Buku Panduan.pdf

PANDUAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Oleh: Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Cetakan Pertama

JAKARTA 2018

Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 72

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dipidana paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perpustakaan Nasional katalog dalam terbitan (KDT) Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Manual Penentuan Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi, SKP dan SP Cet: 1. –Jakarta: Juli, 2018 xiv, 184 hal: 25 cm

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, Buku Panduan Penilaian Perkembangan Kawasan Transmigrasi dapat diselesaikan dengan baik. Buku panduan yang berisi indikator dan tata cara penilaian perkembangan Kawasan Transmigrasi disusun sebagai upaya menyediakan perangkat untuk mengukur capaian sasaran pembangunan ketransmigrasian secara lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Buku Panduan Penilaian Perkembangan Kawasan Transmigrasi ini berisi tatacara pengukuran perkembangan kawasan transmigrasi pada setiap aras, yaitu aras Satuan Permukiman (SP), aras Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan aras Kawasan Transmigrasi (KT). Dengan adanya panduan ini, diharapkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengukuran untuk mengetahui capaian sasaran pembangunan dan perkembangan kawasan transmigrasi secara lebih mudah. Dengan diketahuinya capaian sasaran tersebut maka dapat disusun langkah-langkah atau strategi dalam pencapaian sasaran pembangunan kawasan transmigrasi secara keseluruhan. Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian buku manual ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan ketransmigrasian ke depannya. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

R. Hari Pramudiono i

ii

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

i iii iv vi viii

BAB 1.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Indeks Kawasan Transmigrasi, SKP dan SP BAB 2. METODE PENGUKURAN A. Dimensi, Peubah dan Indikatornya B. Cara Pengumpulan Data C. Metode Analisis BAB 3. CARA MENG-ISNTALL PROGRAM A. Cara Meng-install Program pada Microsoft Excel 2010 B. Cara Meng-install Program pada Microsoft Excel 2007 BAB 4. CARA MENGOPERASIKAN PROGRAM PRAPKTRANS BAB 5. CARA MENGOPERASIKAN PROGRAM BOTDIM BAB 6. CONTOH PENENTUAN STATUS DAN ATRIBUT PENGUNGKIT A. Penentuan Status dan Atribut Pengungkit 6.2. Simulasi Perbaikan Status BAB 7. PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

iii

1 1 4 7 7 66 74 77 78 85 87 91 97 97 110 117 119 121

DAFTAR TABEL Tabel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Halaman

Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Ekonomi Kawasan Transmigrasi Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Lingkungan Kawasan Transmigrasi Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana Kawasan Transmigrasi Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Kelembagaan Kawasan Transmigrasi Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Ekonomi SKP Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Sosial Budaya SKP Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Lingkungan SKP Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana SKP Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Kelembagaan SKP Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Ekonomi SP Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Sosial Budaya SP Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Lingkungan SP Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana SP Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Kelembagaan SP Status SP menurut Nilai Indeks dan Jangka Waktu Nilai Bobot Dimensi Kawasan Transmigrasi Nilai Bobot Dimensi SKP Nilai Bobot Dimensi SP Data Hasil Survey dari Kawasan Transmigrasi Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimatan Tengah Penentuan Indeks Komposit iv

9 13 18 21 27 31 34 39 42 45 48 52 56 60 63 75 94 94 95 99 110

22. 23. 24.

Nilai Skor Awal dan Akibat Intervensi Atribut Pengungkit dan Rencana Kegiatan Kawasan Transmigrasi Dadahup Selama Lima Tahun Indeks Komposit Sebelum dan Setelah Intervensi

