasi pengeluaran prioritas II II.a Belanja Langsung 464,153,922,892 506,186,323,110 552,138,040,779 590,630,574,149 632,208,356,698 677,254,652,174 II.b Pembentukan dana cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dikurangi: II.c Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama 3,691,744,186 4,000,806,682 4,287,188,841 4,437,575,225 4,594,086,583 4,767,691,887 II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama 0.00 0.00 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 7,561,642,563.85 II Total Rencana Pengeluaran

Prioritas II (II.a+II.b-II.c-II.d) 460,462,178,705.71 502,185,516,428.66 540,289,209,374.63 578,631,356,359.89 620,052,627,551.02 664,925,317,722.45 Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas II (I-II) 131,204,822,001 132,011,360,348 132,823,097,107 133,805,999,054 134,827,552,085 135,964,947,883 Rencana alokasi pengeluaran prioritas III III.a Belanja Tidak Langsung 332,807,819,254 353,411,771,932 375,965,029,108 398,490,306,230 423,068,762,600 450,436,108,555 Dikurangi: III.b Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama 201,602,997,253 221,400,411,584 243,141,932,001 264,684,307,176 288,241,210,515 314,471,160,672 III Total rencana pengeluaran prioritas III (III.a-III.b) 131,204,822,001 132,011,360,348 132,823,097,107 133,805,999,054 134,827,552,085 135,964,947,883 Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uraian Proyeksi

3 - 37 3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara digunakan untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi kedalam tiga kelompok prioritas dengan uraian sebagai berikut; Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan sebagai berikut : a. Program unggulan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara) periode 2016-2021, yang seiring dengan amanat RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara yang definitive harus dilaksanakan oleh kepala daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskal besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas bagi masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD. Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanjabelanja tidak langsung seperti; belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian prioritas III harus memperhatikan/mendahulukan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang besar. Berdasarkan pada tabel 3.19 dapat diketahui kapasitas kemampuan keuangan daerah tahun 2016-2021 Kabupaten Konawe Utara, sebagian besar atau sekitar 61,7 persen dialokasikan untuk penggunaan belanja pada prioritas II sedangkan penggunaan terkecil dialokasikan pada prioritas III (lihat table 2.20)

3 -38 Tabel 3.20. Alokasi Kapasitas Keuangan Berdasarkan Jenis Prioritas Kabupaten Konawe UtaraTahun Anggaran 2016-2021

% 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 I PRIORITAS I 20.00 118.33 18.82 119.35 17.41 117.18 16.33 116.35 15.7 118.52 15.01 119.9 II PRIORITAS II 77.82 460.46 79.18 502.18 80.27 540.28 81.22 578.63 82.14 620.05 82.98 663.03 III PRIORITAS III 2.18 12.87 2.00 12.66 2.32 15.65 2.45 17.45 2.16 16.31 2.01 16.06 100.00 591.66 100 634.19 100 673.11 100 712.43 100 754.88 100 798.99 No. JENIS DANA Proyeksi Total BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021

BAB IV ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 4 - 1

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan dan isu strategis serta visi dan misi yang dirumuskan merupakan langkah untuk mencapai sasaran utama pembangunan jangka menengah yang didukung dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang didalam implementasinya dapat diartikan sebagai sebuah perubahan tingkat kesejahteraan yang dilaksanakan secara sengaja dan terukur. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan nantinya mampu menepis ketidakpastian dalam proses perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, oleh karena itu hakikat perencanaan itu adalah memperkecil peluang munculnya ketidakpastian. Secara umum, perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan

ketidakpastian dan perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukakan manusia agar ketidakpastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Salah satu langkah untuk mewujudkan perencanaan yang ideal sebagai dasar utama dalam perumusan visi dan misi pembangungan jangka menengah daerah yakni perlu merumuskan dan mengidentifikasi isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang secara eksisting terjadi. Analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting, sehingga didalam penyajian analisis ini akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian atas analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis dimaksudkan agar menjadi input bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang bersifat prioritas sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Analisis permasalahan pembangunan daerah dikategorikan menjadi 9 (sembilan) kelompok analisis. Selanjutnya dilakukan analisis singkat atas aspek strategis yang berasal dari luar daerah yang berpengaruh kepada proses pembangunan di Kabupaten Konawe Utara. Terakhir, disajikan strategi umum yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan. 4 - 2 4.1.1 Kesejahteraan Masyarakat Sebagaimana pembahasan pada bab II sebelumnya, tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Utara hingga saat ini masih relatif rendah dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2011 hingga 2015. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya rata-rata pendapatan perkapita (lihat tabel 2.13), masih tingginya proporsi penduduk miskin (lihat tabel 2.21) dan rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (lihat tabel 2.20). Implikasi dari rendahnya kesejahteraan itu adalah kehidupan bidang sosial lain menjadi terbatas dan kurang berkembang. Hal ini dapat diamati dari rendahnya kegiatan kepemudaan (lihat tabel 2.49), budaya (lihat analisis 2.3.1.14), pendidikan (lihat analisis 2.3.1.1), dan kesehatan (lihat tabel 2.27) yang dicapai. Kesejahteraan merupakan indikator komposit yang mengandung banyak aspek dan demikian pula dengan faktor yang menjadi penyebabnya. Di Kabupaten Konawe Utara, rendahnya kesejahteraan tersebut ditemukan terkait dengan beberapa aspek penting, yakni produktivitas sektor pertanian yang belum optimal, aspek ketenagakerjaan yang rendah, lapangan kerja yang terbatas, juga aspek pemasaran produk dan infrastruktur penunjang yang terbatas. Secara umum, Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah yang sangat potensial dalam bidang pertanian dan secara khusus di sub sektor tanaman bahan pangan dan perikanan. Namun demikian, potensi itu belum dikelola dengan baik sehingga produktivitas yang dihasilkan masih rendah. Kondisi ini masih ditambah dengan belum berkembangnya sistim pemasaran pertanian dan hasil perkebunan, yang semua itu membawa dampak pada rendahnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor pertanian dalam arti luas. Padahal, sebagian besar penduduk Konawe Utara hidup dari sektor pertanian (lihat tabel 2.8). Kurang tergarapnya potensi pada sektor pertanian itu salah satunya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Dari aspek pendidikan formal, capaian kinerja pendidikan Kabupaten Konawe Utara

sesungguhnya sudah dapat dikatakan baik, akan tetapi dari segi kualitas masih relatif rendah. Sebagai gambaran, hampir 90 persen Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Konawe Utara masih berasal dari luar daerah dan bahkan berdomisili di luar Kabupaten Konawe Utara, adalah salah satu indikasi bahwa belum tersedia sumber daya manusia yang memadai di daerah ini. 4 - 3 Penyebab lain dari kurang tergarapnya potensi pertanian yang ada adalah pasar yang masih terbatas. Pasar produk pertanian hanya di Kabupaten Konawe Utara, sementara kesejahteraan (daya beli) penduduk Kabupaten Konawe Utara masih relatif rendah, akibatnya berpengaruh pada harga jual produk yang juga relatif rendah. Sementara pemasaran ke luar daerah terkendala berbagai aspek, mulai dari transportasi yang terbatas hingga pengolahan produk yang belum dilakukan. Aspek lain yang menjadi penyebab dari rendahnya kesejahteraan di Kabupaten Kabupaten Utara adalah kurangnya lapangan kerja yang tersedia. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat investasi yang terjadi (lihat analisis iklim investasi dan daya saing). Kurangnya lapangan pekerjaan berdampak langsung pada penghasilan yang menjadi komponen penting untuk mendeteksi tingkat kesejahteraan. Gambar 4.1. Analisis Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Utara Berdasarkan analisis yang ditunjukkan pada gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa isu strategis pertama yang dihadapi oleh Kabupaten Konawe Utara adalah rendahnya kesejahteraan yang disebabkan oleh belum optimalnya potensi sumberdaya alam terbesar (pertanian dalam arti luas) dan sumberdaya mineral yang ada, sebagai akibat dari jaringan pasar yang kurang dan redahnya kualitas SDM secara umum. Hal ini masih dipersulit dengan terbatasnya lapangan pekerjaan di luar pertanian, yang kesemuanya bermuara pada rendahnya kesejahteraan masyarakat masyarakat di Kabupaten Konawe Utara.

Akar Permasalahan Inti Permasalahan Dampak Produktifitas Sektor Pertanian Belum Optimal Tingkat Pendidikan Masih Rendah Kurang Tersedianya Lapangan Kerja Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi Sosial Masyarakat Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan Masyarakat Kurang Berkembang

4 - 4 4.1.2 Infrastruktur (Pekerjaan Umum dan Perhubungan) Indikator tingkat kesejahteraan lainnya adalah infrastruktur. Di Kabupaten Konawe Utara Infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi maupun sosial dan budaya yang masih relatif terbatas (lihat analisis 2.3.1.3). Hal tersebut dapat

dilihat dengan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Konawe Utara yang berstatus jalan kabupaten masih terdapat jalan dengan kondisi rusak yakni sepanjang 141,25 km, kondisi rusak sedang 119,76 km dan kondisi baik sepanjang 438,54 km. Begitupula kondisi infrastruktur jembatan yang kualitasya masih relatif rendah dimana masih terdapat jembatan kayu dengan kondisi rusak berat sebanyak 3 buah dan kondisi rusak sedang sebanyak 2 buah. Sedangkan jembatan semi permanen dengan kondisi rusak berat sebanyak 2 buah dan kondisi rusak sedang sebanyak 1 buah. Wilayah Kabupaten Konawe Utara berada di jalur Lintas Timur Sulawesi (Trans-Sulawesi), namun demikian jalan menuju kecamatan ataupun pusat pusat produksi, terutama pertanian, perkebunan dan perikanan masih sangat terbatas. Akibatnya, sarana trasportasi umum belum berkembang baik dari jumlah armada angkutan darat maupun terminal angkutan darat yang belum optimal. Jumlah angkutan darat yang ada di Kabupaten konawe utara hanya berjumlah 71 unit sedangkan jumlah terminal hanya terdapat 1 unit. Permasalahan transportasi khususnya transportasi darat merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena transportasi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan, maka satu masalah yang timbul disatu unit ataupun satu jaringan akan mempengaruhi sitem tersebut. Hasil akhir dari semua ini dari sisi ekonomi adalah tidak/kurang berharganya produk yang telah dihasilkan karena tidak dapat dengan cepat sampai ditangan konsumen. Gambar 4.2. Analisis Permasalahan Infrastruktur Kabupaten Utara

Akar Permasalahan Inti Permasalahan Dampak Kondisi Infrastruktur Belum Memadai Minimnya Sarana Transportasi Kurang Optimalnya Terminal Angukutan Darat Terbatasnya Akses Ke Pusat-pusat Produksi Pemasaran Hasil Produsi Pertanian yang Belum Optimal

4 - 5 4.1.3 Pendidikan Sejalan dengan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat, kinerja pendidikan formal di Kabupaten Konawe Utara juga kurang optimal dimana angka rata-rata angka melek huruf Kabupaten Konawe Utara tahun 2016 mencapai diatas 90 persen, rata-rata lama sekolah 8,34 persen, serta Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni (lihat analisis 2.2.2). Tentu saja implikasi dari kurang otimalnya capian kinerja pendidikan yang akan berdampak luas pada indikator komposit kesejahteraan, yakni IPM. Kurang otimalnya kinerja pendidikan formal berkaitan dengan beberapa aspek, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Dari sisi masyarakat, kesadaran akan pentingnya pendidikan masih relatif rendah, hal ini dapat dilihat pada angka partisipasi sekolah yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun dan bervariasi antar kecamatan. Aspek penting lain pembentuk pendidikan yang berkualitas adalah sarana

sekolah dan guru. Pada kedua aspek ini, di wilayah Kabupaten Konawe Utara menunjukan kinerja yang relatif kurang baik. Rasio guru murid mungkin sudah cukup baik walau belum yang terbaik, namun kualitas guru masih relatif terbatas. Sejalan dengan ketersediaan guru, ketersediaan sarana sekolah di daerah ini juga relatif lebih terbatas dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketika persoalan jumlah terpenuhi, wilayah ini masih terkendala oleh aksesibilitas yang rendah. Wilayah geografis yang luas dengan pemukiman yang berpencar sangat menyulitkan pengadaan sarana sekolah yang memadai untuk setiap murid atau siswa sekolah, sehingga untuk menjangkau sarana sekolah murid harus menempuh jarak yang cukup jauh dan ketersediaan sarana transportasi umum yang masih sangat minim. Murid sekolah hanya mengandalkan tumpangan kendaraan pribadi masyarakat yang melintas. Secara singkat, permasalahan aspek pendidikan di Kabupaten Konawe Utara dikemukakan pada Gambar 4.3. Dari analisis permasalahan yang dilakukan, terlihat bahwa mengikuti indikator kinerja pendidikan formal, maka kinerja pendidikan di Kabupaten Utara telah cukup baik.Namun demikian, analisis lebih mendalam atas aspek pendidikan terkait dengan kebutuhkan untuk pengembangan ekonomi lokal belum tersentuh. Misalnya, belum dapat dilakukan analisis yang cukup memadai untuk menilai apakah jenis sekolah yang ada (SD, SMP dan SMA) telah memadai, apakah mungkin diperlukan pendidikan 4 - 6 menengah kejuruan sesuai potensi yang ada di wilayah ini, misalnya SMK yang terkait dengan pengembangan kelautan dan pertambangan. Gambar 4.3. Analisis Permasalahan Pendidikan Formal Kabupaten Konawe Utara 4.1.4 Kesehatan Permasalahan kesehatan Kabupaten Konawe Utara yang dideteksi dari tiga indikator, yakni angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita serta angka gizi buruk, masih menujukkan kinerja yang belum cukup baik (lihat Analisis 2.3.1.2). Hal tersebut ditunjukkan dengan masih terdapatnya Angka Kematian Ibu Melahirkan yaitu sebanyak 3 kasus, dan Angka Kematian Bayi sebanyak 6 kasus. Kinerja kesehatan yang belum cukup baik itu disebabkan oleh beberapa aspek penting, yakni SDM kesehatan, prasarana dan aspek masyarakat. Sumber daya kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, sampai tenaga administrasi dan tenaga penyuluh kesehatan adalah ujung tombak sukses tidaknya pembangunan kesehatan. Dari data yang tersaji dari analisis pada bab II, terdeteksi bahwa jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Konawe Utara masih sangat kurang dibanding jumlah standar yang seharusnya tersedia.

Akar Permasalahan Inti Permasalahan Dampak Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Pendidikan Aksesibilitas Menuju Fasilitas Pendidikan Minimnya Fasilitas Sekolah Rendahnya Pendidikan Anak Usia Dini Kualitas Pendidikan Rendah IPM Rendah

Rasio Kebutuhan Guru Belum Merata Kompetensi SDM yang masih Rendah

4 - 7 Bidan sebagai tenaga paramedis yang sangat dapat diandalkan jumlahnya hanya setengah dari rasio ideal, apalagi dokter yang hanya seperempatnya. Tenaga perawat yang ada memang telah melebihi rasio ideal, tetapi tanaga perawat adalah tenaga medis yang secara kontinyu melayani masyarakat dalam melakukan perawatan di rumah sakit, puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya. Dari jumlah tenaga medis yang ada, dinilai jumlahnya telah tercukupi, namun dari aspek jangkauan dan kualitas masih rendah. Puskesmas maupun Puskesdes yang ada belum sesuai dengan standar yang ideal. Akses yang rendah dari masyarakat tentu terkait penting dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai. Sementara itu, Posyandu sebagai sarana kesehatan promotif dan preventif yang sangat dekat dengan masyarakat juga belum memiliki kinerja seperti yang seharusnya (idealnya). Pada sisi lain, masyarakat sebagai pelaku utama kesehatan belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah orang untuk menjadi sakit. Pengetahuan yang terbatas itu ketika berhadapan dengan permasalah penyakit, baik degeneratif maupun infeksi, tidak segera mengetahui tanda maupun cara pencegahannya. Pada sisi lain, penyakit tersebut memiliki jangka waktu yang relatif pendek untuk diselamatkan ketika terjadi. Itulah sebabnya angka kematian cukup tinggi, padahal ini dapat dicegah jika pengetahuan masyarakat, terutama ibu, lebih baik. Pengetahuan yang kurang memang menjadi lingkaran setan karena disebabkan kondisi kemiskinan yang dialami. Gambar 4.4. Analisis Permasalahan Kesehatan Kabupaten Konawe Utara

Akar Permasalahan Inti Permasalahan Dampak Rasio Tenaga Medis Kurang Merata Aksesibilitas Menuju Fasilitas Kesehatan Tingkat Penegetahuan Masyarakat Akan Kesehatan Masih Rendah Derajat Kesehatan Rendah MasihTerdapat AKI dan AKB

4 - 8 4.1.5 Lingkungan Hidup Lingkungan hidup merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan pembangunan karena dalam proses pembangunan, lingkungan hidup ditempatkan sebagain input yang meliputi kehutanan, pertambangan dan energi, perumahan dan tata ruang. Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Konawe Utara mulai mengalami penurunan. Dalam musim penghujan kerap terjadi banjir dan tanah longsor akibat tingginya jumlah lahan kritis dan kerusakan kawasan hutan merupakan penyebab terjadinya bencana dan turunnya kualitas

lingkungan. Turunnya kualitas lingkungan sebagai akibat dari alih fungsi lahan yang dilakukan dalam rangka pertambahan penduduk dan pembangunan ekonomi. Namun tidak setiap alih fungsi lahan dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup, asalkan tetap memperhatikan aspek lingkungan yang dapat menyebabkan penurunanan kualitas lingkungan. Jika ditinjau dari sektor pertambangan, sektor tersebut biasanya ditempatkan sebagai musuh lingkungan hidup, namun pada hakekatnya kedua sektor tersebut dapat hidup berdampingan guna menunjang kesejahteraan masyarakat asalkan prosesnya dilakukan secara baik dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup agar tidak terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Untuk itu fungsi pengawasan perlu dioptimalkan, mulai dari perizinan hingga tahap pengolahan. Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara saat ini masih ada sebagian yang bergantungkan hidupnya pada hasil hutan sebagai penunjang ekonomi masyarakat, walaupun berdasarkan analisis pada bab II sebelumnya, sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Kurangnya lapangan kerja yang tersedia menjadi penyebab dari hal tersebut. Jika hal ini terus menerus dibiarkan maka kerusakan lingkungan di Kabupaten Konawe Utara tidak dapat dihindari. Pemanfaatan hutan tanpa izin sangat jelas menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, sebab selain menyebabkan terjadinya pengambilan sumberdaya hutan secara berlebihan (melebihi kapasitas dan daya dukungnya) juga memiliki potensi konflik antar masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan hidup selain yang disebutkan sebelumnya, hal yang terpenting lainnya adalah masalah persampahan. Sampah menjadi hal yang biasanya kurang diperhatikan didaerah yang memiliki jumlah penduduk sedikit. Namun ketika jumlah penduduk yang tiap tahun mengalami peningkatan 4 - 9 yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka volume sampah yang dihasilkan pun akan semakin besar yang semula hanya bersifat sampah organik menjadi sampah anorganik. Hingga saat ini di Kabupaten Konawe Utara belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembungan sampah akhir, sehingga perilaku masyarakat tidak punya pilihan selain membuang sampah di sungai, selokan dan sebagainya. Mengakomodasi pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah Kabupaten Konawe Utara dikaitkan dengan aspek lingkungan, maka dalam pengelolaanya semestinya mendapat perhatian penting baik dari masyarakat itu sendiri maupun pemerintah setempat. Optimalisasi fungsi kawasan yang telah disebutkan dalam RTRW Kabupaten Konawe Utara sangat diperlukan agar manajemen kawasan yang dihuni oleh masyarakat dapat termanfaatkan dengan baik. Gambar 4.5. Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara 4.1.6 Sosial Permasalahan dalam bidang sosial terkait erat dengan persoalan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Konawe Utara, dimana jumlah PMKS terus meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk lanjut usia sebanyak 258 jiwa sedangkan disabilitas sebanyak

Akar Permasalahan Inti Permasalahan Dampak

Kurangnya Fungsi Pengawasan Konfersi Lahan hutan ke Non Huntan Perilaku Masyarakat yang Kurang Memperhatikan Aspek Lingkungan Menurunnya Kualitas Lingkungan Terhambatnya Pembangunan Belum Optimalnya Tata Kelola Kawasan Permukiman

4 - 10 14 jiwa. Terdapat beberapa penyebab meningkatnya jumlah PMKS di Kabupaten Konawe Utara, yakni yang pertama; pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah lapangan kerja yang tersedia, sehingga terjadi pengangguran dan setengah pengangguran yang memiliki pendapatan atau upah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan pekerja penuh. Permasalahan yang kedua adalah tidak adanya data PMKS yang valid, sehingga pendataan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Konawe Utara tidak dapat terdeteksi secara menyeluruh. Hal ini tentu saja dapat menghambat penanggulangan masalah tersebut ditambah lagi kemampuan petugas yang relatif terbatas dalam penanganan masalah PMKS. Kurangnya tenaga dan sarana dalam program pengentasan PMKS menjadikan program tersebut tidak berjalan secara optimal sehingga program tersebut menjadi tidak berkelanjutan. Ketika program tersebut tidak berkelanjutan maka dengan sangat mudah sasaran program tersebut dan permasalahan sosial dapat terus tumbuh. Hal lain yang dapat memperparah kesejahteraan sosial adalah pemberdayaan kaum perempuan baik dipemerintahan maupun di lembaga swasta. Ketika kaum perempuan dikesampingkan dalam sistem pembangunan daerah maka daerah tersebut sangat rentan terjadinya kesenjangan sosial yang berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan pada suatu daerah dan kemudian menjadi bagian dari PMKS daerah. Gambar 4.6. Analisis Permasalahan Sosial Kabupaten Konawe Utara

Akar Permasalahan Inti Permasalahan Dampak Rasio Pertumbuhan Penduduk dan Lapangan Kerja yang Tersedia Data PMKS yang Tidak Valid Rendahnya SDM Dalam Pengentasan PMKS Meningkatnya Jumlah PMKS Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi Kurang Optimalnya Program PMKS Rendahnya Keterlibatan

Perempuan Dalam Pembangunan Daerah

4 - 11 4.1.7 Pelayanan Umum Isu masalah rendahnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa, relatif masih sering terjadi. Permasalahan dalam bidang pelayanan umum masyarakat meliputi pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, perizinan, kependudukan dan kebutuhan data. Rendahnya kualitas pelayanan umum di Kabupaten Konawe Utara terkait dengan beberapa aspek, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Pada sisi pemerintah, terdapat persoalan terkait masalah SOP, dimana SOP sebagai dasar untuk melakukan pelayanan belum dimiliki oleh semua SKPD yang memiliki fungsi pelayanan. Akibatnya, pelayanan yang diselenggarakan sangat bergantung pada standar subjektivitas pemberi pelayanan, yakni petugas itu sendiri. Keadaan ini diperburuk oleh rendahnya kualitas SDM yang harus melakukan pelayanan. Dari sisi pendidikan, petugas yang melakukan pelayanan telah cukup tinggi, akan tetapi dari sisi kualitas pelayanannya masih kurang baik. Belum ada data survey kepuasan pelayanan yang dilakukan. Hal lain terkait dengan aspek pelayanan umum di Kabupaten Konawe Utara adalah masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan sehingga mengakibatkan mutu pelayanan juga berkurang. Mutu pelayanan yang kurang baik tersebut yang jika dibiarkan terusmenerus secara langsung berdampak pada iklim investasi di Kabupaten Konawe Utara. Pelayanan yang buruk berkaitan langsung dengan biaya pelayanan, karena ketika biaya pelayanan mahal dampak selanjutnya diikuti oleh nilai produk yang ada juga mahal, artinya daya saing dan mutu yang dihasilkan oleh produk itu tentu menjadi rendah. 4 - 12 Gambar 4.7. Analisis Permasalahan Pelayanan Umum Kabupaten Konawe Utara 4.1.8 Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Bidang perindustrian, perdagangan dan UMKM merupakan bidang yang memiliki keterkaitan yang erat sehingga bidang tersebut dianalisis dalam satu kerangka analisis. Berdasarkan hasil kajian data pada bab II sebelumnya, permasalahan utama terkait dengan bidang tersebut adalah rendahnya nilai produktivitas sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM. Hal ini terkait erat jika ditinjau dari sisi pemerintahan maupun dari sisi masyarakat sebagai pelaku dalam bidang tersebut. Jika ditinjau dari sisi masyarakat, kegiatan ekonomi yang banyak terdapat di Kabupaten Konawe Utara adalah UMKM yang rata-rata masih berskala kecil dan mikro. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah terkait masalah permodalan dan diperparah dengan sifat usaha masyarakat yang hanya sekedar mengisi kegiatan. Rendahnya tingkat kewirausahawan masyarakat yang ada di Kabupaten Konawe Utara dalam aktivitas industri, menjadikan nilai produk yang dihasilkan tidak memiliki daya saing dan tidak memiliki nilai pasar. Ketika pasar tidak dapat diperoleh, maka perputaran ekonomi dalam hal ini modal usaha masyarakat menjadi tidak berjalan dan pada akhirnya timbul permasalahan klasik yakni tidak adanya modal usaha

serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat.

Akar Permasalahan Inti Permasalahan Dampak Minimnya SDM SKPD Belum Memiliki SOP Dalam Memberi Pelayanan

Prosedur Pelayanan Dirasakan Masih Sulit Pelayanan Umum Belum Optimal Rendahnya Mutu Pelayanan Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan Kurangnya Koordinasi Antar Sektor Pemberi Pelayanan

4 - 13 Gambar 4.8. Analisis Permasalahan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara 4.1.9 Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah Iklim investasi dan daya saing daerah terkait dengan kemampuan pemerintah daerah untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraannya agar lebih banyak diperankan oleh masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan literatur, negara yang kuat adalah negara yang perannya dimainkan secara seimbang oleh negara dan masyarakat. Peran penting dari masyarakat dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan adalah tercermin oleh nilai investasi yang dilakukan di daerah tersebut. Sebagaimana yang ditunjukkan pada pembahasan bab II sebelumnya mengenai data investasi yang ada di Kabupaten Konawe Utara, dapat dilihat bahwa investasi yang ada di Kabupaten Konawe Utara setiap tahunnya hampir tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rendahnya iklim investasi dalam daerah dapat mempengaruhi secara langsung daya saing daerah dan keinginan masyarakat untuk berinvestasi di wilayah ini. Ketika investasi kurang berkembang, maka yang terjadi kemudian adalah terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, pendapatan (perkapita) yang cenderung rendah, angka kemiskinan yang tinggi dan indikator pembangunan manusia (IPM) yang rendah. Permasalahan yang besar ini disebabkan oleh 4 hal yakni aspek sumber daya manusia, admisnistrasi dan hukum, pasar maupuan infrastruktur penunjuang yang belum dikelola secara optimal.

Akar Permasalahan Inti Permasalahan Dampak Rendahnya Inovasi Industri Pemasaran Hasil Indusri Tidak Optimal Minimnya Modal Usaha bagi UMKM Rendahnya Produktivitas Rendahnya Mutu dan Kualitas Hasil Minimnya Saranadan Industri Prasarana Penunjang Promosi Hasil Industri yang Belum Optimal

4 - 14 Gambar 4.9. Analisis Permasalahan Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah Kabupaten Konawe Utara Dari sisi pemerintahan, baik investor lokal, nasional maupun asing, sangat membutuhkan jaminan kepastian usaha ketika hendak melakukan investasi. Dari aspek ini, maka Kabupaten Konawe Utara masih harus bekerja lebih keras, karena selain faktor kepastian hukum, faktor keamanan dan kenyamanan juga berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah, misalnya timbulnya tindak kriminal ataupun demonstrasi yang secara langsung menjadi faktor penghambat bagi investor. Prosedur pelayanan perijinan, kepastian kepemilikan lahan juga menjadi aspek yang perlu menjadi perhatian penting lainnya. Dalam proses analisis datadata terkait dengan aspek ini belum ditemukan, ini dapat menjadi indikasi bahwa masalah ini pantas diperhatikan jika ingin menarik investor. Suatu investasi akan menjadi pengungkit pembangunan dan menumbuhkan perekonomian daerah jika dilengkapi dengan sejumlah infrastruktur. Kondisi faktual menyebutkan bahwa dilihat dari aspek infrastruktur, Kabupaten Konawe Utara belum begitu baik. Jalan menuju daerah produksi masih sangat terbatas ditambah ketersediaan listrik dan air yang merupakan kebutuhan utama untuk mendukung investasi masih sangat terbatas. Demikian pula dengan infrastruktur pendukung yang bersifat penunjang seperti hotel dan restoran serta jasa lain yang masih terpusat di ibukota kabupaten.

Akar Permasalahan Inti Permasalahan Dampak Minimnya Keterampilan dalam Meningkatkan Nilai Produk Kepastian hukum Bagi Investor Jaringan dan Tujuan Pemasaran Produk BelumTerkelola Rendahnya Daya Saing Daerah Terbatasnya Lapangan Kerja, Rendahnya Tingkat Kejahteraan, Rendahnya Nilai Produktivitas Infrastruktur Penunjang Investasi masih Minim

4 - 15 Aspek berikutnya adalah pasar yang memang masih terbatas karena belum mampu memanfataakn pasar yang lebih luas. Pasar lokal tidak cukup menjanjikan untuk diandalkan karena hasil analisis yang ada menyebutkan bahwa daya beli masyarakat lokal rendah. Akan tetapi, ketika hendak memasarakan produk keluar dari Kabupaten Konawe Utara, infrastruktur jalan dan transportasi juga terbatas. Akibatnya biaya transportasi menjadi mahal. Kondisi ini masih ditambah dengan kurangnya upaya untuk mempromosikan produk unggulan yang ada di Kabupaten Konawe utara.

4.1.10 Pembangunan Perdesaan Seperti yang dibahas pada permasalahan sebelumnya, hampir semua permasalahan pembangunan disebabkan oleh minimnya ketersediaan infrastruktur yang merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Kesemuanya itu pada hakikatnya tidak lain untuk mengatasi ketimpangan pembangunan daerah yang saat ini menjadi permasalahan hampir diseluruh daerah dan menjadi isu global. Ketimpangan pembangunan daerah terutama pada ketersediaan infrastruktur dasar antar kota dan desa menjadi permasalahan utama pembangunan daerah. Saat ini ketersediaan infrastruktur di wilayah pedesaan yang ada di Kabupaten Konawe Utara masih sangat minim, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut dapat diukur dari rendahnya Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Konawe Utara. IPD mengklaster desa kedalam tiga kelompok, yaitu; Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Selain itu terdapat lima variabel (dimensi) utama yang menjadi tolak ukur dalam IPD; Pertama, Pelayanan Dasar yang bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan akan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara yang difokuskan pada pelayanan dasar bidang pendidikan dan pelayanan dasar bidang kesehatan. Kedua, Kondisi Infrastruktur yang bertujuan untuk pemenuhan akan kebutuhan infrastuktur dasar guna menunjang kehidupan masyarakat yang meliputi ketersediaan ketersediaan infrastruktur penunjang ekonomi, ketersediaan infrastruktur energi, ketersediaan infrastruktur air bersih serta ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi. Ketiga, Aksesibilitas/Transportasi yang berfungsi sebagai penghubung dalam 4 - 16 kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi ketersediaan sarana transportasi dan kemudahan aksesibilitas akan sarana transportasi tersebut. Keempat, Pelayanan Umum yang terdiri dari pelayanan barang dan jasa, pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial dan perlindungan lingkungan dan Kelima adalah Penyelenggaraan Pemerintah yang merupakan indikasi kinerja pemerintahan desa dalam bentuk pelayanan administatif bagi masyarakat. Gambar 4.10. IPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2014 Gambar 4.11. IPD Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2014

(Sumber: Bappenas RI, 2015) 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 Buton Muna Konawe Kolaka Konawe Selatan Bombana Wakatobi Kolaka Utara

Buton Utara Konawe Utara Kolaka Timur Konawe Kepulauan Pelayanan Dasar Infrastruktur Aksesibilitas/ Transportasi Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintah IPD Konut 36.12 30.37 83.26 47.55 62.58

4 - 17 Berdasarkan data Bappenas, IPD Kabupaten Konawe Utaratahun 2014 menunjukkan nilai rata-rata yang masih rendah yaitu 48,40 dengan jumlah desa yang ada sebanyak 117 desa. Berdasarkan persentase klasifikasi desa yang dibagi menjadi tiga bagian yakni desa tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri, terdapat 61,48 persen masuk dalam kategori desa tertinggal, 38,52 persen masuk dalam kategori desa berkembang dan tidak ada yang masuk dalam kategori desa mandiri. Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara berada pada posisi kedua terendah setelah Kabupaten Konawe Kepulauan. Artinya mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana hingga penyelenggaraan pemerintah di pedesaan masih sangat lemah. Untuk itu sudah seharusnya hal tersebut menjadi fokus utama Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Selain itu pembangunan kawasan pedesaan yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar desa merupakan amanat UndangUndang yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembangunan kawasan pedesaan. Gambar 4.12. Analisis Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Konawe Utara

Dampak Rendahnya Daya Saing Daerah Akar Permasalahan Inti Permasalahan Pelayanan Dasar masih rendah Rendahnya Kondisi Infrastruktur Aksesibilitas/ Transportasi masih rendah

Ketimpangan Pembangunan Pelayanan Umum Infrastruktur Penunjang Investasi masih Minim Penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan

4 - 18 4.2 Telaah Kebijakan Telaah kebijakan dilakukan agar perencanaan pembangunan daerah

mengadopsi atau selaras dengan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah serta selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi. 4.2.1 Telaah Kebijakan Pembangunan Nasional 4.2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 2019 Secara umum struktur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 diuraikan sebagai berikut : Gambar 4.13 Struktur RPJMN 2015 - 2019 Adapun keterkaitan Visi-Misi, Nawacita, dan Trisaksi dalam RPJMN 2015 – 2016 dijabarkan pada tabel 4.1. berikut ini: VISI : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong 7 MISI NAWACITA 9 Agenda Prioritas TRISAKTI Berdikari dalam Bidang Ekonomi Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan Berdaulat dalam Bidang Politik 12 Program Aksi 115 Prioritas Utama 16 Program Aksi 3 Program Aksi 4 - 19 Tabel 4.1. Keterkaitan Visi-Misi, Nawacita, dan Trisakti VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian

dalam kebudayaan.

NAWACITA - 9 AGENDA PRIORITAS Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 Program Aksi, 115 Prioritas Utama) BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 Program Aksi) BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 Program Aksi) 1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isuisu global 2. Menguatkan sistem pertahanan negara 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat 4. Mewujudkan profesionalit as intelijen negara 5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi

publik 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi 7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda 8. Mendedikasika n diri untuk memberdayaka n desa 9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat 10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik 1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program u/ membangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan. 5. Membangun pemberdaya an buruh 6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7. Penguatan investasi domestik 8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9. Membangun infrastruktur 10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan

13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14. Membangun karakter dan potensi wisata 15. Mengembangk an kapasitas perdagangan nasional 16. Pengembanga n industri manufaktur 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg Pembentuk karakter bangsa 2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga

Sumber : Bappenas, RPJMN 2015 - 2019

Berdasarkan visi-misi diatas, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah: 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor 4 - 20 jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas. 2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya. 3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan

permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah Swasta. 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 4 - 21 5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional. 6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan. 7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 4.2.1.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, perlu didorong percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang terkait sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Konawe Utara akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta 4 - 22

kemampuan kelembagaan personil daerah dalam bidang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Bidang Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor741/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan. 2. Bidang Lingkungan Hidup, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan DaerahKabupaten/Kota. 3. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota. 4. Bidang Sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 5. Bidang Perumahan Rakyat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 6. Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 7. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota. 8. Bidang Pendidikan Dasar, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar. 9. Bidang Pekerjaan Umum, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum. 10. Bidang Ketenagakerjaan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan. 4 - 23 11. Bidang Ketahanan Pangan, berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/T.140/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 12. Bidang Komunikasi dan Informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi. 13. Bidang Kesenian, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian. 14. Bidang Penanaman modal, berdasarkan Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011. 15. Bidang Perhubungan khusus angkutan masal berbasis jalan, berdasarkan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.10 Tahun 2012 4.2.1.3 Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. SDGs menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir 2015. Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Walaupun RPJMN 2015 - 2019 terlebih dahulu ditetapkan, namun Nawa Cita RPJMN dan SDGs menunjukkan konvergensi, dimana tujuan global sebagian besar telah tercermin dalam agenda nasional. SDGs bukan hanya merupakan pemenuhan komitmen internasional tetapi merupakan penajaman upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, SDGs menjadi salah satu acuan dalam kebijakan pembangunan Nasional saat ini. Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan SDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat daerah. Pengarusutamaan SDGs dalam pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai–nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah. Konsep SDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi 4 - 24 semua pihak. Adapun ketujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari : 1. Menghapuskan kemiskinan (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat). 2. Menghapuskan kelaparan (Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan). 3. Hidup sehat (Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia). 4. Pendidikan berkualitas (Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang). 5. Kesetaraan gender (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan). 6. Air bersih dan sanitasi (Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang). 7. Energi yang bisa diperbarui dan terjangkau (Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang). 8. Ekonomi dan pekerjaan yang baik (Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang). 9. Inovasi dan infrastruktur yang baik (Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi). 10. Mengurangi kesenjangan (Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara).