v

110 112 116

DAFTAR GAMBAR Gambar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Halaman

Arsitektur Penentuan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi, SKP, dan SP Ilustrasi Pelaksanaan WCM Contoh Desai untuk FGD Pengumpulan Data SKP Tahapan Pelaksanaan Metoda MDS Tampilan setelah Mengklik Tombol File Tampilan setelah Mengklik Tombol Options Tampilan setelah Mengklik Tombol Save dan Mengganti Default File Location Tampilan setelah Mengklik Tombol Trust Center Tampilan setelah Mengklik Tombol Trust Center Setting Tampilan setelah Mengklik Tombol Macro Setting Tampilan setelah Mengklik Tombol Add-Ins Tampilan setelah Mengklik Tombol Go Tampilan setelah Mencari File Rap1 Tampilan setelah Mengklik Rap1 Tampilan setelah Mengklik View Macros Tampilan setelah Mengklik Tombol Run Tampilan setelah Mengklik Tombol Office Button Tampilan setelah Mengklik Tombol Excel Options Nilai Rapscores setelah Diisi Menu Rapfish Analisis Menu Rapfish Analisis setelah Pengisian Pengisian Tabel 1 Nilai Rasio Konsistensi (CR) Nilai Bobot Dimensi Ordinasi RAPKTRANSDimensi Ekonomi Atribut Pengungkit Dimensi Ekonomi Ordinasi RAPKTRANSDimensi Sosial Budaya vi

7 68 71 74 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 86 86 89 89 90 91 92 92 98 100 101

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Atribut Pengungkit Dimensi Sosial Budaya Ordinasi RAPKTRANSDimensi Lingkungan Atribut Pengungkit Dimensi Lingkungan Ordinasi RAPKTRANSDimensi Jejaring Prasar Atribut Pengungkit Dimensi Jejaring Prasar Ordinasi RAPKTRANSDimensi Kelembagaan Atribut Pengungkit Dimensi Kelembagaan Diagram Layang-layang Indeks Dimensi di Kawasan Transmigrasi Dadahup Diagram Layang-layang Sebelum dan Sesudah Intervensi

vii

102 103 104 105 106 107 108 109 116

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Halaman

Kuisioner Pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Kuisioner Pengukuran Indeks Perkembangan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Kuisioner Pengukuran Indeks Perkembangan Satuan Permukiman (SP) Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Ekonomi Kawasan Transmigrasi Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Lingkungan Kawasan Transmigrasi Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana Kawasan Transmigrasi Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Kelembagaan Kawasan Transmigrasi Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Ekonomi Satuan Kawasan Pengembangan Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Sosial Budaya Satuan Kawasan Pengembangan Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Lingkungan Satuan Kawasan Pengembangan Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana Satuan Kawasan Pengembangan Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Kelembagaan Satuan Kawasan Pengembangan Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Ekonomi Satuan Permukiman viii

123 149 167 185 193 201 207 218 226 233 241 247 254 264

15. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Sosial Budaya Satuan Permukiman 16. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Lingkungan Satuan Permukiman 17. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana Satuan Permukiman 18. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Kelembagaan Satuan Permukiman

ix

272 280 286 293

x

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan ketransmigrasian pada era Kabinet Kerja tahun 2015-2019 sebagai tahapan ketiga dari empat tahapan pembangunan jangka panjang yang diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025 diwarnai oleh 2 (dua) isu yang membawa konsekuensi terhadap sistem penyelenggaraannya. Dua isu tersebut adalah: (1) perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dengan undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, dan (2) pengintegrasian urusan transmigrasi ke dalam Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam Kabinet Kerja. Sistem penyelenggaraan transmigrasi yang diubah melalui perubahan Undang-Undang tersebut mencakup tiga hal pokok. Pertama, peran pemerintah (pusat) yang sebelumnya lebih dominan, diubah menjadi penyelenggara, yang bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan, regulasi, supervisi, serta pembinaan dan pengawasan, sedangkan inisiator dan penanggung jawab pelaksanaan adalah pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) bersama masyarakat. Kedua, membuka ruang seluasluasnya kepada masyarakat (terutama kalangan dunia usaha) dalam pelaksanaan transmigrasi, sehingga pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan fasilitasi dan pelayanan yang dapat menciptakan kemudahan. Ketiga, untuk mendorong peran serta masyarakat tersebut maka pengaturan pelaksanaan jenis-jenis transmigrasi (Transmigrasi Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri) dipertegas, yang berdampak pada perbedaan perlakuan dan bantuan. Untuk mewujudkan tiga hal pokok perubahan tersebut, pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya 1

membentuk satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah (Penjelasan Umum UU No.29/2009). Pengertian berbasis kawasan tersebut, Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kawasan transmigrasi dibangun dan dikembangkan di Kawasan Transmigrasi sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitanfungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan. Lebih rinci, Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 3/2014 menjelaskan bahwa setiap kawasan transmigrasi terdiri atas beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan satu Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Kemudian Pasal 10 PP Nomor 3/2014 menjelaskan bahwa setiap SKP terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) SP dan paling banyak 6 (enam) SP yang salah satu diantaranya disiapkan menjadi desa utama sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pengertian kawasan transmigrasi sebagai tapak dilaksanakannya pembangunan kawasan transmigrasi dijelaskan dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman transmigrasi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Keterkaitan dengan UU Penataan Ruang tersebut memberikan makna bahwa struktur dan pola ruang dalam kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam PP No. 3/2014 tersebut sesuai dengan ketentuan tentang struktur dan pola ruang sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Pengintegrasian urusan transmigrasi ke dalam Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi merupakan kebijakan Pemerintah untuk mempertegas dan memfokuskan peran transmigrasi dalam mendukung pengurangan kesenjangan antar-wilayah. Kebijakan ini mengandung makna bahwa pembangunan transmigrasi harus dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah pinggiran untuk memperkuat daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Cita ke-3 Nawa Cita Kabinet Kerja. Pengertian wilayah pinggiran tersebut dalam RPJMN 2015-2019 dimaknai sebagai afirmasi untuk mendorong 2

kegiatan ekonomi sektor pertanian di wilayah transmigrasi (termasuk daerah tertinggal dan perbatasan) yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki karakter tradisional. Sejalan dengan perubahan pada isu pertama, isu kedua juga mengandung makna bahwa selain mengacu pada UU Ketransigrasian dan UU Penataan Ruang serta ketentuan pelaksanaannya, penyelenggaraan transmigrasi juga wajib mengacu (bahkan) bertumpu pada Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan peraturan pelaksanaannya. Artinya, pembangunan transmigrasi sekaligus sebagai instrument untuk mendukung tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pasal 7 ayat (1) UU No. 6/2014). Pembangunan transmigrasi harus dimaknai sebagai instrumen membangun dari pinggiran yang mencakup 2 (dua) aspek pembangunan dalam satu kesatuan. Pertama, pembangunan transmigrasi merupakan proses pembangunan fisik ruang kawasan sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat berusaha yang dilaksanakan secara bertahap, yaitu pembangunan fisik Satuan Permukiman (SP) dan Pusat SKP (Satuan Kawasan Permukiman) membentuk SKP sebagai hinterland dari KPB (Kawasan Perkotaan Baru), untuk membentuk satu kesatuan Kawasan Transmigrasi. Kedua, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sebagai usaha bersama terencana dan bertahap atau suatu proses (tahapan) yang didesain untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan transmigrasi. Perkembangan kawasan transmigrasi, SKP dan SP perlu diukur pada setiap satuan waktu, agar dapat diketahui apakah pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai sasaran atau belum. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk pengukuran tersebut berupa dimensi, peubah dan indikator serta alat analisis agar dapat mengukur secara akurat. Penetapan dimensi, peubah dan indikator untuk mengukur perkembangan kawasan 3

transmigrasi sesuai dengan amanat Pasal 63 PP Nomor 3 Tahun 2014, tentang perlunya ketetapan Menteri tentang indikator sasaran pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. Ketetapan tersebut mencakup indikator sasaran tahapan pembangunan dan pengembangan SP, Pusat SKP, SKP, KPB, maupun Kawasan Transmigrasi. Berbagai indikator tersebut selain sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan setiap tahapan pembangunan transmigrasi, sekaligus diperlukan untuk menentukan kebutuhan intervensi secara akurat sesuai dengan lokus, fokus, dan tempo sehingga akan memudahkan pengalokasian anggaran pembangunan transmigrasi, baik yang dananya bersumber dari Kemendes, PDT dan Transmigrasi, Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, maupun stakeholder terkait. Alat ukur tersebut diperlukan pada setiap aspek dan tahapan kegiatan dalam membentuk kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang bercirikan perkotaan berbasis pengembangan usaha industri, jasa dan perdagangan, serta aktivitas ekonomi modern.