11. Kota dan komunitas yang berkesinambungan (Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan). 12. Penggunaan sumber-sumber daya yang bertanggung jawab (Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan). 13. Tindakan iklim (Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhpengaruhnya). 14. Lautan yang berkesinambungan (Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari). 4 - 25 15. Penggunaan tanah yang berkesinambungan (Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati). 16. Kedamaian dan keadilan (Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan). 17. Kemitraan untuk pengembangan yang lestari (Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan). 4.2.2 Telaah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara 2013 2018 Arah kebijakan dan strategi pembangunan Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan selama 2013 - 2018 adalah : Misi Pertama, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 1. Bidang Pendidikan, melalui strategi pertama,Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berkualitas, dengan arah kebijakan (1) Mengembangkan sarana prasarana SD melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun berupa penambahan RKB dan ruang Penunjang dan rehabilitasi ruang kelas serta sarana penunjangnya; (2) Mengembangkan sarana prasarana SMP melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun berupa penambahan RKB dan ruang Penunjang dan rehabilitasi ruang kelas serta sarana penunjangnya; (3) Membangun dan meningkatkan sarana prasarana SMA dan SMK melalui Program Pendidikan Menengah berupa pembangunan/pengembangan unit sekolah,ruang kelas baru, gedung laboratorium, ruang praktek serta sarana penunjangnya. Strategi kedua, Penyediaan dana subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dengan arah kebijakan Menyiapkan biaya pendidikan melalui Program Cerdas Sultraku. Strategi ketiga, Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, Non Formal, dan Informal (PAUDNI), dengan arah kebijakan (1) Mengembangkan sarana prasarana PAUD melalui program 4 - 26 pendidikan PAUD berupa penambahan ruang kelas baru beserta penunjangnya; (2) Meningkatkan pelayanan pendidikan layanan khusus melalui program pendidikan luar biasa (PLB); (3) Menurunkan angka buta aksara melalui program pendidikan non formal. Strategi keempat,

Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat, dengan arah kebijakan Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Strategi kelima, Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang berkompeten dan berkualitas, dengan arah kebijakan (1) Menetapkan jumlah kebutuhan tenaga pendidik PAUD melalui program pengawasan terhadap distribusi tenaga pendidik; (2) Menetapkan jumlah kebutuhan tenaga pendidik melalui program pengawasan terhadap distribusi tenaga pendidik. Strategi keenam, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Luar Biasa, Pendidik/Tenaga kependidikan, dan manajemen pelayanan pendidikan, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK melalui program PAUD,Wajar Dikdas 9 Tahun, Dikmen,PNF,PLB,PMPTK dan Manajemen Pelayanan Pendidikan. 2. Bidang Kesehatan, melalui strategi pertamaMeningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan arah kebijakan Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program bina kesehatan ibu dan KB serta bina kesehatan anak. Strategi kedua, Meningkatkan upaya pengendalian penyakit, dengan arah kebijakan Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Stratagi ketiga, Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian melalui penyediaan, pendistribusian dan pengawasan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Strategi keempat, Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi masyarakat, dengan arah kebijakan Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi melalui upaya pencegahan dan penanggulanan kekurangan gizi. Strategi kelima, Mengembangkan sistem jaminan kesehatan yang berkeadilan terjangkau seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, dengan arah kebijakan Pengembangan jaminan kesehatan melalui perluasan program pembebasan 4 - 27 biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya. Strategi keenam, Mengembangkan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk Hidup Sehat. Strategi ketujuh, Pengembangan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam PHBS dan Desa Siaga. Strategi kedelapan, Meningkatkan Komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan arah kebijakan, Meningkatkan komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat untuk berwawasan Kependudukan melalui Pendekatan (KIE), dan pelayanan KB bagi masyarakat miskin. 3. Bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, melalui strategi pertama, Mengembangkan kompetensi aparat petugas pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan dan perlindungan PMKS, dengan arah kebijakan Mengembangkan kompetensi aparat melalui pendidikan teknis

pelayanan kesos. Strategi kedua, Meningkatkan dan memperluas jangkauan program meliputi jumlah, persebaran dan proporsi sasaran program, didukung oleh anggaran yang realistis, dengan arah kebijakan Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial. Strategi ketiga, Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas layanan dengan memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional teknis. Strategi keempat, Pendayagunaan Kerjasama dan Jaringan Penajaman program dan kegiatan yang disepakati oleh pihak-pihak terkait dalam rangka optimalisasi sasaran secara efektif dan efisien, dengan arah kebijakan Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan social. Strategi kelima, Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan, dengan arah kebijakan Peningkatan fasilitas pelayanan kelembagaan keagamaan. Strategi keenam, Mengembangkan pemahaman dan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan PUG, dengan arah kebijakan Mengembangkan pemahaman dan komitmen pemerintah dan masyarakat 4 - 28 untuk melaksanakan PUG melalui peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Strategi ketujuh, Meningkatkan kualitas hidup perempuan, dengan arah kebijakan Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (perempuan) melalui peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan peningkatan kapasitas perempuan se-Sulawesi Tenggara. Strategi kedelapan, Meningkatkan pemahaman pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemenuhan dan perlindungan anak berkebutuhan khusus, dengan arah kebijakan Meningkatkan pemahaman pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan pemenuhan dan perlindungan anak berkebutuhan khusus. Strategi kesembilan, Meningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga/ organisasi masyarakat pemerhati perempuan, anak dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia utamanya perempuan dalam semua bidang pembangunan, dengan arah kebijakan Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan anak melalui keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dan penguatan kelembagaaan pengarusutamaan gender dan anak. Misi Kedua, Pembangunan Ekonomi 1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komoditas dan Pengembangan Investasi Daerah, melalui strategi pertama, Rehabilitasi sumber daya pertanian sebagai pemulihan kemampuan produktifitas sumber daya pertanian baik sumber daya alam maupun prasarana pertanian, dengan arah kebijakan Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian sekaligus pendapatan masyarakat melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Strategi kedua, Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya lahan dan air secara lestari, dengan arah kebijakan Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya lahan dan air secara lestari, dengan menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan mendorong pola partisipatif, menggalang sinergi dan meningkatkan mutu koordinasi, pemberdayaan

kelembagaan dan SDM pertanian. Strategi ketiga, Pengembangan pusatpusat komoditi unggulan daerah, dengan arah kebijakan, Peningkatan pengembangan ekonomi komoditi unggulan melalui inovasi dan produktivitas kerakyatan. Strategi keempat, Mempromosikan hasil-hasil komoditi tanaman pangan dan peternakan, dengan arah kebijakan Mengembangkan sistem 4 - 29 akses pemasaran komoditas pertanian. Strategi keempat, Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi kelistrikan, dengan arah kebijakan Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dan penyediaan pembangkit tenaga listrik mandiri. Strategi kelima, Meningkatnya produktivitas pertambangan, dengan arah kebijakan, (1) Meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB; (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral melalui pengembangan regulasi, peningkatan kapasitas dan Pengembangan usaha pertambangan rakyat. Strategi keenam, Pengembangan dan penguatan industri kecil, menengah, dan besar, melalui kebijakan Peningkatan kontribusi industri dan perdaganagan terhadap perekonomian daerah. Strategi ketujuh, Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM, dengan arah kebijakan Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dan UKM. Strategi kedelapan, Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan petani, dengan arah kebijakan Mendorong masyarakat dalam mengakses pembiayaan. Strategi kesembilan, Revitalisasi kelembagaan petani, dengan arah kebijakan Melanjutkan dan memantapkan kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, antara lain : LEM Sejahtera. Strategi kesepuluh, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani dan nelayan, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani dan nelayan melalui pendidikan dan pelatihan. Strategi kesebelas, Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap serta revitalisasi dan pembangunan pelabuhan perikanan, dengan arah kebijakan Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap serta revitalisasi dan pembangunan perikanan melalui pengembangan kawasan industri perikanan terpadu, motorisasi, peningkatan jumlah armada dan alat tangkap, serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Strategi keduabelas, Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan, dengan arah kebijakan Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan melalui ekstensifikasi, rehabilitasi dan revitalisasi lahan budidaya serta peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan. Strategi ketigabelas, Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan balai benih perikanan, dengan arah kebijakan Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan balai benih perikanan melalui penyediaan induk unggul, peningkatan dan rehabilitasi sarana 4 - 30 prasarana, penerapan sertifikasi perbenihan serta penguatan kelembagaan UPR. Strategi keempatbelas, Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, dengan arah kebijakan Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan melalui penetapan industri perikanan terpadu dan pengembangan infrastruktur. Strategi kelimabelas, Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di perdesaan dan perkotaan, dengan arah kebijakan

Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja dan pengembangan informasi pasar kerja. Strategi keenambelas, Meningkatkan jumlah investor usaha kecil menengah dan Menurunnya waktu pengurusan administrasi perizinan, dengan arah kebijakan Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Strategi Ketujuhbelas, Peningkatan promosi budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif, dengan arah kebijakan Meningkatkan jumlah investasi industri skala besar di daerah melalui peningkatan informasi peluang investasi di sektor industri skala besar melalui penyusunan profil peluang investasi, pengembangan datbase potensi komoditi, pameran investasi di dalam dan luar negeri, penyediaan kawasan industri. Strategi Kedelapan belas, Peningkatan iklim hubungan industrial yang kondusif dengan arah kebijakan Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja termasuk norma kerja, serta norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk meningkatkan kesejahteraan dunia kerja dan menciptakan hubungan yang kondusif. Strategi Kesembilan belas, Pembangunan permukiman transmigrasi baru pada kawasan strategis dan kawasan tertinggal dengan arah kebijakan Pembangunan permukiman transmigrasi baru pada kawasan strategis dan kawasan tertinggal melalui pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan kawasan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. Strategi Kedua puluh, Pertumbuhan sektor pertanian dengan arah kebijakan Peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah melalui sektor pertanian. Strategi Kedua puluh satu, Pengendalian dan pengawasan hutan dengan arah kebijakan Pemanfaatan sumberdaya hutan secara profesional. Misi Ketiga, Revitalisasi Pemerintah Daerah Bidang Reformasi Birokrasi dan Reformasi Keuangan Daerah melalui strategi pertama, Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan denga arah kebijakan Peningkatan kapasitas dan 4 - 31 kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan. Strategi kedua, Peningkatan SDM aparat desa/kelurahan dengan arah kebijakan Peningkatan SDM aparat desa/kelurahan melalui penjenjangan pendidikan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan. Strategi ketiga, Peningkatan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan dengan arah kebijakan Peningkatan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa/kelurahan. Strategi keempat, Pengembangan regulasi kelembagaan desa/kelurahan dengan arah kebijakan Pengembangan regulasi kelembagaan desa/kelurahan melalui fasilitasi pengembangan peraturan desa/kelurahan. Strategi kelima, Meningkatkan kapasitas SDM Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan pasar desa dengan arah kebijakan Meningkatkan kapasitas SDM Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pasar desa melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan. Strategi keenam, Meningkatkan kapasitas Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan pasar desa dengan arah kebijakan Meningkatkan kapasitas lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pasar desa melalui pengembangan sarana prasarana ekonomi desa, sistem informasi manajemen BUMDes. Strategi ketujuh, Peningkatan SDM aparat desa/kelurahan dengan arah kebijakan

Peningkatan SDM aparat desa/kelurahan melalui penjenjangan pendidikan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan. Strategi kedelapan, Menetapkan pedoman APBD dengan arah kebijakan Peningkatan prasarana dan sarana penunjang serta dukungan alokasi biaya yang memadai. Strategi kesembilan, Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian secara terpadu antar lintas SKPD dengan arah kebijakan Peningkatan koordinasi, integrasi dan singkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD. Strategi kesepuluh, Membuka layanan konsultasi dengan arah kebijakan Menjadi mitra SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka asistensi dan konsultasi. Strategi kesebelas, Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal dengan arah kebijakan Menjadikan Pemaparan Penyelesaian Tindak Lanjut menjadi agenda tetap. Strategi keduabelas, Pengembangan Profesi Pengawas Fungsional dengan arah kebijakan Mengembangkan Kompetensi Aparat Pengawas Bersertifikat melalui Penjenjangan Diklat Fungsional. Strategi ketigabelas, Pengembangan karier Pegawai Inspektorat 4 - 32 dengan arah kebijakan Mengembangkan Sumber Daya Aparatur dengan sistem pembinaan karier yang terbuka. Strategi keempatbelas, Membangun kesamaan pemahaman, pandangan dan komitmen bagi jajaran satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan operasi lapangan dengan arah kebijakan Peningkatan disiplin, pendidikan dan pelatihan serta rekrutment personil satuan polisi pamong praja. Strategi kelimabelas, Penempatan, pengembangan dan pemberdayaan aparatur sesuai potensi dan kompetensi pegawai negeri sipil dengan arah kebijakan Pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui diklat jabatan, fungsional dan teknis serta promosi jabatan struktural dan fungsional. Strategi keenambelas, Meningkatkan pembinaan dan pemahaman sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan arah kebijakan Pemberian sanksi dan reward kepada pegawai negeri sipil yang indisipliner dan berprestasi. Strategi ketujuhbelas, Struktur politik dan infrastruktur politik dan suprastruktur politik dengan arah kebijakan Terlaksananya peningkatan kualitas infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Strategi kedelapanbelas, Optimalkan penguatan nilai - nilai ideologi negara dan wawasan kebangsaan dengan arah kebijakan Terlaksananya penguatan nilai - nilai ideologi negara dan wawasan kebangsaan. Strategi kesembilanbelas, Meningkatkan sistem pengawasan isi siaran terhadap siaran radio dan televisi dengan arah kebijakan Mengembangkan kerjasama pengawasan isi siaran di kab/Kota melalui koordinasi, kemitraan dan sosialisasi dengan masyarakat. Strategi keduapuluh, Mengembangkan sistem pengawasan isi siaran dengan arah kebijakan Meningkatkan sistem pengawasan isi siaran terhadap siaran radio dan televisi melalui pemantauan isi siaran radio dan televisi secara rutin. Strategi keduapuluhsatu, Mengembangkan kerjasama pengawasan isi siaran di kab/Kota dengan arah kebijakan Meningkatkan koordinasi dengan mitra di kab/kota melalui rapat koordinasi dan rapat kerja. Strategi keduapuluhdua, Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya dengan arah kebijakan Peningkatan kapasitas anggota legislatif

beserta kelembagaannya secara berkelanjutan. Misi Keempat, Pembangunan Budaya Daerah Memantapkan pembangunan budaya daerah, melalui strategi pertama, Penelusuran nilai-nilai seni dan situs budaya daerah dengan arah kebijakan Menelusuri nilai-nilai seni budaya daerah melalui pengkajian dan dialog seni 4 - 33 budaya dan Menelusuri situs budaya daerah melalui restorasi dan publikasi. Strategi kedua, Menggali dan memperkenalkan kearifan lokal dan budi pekerti bangsa dengan arah kebijakan Menggali kearifan lokal dan budi pekerti bangsa melalui kajian dan pengembangan folklore dan Memperkenalkan kearifan lokal dan budi pekerti bangsa melalui berbagai media massa, promosi, sayembara. Strategi ketiga, Mengkaji dan mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa dan nasionalisme dengan arah kebijakan Mengkaji dan mengintegrasikan karakter bangsa dan nasionalisme melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi serta penguatan lembaga adat. Strategi keempat, Mengembangkan keunggulan dan daya tarik wisata potensial untuk meningkatkan daya saing wisata dengan arah kebijakan Pengembangan daerah tujuan dan produk wisata (Alam dan budaya, usaha ekonomi kreatif serta peningkatan promosi wisata). Misi Kelima, Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Strategis 1. Bidang Prasarana Transportasi Darat, Laut, dan Udara, melalui strategi pertama, Pembangunan jaringan jalan dan jembatan baru dalam kawasan strategis dan lintas strategis dengan arah kebijakan Pembangunan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan jalan dan jembatan baru (Jembatan teluk Kendari, Pulau Muna-Pulau Buton). Strategi kedua, Peningkatan kondisi jalan rusak dan sangat rusak dengan arah kebijakan Peningkatan kondisi jalan melalui percepatan pengembangan dan pemeliharaan jalan pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis provinsi. Strategi ketiga, Peningkatan kondisi jembatan dengan arah kebijakan Peningkatan kondisi jembatan melalui pemeliharaan, peningkatan kondisi jembatan. Strategi keempat, Mengembangkan sarana prasarana transportasi dasar dengan arah kebijakan Mengembangkan sarana prasrana transportasi dasar melalui pengembangan fasilitas angkutan jalan dan angkutan penyeberangan. Strategi kelima, Mengembangkan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis dengan arah kebijakan Mengembangkan infrastruktur pada kawasan strategis melalui pengembangan infrastruktur terpadu pada kawasan strategis. Strategi keenam, Mengembangkan sarana prasarana transportasi darat, laut, dan udara dengan arah kebijakan Mengintegrasikan pelayanan administrasi perizinan perhubungan ke dalam 4 - 34 PTSP melalui debirokratisasi dan koordinasi pelayanan. Strategi ketujuh, Mengembangkan sistem pelayanan prima jasa perhubungan darat,laut, dan udara dengan arah kebijakan Mengembangkan sistem pelayanan prima jasa perhubungan melalui penetapan standar pelayanan angkutan, meningkatkan disiplin pelayanan pada fasilitas angkutan. 2. Bidang Irigasi dan Sumberdaya Air, melalui strategi pertama, Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana jaringan irigasi dengan arah kebijakan Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui pemeliharan dan

rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Strategi kedua, Pembangunan sarana dan prasarana baru dalam pengelolaan sumberdaya air dengan arah kebijakan Pembangunan sarana dan prasarana baru dalam pengelolaan sumberdaya air melalui pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya. 3. Bidang Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, melalui strategi pertama, Peningkatan penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan arah kebijakan Peningkatan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan. Strategi kedua, Peningkatan pelayanan jaringan air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan arah kebijakan Peningkatan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan. Strategi ketiga, Peningkatan pengelolaan fasilitas persampahan di kawasan perkotaan dengan arah kebijakan Peningkatan pengelolaan fasilitas persamapahan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah perkotaan. Strategi keempat, Pengurangan luasan genangan di kawasan perkotaan dengan arah kebijakan Pengurangan luasan genangan di kawasan perkotaan melalui penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota. Strategi kelima, Penataan kawasan permukiman di kawasan perkotaan dengan arah kebijakan Penataan kawasan permukiman perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman. Strategi keenam, Peningkatan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungan dengan arah kebijakan Peningkatan infrastruktur bangunan Pemda melalui pembangunan gedung dan fasilitas umum. 4. Bidang Konstruksi, melalui strategi Peningkatan tertib pengawasan, klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi dengan arah kebijakan Mewujudkan jasa 4 - 35 konstruksi yang profesional melalui pembinaan pengawasan terhadap pelaku jasa konstruksi. 5. Bidang Lingkungan Hidup, melalui strategi pertama, Menurunkan beban pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan arah kebijakan Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian dampak lingkungan hidup. Strategi kedua, Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dengan arah kebijakan Meningkatkan pengawasan dan pembinaan melalui penetapan regulasi, mengembangkan Standar Operational Procedure (SOP), Kajian Lingkungan Hidup Strategis, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Pengelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). 6. Bidang Penataan Ruang, melalui strategi pertama,Percepatan penyelesaian dokumen tata ruang dengan arah kebijakan Percepatan penyelesaian dokumen tata ruang melalui peningkatan koordinasi antar sektor dan wilayah, pengembangan sumberdaya manusia. Strategi kedua, Penataan kawasan strategis dengan arah kebijakan Penataan kawasan strategis melalui penyusunan rencana detail tata ruang. Strategi ketiga, Penataan kawasan lindung dan budidaya dengan arah kebijakan Penataan kawasan lindung dan budidaya melalui koordinasi antar sektor dan wilayah. Strategi keempat, Peningkatan sumberdaya manusia tata ruang dengan arah kebijakan

Peningkatan sumberdaya manusia tata ruang melalui pendidikan dan pelatihan. Strategi kelima, Peningkatan sistem pengawasan tata ruang dengan arah kebijakan Peningkatan sistem pengawasan tata ruang melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi tata ruang. Strategi keenam, Tersedianya dokumen perencanaan yang tepat waktu dengan arah kebijakan Mengembangkan sistem perencanaan dan pengendalian berbasis data dan teknologi serta Meningkatkan infrastruktur dan teknologi informasi. Strategi ketujuh, Terciptanya sistem perencanaan yg terintegrasi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah dengan arah kebijakan Meningkatkan sistem perencanan terpadu melalui pengembangan fungsi-fungsi koordinasi dan pengendalian disemua tingkat pemerintahan dan wilayah. Strategi kedelapan, Terakomodasinya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan arah kebijakan Meningkatkan peran masyarakat dalam perumusan perencanaan 4 - 36 pembangunan melalui proses dan tahapan perencanaan Pembangunan. Strategi kesembilan, Terciptanya alokasi ruang yang sesuai potensi dan daya dukung dengan arah kebijakan Mendorong perencanaan penataruang wilayah berdasarkan ketentuan struktur, pola ruang dan kawasan strategis Ruang wilayah melalui pengembangan infrastruktur, wilayah, permukiman dan pusat-pusat kegiatan. 4.2.3 Telaah Kebijakan Pembangunan Daerah 2012 - 2032 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032. Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara adalah: “KONAWE UTARA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA TAHUN 2032” Adapun misi pembangunan Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Masyarakat yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral dan Etika adalah memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui penanaman nilai-nilai agama yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial,menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, dan memiliki kebanggaan sebagai warga Konawe Utara dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan. 2. Mewujudkan Konawe Utara yang mandiri melalui pembangunan SDM Konawe Utara yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; penguatan kemampuan ekonomi daerah berbasis keunggulan setiap wilayah (kecamatan/desa) menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan jasa; pembangunan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah; dan menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif. 3. Mewujudkan Konawe Utara yang maju melalui pembangunan di bidang 4 - 37 sosial, kependudukan, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan hidup. Melalui

pembangunan di bidang sosial diharapkan pendidikan masyarakat semakin berkualitas, derajat kesehatan masyarakat semakin tinggi, nilai-nilai luhur budaya lokal semakin menkristal dengan kehidupan masyarakat, seni dan olah raga semakin berkembang. Melalui pembangunan di bidang kependudukan diharapkan harapan hidup penduduk semakin tinggi, dan produktivitas penduduk semakin tinggi. Pembangunan di bidang ekonomi diharapkan tingkat pendapatan masyarakat semakin tinggi dengan distribusi yang semakin merata. Pembangunan di bidang kelembagaan diharapkan semakin memperkuat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkokoh demokrasi, menjamin keamanan dan ketentraman warga Konawe Utara. Pembangunan di bidang lingkungan hidup diharapkan dapat mengatasi dan mecegah masalah kerusakan lingkungan hidup, sekaligus dapat mempertahankan dan meningkatkan fungsi sumberdaya alam secara lestari. 4. Mewujudkan Konawe Utara yang adil, melalui pemerataan pembangunan Konawe Utara dengan melaksanakan pembangunan kecamatan dan desa; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; menangggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam pembangunan. 5. Mewujudkan Konawe Utara yang sejahtera melalui peningkatan perekonomian daerah dan layanan umum. Peningkatan perekonomian daerah diharapkan semakin mendorong peningkatan PDRB, Pendapatan Regional, Pendapatan per Kapita, dan rendahnya tingkat inflasi daerah. Dan melalui peningkatan layanan umum (baik dari segi kualitas maupun kuantitas) diharapkan semakin memperbaiki angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, angka kelangsungan hidup bayi dan gizi balita, dan rasio angka harapan hidup. 4.2.3.1 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan dan skala prioritas 4 - 38 yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan pokok yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun semua urgensi saling terkait secara utuh dan berkesinambungan dari tahapan ke tahapan berikutnya dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Konawe Utara 2012- 2032. Sebagaimana dituangkan dalam arah dan kebijakan pembangunan daerah sebagai pola dasar pembangunan Kabupaten Konawe Utara, maka prioritas pembangunan daerah dalam dua puluh tahun kedepan ditujukan untuk mengatasi kendala-kendala saat ini dan juga yang diprediksi akan terjadi pada dua puluh tahun kedepan. Pencapaian tujuan dan sasaran jangka panjang pembangunan daerah melalui 4 (empat) agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai berikut : 1. RPJMD Tahap I (Tahun 2012 – 2016) 2. RPJMD Tahap II (Tahun 2016 – 2021)

3. RPJMD Tahap III (Tahun 2021 – 2026) 4. RPJMD Tahap IV (Tahun 2026 – 2032) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan RPJMD Tahap Pertama (2012 - 2016), maka RPJMD Tahap Kedua (2016 - 2021) ditujukan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang pada tahap sebelumnya. Selain itu pada RPJMD Tahap II ini akan diarahkan pula pada prioritas: 1. Pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, de-ngan prioritas: mengendalikan tingkat kelahiran, dan menurunkan tingkat kematian khususnya kematian bayi dan anak melalui gerakan Keluarga Berencana; mendorong peran Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia sebagai landasan terwujudnya masyarakat yang sejahtera; peningkatan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan dan gizi keluarga; mengendalikan penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang; dan membina tenaga kerja. 2. Pembangunan perkotaan dan perdesaan, dengan prioritas: meningkatkan kemampuan pengelolaan kota dan desa, dibidang pembiayaan, pelayanan prasarana, sarana umum, pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, perumahan) dan pengelolaan tata ruang serta pertanahan; meningkatkan 4 - 39 penanganan masalah sosial kemasyarakatan khususnya kejahatan perkotaan, tenaga kerja pertanian di desa serta rawan kemiskinan; mempersiapkan dan menyediakan peraturan perundang-undangan serta menegakkan hukum secara konsekwen dan konsisten; meningkatkan kerja sama investasi dan pengelolaan prasarana dan sarana umum antara pemerintah dan swasta; meningkatkan dan mengembangkan fungsi kota dan sistem kota-kota; dan meningkatkan asksesibilitas antara kota dengan desa. 3. Pembangunan permukiman dan perumahan rakyat, dengan prioritas: pengembangan institusi pembiayaan primer dan sekunder dalam pembangunan perumahan dan pemukiman; pengembangan sistem penyediaan, pembangunan dan perbaikan hunian yang layak, murah dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah; mengembangkan sistem subsidi hunian bagi masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan pengelolaan pelayanan prasarana ada sarana pemukiman dikawasan perkotaan dan perdesaan; mengendalikan pemanfaantan sumbedaya alam dan lingkungan perdesaan yang berlebihan; dan meningkatkan kerjasama investasi dan pengelolaan pelayanan sarana dan prasarana pemukiman antara pemerintah swasta dan masyarakat. 4. Pembangunan pesisir dan kelautan, dengan prioritas: peningkatan dan pengembangan kelembagan masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai lokal yang mampu mengkondisikan pengelolaan sumber daya laut yang dapat memberikan manfaat seluas-luasnya; mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam kelautan melalui perumusan tata ruang pantai dan laut yang pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi; dan mengembang-kan sarana dan prasarana serta penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi yang diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya kelautan.

5. Pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan pri-oritas: peningkatan kerjasama antar pemerintah dan dunia usaha dengan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemanfaatan dan penerapan IPTEK. 4.3 Isu Strategis Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Isu strategis suatu hal yang harus 4 - 40 diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan terhadap entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar begitupula sebaliknya. Dalam hal tidak dimafaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di Kabupaten Konawe Utara, selain isu internal juga memiliki masalah dan isu yang bersifat eksternal dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Terdapat beberapa hal yang diangkat menjadi isu eksternal yang akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Utara dimasa Mendatang. Isu strategis internasional yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan di Kabupaten Konawe Utara adalah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang sudahberlaku tahun 2015 menjadi tantangan besar bagi daerah yang belum siap. Kondisi ini akan menjadi peluang daerah jika daerah tersebut secara terencana memiliki kesiapan untuk mengantisipasi dan berperan aktif dalam pasar bebas ASEAN, Asia dan Global, sehingga Kabupaten Konawe Utara harus segera mempersiapkan diri. Tantangan yang akan sangat mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam dan kondisi sosial adalah pemanasan global. Kondisi ini mempengaruhi perubahan iklim yang akan menjadikan jadwal cuaca tidak menentu. Hal ini tentu mengancam proses produksi yang bergantung pada sumber daya alam, misalnya, di sektor pertanian terjadi perubahan musim tanam, di sektor perikanan, nelayan tidak lagi memiliki pengetahuan yang tepat kapan harus melaut dan kapan harus beristirahat. Ini tentu juga menjadi ancaman bagi pengembangan industri yang hendak dikembangkan. 4.3.1 Isu Strategis Nasional Kondisi geoekonomi global tetap akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun kedepan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah sebagai berikut : Pertama, Proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat. Kedua, pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik. Ketiga, tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan 4 - 41 barang, Keempat, harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam tren meningkat. Kelima, semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor. Keenam, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan dimulai tanggal 31 Desember 2015. Ketujuh, pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok.

Konstelasi geo-politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Amerika Serikat masih merupakan kekuatan utama dunia. Upaya penyeimbangan kembali oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (Rebalancing Asia Pacific) merupakan salah satu perkembangan geo-politik saat ini. Perluasan kekuatan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat dilakukan dengan menggelar lebih banyak armada di Kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat juga memperkuat kerja sama militer dengan Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Singapura, India, New Zealand, Vietnam dan Indonesia; dan mengupayakan kerjasama militer dengan Tiongkok. Dalam membentuk aliansi kekuatan ekonomi, Amerika Serikat juga berperan dalam menggalang keikut sertaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP), meningkatkan bantuan luar negeri ke Asia Pasifik, serta meningkat-kan volume perdagangan dengan negara di Asia Pasifik. Kondisi geografi Indonesia yang terbuka menjadi peluang bagi negara lain masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, peredaran narkotika, perdagangan manusia, eksploitasi ilegal sumber daya alam seperti kayu, produk kayu dan kertas merupakan bentuk-bentuk ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan berdampak pula pada kerugian ekonomi. Pada lingkungan Geo-politik regional, dunia mengalami proses perubahan situasi global yang ditandai dengan pergeseran hegemoni negara-negara Barat menuju pada kebangkitan ekonomi negara-negara Timur. Pergeseran ini tidak lepas dari strategi negara-negara Timur menyiasati globalisasi, yakni memanfaatkan momentum krisis yang melanda negara-negara Barat dan memantapkan nasionalisme di dalam negerinya dengan melakukan proteksi terhadap potensi geo-politik dan geo-ekonomi dari berbagai bentuk intervensi asing. Bahkan, beberapa negara di Asia Timur dapat mengambil keuntungan untuk memperkuat basis ekonomi dan politik domestiknya. 4 - 42 Selanjutnya lingkungan strategis nasional, diantara negara-negara tetangga, Indonesia merupakan nega-ra demokrasi terbesar dalam konteks regional, dan terbesar ketiga di dunia. Pada konteks geo-politik nasional, Indonesia menghadapi sua-tu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demo-krasi dan kemajuan Indonesia. Sepanjang sejarah negara ini, Indonesia menghadapi fakta bahwa kebhinekaan bangsa dari segi geografis, etnis, kebudayaan, agama telah menjadi modalitas dan unsur-unsur penguat bangunan bangsa Indonesia. Pendiri bangsa Indonesia secara positif berhasil menjadikan perbedaan-perbedaan dalam unsur pembentuk bangsa Indonesia sebagai potensi yang mem-perkaya Indonesia, terutama dalam menjadikan Indonesia faktor penting dalam konteks regional maupun global. Namun, sejarah juga mencatat bahwa perbedaan dapat dieksploitasi menjadi faktor yang berpotensi untuk merenggangkan, bahkan memecah ikatan persau-daraan kebangsaan. Bahkan tidak jarang, faktor yang merenggangkan adalah kepentingan politik-ideologis yang datang dari luar Indonesia, termasuk persaingan Blok Barat-Blok Timur dan perang dingin di masa lalu, dan pada masa sekarang menghadapi pengaruh gagasan ideologi tertentu yang membenarkan tindakan terorisme untuk mendirikan negara baru melawan

Pancasila. Selain isu-isu tersebut diatas, Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati ‘bonus demografi’, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat beru-bahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas sumber daya manusia (human capital). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia. 4 - 43 4.3.2 Isu Strategis Regional Dalam RTRW dan RPJMD Propinsi Sulawesi Tenggara, terdapat kebijakan yang sangat mempengaruhi Kabupaten Konawe Utara dalam Pembangunan. Kebijakan tersebut adalah ditetapkannya Kabupaten Konawe Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Pusat Kegiatan Industri Pertambangan Asera Wiwirano Langgikima (KSP-PKIP AWILA). Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian wilayah, melalui optimalisasi pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif sumber daya mineral yang dimiliki PKIP Kabupaten Konawe Utara, sehingga keunggulan komparatif yang dimiliki seyogyanya didorong menjadi keunggulan kompetitif melalui berbagai kebijakan dan program penataan ruang yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis Pusat Kegiatan Industri Pertambangan Kabupaten Konawe Utara bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor basis atau primer yaitu sektor pertambangan yang difungsikan sebagai aktivitas ekonomi hulu, dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi hilir dan pengembangan industrialisasi yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi skala besar. 4.3.3 Isu Strategis Lokal Isu strategis lokal merupakan isu staregis yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara baik dari sisi kebijakan, maupun dari sisi faktual daerah. Kebijakan yang dapat dijadikan acuan isu strategis salah satunya adalah perencanaan jangka panjang, baik berupa Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kebijakankebijakan lainnya. Sebagai dasar, telaahan isu strategis yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Latar belakang permasalahan pembangunan daerah yang telah diinventarisir dan dilakukan analisis, selanjutnya dikaitkan dengan isu-isu strategis yang dihadapi. Diagram dibawah ini, disajikan rangkuman permasalahan

yang dihadapi oleh Kabupaten Konawe Utara, yang kemudian bermuara pada isu strategis yang harus diselesaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. 4 - 44 Gambar 4.13. Rangkuman Permasalahan Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Rendahnya kesejahteraan di Kabupaten Konawe Utara merupakan masalah serius yang dihadapi oleh daerah. Tingkat kesejahteraan yang rendah dapat mengakibatkan kurang berkembangnya aspek kesejahteraan sosial, kehidupan kebudayaan, rusaknya lingkungan hidup dan kurang terpenuhinya pangan bagi masyarakat. Rendahnya kesejahtraan tersebut lahir akibat kurangnya lapangan kerja yang tersedia sebagai akibat dari rendahnya nilai investasi di Kabupaten Konawe Utara sehingga daerah tidak memiliki daya saing. Rendahnya sumberdaya manuasia dan ketersediaan infrastruktur yang memadai, merupakan pemicu tumbuhnya masalah tersebut. Kualitas pendidikan formal Kabupaten Konawe Utara sejauh ini dinilai sudah cukup baik, akan tetapi jika dilihat dari sisi kualitas pendidikan belum memadai dalam mendukung pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah yang lebih cepat. Kurangnya inovasi akan produk-produk yang dihasilkan di dalam daerah merupakan indikator rendahnya kualitas tenaga kerja dan penerapan teknologi yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Dukungan pemerintah dalam dunia investasi dalam daerah sejauh ini dinilai masih lemah. Peningkatan kondisi keamanan, kenyamanan, kemudahan

Tata pemerintahan yang belum optimal Kualitas SDM rendah Transportasi terbatas Infrastruktur terbatas Investasi Rendah Kurangnya Lapangan Kerja Kesejahteraan Rendah Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ekonomi,LingkunganHidup, IPM danRendahnya IPD PelayananPub lik Rendah 4 - 45 pengurusan perizinan, kepastian lahan dan kepastian hukum bagi investor merupakan daya tarik utama bagi para investor untuk mau berinvestasi di

Kabupaten Konawe Utara.Aspek lainnya yang dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pemasaran hasil produk usaha masyarakat. Wilayah Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh semua wilayah lainnya yakni terletak diwilayah pesisir yang dapat dikelola lebih optimal agar dapat mengkatkan nilai sektor perikanan yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi dari sektor pariwisata yang masih alami akan tetapi belum dikelola secara optimal. Berdasarkah hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Konawe Utara belum disentuh dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasar analisis yang telah dilakukan, dari sisi pembangunan kewilayahan berdasarkan RTRW Kabupaten Konawe Utara terdapat kawasan untuk mengembangkan sektorsektor unggulan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing wilayah. Kawasan-kawasan tersebut memiliki potensi besar dalam bidang energi dan sumberdaya mineral, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.Dengan potensi yang dimiliki tersebut, maka sudah seharusnya hal tersebut menjadi fokus utama dalam kinerja pembangunan lima tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. 4.5 Rancangan Umum Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara Strategi pembangunan daerah disusun dengan tujuan untuk menganalisis strategi umum untuk mencapai tujuan yang diharapan. Sebagai sebuah wilayah pemerintahan, tujuan yang hendak dicapai tentunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, daerah semestinya dapat memanfaatkan semua kelebihan dan potensi yang ada untuk mengatasi hambatan dan tantangan. Alat analisis yang dipilih untuk menyusun strategi umum dalam rangka mencapai kesejahteraan yang diharapkan dalam hal ini adalah SWOT. Tabel 4.2 menyajikan kerangka analisis SWOT untuk menentukan strategi pembangunan 5 tahun ke depan agar kesejahteraan yang diharapkan dapat tercapai. 4 - 46 Tabel 4.2. Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Umum Pembangunan Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2016 Kekuatan Kelemahan 1. Sumber daya alam yang melimpah utamanya disektor perkebunan, pertanian, kelautan dan pertambangan. 2. Posisi geografis strategis (berada di jalur Trans Sulawesi) dan memiliki pelabuhan laut untuk menopang kegiatan

industri 3. Wilayah laut yang dipengaruhi langsung oleh Laut Banda, terutama perairan laut disekitar teluk lasolo yang merupakan jalur pedagangan antar pulau 4. Budaya lokal yang mendukung kewirausahaan 1. Regulasi yang terkait dengan pengembangan wilayah masih lemah 2. Infrastruktur yang masih terbatas 3. Ketrampilan sumber daya manusia kurang 4. Aspek pemasaran produk hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan lain-lain belum terbentuk 5. Sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan daerah masih bergantung pada kontribusi APBD dalam bentuk DAU, DAK dari Propinsi 4 - 47 Peluang Peluang: 1. RTRW Nasional: Sebagai kawasan konservasi laut di Teluk Lasolo seluas 81.800 ha, dan sebagai

kawasan strategis nasional pertambangan 2. RTRW Propinsi:Sebagai Kawasan PKIP (Pusat Kegiatan Industri Pertambangan) di Awila 3. Pluralism etnik dan kultur di Kabupaten Konawe Utara menjadi pendorong dinamika potensi sosial ekonomi yang sehat untuk memacu pertumbuhan ekonomi 4. Tumbuhnya lembaga keuangan bank dan non bank dapat membuka akses permodalan bagi masyarakat Menggunakan kekuatan meraih peluang: 1. Penyediaan infrastruktur pendukung daerah kawasan industri 2. Pengembangan sektor pertanian (dalam arti luas) 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Memanfaatkan budaya lokal untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Menggunakan peluang untuk mengurangi kelemahan :

1. Pengembangkan regulasi yang terkait dengan kepastian usaha (investasi) 2. Penyediaan instrastruktur dasar 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Percepatan pembangunan melalui percepatan investasi 4 - 48 Ancaman Ancaman 1. Pemanasan global 2. Perubahan iklim 3. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 4. Tingginya intensitas kegiatan eksploitasi lahan perkebunan dan pertambangan yang tidak disertai dengan penguatan regulasi 5. Adanya polarisasi dan segmentasi politik yang terusmenerus akibat tingginya temperature dan konstelasi politik, dikhawatirkan dapat mengalihkan orientasi konstruktif dan mengahambat pertumbuhan ekonomi Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan: 1. Pembangunan insfrastruktur

Penaggulangan bencana 2. Mengembangkan sektor unggulan sesuai potensi wilayah 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Memanfaatkan budaya lokal untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Membalik tantangan dan kelemahan menjadipeluang: 1. Penciptaan pasar baru dan peningkatan jaringan pemasaran produk unggulan yang telah ada 2. Peningkatan pelayanan terhadap penyandang masalah sosial 3. Peningkatan pelayanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kehidupan beragama dan kehidupan berbudaya Berdasarkan analisis SWOT, ditemukan strategi umum yang harus diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan 5 tahun ke depan untuk mencapai kesejahteraan. Berikut adalah strategi yang dapat dilakukan; 1. Pembangunan Pedesaan Peningkatan pembangunan dengan mengacu pada kesesuaian terhadap fungsi ruang pedesaan dilaksanakan dalam rangka memeratakan pembangunan keseluruh pelosok wilayah pedesaan, sehingga kesenjangan

pertumbuhan antar wilayah diharapkan makin menurun. Dengan arahan tersebut, seharusnya didalam implementasinya mencakup aspek spasial (tata ruang) yang akan memberikan dasar bagi pencapaian keserasian dan optimalisasi dalam pemanfaatan ruang sesuai fungsi masing-masing kawasan. Untuk itu diperlukan upaya menata ruang setiap kawasan dengan mengikuti strategi pengembangan pola tata ruang kabupaten, yang dilaksanakan melalui dua tingkatan. Pertama, tingkat makro yaitu penataan ruang pedesaan diarahkan untuk mengatur pemanfaatan lahan dengan 4 - 49 mengacu pada rencana tata ruang untuk mendukung terwujudnya keserasian perkembangan sistem permukiman dan pusat-pusat pelayanan (pertumbuhan). Kedua, tingkat mikro yaitu penataan ruang pedesaan ditujukan pada upaya menciptakan kontribusi sumberdaya lahan secara optimal terhadapa peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas yang memiliki lahan sempit dan mempunyai usaha berskala kecil serta berkedudukan lemah terhadap pemilihan faktor produksi dan jaringan pemasaran. 2. Penyediaan infrastruktur pendukung daerah kawasan industri. Kawasan Awila merupakan kawasan strategis nasional (KSN Sorowako) maupun propinsi (KSP PKIP AWILA). Sejalan dengan potensi yang ada, maka pengembangan kawasan-kawasan strategis sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki menjadi sangat krusial untuk dilakukan peningkatan agar dapat menjadi pengungkit pembangunan 5 tahun ke depan. Selain itu pembangunan poros jalan kabupaten yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung geliat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat membuka isolasi dan memberi stimulan kearah perkembangan disemua bidang baik pertanian, perikanan, industri, pariwisata maupun sektor lainnya di wilayah pedesaan yang diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana serta tata kelola pertanian Pertanian (dalam arti luas) merupakan sektor ekonomi paling strategis yang menopang kehidupan masyarakat dan kesinambungan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara selama beberapa dekade terakhir. Selain itu, sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan perkebunan, merupakan basis utama ekonomi masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya nilai kontribusi PDRB dari sektor pertanian. Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah terkait peningkatan sektor pertanian (dalam arti luas) yakni (1) lemahnya kepastian hukumatas penguasaan, pemanfaatan dan pemilikan lahan-lahan produktif pertanian. (2) tingginya laju konversi lahan produktif menjadi kawasan permukiman dan fasilitas publik lainnya. (3) lemahnya system pembenihan dan pembibitan tanaman pangan perkebunan. (4) lemahnya proteksi dan kelembagaan pemasaran dalam system tata niaga hasil pertanian utamanya kelapa. (5) lemahnya system pembiayaan pertanian rakyat. (6) masih kurangnya 4 - 50 dukungan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian, seperti jalan usaha tani, jalan produksi, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi tersier dan kuarter.Untuk itu diperlukan upaya dalam rangka meningkatkan

tingkat pertumbuhan PDRB dengan berbagai tindakan yang meliputi seperti perbaikan sistem produksi yang mengutamakan pada aspek peningkatan produksi dan produktivitas, pencapaian sasaran/tujuan secara efektif dan efisien dalam menggunakan sumberdaya, penggunaan teknologi tepat guna/ maju, mendorong investasi, mengembangkan dan memperluas lapangan kerja dan kegiatan lokal, pelatihan, penyuluhan dan lainnya. 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kekuatan dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, oleh karena itu yang dibutuhkan adalah pendidikan baik formal maupun informal, melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan umum dan pendidikan agama sehingga terjalin sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan daerah. 5. Pengembangan regulasi yang terkait dengan kepastian usaha Investor membutuhkan kepastian usaha sebagai salah satu jaminan bahwa investasinya akan aman dalam jangka panjang. Kejadian kriminal, demo atau konflik sudah semestinya dapat dikendalikan agar iklim usaha menjadi kondusif. Untuk itu diperlukan regulasi dari negara agar jaminan kemanan itu tercipta. 6. Penyediaan infrastruktur dasar Infrastruktur dasar sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakan. Penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, pasar, ruang terbuka publik, jalan dan jembatan penghubung antar desa dan seterusnya, adalah fasilitas dasar yang mestinya disediakan untuk pengembangan kesejahteraan yang lebih baik. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan infrastruktur untukmenunjang kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi ketersediaan infrastruktur energi, air bersih, komunikasi dan infrastruktur penunjang ekonomi. 7. Percepatan pembangunan melalui percepatan investasi Investasi adalah motor pertumbuhan ekonomi yang utama. Investasi yang dilakukan oleh swasta pada bidang ekonomi dan investasi oleh negara untuk penyediaan infrastruktur menjadikan pertumbuhan berkelanjutan. Melalui 4 - 51 investasi, pada satu sisi menciptakan barang dan jasa, sedangkan pada sisi lain menciptakan kesempatan kerja yang berarti pendapatan dan bermakna pula daya beli. Sisi lain lagi dengan investasi pada sektor unggulan dalam hal ini kelautan dan perikanan akan menarik bidang lain untuk berkembang. 8. Pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana Perubahan iklim yang menimbulkan bencana harus disikapi dengan perubahan perilaku untuk melakukan antisipasi. Antisipasi bencana harus dilakukan, baik dengan penjangaan lingkungan, pemanfaatan kawasan secara tepat, pengambilan sumber daya alam secara berkelanjutan, maupun rehabilitasi terhadap kerusakan yang telah terjadi, selain itu pembangunan jalan bay pass yang dapat berfungsi sebagai talud penanggulangan/ pengendalian banjir. 9. Mengembangkan potensi sumberdaya alam Sesuai dengan potensi yang ada, maka arah pengembangan perekonomian seharusnya diarahkan pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan

pertambangan sebagai motor penggerak perekonomian. Potensi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Konawe Utara merupakan keunggulan kompetitif utama daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya. Potensi yang dimaksud adalah kawasan pesisir dan perairan laut, kawasan hutan, pertanian dan perkebunan darat, serta bahan tambang/mineral yang ada di Kabupaten Konawe Utara. 10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kegiatan eksploitasi sumberdaya alam, terutama eksploitasi tambang didalam dan disekitar kawasan konsesi pertambangan nikel di Molore, Lameruru, Pariama, Alenggo, Morombo, Topunopaka, Tapunggaya, Motui dan berbagai wilayah lainnya di Kabupaten Konawe Utara, selama ini telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang cukup parah. Dilihat dari aspek lingkungan sosial, kehadiran perusahaan-perusahaan pertambangan ditengah entitas masyarakat tertentu, cenderung merusak tatanan sosial-budaya yang ada, dimana masyarakat cenderung lebih pragmatis dan mulai meninggalkan pranata kehidupan ekonomi yang telah lama menopang kehidupan mereka. 11. Peningkatan pelayanan terhadap penyandang masalah sosial Ketika perekonomian berjalan cepat, pasti ada pihak yang tertinggal, yaitu mereka yang kurang memiliki sumber daya untuk mengakses pembangunan. 4 - 52 Bukan kesalahan mereka jika mereka tidak dapat mengakses pembangunan, tetapi sistim pasar memaksa mereka untuk terlempar dari proses. Untuk itulah negara harus hadir dan memberikan hak hak mereka sebagai warga bangsa. Dengan demikian pelayanan kepada mereka yang kurang mampu mengakses pelayanan publik mutlak dipikirkan. 12. Peningkatan pelayanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat Negara memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan lansung kepada masyarakat, dokumen kependudukan, pelayanan atas fasilitas dasar, pelayanan untuk perijinan adalah beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara kepada warganya. Rendahya kualitas pelayan publik dan tata kelola pemerintahan di daerah mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Untuk itu maka perbaikan sistim pelayanan umum secara menyeluruh adalah hal yang dibutuhkan. 13. Memanfaatkan budaya lokal untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Pada dasarnya jiwa kewirausahaan telah ada pada masyarakat Sulawesi pada umumnya. Jiwa bahari adalah jiwa Sulawesi, namun demikian hingga saat ini jiwa ini belum dimanfaatkan. Melalui pengembangan kawasan industri berbasis kelautan, jiwa bahari didorong untuk dimanfaatkansehingga menjadi kunci keberhasilan pengembangan industri kelautan yang diharapkan. 14. Penguatan kehidupan beragama dan berbudaya Peningkatan kegiatan keagamaan dan kebudayaan diharapkan agama dan budaya tidak hanya menjadi simbol ataupun ritual tetapi mampu benar-benar menjadi warna dan jati diri bangsa. Untuk menjadi manusia modern, tidak harus meninggalkan nilai budaya apalagi agama, kemajuan yang diwarnai oleh nilai agama dan budaya menunjukkan kelestarian yang lebih baik

dibandingkan yang hanya bertumpu pada pengembangan ekonomi. 15. Kesesuaian terhadap pemanfaatan ruang Peanfaatan penaataan ruang sangat penting dan diperlukan sebagai suatu upaya mewujudkan tata ruang yang terencana guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya. Pada dasarnya penaataan ruang dalah pemanfaatan ruang bagi semua kegiatan dan kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, berkeadilan dan memiliki perlindungan hukum yang 4 - 53 dijabarkan secara operasional dalam bentuk kesesuaian ruang yakni pertama, kesesuaian fisik yang mengandung pengertian kelestarian lingkungan hidup, dengan senantiasa memperhitungkan kesesuaiannya dengan daya dukung lingkungan. Kedua, kesesuaian ekonomi dalam bentuk sinergi pemanfaatan ruang, dimana setiap pemanfaatan ruang harus saling mendukung guna mencapai pola pemanfaatan yang terpadu. Ketiga, kesesuaian sosial dalam bentuk kaidah demokratisasi pemanfaatan ruang. Strategi merupakan cara yang direkomendasikan oleh analisis permasalahan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif, strategi sudah semestinya sejalan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. Tabel 4.3 menyajikan keterkaitan antara rekomendasi strategi yang dihasilkan dengan visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih. Pada tabel tersebut menginformasikan bahwa visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah sejalan dengan masalah yang memang harus dipecahkan oleh daerah ini dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan yang diharapkan, dari 5 misi bupati terdapat 13 strategi besar yang sejalan. Tabel 4.3. Keterkaitan antara Strategi Umum dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Visi MENUJU KONAWE UTARA SEJAHTERA DAN BERADAB Strategi Umum Misi 1. Pembangunan pedesaan 2. Penyediaan infrastruktur pendukung daerah kawasan industri. 3. Penyediaan instrastruktur dasar 4. Pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana Pertama; Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar 1. Peningkatan sarana dan prasarana serta tata kelola pertanian 2. Percepatan pembangunan melalui peningkatan investasi Kedua; Mendorong pertumbuhan ekonomi

guna peningkatan kesejahteraan masyarakat 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan pelayanan terhadap penyandang masalah sosial Ketiga; Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 1. Memanfaatkan budaya lokal untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Keempat; Membangun manusia yang religius, berbudaya, berketerampilan, dan 4 - 54 2. Penguatan kehidupan beragama dan berbudaya berprestasi 1. Mengembangkan potensi sumberdaya alam 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 3. Kesesuaian pemanfaatan ruang Kelima; Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan 1. Pengembangan regulasi yang terkait dengan kepastian usaha 2. Peningkatan pelayanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat Keenam; Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih.