B. Tujuan dan Manfaat Penentuan Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi 1. Tujuan Penyusunan dan penetapan indikator Pembangunan Kawasan Transmigrasi ditujukan untuk: 1) Menetapkan status/indeks perkembangan tahapan perkembangan SP, Pusat SKP, SKP dan Kawasan Transmigrasi; 2) Memberikan informasi mengenai kebutuhan intervensi yang lebih akurat sesuai dengan lokus, fokus dan tempo dalam mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing; dan 3) Memudahkan pengalokasian anggaran pembangunan ketransmigrasian, baik yang dananya bersumber dari Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, maupun stakeholder terkait. 4

2. Manfaat Manfaat yang diharapkan dengan penetapan Indikator Pembangunan Kawasan Transmigrasi adalah: 1) Diketahuinya status/indeks perkembangan tahapan pengembangan SP, Pusat SKP, SKP dan Kawasan Transmigrasi; 2) Diketahuinya inisiatif masyarakat yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing; 3) Tersusunnya strategi pembangunan dan pengembangan SP, Pusat SKP, SKP dan Kawasan Transmigrasi; 4) Terumuskannya pilihan intervensi yang tepat melalui simulasi pembangunan kawasan transmigrasi; 5) Tersedianya acuan dalam penyusunan APBN K/L dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya.

5

6

II. METODE PENGUKURAN A. Dimensi, Peubah dan Indikator Kawasan Transmigrasi, SKP dan SP Tingkat kemajuan dan perkembangan kawasan transmigrasi, SKP dan SP akan diukur secara komprehensif. Untuk menyederhanakan kompleksitas perkembangan kawasan transmigrasi, SKP dan SP disusun dimensi dan peubah berdasarkan: 1.

Undang-undang No. 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Undangundang Nomor 15 Tahun 1997 Ketransmigrasian;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014;

3.

Cara pandang dengan Appreciative Inquiry dan teori dasar tentang pembangunan kawasan transmigrasi seperti teori pembangunan wilayah berkelanjutan, pembangunan ekonomi lokal, daya saing wilayah, pembangunan berpusat kepada manusia, pendekatan penghidupan berkelanjutan, good governance, masyarakat tangguh bencana, dan keterkaitan desa kota.

Ketiga hal di atas menjadi dasar pembangunan kawasan transmigrasi, SKP, dan SP, yang diwujudkan dalam 5 dimensi yang dapat mewakili karakteristik wilayah, yaitu Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, Dimensi Lingkungan, Dimensi Jaringan Prasarana Sarana dan Dimensi Kelembagaan yang membentuk indeks komposit seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Perbedaan antara ketiga unit tersebut terletak pada skala luas dan batasannya. Pada Tabel 1, 2, 3, 4, dan 5 disajikan masing-masing dimensi, peubah dan indikator kawasan transmigrasi. Tabel 6, 7, 8, 9 dan 10 disajikan masing-masing dimensi, peubah dan indikator SKP dan Tabel 11, 12, 13, 14 dan 15 disajikan masing-masing dimensi, peubah dan indikator SP.

7

Indeks Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Gambar 1. Arsitektur Penentuan Indeks Pembangunan Kawasan Transmigasi, SKP, dan SP

8

Tabel 1. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Ekonomi Kawasan Transmigrasi No.

Peubah

E1.

Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Transmigrasi

E2.

Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam Pengembangan Komoditas Unggulan

Definisi Peubah

Skor

Komoditas unggulan kawasan 0;1;2; transmigrasi dikembangkan 3 mulai dari hulu (produksi), pengolahan, sampai pemasaran (hilir) dan terkait dengan pengembangan komoditi lainnya dalam suatu rantai nilai vertikal dan horisontal secara terpadu. Jika ada lebih dari satu komoditas unggulan, dipilih komoditas unggulan yang paling dominan (yang disepakati partisipan) Pelaku utama adalah 0;1;2 masyarakat dan UMKM dalam mengembangkan komoditas unggulan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan mulai dari hulu sampai hilir.

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Komoditas unggulan belum dikembangkan = 0 Komoditas unggulan sudah dikembangkan namun masih parsial (produksi saja, pengolahan saja, atau pemasaran saja)= 1 Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan dan pemasaran = 2 Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lain = 3

2

9

0

Hanya sebagian kecil masyarakat (kurang dari 25 %), koperasi dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster = 0 Sekitar 25 % - 50 masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 1 Lebih dari 50 % masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 2

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

E3.

Peran BUMDES dan atau BUMDES Bersama Mengembangkan Komoditas Unggulan

BUMDES dan atau BUMDES Bersama mempunyai peran yang signifikan terhadap pengembangan komoditas unggulan dari mulai produksi, pengolahan, sampai pemasaran.

0;1;2

E4.

Pengembangan Jejaring Kawasan Transmigrasi/ klaster

Kawasan transmigrasi atau 0;1;2 disebut juga sebagai suatu klaster yang dibangun sebaiknya terkait dengan kawasan transmigrasi/ klaster/kawasan lainnya pada wilayah yang berdekatan dalam satu kabupaten maupun kabupaten/provinsi lainnya.

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 BUMDES dan atau BUMDES Bersama belum mendukung pengembangan komoditas unggulan = 0 BUMDES dan atau BUMDES Bersama sudah mendukung pengembangan komoditas unggulan tapi masih parsial = 1 BUMDES dan atau BUMDES Bersama sudah mengembangkan komoditas unggulan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lainnya = 2 2

10

0

Tidak ada keterkaitan antara kawasan transmigrasi/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan = 0 Ada keterkaitan antara kawasan transmigrasi/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan walaupun belum berkembang dengan baik = 1 Ada keterkaitan antara kawasan transmigrasi/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan sudah berkembang dengan baik = 2

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

E5.

Promosi Komoditas Unggulan oleh Kawasan Transmigrasi/ Klaster

Kawasan transmigrasi/klaster 0;1;2; mempromosikan produk 3 unggulan melalui berbagai media (website, ekspo/pameran dll) baik secara lokal, nasional maupun internasional.

E6.

Sertifikasi/ Standarisasi Produk yang Dihasilkan

Produk yang dihasilkan sudah 0;1;2 memiliki sertifikat baik secara nasional, maupun internasional.

E7.

Tingkat Melek Keuangan Masyarakat

Tingkat pemanfaatan jasa 0;1;2 keuangan melalui bank/lembaga keuangan bukan bank oleh masyarakat di klaster/ Kawasam transmigrasi

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Kawasan transmigrasi belum mempromosikan komoditas unggulan = 0 Kawasan transmigrasi sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) = 1 Kawasan transmigrasi sudah mempromosikan komoditas unggulan dalm skala nasional = 2 Kawasan transmigrasi sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala internasional = 3 2 0 Produk yang dihasilkan belum mempunyai standard/ sertifikasi baik nasional maupun internasional = 0 Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/ standarisasi aras nasional = 1 Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/ standarisasi aras internasional = 2 2

11

0

Sebagian besar (lebih dari 50 %) masyarakat belum memanfaatkan jasa keuangan = 0 Sebagian besar (lebih dari 50 %) sudah memanfaatkan jasa perbankan namun belum memanfaatkan jasa kredit untuk usaha = 1 Sebagian besar (lebih dari 50 %) sudah memanfaatkan jasa perbankan dan sudah memanfaatkan jasa kredit untuk usaha = 2

No. E8.

Peubah

Definisi Peubah

Kepemilikan Tingkat kepemilikan dan dan/atau penguasaan lahan yang ada di Penguasaan Lahan kawasan oleh masyarakat yang ada di Kawasam transmigrasi/ klaster tersebut.

Skor 0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Hampir 50 % lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk/perusahaan dari luar kawasan = 0 Sekitar 25 - 50 % lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk/perusahaan dari luar kawasan = 1 Kurang dari 25 % lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk/perusahaan dari luar kawasan = 2

12

Tabel 2. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi No.

Peubah

S1.

Kreativitas Masyarakat

S2.

Pelibatan Pelaku Seni dan Budaya

S3.

Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat

Definisi Peubah

Skor

Besarnya/banyaknya masyarakat di kawasan transmigrasi/klaster berkreativitas untuk mengembangkan komoditas unggulan Pelibatan pelaku seni budaya dalam pengembangan komoditas unggulan kawasan

0;1;2

Pemanfaatan produk budaya masyarakat dalam pengembangan komoditas unggulan, misalnya batik, taritarian dlsb.