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 5 - 1

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Berdasarkan pemaparan mengenai kondisi obyektif Kabupaten Konawe Utara beserta uraian analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis ke depan, maka visi pembangunan daerah tahun 2016 - 2021 adalah: “MENUJU KONAWE UTARA SEJAHTERA DAN BERADAB” Pernyataan visi diatas selanjutnya disingkat dan dipopulerkan dengan istilah KONASARA, dengan kandungan makna utama pada dua pokok kata yang membentuknya, yakni kata “sejahtera” dan kata “Beradab”.Kesejahteraan mengandung makna keamanan dan keselamatan, kesenangan hidup dan kemakmuran. Sedang sejahtera yang merupakan kata dasar dari kesejahteraan mengandung makna aman, sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala kesukaran serta selamat tak kurang satu apapun. Gambaran ideal seperti diatas dimungkinkan terwujud mengingat Konawe Utara selama ini dikenal sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tenggara dengan potensi sumberdaya alam yang dapat diakses oleh masyarakat dan relatif sangat melimpah pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta pertambangan. Beberapa potensi sumberdaya alam tersebut, secara kualitatif maupun kuantitatif menunjukkan adanya nilai lebih dibanding potensi sumberdaya alam sejenis di daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Nilai lebih tersebut terutama berkaitan dengan volume potensi sumberdaya alam yang sangat besar serta memiliki jarak ekraktif dan eksploitatif yang dekat. Dengan demikian, akselerasi pembangunan daerah, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat di daerah ini relatif lebih terbuka dan lebih cepat dibanding daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk memanfaatkan sumberdaya daya yang tersedia melalui peningkatan nilai tambah, dalam upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dimana merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai oleh 5 - 2 kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan situasi keamanan yang kondusif. Beradab mengandung makna gambaran masyarakat Konawe Utara pada umumnya yang secara sosial budaya dan politik memilikiwarna dan karakter tersendiri sebagai cerminan dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur kebudayaan daerah yang saat ini masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Konawe Utara. Gambaran masyarakat Konawe Utara tersebut

secara konseptual akan diarahkan pada terciptanya peradaban masyarakat madani yang yang dapat menjamin suasana kehidupan yang religius, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai - nilai budaya lokalserta mempunyai sikap, perilaku dan keterampilanyang dapat menghasilkan perubahan pada diri manusia. 5.2 Misi Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara periode tahun 2016 - 2021 merumuskan misi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut: 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar; 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; 4. Pembangunan manusia yang religius, berbudaya, berketerampilan, dan berprestasi; 5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih. Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Konawe Utara tahun 20162021 adalah sebagai berikut: 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar Ketimpangan hasil-hasil pembangunan terutama pada penyediaan dan kelengkapan infrastruktur dan kebutuhan dasar di wilayah kabupaten menjadi fenomena penyebab munculnya misi pertama pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 sebesar 48,40 atau yang 5 - 3 terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara setelah Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan jumlah desa yang ada adalah 135 desa yang terdiri dari 61,48 dalam kategori desa tertinggal, 38,52 kategori desa berkembang, dan tidak ada desa mandiri. Indeks ini dibangun berdasarkan 5 (lima) dimensi yaitu pertama Pelayanan dasar, kedua Kondisi infrastruktur, ketiga Aksesibilitas/ transportasi, keempat Pelayanan publik, dan kelima Penyelenggaraan pemerintahan. Ketimpangan yang cukup lebar antar wilayah di Kabupaten Konawe Utara disebabkan karena intensitas kegiatan ekonomi masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas, terpusatpada wilayah perkotaan Wanggudu. Penyebabnya adalah karena masih belum tersedianya infrastruktur dan kebutuhan dasar yang memadai, terutama di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong koneksitas yang merupakankunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan dayasaing. Penyediaan infrastrukurdan kebutuhan yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan. Penyediaan infrastruktur dan kebutuhan dasar pedesaan yangberkualitas

secara merata, linear dengan sektor unggulan KabupatenKonawe Utara. Sejalan dengan agenda utama “POMBEHAWA” (Poros Pembangunan Ekonomi Holistik Berbasis Kawasan). Dengan demikian,pilihan utama penyediaan Infrastruktur dan kebutuhan dasar tidak bisa tidak harus berada pada wilayah-wilayah pedesaan. Dengan demikian kuantitas dan kualitas intensitas ekonomi akan mengalir daridan ke desa. Dengan demikian terjadi penurunan biaya transportasi danbiaya logistik sehingga dapat meningkatkan dan mempercepat gerakekonomi di Kabupaten Konawe Utara. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Misi mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan melaluipeningkatan pemanfaatan dan nilai tambah dari potensi sumber daya alamberbasis sektor unggulan pada masing - masing kawasan (Agenda POMBEHAWA) dengan 5 - 4 meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, mineral dan bahan galian, serta kehutanan. Selanjutnya pembangunan sarana penunjang perekonomian untuk menarik investasi di daerah. Usaha - usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan perluasan lapangan kerja dan mengurang tingkat pengangguran. 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Konawe Utara relatif masih rendah di Sulawesi Tenggara. Indikasinya adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia berada pada urutan ke 6 dari 17 kabupaten/kota Sulawesi Tenggara. Masih relatif rendahnya nilai IPM Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kondisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang juga masih rendah. Sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat adalah sarana untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Konawe Utara efektifitas dan efesiensi penyelenggaran pendidikan dan pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan. 4. Pembangunan manusia yang religius, berbudaya, berketerampilan, dan berprestasi Sikap mental dan keterampilan masyarakat berperan penting dalam pembangunan manusia. Penyediaan infrastruktur dan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi hanya dapat menstimulan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Artinya sikap mental masyarakat, yang merupakan cerminan kepatuhan kepada nilai kebudayaan dan norma keagamaan menjadi pondasi bagi perubahan peradaban masyarakat di Kabupaten Konawe Utara. Kegiatan keagamaan merupakan stimulan landasan hidup dan pola pikir masyarakat dalam pembangunan. Demikian pula sumber daya manusia lebih bernilai jika memiliki prilaku dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi daerah sehingga dapat menghasilkan perubahan pada diri manusia. Dengan demikian menjadi Misi Keempat pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Berbagai upaya akan dilakukan untuk mengubah sikap mental dan spiritual keagamaan serta keterampilan masyarakat, yang ditengarai ditahun-tahun akhir ini mulai melemah dan mengendur. Beberapa upaya pembangunan manusia ini bertujuan: 1) Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan

5 - 5 perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa; 2) Meningkatkan seni dan kebudayaan berbasis kearifal lokal; 3) Pelatihan keterampilan bagi masyarakat; dan 4) Peningkatan peran dan prestasi pemuda. 5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya menjadi sangat penting. Penyediaan ruang menjadi sebuah keharusan, sebagai konsekuensi munculnya misi pertama dan kedua pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Konsentrasi pengelolaan sumberdaya akan diarahkan pada konsep pembangunan yang memenuhi syarat ekologis dan ekonomis, secara bersamaan melalui penyelenggaraan penataan ruang. Beberapa upaya yang harus dilakukan bermuara pada efektifitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang tercermin dari meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan, meningkatnya pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, meningkatnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau - pulau kecil untuk pengembangan pariwisata, serta meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kawasan strategis kabupaten. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan prorakyat sebagai pengimplementasian prinsip-prinsip dasar good governance. Jika prinsip-prinsip dasar good governance dapat diimplementasikan dengan baik, maka indikasinya minimal adalah; 1) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan 2) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam 5 - 6 menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Dalam rangka menuju Konawe Utara yang sejahtera dan beradab maka pemerintah Kabupaten Konawe Utara akan melakukan upaya pemerataan pembangunan daerah pada sektor - sektor prioritas dan kewilayahan yang dilaksanakan secara terpadu berdasarkan potensi sumberdaya alam dan karakter sosio-kultural serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032. Agenda ini akan dilaksanakan dengan pendekatan “Poros Pembangunan Ekonomi Holistik Berbasis Kawasan” yang disingkat dengan istilah “POMBEHAWA”. Dalam konteks ini meliputi : 1. Poros Landawe, mencakup wilayah Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Landawe dan Kecamatan Langgikima. Orientasi Pembangunan ekonomi pada

poroskawasan Landawedifokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang energi dan sumberdaya mineral, bidang perindustrian, bidang pertanian sub perkebunan dan hortikultura, serta bidang transmigrasi. 2. Poros Walalindu, mencakup wilayah Kecamatan Oheo, Kecamatan Asera, dan Kecamatan Andowia. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Walalindudifokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang pertanian pada sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan hortikultura serta sub sektor peternakan. Kawasan ini ke depan diandalkan akan menjadi sentra pengembangan padi sawah dan peternakan rakyat. 3. Poros Wanggudu, Mencakup Kecamatan Asera. Orientasi Pembangunan pada poroskawasan Wanggududifokuskan pada kegiatan pembangunan berbagai fasilitas publik dan prasarana perkotaan. Difokuskan bagaimana menjadikan kawasan perkotaan Wanggudu sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, kebudayaan, dan perdagangan jasa. 4. Poros Wawolesea, mencakup wilayah Kecamatan Lasolo, Kecamatan Wawolesea, Kecamatan Lasolo Kepulauan, dan Kecamatan Molawe. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Wawolesea difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang 5 - 7 kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang perdagangan, dan bidang pertanian pada sub sektor perkebunan dan hortikultura. 5. Poros Wawoluri, mencakup wilayah Kecamatan Lembo, Kecamatan Sawa, dan Kecamatan Motui. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Wawoluri difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan pada bidang kelautan dan perikanan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, serta bidang pertanian pada sub sektor perkebunan dan hortikultura. Gambar 5.1 Agenda POMBEHAWA (Poros Pembangunan Ekonomi Holistik Berbasis Kawasan) 5.3 Tujuan dan Sasaran Pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Konawe Utara 20162021 memerlukan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran diperlukan agar program pembangunan Kabupaten Konawe Utara 2016-2021 dapat berjalan secara terencana, terpadu dan memungkinkan pencapaian hasil secara efektif dan efisien. Terkait dengan hal ini, tujuan dan sasaran dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Konawe Utara 2016-2021 adalah seperti terlihat pada Tabel 5.1.

POROS WALANDAWE POROS WALALINDU POROS WANGGUDU POROS WAWOLESEA. POROS

WAWOLURI 5 - 8 5.3.1 Misi I, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Misi 1 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pembangunan prasarana untuk pertumbuhan ekonomi serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Meningkatnya pembangunan infratsruktur perdesaan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 48,40 49,61 50,82 52,03 53,24 54,45 Meningkatnya pelayanan dan pembangunan transportasi perkotaan dan perdesaan Panjang Jalan kabupaten (km) 699,94 709,94 719,94 729,94 739,94 749,94 Jumlah jembatan (buah) 20 24 28 32 36 44 Panjang jembatan (meter) 220 261,6 303,2 344,8 386,4 428 Persentase kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi baik (%) 62,65 64,48 66,31 68,14 69,97 71,81 Persentase pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan terpencil (%) 35 40 45 50 55 62 Persentase pengembangan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan (%) 25 32 39 46 53 60 Jumlah terminal Penumpang dan barang (buah) 111223 Jumlah Fasilitas Pelabuhan (buah) 14 15 16 17 18 18 Meningkatnya

jalan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan Panjang jalan produksi (km) 38 40 42 44 46 48 Persentase kualitas jalan produksi dalam kondisi baik (%) 47,36 53,48 59,61 65,74 71,87 78 Meningkatnya pengelolaan sumber daya air Panjang dan luas daerah irigasi (km) 2.597 2.612 2.627 2.642 2.657 2.672 Persentase pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya yang terlaksana (%) 30 36 42 48 54 60

5 - 9 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Cakupan wilayah sungai berpotensi banjir yang dikendalikan (%) 35 39 43 47 51 55 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak Jumlah Rumah Layak Huni (unit) 60 65 70 75 80 85 Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh (%) 16,23 27,98 39,73 51,49 63,24 75 Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi Persentase pengelolaan air minum dan air limbah yang dikembangkan(%) 35 43 51 59 67 75 Jumlah IPA (unit) 7 9 10 11 12 13 Persentase layanan sistem jaringan drainase skala kawasan

dan kota (%) 32 38,6 54,2 51,8 58,4 65 Meningkatnya penanganan persampahan Fasilitas pengurangan sampah perkotaan (unit) 1 6 11 16 21 28 Meningkatnya infrastruktur kelistrikan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (rasio elektrifikasi) 74,97 80,42 84,07 87,72 91,37 95,02

5.3.2 Misi II, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakan Tabel 5.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Misi 2 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan Pemanfataan Potensi Sumberdaya Alam Meningkatnya ketersediaan pangan Ketersediaan pangan utama Padi (Ton) Palawija (Ton) Hortikultura (Ton) 42.817,17 42.819,5 2.753 51.488,67 51.492 2.841 60.160,17 60.164 2.929 68.831,67 68.837 3.017 77.503,17 77.509 3.105 86.174,67 86.182 3.193 Ketersediaan Sumber Protein Hewan Besar (Kg) Unggas (Kg) 54.750 6.193 57.428

6.607 60.106 7.021 62.784 7.436 65.462 7.850 68.140 8.265 Tingkat Penguatan Cadangan Pangan (%) 48,00 50,80 53,60 56,40 59,20 62,00 Ketersediaan Informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah (%) 65 71 77 83 89 95

5 - 10 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan Luas potensi sawah tadah hujan dan sawah beririgasi (ha) 11.647 14.026 16.405 18.784 21.163 23.542 Pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB (%) (0,24) 5,47 5,18 5,25 5,15 5,07 Panjang jalan usaha tani (km) 38 40 42 44 46 48 Jumlah kelompok tani yang dibina 47 50 53 57 59 63 Meningkatnya produksi dan

produktivitas komoditi unggulan Jumlah komoditi unggulan per klaster (kecamatan) 10 12 14 16 18 20 Pertumbuhan sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%) 5,22 5,19 6,59 5,83 5,50 6,44 Jumlah Komoditas yang ditangani dalam rangka peningkatan produksinya 6 9 10 12 14 15 Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 13.846,83 14.957,06 16.053,83 17.157,33 18.260,83 19.364,33 Jumlah kelompok nelayan yang dibina (klmpk) 55 68 81 94 107 120 Jumlah pelabuhan perikanan (buah) 1 2 2 2 3 3 Produksi perikanan budidaya (Ton) 2.794,41 3.046,42 3.298,42 3.550,43 3.802,43 4.054,44 Jumlah kelompok budidaya yang dibina (orang) 5.508 5.555 5.602 5.650 5.697 5.745 Jumlah balai benih perikanan (unit) 0 0 1 0 0 1 Benih unggul yang dihasilkan (benih) 0 0 0 3 0 2 Jumlah dokumen perencanaan kawasan minapolitan (dok) 012333 Jumlah TPI (unit) 1 1 2 2 2 3 Meningkatnya produksi pertambangan, sumberdaya mineral dan bahan galian

Pertumbuhan sub sektor pertambangan dan galian terhadap PDRB (%) (4,46%) (4,67) (4,90) (5,15) (5,43) (5,74%) Jumlah smelter yang dibangun (unit) 0 0 1 1 1 2

Meningkatkan pemerataan Meningkatnya usaha non kayu sekitar hutan

Jumlah usaha non kayu (jenis) 3 4 5 6 7 9

5 - 11 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 aksebilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi Meningkatnya pemanfaatan hutan rakyat Luas hutan rakyat (ha) 1.643 1.643 1.643 1.643 1.643 1.643 Meningkatkan pengelolaan pariwisata Meningkatnya jumlah wisatawan Dokumen masterplan pengembangan pariwisata (dok) 123456 Jumlah wisatawan(orang) 19.153 20.653 22.153 23.653 25.153 26,653 Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan 011223 Meningkatkan sarana penunjang perekonomian masyarakat dan dunia usaha Meningkatnya koperasi dan UMKM Jumlah koperasi 244 245 246 247 248 250 Jumlah UMKM yang dibina 2.598 3.154 3.710 4.266 4.822 5.378 Meningkatnya akses pembiayaan Jumlah lembaga keuangan 6 7 8 9 10 10

Meningkatnya investasi Daerah Jumlah investor (perusahaan) 2 5 7 10 13 18 Jumlah izin yang diterbitkan 210 396 582 768 954 1.140 Jumlah UMKM yang difasilitasi dan mengikuti promosi/pameran 012345 Meningkatnya jaringan distribusi barang Jumlah pasar (unit) 12 12 12 13 13 13 Cakupan pengembangan pasar dan usaha ekonomi masyarakat desa (%) 65 70 75 80 85 85 Meningkatnya industri kecil dan menengah Pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan terhadap PDRB (%) 4,28 0,42 4,48 1,47 4,69 1,84 4,92 2,68 5,17 2,96 5,01 3.01 Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) 406 459 512 565 618 671 Jumlah IKM yang difasilitasi memperoleh bantuan permodalan 120 166 212 258 304 350 Meningkatkan perluasan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran Meningkatnya

partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja/TPAK (%) 66,68 67,32 67,96 68,60 69,24 69,89 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (orang) 1.538 1.558 1.578 1.598 1.618 1.638 Persentase fasilitasi tenaga 5 10 15 20 30

5 - 12 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 kerja untuk mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) 0 Persentase peningkatan pencari kerja yang difasilitasi untuk mengakses kesempatan kerja (%) 30 33 36 39 42 45

5.3.3 Misi III, Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Tabel 5.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Misi 3 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan pelayanan pendidikan untuk semua jenjang Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 8,34 8,40 8,46 8,53 8,59 8,65 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 99,20 101,43 103,66 105,89 108,13 110,36 Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs/Paket B 94,30 97,59 100,88 104,17 107,46 110,75 Angka Partisipasi

Murni (APM) SMU/SMK/MA/Paket C 70,65 72,33 74,01 75,69 77,37 79,04 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A 108,03 112,08 116,12 120,17 124,22 128,27 Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs/Paket B 92,78 93,85 94,92 95,98 97,05 98,12 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA/Paket C 74,97 75,64 76,31 76,98 77,65 78,32 Rasio ketersedia an sekolah per penduduk usia sekolah SD 95,72 95,74 95,76 95,78 95,80 95,82 Rasio ketersedia an sekolah per penduduk usia sekolah SLTP 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 Rasio ketersedia an sekolah per penduduk usia sekolah SMU 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 Rasio guru / murid 9,33 9,34 10,33 10,34 11,33 11,34

5 - 13 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sekolah Bangunan Baik (%) 75 77 79 81 84 85 Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 100 100 100 100 100 100 Angka Kelulusan (AL) SLTP/MTs (%) 99,84 99,85 99,85 99,86 99,87 99,87 Angka Kelulusan (AL) SMU/MA (%) 98,11 98,37 98,63 98,90 99,16 99,42 Jumlah Guru yang memiliki sertifikasi (%) 40,77 47,07 53,26 59,51 65,75 72,00 Persentase Muatan Norma Spiritual dan lokal dalam kurikulum (%) 35 36 37 38 39 40 Persentase Angka Melek Huruf penduduk usia 15 59 Tahun (%) 95,75 96,18 96,61 97,04 97,47 97,91 Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%) 36,90 44,62 52,34 60,06 67,78 75,50 Jumlah penerima

beasiswa (orang) 101 101 101 101 101 101 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya pelayanan dan fasilitas kesehatan Angka usia harapan hidup (tahun) 66,38 67,06 67,74 68,42 69,10 69,78 Rasio posyandu per satuan balita 16,08 16,57 17,07 17,56 18,06 18,55 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 Meningkatnya perlindungan kesehatan ibu dan anak Angka kematian ibu melahirkan 3 0 0 0 0 0 Cakupan kunjungan bayi (%) 87 89,60 92,20 94,80 97,40 100 Angka Kematian Bayi 6 0 0 0 0 0 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization(UCI) (%) 75 78 81 84 87 90 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 76,23 78,11 80,00 81,89 83,78 85,67 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Persentase ketersediaan Obat, perbekalan 75 80 85 90 95 95

5 - 14 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan kesehatan dan Vaksin (%) Persentase

terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (%) 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya status kesehatan masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 59 60 63 67 70 75 Jumlah peserta Jaminan kesehatan Masyarakat (jiwa) 48.575 51.440 54.306 57.171 60.037 62.903 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular Cakupan penemuan dan penanganan Penderita penyakit TBC BTA (kasus) 50 44 38 32 26 20 Prevalensi HIV/AIDS 1 0 0 0 0 0 Meningkatnya kesehatan keluarga dan reproduksi Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (kasus) 23 20 18 17 16 15 Cakupan persentase KB aktif (%) 65,85 68,83 71,81 74,79 77,77 80,75 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan perlindungan anak Jumlah keluarga Sejahtera (jiwa) 6.257 6.896 7.535 8.174 8.813 9.452 Jumlah kegiatan pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS yang

dilaksanakan 223455 Jumlah panti sosial dan panti asuhan 112222 Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan Jumlah BPR/LKM 6 7 9 11 12 13 Jumlah program subsidi Pertanian 3 3 3 4 4 4 Nilai Tukar Petani (NTP) 103,40 103,40 103,40 103,40 103,40 103,40 Jumlah program subsidi Nelayan dan pembudidaya ikan 223345 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 106,06 106,06 106,07 106,07 106,07 106,07

5 - 15 5.3.4 Misi IV, Pembangunan Manusia Yang Religius, Berbudaya, Berketerampilan, dan Berprestasi Tabel 5.4 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Misi 4 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa Meningkatnya fasilitas tempat ibadah dan aktivitas pendidikan agama di masyarakat Jumlah sarana tempat ibadah (unit) 162 169 177 184 192 200 Jumlah bantuan kepada tempat ibadah 40 45 55 60 70 80 Jumlah pengurus dan anggota lembaga keagamaan yang dibina 162 169 177 184 192 200 Jumlah kegiatan lembaga keagamaan (termasuk lintas agama) 556678

Persentase muatan norma dan nilai budaya lokal kurikulum pendidikan dasar dan PNF (%) 10 10 13 13 15 15 Meningkatkan seni dan kebudayaan berbasis kearifal lokal Menguatnya kebudayaan sebagai identitas daerah Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit) 112233 Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya(kegiatan) 2 4 6 8 10 12 Jumlah Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 444444 Persentase muatan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (%) 10 10 13 13 15 15 Pelatihan keterampilan masyarakat Meningkatnya keterampilan masyarakat Jumlah balai latihan (unit) 0 0 1 1 2 3 Jumlah pelatihan 2 2 3 3 4 4 Peningkatan peran dan prestasi pemuda Meningkatnya kapasitas pemuda dan sarana Jumlah sarana olahraga (gedung dan 267 287 307 327 347 367

5 - 16 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 olahraga lapangan)

Peringkat PORPROV 8 8 7 7 6 5 Jumlah kegiatan olahraga berprestasi 456778

5.3.5 Misi V, Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan Tabel 5.5 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Misi 5 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PusatPusat Kegiatan Kabupaten 112345 Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sektor 012345 Jumlah dokumen peta tematik yang tersedia 0 1 2 3 4 4 Jumlah dokumen masterplan pariwisata yang tersedia 012346 Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang terlaksana (%) 0 15 35 45 55 65 Batas wilayah (antar kab,kecamatan/desa) yang sudahditetapkan 223344 Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk menurunkan luas hutan dan lahan kritis (Ha) 150 175 200 225 250 300 Presentase penurunan kerusakan

hutan (%)L) 10 0 15 0 20 0 25 1 30 1 35 1 Fasilitasi Pemberian Izin/ Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis/Evaluasi 5 7 10 12 13 15 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL 90 95 95 95 95 100 Jumlah Perusahaan Yang Memilki AMDAL 42 47 52 56 58 60

5 - 17 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kualitas air (penetapan kelas air) 12 13 14 15 16 17 Tingkat pencemaran air 2 1 0 0 0 0 Jumlah Pelanggaran Hukum dan Peraturan Lingkungan 200000 Indeks Risiko Bencana (kelas) Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Sedang Sedang Cakupan pelayanan bencana kabupaten (%) 75 80 85 90 95 100 Persentase bencana yang tertangani (%) 85 90 95 95 95 100

5.3.6 Misi VI, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa Yang Baik dan Bersih Tabel 5.6 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dengan Misi 6 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Penilaian akuntabilitas keuangan TW WDP WDP WTP WTP WTP Persentase aset daerah yang terdata (%) 60 70 80 100 100 100 Jumlah pelatihan dan pendampingan Bidang akuntansi sektor publik 234566 Persentase SDM yang sesuai dengan kompetensi bidang akuntansi sektor publik (%) 35 40 45 50 55 75 Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) TW WDP WDP WTP WTP WTP Jumlah pelatihan dan pendampingan implementasi SPIP 111111 Persentase peningkatan sumber-sumber PAD (%) 10 25 40 55 70 75 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kegiatan Penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (LAKIP) D C C CC CC CC Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 373 Rendah 328 Rendah 283 Sedang 239 Sedang 194 Sedang 150 Sedang

5 - 18 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pembangunan Daerah (LPPD) Persentase dokumen perencanaan pembangunan

daerah yang terlaksana (%) 65 70 75 80 83 85 Jumlah basis data spasial yang dikembangkan 012233 Jumlah monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan 334455 Mewujudkan reformasi sistem birokrasi Meningkatnya pelayanan publik Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)/SOP yang diterapkan 457999 Jumlah BLUD 1 1 1 2 2 3 Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUD) untuk Koperasi, Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) 011111 Jumlah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (%) 40 50 70 90 90 90 Persentase Database Kepegawaian (%) 75 80 90 95 98 100 Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah Presentase Jumlah komponen kediklatan yang menunjang terciptanya sistem penyelenggaraan diklat yang baik (%) 35 40 50 65 70 75 Persentase Pengelola, Penyelenggara, maupun Pengajar Diklat Berkualitas yang tersedia (%) 25 35 45 55 65 75 Presentase Jumlah Lulusan Diklat Struktural, Teknis & Fungsional (%) 40 50 60 65 70 75 Jumlah beasiswa 0 5 10 15 18 20

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemerintahan Persentase pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan & kinerja secara efektif dan alami yang terlaksana (%) 65 70 75 80 85 90 Jumlah website di lingkup pemerintah daerah 0 2 10 15 20 25

5 - 19 TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya penegakan peraturan perundang undangan Persentase pelaksanaan operasi yustisi (%) 35 50 55 60 65 75 Meningkatnya penegakan peraturan perundang undangan Cakupan peningkatan Pengelolaan Pelayanan Pegawai (bulan) 12 12 12 12 12 12 Cakupan SDM yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas (%) 65 70 75 80 83 85 Meningkatnya peran DPRD dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah Cakupan terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (%) 60 70 72 75 80 85 Meningkatkan fungsi kelembagaan pemerintahan

desa/kelurahan Meningkatkan fungsi kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan Persentase sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya 60 65 70 75 80 85 Persentase aparat desa/kelurahan yang mengikuti pelatiahan kelembagaan (%) 70 75 80 85 90 95 Indeks Pembangunan Desa (dimensi penyelenggaraan pemerintahan) 62,58 63,85 65,13 66,40 67,68 68,96

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 6 - 1 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif

(berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2016 2021, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016 - 2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 6.1.

6 - 2 Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 - 2021 Visi : Menuju Konawe Utara Sejahtera dan Beradab Misi 1 : Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pembangunan prasarana untuk pertumbuhan ekonomi serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Meningkatnya pengembangan infrastruktur perdesaan Pengembangan kawasan pedesaan Penyediaan sarana prasarana kawasan permukiman perdesaan Meningkatnya pelayanan dan pembangunan transportasi perkotaan dan perdesaan Peningkatan panjang dan kualitas jalan serta jembatan dalam wilayah kabupaten Pembangunan jalan kabupaten Pembangunan jembatan kabupaten Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dalam wilayah kabupaten Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan terpencil Pengembangan moda transportasi orang dan barang Peningkatan pengelolaan angkutan dengan

keterpaduan antar moda transportasi darat Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan Pembangunan jaringan jalan dan jembatan baru dalam kawasan strategis dan cepat tumbuh Pembangunan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan jalan dan jembatan baru (kawasan

6 - 3 perkotaan Wanggudu, baypass Molore-Molawe, baypass Andowia-Asera-Oheo) Meningkatnya jalan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan Peningkatan aksesbilitas jalan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan Perluasan dan peningkatan panjang jalan Produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan Peningkatan kualitas jalan Produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan Meningkatnya pengelolaan sumber daya air Peningkatan infrastruktur SDA Meningkatkan dan memperluas jaringan irigasi Meningkatkan konservasi , pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air Meningkatkan pengendalian banjir Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak Peningkatan penyediaan perumahan layak untuk masyarakat Meningkatkan ketersediaan

perumahan murah bagi masyarakat miskin Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi perumahan dan permukiman Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Meningkatkan sistem jaringan drainase Meningkatnya penanganan persampahan Peningkatan penanganan persampahan secara terpadu Meningkatkan jangkauan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan Meningkatnya infrastruktur kelistrikan Peningkatan rasio elektrifikasi Peningkatan tenaga pembangkit listrik

6 - 4 Misi 2 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Pemanfataan Potensi Sumberdaya Alam Meningkatnya ketersediaan pangan Meningkatkan ketahanan pangan Penguatan cadangan pangan melalui pemanfaatan sumberdaya lahan, stabilisasi pasokan dan akses bahan pangan Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan Pemenuhan infrastruktur pertanian Mendorong pemenuhan kebutuhan akan sarana produksi pertanian Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas

prasarana pertanian Mendorong penguatan kelembagaan petani dan pertanian Meningkatnya produksi komoditi unggulan Penetapan dan pengembangan pusat-pusat komoditi unggulan daerah berdasarkan kluster wilayah Mendorong implementasi agenda POMBEHAWA melalui konsep OVOP (One Village One Product) Mendorong pengembangan ekonomi komoditi unggulan Pemenuhan infrastruktur Penunjang pengembangan komoditi unggulan Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap Motorisasi dan peningkatan jumlah armada dan alat tangkap peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan Pembangunan pelabuhan perikanan Pembangunan pelabuhan perikanan melalui

6 - 5 pengembangan kawasan strategis minapolitan (MolaweLasolo) Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan Ekstensifikasi, rehabilitasi dan revitalisasi lahan budidaya Peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan Pengembangan balai benih perikanan Penyediaan induk unggul,

pembangunan balai benih, dan peningkatan sarana prasarana penunjang Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Minapolitan dan pengembangan infrastruktur Meningkatnya produksi dan produktivitas pertambangan, sumberdaya mineral dan bahan galian Peningkatan pemanfaatan sumberdaya mineral dan bahan galian Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral dan bahan galian Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan Fasilitasi dan mendorong pembangunan industri pengolahan (smelter) serta pengembangan infrastruktur Meningkatkan pemerataan aksebilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi Meningkatnya usaha non kayu sekitar hutan Penguatan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan Meningkatnya hutan rakyat Penguatan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan Mengembangkan hutan rakyat Meningkatkan pengelolaan pariwisata Meningkatnya jumlah wisatawan Mengembangkan objek wisata, sarana prasarana destinasi pariwisata serta meningkatkan

promosi wisata Menyiapkan masterplan pengembangan pariwisata Membangun sarana prasarana destinasi pariwisata

6 - 6 Mengembangkan event wisata Meningkatkan sarana penunjang perekonomian masyarakat dan dunia usaha Meningkatnya koperasi dan UMKM Pengembangan dan penguatan koperasi dan UMKM Fasilitasi pembentukan koperasi disetiap desa Pengembangan UMKM Meningkatnya akses pembiayaan Pengembangan lembaga keuangan Fasilitasi pengembangan lembaga keuangan Meningkatnya investasi daerah Penguatan iklim usaha yang kondusif bagi investor dan masyarakat Pelayanan perijinan yang profesional, murah dan terjangkau Promosi potensi daerah Meningkatnya jaringan distribusi barang Peningkatan sistem jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar Pembangunan pasar daerah dan fasilitasi pengembangan pasar desa Meningkatnya industri kecil dan menengah Pengembangan dan penguatan industri kecil dan menengah Peningkatan kontribusi industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah Meningkatkan perluasan

lapangan kerja dan menurunkan pengangguran Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja Peningkatan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja dan pengembangan informasi pasar kerja. Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan pelayanan pendidikan untuk semua jenjang Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan Pemenuhan tenaga Pendidik dan kependidikan Peningkatan akses pelayanan pendidikan

6 - 7 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan Menurunkan angka buta aksara melalui program Pendidikan Non Formal Penyediaan dana subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi Menyiapkan biaya pendidikan melalui Program Beasiswa Pendidikan Terpakai Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan Non Formal Pembangunan sarana

prasarana PAUD melalui program pendidikan PAUD berupa penambahan ruang kelas baru serta sarana penunjangnya Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya pelayanan dan fasilitas kesehatan Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Meningkatnya perlindungan kesehatan ibu dan anak Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program bina kesehatan ibu dan KB serta bina kesehatan anak Peningkatan mutu tenaga kesehatan (Medis dan Non Medis) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan Penyediaan, pendistribusian dan pengawasan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Menyusun masterplan pembangunan kesehatan berbasis kewilayahan

6 - 8 Meningkatnya status kesehatan masyarakat miskin Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan akses pelayanan kesehatan

Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular Meningkatkan upaya pengendalian penyakit Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan Meningkatnya kesehatan keluarga dan reproduksi Meningkatkan Komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Meningkatkan komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan KB bagi masyarakat miskin. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Percepatan peningkatan kesejahetraan sosial masyarakat Menciptakan keluarga yang berkualitas dan sejahtera Peningkatan dan pemerataan pelayanan PMKS yang adil Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang Meningkatnya kesejahteraan

petani dan nelayan Pengendalian harga faktor – faktor produksi sektor pertanian dan perikanan Peningkatan hasil produksi Pertanian dan perikanan Pemberian subsidi dan insentif dalam pengendalian harga faktor-faktor produksi

6 - 9 Misi 4 : Pembangunan Manusia Yang Religius, Berbudaya, Berketerampilan, dan Berprestasi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa Meningkatnya fasilitas tempat ibadah dan aktivitas pendidikan agama di masyarakat Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas tempat ibadah Peningkatan jumlah sarana tempat ibadah Peningkatan fasilitas dan prasarana tempat ibadah Mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama Peningkatan jumlah, peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam kehidupan masyarakat Peningkatan kegiatan lembaga keagamaan dan lintas lembaga keagamaan Mengintegrasikan muatan norma dan nilai spiritual keagamaan kedalam pendidikan formal dan non formal Meningkatkan seni dan kebudayaan berbasis kearifal lokal Menguatnya kebudayaan sebagai identitas daerah

Peningkatan dan pembinaan seni dan budaya Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan seni dan budaya Pelestarian seni dan budaya lokal Pelestarian benda, situs, dan cagar budaya. Mengkaji dan mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa dan nasionalisme Mengkaji dan mengintegrasikan karakter bangsa dan nasionalisme melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi serta penguatan lembaga adat

6 - 10 Pelatihan keterampilan masyarakat Meningkatnya keterampilan masyarakat Peningkatan pelatihan keterampilan masyarakat Pengembangan balai latihan kerja kabupaten Pelatihan kewirausahaan di berbagai instansi pemerintah Peningkatan peran dan prestasi pemuda Meningkatnya kapasitas pemuda dan sarana olahraga Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga Peningkatan prestasi olahraga masyarakat Peningkatan prestasi olahraga Peningkatan kegiatan dan event olahraga berprestasi

Misi 5 : Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang Percepatan penyelesaian dokumen rencana tata ruang Perencanaan dan penetapan tata ruang kawasan perkotaan, kawasan strategis kabupaten, kawasan pariwisata Peningkatan sistem pengawasan tata ruang Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan Sinergisitas penataan ruang (RTRW) Kab. Konawe Utara dengan RTRW nasional, provinsi dan antar kabupaten Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan Peningkatan kualitas lingkungan Peningkatan konservasi dan hutan lindung

6 - 11 Peningkatan pelestarian lingkungan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Menurunkan beban pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang Mendorong integrasi prinsipprinsip pembangunan

berkelanjutan dan kajian dampak lingkungan hidup Pengelolaan dan perlindungan sumber mata air Pengendalian dan penegakan hukum lingkungan Peningkatan ketaatan terhadap hukum dan peraturan lingkungan Penanggulangan Bencana Daerah Pencegahan dan Penanganan sejak dini potensi bencana daerah Penanganan dan pengendalian bencana daerah Pemulihan dan penanganan pasca bencana daerah Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap penanganan bencana

6 - 12 Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Peningkatan implementasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual Peningkatan mutu dan kualitas administrasi aset daerah Peningkatan mutu dan kualitas administrasi aset daerah Peningkatan kompetensi SDM dalam bidang akuntansi sektor publik Peningkatan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Peningkatan Pemahaman

aparatur terhadap SPIP Peningkatan kualitas Implementasi SPIP Peningkatan pendapatan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Meningkatkan kuallitas kebijakan pendapatan daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kegiatan pembangunan Peningkatan mutu dan kualitas perencanaan pembangunan Penigkatan koordinasi, integrasi dan singkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD Peningkatan fungsi koordinasi antar stakeholder pembangunan dalam perencanaan pembangunan Peningkatan aspek keterbukaan dan transparansi data dan Informasi perencanaan pembangunan melalui

6 - 13 pengembangan basis data geospasial Peningkatkan fungsi dan peran statistik dan pelaporan dalam penetapan program dan kebijakan strategis pembangunan, monitoring dan evaluasi Mengefektifkan pengendalian dan evaluasi pembangunan Mewujudkan reformasi sistem birokrasi Meningkatnya pelayanan publik Mendorong orientasi pelayanan publik Peningkatan mutu dan

kualitas pelayanan publik melalui sertifikasi SOP tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan publik Peningkatan Status UPTD Bidang Pendidikan, Kesehatan serta bidang lainnya Mendorong pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUD) untuk Koperasi, Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik Mendorong dan memberi reward dan punishment bagi unit pemerintahan yang memberikan pelayanan terbaik menurut stakeholder Penetapan dan implementasi standar kompetensi jabatan berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di seluruh SKPD

6 - 14 Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah Pengelolaan manajemaen kepegawaian yang mendukung pemenuhan pelayanan prima Perbaikan tata kelola penyelenggaraan diklat pegawai Fasilitasi beasiswa Aparatur Sipil Negara Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemerintahan Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan Pengendalian internal dan eksternal serta menjadikan pemaparan penyelesaian tindak lanjut menjadi agenda

tetap Mengembangkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan (egov) diseluruh instansi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya penegakan peraturan perundang undangan Pengembangan kapasitas apatur Peningkatan disiplin, pendidikan dan pelatihan serta rekrutment personil satuan polisi pamong praja Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur Meningkatkan pembinaan aparatur Pemberian sanksi dan remunerasi kepada aparatur sipil negara yang indisipliner dan berprestasi Meningkatnya peran DPRD dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas legislasi Peningkatan kapasitas anggota legislatif dan Peningkatan fungsi kesekretariatan DPRD Meningkatkan fungsi kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan Meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan yang efektif Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan

6 - 15 Peningkatan SDM aparat

desa/kelurahan Penjenjangan pendidikan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Peningkatan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pemerintahan desa/kelurahan

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 7 - 1

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe Utara perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum untuk memberikan arah perumusan grencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pendanaan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah merupakan gambaran keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Kebijakan umum tersebut juga untuk merespon pelaksanaan agenda prioritas nasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) serta dalam rangka mensinergikan program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara (2013-2018). Penyusunan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Konawe Utara tahun 2016 - 2021 dikelompokkan sesuai bidang utama pengembangan program

pembangunan, yaitu (1)bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisik sarana dan prasarana; (4)bidang lingkungan hidup; dan (5) bidangpemerintahan.Kebijakan umum pembangunan sosial budaya merepresentasikan misi 3 dan misi 4.Kebijakan umum pembangunan ekonomi, merepresentasikan misi ke 2. Kebijakan umum bidang fisik sarana dan prasarana merepresentasikan misi 1. Kebijakan umum bidang lingkungan hidup merepresentasikan misi 5, selanjutnya kebijakan umum bidang pemerintahan merepresentasikan misi 6. Namun, kebijakanumum bidang pemerintahan inimewadahi urusan-urusan yang secara implisit dapattertampung dalam enam misi. Penyusunan kebijakan umum dalam kelompok bidangutama pembangunan ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalammasing-masing bidang pembangunan. Gambaran kebijakan umum pembangunan Kabupaten Konawe Utara tahun 2016 - 2021 sebagai berikut: 7.1 Kebijakan Umum Bidang Fisik Sarana dan Prasarana Kebijakan umum bidang fisik sarana dan prasarana ditempuh untuk muwujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Antara lain sebagai berikut : 7 - 2 1. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah untuk mencapai keseimbangan pembangunan di pedesaan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Konawe Utara yang didisinkronkan dengan pengembangan sentra-sentra produksi, kawasan cepat tumbuh, dan kawasan strategis kabupaten. Kebijakan ini untuk mendukung agenda “POMBEHAWA” yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati. 2. Percepatan penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan (air minum dan sanitasi), penanganan persampahan serta infrastruktur kelistrikan. 7.2 Kebijakan Umum Bidang Ekonomi Kebijakan umum bidang ekonomi ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, adalah sebagai berikut : 1. Membangun ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas pemanfaatan sumberdaya alam, penguatan ekonomi kerakyatanyang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal wilayah (agenda POMBEHAWA). 2. Meningkatkan investasi daerah disektor - sektor unggulan dan sektor pariwisata dalam rangka perluasan dan peningkatanpenyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah. 3. Membangun danmemantapkan kemajuan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah dengan penguatan kemampuan dan daya saingkelembagaan UMKM. 7.3 Kebijakan Umum Bidang Sosial Budaya Kebijakan umum bidang sosial budaya ditempuh untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, berketerampilan, dan berprestasi, adalah sebagai berikut : 1. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan. 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit

dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan. 7 - 3 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi penduduk miskin, meningkatkan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan meningkatnya pendapatan petani dan nelayan. 4. Membangun sumber daya manusia yang religius, berbudaya, produktif dan berprestasi, melalui kebijakan peningkatan penyelenggaraan pendidikan agama dan kegiataan keagamaan,serta pelestarian seni dan budaya lokal, peningkatan life skill masyarakat,serta peningkatan peran serta dan prestasi pemuda. 7.4 Kebijakan Umum Bidang Lingkungan Hidup Arah Kebijakan umum bidang lingkungan hidup ditempuh untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan penataan ruang yang optimal, pengelolaan kawasan hutan, peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan mengurangi risiko bencana. 7.5 Kebijakan Umum Bidang Pemerintahan Kebijakan umum bidang pemerintahan ditempuh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui peningkatan kapasitas, akuntabilitas, pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada meningkatnya pelayanan publik yang prima di lingkup pemerintahan daerah dan pemerintahan desa/kelurahan. Kemudian penegakan hukum pelaksanaan regulasi daerah dan disiplin aparatur. selanjutnya pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat, akuntabel dan transparan untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian, dan evaluasi serta untuk mendukung pelaksanaan penganggaran berdasarkan prinsip money follows program untuk mengefektifkan program pembangunan. 7 - 4 Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Konawe Utara No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Misi 1 PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR Tujuan : Meningkatkan koneksitas antar wilayah dan pembangunan prasarana untuk pertumbuhan ekonomi serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 1. Meningkatnya pengembangan infrastruktur perdesaan Pengembangan kawasan

pedesaan Penyediaan sarana prasarana kawasan permukiman perdesaan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 48,40 54,45 Pembangunan infrastruktur pedesaan Pekerjaan Umum& Penataan Ruang Dinas PU& Perumahan 2. Meningkatnya pelayanan dan pembangunan transportasi perkotaan dan perdesaan Peningkatan panjang dan kualitas jalan serta jembatan dalam wilayah kabupaten Pembangunan jalankabupaten Panjang Jalan kabupaten 699,94 km 749,94 km Program pembangunan jalan dan jembatan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan Pembangunan jembatan kabupaten 1. Jumlah jembatan 2. Panjang jembatan 20 buah 220 m 44 buah 428 m Program pembangunan jalan dan jembatan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan Peningkatan kualitas jalan dan jembatan

dalamwilayah kabupaten Persentase kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi baik 62,65 % 438,54 km 71,81 % 538,54 km Rehabilitasi/Pemeliharan jalan dan jembatan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan terpencil Persentase pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan terpencil 35 % 62 % Pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan terpencil Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan Pembangunan jaringan jalan dan jembatan baru dalam kawasan strategis dan cepat tumbuh Pembangunan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan jalan dan Persentase pengembangan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan 25 % 60% Program pembangunan jalan dan jembatan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan

7 - 5 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) jembatan baru (kawasan perkotaan Wanggudu, baypass MoloreMolawe, baypass Andowia-AseraOheo) Pengembangan moda transportasi orang dan barang Peningkatan pengelolaan angkutan dengan keterpaduan antar moda transportasi darat Jumlah terminal Penumpang dan barang 1 buah 3 buah Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Perhubungan Dinas Perhubungan Pembangunan danpeningkatan fasilitaspelabuhan Jumlah Fasilitas Pelabuhan 14 buah 18 buah Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Perhubungan Dinas Perhubungan 3. Meningkatnya jalan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan Peningkatan aksesbilitas jalan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan Perluasan dan peningkatan panjang jalan Produksi pertanian, perkebunan, dan

perikanan Panjang jalan produksi 38 km 48 km Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pertanian Dinas Pertanian Peningkatan kualitas jalan Produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan Persentase kualitas jalan produksi dalam kondisi baik 47,36 % 78 % Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pertanian Dinas Pertanian 4. Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan Panjang dan luas 2.597 km 2.672 km Program Pengembangan dan Pekerjaan Dinas PU&

7 - 6 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pengelolaan sumber daya air infrastruktur SDA dan memperluas jaringan irigasi daerah irigasi Pengelolalaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Umum& Penataan Ruang Perumahan Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air Persentase pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya yang terlaksana 30% 60% Program Pengembangan dan Pengelolalaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan

Umum & Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan Meningkatkan pengendalian banjir Cakupan wilayah sungai berpotensi banjir yang dikendalikan 35% 55% Program Pengendalian banjir Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan 5. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak Peningkatan penyediaan perumahan layak untuk masyarakat Meningkatkan ketersediaan perumahan murah bagi masyarakat miskin Jumlah Rumah Layak Huni 60% 85% Pengembangan perumahan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh 16,23 % dari 144,07 Ha 75% Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan 6. Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi

Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi perumahan dan permukiman Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Persentase pengelolaan air minum dan air limbah yang dikembangkan 35% 75% Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan Jumlah IPA 7 buah 13 buah Program Penyedian dan Pengolahan Air Baku Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan Meningkatkan sistem jaringan drainase Persentase layanan sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota 32% 65% Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan 7. Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan Fasilitas 1 buah 28 buah Program Pengembangan Kinerja Pekerjaan Dinas PU &

7 - 7 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) penanganan persampahan

penanganan persampahan secara terpadu penyediaan sarana dan prasarana persampahan pengurangan sampah perkotaan Pengelolaan Persampahan Umum & Penataan Ruang Perumahan 8. Meningkatnya infrastruktur kelistrikan Peningkatan rasio elektrifikasi Peningkatan tenaga pembangkit listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (rasio elektrifikasi) 74,97 95,02 Program peningkatan dan pengembangan ketenagalistrikan Perindustrian Dinas Perdagangan &Perindustrian Misi 2 MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Tujuan 1 : Meningkatkan Pemanfataan Potensi Sumberdaya Alam 1. Meningkatnya ketersediaan pangan Meningkatkan ketahanan pangan Penguatan cadangan pangan melalui pemanfaatan sumberdaya lahan, stabilisasi pasokan dan akses bahan pangan Ketersediaan pangan utama a. Padi (Ton) b. Palawija (Ton) c. Hortikultura (Ton) 2. Ketersediaan sumber protein a. Hewan besar b. Unggas 42.817,17 42.819,5 2.753 54.750 kg 6.193 kg

86.174,67 86.182 3.193 68,140 kg 8.265 kg Programpeningkatan Produksipertanian/perkebunan Pertanian Dinas Pertanian Tingkat Penguatan Cadangan Pangan (%) 48 % 62 % Program peningkatan ketahanan pangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Ketersediaan Informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah (%) 65% 95% Program peningkatan ketahanan pangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan 2. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan Pemenuhan infrastruktur pertanian Mendorong pemenuhan kebutuhan akan saranaproduksi pertanian Luas potensi sawah tadah hujan dan sawah beririgasi 11.647 ha 23.542 ha Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pertanian Dinas Pertanian Pertumbuhan sektor (0,24 %) 5,07 % Program peningkatan Pertanian Dinas

7 - 8 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pertanian terhadap PDRB Produksi pertanian/perkebunan Pertanian Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitasprasarana pertanian Panjang jalan usaha tani 38 km 48 km Program peningkatan Produksi pertanian/perkebunan Pertanian Dinas Pertanian Mendorong penguatan kelembagaan petani dan pertanian Jumlah kelompok tani yang dibina 47 klmpk 63 klmpk Programpeningkatan Produksipertanian/perkebunan Pertanian Dinas Pertanian 3. Meningkatnya produksi komoditi unggulan Penetapan dan pengembangan pusat-pusat komoditi unggulan daerah berdasarkan kluster wilayah Mendorong implementasi agenda POMBEHAWA melalui konsep OVOP (One VillageOne Product) Jumlah komoditi unggulan per klaster (kecamatan) 10 20 Program peningkatan Produksi pertanian/perkebunan Pertanian Dinas Pertanian Mendorong pengembangan ekonomi komoditi unggulan

Pertumbuhan sub sektor perkebunan terhadap PDRB 5,22 % 6,44 % Program peningkatan Produksi pertanian/perkebunan Pertanian Dinas Pertanian Jumlah Komoditas yang ditangani dalam rangka peningkatan produksinya 6 15 Program peningkatan Produksi pertanian/perkebunan Pertanian Dinas Pertanian 4. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap Motorisasi dan peningkatan jumlah armada dan alat tangkap Produksi perikanan tangkap (Ton) 13.846,83 19.364,33

Program pengembangan perikanan tangkap Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan Jumlah kelompok 55 120 Program pemberdayaan ekonomi Kelautan dan Dinas Kelautan

7 - 9 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) kapasitas kelembagaan nelayan nelayan yang dibina klmpk klmpk masyarakat pesisir Perikanan dan Perikanan Pembangunan pelabuhan perikanan Pembangunan pelabuhan

perikanan melalui pengembangan kawasan strategis minapolitan (Molawe-Lasolo) Jumlah pelabuhan perikanan 1 3 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan Ekstensifikasi, rehabilitasi dan revitalisasi lahan budidaya Produksi perikanan budidaya (Ton) 2,794.41 4,054.44 Program pengembangan budidaya perikanan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidayaikan Jumlah kelompok budidaya yang dibina 5.508 Org 5.745 Org Program pengembanan budidaya perikanan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pengembangan balai benih perikanan Penyediaan induk unggul, pembangunan balai benih, dan peningkatan sarana prasarana penunjang Jumlah balai benih perikanan 0 2 buah Program pengembangan budidaya perikanan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Benih unggul yang dihasilkan 0 5 jenis Program pengembangan budidaya

perikanan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Minapolitan Jumlah dokumen perencanaan kawasan minapolitan 0 3 dok Program perencanaan pengembangan kawasan strategis Pemerintahan Umum Bappeda Pengembangan Jumlah TPI 1 buah 3 buah Program optimalisasi pengelolaan Kelautan dan Dinas Kelautan

7 - 10 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) infrastruktur kawasan dan pemasaran produksi perikanan Perikanan dan Perikanan 5. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertambangan, sumberdaya mineral Peningkatan pemanfaatan sumberdaya mineral dan bahan galian Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral dan bahan galian Pertumbuhan sub sektor pertambangan dan galian terhadap PDRB (4,46%) (5,74%)

Program pembinaan dan pengawasan pengusahaan pertambangan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan Fasilitasi dan mendorong pembangunan industri pengolahan (smelter) serta pengembangan infrastruktur Jumlah smelter yang dibangun 0 2 buah Program pembinaan dan pengawasan pengusahaan pertambangan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tujuan 2 : Meningkatkan pemerataan aksebilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi 1. Meningkatnya usaha non kayu sekitar hutan Penguatan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan Jumlah usaha non kayu 3 9 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya pemanfaatan hutan rakyat Penguatan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan Mengembangkan hutan rakyat Luas hutan rakyat 1.643 ha 1.643 ha Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Kehutanan Dinas

Lingkungan Hidup Tujuan 3 : Meningkatkan pengelolaan pariwisata 1. Meningkatnya jumlah wisatawan Mengembangkan objek wisata, meningkatkan sarana prasarana destinasi pariwisata serta meningkatkan Menyiapkan masterplan pengembangan pariwisata Dokumen masterplan pengembangan pariwisata 0 6 Program data dan informasi pembangunan Pemerintahan Umum Bappeda Membangun Jumlah wisatawan 19.153 26.653 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas

7 - 11 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) promosi wisata sarana prasarana destinasi pariwisata Pariwisata Pariwisata Mengembangkan event wisata Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan 0 3 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pariwisata Dinas Pariwisata Tujuan 4 : Meningkatkan sarana penunjang perekonomian masyarakat dan dunia usaha 1. Meningkatnya koperasi dan UMKM Pengembangan dan penguatan koperasi dan UMKM Pembentukan koperasi disetiap desa

Jumlah koperasi 244 250 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Koperasi & UKM Dinas Koperasi & UMKM Pengembangan UMKM Jumlah UMKM yang dibina 2.598 5.378 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Koperasi & UKM Dinas Koperasi & UMKM 2. Meningkatnya akses pembiayaan Pengembangan lembaga keuangan Fasilitasi pengembangan lembaga keuangan Jumlah lembaga keuangan 6 10 Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu 3. Meningkatnya investasi daerah Penguatan iklim usaha yang kondusif bagi investor dan masyarakat Pelayanan perijinan yang profesional, murah dan terjangkau Jumlah investor (perusahaan) 2 18 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Jumlah izin yang diterbitkan 210 izin 1.140 izin Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Promosi potensi Jumlah UMKM yang 0 5 Program pengembangan system Koperasi & UKM Dinas Koperasi

7 - 12 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) daerah difasilitasi dan mengikuti promosi/pameran pendukung usaha bagi usaha kecil dan menengah & UMKM 4. Meningkatnya jaringan distribusi barang Peningkatan sistem jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar Pembangunan pasar daerah dan fasilitasi pengembangan pasar desa Jumlah pasar 12 13 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Koperasi & UKM Dinas Koperasi & UMKM Cakupan pengembangan pasar dan usaha ekonomi masyarakat desa 65% 85% Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa Koperasi & UKM Dinas Koperasi & UMKM 5. Meningkatnya industri kecil dan menengah Pengembangan dan penguatan industri kecil dan menengah Peningkatan kontribusi industri

dan perdagangan terhadap perekonomian daerah Pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan terhadap PDRB 4,28 % 0,42 % 5,01 % 5,46 % Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Koperasi & UKM Dinas Koperasi & UMKM Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) 406 671 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Koperasi & UKM Dinas Koperasi & UMKM Jumlah IKM yang difasilitasi memperoleh bantuan permodalan 120 350 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Koperasi & UKM Dinas Koperasi & UMKM Tujuan 5 : Meningkatkan perluasan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran 1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja Peningkatan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja dan pengembangan informasi pasar kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 66,68 67,89 Mendorongpenyediaan/pen ciptaan lapangankerja dari sektor informal dan nonformal Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jumlah pencari kerja yang

ditempatkan 1.538 1.638 Mendorongpenyediaan/pen ciptaan lapangankerja dari sektor informal dan nonformal Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Persentase fasilitasi tenaga kerja untuk mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 0 % 30 % Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

7 - 13 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Persentase peningkatan pencari kerja yang difasilitasi untuk mengakses kesempatan kerja 30 % 45 % Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Misi 3 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan pendidikan untuk semua jenjang 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Angka rata-rata

lama sekolah 8,34 8,65 Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan Pemenuhan tenaga Pendidik dan kependidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 108,03 99,20 128,27 110,36 Program Pendidikan dasar Pendidikan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Peningkatan akses pelayanan pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs 92,78 94,30 98,12 110,75 Program Pendidikan menengah Pendidikan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA 74,97 70,65 78,32 79,04 Program Pendidikan menengah Pendidikan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Rasio ketersedia an sekolah

SD SLTP SMA 95,72 63,00 45,00 95,82 68,00 50,00 Pembangunan danPeningkatan sarana dan prasarana pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Rasio guru dan 9,33 11,34 Pengembangankualitas dan Pendidikan Dinas

7 - 14 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) murid kompetensi tenagapendidik dan kependidikan Pendidikan & Kebudayaan Sekolah Bangunan Baik 75% 85% Pembangunan danPeningkatan sarana dan prasarana pendidikan Pendidikan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Angka Putus Sekolah Pengembangankualitas dan kompetensi tenagapendidik dan kependidikan Pendidikan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Angka Kelulusan SD SLTP SMA 100 99,84 98,11 100 99,87 99,42 Pengembangankualitas dan kompetensi tenagapendidik dan kependidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Jumlah Guru bersetifikasi 577 (40,77 %) 1.020 (72,00%) Pengembangankualitas dankompetensi tenagapendidik dankependidikan Pendidikan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Persentase Muatan Norma Spiritual dan lokal dalam kurikulum 35% 40% Pendidikan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Menurunkan angka buta aksara melalui program Pendidikan Non Formal Persentase Angka Melek Huruf penduduk usia 15 59 Tahun 95,75 97,91 Program pendidikan non formal Pendidikan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini Pembangunan sarana prasarana PAUD berupa penambahan ruang kelas baru serta sarana penunjangnya Persentase Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 36,90 75,50 Program pendidikan anak usia dini (PAUD) Pendidikan Dinas Pendidikan

&Kebudayaan Penyediaan dana Menyiapkan Jumlah penerima 101 101 Program Bantuan Pendidikan Pendidikan Dinas

7 - 15 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi biaya pendidikan melalui Program Beasiswa Pendidikan Terpakai beasiswa Pendidikan & Kebudayaan Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 1. Meningkatnya pelayanan dan fasilitas kesehatan Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Angka usia harapan hidup 68,38 69,78 Program upaya kesehatan masyarakat Kesehatan Dinas Kesehatan Rasio posyandu per satuan balita 16,08 18,55 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Kesehatan Dinas Kesehatan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,07 0,09 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas

pembantu dan jaringannya Kesehatan Dinas Kesehatan Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,001 0,002 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Kesehatan RSUD 2. Meningkatnya perlindungan kesehatan ibu dan anak Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program bina kesehatan ibu dan KB serta bina kesehatan anak Angka kematian ibu melahirkan 3 0 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kesehatan Dinas Kesehatan Cakupankunjungan bayi 87 % 100 % Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kesehatan Dinas Kesehatan Cakupan Balita Gizi Burukmendapat perawatan 100 % 100 % Program perbaikan gizi masyarakat Kesehatan Dinas Kesehatan Angka Kematian Bayi 6 0 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kesehatan Dinas Kesehatan Cakupan 75% 90% Program Pencegahan dan Kesehatan Dinas

7 - 16 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Desa/kelurahan Universal Child Immunization(UCI) penanggulangan penyakit menular Kesehatan Peningkatan mutu tenaga kesehatan (Medis dan NonMedis) Rasio dokter per satuan penduduk 0,003 0,004 Pemenuhan danpeningkatan mutu tenaga kesehatan(medis dan non medis) Kesehatan Dinas Kesehatan Rasio tenagamedis per satuanpenduduk 0,7 1,2 Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan (medis dan non medis) Kesehatan Dinas Kesehatan Cakupanpertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensikebidanan 76,23 85,67 Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan (medis dan non medis) Kesehatan Dinas Kesehatan 3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan Penyediaan, pendistribusian dan pengawasan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase ketersediaan Obat, perbekalan kesehatan dan

Vaksin 75% 95% Program obat dan perbekalan kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Menyusun masterplan pembangunan kesehatan berbasis kewilayahan Persentase terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 100% 100% Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah dokumen masterplan 0 1 Kesehatan Dinas Kesehatan

7 - 17 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4. Meningkatnya status kesehatan masyarakat miskin Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan akses pelayanan kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 59% 75% Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah peserta Jaminankesehatan masyarakat 48.575 62.903 Program peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat miskin Kesehatan Dinas Kesehatan 5. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular Meningkatkan upaya pengendalian penyakit Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan Cakupanpenemuan danpenanganan Penderitapenyakit TBC BTA 50 20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kesehatan Dinas Kesehatan Prevalensi HIV/AIDS 1 0 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kesehatan Dinas Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit DBD 23 kasus 15 kasus Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kesehatan Dinas Kesehatan 6. Meningkatnya kesehatan keluarga dan reproduksi Meningkatkan Komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Meningkatkan komitmen stakeholder untuk berpartisipasi

dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan KB bagi masyarakat miskin Cakupan persentase KB aktif 65,85 % 80,75 % Program Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 1. Meningkatnya Percepatan Menciptakan Jumlah keluarga 6.257 9.452 Program Peningkatan peran serta Sosial Dinas Sosial

7 - 18 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Perlindungan Anak peningkatan kesejahetraan sosial masyarakat keluarga yang berkualitas dan sejahtera Sejahtera dan kesetaraan gender dalam pembangunan Peningkatan dan pemerataan pelayanan PMKS yang adil Jumlah kegiatan pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan

PMKS yang dilaksanakan 2 5 Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Sosial Dinas Sosial Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang Jumlah panti sosial dan panti asuhan 1 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sosial Dinas Sosial Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan Pengendalian harga faktor faktorproduksi sektorpertanian dan perikanan Peningkatan hasil produksiPertanian dan perikanan Jumlah Kredit Usaha Tani yang disalurkan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi & UKM Dinas Koperasi & UMKM Jumlah BPR/LKM 6 13 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Koperasi & UKM Dinas Koperasi & UMKM Pemberian subsidi daninsentif dalam pengendalian harga faktorfaktor produksi Jumlah program subsidiPertanian 3 4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pertanian Dinas Pertanian Nilai Tukar Petani (NTP) 103,40 103,40 Program peningkatan informasi pertanian Pertanian Dinas Pertanian Jumlah program

subsidi Nelayan dan pembudidaya ikan 2 5 Pemberian subsidi alat tangkap, subsidi pakan, bibit, dan subsidi BBM Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan, Pembangunan danPerluasanjangkauanSolar Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan,

7 - 19 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Pakcage Dealer Nelayan(SPDN)kesentrasentraperikanantangkap ImplementasiDiseminasipelaksanaan Cara BudidayaIkan yangBaik (CBIB) serta Cara PemberianIkan yang Baik(CPIB) Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) 106,06 106,07 Program peningkatan informasi sumber daya ikan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Misi 4 PEMBANGUNAN MANUSIA YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, BERKETERAMPILAN, DAN BERPRESTASI Tujuan 1 : Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa 1. Meningkatnya fasilitas tempat ibadah dan aktivitas pendidikan agama di masyarakat Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas

tempat ibadah Peningkatan jumlah sarana tempat ibadah Jumlah sarana tempat ibadah 162 200 Program Pembangunan sarana tempat ibadah Pemerintahan Umum Bag. Kesra Peningkatan fasilitas dan prasarana tempat ibadah Jumlah bantuan kepada tempat ibadah 40 80 Pemberian bantuan fasilitas dan prasarana tempat ibadah Pemerintahan Umum Bag. Kesra Mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama Peningkatan jumlah, perandan fungsi lembaga keagamaan dalam kehidupan masyarakat Jumlah pengurus dan anggota lembaga keagamaan yang dibina 162 200 Peningkatankapasitas pengurus dananggota lembaga keagamaan Pemerintahan Umum Bag. Kesra Peningkatan kegiatan lembaga keagamaan dan lintas lembaga keagamaan Jumlah kegiatan lembaga keagamaan (termasuk lintas agama) 5 8 Mendorongpelaksanaan Kegiatankeagamaan Pemerintahan Umum Bag. Kesra Mengintegrasikan Persentase muatan 10 % 15 % Penyusunankurikulumpendidikan Pendidikan Dinas

7 - 20 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD

Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) muatannorma dan nilai spiritual keagamaan kedalam pendidikan formal dan nonformal norma dan nilai budaya lokal kurikulum pendidikan dasar danPNF dasardan PNF yangbermuatan normadan nilai spiritualkeagamaan Pendidikan dan Kebudayaan Tujuan 2 : Meningkatkan seni dan kebudayaan berbasis kearifal lokal 1. Menguatnya kebudayaan sebagai identitas daerah Peningkatan dan pembinaan seni dan budaya Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan seni dan budaya Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 3 Program pengelolaan keragaman budaya Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pelestarian seni dan budaya lokal Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2 12 Program pengelolaan keragaman budaya Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pelestarian benda, situs, dan cagar budaya. Jumlah Benda, situs, dankawasan cagarbudaya yang

dilestarikan 4 4 Program Inventarisasi danpelestarian benda,situs, cagar budaya. Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mengkaji dan mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa dan nasionalisme Mengkaji dan mengintegrasikan karakter bangsa dan nasionalisme melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi serta penguatan lembaga adat Persentase muatan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah 10 % 15 % Program Pengembangan Nilai Budaya Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tujuan 3 : Pelatihan keterampilan masyarakat

7 - 21 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Meningkatnya keterampilan masyarakat Peningkatan pelatihan keterampilan masyarakat Pengembangan balai latihan kerja kabupaten Jumlah balai latihan 0 3 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pelatihan kewirausahaan di berbagai instansi pemerintah Jumlah pelatihan 2 4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Peningkatan peran dan prestasi pemuda Meningkatnya kapasitas pemuda dan sarana olahraga Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Jumlah sarana olahraga (gedung dan lapangan) 267 367 Pembangunansarana kegiatan pemuda danfasiltas olahraga Pekerjaan Umum& Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum& Perumahan Peningkatan prestasiolahraga masyarakat Peningkatan prestasiolahraga Peringkat PORPROV 8 5 Program pembinaanolahraga berprestasi Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga Peningkatan kegiatan dan event olahraga berprestasi Jumlah kegiatan olahraga berprestasi 4 8 Program pembinaan olahraga berprestasi Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga Misi 5 MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN Tujuan 1 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya 1. Meningkatnya

penyelenggaraan penataan ruang Percepatan penyelesaian dokumen rencana tata ruang Perencanaan dan penetapan tata ruang kawasan perkotaan, kawasan strategis kabupaten, kawasan pariwisata Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat-Pusat Kegiatan Kabupaten 1 5 Program perencanaan tata ruang wilayah Pemerintahan Umum Bappeda Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sektor 0 5 Program perencanaan tata ruang wilayah Pemerintahan Umum Bappeda Jumlah dokumen 0 4 Program perencanaan tata ruang Pemerintahan Bappeda

7 - 22 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) peta tematik yang tersedia wilayah Umum Jumlah dokumen masterplan pariwisata yang tersedia 0 6 Program perencanaan tata ruang wilayah Pemerintahan Umum Bappeda Peningkatan

sistem pengawasan tata ruang Pengendalian pemanfaatan ruanguntuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang terlaksana 0% 65% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintahan Umum Bappeda Sinergisitas penataan ruang (RTRW) Kab. Konawe Utaradengan RTRW nasional, provinsi dan antar kabupaten Batas wilayah (antar kab,kecamatan/desa) yang sudah ditetapkan 2 4 Penetapan batas wilayah administrasi dengan kabupaten/kota yangberbatasan wilayah administratif antarkecamatan dan antar desa Pemerintahan Umum Bappeda, Pemerintahan 2. Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan Peningkatan kualitas lingkungan Peningkatan konservasi dan hutan lindung Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk menurunkan luas hutan dan lahan kritis (Ha)

150 Ha 1.125 Ha Program rehabilitasi hutan dan lahan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Presentase penurunan kerusakan hutan 30% 75% Program rehabilitasi hutan dan lahan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Masterplan 0 1 Program perencanaan dan Kehutanan Dinas

7 - 23 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pengembangan hutan Lingkungan Hidup Fasilitasi Pemberian Izin/ Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis/Evaluasi 5 15 Program perencanaan dan pengembangan hutan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Menurunkan beban pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang Indeks kualitas lingkungan (IKL) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Mendorong integrasi prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian dampak lingkungan hidup Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL 90 100 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Jumlah Perusahaan Yang Memilki AMDAL 42 60 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan dan perlindungan sumber mata air Kualitas air (penetapan kelas air) 12 17 Pengelolaan kualitasair (penetapan kelasair) Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tingkat pencemaran air 2 0 Program pengendalian potensi sumber pencemaranair Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Pelaksanaan penetapan status mutu air Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan

Hidup Pengendalian dan Peningkatan Jumlah Pelanggaran 2 0 Program Perlindungan dan Lingkungan Dinas

7 - 24 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) penegakan hukum lingkungan ketaatanterhadap hukum dan peraturan lingkungan Hukum dan Peraturan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hidup Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana Daerah Pencegahan dan Penanganan sejak dini potensi bencana daerah Indeks Risiko Bencana Skor 172 Kelas Resiko Tinggi Kelas Resiko Sedang Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Lingkungan Hidup, Pemerintahan Umum BAPPEDA, BPBD Penanganan dan pengendalian bencana daerah 1. Cakupan pelayanan bencana kabupaten 2. Tingkat waktu tanggap (response

time rate) daerah layanan Wilayah Bencana 75% 1 x 24 jam 100% 1 x 24 jam Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemerintahan Umum BPBD, Kesbang Penyiapan posko penanganan bencana Pemerintahan Umum BPBD Pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana Pemerintahan Umum BPBD Pemulihan dan penanganan pasca bencana daerah Jumlah bencana yang tertangani 85 % 100 % Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social Pemerintahan Umum, Pekerjaan Umum & Penataan Ruang BPBD, Dinas PU & Perumahan Misi 6 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA YANG BAIK DAN BERSIH Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Peningkatan implementasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Penilaian

akuntabilitas keuangan (Opini BPK) TW WTP Program peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintahan Umum DPKAD Peningkatan Persentase aset 60 % 100 % Program peningkatan pengelolaan Pemerintahan DPKAD

7 - 25 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) mutu dan kualitas administrasi aset daerah daerah yang terdata keuangan dan aset daerah Umum Peningkatan kompetensi SDM dalam bidang akuntansi sektor publik Jumlah pelatihan dan pendampingan Bidang akuntansi sektor publik 2 5 Program peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintahan Umum DPKAD Persentase SDM yangsesuai dengan kompetensi bidang akuntansi sektor publik 35 % 75 % Program peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintahan Umum DPKAD Peningkatan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Peningkatan Pemahaman Aparatur terhadap SPIP Sosialisa Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) TW WTP

Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pemerintahan Umum Inspektorat Peningkatan kualitas Implementasi SPIP Jumlah pelatihan dan pendampingan implementasi SPIP 1 6 Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pemerintahan Umum Inspektorat Peningkatan pendapatan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Persentase peningkatan sumbersumber PAD 25 % 75 % Program peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintahan Umum DPKAD 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kegiatan pembangunan Peningkatan mutu dan kualitas perencanaan pembangunan Penigkatan koordinasi, integrasi dan singkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD Penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (LAKIP) D CC Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Pemerintahan Umum Bappeda Penilaian Laporan 373 150 Program Perencanaan Pemerintahan Bappeda

7 - 26 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Rendah Sedang Pembangunan Daerah Umum Peningkatan fungsi koordinasi antar stakeholder pembangunan dalam perencanaan pembangunan Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terlaksana 65 % 85 % Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan Umum Bappeda Peningkatan aspek keterbukaan dan transparansi data dan Informasi perencanaan pembangunan melalui pengembangan basis data geospasial Jumlah basis data spasial yang dikembangkan 0 3 Program Pengembangan Data / Informasi Pemerintahan Umum Bappeda Peningkatkan fungsi dan peran statistik dan pelaporan dalam

penetapan program dan kebijakan strategis pembangunan, monitoring dan evaluasi Mengefektifkan pengendalian dan evaluasi pembangunan Jumlah monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan 3 5 Program Perencanaan Pembangunan daerah Pemerintahan Umum Bappeda Tujuan 2 : Mewujudkan reformasi sistem birokrasi

7 - 27 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Meningkatnya pelayanan publik Mendorong orientasipelayanan publik Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik melalui sertifikasi SOP tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan publik Jumlah Standar PelayananMinimal (SPM)/SOP yang diterapkan 4 9 Program peñataan peraturan perundang-undangan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Peningkatan Status UPTD Bidang Pendidikan, Kesehatan serta bidang lainnya Jumlah BLUD 1 5 Program peñataan peraturan

perundang-undangan Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Mendorong pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUD) untuk Koperasi, Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Jumlah PLUD 0 1 Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha kecil dan menengah Koperasi, UKM Dinas Koperasi & UMKM Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik Mendorong dan memberi reward dan punishment bagi unit pemerintahan yang memberikan pelayanan terbaik menurut stakeholder Jumlah Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai penilaian kinerja ASN 40% 90 % Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Umum BKD Penetapan dan Persentase Database 75 % 100 % Program Pembinaan dan Pemerintahan BKD

7 - 28 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) implementasi standar kompetensi jabatan

berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di seluruh SKPD Kepegawaian Pengembangan Aparatur Umum 2. Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah Pengelolaan manajemaen kepegawaian yang mendukung pemenuhan pelayanan prima Perbaikan tata kelola penyelenggaraan diklat pegawai Presentase Jumlah komponen kediklatan yang menunjang terciptanya sistem penyelenggaraan diklat yang baik 35 % 75 % Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Umum BKD Persentase Pengelola, Penyelenggara, maupun Pengajar Diklat Berkualitas yang tersedia 25 % 75 % Program Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Penyelenggara Diklat Pemerintahan Umum BKD Presentase Jumlah Lulusan Diklat Struktural, Teknis & Fungsional 40 % 75 % Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pemerintahan Umum BKD Fasilitasi beasiswa bagi Aparatur Sipil Negara Jumlah beasiswa 0 20 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Umum BKD 3. Meningkatnya efektifitas dan

efisiensi pemerintahan Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola Peningkatan sistem pengawasan dan Pengendalian Persentase pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan & kinerja 65 % 90 % Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pemerintahan Umum Inspektorat

7 - 29 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pemerintahan internal dan eksternal serta menjadikan pemaparan penyelesaian tindak lanjut menjadi agenda tetap secara efektif dan alami yang terlaksana Mengembangkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan (egov) diseluruh instansi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Jumlah website di lingkup pemerintah daerah 0 25 Program pengembangan data dan

informasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Bappeda 4. Meningkatnya penegakan peraturan perundang undangan Pengembangan kapasitas apatur Peningkatan disiplin, pendidikan dan pelatihan serta rekrutment personil satuan polisi pamong praja Persentase pelaksanaan operasi yustisi 35 % 75 % Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pemerintahan Umum Satpol PP 5. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur Meningkatkan pembinaan aparatur Pemberian sanksi dan remunerasi kepada aparatur sipil negara yang indisipliner dan Cakupan peningkatan Pengelolaan Pelayanan Pegawai 12 bln 12 bln Program Pengelolaan Peningkatan Pelayanan Pegawai Pemerintahan Umum Satpol PP Cakupan SDM yang 65 % 85 % Program Pembinaan dan Pemerintahan Sekretariat

7 - 30 No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal

Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) berprestasi berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas pengembangan aparatur Umum Daerah, BKD 6. Meningkatnya peran DPRD dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah Peningkatan kapasitas legislasi Peningkatan kapasitas anggota legislatif dan Peningkatan fungsi kesekretariatan DPRD Cakupan terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 60 % 85 % Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Umum Sekretariat DPRD Tujuan 3 : Meningkatkan fungsi kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan 1. Meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan yang efektif Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan Persentase sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya 60 % 85 % Program peningkatan kapasitas

SDM aparatur Desa/Kelurahan Pemerintahan Umum BPMD & Pemdes Peningkatan SDM aparat desa/kelurahan Penjenjangan pendidikan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Persentase aparat desa/kelurahan yang mengikuti pelatiahan kelembagaan 70 % 95 % Program peningkatan kapasitas aparatur Desa/Kelurahan Pemerintahan Umum BPMD & Pemdes Peningkatan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pemerintahan desa/kelurahan Indeks Pembangunan Desa (dimensi penyelenggaraan pemerintahan) 62,58 68,96 Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa/Kelurahan Pemerintahan Umum BPMD & Pemdes

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 8 - 1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas meliputi program unggulan kepala daerah danprogram penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang semuanya disusununtuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021. 8.1 Program Unggulan Kepala Daerah Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utaraselama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi prioritas pertama programpembangunan daerah tahun 2016-2021. Ada 6 pogram unggulan kepala daerahmeliputi: 1. Poros Pembangunan Ekonomi Holistik Berbasis Kawasan yang disingkat dan diperkenalkan dengan istilah “POMBEHAWA”. a. Poros Landawe, mencakup wilayah Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Landawe dan Kecamatan Langgikima. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Landawedifokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang energi dan sumberdaya mineral, bidang perindustrian, bidang pertanian sub perkebunan dan hortikultura, serta bidang transmigrasi. b. Poros Walalindu, mencakup wilayah Kecamatan Oheo, Kecamatan Asera, dan Kecamatan Andowia. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Walalindudifokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang pertanian pada sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan hortikultura serta sub sektor peternakan. Kawasan ini ke depan diandalkan akan menjadi sentra pengembangan padi sawah dan peternakan rakyat. c. Poros Wanggudu, Mencakup Kecamatan Asera. Orientasi Pembangunan pada poroskawasan Wanggududifokuskan pada kegiatan pembangunan berbagai fasilitas publik dan prasarana perkotaan. Difokuskan bagaimana menjadikan kawasan perkotaan Wanggudu sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, kebudayaan, dan perdagangan jasa. 8 - 2 d. Poros Wawolesea, mencakup wilayah Kecamatan Lasolo, Kecamatan Wawolesea, Kecamatan Lasolo Kepulauan, dan Kecamatan Molawe. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Wawolesea

difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang perdagangan, dan bidang pertanian pada sub sektor perkebunan dan hortikultura. e. Poros Wawoluri, mencakup wilayah Kecamatan Lembo, Kecamatan Sawa, dan Kecamatan Motui. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Wawoluri difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan pada bidang kelautan dan perikanan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, serta bidang pertanian pada sub sektor perkebunan dan hortikultura. 2. Program Penguatan Kapasitas kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa Program ini diarahkan pada upaya revitalisasi infrastruktur fisik dan kelembagaan serta pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa.Program ini diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kemampuan Kepala Desa/Lurah dan aparat pemerintahan desa di bidang tata kelola keuangan, administrasi dan kepemerintahan. Program ini bermuara pada peningkatan pelayanan publik yang merupakan salah satu indikator dasar Indeks Pembangunan Desa (IPD). Optimalisasi bantuan keuangan desa dalam 5 (lima) tahun ke depan, setiap desa di Kabupaten Konawe Utara akan diberikan tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.150.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah ADD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam mengiplementasikan program pembangunan desa yang dibiayai dari danadesa yang dibiayai APBN. 3. Program Insentif Pertanian (INSTAN) Program ini dirancang sebagai dana hibah untuk kelompok - kelompok petani/nelayan yang memiliki lahan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Dengan hibah sebesar Rp.15.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000 per kelompok, yang diarahkan pada bantuan pengadaan sarana produksi dan input pertanian lainnya. 8 - 3 4. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Berbasis Desa (PUKDES) Program ini dirancang dalam bentukdana hibah khusus untuk kelompok– kelompok masyarakat desa yang memiliki unit–unit usaha produktif dan kreatif diluar bidang usaha pertanian.Termasuk kelompok sasaran dalam program ini diantaranya adalah kelompok usaha kerajinan (anyaman sorume), usaha penyulingan minyak nilam, usaha agribisnis skala kecil, usaha pengumpulan madu lebah dan lain-lain. 5. Program Beasiswa Pendidikan Terpakai Program ini difokuskan pada kegiatan pemberian beasiswa pendidikan formal strata II dan III bagi bagi mahasiswa dan aparatur pemerintahan berprestasi untuk mengikuti program-program studi ilmu terapan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia maupun di luar negeri. Melalui program ini, setidaknya dalam 5 (lima) tahun ke depan, ditargetkan sejumlah 200 sarjana S-2 (Magister) dan 50 sarjana S-3 (Doktor) dapat menyelesaikan studi dan menerapkan ilmunya untuk mendukung pembangunan daerah. 6. Program Restorasi Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan program difokuskan pada pemberian beasiswa bagi pendidikan

dokter spesialis minimal 5 (lima) orang per tahun, pemberian insentif khusus bagi dokter spesialis sebesar 100 persen dari standar honorarium, serta pemberian jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin pada puskesmas-puskesmas di Kabupaten Konawe Utara 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Rencana program prioritas disusun untuk mencapai visi, misi dantujuan Kabupaten Konawe Utara periode 2016-2021.Berikut adalah rencana program prioritas berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut. 8.2.1 Misi 1, Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar Program - Program Bidang Pekerjaam Umum a. Program pembangunan jalan dan jembatan b. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya c. Program pengembangan dan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air 8 - 4 d. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah f. Program penyediaan dan pengolahan air baku g. Program pembangunan infrastruktur perdesaan h. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan i. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan j. Program pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan terpencil k. Pogram pengendalian banjir l. Program peningkatankualitas jalandan jembatanantar desa dankecamatan m. Program pengembangan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan n. Program pembangunan jalan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan o. Program peningkatan jalan produksi pertanian, perkebunan, perikanan p. Program peningkatan jaringan irigasi q. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya r. Program pengendalian bencana banjir s. Program Pengembangan Perumahan t. Program pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah u. Program pembangunan instalasi pengolahan air bersih di pedesaan v. Program pembangunan infrastruktur perkotaan w. Program pemanfaatan tata ruang Program-Program Bidang Perhubungan a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan b. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ c. Program peningkatan pelayanan angkutan d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan e. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas f. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