0;1;2

0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Masyarakat masih belum ada kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 0 Kurang dari 50 % masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 1 Lebih dari 50 % masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 2 2 0 Pelaku seni dan budaya tidak dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan = 0 Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan namun belum efektif = 1 Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan dan sudah efektif/optimal = 2 2 0 Produk budaya masyarakat lokal belum dimanfaatkan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan = 0 Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara komersial dalam rangka pengembangan komoditas unggulan namun belum optimal = 1 Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara industrialisasi dalam rangka pengembangan komoditas unggulan secara optimal = 2 13

No.

Peubah

Definisi Peubah

S4.

Migrasi Penduduk Besarnya migrasi penduduk Keluar Kawasan kawasan transmigrasi dalam mencari nafkah ke luar kabupaten

S5.

Governansi Budaya

Skor 0;1;2

Prioritas pelibatan warga dalam 0;1;2 pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Lebih dari 25 % penduduk dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 0 Sekitar 10 - 25 % penduduk dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 1 Kurang dari 10 % penduduk dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 2 2 0 Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, bukanlah salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 0 Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, baru sebagian menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 1 Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, sudah menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 2

14

No.

Peubah

Definisi Peubah Kepedulian dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam melestarikan budaya lokal melalui pendidikan informal dan formal dan menampilkannya dalam kalender budaya kawasan

Skor

S6.

Budaya dan Pendidikan

0;1;2

S7.

Budaya, Informasi Efektifitas keterlibatan 0;1;2 dan Pengetahuan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Budaya lokal tidak diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut = 0 Budaya lokal diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut = 1 Pendidikan informal dan formal, asosiasi dan dunia usaha bersama-sama melakukan pelestarian dan penciptaan budaya lokal, dan menampilkannya dalam kalender budaya kawasan tersebut = 2 2 0 Tidak ada kebijakan atau program dari pemerintah dan dunia usaha/ masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital = 0 Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk melibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan men distribusikan secara digital namun belum efektif = 1 Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk melibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital dan sudah efektif = 2

15

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

S8.

Budaya dan Perencanaan

Permasalahan budaya menjadi sumber rujukan dalam penyusunan master plan pembangunan kawasan transmigrasi

0;1;2

S9.

Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial

Pertimbangan eksistensi, 0, 1, 2 aktualitas, aksesibilitas dalam mendesain fasilitas budaya dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat.

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan belum secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya = 0 Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya walaupun baru sebagian = 1 Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara keseluruhan dan eksplisit telah merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya = 2 2

16

0

Fasilitas budaya dan ruang publik tidak didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk difable) = 0 Fasilitas budaya dan ruang publik baru sebagian didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat = 1 Fasilitas budaya dan ruang publik seluruhnya sudah didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat = 2

No.

Peubah

S10. Kerekatan Sosial

Definisi Peubah

Skor

Kerekatan masyarakat dan 0, 1, 2 mekanisme resolusi konflik oleh masyarakat dalam menangani konflik.

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Masyarakat di kawasan satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 0 Masyarakat di kawasan satu sama lain belum seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka baru ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik =1 Masyarakat di kawasan satu sama lain sudah seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 2

17

Tabel 3. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Lingkungan Kawasan Transmigrasi No.

Peubah

L1.

Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengacu pada Tata Ruang Kawasan Transmigrasi

L2.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

L3.

Definisi Peubah Pembangunan kawasan transmigrasi mengacu kepada Rencana detail tata ruang kawasan transmigrasi/ perdesaan

Skor 0;1;2

Ruang terbuka hijau adalah area 0;1;2; memanjang/jalur dan/atau 3 mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pemanfaatan Pemanfaatan sumber daya 0;1;2 Amenity Resources keindahan dan kenyamanan untuk Kegiatan untuk untuk untuk kegiatan Ekonomi dan ekonomi dan sosial khususnya Sosial dalam rangka pengembangan komoditas unggulan

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Belum ada penetapan tata ruang kawasan = 0 Ada dokumen penetapan tata ruang Kawasan Transmigrasi = 1 Ada dokumen penetapan tata ruang dan dijadikan acuan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kawasan Transmigrasi/Perdesaan = 2 3

0

RTH kurang dari 10% = 0 RTH antara 10 %- 20% = 1 RTH Antara 20%- 30 % = 2 RTH lebih dari 30 % = 3

2

0

Belum ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial = 0 Sudah ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial tapi belum optimal = 1 Sudah ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial sudah optimal = 2

18

No. L4.