8 - 5 8.2.2 Misi 2, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Program - Program Bidang Ketahanan Pangan a. Programpeningkatan kesejahteraan petani b. Program peningkatan ketahanan pangan(pertanian/perkebunan) Program - Program Bidang Pertanian a. Program peningkatan kesejahteraan petani b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan c. Program peningkatan produksi peternakan Program - Program Bidang Kelautan dan Perikanan a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir b. Program pengembangan perikanan tangkap c. Program pengembangan perikanan budidaya d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan e. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar f. Program pengembangan sarana statistik perikanan Program - Program Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) a. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitifusaha kecil menegah b. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah c. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi d. Program pengembangan usaha kecil Program - Program Bidang Perindustrian a. Program pembangunan insftrastruktur perdesaan b. Program pengembangan industri kecil dan menengah c. Program peningkatan pemanfaatan langsung panas bumi 8 - 6 Program - Program Bidang Perdagangan a. Program pembangunan insftrastruktur perdesaan b. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program - Program Bidang Pariwisata a. Program pengembangan pemasaran pariwisata b. Program pengembangan destinasi pariwisata c. Program pengembangan kemitraan d. Program pengembangan ekonomi kreatif Program - Program Bidang Penanaman Modal a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi c. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan d. Program pelayanan informasi dan pengaduan e. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah Program - Program Bidang Ketenagakerjaan a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja b. Program peningkatan kesempatan kerja c. Program perlindungan perkembangan lembaga ketenagakerjaan

8.2.3 Misi 3, Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Program - Program Bidang Pendidikan a. Program pendidikan anak usia dini (PAUD) b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun c. Program pendidikan non formal d. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan e. Program manajemen pelayanan pendidikan f. Program pengembangan minat baca dan budaya Program - Program Bidang Kesehatan a. Program obat dan perbekalan kesehatan 8 - 7 b. Program upaya kesehatan masyarakat c. Program pengawasan obat dan makanan d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat e. Program perbaikan gizi masyarakat f. Program pengembangan lingkungan sehat g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular h. Program standarisasi pelayanan kesehatan i. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin j. Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranarumah sakit/puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya k. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita m. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia n. Program pengawasan dan pengendalian makanan o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak x. Program jaminan kesehatan nasional y. Program pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan z. Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi Program - Program Bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan b. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak d. Program keluarga berencana e. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga f. Program pengembangan modal operasional BKB-Posyandu-Paud Program - Program Bidang Sosial a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 8 - 8 b. Program Keluarga Harapan c. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial d. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial e. Program pembinaan anak terlantar

f. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma g. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo h. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social, monitoring dan evaluasi pelaporan i. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program - Program Bidang Pertanian a. Program peningkatan kesejahteraan petani b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan c. Program peningkatan produksi peternakan Program - Program Bidang Kelautan dan Perikanan a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir b. Program pengembangan perikanan tangkap c. Program pengembangan perikanan budidaya d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan e. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar f. Program pengembangan sarana statistik perikanan 8.2.4 Misi 4, Pembangunan Manusia Yang Religius, Berbudaya, Berketerampilan, dan Berprestasi Program - Program Bidang Keagamaan a. Program peningkatan pelayanan bidang mental spiritual Program - Program Bidang Kebudayaan a. Program pengembangan nilai budaya b. Program Inventarisasi dan pelestarian benda, situs, cagarbudayaPenyediaan saranadan prasaranakegiatan seni danbudaya c. Program pengelolaan keragaman budaya 8 - 9 d. Program peningkatan budaya kecamatan/desa Program - Program Bidang Pemuda dan Olahraga a. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Bermuda b. Program peningkatan dukungan organisasi pemuda c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga d. Program peningkatan sarana dan prasaranaa olahraga e. Program peningkatan peran serta kepemudaan f. Program pembinaan atler berprestasi g. Program peningkatan kejuaraan olah raga Program - Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa c. Program pengembangan pemanfaatan SDA dan pengelolaan teknologi tepat guna di pedesaan 8.2.5 Misi 5, Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan Program - Program Bidang Penataan Ruang a. Program perencanaan tata ruang wilayah b. Program pemanfaatan tata ruang wilayah c. Program pengendalian pemanfaatan ruang Program - Program Bidang Lingkungan Hidup

a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam d. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup e. Program peningkatan pengendalian polusi f. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) g. Program operasional Laboratorium 8 - 10 Program - Program Bidang Penanggulangan Bencana a. Program pengendalian banjir b. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana c. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam d. Program kedaruratan logistik e. Program rehabiltasi dan rekonstruksi 8.2.6 Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik Program - Program Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah a. Program pengembangan data/informasi b. Program kerjasama pembangunan c. Program pengembangan wilayah perbatasan d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunandaerah e. Program perencanaan pembangunan daerah f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana g. Program perencanaan pembangunan ekonomi h. Program perencanaan sosial budaya i. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam j. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program-Program Bidang Pemerintahan Umum a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah b. Program peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan pengendalian(SPIP) pelaksanaan kebijakan KDH c. Program kerjasama informasi dan media mass d. Program penataan peraturan perundang – undangan e. Program panitia RANHAM f. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah g. Program Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum h. Program penataan Daerah Otonomo Baru i. Program Penempatan Nama Rupa Bumi 8 - 11 j. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal k. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur l. Program pembinaan dan pengembangan aparatur m. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah n. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

o. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan p. Program pemantapan desa/kelurahan q. Program penataan aset daerah r. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) s. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan t. Program pengembangan wawasan kebangsaan u. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan v. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat w. Program pendidikan politik masyarakat x. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 8.3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabdaerahberdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyusun berbagai program yang disesuaikandengan prioritas dan kebutuhan daerah serta sekaligus memuat penjabaran dariprogram unggulan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021.Programprogram tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan targetkinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua SKPD dilingkup PemerintahKabupaten Konawe Utara.Rekapitulasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pada setiap urusan penyelenggaraanpemerintahan sebagaimana diuraikan pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2. SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.1 228.166.878 244.486.295 249.865.995 260.384.142 288.956.741 1.260.363.162 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 56.391.296 100% 60.251.640 100% 62.691.073 100% 65.892.447 100% 72.012.693 100% 311.136.951 SEMUA DINAS 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Terpenuhi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 67.728.295 100% 69.394.270 100% 66.494.850 100% 69.230.338 100% 83.005.166 100% 352.440.070 SEMUA DINAS 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhi Program peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 8.021.031 100% 9.886.075 100% 10.756.794 100% 11.035.430 100% 12.302.175 100% 51.491.505 SEMUA DINAS 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 23.357.016 100% 24.567.832 100% 25.744.431 100% 26.090.996 100% 28.418.938 100% 126.895.606 SEMUA DINAS 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan Terpenuhi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 72.669.240 100% 80.386.478 100% 84.178.847 100% 88.134.931 100% 93.217.770 100% 418.399.031 SEMUA DINAS 407.398.274 433.061.152 449.015.741 483.171.204 516.926.371 2.273.722.852 BELANJA APBD 494.222.740 575.354.632 615.245.385 658.321.694 704.986.977 #REF! (86.824.466) (142.293.480) (166.229.644) (175.150.490) (188.060.606)

4.550

Tabel 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2016-2021 KAB. KONAWE UTARA KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PROGRAM LINTAS SKPD SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8.2 8.2.1 179.231.396 188.574.857 199.149.745 222.787.062 227.969.630 1.013.359.690 8.2.1.1 33.580.000 34.475.000 36.045.000 36.025.000 36.750.000 176.875.000 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkat Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 36.9% 36.9% 2.063.000 44.6% 2.158.000 52.3% 2.383.000 60.1% 2.438.000 67.8% 2.438.000 75.5% 11.480.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Meningkatnya APM Pendidikan Dasar 99.2 101.43 103.66 105.89 108.13 110.36 110.36 Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah 8,34 8,34 8,40 8,46 8,53 8,59 8,65 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 108,03 112,08 116,12 120,17 124,22 128,27 128,27 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 99,20 101,43 103,66 105,89 108,13 110,36 110,36 Angka Patisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs 92,78 93,85 94,92 95,98 97,05 98,12 98,12 Rasio ketersedian sekolah (%) : - SD 95,72 95,74 95,76 95,78 95,80 95,82 95,82 - SMP 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 68,00 Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs 94,30 97,59 100,88 104,17 107,46 110,75 110,75 Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 99,84 99,85 99,85 99,86 99,87 99,87 99,87 3 Program Pendidikan Non Formal Meningkat Angka Melek Huruf penduduk usia 15 59 Tahun 95.75 96.18 640.000 96.61 640.000 97.04 610.000 97.47 610.000 97.91 610.000 97.91 3.110.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Meningkatnya jumlah guru bersetifikasi 577 665 753 841 931 1019 1019 Rasio Guru / murid 9,33 9,34 10,33 10,34 11,33 11,34 11,34

5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah penerima beasiswa - 101 4.075.000 101 4.075.000 101 4.150.000 101 4.075.000 101 4.800.000 101 21.175.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tahun 2020 Tahun 2021 1.080.000 5.400.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 27.822.000 27.822.000 135.710.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 Tahun 2017 Tahun 2018 PENDIDIKAN 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 25.722.000 26.522.000 27.822.000 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

PROGRAM SKPD URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 8.2.1.2 DINAS KESEHATAN 32.580.713 32.875.240 36.100.497 38.316.397 41.280.497 181.153.343 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan di puskesmas 96.69% 97.50% 2.050.000 98% 2.250.000 98.75% 2.450.000 99% 2.650.000 100% 2.950.000 100% 12.350.000 DINAS KESEHATAN Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Gratis Melalui (JAMKESDA) 15.000 55% 8.080.473 100% 8.700.000 100% 10.200.000 100% 11.300.000 100% 12.000.000 100% 50.280.473 Meningkatnya angka harapan hidup (tahun) 66,38 67,06 225.000 67,74 250.000 68,42 275.000 69,1 300.000 69,78 325.000 69,78 1.375.000 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya Sarana Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman yang memenuhi syarat 73% 77% 50.000 82% 60.000 85% 70.000 96% 80.000 100% 90.000 100% 350.000 DINAS KESEHATAN Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif 147 81% 84% 87% 93% 100% 100% Meningkatnya Rumah Tangga Prilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) yang di pantau 4.818 62% 71% 84% 97% 100% 100% Meningkatnya Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Balita 3.812 75% 82% 91% 97% 100% 100% Meningkatnya Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan 4.818 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat 210 83% 86% 89% 95% 100% 100% Meningkatnya Tempattempat Umum yang memenuhi syarat 161 96.5% 97% 98.5% 99% 100% 100% Meningkatnya Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI) 109 77% 85% 93% 98% 100% 100% Meningkatnya Angka Kesembuhan TBC BTA Positif 10 40% 56% 72% 87% 100% 100% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7 2.725.000 990.000 1.100.000 1.300.000 1.450.000 7.565.000 DINAS KESEHATAN 6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 DINAS KESEHATAN 1.600.000 7.000.000 DINAS KESEHATAN 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 6.000.000 DINAS KESEHATAN 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat DINAS KESEHATAN Meningkatnya Cakupan Penderita Kusta PB (Pausi Basiler) dan MB (Multi Basiler) yang mendapat perawatan 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya Penderita Diare yang Ditangani 955 95% 96% 98% 99% 100% 100% 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 71% 75% 1.000.000 87% 1.000.000 92% 1.000.000 96% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 5.000.000 DINAS KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan gratis 74% 78% 83% 89% 96% 100% 100% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 59% 60% 63% 67% 70% 75% 75% Rasio posyandu per satuan balita 16,08 16,57 17,07 17,56 18,06 18,55 18,55 Rasio puskemas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 11 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan menurunnya/berkurang nya penyakit menular di Masyarakat 14 10 1.000.000 8 1.000.000 6 1.100.000 4 1.100.000 2 1.200.000 2 5.400.000 DINAS KESEHATAN 12 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita meningkatnya balita yang di Imunisasi 1.205 80% 1.250.000 83% 1.250.000 87% 1.250.000 95% 1.250.000 100% 1.250.000 100% 6.250.000 DINAS KESEHATAN 13 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia 1.276 79% 300.000 82% 300.000 89% 300.000 94% 300.000 96% 300.000 100% 1.500.000 DINAS KESEHATAN 14 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan meningkatnya Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat Higiene Sanitasi 210 85% 940.000 88% 940.000 92% 940.000 95% 940.000 98% 940.000 100% 4.700.000 DINAS KESEHATAN menurunnya angka kematian Ibu 3-00000 menurunnya angka

kematian bayi 1000000 Cakupan kunjungan bayi (%) 87 90 92 95 97 100 100 15 DINAS KESEHATAN Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.244.743 2.244.743 2.350.000 2.355.900 2.360.000 11.555.386 1.500.000 7.500.000 DINAS KESEHATAN 10 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000 9.500.000 9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 37.000.000 DINAS KESEHATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 Program Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatnya peserta jaminan kesehatan masyarakat 76% 80% 2.070.497 86% 2.070.497 90% 2.070.497 96% 2.070.497 100% 2.070.497 100% 10.352.484 DINAS KESEHATAN 17 Pemenuhan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Rasio dokter per satuan penduduk 0,70 0,80 520.000 0,90 520.000 1,00 520.000 1,10 520.000 1,20 520.000 1,20 2.600.000 DINAS KESEHATAN 18 Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi Persentase terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 100% 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 750.000 DINAS KESEHATAN 8.2.1.3 15.100.000 27.395.000 27.650.000 34.905.000 27.160.000 132.210.000 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Berkurangnya Jumlah Rujukan 60% 65% 100.000 70% 80.000 75% 70.000 80% 60.000 100% 40.000 100% 350.000 BLUD RUMAH SAKIT 2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya Jumlah Kunjungan 70% 75% 30.000 80% 40.000 85% 50.000 90% 60.000 100% 80.000 100% 260.000 BLUD RUMAH SAKIT Terpenuhinya Layanan Fasilitas Lengkap 60% 70% 75% 80% 85% 100% 100% BLUD RUMAH SAKIT Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 4 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya semua pelayanan medik 80% 90% 1.600.000 100% 3.500.000 - 0 - 0 - 0 100% 5.100.000 BLUD RUMAH SAKIT 5 Program Registrasi, Akreditasi dan Perizinan Adanya Pengakuan Kualitas Pelayanan Secara Nasional - 1 350.000 - 0 - 0 - 0 - 0 1 350.000 BLUD RUMAH SAKIT BLUD RSUD

3 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata 5.000.000 10.500.000 11.000.000 17.500.000 18.000.000 62.000.000 6 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Kualitas layanan, cakupan, jenis layanan dan kepuasan meningkat 60% 70% 5.000.000 75% 10.000.000 80% 13.000.000 90% 13.500.000 100% 5.000.000 100% 46.500.000 BLUD RUMAH SAKIT 7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Ketersediaan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi 60% 70% 3.000.000 80% 3.250.000 85% 3.500.000 90% 3.750.000 100% 4.000.000 100% 17.500.000 BLUD RUMAH SAKIT 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kualitas kesehatan lingkungan Rumah Sakit terjamin 50% 60% 20.000 70% 25.000 80% 30.000 90% 35.000 100% 40.000 100% 150.000 BLUD RUMAH SAKIT 8.2.1.4 88.340.684 88.804.617 94.195.249 108.281.665 117.354.133 496.976.347 Meningkatnya panjang jalan kabupaten (km) 700 710 720 730 740 750 750 Meningkatnya jumlah jembatan (buah) 20 24 28 32 36 44 44 Meningkatnya panjang jembatan (meter) 220 261,6 303,2 344,8 386,4 428 428 Persentase pengembangan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan (%) 25 32 39 46 53 60 60 2 Program Pengembangan dan Pengelolalaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Panjang dan luas daerah irigasi (km) 2.597 2.627 3.554.751 2.637 4.710.226 2.647 5.931.248 2.657 7.327.811 2.667 8.744.201 2.667 30.268.238 DINAS PU DAN PERUMAHAN 3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya air lainnya Persentase pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya yang terlaksana (%) 30 36 486.200 42 534.820 48 588.302 54 617.717 60 648.603 60 2.875.642 DINAS PU DAN PERUMAHAN 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 50.752.923 58.628.215 60.604.497 66.534.722 70.711.458 307.231.817 DINAS PU DAN PERUMAHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 Program Pembangunan Saluran Drainase /Goronggorong Persentase layanan sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota (%) 32 38,6 486.200 54,2 534.820 51,8 588.302 58,4 617.717 65 648.603 65 2.875.642 DINAS PU DAN PERUMAHAN

Prosentase rumah tangga pengguna air bersih 11.663 457 457 457 457 457 13950 Persentase pengelolaan air minum dan air limbah yang dikembangkan (%) 35 43 51 59 67 75 75 6 Program Penyedian dan Pengolahan Air Baku Jumlah IPA (unit) 7 9 3.047.300 10 1.348.750 11 1.348.750 12 1.348.750 13 1.348.750 13 8.442.300 DINAS PU DAN PERUMAHAN Indeks Pembangunan Desa (IPD) 48,4 49,61 50,82 52,03 53,24 54,45 54,45 Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh (%) 16,23 % dari 144,07 Ha 27,98 39,73 51,49 63,24 75,00 75,00 8 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik (km) 438.54 458.54 5.789.555 478.54 5.789.555 498.54 5.789.555 518.54 5.789.555 538.54 5.789.555 538.54 28.947.775 DINAS PU DAN PERUMAHAN 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamrgaan Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kebinamrgaan (%) 60 65 4.793.950 70 873.345 75 960.680 85 1.008.714 85 1.059.150 85 8.695.839 DINAS PU DAN PERUMAHAN 10 Program Pengembangan Infrastruktur Jalan di wilayah Perbatasan dan Terpencil Persentase pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan terpencil (%) 35 40 5.125.000 45 5.230.000 50 5.460.000 55 5.660.000 60 5.720.000 60 27.195.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 12 Program Pemanfaatan Tata Ruang Persentase pemanfaatan ruang yang terlaksana 20% 4 keg 200.000 4 keg 250.000 4 keg 300.000 4 keg 350.000 4 keg 400.000 20 keg 1.500.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 13 Program Pengembangan Perumahan Terwujudnya Peningkatan Rumah Layak Huni (unit) 1.452 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 2.687 30.875.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 14 Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase rumah tangga bersanitasi 80% 82% 1.274.805 84% 1.472.285 86% 1.689.514 88% 1.708.989 89% 1.834.439 89% 7.980.032 DINAS PU DAN PERUMAHAN 15 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penataan Areal Pemakaman 0% 10% 75.000 20% 100.000 20% 120.000 20% 140.000 20% 160.000 20% 595.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 5 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 3.220.000 404.600 658.400 6.713.689 13.033.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 9.464.374 20.461.063 DINAS PU DAN PERUMAHAN 7 Program Pembangunan Inftrastruktur Perdesaan 2.160.000 1.553.000 2.781.000 3.089.000 3.450.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 Program Pengendalian Banjir Cakupan wilayah sungai berpotensi banjir yang dikendalikan 35% 39% 1.200.000 43% 1.200.000 47% 1.200.000 51% 1.200.000 55% 1.200.000 55% 6.000.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 8.2.1.5 4.790.000 4.930.000 5.055.000 5.150.000 5.310.000 25.235.000 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 52% 60% 2.990.000 65% 3.100.000 70% 3.150.000 75% 3.200.000 85% 3.250.000 85% 15.690.000 BADAN KESBANG 2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan 70% 75% 560.000 80% 570.000 85% 580.000 90% 590.000 95% 610.000 95% 2.910.000 BADAN KESBANG 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Persentase Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban 70% 75% 420.000 80% 425.000 85% 430.000 90% 435.000 95% 440.000 95% 2.150.000 BADAN KESBANG 4 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyakat Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyakat 35% 40% 300.000 45% 300.000 50% 320.000 60% 325.000 75% 350.000 75% 1.595.000 BADAN KESBANG 5 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase Pendidikan Politik Masyarakat 100% 100% 290.000 100% 300.000 100% 325.000 100% 340.000 100% 360.000 100% 1.615.000 BADAN KESBANG 6 Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Persentase Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 100% 100% 230.000 100% 235.000 100% 250.000 100% 260.000 100% 300.000 100% 1.275.000 BADAN KESBANG 8.2.2.6 865.000 874.465 933.650 1.068.200 1.150.987 4.892.302 1 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Peningkatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran - 25% 865.000 35% 874.465 45% 933.650 50% 1.068.200 60% 1.150.987 60% 4.892.302 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 8.2.1.7 1.987.500 95.000 104.000 109.000 115.000 910.000 1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Persentase pelaksanaan operasi yustisi 35% 50% 1.987.500 55% 95.000 60% 104.000 65% 109.000 75% 115.000 75% 910.000 SATPOL PP PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.2.1.8 1.987.500 5.137.500 3.837.500 4.282.500 4.082.500 19.327.500 Jumlah warga masyarakat yang dilatih sebagai pendamping sosial dalam penannggulangan - 30 kk 108.000 30kk 108.000 30kk 108.000 30kk 108.000 30kk 108.000 100% 540.000 DINAS SOSIAL Jumlah kegiatan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS yang dilaksanakan 2 2 335.000 2 385.000 2 485.000 2 530.000 2 580.000 12 2.315.000 DINAS SOSIAL 2 Program Keluarga Harapan (PKH) Jumlah KK/KUBE penerima bantuan usaha ekonomi 75 Klp 25 Klp 614.000 25 Klp 814.000 25 Klp 814.000 25 Klp 814.000 25 Klp 814.000 100 Klp 3.870.000 DINAS SOSIAL 3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya kegiatan kesejahteraan sosial - 6 keg 316.600 6 keg 716.600 6 keg 716.600 6 keg 716.600 6 keg 716.600 30 Keg 3.183.000 DINAS SOSIAL Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kesejahteran sosial - 4 Keg 231.400 4 Keg 531.400 4 Keg 531.400 4 Keg 531.400 4 Keg 531.400 20 Keg 2.357.000 DINAS SOSIAL Jumlah panti sosial dan panti asuhan 1 - - 1 1.500.000 - - - - - - 2 1.500.000 DINAS SOSIAL 5 Program Pembinaan Anak Terlantar Terlaksananya kegiatan pembinaan anak terlantar - 4 Keg 175.000 4 Keg 375.000 4 Keg 375.000 4 Keg 675.000 4 Keg 375.000 20 Keg 1.975.000 DINAS SOSIAL 6 Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan trauma Terlaksananya kegiatan pembinaan para penyandang cacat dan trauma - 3 Keg 137.500 3 Keg 237.500 3 Keg 237.500 3 Keg 237.500 3 Keg 237.500 15 Keg 1.087.500 DINAS SOSIAL 7 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Persentase Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo - - 0 20% 400.000 20% 500.000 20% 600.000 20% 650.000 80% 2.150.000 DINAS SOSIAL 8 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Terlaksananya Pemutakhiran data PMKS dan PSKS, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2 keg 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 5 Keg 350.000 DINAS SOSIAL 4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial SOSIAL 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8.2.2 36.284.766 46.909.294 44.755.506 53.867.707 64.882.836 245.292.166 8.2.2.1 4.447.104 6.816.670 6.917.149 8.195.838 4.120.646 30.309.464 Jumlah balai latihan (unit) - - 0 1 781.200 - - 1 825.890 1 1.056.000 3 2.663.090 Jumlah pelatihan 2 - - 1 760.450 - - 1 880.388 - - 4 1.640.838 Tersedianya data base dan Terserapnya Tenaga

Kerja penganggur dan stengah pengangguran 280 380 297.314 430 412.314 564 453.545 664 453.545 764 548.790 2.802 2.165.509 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 66,68 67,32 297.314 67,96 412.314 68,60 453.545 69,24 453.545 69,89 548.790 69,89 2.165.509 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (%) 1.538 20 340.000 20 390.000 20 440.000 20 460.000 20 460.000 1.618 2.090.000 Persentase peningkatan pencari kerja yang difasilitasi untuk mengakses kesempatan kerja (%) 30 33 340.000 36 390.000 39 440.000 43 460.000 45 460.000 45 1.902.058 3 Program perlindungan perkembangan lembaga ketenagakerjaan Tercapainya penetapan UPK dan penerbitan peraturan Gubernur tentang upah minimum Kabupaten 48 48 158.476 48 229.142 48 252.058 48 277.469 48 300.816 48 1.217.961 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 4 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Terlaksannya kelengkapan dokumen pengembangan wilayah transmigrasi 15 paket 1 paket 150.000 4 paket 510.000 3 paket 470.000 4 paket 510.000 4 paket 510.000 16 paket 2.150.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 5 Program Pembangunan di Lokasi Kawasan Transmigrasi Baru Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur 5 paket - 0 1 paket 1.100.000 2 paket 2.200.000 2 paket 2.200.000 - 0 5 paket 5.500.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 6 Program Fasilitasi Penempatan Warga Transmigrasi Baru Terselenggaranya penempatan warga transmigasi 885 kk 85 kk 160.000 200 kk 70.000 200 kk 70.000 200 kk 70.000 220 kk 100.000 885 kk 470.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 7 Program Penyusunan Monografi, rencana teknik pembinaan dan pengukuran tata batas UPT Terlaksananya Penyusunan Monografi, rencana teknik pembinaan dan pengukuran tata batas UPT 4 paket 2 paket 239.000 2 paket 225.000 - 0 - 0 - 0 4 paket 464.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja DINAS TRANSMIGRASI

DAN TENAGA KERJA

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 Program Peningkatan Sarana Prasarana Warga Transmigrasi Jumlah paket sarana prasarana pertanian 36 unit 5 unit 2.125.000 7 unit 136.250 6 unit 128.000 11 unit 205.000 7 unit 136.250 5 keg 2.730.500 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 9 Program Peningkatan Kualitas SDM Warga Transmigrasi Jumlah paket kegiatan peningkatan SDM Penyuluh, Medis, Pengurus UEP di UPT 15 Paket 1 Paket 340.000 4 Paket 1.400.000 6 Paket 2.010.000 4 Paket 1.400.000 - 0 15 Paket 5.150.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 8.2.2.2 2.295.000 2.307.000 2.375.200 2.389.720 1.876.192 11.243.112 1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan Meningkatnya kualitas anak dan perempuan 1 1 575.000 1 575.000 1 610.000 1 610.000 1 635.000 1 3.005.000 DP3A 2 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender Jumlah keluarga sejahtera 6.257 6.896 1.120.000 7.535 1.132.000 8.174 1.145.200 8.813 1.159.720 9.452 1.175.692 9.452 5.732.612 DP3A 3 Program penguatan kelembagaan pengurusutamaan Gender dan anak Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan gender dan anak 34,13% 0 600.000 1 600.000 1 620.000 1 620.000 1 65.500 1 2.505.500 DP3A 8.2.2.3 KETAHANAN PANGAN 2.583.500 2.226.850 2.436.850 2.531.850 2.581.850 11.860.900 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Nilai Tukar Petani (NTP) 103,40 103,40 650.000 103,40 650.000 103,40 720.000 103,40 720.000 103,40 720.000 103,40 3.460.000 DINAS KETAHANAN PANGAN Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah 0,65 0,71 1.133.500 0,77 1.246.850 0,83 1.356.850 0,89 1.451.850 0,95 1.501.850 0,95 6.690.900 Tingkat penguatan cadangan pangan (%) 48,00 50,80 300.000 53,60 330.000 56,40 360.000 59,20 360.000 62,00 360.000 62,00 1.710.000 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan - 1,00 500.000 - - - - - - - - - 8.2.2.4 LINGKUNGAN HIDUP 2.198.207 4.963.357 3.663.357 6.352.357 15.237.070 32.414.348 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - 10% 501.000 10% 1.860.000 20% 860.000 20% 2.860.000 20% 5.860.000 80% 11.941.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 2 DINAS KETAHANAN

PANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 90% 95% 95% 95% 95% 100% 100% Jumlah perusahaan yang memiliki amdal (unit) 42 47 52 56 58 60 60 Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status dan diinformasikan mutu airnya 12 13 247.350 14 773.500 15 573.500 16 873.500 17 2.273.500 17 4.741.350 Jumlah pelanggaran hukum dan peraturan lingkungan 2 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 2 250.000 4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 53% 55% 125.000 60% 420.000 65% 560.000 70% 779.000 75% 1.200.000 75% 3.084.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Meningkatnya jumlah perusahaan yang memiliki pengolahan limbah 11 12 70.000 13 130.000 14 130.000 15 130.000 16 130.000 16 590.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Persentase Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 10% 10% 529.857 10% 529.857 20% 529.857 20% 529.857 20% 3.248.570 80% 5.367.998 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7 Program Operasional Laboratorium Persentase Operasional Laboratorium 63% 70% 410.000 74% 360.000 79% 410.000 85% 360.000 88% 410.000 88% 1.950.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.2.2.5 2.590.780 2.642.780 2.691.780 2.769.380 2.867.380 13.562.100 1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Cakupan pelayanan bencana kabupaten 75% 80% 940.000 85% 962.000 90% 981.000 95% 1.030.000 100% 1.076.000 100% 4.989.000 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana 100% 100% 1.300.000 100% 1.300.000 100% 1.300.000 100% 1.300.000 100% 1.300.000 100% 6.500.000 3 Program Kedaruratan dan Logistik Tercapainya Kedaruratan dan Logistik 100% 100% 296.380 100% 316.380 100% 336.380 100% 356.380 100% 406.380 100% 1.711.900 4 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jumlah Bencana yang Tertangani 85% 90% 54.400 95% 64.400 95% 74.400 95% 83.000 100% 85.000 100% 361.200

BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 265.000 840.000 550.000 770.000 2.065.000 4.490.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.2.2.6 551.863 650.000 750.000 183.000 2.596.000 4.730.863 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Cakupan Pelayanan eKTP 26.211 70% 551.863 75% 650.000 80% 750.000 90% 183.000 100% 2.596.000 100% 4.730.863 DUKPENCAPIL 8.2.2.7 2.295.000 2.307.000 2.375.200 2.389.720 1.876.192 11.243.112 1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan Meningkatnya kualitas anak dan perempuan 50% 55% 575.000 65% 575.000 75% 610.000 85% 61000000% 95% 635.000 100% 3.005.000 DP3A 2 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender Jumlah keluarga sejahtera 6.257 6.896 1.120.000 7.535 1.132.000 8.174 1.145.200 8.813 115972000% 9.452 1.175.692 9.452 5.732.612 DP3A 3 Program penguatan kelembagaan pengurusutamaan Gender dan anak Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan gender dan anak 34,13% 45% 600.000 65% 600.000 75% 620.000 85% 62000000% 95% 65.500 100% 2.505.500 DP3A 8.2.2.8 2.002.701 3.302.701 3.302.701 3.302.701 3.302.701 15.213.506 1 Program Peningkatanan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan presentase peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan 60% 63% 620.345 65% 620.345 70% 620.345 75% 620.345 80% 620.345 80% 3.101.725 DPMD 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Cakupan Lembaga Ekonomi yang mengikuti Pengembangan Lembaga Eonomi Pedesaan 75 lbg 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 125 lbg 1.195.500 DPMD 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 35% 40% 171.806 45% 171.806 50% 171.806 55% 171.806 65% 171.806 65% 859.031 DPMD 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Cakupan Aparat Desa/Kel yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 795 159 253.265 159 253.265 159 253.265 159 253.265 159 253.265 795 1.266.325 DPMD PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SUPIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Persentase Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan 0 0 203.220 0 1.503.220 1 1.503.220 1 1.503.220 1 1.503.220 1 6.216.100 DPMD 6 Program Pemantapan Pemerintah Desa/Kelurahan Indeks Pembangunan Desa (dimensi penyelenggaraan pemerintahan) 1 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 250.000 DPMD 7 Program pengembangan pemanfaatan SDA, dan pengelolaan Teknologi Tepat Guna di pedesaan Cakupan Pengembangan Pemanfaatan SDA dan Pengelolaan TTG di Pedesaan 260 Klp 52 464.965 52 464.965 52 464.965 52 464.965 52 464.965 260 2.324.825 DPMD 8.2.2.9 1.435.000 1.550.000 1.698.500 1.765.800 1.825.000 8.274.300 1 Program keluarga berencana Cakupan persentase KB Aktif 66% 69% 750.000 72% 825.000 75% 907.500 78% 920.000 81% 925.000 81% 4.327.500 DPPKB 2 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Meningkatnya persentase tenaga pendamping kelompok bina keluarga 49,11% 50% 310.000 60% 310.000 70% 355.000 80% 378.000 95% 401.000 100% 1.754.000 DPPKB 3 Program Pengembangan modal operasional BKBPosyanduPaud Meningkatnya Program pengembangan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja. 0% 50% 375.000 55% 415.000 64% 436.000 76% 467.800 85% 499.000 100% 2.192.800 DPPKB 8.2.2.10 3.532.800 7.142.662 4.125.000 8.290.000 11.177.000 34.267.462 1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terbangunnya sarana pelabuhan (buah) 14 - - 2 3.800.000 - - 2 4.200.000 - - 16 8.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Terlaksananya Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 1 0 50.000 0 250.000 0 450.000 0 250.000 0 250.000 1 1.250.000 DINAS PERHUBUNGAN 3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan 0 0 80.000 0 90.000 0 100.000 0 110.000 0 120.000 1 500.000 DINAS PERHUBUNGAN 4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Terbangunnya sarana terminal 2 - - - - 1 2.050.000 - - 1 2.150.000 2 4.200.000 DINAS PERHUBUNGAN

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PERHUBUNGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 50% 20% 3.280.000 17% 1.407.662 23% 1.500.000 20% 2.200.000 20% 6.872.000 100% 15.259.662 DINAS PERHUBUNGAN 6 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 20% 25% 122.800 30% 1.595.000 35% 25.000 55% 1.530.000 65% 1.785.000 75% 5.057.800 DINAS PERHUBUNGAN 8.2.2.11 707.000 870.000 1.082.900 1.231.000 1.363.000 4.533.900 1 Peningkatan Pelayanan Jasa komunikasi dan informatika Tersedianya pelayanan jasa komunikasi dan informatika 0% 10% 150.000 30% 160.000 50% 200.000 65% 220.000 75% 230.000 75% 240.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa 0% 10% 225.000 30% 340.000 50% 467.900 65% 553.000 75% 632.000 75% 2.217.900 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 Program Peningkatan Fasilitas SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Persentase Peningkatan Fasilitas SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 0% 10% 120.000 30% 140.000 50% 160.000 65% 180.000 75% 200.000 75% 800.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa Terlaksananya Kerjasama Informasi Dan Media Massa 0% 10% 212.000 30% 230.000 50% 255.000 65% 278.000 75% 301.000 75% 1.276.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.2.2.12 1.900.000 3.700.000 4.000.000 4.300.000 4.600.000 18.500.000 1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase Mutu Obat dan makanan terjamin 52% 57% 650.000 64% 700.000 70% 750.000 77% 800.000 85% 850.000 85% 3.750.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM Jumlah UMKM yang dibina 2.598 3.154 3.710 4.266 4.822 5.378 5.378 Jumlah UMKM yang difasilitasi dan mengikuti promosi/pameran -111115 Jumlah PLUD - 1 1 1 1 1 5 3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Memfasilitasi pembentukan kemitraan dengan BPR/LKM 6 1 75.000 2 75.000 2 75.000 1 75.000 1 75.000 13 375.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM KOPESAI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI DAN UMKM 1.250.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 3.750.000 14.750.000 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah 2 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah koperasi 244 245 160.000 246 800.000 247 900.000 248 950.000 250 1.000.000 250 3.810.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM 5 Program Pengembangan Usaha Kecil Jumlah Lokasi Pemberian Modal Usaha dan Produktivitas Usaha Kecil 6 lokasi - 0 2 lokasi 60.000 1 lokasi 65.000 2 lokasi 60.000 1 lokasi 30.000 6 lokasi 215.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM 8.2.2.13 1.900.000 1.700.000 2.020.000 2.270.000 2.900.000 10.790.000 1 Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi persentase promosi dan jumlah investor 2 5 770.000 7 880.000 10 1.050.000 13 1.250.000 18 1.650.000 18 5.600.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT Peningkatan Jumlah lembaga keuangan 6 7 50.000 8 50.000 9 50.000 10 50.000 10 50.000 10 250.000 Pengembangan sistem informasi - 1 400.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 5 600.000 Penyusunanan kebijakan investasi - 2 100.000 3 150.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 8 550.000 Penyusunan buku potensi investasi daerah - 1 100.000 1 120.000 1 150.000 1 170.000 1 200.000 5 740.000 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Peningkatan jumlah izin yang diterbitkan 210 izin 396 220.000 582 130.000 768 160.000 954 200.000 1.140 300.000 1.140 1.010.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT 4 Pelayanan Informasi dan Pengaduan persentase peningkatan pelayanan dan penanganan pengaduan 10% 15% 110.000 15% 320.000 15% 160.000 20% 450.000 20% 250.000 85% 1.290.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT 5 Program ,penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah Jumlah kajian tentang potensi sumber daya, sarana dan prasarana investasi daerah - 1 dok 150.000 - - 1 dok 300.000 - 0 1 dok 300.000 3 dok 750.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT 8.2.2.14 7.197.630 5.958.937 6.417.285 6.872.751 7.382.905 33.829.508 1 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Jumlah kegiatan

peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda 1 keg 1 keg 700.000 1 keg 320.000 1 keg 340.000 1 keg 360.000 1 keg 380.000 5 keg 2.100.000 DISPORA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2 PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 Program Peningkatan dan Dukungan Organisasi Pemuda Jumlah Organisasi Olahraga / Club yang dibina 14 17 562.400 19 398.640 22 438.504 24 482.354 27 530.589 27 2.412.487 DISPORA 3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah Atlet yang dibina 42 49 203.435 56 223.779 63 246.157 70 270.773 77 297.850 77 1.241.994 DISPORA 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Jumlah Sarana/Gedung Olah raga 267 20 1.423.000 20 1.553.000 20 1.688.300 20 1.838.300 20 2.002.130 367 8.504.730 DISPORA 5 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terlaksananya Program Paskibraka 100% 100% 593.325 100% 652.658 100% 717.924 100% 789.924 100% 868.916 100% 3.622.747 DISPORA Meningkatnya peringkat PORPROV 800% 800% 552.850 700% 592.850 700% 634.850 600% 679.850 500% 727.850 500% 3.188.250 Jumlah kegiatan olahraga berprestasi 400% 500% 1.451.420 600% 355.690 700% 439.230 700% 489.230 800% 563.250 800% 3.298.820 7 Program Peningkatan Kejuaraan Olah Raga Meningkatnya jumlah kejuaraan olahraga 500% 600% 1.711.200 700% 1.862.320 800% 1.912.320 900% 1.962.320 1000% 2.012.320 1000% 9.460.480 DISPORA 8.2.2.15 648.181 771.336 899.584 1.023.590 1.176.900 4.519.591 1 Pengembangan Minat Baca dan Budaya Jumlah kegiatan minat baca 1 keg 1 keg 190.000 1 keg 190.000 1 keg 190.000 1 keg 190.000 1 keg 190.000 5 keg 950.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Terlaksananya simpul jaringan SIKN melalui JIKN 0 0 156.980 0 206.870 0 259.344 1 311.890 1 365.590 1 1.300.674 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis 0 0 199.201 1 240.566 1 290.440 1 345.800 1 401.200 1 1.477.207 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Terlaksananya peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah 0 0 102.000 1 133.900 1 159.800 1 175.900 1 220.110 1 791.710 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DISPORA PERPUSTAKAAN Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2 Program Pembinaan Altet Berprestasi

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8.2.3 32.450.233 27.316.333 28.808.383 33.653.733 31.278.755 153.157.441 8.2.3.1 9.610.500 7.114.600 5.631.650 8.790.000 7.055.022 38.201.776 1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Jumlah kelompok nelayan yang dibina 55 klp 65 klp 590.000 75 klp 610.000 85 klp 645.000 95 klp 675.000 115 klp 690.000 120 klp 3.210.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Produksi perikanan budidaya (ribu ton) 2.794 252 252 252 252 252 4.054 Jumlah kelompok budidaya yang dibina (orang) 5.508 5.555 5.602 5.650 5.697 5.745 5.745 Jumlah balai benih perikanan (buah) --1--12 Benih unggul (jenis) - - - 3 - 2 5 Jumlah program subsidi Nelayan dan pembudidaya ikan 2 - - 1 680.000 - - 1 750.000 1 920.000 5 2.350.000 3 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Produksi Hasil Olahan Perikanan (ribu ton) 7 8 1.955.500 8 2.120.100 9 2.425.000 9 2.750.000 9 2.915.000 10 12.165.600 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Jumlah IUP Kawasan budidaya yang dikembangkan 1 1 425.000 1 514.500 1 575.900 1 625.000 1 22 6 2.140.423 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5 Program Pengembangan Sarana Statistik Perikanan Tersedianya Statistik Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (dokumen) 3 3 60.000 3 75.000 3 80.000 3 90.000 3 100.000 15 405.003 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) 13.847 14.957 16.054 17.157 18.261 19.364 19.364 Jumlah TPI diluar PPI (unit) 11--1-3

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan 2 2.080.000 3.795.000 1.905.750 2.150.000 3.350.000 13.280.750 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Perikanan Tangkap 6 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.500.000 - - 2.500.000 - 7.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.2.3.2 PARIWISATA 6.149.000 6.899.000 8.354.000 6.789.000 7.469.000 35.660.000 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya jenis kegiatan event pariwisata - 1 1.150.000 1 1.150.000 2 2.245.000 - - - - 3 4.545.000 DINAS PARIWISATA 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya jumlah wisatawan 19.153 0 2.399.000 0 2.749.000 0 2.949.000 0 3.249.000 0 3.549.000 38.306 14.895.000

DINAS PARIWISATA 3 Program Pengembangan Kemitraan Persentase Peningkatan Kemitraan 0 0 1.800.000 0 2.000.000 0 2.160.000 0 2.340.000 0 2.520.000 1 10.820.000 DINAS PARIWISATA 4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Persentase Peningkatan kegiatan ekonomi kreatif 0 0 800.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.200.000 0 1.400.000 1 5.400.000 DINAS PARIWISATA 8.2.3.3 PERTANIAN 9.850.733 9.900.733 11.712.733 13.154.733 13.084.733 57.703.665 Nilai Tukar Petani (NTP) 103 103 650.000 103 650.000 103 720.000 103 720.000 103 720.000 103 3.460.000 Jumlah program subsidi pertanian 3 - - - - 4 870.000 - - - - 4 870.000 Ketersediaan pangan utama dalam ton (padi, palawija, holtikultura) (42.817,17),( 42.819,5), (2.753) (51.488,67 ), (51.492), (2.841) 800.000 (60.160,17 ), (60.164), (2.929) 900.000 (68.831,67 ), (68.837), (3.017) 1.000.000 (77.503,17 ), (77.509), (3.105) 1.970.000 (86.174,67 ), (86.182), (3.193) 1.774.000 (86.174,67 ), (86.182), (3.193) 6.444.000 Panjang jalan produksi (Km) 38 40 1.000.000 42 1.100.000 44 1.200.000 46 1.300.000 48 1.400.000 48 6.000.000 Persentase kualitas jalan produksi dalam kondisi baik (%) 47 53 500.000 60 500.000 66 600.000 72 600.000 78 600.000 78 2.800.000 Luas potensi sawah tadah hujan dan sawah beririgasi (Ha) 11.647 14.026 800.000 16.405 1.000.000 18.784 1.200.000 21.163 1.400.000 23.542 1.600.000 23.542 6.000.000 Pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB (%) (0,24) 5,47 220.000 5,18 345.000 5,25 381.000 5,15 477.000 5,07 587.000 5,07 2.010.000 Jumlah kelompok tani yang dibina 47 50 1.351.733 53 1.451.733 57 1.551.733 59 1.651.733 63 1.751.733 63 7.758.665 Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 2 DINAS PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 DINAS PERTANIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah komoditi unggulan per klaster (kecamatan) 10 12 552.000 14 552.000 16 652.000 18 652.000 20 780.000 20 3.188.000 pertumbuhan sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%) 5,22 5,19 220.000 6,59 345.000 5,83 381.000 5,50 477.000 6,44 587.000 6,44 2.010.000 Jumlah komoditas yang ditangani dalam rangka peningkatan produksinya 6 9 552.000 10 552.000 12 652.000 14 652.000 15 780.000 15 3.188.000 3 Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Terlaksananya kegiatan promosi atas hasil pertanian/perkebunan 1 1 205.000 1 205.000 1 205.000 1 205.000 1 205.000 6 1.025.000 DINAS PERTANIAN 4 Program Peningkatan Produksi Peternakan Meningkatnya produksi hasil peternakan dari populasi sapi dan unggas 8.720 sapi dan 96.000 unggas 1.894 sapi dan 24.200 unggas 2.300.000 1.894 sapi dan 24.200 unggas 2.300.000 1.904 sapi dan 24.200 unggas 2.300.000 1.904 sapi dan 25.200 unggas 2.300.000 1.904 sapi dan 25.200 unggas 2.300.000 9.500 sapi dan 123.000 unggas 11.500.000 DINAS PERTANIAN 5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Meningkatnya jumlah penerapan teknologi tepat guna - 1 700.000 - - - - 1 750.000 - - 2 1.450.000 DINAS PERTANIAN 8.2.3.4 6.840.000 3.402.000 3.110.000 4.920.000 3.670.000 21.592.000 Jumlah pasar 12 - - - - - - 1 1.500.000 - - 13 1.500.000 Cakupan pengembangan pasar dan usaha ekonomi masyarakat desa (%) 65 70 3.300.000 75 322.000 80 340.000 85 360.000 85 380.000 85 4.702.000 Pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan terhadap PDRB (%) 4,28 dan 0,42 4,48 dan 1,47 350.000 4,69 dan 1,84 350.000 4,92 dan 2,68 350.000 5,17 dan 2,96 400.000 5,01 dan 3,01 400.000 5,01 dan 3,01 1.850.000 Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) 406 459 120.000 512 140.000 565 160.000 618 180.000 671 20.000 671 620.000 Jumlah IKM yang difasilitasi memperoleh bantuan permodalan 120 166 620.000 212 140.000 258 160.000 304 180.000 350 20.000 350 1.120.000 3 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan Persentase peningkatan perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 100% 100% 2.100.000 100% 2.100.000 100% 2.100.000 100% 2.300.000 100% 2.300.000 100% 10.900.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 4 Program Peningkatan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi - - 350.000 1 350.000 - - - - 1 550.000 - 900.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Program Pembangunan Inftrastruktur Perdesan 1 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8.2.4 37.048.846 36.946.795 38.104.280 40.009.332 42.143.719 193.952.971 8.2.4.1 8.153.039 8.589.257 8.377.959 9.338.405 10.421.655 44.580.314 Tersusunnya Buku Konawe Utara Dalam Angka dan Buku PDRB 2 2 250.000 2 275.000 2 300.000 2 325.000 2 350.000 10 1.500.000 Tersusunnya masterplan pengembangan pariwisata - 1 550.000 1 550.000 1 550.000 1 550.000 1 550.000 5 2.750.000 Jumlah basis data spasial yang dikembangkan - 1 256.000 1 310.000 - - 1 385.000 - - 3 951.000 2 Program Kerjasama Pembangunan Terlaksananya kegiatan koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang fisik dan prasarana 85% 100% 250.000 100% 275.000 100% 300.000 100% 350.000 100% 380.000 100% 1.555.000 BAPPEDA 3 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Tersusunnya pedoman perencanaan wilayah Perbatasan - - - 1 dok 500.000 - - - - 1 dok 550.000 2 dok 1.050.000 BAPPEDA Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) Pusat-pusat kegiatan kabupaten - 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 5 dok 3.250.000 Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sektor - 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 5 dok 3.250.000 Terlaksananya Kegiatan Koordinasi BKPRD 1 rakor 4 rakor 200.000 4 rakor 220.000 4 rakor 240.000 4 rakor 260.000 4 rakor 280.000 20 rakor 1.200.000 Jumlah dokumen peta tematik yang tersedia - 1 300.000 1 300.000 1 300.000 1 300.000 - - 4 1.200.000 5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda Tata Ruang - 2 keg 500.000 2 keg 200.000 2 keg 200.000 2 keg 200.000 2 keg 200.000 5 keg 1.000.000 BAPPEDA BAPPEDA 4

Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah BAPPEDA PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Program Pengembangan Data/Informasi

URUSAN PENUNJANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (LAKIP) D C C CC CC CC CC Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 373 Rendah 328 Rendah 283 Sedang 239 Sedang 194 Sedang 150 Sedang 150 Sedang Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terlaksana 65% 70% 75% 80% 83% 85% 85% Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan 3 3 4 4 5 5 24 7 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang terlaksana 0% 15% 323.890 35% 373.890 45% 466.351 55% 512.933 65% 562.933 65% 2.239.997 BAPPEDA 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Indeks Risiko Bencana Tinggi Tinggi 305.000 Tinggi 150.000 Sedang 150.000 Sedang 150.000 Sedang 150.000 Sedang 905.000 BAPPEDA 9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 60% 65% 800.000 75% 900.000 80% 1.000.000 85% 1.100.000 90% 1.500.000 90% 5.300.000 BAPPEDA 10 Program Perencanaan Sosial Budaya Terlaksananya koordinasi perencanaan sosial budaya 60% 65% 800.000 75% 900.000 80% 1.000.000 85% 1.100.000 90% 1.500.000 90% 5.300.000 BAPPEDA 11 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi prasarana wilayah dan SDA 0% 100% 460.000 100% 290.000 100% 330.000 100% 360.000 100% 390.000 100% 1.830.000 BAPPEDA 12 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Meningkatnya jumlah penelitian yang dikembangkan - 15% 523.000 15% 550.000 15% 570.000 20% 580.000 20% 630.000 85% 2.853.000 BAPPEDA 8.2.4.2 4.825.142 4.875.142 4.925.142 4.995.142 5.065.142 24.685.710 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6 1.335.149 1.495.367 1.671.608 1.865.472 2.078.722 8.446.317 BAPPEDA KEUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Penilaian Akuntabilitas Keuangan (opini BPK) TW WDP WDP WTP WTP WTP WTP Persentase aset daerah

yang terdata 60% 70% 80% 100% 100% 100% 100% Jumlah pelatihan dan pendampingan bidang akuntansi sektor publik 2345666 Persentase SDM yang sesuai dengan kompetensi bidang akuntasi sektor publik 35% 40% 45% 50% 55% 75% 75% Persentase peningkatan sumber -sumber PAD 25% 35% 45% 55% 65% 75% 75% 8.2.5.3 2.638.265 2.847.446 3.077.203 3.352.151 3.629.429 15.544.494 Presentase Jumlah komponen kediklatan yang menunjang terciptanya sistem penyelenggaraan diklat yang baik 35% 40% 379.400 50% 383.194 65% 387.026 70% 390.856 75% 394.764 75% 1.935.240 Persentase Pengelola, Penyelenggara, maupun Pengajar Diklat Berkualitas yang tersedia 25% 35% 125.000 45% 125.000 55% 125.000 65% 147.600 75% 147.600 75% 670.200 Persentase jumlah lulusan diklat, struktural, teknis dan fungsional 40% 50% 80.000 60% 80.000 65% 80.000 70% 80.000 75% 80.000 75% 400.000 Persentase Data Base Kepegawaian 1111111 Jumlah beasiswa aparatur 0011111 Jumlah penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai penilaian kinerja ASN ------Cakupan SDM yang berkualitas dan profesional dala, menjalankan tugas ------Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan aparatur 1 keg 1 keg 155.000 1 keg 175.000 1 keg 185.000 1 keg 190.000 1 keg 215.000 5 keg 920.000 SEKRETARIAT DEWAN KORPRI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 2.053.865 2.259.252 2.485.177 2.733.695 3.007.065 12.539.054 4.825.142 4.875.142 4.925.142 4.995.142 5.065.142 24.685.710 DPKAD KEPEGAWAIAN Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.2.1.18 21.432.400 20.634.950 21.723.977 22.323.634 23.027.493 109.142.453 1 10.223.600 10.223.600 10.223.600 10.223.600 10.223.600 51.118.000 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Cakupan terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 60% 70% 10.223.600 72% 10.223.600 75% 10.223.600 80% 10.223.600 85% 10.223.600 85% 51.118.000 SEKRETARIAT DPRD

2 3.179.000 1.917.950 2.063.848 2.217.040 2.377.892 11.755.729 Opini WTP (Wajar Tanpa Pengencualian TW WDP WDP 1.917.950 WTP 2.063.848 WTP 2.217.040 WTP 2.377.892 WTP Persentase pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja secara efektif dan alami yang terlaksana 65% 70% 75% - 80% - 85% - 90% - 90% 3 600.000 600.000 600.000 650.000 750.000 3.200.000 1 Program Kerjasama Informasi dan Media Mass Jumlah website di lingkup pemerintah daerah - 2 600.000 10 600.000 15 600.000 20 650.000 25 750.000 25 3.200.000 BAG. ADMINISTRASI HUMAS 4 230.000 450.000 470.000 500.000 530.000 2.180.000 Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)/SOP yang diterapkan 4 5 7 9 9 9 530.000 9 2.180.000 Jumlah BLUD 1 1 1 1 1 1 - 1 5 485.000 510.000 535.000 570.000 610.000 2.710.000 1 Program Penataan Peraturan Perundangundangan persentase penyusunan peraturan daerah 100% 100% 430.000 100% 450.000 100% 470.000 100% 500.000 100% 530.000 100% 2.380.000 2 Program Panitia RANHAM Program Panitia RANHAM 100% 100% 55.000 100% 60.000 100% 65.000 100% 70.000 100% 80.000 100% 330.000 6 5.338.000 5.405.080 6.142.960 6.290.536 6.452.870 29.629.446 1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100% 100% 5.338.000 100% 5.405.080 100% 6.142.960 100% 6.290.536 100% 6.452.870 100% 29.629.446 BAG. UMUM DAN PROTOKOLER 500.000 BAG. ORTALA BAG. HUKUM BAG. HUKUM SETDA BAG. UMUM DAN PROTOKOLER BAG. ORTALA 1 Program Penataan Peraturan Perundangundangan 230.000 450.000 470.000 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3.179.000 11.755.729 INSPEKTORAT DAERAH BAG. HUMAS PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7 600.000 2.400.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000 11.100.000 Terlaksananya pelayanan bidang mental spritual 100% 100% 300.000 100% 1.200.000 100% 1.300.000 100% 1.350.000 100% 1.400.000 100% 5.550.000 Jumlah kegiatan lembaga keagamaan (termasuk lintas agama) 5 5 300.000 6 1.200.000 6 1.300.000 7 1.350.000 8 1.400.000 8 5.550.000 8 1.376.800 1.528.320 1.688.569 1.872.458 2.083.131 8.549.278 1 Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Persentase Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

100% 100% 382.200 100% 439.530 100% 505.460 100% 581.883 100% 668.470 100% 2.577.543 2 Program Penempatan Nama Rupa Bumi Persentase Pengembangan Data dan/Informasi 100% 100% 490.000 100% 563.500 100% 648.025 100% 745.229 100% 857.013 100% 3.303.767 3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase Penataan Daerah Otonomi Baru 100% 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 1.500.000 4 Program Peningkatan Budaya Program Peningkatan Budaya 100% 100% 204.600 100% 225.290 100% 235.084 100% 245.346 100% 257.648 100% 1.167.968 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 1 Program Peningkatan Pelayanan Bidang Mental Spritual

BAG. KESRA PEMERINTAHAN UMUM BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT

SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 PENDIDIKAN 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bln 2.372.000 12 bln 2.372.000 12 bln 2.372.000 12 bln 2.372.000 12 bln 2.372.000 12 bln 11.860.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Terpenuhi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12 bulan 12 bln 565.000 12 bln 595.000 12 bln 1.450.000 12 bln 1.965.000 12 bln 2.550.000 12 bln 7.125.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhi Program peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bln 50.000 12 bln 50.000 12 bln 50.000 12 bln 50.000 12 bln 70.000 12 bln 270.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12 bulan 12 bulan 2.660.000 12 bulan 2.660.000 12 bulan 2.660.000 12 bulan 2.660.000 12 bulan 2.660.000 12 bulan 13.300.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Terpenuhi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 keg. 6 keg. 150.000 6 keg. 150.000 6 keg. 150.000 6 keg. 150.000 6 keg. 150.000 6 keg. 750.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 07 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkat Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 36.9% 36.9% 2.063.000 44.6% 2.158.000 52.3% 2.383.000 60.1% 2.438.000 67.8% 2.438.000 75.5% 11.480.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Meningkatnya APM Pendidikan Dasar 99.2 101.43 103.66 105.89 108.13 110.36 110.36 Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah 8,34 8,34 8,40 8,46 8,53 8,59 8,65 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 108,03 112,08 116,12 120,17 124,22 128,27 128,27 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 99,20 101,43 103,66 105,89 108,13 110,36 110,36 Angka Patisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs 92,78 93,85 94,92 95,98 97,05 98,12 98,12 Rasio ketersedian sekolah (%) : - SD 95,72 95,74 95,76 95,78 95,80 95,82 95,82 - SMP 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 68,00 Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs 94,30 97,59 100,88 104,17 107,46 110,75 110,75 Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 100 100 100 100 100 100 100 27.822.000 27.822.000 27.822.000 135.710.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 08 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Tahun 2017 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 25.722.000 26.522.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 09 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 99,84 99,85 99,85 99,86 99,87 99,87 99,87 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 10 Program Pendidikan Non Formal Meningkat Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 59 Tahun 95.75 96.18 640.000 96.61 640.000 97.04 610.000 97.47 610.000 97.91 610.000 97.91 3.110.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Meningkatnya jumlah guru bersetifikasi 577 665 753 841 931 1.019 1.019 Rasio guru/murid 9,33 9,34 10,33 10,34 11,33 11,34 11,34 12 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah penerima beasiswa - 101 4.075.000 101 4.075.000 101 4.150.000 101 4.075.000 101 4.800.000 101 21.175.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jumlah 39.377.000 40.302.000 42.727.000 43.222.000 44.552.000 210.180.000 11 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 5.400.000 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 01 Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase muatan budaya

lokal dalam kurikulum pendidikan 10% 10% 330.000 13% 230.000 13% 130.000 15% 230.000 15% 540.000 15% 1.460.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 02 Program inventarisasi dan pelestarian benda, situs, cagar budaya Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan 4 4 324.000 4 824.000 4 540.000 4 824.000 4 1.240.000 4 3.752.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Terpenuhi Program Pengelolaan Keragaman Budaya - 1 kali 230.000 1 kali 930.000 1 kali 330.000 1 kali 930.000 1 kali 1.430.000 5 kali 3.850.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 2 4 2.100.000 6 2.319.500 8 2.519.000 10 2.719.000 12 2.991.000 12 12.648.500 DINAS PARIWISATA 04 Program Peningkatan Budaya Kecamatan / Desa Program Peningkatan Budaya Kecamatan / Desa 10% 10% 404.600 10% 465.290 10% 535.084 10% 615.346 10% 707.648 50% 2.727.968 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 3.388.600 4.768.790 4.054.084 5.318.346 6.908.648 24.438.468 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD KEBUDAYAAN Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 03 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 1.450.500 100% 1.480.000 100% 1.520.000 100% 1.710.000 100% 1.760.000 100% 7.920.500 Dinas Kesehatan 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana pelayanan aparatur 100% 70% 5.500.000 79% 6.000.000 84% 6.500.000 88% 7.000.000 100% 7.500.000 100% 32.500.000 Dinas Kesehatan 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pemenuhan dan peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 3.000.000 100% 3.300.000 100% 3.500.000 100% 3.600.000 100% 3.800.000 100% 17.200.000 Dinas Kesehatan 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS persentase pemenuhan fasilitas pindah/purna tugas PNS 100% 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 250.000 Dinas Kesehatan 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pemenuhan kapasitas sumberdaya aparatur

100% 100% 885.000 100% 990.850 100% 1.020.899 100% 1.140.825 100% 1.350.000 100% 5.387.574 Dinas Kesehatan 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 35.000 100% 35.000 100% 35.000 100% 35.000 100% 35.000 100% 175.000 Dinas Kesehatan 07 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan di puskesmas 96.69% 97.50% 2.050.000 98% 2.250.000 98.75% 2.450.000 99% 2.650.000 100% 2.950.000 100% 12.350.000 Dinas Kesehatan Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Gratis Melalui (JAMKESDA) 15.000 55% 8.080.473 100% 8.700.000 100% 10.200.000 100% 11.300.000 100% 12.000.000 100% 50.280.473 Dinas Kesehatan Meningkatnya angka harapan hidup (tahun) 66,38 67,06 225.000 67,74 250.000 68,42 275.000 69,10 300.000 69,78 325.000 69,78 1.375.000 09 Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya Sarana Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman yang memenuhi syarat 73% 77% 50.000 82% 60.000 85% 70.000 96% 80.000 100% 90.000 100% 350.000 Dinas Kesehatan Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif 147 81% 84% 87% 93% 100% 100% Meningkatnya Rumah Tangga Prilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) yang di pantau 4.818 62% 71% 84% 97% 100% 100% Program Upaya Kesehatan Masyarakat 08 10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.200.000 1.400.000 7.000.000 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD KESEHATAN 1.300.000 1.500.000 1.600.000 Dinas Kesehatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Meningkatnya Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Balita 3.812 75% 82% 91% 97% 100% 100% Meningkatnya Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat 210 83% 86% 89% 95% 100% 100% Meningkatnya Tempat-tempat Umum yang memenuhi syarat 161 96.5% 97% 98.5% 99% 100% 100% Meningkatnya Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 109 77% 85% 93% 98% 100% 100% Meningkatnya Angka Kesembuhan TBC BTA Positif 10 40% 56% 72% 87% 100% 100% Meningkatnya Cakupan

Penderita Kusta PB (Pausi Basiler) dan MB (Multi Basiler) yang mendapat perawatan 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya Penderita Diare yang Ditangani 955 95% 96% 98% 99% 100% 100% 14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 71% 75% 1.000.000 87% 1.000.000 92% 1.000.000 96% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 5.000.000 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan gratis 74% 78% 83% 89% 96% 100% 100% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 59% 60% 63% 67% 70% 75% 75% Rasio posyandu per satuan balita 16,08 16,57 17,07 17,56 18,06 18,55 18,55 Rasio puskemas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 17 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan menurunnya/berkurangnya penyakit menular di Masyarakat 14 10 1.000.000 8 1.000.000 6 1.100.000 4 1.100.000 2 1.200.000 30 5.400.000 Dinas Kesehatan 7.565.000 Dinas Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 15 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000 Dinas Kesehatan 37.000.000 Dinas Kesehatan 12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.000.000 11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 9.500.000 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 16 5.500.000 6.500.000 7.500.000 2.725.000 990.000 1.100.000 1.300.000 1.450.000 8.000.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 Dinas Kesehatan 1.300.000 1.400.000 6.000.000 Dinas Kesehatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita meningkatnya balita yang di Imunisasi 1205 80% 1.250.000 83% 1.250.000 87% 1.250.000 95% 1.250.000 100% 1.250.000 100% 6.250.000 Dinas Kesehatan 19 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia 1276 79% 300.000 82% 300.000 89% 300.000 94% 300.000 96% 300.000 100% 1.500.000 Dinas Kesehatan 20 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan meningkatnya Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat Higiene Sanitasi 210 85% 940.000 88% 940.000 92% 940.000 95% 940.000 98% 940.000 100% 4.700.000 Dinas Kesehatan menurunnya angka kematian Ibu 3000000

menurunnya angka kematian bayi 1000000 Cakupan kunjungan bayi (%) 87 89,6 92,2 94,8 97,4 100 100 22 Program Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatnya peserta jaminan kesehatan masyarakat 76% 80% 2 .070.497 86% 2 .070.497 90% 2 .070.497 96% 2 .070.497 1 2 .070.497 100% 10.352.484 Dinas Kesehatan 23 Pemenuhan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Rasio dokter per satuan penduduk 0,7 0,8 520.000 0,9 520.000 1 520.000 1,1 520.000 1,2 520.000 120% 2.600.000 Dinas Kesehatan 24 Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi Persentase terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 100% 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 750.000 Dinas Kesehatan 42.581.213 42.240.609 46.260.919 49.411.749 53.360.028 230.883.933 21 2.244.743 2.350.000 2.355.900 2.360.000 11.555.386 Dinas Kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.244.743 Jumlah SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kinerja Pelayanan 70% 100% 1.100.000 100% 1.200.000 100% 1.300.000 100% 1.400.000 100% 1.500.000 100% 6.500.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang baik 70% 100% 1.500.000 100% 3.400.000 100% 3.400.000 100% 4.500.000 100% 5.500.000 100% 18.300.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terciptanya keseragaman dan kedisiplin 70% 100% 125.000 100% 100.000 100% 90.000 100% 85.000 100% 80.000 100% 480.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kualitas SDM 50% 60% 570.000 70% 950.000 75% 1.000.000 80% 1.100.000 100% 1.200.000 100% 4.820.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Adanya Pelaporan Kinerja yang baik dan berkelanjutan 70% 75% 20.000 80% 22.000 85% 230.000 90% 24.000 100% 25.000 100% 321.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT 06 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Berkurangnya Jumlah Rujukan 60% 65% 100.000 70% 80.000 75% 70.000 80% 60.000 100% 40.000 100% 350.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT 07 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya Jumlah

Kunjungan 70% 75% 30.000 80% 40.000 85% 50.000 90% 60.000 100% 80.000 100% 260.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT Terpenuhinya Layanan Fasilitas Lengkap 60% 70% 75% 80% 85% 100% 100% Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 09 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya semua pelayanan medik 80% 90% 1.600.000 100% 3.500.000 - 0 - 0 - 0 100% 5.100.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT 10 Program Registrasi, Akreditasi dan Perizinan Adanya Pengakuan Kualitas Pelayanan Secara Nasional - 100% 350.000 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 350.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT 11 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Kualitas layanan, cakupan, jenis layanan dan kepuasan meningkat 60% 70% 5 .000.000 75% 10.000.000 80% 13.000.000 90% 13.500.000 100% 5 .000.000 100% 46.500.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT 5.000.000 10.500.000 11.000.000 17.500.000 18.000.000 62.000.000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 08 BLUD RUMAH SAKIT KONUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Ketersediaan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi 60% 70% 3 .000.000 80% 3 .250.000 85% 3 .500.000 90% 3 .750.000 100% 4 .000.000 100% 17.500.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT 13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kualitas kesehatan lingkungan Rumah Sakit terjamin 50% 60% 20.000 70% 25.000 80% 30.000 90% 35.000 100% 40.000 100% 150.000 BLUD RUMAH SAKIT KONUT Jumlah 18.415.006 33.067.008 33.670.010 42.014.012 35.465.014 162.631.016 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 program pelayanan administrasi Perkantoran

Terpenuhinya program pelayanan administrasi perkantoran 0% 100% 1.400.000 100% 1.450.000 100% 1.500.000 100% 1.550.000 100% 1.600.000 100% 7.500.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Program peningkatan saran dan prasarana Aparatur 0% 100% 2.700.000 100% 2.800.000 100% 2.900.000 100% 3.000.000 100% 3.100.000 100% 14.500.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur 0% 100% 300.000 100% 350.000 100% 400.000 100% 460.000 100% 510.000 100% 2.020.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0% 100% 63.800 100% 70.180 100% 70.882 100% 74.426 100% 78.147 100% 357.435 DINAS PU DAN PERUMAHAN Meningkatnya panjang jalan kabupaten (km) 699,94 709,94 719,94 729,94 739,94 749,94 749,94 Meningkatnya jumlah jembatan (buah) 20 24 28 32 36 44 44 Meningkatnya panjang jembatan (meter) 220 262 303 345 386 428 428 Persentase pengembangan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan (%) 25 32 39 46 53 60 60 07 Program Pengembangan dan Pengelolalaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Panjang dan luas daerah irigasi (km) 2.597 2.627 3.554.751 2.637 4.710.226 2.647 5.931.248 2.657 7.327.811 2.667 8.744.201 2.667 30.268.238 DINAS PU DAN PERUMAHAN 08 Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya air lainnya Persentase pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya yang terlaksana (%) 30 36 486.200 42 534.820 48 588.302 54 617.717 60 648.603 60 2.875.642 DINAS PU DAN PERUMAHAN 60.604.497 66.534.722 70.711.458 06 307.231.817 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PU DAN

PERUMAHAN 50.752.923 58.628.215 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 09 Program Pembangunan Saluran Drainase /Goronggorong Persentase layanan sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota (%) 32 38,6 486.200 54,20 534.820 51,80 588.302 58,40 617.717 65,00 648.603 65,00 2.875.642 DINAS PU DAN PERUMAHAN Prosentase rumah tangga pengguna air bersih 11.663 457 457 457 457 457 13.950 Persentase pengelolaan air minum dan air limbah yang dikembangkan (%) 35 43 51 59 67 75 75 11 Program Penyedian dan Pengolahan Air Baku Jumlah IPA (unit) 7 9 3.047.300 10 1.348.750 11 1.348.750 12 1.348.750 13 1.348.750 13 8.442.300 DINAS PU DAN PERUMAHAN Indeks Pembangunan Desa (IPD) 48,40 49,61 50,82 52,03 53,24 54,45 54,45 Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh (%) 16,23 % dari 144,07 Ha 27,98 39,73 51,49 63,24 75,00 75,00 13 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik (km) 438.54 458.54 5.789.555 478.54 5.789.555 498.54 5.789.555 518.54 5.789.555 538.54 5.789.555 538.54 28.947.775 DINAS PU DAN PERUMAHAN 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamrgaan Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kebinamrgaan (%) 60 65 4.793.950 70 873.345 75 960.680 85 1.008.714 85 1.059.150 85 8.695.839 DINAS PU DAN PERUMAHAN 15 Program Pengembangan Infrastruktur Jalan di wilayah Perbatasan dan Terpencil Persentase pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan terpencil (%) 35 40 5.125.000 45 5.230.000 50 5.460.000 55 5.660.000 60 5.720.000 60,00 27.195.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 18 Program Pemanfaatan Tata Ruang Persentase pemanfaatan ruang yang terlaksana 20% 4 keg 200.000 4 keg 250.000 4 keg 300.000 4 keg 350.000 4 keg 400.000 20 keg 1.500.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 84.079.679 84.527.512 89.881.617 104.142.102 113.272.841 475.903.751 DINAS PU DAN PERUMAHAN DINAS PU DAN

PERUMAHAN 6.713.689 9.464.374 13.033.000 20.461.063 12 2.160.000 1.553.000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 10 3.220.000 404.600 Jumlah Program Pembangunan Inftrastruktur Perdesaan 2.781.000 3.089.000 3.450.000 658.400 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pengembangan Perumahan Terwujudnya Peningkatan Rumah Layak Huni (unit) 1.452 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 2.687 30.875.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 02 Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase rumah tangga bersanitasi 80% 82% 1.274.805 84% 1.472.285 86% 1.689.514 88% 1.708.989 89% 1.834.439 89% 7.980.032 DINAS PU DAN PERUMAHAN 03 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penataan Areal Pemakaman 0% 10% 75.000 20% 100.000 20% 120.000 20% 140.000 20% 160.000 20% 595.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 4 Program Pengendalian Banjir Cakupan wilayah sungai berpotensi banjir yang dikendalikan 35% 39% 1.200.000 43% 1.200.000 47% 1.200.000 51% 1.200.000 55% 1.200.000 55% 6.000.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN 7.524.805 7.747.285 7.984.514 8.023.989 8.169.439 39.450.032 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 735.200 100% 748.500 100% 759.000 100% 765.500 100% 785.000 100% 3.793.200 Badan Kesbang 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana

dan prasarana 100% 100% 825.960 100% 826.960 84% 825.960 88% 825.960 100% 825.960 100% 4.130.800 Badan Kesbang 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 120.000 100% 120.000 100% 125.000 100% 125.000 100% 130.000 100% 620.000 Badan Kesbang 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 100% 100% 145.000 100% 150.000 100% 165.000 100% 180.000 100% 190.000 100% 830.000 Badan Kesbang 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 32.000 100% 32.000 100% 32.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 176.000 Badan Kesbang 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 52% 60% 2.990.000 65% 3.100.000 70% 3.150.000 75% 3.200.000 85% 3.250.000 85% 15.690.000 Badan Kesbang 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan 70% 75% 560.000 80% 570.000 85% 580.000 90% 590.000 95% 610.000 95% 2.910.000 Badan Kesbang 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Persentase Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban 70% 75% 420.000 80% 425.000 85% 430.000 90% 435.000 95% 440.000 95% 2.150.000 Badan Kesbang 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyakat Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyakat 35% 40% 300.000 45% 300.000 50% 320.000 60% 325.000 75% 350.000 75% 1.595.000 Badan Kesbang Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase Pendidikan Politik Masyarakat 100% 100% 290.000 100% 300.000 100% 325.000 100% 340.000 100% 360.000 100% 1.615.000 Badan Kesbang 22 Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Persentase Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 100% 100% 230.000 100% 235.000 100% 250.000 100% 260.000 100% 300.000 100% 1.275.000 Badan Kesbang 6.648.166 6.807.468 6.961.970 7.086.472 Jumlah 7.280.974 34.785.016 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran 100% 100% 1.167.750 100% 1.186.200 100% 1.212.450 100% 923.900 100% 3.256.950 100% 7.747.250 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 1.419.000 100% 1.246.000 100% 1.267.000 100% 1.419.000 100% 1.368.000 100% 6.719.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 155.000 100% 160.000 100% 165.000 100% 168.500 100% 172.000 100% 820.500 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 12.000 100% 12.000 100% 12.000 100% 12.000 100% 12.000 100% 60.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 05 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Persentase pelaksanaan operasi yustisi 35% 50% 487.000 55% 95.000 60% 104.000 65% 109.000 75% 115.000 75% 910.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.240.750 2.699.200 2.760.450 2.632.400 4.923.950 16.256.750 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD

Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kinerja Pelayanan 100% 100% 816.800 100% 816.800 100% 816.800 100% 816.800 100% 816.800 100% 4.084.000 DINAS SOSIAL 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang baik 100% 100% 755.700 100% 812.200 100% 288.200 100% 288.200 100% 288.200 100% 2.432.500 DINAS SOSIAL 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terciptanya keseragaman dan kedisiplin 100% 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 250.000 DINAS SOSIAL 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kualitas SDM 100% 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 375.000 DINAS SOSIAL 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Adanya Pelaporan Kinerja yang baik dan berkelanjutan 100% 100% 5.000 100% 5.000 100% 5.000 100% 5.000 100% 5.000 100% 25.000 DINAS SOSIAL Jumlah warga masyarakat yang dilatih sebagai pendamping sosial dalam penannggulangan kemiskinan - 30 kk 108.000 30kk 108.000 30kk 108.000 30kk 108.000 30kk 108.000 100% 540.000 Jumlah kegiatan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS yang dilaksanakan 2 2 335.000 2 385.000 2 485.000 2 530.000 2 580.000 12 2.315.000 07 Program Keluarga Harapan (PKH) Jumlah KK/KUBE penerima bantuan usaha ekonomi 75 Klp 25 Klp 614.000 25 Klp 814.000 25 Klp 814.000 25 Klp 814.000 25 Klp 814.000 100 Klp 3.870.000 DINAS SOSIAL 08 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Terlaksananya kegiatan kesejahteraan sosial - 6 keg 316.600 6 keg 716.600 6 keg 716.600 6 keg 716.600 6 keg 716.600 30 Keg 3.183.000 DINAS SOSIAL Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kesejahteran sosial - 4 Keg 231.400 4 Keg 531.400 4 Keg 531.400 4 Keg 531.400 4 Keg 531.400 20 Keg 2.357.000 Jumlah panti sosial dan panti asuhan 1 - - 1 1.500.000 - - - 2 1.500.000 DINAS SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 09 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD SOSIAL DINAS SOSIAL KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

lainnya 06 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 Program Pembinaan Anak Terlantar Terlaksananya kegiatan pembinaan anak terlantar - 4 Keg 175.000 4 Keg 375.000 4 Keg 375.000 4 Keg 675.000 4 Keg 375.000 20 Keg 1.975.000 DINAS SOSIAL 11 Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan trauma Terlaksananya kegiatan pembinaan para penyandang cacat dan trauma - 3 Keg 137.500 3 Keg 237.500 3 Keg 237.500 3 Keg 237.500 3 Keg 237.500 15 Keg 1.087.500 DINAS SOSIAL 12 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Persentase Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo - - 0 20% 400.000 20% 500.000 20% 600.000 20% 650.000 80% 2.150.000 DINAS SOSIAL 13 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Terlaksananya Pemutakhiran data PMKS dan PSKS, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2 keg 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 1 Keg 70.000 5 Keg 350.000 DINAS SOSIAL 3.355.000 4.611.500 4.087.500 4.387.500 4.087.500 20.529.000 1 .987.500 Jumlah SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya tata kelola BP2KB 44.57% 55% 950.000 65% 950.000 75% 1.100.000 85% 1.100.000 95% 1.150.000 100% 5.250.000 DP3A 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana prasarana perkantoran BP2KB 63.80% 50% 1.325.000 60% 1.357.500 75% 1.411.125 85% 1.452.238 95% 497.462 100% 6.043.325 DP3A 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pengadaan sarana peningkatan disiplin aparatur 48.29% 50% 350.000 60% 275.000 75% 316.250 85% 347.875 90% 365.269 100% 1.654.394 DP3A 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas pegawai Badan PPKB 67,05% 45% 500.000 55% 550.000 65% 605.000 80% 695.750 95% 800.113 100% 3.150.863 DP3A 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tertibnya laporan kinerja Badan PPKB 0% 50% 50.000 60% 60.000 70% 70.000 80% 80.000 95% 95.000 100% 355.000 DP3A 06

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan Meningkatnya kualitas anak dan perempuan 50% 55% 575.000 65% 575.000 75% 610.000 85% 610.000 95% 635.000 100% 3.005.000 DP3A 07

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender Jumlah keluarga sejahtera 6.257 6.896 1.120.000 7.535 1.132.000 8.174 1.145.200 8.813 1.159.720 9.452 1.175.692 9.452 5.732.612 DP3A 08

Program penguatan kelembagaan pengurusutamaan Gender dan anak Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan gender dan anak 34,13% 45% 600.000 65% 600.000 75% 620.000 85% 620.000 95% 65.500 100% 2.505.500 DP3A 5.470.000 5.499.500 5.877.575 6.065.583 4.784.036 27.696.694

2.295.000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya program pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 966.800 100% 1 .036.765 100% 1 .113.726 100% 1 .198.383 100% 1 .291.506 100% 5.607.180 DINAS KETAHANAN PANGAN 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur 100% 100% 904.275 100% 974.703 100% 1 .052.173 100% 1 .137.390 100% 1 .231.129 100% 5.299.670 DINAS KETAHANAN PANGAN 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 50.750 100% 52.775 100% 55.002 100% 57.452 100% 60.147 100% 276.126 DINAS KETAHANAN PANGAN 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100% 80.000 100% 93.140 100% 107.594 100% 123.493 100% 140.982 100% 545.209 DINAS KETAHANAN PANGAN 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 31.260 100% 37.512 100% 45.022 100% 54.026 100% 64.831 100% 232.651 DINAS KETAHANAN PANGAN 06 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) 103,40 103,40 650.000 103,40 650.000 103,40 720.000 103,40 720.000 103,40 720.000 103,40 3.460.000 DINAS KETAHANAN PANGAN Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah 65% 71% 1 .133.500 77% 1 .246.850 83% 1 .356.850 89% 1 .451.850 95% 1 .501.850 95% 6.690.900 Tingkat penguatan cadangan pangan (%) 48 50,80 300.000 53,60 330.000 56,40 360.000 59,20 360.000 62 360.000 62 1.710.000 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan - 1 500.000 - - - - - - - - - 4.616.585 4.421.745 4.810.367 5.102.594 5.370.445 23.821.736 2 .583.500 DINAS KETAHANAN PANGAN Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD KETAHANAN PANGAN Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 07 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bln 12 bln 1.226.662 12 bln 1.226.662 12 bln 535.400 12 bln 573.900 12 bln 573.900 60 bln 4.136.525 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12 bln 12 bln 823.380 12 bln 167.380 12 bln 76.880 12 bln 256.880 12 bln 326.880 60 bln 1.651.400 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Program peningkatan disiplin aparatur 100 stel 20 stel 15.000 20 stel 15.000 20 stel 15.000 20 stel 15.000 20 stel 15.000 100 stel 75.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5 tahun 1 thn 40.950 1 thn 45.000 1 thn 50.000 1 thn 55.000 1 thn 60.000 5 thn 250.950 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 35 buku 7 buku 2.064 7 buku 2.064 7 buku 2.064 7 buku 2.064 7 buku 2.064 35 buku 10.320