Peubah Kesadaran Masyarakat terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan

Definisi Peubah

Skor

Kesadaran masyarakat dalam 0;1;2; memahami permasalahan dan 3 pemanfaatan lingkungan dan meng implementasikannya. Semuanya sudah ada dalam bentuk aturan yang dibuat oleh masyarakat atau perangkat pemerintahan di kawasana baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = 0 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = 1

L5.

Adaptasi terhadap Adaptasi kegiatan ekonomi perubahan iklim utama terhadap perubahan iklim

0;1;2

2

0

L6.

Kapasitas Mitigasi Mitigasi bencana sudah Bencana terdapat pada kebijakan program dan anggaran untuk kawasan transmigrasi tersebut

0;1;2

2

0

19

Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta meng implementasikan dalam kehidupan seharihari = 2 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta menuangkan ke dalam aturan (tidak tertulis dan/atau tertulis) dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari = 3 Kegiatan ekonomi utama meningkatkan kerentanan terhadap resiko terhadap perubahan iklim = 0 Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim namun belum optimal = 1 Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim = 2 Ada resiko bencana tapi belum ada upaya mitigasi = 0 Ada resiko bencana dan sudah ada rencana untuk mitigasi = 1 Ada resiko bencana, dan mitigasi yang terstuktur dalam kebijakan program dan anggaran = 2

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

L7.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah

Pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan ketersediaan TPS.

0;1;2; 3

L8.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah

Pengelolaan dan pemanfaatan 0;1;2 limbah kegiatan ekonomi utama

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Tidak ada TPS dan tidak ada sistem pengelolaan sampah = 0 Ada TPS tapi masyarakat tidak membuang sampah di TPS = 1 Ada TPS dan ada sistem penanganan sampah = 2 Ada TPS, sistem penanganan dan pengelolaan sampah =3 2 0 Limbah dari kegiatan ekonomi utama dibiarkan tanpa pengelolaan = 0 Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola tapi belum optimal = 1 Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola dan dimanfaaatkan = 2

20

Tabel 4. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana Kawasan Transmigrasi No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

P1.

Konektivitas Kawasan Transmigrasi dengan kota kecil/menengah (pusat pertumbuhan) yang hirarkhi keruangannya lebih tinggi

Kawasan transmigrasi dan kota kecil terdekat satu sama lain terhubung dengan jalan/alat transportasi

0;1;2, 3

P2.

Konektivitas Antar SKP dalam Kawasan Transmigrasi

SKP-SKP dalam kawasan transmigrasi satu sama lain terhubung dengan jalan/alat transportasi

0;1;2; 3

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Kawasan Transmigrasi belum terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat = 0 Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat namun kondisi jalan lebih dari 50 % masih buruk (tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih = 1 Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih kecuali cuaca tertentu) = 2 Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih dalam segala cuaca) = 3 3

21

0

Antar PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi belum seluruhnya terhubung dengan prasarana jalan = 0 seluruh PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan prasarana jalan namun kondisi jalan lebih dari 50 % masih buruk (tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih = 1

No.

P3.

Peubah

SMK

Definisi Peubah

Skor

Pemerintah atau masyarakat 0;1;2; menyediakan SMK dengan salah 3 satu program studinya sesuai dengan komoditas unggulan untuk peningkatan ketrampilan dan kreativitas masyarakat di Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan atau di sekitar Kawasan Transmigrasi

Nilai Baik Buruk

3

22

0

Keterangan Seluruh PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan prasarana jalan dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih kecuali cuaca tertentu) = 2 Seluruh PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi sudah terhubung prasarana jalan dan sudah terhubung dengan PPKT/KPB dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih dalam segala cuaca) = 3 Tidak ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan = 0 Ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan namun tidak ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan = 1 Ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan namun lulusannya sebagian besar tidak bekerja di kawasan = 2 Ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan dan lulusannya sebagian besar bekerja di kawasan = 3

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

P4.