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Jumlah balai latihan (unit) - - - 1 781.200 - - 1 825.890 1 1.056.000 3 2.663.090 Jumlah pelatihan 2 - - 1 760.450 - - 1 880.388 - - 4 1.640.838 Tersedianya data base dan Terserapnya Tenaga Kerja penganggur dan stengah pengangguran 280 380 297.314 430 412.314 564 453.545 664 453.545 764 548.790 280200% 2.165.509 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 66,68 67,32 297.314 67,96 412.314 68,60 453.545 69,24 453.545 69,89 548.790 69,89 2.165.509 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (%) 1.538 20 340.000 20 390.000 20 440.000 20 460.000 20 460.000 1.618 2.090.000 Persentase peningkatan pencari kerja yang difasilitasi untuk mengakses kesempatan kerja (%) 30 33 340.000 36 390.000 39 440.000 43 460.000 45 460.000 45 1.902.058 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 06 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 07 Program Peningkatan Kesempatan Kerja DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 08 Program perlindungan perkembangan lembaga ketenagakerjaan Tercapainya penetapan UPK dan penerbitan peraturan Gubernur tentang upah minimum Kabupaten 48 48 158.476 48 229.142 48 252.058 48 277.469 48 300.816 48 1.217.961 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 09 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Terlaksannya kelengkapan dokumen pengembangan wilayah transmigrasi 15 paket 1 paket 150.000 4 paket 510.000 3 paket 470.000 4 paket 510.000 4 paket 510.000 16 paket 2.150.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 10 Program Pembangunan di Lokasi Kawasan Transmigrasi Baru Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur 5 paket - 0 1 paket 1.100.000 2 paket 2.200.000 2 paket 2.200.000 - 0 5 paket 5.500.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 11 Program Fasilitasi Penempatan Warga Transmigrasi Baru Terselenggaranya penempatan warga transmigasi 885 kk 85 kk 160.000 200 kk 70.000 200 kk 70.000 200 kk 70.000 220 kk 100.000 885 kk 470.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 12 Program Penyusunan Monografi, rencana teknik

pembinaan dan pengukuran tata batas UPT Terlaksananya Penyusunan Monografi, rencana teknik pembinaan dan pengukuran tata batas UPT 4 paket 2 paket 239.000 2 paket 225.000 - 0 - 0 - 0 4 paket 464.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 13 Program Peningkatan Sarana Prasarana Warga Transmigrasi Jumlah paket sarana prasarana pertanian 36 unit 5 unit 2.125.000 7 unit 136.250 6 unit 128.000 11 unit 205.000 7 unit 136.250 5 keg 2.730.500 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 14 Program Peningkatan Kualitas SDM Warga Transmigrasi Jumlah paket kegiatan peningkatan SDM Penyuluh, Medis, Pengurus UEP di UPT 15 Paket 1 Paket 340.000 4 Paket 1.400.000 6 Paket 2.010.000 4 Paket 1.400.000 - 0 15 Paket 5.150.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 6.242.846 7.845.463 7.127.947 8.630.136 Jumlah 4.534.700 34.193.150 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 1.151.300 100% 1.160.200 100% 1.291.200 100% 1.300.100 100% 2.098.500 100% 7.001.300 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 1.015.000 100% 1.035.000 100% 840.000 100% 765.000 100% 3.500.000 100% 7.155.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 65.000 100% 90.000 100% 80.000 100% 105.000 100% 85.000 100% 425.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 100% 100% 400.000 100% 400.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 500.000 100% 2.300.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan persentase peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 30.000 100% 36.000 100% 36.000 100% 45.000 100% 45.000 100% 192.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 06 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan - 10% 501.000 10% 1.860.000 20% 860.000 20% 2.860.000 20% 5.860.000 80% 11.941.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 90% 95% 95% 95% 95% 100% 100% Jumlah perusahaan yang memiliki amdal (unit) 42 47 52 56 58 60 60 Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status dan diinformasikan mutu airnya 12 13 247.350 14 773.500 15 573.500 16 873.500 17 2.273.500 17 4.741.350 Jumlah pelanggaran hukum dan peraturan lingkungan 2 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 2 250.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD LINGKUNGAN HIDUP 4.490.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 265.000 840.000 550.000 770.000 2.065.000 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 07 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 08 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 09 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 53% 55% 125.000 60% 420.000 65% 560.000 70% 779.000 75% 1.200.000 75% 3.084.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Meningkatnya jumlah perusahaan yang memiliki pengolahan limbah 11 12 70.000 13 130.000 14 130.000 15 130.000 16 130.000 16 590.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Persentase Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 10% 10% 529.857 10% 529.857 20% 529.857 20% 529.857 20% 3.248.570 80% 5.367.998 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 12 Program Operasional Laboratorium Persentase Operasional Laboratorium

63% 70% 410.000 74% 360.000 79% 410.000 85% 360.000 88% 410.000 88% 1.950.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.859.507 7.684.557 6.410.557 9.067.457 21.465.570 49.487.648

2.198.207 Jumlah SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya program pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 716.000 100% 766.000 100% 775.000 100% 880.000 100% 920.000 100% 4.057.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur 100% 100% 608.875 100% 679.303 100% 756.773 100% 841.990 100% 941.990 100% 3.828.931 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 125.000 100% 135.000 100% 145.000 100% 155.000 100% 165.000 100% 725.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100% 115.000 100% 165.040 100% 265.494 100% 316.393 100% 516.882 100% 1.378.809 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 25.000 100% 31.252 100% 38.762 100% 47.766 100% 58.571 100% 201.351 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 32 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Cakupan pelayanan bencana kabupaten 75% 80% 940.000 85% 962.000 90% 981.000 95% 1.030.000 100% 1.076.000 100% 4.989.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

33 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana 100% 100% 1.300.000 100% 1.300.000 100% 1.300.000 100% 1.300.000 100% 1.300.000 100% 6.500.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 34 Program Kedaruratan dan Logistik Tercapainya Kedaruratan dan Logistik 100% 100% 296.380 100% 316.380 100% 336.380 100% 356.380 100% 406.380 100% 1.711.900 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 35 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jumlah Bencana yang Tertangani 85% 90% 54.400 95% 64.400 95% 74.400 95% 83.000 100% 85.000 100% 361.200 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.180.655 4.419.375 4.672.809 5.010.529 5.469.823 23.753.191 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

2.590.780 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 813.785 100% 1 .150.050 100% 1 .153.500 100% 1 .298.500 100% 1 .460.350 100% 5.876.185 DUKPENCAPIL 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 1 .035.000 100% 1 .260.000 100% 550.000 100% 750.000 100% 2 .232.500 100% 5.827.500 DUKPENCAPIL 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 80.000 100% 85.000 100% 120.000 100% 95.000 100% 125.000 100% 505.000 DUKPENCAPIL 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 80.000 100% 85.000 100% 120.000 100% 95.000 100% 125.000 100% 505.000 DUKPENCAPIL 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 110.000 100% 186.000 100% 215.500 100% 250.500 100% 279.000 100% 1.041.000 DUKPENCAPIL 06 Program Penataan Administrasi Kependudukan Cakupan Pelayanan e- KTP 26.211 70% 551.863 75% 650.000 80% 750.000 90% 183.000 100% 2 .596.000 100% 4.730.863 DUKPENCAPIL 2.670.648 3.416.050 2.909.000 2.672.000 6.817.850 18.485.548 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1.199.905 100% 1.199.905 100% 1.199.905 100% 1.199.905 100% 1.199.905 100% 5.999.525 DPMD 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 259 unit 52 unit 1.251.080 52 unit 1.251.080 52 unit 1.251.080 52 unit 1.251.080 52 unit 1.251.080 259 unit 6.255.400 DPMD 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 21.380 100% 21.380 100% 21.380 100% 21.380 100% 21.380 100% 106.900 DPMD 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan pemenuhan fasilitas Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 25 org 5 org 213.300 5 org 213.300 5 org 213.300 5 org 213.300 5 org 213.300 25 org 1.066.500 DPMD 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 dok 4 dok 58.077 4 dok 58.077 4 dok 58.077 4 dok 58.077 4 dok 58.077 4 dok 290.385 DPMD 06 Program Peningkatanan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan presentase peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan 60% 63% 620.345 65% 620.345 70% 620.345 75% 620.345 80% 620.345 80% 3.101.725 DPMD 07 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Cakupan Lembaga Ekonomi yang mengikuti Pengembangan Lembaga Eonomi Pedesaan 75 lbg 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 25 lbg 239.100 125 lbg 1.195.500 DPMD 08 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 35% 40% 171.806 45% 171.806 50% 171.806 55% 171.806 65% 171.806 65% 859.031 DPMD Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 09 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Cakupan Aparat Desa/Kel yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 795 159 253.265 159 253.265 159 253.265 159 253.265 159 253.265 795 1.266.325 DPMD 10 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Persentase Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan 35% 40% 203.220 45% 1.503.220 50% 1.503.220 55% 1.503.220 65% 1.503.220 65% 6.216.100 DPMD 11 Program Pemantapan Pemerintah Desa/Kelurahan Indeks Pembangunan Desa (dimensi penyelenggaraan pemerintahan) 62,58% 63,85% 50.000 65,13% 50.000 66,40% 50.000 67,68% 50.000 68,96% 50.000 68,96% 250.000 DPMD 12 Program pengembangan pemanfaatan SDA, dan pengelolaan Teknologi Tepat Guna di pedesaan Cakupan Pengembangan Pemanfaatan SDA dan Pengelolaan TTG di Pedesaan 260 Klp 52 464.965 52 464.965 52 464.965 52 464.965 52 464.965 260 2.324.825 DPMD Jumlah 4.746.443 6.046.443 6.046.443 6.046.443 6.046.443 28.932.216 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 813.785 100% 1.150.050 100% 1.153.500 100% 1.298.500 100% 1.460.350 100% 5.876.185 DPPKB 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 813.500 100% 1.260.000 100% 550.000 100% 750.000 100% 2.232.500 100% 5.606.000 DPPKB 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 120.000 100% 85.000 100% 120.000 100% 95.000 100% 125.000 100% 545.000 DPPKB 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 120.000 100% 85.000 100% 120.000 100% 95.000 100% 125.000 100% 545.000 DPPKB 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 110.000 100% 186.000 100% 215.500 100% 250.500 100% 279.000 100% 1.041.000 DPPKB 20 Program keluarga berencana Cakupan persentase KB Aktif 65,85% 68,83% 750.000 71,81% 825.000 74,79% 907.500 77,77% 920.000 80,75% 925.000 80,75% 4.327.500 DPPKB 22 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Meningkatnya persentase tenaga pendamping kelompok bina keluarga 49,11% 50% 310.000 60% 310.000 70% 355.000 80% 378.000 95% 401.000 100% 1.754.000 DPPKB 23 Program Pengembangan modal operasional BKBPosyanduPaud Meningkatnya Program pengembangan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja. 0% 50% 375.000 55% 415.000 64% 436.000 76% 467.800 85% 499.000 100% 2.192.800 DPPKB 1.435.000 1.550.000 1.698.500 1.765.800 1.825.000 8.274.300

1.435.000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD KELUARGA BERENCANA Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 18% 1.462.500 19% 1.512.500 20% 1.563.500 21% 1.643.500 22% 1.844.500 100% 8.026.500 DINAS PERHUBUNGAN 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana Aparatur 100% 9% 667.000 49% 3.656.260 14% 1.062.546 12% 890.000 16% 1.167.450 100% 7.443.256 DINAS PERHUBUNGAN 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 12% 50.000 27% 115.000 28% 120.000 12% 50.000 22% 95.000 100% 430.000 DINAS PERHUBUNGAN 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 22% 139.000 22% 150.000 18% 170.000 15% 201.000 23% 220.000 100% 880.000 DINAS PERHUBUNGAN 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 20% 45.000 20% 45.000 20% 45.000 20% 45.000 20% 45.000 100% 225.000 DINAS PERHUBUNGAN 06 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terbangunnya sarana pelabuhan (buah) 14 - - 2 3.800.000 - - 2 4.200.000 - - 16 8.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 07 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Terlaksananya Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 60% 4% 50.000 20% 250.000 36% 450.000 20% 250.000 20% 250.000 100% 1.250.000 DINAS PERHUBUNGAN 08 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan 40% 5% 80.000 13% 90.000 21% 100.000 20% 110.000 40% 120.000 100% 500.000 DINAS PERHUBUNGAN 09 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Terbangunnya sarana terminal 2 - - - - 1 2.050.000 - - 1 2.150.000 2 4.200.000 DINAS PERHUBUNGAN Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PERHUBUNGAN KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 50% 20% 3.280.000 17% 1.407.662 23% 1.500.000 20% 2.200.000 20% 6.872.000 100% 15.259.662 DINAS PERHUBUNGAN 11 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 20% 25% 122.800 30% 1.595.000 35% 25.000 55% 1.530.000 65% 1.785.000 75% 5.057.800 DINAS PERHUBUNGAN 5.946.300 12.871.422 7.536.046 11.369.500 14.798.950 52.522.218 3.532.800

Jumlah SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 18% 746.250 19% 746.250 20% 746.250 21% 824.350 22% 824.350 100% 3.887.450 DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana Aparatur 100% 9% 667.000 49% 825.000 14% 934.000 12% 980.000 16% 1.167.450 100% 4.573.450 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 12% 50.000 27% 115.000 28% 120.000 12% 125.000 22% 135.000 100% 545.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 22% 139.000 22% 150.000 18% 170.000 15% 201.000 23% 220.000 100% 880.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 20% 45.000 20% 45.000 20% 45.000 20% 45.000 20% 45.000 100% 225.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 06 Peningkatan Pelayanan Jasa komunikasi dan informatika Tersedianya pelayanan jasa komunikasi dan informatika 0% 10% 150.000 30% 160.000 50% 200.000 65% 220.000 75% 230.000 75% 240.000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 07 Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa 0% 10% 225.000 30% 340.000 50% 467.900 65% 553.000 75% 632.000 75% 2.217.900 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 08 Program Peningkatan Fasilitas SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Persentase Peningkatan Fasilitas SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 0% 10% 120.000 30% 140.000 50% 160.000 65% 180.000 75% 200.000 75% 800.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 09 Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa Terlaksananya Kerjasama Informasi Dan Media Massa 0% 10% 212.000 30% 230.000 50% 255.000 65% 278.000 75% 301.000 75% 1.276.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.354.250 2.751.250 3.098.150 3.406.350 3.754.800 14.644.800

707.000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PERHUBUNGAN Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya program pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 699.645 100% 769.610 100% 846.571 100% 931.228 100% 1.024.351 100% 4.271.405 DISPORA 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur 100% 100% 1.063.890 100% 1.163.890 100% 1.257.480 100% 1.357.480 100% 1.467.000 100% 6.309.740 DISPORA 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 20.250 100% 22.275 100% 24.502 100% 26.952 100% 29.647 100% 123.626 DISPORA 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100% 131.400 100% 144.540 100% 158.994 100% 174.893 100% 192.382 100% 802.209 DISPORA 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 31.260 100% 37.512 100% 45.022 100% 54.026 100% 64.831 100% 232.651 DISPORA 06 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Jumlah kegiatan peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda 1 keg 1 keg 700.000 1 keg 320.000 1 keg 340.000 1 keg 360.000 1 keg 380.000 5 keg 2.100.000 DISPORA 07 Program Peningkatan dan Dukungan Organisasi Pemuda Jumlah Organisasi Olahraga / Club yang dibina 14 17 562.400 19 398.640 22 438.504 24 482.354 27 530.589 27 2.412.487 DISPORA 08 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah Atlet yang dibina 42 49 203.435 56 223.779 63 246.157 70 270.773 77 297.850 77 1.241.994 DISPORA 09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Jumlah Sarana/Gedung Olah raga 267 20 1.423.000 20 1.553.000 20 1.688.300 20 1.838.300 20 2.002.130 367 8.504.730 DISPORA Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PEMUDA DAN OLAH RAGA KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan Terlaksananya Program Paskibraka 100% 100% 593.325 100% 652.658 100% 717.924 100% 789.924 100% 868.916 100% 3.622.747 DISPORA Meningkatnya peringkat PORPROV 8 8 552.850 7 592.850 7 634.850 6 679.850 5 727.850 5 3.188.250 Jumlah kegiatan olahraga berprestasi 4 5 1.451.420 6 355.690 7 439.230 7 489.230 8 563.250 8 3.298.820 12 Program Peningkatan Kejuaraan Olah Raga Meningkatnya jumlah kejuaraan olahraga 5 6 1 .711.200 7 1 .862.320 8 1 .912.320 9 1 .962.320 10 2 .012.320 10 9.460.480 DISPORA Jumlah 7.661.395 7.703.562 8.265.602 8.874.074 9.533.035 42.037.668 DISPORA Program Pembinaan Altet Berprestasi 11 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran 100% 100% 812.050 100% 829.650 100% 846.250 100% 893.350 100% 939.450 100% 4.320.750 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 688.300 100% 703.300 100% 708.300 100% 712.300 100% 716.300 100% 3.528.500 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 26.000 100% 27.000 100% 28.000 100% 29.000 100% 30.000 100% 140.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 15.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 95.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 05 Pengembangan Minat Baca dan Budaya Jumlah kegiatan minat baca 1 keg 1 keg 190.000 1 keg 190.000 1 keg 190.000 1 keg 190.000 1 keg 190.000 5 keg 950.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Terlaksananya simpul jaringan SIKN melalui JIKN 10% 20% 156.980 30% 206.870 40% 259.344 50% 311.890 60% 365.590 60% 1.300.674 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis 30% 40% 199.201 50% 240.566 60% 290.440 70% 345.800 80% 401.200 80% 1.477.207 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 07 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Terlaksananya peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah 30% 40% 102.000 50% 133.900 60% 159.800 70% 175.900 80% 220.110 80% 791.710 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.189.531 2.351.286 2.502.134 2.678.240 2.882.650 12.603.841 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 06

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya administrasi perkantoran 100% 100% 666.064 100% 862.670 100% 1.068.937 100% 1.085.831 100% 1.114.414 100% 4.797.916 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana prasarana perkantoran 100% 100% 786.540 100% 1.005.194 100% 1.080.713 100% 1.113.785 100% 1.155.163 100% 5.141.395 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pengadaan sarana peningkatan disiplin aparatur - 100% 50.000 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205 100% 305.255 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 100% 20% 90.750 20% 99.825 20% 109.880 20% 120.788 20% 132.867 100% 554.110 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - 100% 27.000 100% 29.700 100% 32.670 100% 35.937 100% 39.531 100% 164.838 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 06 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Peningkatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran - 25% 865.000 35% 874.465 45% 933.650 50% 1.068.200 60% 1.150.987 60% 4.892.302 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 2.485.354 2.926.854 3.286.350 3.491.091 3.666.167 15.855.816 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran 100% 100 '% 1.659.200 100 '% 1.869.500 100 '% 2.050.450 100 '% 2.257.095 100 '% 2.322.805 100 '% 10.159.051 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur 60% 68% 957.000 72% 1.013.000 74% 1.048.290 76% 1.163.119 80% 1.289.431 82% 5.470.840 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pengadaan peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 103.500 100% 110.000 100% 115.000 100% 120.000 100% 125.000 100% 573.500 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 58% 61% 250.000 64% 275.000 68% 300.000 71% 315.000 75% 320.000 85% 1.460.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase laporan kinerja dan keuangan 100% 100% 7.500 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.000 100% 12.000 100% 51.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 06 Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD Persentase dokumen perencanaan 100% 100% 215.000,0 100% 225.000 100% 250.000 100% 265.000 100% 275.000 100% 1.230.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 07 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Jumlah kelompok nelayan

yang dibina 55 klp 65 klp 590.000 75 klp 610.000 85 klp 645.000 95 klp 675.000 115 klp 690.000 120 klp 3.210.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Produksi perikanan budidaya (ribu ton) 2.794,41 252,006 252,006 252,006 252,006 252,006 4.054,44 Jumlah kelompok budidaya yang dibina (orang) 5.508 5.555 5.602 5.650 5.697 5.745 5.745 Jumlah balai benih perikanan (buah) 0010012 Benih unggul (jenis) 0 0 0 3 0 2 5 Jumlah program subsidi Nelayan dan pembudidaya ikan 2 - - 1 680.000 - - 1 750.000 1 920.000 5 2.350.000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 2.080.000 Program pengembangan budidaya perikanan

08 3.795.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.905.750 2.150.000 3.350.000 13.280.750 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

09 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Produksi Hasil Olahan Perikanan (ribu ton) 6,75 7,75 1.955.500 8,15 2.120.100 8,55 2.425.000 8,98 2.750.000 9,43 2.915.000 9,9 12.165.600 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

10 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Jumlah IUP Kawasan budidaya yang dikembangkan 1 1 425.000 1 514.500 1 575.900 1 625.000 1 22 6 2.140.423 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

11 Program Pengembangan Sarana Statistik Perikanan Tersedianya Statistik Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (dokumen) 3 3 60.000 3 75.000 3 80.000 3 90.000 3 100.000 15 405.003 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) 13.846,83 14.957,06 16.053,83 17.157,33 18.260,83 19.364,33 19.364,33

Jumlah TPI diluar PPI (unit) 1100103 12.802.700 11.297.100 9.405.890 13.671.214 12.319.258 59.496.167 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.000.000 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 12 4.500.000 - - 2.500.000 Jumlah

SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 1.534.506 100% 1.687.957 100% 1.841.407 100% 1.994.858 100% 2.148.308 100% 9.207.036 DINAS PARIWISATA 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana 100% 100% 2.860.000 100% 3.146.000 100% 3.432.000 100% 3.718.000 100% 4.004.000 100% 17.160.000 DINAS PARIWISATA 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 180.000 100% 195.000 100% 210.000 900.000 DINAS PARIWISATA 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 100% 100% 200.000 100% 220.000 100% 240.000 100% 260.000 100% 280.000 100% 1.200.000 DINAS PARIWISATA 05 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya jenis kegiatan event pariwisata - 1 1.150.000 1 1.150.000 2 2.245.000 - 0 - 0 3 4.545.000 DINAS PARIWISATA 06 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya jumlah wisatawan 19.153 20% 2.399.000 20% 2.749.000 20% 2.949.000 20% 3.249.000 20% 3.549.000 38.306 14.895.000 DINAS PARIWISATA 07 Program Pengembangan Kemitraan Persentase Peningkatan Kemitraan 40% 20% 1.800.000 20% 2.000.000 20% 2.160.000 20% 2.340.000 20% 2.520.000 100% 10.820.000 DINAS PARIWISATA 08 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Persentase Peningkatan kegiatan ekonomi kreatif 20% 10% 800.000 10% 1.000.000 10% 1.000.000 20% 1.200.000 20% 1.400.000 70% 5.400.000 DINAS PARIWISATA 10.893.506 12.117.957 14.047.407 12.956.858 14.111.308 64.127.036 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD DINAS PARIWISATA Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran 100% 100% 927.500 100% 969.000 100% 1.036.500 100% 1.104.000 100% 1.172.500 100% 5.209.500 DINAS PERTANIAN 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana Aparatur

100% 100% 1.770.000 100% 1.775.000 100% 1.407.000 100% 1.390.000 100% 1.550.000 100% 7.892.000 DINAS PERTANIAN 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 16.000 100% 18.000 100% 20.000 100% 23.000 100% 26.000 100% 103.000 DINAS PERTANIAN 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 134.000 100% 134.000 100% 120.000 100% 125.000 100% 115.000 100% 628.000 DINAS PERTANIAN 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100% 100% 12.000 100% 12.000 100% 12.000 100% 13.000 100% 13.000 100% 62.000 DINAS PERTANIAN Nilai Tukar Petani (NTP) 103,40 103,40 650.000 103,40 650.000 103,40 720.000 103,40 720.000 103,40 720.000 103,40 3.460.000 Jumlah program subsidi pertanian 3 - - - - 4 870.000 - - 4 870.000 Ketersediaan pangan utama dalam ton (padi, palawija, holtikultura) (42.817,17 ),(42.819,5 ), (2.753) (51.488,67 ), (51.492), (2.841) 800.000 (60.160,17 ), (60.164), (2.929) 900.000 (68.831,67 ), (68.837), (3.017) 1.000.000 (77.503,17 ), (77.509), (3.105) 1.970.000 (86.174,67 ), (86.182), (3.193) 1.774.000 (86.174,67 ), (86.182), (3.193) 6.444.000 Panjang jalan produksi (Km) 38 40 1.000.000 42 1.100.000 44 1.200.000 46 1.300.000 48 1.400.000 48 6.000.000 Persentase kualitas jalan produksi dalam kondisi baik (%) 47,36 53,48 500.000 59,61 500.000 65,74 600.000 71,87 600.000 78 600.000 78 2.800.000 Luas potensi sawah tadah hujan dan sawah beririgasi (Ha) 11.647 14.026 800.000 16.405 1.000.000 18.784 1.200.000 21.163 1.400.000 23.542 1.600.000 23.542 6.000.000 Pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB (%) (0,24) 5,47 220.000 5,18 345.000 5,25 381.000 5,15 477.000 5,07 587.000 5,07 2.010.000 Tahun 2020 Tahun 2021 DINAS PERTANIAN Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD DINAS PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 06 DINAS PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 08 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program

(outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kelompok tani yang dibina 47 50 1.351.733 53 1.451.733 57 1.551.733 59 1.651.733 63 1.751.733 63 7.758.665 Jumlah komoditi unggulan per klaster (kecamatan) 10 12 552.000 14 552.000 16 652.000 18 652.000 20 780.000 20 3.188.000 pertumbuhan sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%) 5,22 5,19 220.000 6,59 345.000 5,83 381.000 5,50 477.000 6,44 587.000 6,44 2.010.000 Jumlah komoditas yang ditangani dalam rangka peningkatan produksinya 6 9 552.000 10 552.000 12 652.000 14 652.000 15 780.000 15 3.188.000 09 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Terlaksananya kegiatan promosi atas hasil pertanian/perkebunan 1 1 205.000 1 205.000 1 205.000 1 205.000 1 205.000 6 1.025.000 DINAS PERTANIAN 10 Program Peningkatan Produksi Peternakan Meningkatnya produksi hasil peternakan dari populasi sapi dan unggas 8.720 sapi dan 96.000 unggas 1.894 sapi dan 24.200 unggas 2.300.000 1.894 sapi dan 24.200 unggas 2.300.000 1.904 sapi dan 24.200 unggas 2.300.000 1.904 sapi dan 25.200 unggas 2.300.000 1.904 sapi dan 25.200 unggas 2.300.000 9.500 sapi dan 123.000 unggas 11.500.000 DINAS PERTANIAN 11 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Meningkatnya jumlah penerapan teknologi tepat guna - 1 700.000 - - - - 1 750.000 - - 2 1.450.000 DINAS PERTANIAN 12.505.233 12.603.733 14.103.233 15.604.733 15.756.233 70.573.165

######## Jumlah SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 800.000 100% 835.000 100% 886.000 100% 947.900 100% 995.800 100% 4.464.700 DINAS KOPERASI DAN UMKM 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 745.000 100% 250.000 100% 300.000 100% 350.000 100% 400.000 100% 2.045.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 80.000 100% 120.000 100% 150.000 100% 180.000 100% 200.000 100% 730.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 100% 100% 150.000 100% 180.000 100% 200.000 100% 220.000 100% 250.000 100% 1.000.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 24.000 100% 32.000 100% 40.000 100% 80.000 100% 120.000 100% 296.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM 06 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase Mutu Obat dan makanan terjamin 52% 57% 650.000 64% 700.000 70% 750.000 77% 800.000 85% 850.000 85% 3.750.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM Jumlah UMKM yang dibina 2.598 3.154 3.710 4.266 4.822 5.378 5.378 Jumlah UMKM yang difasilitasi dan mengikuti promosi/pameran -111115 Jumlah PLUD - 1 1 1 1 1 5 08 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi pembentukan kemitraan dengan BPR/LKM 6 1 75.000 2 75.000 2 75.000 1 75.000 1 75.000 13 375.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM 09 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah koperasi 244 245 160.000 246 800.000 247 900.000 248 950.000 250 1.000.000 250 3.810.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM 10 Program Pengembangan Usaha Kecil Jumlah Lokasi Pemberian Modal Usaha dan Produktivitas Usaha Kecil 6 lokasi - 0 2 lokasi 60.000 1 lokasi 65.000 2 lokasi 60.000 1 lokasi 30.000 6 lokasi 215.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM 3.934.000 5.992.000 6.551.000 7.102.900 7.640.800 31.220.700 1.250.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 3.750.000 14.750.000 DINAS KOPERASI DAN UMKM Jumlah Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah 07 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang tersedia 100% 100% 12.003.243 100% 12.242.264 100% 12.505.187 100% 12.794.343 100% 13.112.474 100% 62.657.511 BAG. UMUM DAN PERLENGKAPAN 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia 100% 100% 12.875.048 100% 7.562.552 100% 7.879.702 100% 7.879.702 100% 8.593.290 100% 44.790.294 BAG. UMUM DAN PERLENGKAPAN 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pelaksanaan Disiplin Aparatur 100% 100% 501.500 100% 525.500 100% 554.300 100% 589.900 100% 641.580 100% 2.812.780 BAG. UMUM DAN PERLENGKAPAN 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase Sumberdaya Manusia yang Handal 100% 100% 160.950 100% 201.416 100% 245.929 100% 294.893 100% 348.753 100% 1.251.941 BAG. UMUM DAN PERLENGKAPAN 05 Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Keuangan yang tersusun 100% 100% 25.000 100% 17.000 100% 20.000 100% 22.000 100% 23.000 100% 107.000 BAG. UMUM DAN PERLENGKAPAN 06 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100% 100% 5.338.000 100% 5.405.080 100% 6.142.960 100% 6.290.536 100% 6.452.870 100% 29.629.446 BAG. UMUM DAN PERLENGKAPAN 30.903.741 25.953.812 27.348.078 27.871.374 29.171.967 141.248.972 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BAGIAN UMUM DAN PROTOKOLER Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan administrasi perkantoran 100% 100 '% 1.265.920 100 '% 886.950 100 '% 925.045 100 '% 925.709 100 '% 932.280 100 '% 4.935.905 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana aparatur 60% 68% 1.357.000 72% 1.013.000 74% 1.048.290 76% 1.163.119 80% 1.289.431 82% 5.870.840 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pengadaan peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 103.500 100% 110.000 100% 115.000 100% 120.000 100% 125.000 100% 573.500 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 58% 61% 250.000 64% 275.000 68% 300.000 71% 315.000 75% 320.000 85% 1.460.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase laporan kinerja dan keuangan 100% 100% 7.500 100% 10.000 100% 10.500 100% 11.000 100% 12.000 100% 51.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Jumlah pasar 12 0 0 0 0 0 0 1 1.500.000 0 0 13 1.500.000 Cakupan pengembangan pasar dan usaha ekonomi masyarakat desa (%) 65 70 3.300.000 75 322.000 80 340.000 85 360.000 85 380.000 85 4.702.000 Pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan terhadap PDRB (%) 4,28 dan 0,42 4,48 dan 1,47 350.000 4,69 dan 1,84 350.000 4,92 dan 2,68 350.000 5,17 dan 2,96 400.000 5,01 dan 3,01 400.000 5,01 dan 3,01 1.850.000 02 Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) 406 459 120.000 512 140.000 565 160.000 618 180.000 671 20.000 671 620.000 Jumlah IKM yang difasilitasi memperoleh bantuan permodalan

120 166 620.000 212 140.000 258 160.000 304 180.000 350 20.000 350 1.120.000 03 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Persentase peningkatan perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 100% 100% 2.100.000 100% 2.100.000 100% 2.100.000 100% 2.300.000 100% 2.300.000 100% 10.900.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 04 Program Peningkatan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi - - 350.000 1 350.000 - 0 - 0 1 550.000 - 900.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 6.840.000 3.402.000 3.110.000 4.920.000 3.670.000 21.592.000 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Jumlah Program Pembangunan Inftrastruktur Perdesan 01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 586.800 100% 1.038.800 100% 1.057.550 100% 1.089.550 100% 1.111.300 100% 4.884.000

BAG. ADMINISTRASI HUMAS 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 262.400 100% 441.750 100% 76.000 100% 140.000 100% 500.900 100% 1.421.050

BAG. ADMINISTRASI HUMAS 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 28.000 100% 14.000 100% 28.000 100% 14.000 100% 28.000 100% 112.000

BAG. ADMINISTRASI HUMAS 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 130.000 100% 150.000 100% 730.000

BAG. ADMINISTRASI HUMAS

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 75.000

BAG. ADMINISTRASI HUMAS 06 Program Kerjasama Informasi dan Media Mass Jumlah website di lingkup pemerintah daerah - 2 600.000 10 600.000 15 600.000 20 650.000 25 750.000 25 3.200.000

BAG. ADMINISTRASI HUMAS 1.642.200 2.259.550 1.926.550 2.038.550 2.555.200 10.422.050 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BAGIAN ADMINISTRASI HUMAS Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran 100% 100% 1.524.930 100% 1.734.770 100% 1.976.084 100% 2.254.508 100% 2.572.737 100% 10.063.029 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 2.250.000 100% 2.250.000 100% 2.350.000 100% 2.350.000 100% 2.450.000 100% 11.650.000 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 393.029 100% 451.983 100% 519.781 100% 597.748 100% 687.410 100% 2.649.951 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 758.000 100% 871.700 100% 1.002.455 100% 1.152.823 100% 1.325.447 100% 5.110.425 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan persentase peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 27.500 100% 31.625 100% 36.369 100% 41.824 100% 48.098 100% 185.416 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 06 Program Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum 100% 100% 6.530.387 100% 6.890.000 100% 7.340.000 100% 7.461.025 100% 7.660.000 100% 35.881.412 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 07 Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Persentase Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH 100% 100% 382.200 100% 439.530 100% 505.460 100% 581.883 100% 668.470 100% 2.577.543 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 08 Program Penempatan Nama Rupa Bumi Persentase Pengembangan Data dan/Informasi 100% 100% 490.000 100% 563.500 100% 648.025 100% 745.229 100% 857.013 100% 3.303.767 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 09 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase Penataan Daerah Otonomi Baru 100% 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 100% 1.500.000 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 10 Program Peningkatan Budaya Program Peningkatan Budaya 100% 100% 204.600 100% 225.290 100% 235.084 100% 245.346 100% 257.648 100% 1.167.968 BAG. PEMERINTAHAN UMUM 12.860.646 13.758.398 14.913.258 15.730.386 16.826.823 74.089.511 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PEMERINTAHAN UMUM Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang tersedia 100% 100% 1.287.583 100% 1.297.583 100% 1.307.583 100% 1.317.583 100% 1.327.583 100% 6.537.915 BAG. ADMINISTASI PEMBANGUNAN 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia 100% 100% 6.875.048 100% 6.875.048 100% 6.925.048 100% 6.925.048 100% 6.975.048 100% 34.575.241 BAG. ADMINISTASI

PEMBANGUNAN 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pelaksanaan Disiplin Aparatur 100% 100% 25.500 100% 28.000 100% 31.500 100% 35.000 100% 37.500 100% 157.500 BAG. ADMINISTASI PEMBANGUNAN 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase Sumberdaya Manusia yang Handal 100% 100% 175.000 100% 215.466 100% 259.979 100% 308.943 100% 362.803 100% 1.322.191 BAG. ADMINISTASI PEMBANGUNAN 05 Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Keuangan yang tersusun 100% 100% 20.500 100% 23.000 100% 25.000 100% 27.500 100% 31.000 100% 127.000 BAG. ADMINISTASI PEMBANGUNAN 8.383.631 8.439.097 8.549.110 8.614.074 8.733.934 42.719.847 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 724.500 100% 725.500 100% 727.000 100% 728.500 100% 730.000 100% 3.635.500

BAG. HUKUM SETDA 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 283.300 100% 288.300 100% 293.300 100% 303.300 100% 313.300 100% 1.481.500

BAG. HUKUM SETDA 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 17.000 100% 20.000 100% 25.000 100% 30.000 100% 35.000 100% 127.000

BAG. HUKUM SETDA 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 200.000 100% 220.000 100% 240.000 100% 270.000 100% 300.000 100% 1.230.000

BAG. HUKUM SETDA 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 24.000 100% 26.000 100% 28.000 100% 30.000 100% 32.000 100% 140.000

BAG. HUKUM SETDA 06 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan persentase penyusunan peraturan daerah 100% 100% 430.000 100% 450.000 100% 470.000 100% 500.000 100% 530.000 100% 2.380.000

BAG. HUKUM SETDA 07 Program Panitia RANHAM persentase peningkatan pelaksanaan RANHAM 100% 100% 55.000 100% 60.000 100% 65.000 100% 70.000 100% 80.000 100% 330.000

BAG. HUKUM SETDA 1.733.800 1.789.800 1.848.300 1.931.800 2.020.300 9.324.000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BAGIAN HUKUM SETDA Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran 100% 100% 482.500 100% 655.700 100% 890.300 100% 1.170.400 100% 896.240 100% 4.095.140

BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 723.000 100% 750.450 100% 834.000 100% 851.500 100% 892.450 100% 4.051.400 Peningkatan jumlah sarana tempat ibadah 162 169 923.000 177 2.104.500 184 2.334.000 192 2.515.000 200 2.624.500 200 10.501.000 Jumlah bantuan pada tempat ibadah 40 45 550.000 55 550.000 60 600.000 70 600.000 80 650.000 80 2.950.000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terciptanya Disiplin Aparatur 100% 100% 45.000 100% 60.000 100% 120.000 100% 150.000 100% 240.000 100% 615.000

BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 840.000 100% 1.070.000 100% 1.165.200 100% 1.165.200 100% 1.550.000 100% 5.790.400 Jumlah pengurus dan anggota lembaga keagamaan yang dibina 162 169 525.360 177 525.360 184 525.360 192 525.360 200 525.360 200 2.626.800 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 100% 100% 146.000 100% 388.000 100% 400.000 100% 432.000 100% 500.000 100% 1.866.000 BAG. KESRA Terlaksananya pelayanan bidang mental spritual 100% 100% 300.000 100% 1.200.000 100% 1.300.000 100% 1.350.000 100% 1.400.000 100% 5.550.000 Jumlah kegiatan lembaga keagamaan (termasuk lintas agama) 5 5 300.000 6 1.200.000 6 1.300.000 7 1.350.000 8 1.400.000 8 5.550.000 4.834.860 8.504.010 9.468.860 10.109.460 10.678.550 43.595.740 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Pelayanan Bidang Mental Spritual 06

BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02

BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04

BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 591.520 100% 615.820 100% 625.720 100% 641.320 100% 658.020 100% 3.132.400

BAG. ORTALA SETDA 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 156.500 100% 160.000 100% 164.000 100% 167.000 100% 171.500 100% 819.000

BAG. ORTALA SETDA 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 101.956 100% 105.956 100% 105.956 100% 109.456 100% 112.000 100% 535.324

BAG. ORTALA SETDA 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 200.000 100% 220.000 100% 240.000 100% 270.000 100% 300.000 100% 1.230.000

BAG. ORTALA SETDA 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 143.500 100% 144.500 100% 146.500 100% 150.000 100% 153.000 100% 737.500

BAG. ORTALA SETDA Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)/SOP yang diterapkan 4579999 Jumlah BLUD 1 1 1 1 1 1 1 1.423.476 1.696.276 1.752.176 1.837.776 1.924.520 8.634.224

BAG. ORTALA SETDA 450.000 470.000 500.000 530.000 2.180.000 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 06 230.000 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya cakupan kebutuhan dasar operasional SKPD 100% 100% 366.420 100% 623.062 100% 685.368 100% 753.905 100% 829.296 100% 3.258.051 Bag. Administrasi Perekonomian 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya cakupan kebutuhan SARPRAS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 100% 100% 352.680 100% 57.948 100% 63.743 100% 70.117 100% 77.129 100% 621.617 Bag. Administrasi Perekonomian 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya pelayanan prima 100% 100% 6.500 100% 7.150 100% 7.865 100% 8.652 100% 9.517 100% 39.683 Bag. Administrasi Perekonomian 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan peningkatan sumber daya aparatur 100% 100% 130.000 100% 131.300 100% 144.430 100% 158.873 100% 174.760 100% 739.363 Bag. Administrasi Perekonomian 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 5.000 100% 5.500 100% 6.050 100% 6.655 100% 7.321 100% 30.526 Bag. Administrasi Perekonomian 860.600 824.960 907.456 998.202 1.098.022 4.689.239 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BAG. ADMINISTRASI PEREKONOMIAN Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran 100% 100% 889.550 100% 1.111.300 100% 1.089.550 100% 1.089.550 100% 1.111.300 100% 5.291.250

BAG. ADMINISTRASI KEUANGAN 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 562.400 100% 441.750 100% 76.000 100% 140.000 100% 500.900 100% 1.721.050

BAG. ADMINISTRASI KEUANGAN 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 28.000 100% 14.000 100% 28.000 100% 14.000 100% 28.000 100% 112.000

BAG. ADMINISTRASI KEUANGAN 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 130.000 100% 150.000 100% 730.000

BAG. ADMINISTRASI KEUANGAN 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 323.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 15.000 100% 383.000

BAG. ADMINISTRASI KEUANGAN 1.952.950 1.732.050 1.358.550 1.388.550 1.805.200 8.237.300 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya program pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1.120.000 100% 1.175.000 100% 1.255.000 100% 1.287.000 100% 1.335.000 100% 6.172.000 SEKRETARIAT DPRD 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Program Penigkatan sarana Prasarana Aparatur 100% 100% 4.678.930 100% 4.678.930 100% 4.678.930 100% 4.678.930 100% 4.678.930 100% 23.394.650 SEKRETARIAT DPRD 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 318.916 100% 318.916 100% 356.650 100% 375.000 100% 426.500 100% 1.795.982 SEKRETARIAT DPRD 04 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Cakupan terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 60% 70% 10.223.600 72% 10.223.600 75% 10.223.600 80% 10.223.600 85% 10.223.600 85% 51.118.000 SEKRETARIAT DPRD 16.341.446 16.396.446 16.514.180 16.564.530 16.664.030 82.480.632 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD SEKRETARIAT DPRD Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran 100% 100% 400.000 100% 450.000 100% 475.000 100% 489.000 100% 495.000 100% 2.309.000 KANTOR KORPRI 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 200.000 100% 225.000 100% 250.000 100% 267.000 100% 275.000 100% 3.528.500 KANTOR KORPRI 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 25.000 100% 80.000 100% 30.000 100% 35.000 100% 35.000 100% 205.000 KANTOR KORPRI 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan pemenuhan fasilitas Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 25 org 5 org 215.000 5 org 230.000 5 org 240.000 5 org 255.000 5 org 265.000 25 org 1.205.000 KANTOR KORPRI 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 20.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 25.000 100% 30.000 100% 125.000 KANTOR KORPRI 29 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan aparatur 1 keg 1 keg 155.000 1 keg 175.000 1 keg 185.000 1 keg 190.000 1 keg 215.000 5 keg 920.000 KANTOR KORPRI 1.015.000 1.185.000 1.205.000 1.261.000 1.315.000 8.292.500 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD KANTOR KORPRI Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 100% 20% 1.222.350 20% 1.556.350 20% 1.860.350 20% 2.161.350 20% 2.661.350 100% 9.461.750

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 20% 20% 900.000 20% 1.080.000 20% 681.000 20% 1.400.000 20% 1.200.000 97% 5.261.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 20% 20% 60.000 20% 80.000 20% 110.000 20% 180.000 20% 250.000 500 helai 680.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT 04 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 20% 20% 340.000 20% 410.000 20% 400.000 20% 455.000 20% 550.000 132ok 2.155.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20% 20% 20.000 20% 30.000 20% 50.000 20% 75.000 20% 100.000 65 dokm 275.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT 06 Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi persentase promosi dan jumlah investor 2 5 770.000 7 880.000 10 1.050.000 13 1.250.000 18 1.650.000 18 5.600.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT Peningkatan Jumlah lembaga keuangan 6 7 50.000 8 50.000 9 50.000 10 50.000 10 50.000 10 250.000 Pengembangan sistem informasi - 1 400.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 5 600.000 Penyusunanan kebijakan investasi - 2 100.000 3 150.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 8 550.000 Penyusunan buku potensi investasi daerah - 1 100.000 1 120.000 1 150.000 1 170.000 1 200.000 5 740.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 07 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BKPM DAN PERIZINAN KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 08 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Peningkatan jumlah izin yang diterbitkan 210 izin 396 220.000 582 130.000 768 160.000 954 200.000 1.140 300.000 1.140 1.010.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT 09 Pelayanan Informasi dan Pengaduan persentase peningkatan pelayanan dan penanganan pengaduan 10% 15% 110.000 15% 320.000 15% 160.000 20% 450.000 20% 250.000 85% 1.290.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT 10

Program ,penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah Jumlah kajian tentang potensi sumber daya, sarana dan prasarana investasi daerah - 1 dok 150.000 - - 1 dok 300.000 - 0 1 dok 300.000 3 dok 750.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPT 4.442.350 4.856.350 5.121.350 6.541.350 7.661.350 28.622.750 44.442.350 Jumlah SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 1.330.170 100% 1.396.679 100% 1.466.512 100% 1.539.838 100% 1.616.830 100% 7.350.029

INSPEKTORAT DAERAH 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 100% 100% 1.161.200 100% 1.219.260 100% 1.280.223 100% 1.344.234 100% 1.411.446 100% 6.416.363

INSPEKTORAT DAERAH 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan disiplin Aparatur 100% 100% 90.250 100% 126.000 100% 132.300 100% 138.915 100% 145.861 100% 633.326

INSPEKTORAT DAERAH 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 872.000 100% 915.600 100% 961.380 100% 1.009.449 100% 1.059.921 100% 4.818.350

INSPEKTORAT DAERAH 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 35.650 100% 37.433 100% 39.304 100% 41.269 100% 43.333 100% 196.989

INSPEKTORAT DAERAH Opini WTP (Wajar Tanpa Pengencualian TW WDP WDP WTP WTP WTP WTP Persentase pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja secara efektif dan alami yang terlaksana 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 6.668.270 5.612.921 5.943.567 6.290.745 6.655.283 31.170.786

INSPEKTORAT DAERAH 1.917.950 2.063.848 2.217.040 2.377.892 11.755.729 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD INSPEKTORAT DAERAH Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 06 3.179.000 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang tersedia 100% 100% 2.390.212 100% 2.629.233 100% 2.892.156 100% 3.181.312 100% 3.499.443 100% 14.592.354 BAPPEDA 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia 100% 100% 317.150 100% 634.300 100% 951.450 100% 1.427.175 100% 2.140.763 100% 5.470.838 BAPPEDA 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pelaksanaan Disiplin Aparatur 100% 100% 120.000 100% 144.000 100% 172.800 100% 208.400 100% 260.080 100% 905.280 BAPPEDA 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase Sumberdaya Manusia yang Handal 100% 100% 404.661 100% 445.127 100% 489.640 100% 538.604 100% 592.464 100% 2.470.494 BAPPEDA 05 Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Keuangan yang tersusun 100% 100% 40.000 100% 50.000 100% 60.000 100% 70.000 100% 80.000 100% 300.000 BAPPEDA Tersusunnya Buku Konawe Utara Dalam Angka dan Buku PDRB 2 2 250.000 2 275.000 2 300.000 2 325.000 2 350.000 10 1.500.000 BAPPEDA Tersusunnya masterplan pengembangan pariwisata - 1 550.000 1 550.000 1 550.000 1 550.000 1 550.000 5 2.750.000 BAPPEDA Jumlah basis data spasial yang dikembangkan - 1 256.000 1 310.000 - - 1 385.000 - - 3 951.000 07 Program Kerjasama Pembangunan Terlaksananya kegiatan koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang fisik dan prasarana 85% 100% 250.000 100% 275.000 100% 300.000 100% 350.000 100% 380.000 100% 1.555.000 BAPPEDA 08 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Tersusunnya pedoman perencanaan wilayah Perbatasan - - - 1 dok 500.000 - - - - 1 dok 550.000 2 dok 1.050.000 BAPPEDA Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) Pusat-pusat kegiatan kabupaten - 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 5 dok 3.250.000 650.000 1 dok 650.000 5 dok 3.250.000 09

Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sektor - 1 dok 650.000 1 dok 650.000 1 dok 650.000 KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Program Pengembangan Data/Informasi 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah 1 dok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terlaksananya Kegiatan Koordinasi BKPRD 1 rakor 4 rakor 200.000 4 rakor 220.000 4 rakor 240.000 4 rakor 260.000 4 rakor 280.000 20 rakor 1.200.000 Jumlah dokumen peta tematik yang tersedia - 1 300.000 1 300.000 1 300.000 1 300.000 - - 4 1.200.000 10 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda Tata Ruang - 2 keg 500.000 2 keg 200.000 2 keg 200.000 2 keg 200.000 2 keg 200.000 5 keg 1.000.000 BAPPEDA Penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (LAKIP) D C C CC CC CC CC Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 373 Rendah 328 Rendah 283 Sedang 239 Sedang 194 Sedang 150 Sedang 150 Sedang Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terlaksana 65% 70% 75% 80% 83% 85% 85% Jumlah monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan 3 3 4 4 5 5 24 12 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang terlaksana 0% 15% 323.890 35% 373.890 45% 466.351 55% 512.933 65% 562.933 65% 2.239.997 BAPPEDA 13 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Indeks Risiko Bencana Tinggi Tinggi 305.000 Tinggi 150.000 Sedang 150.000 Sedang 150.000 Sedang 150.000 Sedang 905.000 BAPPEDA 14 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan

pembangunan ekonomi 60% 65% 800.000 75% 900.000 80% 1.000.000 85% 1.100.000 90% 1.500.000 90% 5.300.000 BAPPEDA 15 Program Perencanaan Sosial Budaya Terlaksananya koordinasi perencanaan sosial budaya 60% 65% 800.000 75% 900.000 80% 1.000.000 85% 1.100.000 90% 1.500.000 90% 5.300.000 BAPPEDA 16 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi prasarana wilayah dan SDA 0% 100% 460.000 100% 290.000 100% 330.000 100% 360.000 100% 390.000 100% 1.830.000 BAPPEDA 17 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Meningkatnya jumlah penelitian yang dikembangkan 0% 15% 523.000 15% 550.000 15% 570.000 20% 580.000 20% 630.000 85% 2.853.000 BAPPEDA 10.252.061 11.291.916 11.724.004 13.533.895 15.714.404 62.216.280 1.335.149 1.495.367 11 1.671.608 Jumlah BAPPEDA Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.865.472 2.078.722 8.446.317 SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya program pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 2.869.360 100% 2.939.325 100% 3.016.286 100% 3.100.943 100% 3.194.066 100% 15.119.980 DPKAD 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur 100% 100% 2.500.099 100% 2.527.764 100% 2.558.196 100% 2.624.741 100% 2.704.999 100% 12.915.799 DPKAD 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 62.800 100% 67.800 100% 72.800 100% 59.000 100% 69.000 100% 331.400 DPKAD 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100% 1.379.342 100% 1.392.482 100% 1.406.936 100% 1.422.835 100% 1.440.324 100% 7.041.919 DPKAD 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 1.264.800 100% 1.391.280 100% 1.530.408 100% 1.683.449 100% 1.851.794 100% 7.721.731 DPKAD Penilaian Akuntabilitas Keuangan (opini BPK) TW WDP WDP WTP WTP WTP WTP Persentase aset daerah yang terdata 60% 70% 80% 100% 100% 100% 100% Jumlah pelatihan dan pendampingan bidang akuntansi sektor publik 2345666 Persentase SDM yang sesuai dengan kompetensi bidang akuntasi sektor publik 35 40 45 50 55 75 75 Persentase peningkatan sumber -sumber PAD

25% 35% 45% 55% 65% 75% 75% 12.901.543 13.193.793 13.509.768 13.886.110 14.325.325 67.816.539 06 4.875.142 4.925.142 4.995.142 5.065.142 24.685.710 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jumlah KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 4.825.142 DPKAD SKPD Penanggung Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya program pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1.148.036 100% 1.198.036 100% 1.248.036 100% 1.298.036 100% 1.298.036 100% 6.190.180 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Program Penigkatan sarana Prasarana Aparatur 100% 100% 1.027.040 100% 1.985.448 100% 2.035.448 100% 1.556.000 100% 2.567.585 100% 9.171.521 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 43.200 100% 51.840 100% 62.208 100% 74.650 100% 89.580 100% 321.478 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100% 824.263 100% 989.116 100% 1.186.939 100% 1.424.327 100% 1.709.192 100% 6.133.837 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 31.260 100% 37.512 100% 45.022 100% 54.026 100% 64.831 100% 232.651 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Presentase Jumlah komponen kediklatan yang menunjang terciptanya sistem penyelenggaraan diklat yang baik 35% 40% 379.400 50% 383.194 65% 387.026 70% 390.856 75% 394.764 75% 1.935.240 Persentase Pengelola,

Penyelenggara, maupun Pengajar Diklat Berkualitas yang tersedia 25% 35% 125.000 45% 125.000 55% 125.000 65% 147.600 75% 147.600 75% 670.200 Persentase jumlah lulusan diklat, struktural, teknis dan fungsional 40% 50% 80.000 60% 80.000 65% 80.000 70% 80.000 75% 80.000 75% 400.000 Persentase Data Base Kepegawaian 75% 80% 90% 95% 98% 100% 100% Jumlah beasiswa aparatur 35% 40% 50% 65% 70% 75% 75% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 2.053.865 2.259.252 2.485.177 2.733.695 3.007.065 12.539.054 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 06 07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai penilaian kinerja ASN 40% 50% 70% 90% 90% 90% 90% Cakupan SDM yang berkualitas dan profesional dala, menjalankan tugas 65% 70% 75% 80% 83% 85% 85% 5.712.064 7.109.398 7.654.856 7.759.190 Jumlah 9.358.653 37.594.161

8 - 1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas meliputi program unggulan kepala daerah danprogram penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang semuanya disusununtuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021. 8.1 Program Unggulan Kepala Daerah Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utaraselama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi prioritas pertama programpembangunan daerah tahun 2016-2021. Ada 6 pogram unggulan kepala daerahmeliputi: 1. Poros Pembangunan Ekonomi Holistik Berbasis Kawasan yang disingkat dan diperkenalkan dengan istilah “POMBEHAWA”. a. Poros Landawe, mencakup wilayah Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Landawe dan Kecamatan Langgikima. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Landawedifokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang energi dan sumberdaya mineral, bidang perindustrian, bidang pertanian sub perkebunan dan

hortikultura, serta bidang transmigrasi. b. Poros Walalindu, mencakup wilayah Kecamatan Oheo, Kecamatan Asera, dan Kecamatan Andowia. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Walalindudifokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang pertanian pada sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan hortikultura serta sub sektor peternakan. Kawasan ini ke depan diandalkan akan menjadi sentra pengembangan padi sawah dan peternakan rakyat. c. Poros Wanggudu, Mencakup Kecamatan Asera. Orientasi Pembangunan pada poroskawasan Wanggududifokuskan pada kegiatan pembangunan berbagai fasilitas publik dan prasarana perkotaan. Difokuskan bagaimana menjadikan kawasan perkotaan Wanggudu sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, kebudayaan, dan perdagangan jasa. 8 - 2 d. Poros Wawolesea, mencakup wilayah Kecamatan Lasolo, Kecamatan Wawolesea, Kecamatan Lasolo Kepulauan, dan Kecamatan Molawe. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Wawolesea difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang perdagangan, dan bidang pertanian pada sub sektor perkebunan dan hortikultura. e. Poros Wawoluri, mencakup wilayah Kecamatan Lembo, Kecamatan Sawa, dan Kecamatan Motui. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Wawoluri difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan pada bidang kelautan dan perikanan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, serta bidang pertanian pada sub sektor perkebunan dan hortikultura. 2. Program Penguatan Kapasitas kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa Program ini diarahkan pada upaya revitalisasi infrastruktur fisik dan kelembagaan serta pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa.Program ini diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kemampuan Kepala Desa/Lurah dan aparat pemerintahan desa di bidang tata kelola keuangan, administrasi dan kepemerintahan. Program ini bermuara pada peningkatan pelayanan publik yang merupakan salah satu indikator dasar Indeks Pembangunan Desa (IPD). Optimalisasi bantuan keuangan desa dalam 5 (lima) tahun ke depan, setiap desa di Kabupaten Konawe Utara akan diberikan tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.150.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah ADD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam mengiplementasikan program pembangunan desa yang dibiayai dari danadesa yang dibiayai APBN. 3. Program Insentif Pertanian (INSTAN) Program ini dirancang sebagai dana hibah untuk kelompok - kelompok petani/nelayan yang memiliki lahan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Dengan hibah sebesar Rp.15.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000 per kelompok, yang diarahkan pada bantuan pengadaan sarana produksi dan input pertanian lainnya.

8 - 3 4. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Berbasis Desa (PUKDES) Program ini dirancang dalam bentukdana hibah khusus untuk kelompok– kelompok masyarakat desa yang memiliki unit–unit usaha produktif dan kreatif diluar bidang usaha pertanian.Termasuk kelompok sasaran dalam program ini diantaranya adalah kelompok usaha kerajinan (anyaman sorume), usaha penyulingan minyak nilam, usaha agribisnis skala kecil, usaha pengumpulan madu lebah dan lain-lain. 5. Program Beasiswa Pendidikan Terpakai Program ini difokuskan pada kegiatan pemberian beasiswa pendidikan formal strata II dan III bagi bagi mahasiswa dan aparatur pemerintahan berprestasi untuk mengikuti program-program studi ilmu terapan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia maupun di luar negeri. Melalui program ini, setidaknya dalam 5 (lima) tahun ke depan, ditargetkan sejumlah 200 sarjana S-2 (Magister) dan 50 sarjana S-3 (Doktor) dapat menyelesaikan studi dan menerapkan ilmunya untuk mendukung pembangunan daerah. 6. Program Restorasi Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan program difokuskan pada pemberian beasiswa bagi pendidikan dokter spesialis minimal 5 (lima) orang per tahun, pemberian insentif khusus bagi dokter spesialis sebesar 100 persen dari standar honorarium, serta pemberian jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin pada puskesmas-puskesmas di Kabupaten Konawe Utara 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Rencana program prioritas disusun untuk mencapai visi, misi dantujuan Kabupaten Konawe Utara periode 2016-2021.Berikut adalah rencana program prioritas berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut. 8.2.1 Misi 1, Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar Program - Program Bidang Pekerjaam Umum a. Program pembangunan jalan dan jembatan b. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya c. Program pengembangan dan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air 8 - 4 d. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah f. Program penyediaan dan pengolahan air baku g. Program pembangunan infrastruktur perdesaan h. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan i. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan j. Program pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan terpencil k. Pogram pengendalian banjir l. Program peningkatankualitas jalandan jembatanantar desa dankecamatan m. Program pengembangan jaringan jalan baru melalui perintisan dan pembangunan n. Program pembangunan jalan produksi pertanian, perkebunan, dan

perikanan o. Program peningkatan jalan produksi pertanian, perkebunan, perikanan p. Program peningkatan jaringan irigasi q. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya r. Program pengendalian bencana banjir s. Program Pengembangan Perumahan t. Program pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah u. Program pembangunan instalasi pengolahan air bersih di pedesaan v. Program pembangunan infrastruktur perkotaan w. Program pemanfaatan tata ruang Program-Program Bidang Perhubungan a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan b. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ c. Program peningkatan pelayanan angkutan d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan e. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas f. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 8 - 5 8.2.2 Misi 2, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Program - Program Bidang Ketahanan Pangan a. Programpeningkatan kesejahteraan petani b. Program peningkatan ketahanan pangan(pertanian/perkebunan) Program - Program Bidang Pertanian a. Program peningkatan kesejahteraan petani b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan c. Program peningkatan produksi peternakan Program - Program Bidang Kelautan dan Perikanan a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir b. Program pengembangan perikanan tangkap c. Program pengembangan perikanan budidaya d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan e. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar f. Program pengembangan sarana statistik perikanan Program - Program Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) a. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitifusaha kecil menegah b. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah c. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi d. Program pengembangan usaha kecil Program - Program Bidang Perindustrian a. Program pembangunan insftrastruktur perdesaan b. Program pengembangan industri kecil dan menengah c. Program peningkatan pemanfaatan langsung panas bumi 8 - 6 Program - Program Bidang Perdagangan

a. Program pembangunan insftrastruktur perdesaan b. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program - Program Bidang Pariwisata a. Program pengembangan pemasaran pariwisata b. Program pengembangan destinasi pariwisata c. Program pengembangan kemitraan d. Program pengembangan ekonomi kreatif Program - Program Bidang Penanaman Modal a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi c. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan d. Program pelayanan informasi dan pengaduan e. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah Program - Program Bidang Ketenagakerjaan a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja b. Program peningkatan kesempatan kerja c. Program perlindungan perkembangan lembaga ketenagakerjaan 8.2.3 Misi 3, Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Program - Program Bidang Pendidikan a. Program pendidikan anak usia dini (PAUD) b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun c. Program pendidikan non formal d. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan e. Program manajemen pelayanan pendidikan f. Program pengembangan minat baca dan budaya Program - Program Bidang Kesehatan a. Program obat dan perbekalan kesehatan 8 - 7 b. Program upaya kesehatan masyarakat c. Program pengawasan obat dan makanan d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat e. Program perbaikan gizi masyarakat f. Program pengembangan lingkungan sehat g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular h. Program standarisasi pelayanan kesehatan i. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin j. Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranarumah sakit/puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya k. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita m. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia n. Program pengawasan dan pengendalian makanan o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak x. Program jaminan kesehatan nasional y. Program pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan z. Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi

Program - Program Bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan b. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak d. Program keluarga berencana e. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga f. Program pengembangan modal operasional BKB-Posyandu-Paud Program - Program Bidang Sosial a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 8 - 8 b. Program Keluarga Harapan c. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial d. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial e. Program pembinaan anak terlantar f. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma g. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo h. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social, monitoring dan evaluasi pelaporan i. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program - Program Bidang Pertanian a. Program peningkatan kesejahteraan petani b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan c. Program peningkatan produksi peternakan Program - Program Bidang Kelautan dan Perikanan a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir b. Program pengembangan perikanan tangkap c. Program pengembangan perikanan budidaya d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan e. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar f. Program pengembangan sarana statistik perikanan 8.2.4 Misi 4, Pembangunan Manusia Yang Religius, Berbudaya, Berketerampilan, dan Berprestasi Program - Program Bidang Keagamaan a. Program peningkatan pelayanan bidang mental spiritual Program - Program Bidang Kebudayaan a. Program pengembangan nilai budaya b. Program Inventarisasi dan pelestarian benda, situs, cagarbudayaPenyediaan saranadan prasaranakegiatan seni danbudaya c. Program pengelolaan keragaman budaya 8 - 9 d. Program peningkatan budaya kecamatan/desa Program - Program Bidang Pemuda dan Olahraga a. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Bermuda

b. Program peningkatan dukungan organisasi pemuda c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga d. Program peningkatan sarana dan prasaranaa olahraga e. Program peningkatan peran serta kepemudaan f. Program pembinaan atler berprestasi g. Program peningkatan kejuaraan olah raga Program - Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa c. Program pengembangan pemanfaatan SDA dan pengelolaan teknologi tepat guna di pedesaan 8.2.5 Misi 5, Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan Program - Program Bidang Penataan Ruang a. Program perencanaan tata ruang wilayah b. Program pemanfaatan tata ruang wilayah c. Program pengendalian pemanfaatan ruang Program - Program Bidang Lingkungan Hidup a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam d. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup e. Program peningkatan pengendalian polusi f. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) g. Program operasional Laboratorium 8 - 10 Program - Program Bidang Penanggulangan Bencana a. Program pengendalian banjir b. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana c. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam d. Program kedaruratan logistik e. Program rehabiltasi dan rekonstruksi 8.2.6 Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik Program - Program Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah a. Program pengembangan data/informasi b. Program kerjasama pembangunan c. Program pengembangan wilayah perbatasan d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunandaerah e. Program perencanaan pembangunan daerah f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana g. Program perencanaan pembangunan ekonomi h. Program perencanaan sosial budaya i. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam j. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program-Program Bidang Pemerintahan Umum a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah b. Program peningkatan pengembangan sistem pengawasan internal dan

pengendalian(SPIP) pelaksanaan kebijakan KDH c. Program kerjasama informasi dan media mass d. Program penataan peraturan perundang – undangan e. Program panitia RANHAM f. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah g. Program Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum h. Program penataan Daerah Otonomo Baru i. Program Penempatan Nama Rupa Bumi 8 - 11 j. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal k. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur l. Program pembinaan dan pengembangan aparatur m. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah n. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa o. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan p. Program pemantapan desa/kelurahan q. Program penataan aset daerah r. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) s. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan t. Program pengembangan wawasan kebangsaan u. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan v. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat w. Program pendidikan politik masyarakat x. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 8.3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabdaerahberdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyusun berbagai program yang disesuaikandengan prioritas dan kebutuhan daerah serta sekaligus memuat penjabaran dariprogram unggulan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021.Programprogram tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan targetkinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua SKPD dilingkup PemerintahKabupaten Konawe Utara.Rekapitulasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pada setiap urusan penyelenggaraanpemerintahan sebagaimana diuraikan pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2. 8 - 12

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 9 - 1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD pada akhir periode perencanaan. Pencapaian target merupakan hasil dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari pelaksanaan program pembangunan daerah tiap tahun yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2021 meliputi indikator kinerja pembangunan daerah yang menjelaskan pencapaian setiap misi RPJMD, dan indikator kinerja menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Target indikator kinerja daerah ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan arahan RPJPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012 – 2032 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah. Indikator kinerja daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2016 - 2021 disajikan pada Tabel 9.1 s.d Tabel 9.10. 9 - 2 Tabel 9.1.Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator Makro Ekonomi Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pertumbuhan Ekonomi Persen 6.95 7.14 7.33 7.52 7.71 7.90 Inflasi Persen 6.96 7.82 8.42 8.94 9.20 9.86 Tingkat Kemiskinan Persen 7.57 7.12 6.84 6.37 5.94 5.35 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 5,87 5,78 5,69 5,60 5,51 5,42 PDRB/Kapita (ADHK) TD 2010 Rupiah 49,074,902 52,007,576 54,940,249 57,872,923

60,805,596

63,738,270

PDRB/Kapita (ADHB) TD 2000 Rupiah 9,666,001.08 11,390,331.65 11,821,414.29

Indeks Pembangunan Manusia Indeks 67.68 68.44

69.19 69.95 70.70 71.45

9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

10,097,083.72 10,528,166.36 10,959,249.01

9.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tabel 9.2. Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Kesejahteraan dan PemerataanEkonomi No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Pertumbuhan PDRB 6.95 7.14 7.33 7.52 7.71 7.9 7.9 1.2 Laju Inflasi 6.96 7.82 8.42 8.94 9.20 9.86 9.86

9 - 3 1.3 PDRB Per Kapita 49,074,902.00 52,007,575.50 54,940,249.00 57,872,922.50 60,805,596.00 63,738,269.50 63,738,269.50 1.4 Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan 7.57

7.12 6.84 6.37 5.94 5.35 5.35

9.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Tabel 9.3 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Kesejahteraan Masyarakat No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 Pendidikan 1.1 Angka melek huruf/aksara penduduk usia di atas 15 Tahun 95.75 96.18 96.61 97.04 97.47 97.91 97.91 1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 Tahun 8.34 8.40 8.46 8.53 8.59 8.65 8.65

Angka Partisipasi Kasar (APK) : 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 108.03 112.08 116.12 120.17 124.22 128.27 128.27 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP 92.787 93.854 94.921 95.988 97.055 98.122 98.122 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA 74.97 75.64 76.31 76.98 77.65 78.32 78.32 Angka Partisipasi Murni (APM) : 1..6 Angka Partisipasi Murni (APM) SD 99.20 101.43 103.66 105.89 108.13 110.36 110.36 1.7 Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP 94.30 97.59 100.88 104.17 107.46 110.75 110.75 1.8 Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA 70.65 72.33 74.01 75.69 77.37 79.04 79.04 2 Kesehatan 2.1 Usia harapan Hidup 68.38 68.66 68.94 69.22 69.5 69.78 69.78 2.2 Prevalens ibalita gizi buruk 2.04 1.99 1.94 1.89 1.84 1.79 1.79

9 - 4 No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 2.3 Angka kematian bayi (per 1.000) 6 5 5 3 2 1 1 2.4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi/ AKHB 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 3 Ketenagakerjaan 3.1 Jumlah Angkatan Kerja (Orang) 26,385 26,810 27,236 27,661 28,087 28,512 28,512 3.2 Jumlah Pengangguran (Orang) 1,538 1,438 1,338 1,238 1,138 1,038 1,038 3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 70.60 71.77 72.93 74.10 75.26 76.43 76.43 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5.15 5.80 6.44 7.09 7.73 8.38 8.38

4 Ekonomi 4.1 Indeks Pembangunan Manusia 67.68 68.44 69.19 69.95 70.70 71.45 71.45

4.2 Tingkat Kemiskinan 7.57 7.12 6.84 6.37 5.94 5.35 2.01 4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan 0.72 0.64 0.56 0.48 0.40 0.32 0.32 4.4 Indeks Keparahan Kemiskinan 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10

9 - 5 9.1.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga Tabel 9.4. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Seni Budaya dan Olahraga No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 Kebudayaan 1.1 Jumlah gedung kesenian (unit) 1 1 1 1 1 2 2 1.2 Jumlah Grup Kesenian 2 3 4 5 6 7 7 1.3 Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya Yang diselenggarakan/tahun 2 4 6 8 10 12 12 1.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara & domestik 19.153 20.653 22.153 23.653 25.153 26.653 26.653 1.5 Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang dipelihara 4 4 4 4 4 4 4 2 Pemuda dan Olahraga 2.1 Jumlah Gedung/sarana Olah Raga 267 287 307 327 347 367 367 2.2 Jumlah Klub Olah Raga 20 23 26 29 32 35 35 2.3 Prestasi Olah raga 11 10 10 9 9 8 8 2.4 Penyelenggaran Turnamen olah raga di daerah/tahun 5 6 7 8 9 10 10

9 - 6 9.2. Aspek Pelayanan Umum 9.2.1. FokusLayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Tabel 9.5. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Layanan Urusan Wajib No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 Pendidikan 1.1 APS Penduduk Usia 7-12 Thn 99.47 99.49 99.51 99.53 99.55 99.57 99.57 1.2 APS Penduduk Usia 13-15Thn 96.72 96.74 96.76 96.78 96.8 96.81 96.81 1.3 APS Penduduk Usia 15-18Thn 80.77 88.4 96.03 103.66 111.29 118.92 118.92 1.4 APS Penduduk Usia 19-24Thn 16.34 19 21.66 24.32 26.98 29.64 29.64 1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar Terhadap Penduduk 7-12 Thn 95.72 95.74 95.76 95.78 95.8 95.82 95.82 1.6 Rasio Ketersediaan SMP/MTs Terhadap Penduduk Usia 13-15 Thn 63 64 65 66 67 68 68 1.7 Rasio Ketersediaan SMA/Aliyah Terhadap Penduduk Usia 16-19Thn 45 46 47 48 49 50 50 2 Kesehatan 2.1 Rasio Jumlah Rumah sakit/jumlah penduduk (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2.2 Rasio Jumlah Puskesmas/jumlah penduduk (%) 0,8 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 2.3 Rasio Jumlah dokter/jumlah penduduk (%) 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 2.4 Rasio jumlah tenaga medis/jumlah penduduk (%) 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 2.5 Jumlah penderita penyakit malaria 1 1 1 1 1 0 0 2.6 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 78 80 82 84 88 90 90 2.7 Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin 59 60 63 67 70 75 75

9 - 7 No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 2.8 Cakupan Kelurahan/Desa Universal Child Immunization (UCI) (%) 75 76 77 78 79 89 89 2.9 Jumlah penderita penyakit TB paru 50 44 38 32 26 20 20 2.10 Jumlah penderita penyakit Kusta 3 3 3 2 2 1 1 2.11 Jumlah penderita HIV/AIDS 1 1 1 1 0 0 0

3 Pekerjaan Umum 3.1 Kondisi Jalan Baik (Km) 438,54 458.54 478.54 498.54 518.54 538.54 538.54 3.2 Lahan Pertanian Beririgasi (Km) 2.597 2.612 2.627 2.642 2.657 2.672 2.672 3.3 Total Panjang Jalan Kabupaten (Km) 699,94 709,94 719,94 729,94 739,94 749,94 749,94 3.4 Total Panjang jembatan baja kondisi baik (m) 91,5 112,68 139,52 154,74 168,46 172,87 172,87 3.5 Cakupan Pelayanan Air Bersih 85,96 86,04 86,57 86,79 87,12 87,59 87,59 3.6 Rasio Tempat Ibadah persatuan penduduk (%) 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,38

4 Perumahan 4.1 Rasio RumahTangga Pengguna Air Bersih/Jumlah RumahTangga (%) 87.92 90.67 93.42 96.17 98.92 101.67 101.67 4.2 Rasio RumahTangga PenggunaListrik/Jumlah RumahTangga (%) 74,97 80.42 84.07 87.72 91.37 95.02 95.02 4.3 Rasio RumahTangga Bersanitasi/Jumlah RumahTangga (%) 80 82 84 86 88 89 89 4.4 Rasio Rumah Layak Huni (%) 60 65 70 75 80 85 85 4.5 Persentase Rumah Tangga Miskin yang menggunakan Listrik 72 76 78 82 88 92 92

5 Pertanahan 5.1 Jumlah Sertifikasi Tanah 20,400 20.500 20.600 20.700 20.800 20.900 20.900

9 - 8 No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 5.2 Persentase berkurangnya konflik/permasalahan pertanahan (%) 10 9 7 5 3 2 2

6 Perencanaan Pembangunan 6.1 Jumlah Dokumen Perencanaan 9 10 12 13 14 15 15

7 Statistik 7.1 Buku Daerah Dalam Angka (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 7.2 Buku PDRB Kab. Konawe Utara (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1

8 Perhubungan 8.1 Jumlah Pelabuhan Laut 5 5 5 6 7 8 8 8.2 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau 9 9 9 10 10 10 10 8.3 Jumlah Terminal 1 1 1 2 2 3 3 8.4 Jumlah Izin Trayek (Unit Kendaraan) 0 1 2 3 4 5 5 8.5 Jumlah Pelabuhan Khusus Pertambangan 5 6 7 8 9 10 10

9 Lingkungan Hidup 9.1 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL 90 90 90 90 90 100 100 9.2 Jumlah Perusahaan yang memiliki AMDAL 42 42 42 42 42 42 42 9.3 Jumlah perusahaan yang memiliki tempat pengelolaan limbah 11 12 13 14 15 16 16 9.4 Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutuairnya 12 12 13 13 14 14 14 9.5 Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan 2 2 3 3 4 5 5

10 Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1 Cakupan Pelayanan E-KTP (%) 59,08 % 70 % 75 % 80 % 90 % 100 % 100 %

9 - 9 No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

11 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, & KB 11.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 3.46 3.34 3.24 3.13 3.04 2.95 2.95 11.2 Jumlah Panti Asuhan 1 1 1 1 1 2 2 11.3 JumlahTenaga Pengasuh Panti Asuhan 6 8 10 12 14 16 16 11.4 Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana 169 169 170 170 171 171 171 11.5 Rasio Akseptor KB (KB Aktif) Bagi Keluarga Miskin 65 68 71 74 77 80 80 11.6 PKK tingkat Desa yang aktif 144 150 158 160 171 171 171 11.7 Majelis Ta’lim tingkat desa yang aktif 144 150 158 160 171 171 171

12 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 12.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 1.000 Penduduk 20 25 30 35 40 45 45

13 Sosial 13.1 Jumlah PMKS yang mendapatkan asistensi social 58 78 108 148 198 398 398

14 Ketenagakerjaan 14.1 Jumlah Penduduk Usia Kerja (Orang) 39,367 40,365 41,364 42,362 43,360 44,358 44,358 14.2 Jumlah Angkatan Kerja (Orang) 26,385 26,810 27,236 27,661 28,087 28,512 28,512 14.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 5.87 5.78 5.69 5.6 5.51 5.42 5.42 14.4 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 66.684 65.89 65.096 64.302 63.508 62.714 62.714

15 Koperasi dan UMKM

9 - 10 No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 15.1 Persentase Koperasi Aktif 31,25 45,67 51,24 57,52 66,82 72,84 72,84 15.2 Omzet Koperasi (Rp) 698,740,000 798,740,000 898,740,000 998,740,000 1,098,740,000 1,198,740,000 1,198,740,000 15.3 Aset Koperasi (Rp) 660,684,000 710,684,000 760,684,000 810,684,000 860,684,000 910,684,000 910,684,000 15.4 Jumlah Seluruh UMKM 2,598 3,154 3,710 4,266 4,822 5,378 5,378

16 Kepemudaan

dan Olahraga

16.1 Jumlah Organisasi Olahraga (Klub) yang dibina 14 17 19 22 24 27 27 16.2 Jumlah atlit yang dibina 42 49 56 63 70 77 77 16.3 Prestasi Olah Raga (Peringkat PORPROV) 8 8 7 7 6 5 5

17 Komunikasi

dan Informatika

17.1 Jumlah Jaringan Komunikasi 8 9 10 11 12 13 13 17.2 Jumlah Surat Kabar Lokal 6 6 6 6 6 6 6 17.3 Persentase Jumlah Penduduk yang Menggunakan Telepon dan HP 70 75 80 85 90 95 95 17.4 Jumlah Website Instansi Pemerintah Daerah 0 5 10 15 20 25 25

18 Penanaman

Modal

18.1 Jumlah Investor PMA 1 4 5 5 6 8 8 18.2 Jumlah Investor PMDN 1 1 2 5 7 10 10

19 Perpustakaan 19.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan 733 878 1023 1168 1313 1458 1458

9 - 11 No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 19.2 Jumlah Judul Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 2.311 2.779 3.248 3.716 4.185 4.653 4.653

19.3 Jumlah eksamplar koleksi buku yang teredia di perpustakaan daerah 7.449 8.863 10.277 11.691 13.105 14.519 14.519 19.4 Jumlah desa /kelurahan yang mendapatkan bantuan buku 5 7 11 14 18 20 20

9.2.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Tabel 9.6 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD

1 Pertanian Produktivitas Sub SektorTanaman Pangan (Ton/Ha) : 1.1. Padi 3.57 3.51 3.46 3.40 3.35 3.29 3.29 1.2 Jagung 4.58 5.74 6.91 8.07 9.24 10.40 10.40 1.3 UbiJalar 19.67 24.02 28.37 32.72 37.07 41.42 41.42 1.4 UbiKayu 40.45 50.13 59.82 69.50 79.19 88.87 88.87 1.5 Kacang-kacangan 1.61 1.96 2.31 2.66 3.01 3.36 3.36

9 - 12 No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD Produktivitas Sub Sektor Perkebunan (Ton/Ha) 1.6 Kelapa 0.56 0.61 0.66 0.71 0.76 0.81 0.81 1.7 Kopi 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.9 1.8 Lada 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.3 1.9 Cengkeh 0.24 0.29 0.34 0.39 0.44 0.49 0.49 1.10 Jambu Mete 0.21 0.26 0.31 0.36 0.41 0.46 0.46 1.11 Kakao 0.23 0.28 0.33 0.38 0.43 0.48 0.48 1.12 Kemiri 0.22 0.27 0.32 0.37 0.42 0.47 0.47 1.13 Pala 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.7

2 Kehutanan Luas Hutan (ha) : 2.1 Luas Hutan Konservasi (ha) 32,882 32,882 32,882 32,882 32,882 32,882 32,882 2.2 Luas Hutan Lindung (ha) 212,651 212,651 212,651 212,651 212,651 212,651 212,651 2.3 Luas Hutan Produksi (ha) 63,238 63,238 63,238 63,238 63,238 63,238 63,238

3 Energi

dan Sumber Daya Mineral

3.1 Rasio Elektrifikasi 74,97 80.42 84.07 87.72 91.37 95.02 95.02

4 Kelautan

dan Perikanan

4.1 Kotribusi Sub Sektor PerikananTerhadap PDRB 474,179.24 506,957.06 539,734.88 572,512.71 605,290.53 638,068.35 638,068.35 4.2 Produksi PerikananTangkap (Ton) 13,846.83 14,950.33 16,053.83 17,157.33 18,260.83 19,364.33 19,364.33 4.3 Perikanan Budidaya (Ton) 2,794.41 3,046.42 3,298.42 3,550.43 3,802.43 4,054.44 4,054.44 4.4 Jumlah SPBU Perikanan 1 1 2 2 3 3 3

9 - 13 No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD

5 Perindustrian

dan Perdagangan

5.1 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB 15,789.44 16,948.92 18,108.39 19,267.86 20,427.34 21,586.82 21,586.82

5.2 Jumlah Industri Kecil Menengah (Unit Usaha) 406 459 512 565 618 671 671 5.3 Nilai Perdagangan (Rp.000.000) 284,559.82 306,172.21 327,784.59 349,396.98 371,009.37 284,559.82 284,559.82

6 Pariwisata 6.1 Jumlah Wisatawan Manca Negara 1,153 1,460 1,767 2,074 2,381 2,688 2,688 6.2 Jumlah Wisatawan Domestik 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 33,000 33,000 6.3 Perkembangan Jumlah Hotel 6 7 8 9 10 11 11 6.4 Jumlah Objek Wisata 9 10 12 13 15 16 16 6.5 Jumlah Desa Wisata 2 2 3 3 4 5 5

7 Transmigrasi 7.1 Jumlah Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru (Kimtrans) 4 5 5 6 6 7 7 7.2 Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang Telah Ada (Kimtrans) 4 5 5 6 6 7 7

9 - 14 9.3. Aspek Daya Saing Daerah 9.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tabel 9.7. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian SetiapTahun Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD

1 Ekonomi 1.1 Rasio Total pengeluaran RT/Jumlah KK 1,283 1,330 1,375 1,417 1,457 1,495 1,495 1.2 Rasio Total pengeluaran RT Non pangan/Total pengeluaran RT 39.46 39.47 39.48 39.48 39.49 39.46 39.46

2 Pertanian 2.1 Nilai Tukar Petani (%) 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 103.40 2.2 Nilai Tukar Nelayan (%) 106.06 106.07 106.06 106.07 106.06 106.07 106.07

9.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur Tabel 9.8. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD

1 Penaataan Ruang 1.1 Ketaatan Terhadap RTRW (%) 45 60 65 70 75 80 80

9 - 15 No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD 1.2 Luas Wilayah Produktif (ha) 239,234 239,239 239,244 239,249 239,254 239,259 239,259 1.3 Kawasan Lindung (Ha) 209,661 209,661 209,661 209,661 209,661 209,661 209,661 1.4 Luas Wilayah Terkena Banjir (Kecamatan) 7 6 5 4 3 2 2 1.5 Luas Wilayah Terkena Kekeringan (Kecamatan) 5 4 3 2 1 1 1 1.6 Pengelolaan Lahan Kritis (Ha) 130 150 200 300 300 1.125 1.125 1.7 Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/ RumahTangga (%) 87.92 90.67 93.42 96.17 98.92 101.67 101.67

2 Energi dan Sumber Daya Mineral 2.1 Jumlah PLTMH 1 1 1 2 2 3 3 2.2 Jumlah PLTS 438 549 661 772 884 995 995

2.3 Persentase RumahTangga yang Menggunakan Listrik (%) 74.97 77.51 79.49 81.47 83.45 85.43 85.43

9.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi Tabel 9.9. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Iklim Berinvestasi No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD

1 Pemerintahan Umum 1.1 Angka Kriminalitas (%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 1.2 Jumlah Demo (Kali) 23 22 21 20 19 18 18

9 - 16 No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD 1.3 Jumlah Perda yang mendukung investasi 21 23 25 27 29 31 31

2 Investasi dan Penanaman Modal 2.1 Lama Proses Perizinan (hari) 23 Hari 14 Hari 12 Hari 8 Hari 7 Hari 3 Hari 3 Hari 2.2 Jumlah UMKM aktif 2,598 3,154 3,710 4,266 4,822 5,378 5,378 2.3 Capaian Pajak Daerah (Rp.000.000) 1.761 2.369 3.187 4.287 5.766 7.757 7.757 2.4 Capaian Retribusi Daerah (Rp.000.000) 1.490 5.356 6.390 7.624 9.095 10.851 10.851

9.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia Tabel 9.10 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Sumber Daya Manusia No. Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD

3 Ketenagakerjaan 3.1 Jumlah Tenaga kerja lulusan S1,S2,S3 908 958 1.008 1.058 1.108 1.158 1.158 3.2 Rasio Ketergantungan 63.66 62.72 61.84 61.01 60.23 59.50 59.50

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH

PELAKSANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 10 - 1

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10. 1. Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, langkah yang dilakukan adalah : 1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya tahun 2021. 2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada point 1) bertujuan menyelesaikan masalah - masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. 3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru. 10. 2. Kaidah Pelaksanaan Rumusan kaidah - kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut: 1. Seluruh SKPD, DPRD, dunia akademik, dunia usaha, dan komunitas/masyarakat berkewajiban untuk bersinergi melaksanakan programprogram dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya; 2. Seluruh SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan renja SKPD setiap tahun; 3. Seluruh SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan renstra SKPD; 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD; 10 - 2 5. RPJMD ini menjadi pedoman umum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017 s.d Tahun Angaran 2021. 6. Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Konawe Utara berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) berdasarkan visi, misi dan program kerja yang termaktub dalam RPJMD Konawe utara tahun 2016 - 2021 ini;

7. RPJMD ini akan menjadi dasar bagi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPJ), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat Konawe utara untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah; 8. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara wajib menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD Konawe Utara tahun 2016 - 2021 kepada seluruh pemangku kepentingan; 9. Berdasarkan pasal 248 ayat (1) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka Bappeda Kabupaten Konawe Utara wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD Kabupaten Konawe Utara.

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 - 2021

BAB XI PENUTUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN KONAWE UTARA 2016 11 - 1

BAB XI PENUTUP Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kepala daerah yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara secara terpadu, sinergi, dan searah dengan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat selama lima tahun

mendatang. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, DPRD Kabupaten Konawe Utara, dunia akademik, dunia usaha, dan komunitas/masyarakat menuju Konawe Utara Yang Sejahtera dan Beradab.

BUPATI KONAWE UTARA, ttd. Dr. Ir. H. RUKSAMIN., M.Si Jl. Lintas Timur Sulawesi (Trans Sulawesi) Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Kel. Wanggudu - Kec. Asera 93353 [email protected] KABUPATEN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / BAPPEDA__