Pelayanan Pelayanan pendidikan vokasi Pendidikan Vokasi dan keterampilan yang dapat dan Ketrampilan melatih masyarakat untuk mengembangkan komoditas unggulan

0;1;2

P5.

Aksesibilitas ke dan dari Kawasan serta ke Sentra Komoditas Unggulan

Keterjangkauan kawasan transmigrasi dan ke sentra komoditas unggulan oleh alat transportasi

0;1;2

P6.

Angkutan Umum

Angkutan umum dapat menjangkau kawasan transmigrasi dengan trayek tetap dan setiap hari

0;1;2; 3

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Tidak ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan transmigrasi yang ditetapkan = 0 Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan transmigrasi yang ditetapkan namun belum berkaitan dengan komoditas unggulan=1 Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan transmigrasi yang ditetapkan dan berkaitan dengan komoditas unggulan = 2 2 0 Alat transportasi tidak dapat mengakses dari dan ke kawasan transmigrasi = 0 Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan transmigrasi = 1 Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan transmigrasi dan ke sentra komoditas unggulan dan/atau non unggulan = 2 3 0 Tidak ada angkutan umum yang melalui kawasan transmigrasi = 0 Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap = 1 Ada angkutan umum ada trayek tetap tapi tidak setiap hari = 2 Ada angkutan umum trayek tetap dan setiap hari = 3

23

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

P7.

Elektrifikasi Kawasan Transmigrasi

Desa berlistrik adalah apabila 0;1;2; lebih dari 50 % jumlah rumah 3 tangga yang sudah memperoleh aliran listrik di rumahnya dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada di kawasan

P8.

Pemanfaatan alat komunikasi dan Internet

Jumlah penduduk di kawasan 0;1;2 yang sudah menggunakan alat komunikasi dan memanfaatkan telepon genggam tersebut untuk mengakses internet dan berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan

P9.

Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Sumber air yang digunakan oleh 0;1;2; sebagian besar masyarakat di 3;4;5 kawasan untuk minum dan mandi/cuci

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Kurang dari 25 % dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik = 0 26 - 50 % dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik = 1 51 - 75 % dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik = 2 >75 % dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik = 3 2 0 Sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses alat komunikasi dan internet = 0 Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan = 1 Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet dan sudah dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan = 2 5 0 Air hujan = 0 Sungai/danau/kolam = 1 Mata Air = 2 Sumur = 3 Sumur Bor/pompa = 4 PAM/Ledeng/air kemasan = 5 24

No.

Peubah

P10. Ketersediaan Bahan Bakar

Definisi Peubah

Ketersedian sumber bahan bakar minyak (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum-SPBU) dan Bahan Bakar Gas (BBG) yang ada di dalam dan sekitar kawasan P11. Kios Sarana Kios/warung/toko yang Produksi Pertanian menyediakan sarana produksi pertanian, dan atau bahan pengolahan industri pertanian atau bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan P12. Pasar Kawasan Ketersediaan pasar kawasan Transmigrasi dalam bentuk fisik maupun online untuk memasarkan komoditas unggulan kawasan

Skor 0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Tidak ada SPBU dan atau penyedia BBG = 0 Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu = 1 Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu = 2

0;1;2

2

0

0;1;2; 3

3

0

25

Di dalam dan sekitar kawasan tidak terdapat kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan = 0 Di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan namun tidak lengkap = 1 Di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan dan lengkap =2 Tidak ada pasar kawasan = 0 Sudah ada pasar kawasan namun masih belum memasarkan komoditas unggulan = 1 Sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan tapi omset pemasaran per bulan masih kecil = 2 Sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan dan omset pemasaran per bulan sudah besar/banyak = 3

No.

Peubah

P13. Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan

Definisi Peubah Ketersediaan fasilitas bank dan atau lembaga keuangan bukan bank dan pemanfaatan kredit dari lembaga keuangan tersebut oleh masyarakat

Skor 0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Tidak ada fasilitas bank/LKBB di dalam dan sekitar kawasan = 0 Sudah ada fasilitas bank/LKBB di dalam dan sekitar kawasan namun sebagian besar masyarakat masih belum memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan = 1 Sudah ada fasilitas bank/LKBB di dalam dan sekitar kawasan dan sebagian besar masyarakat sudah memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan = 2

26

Tabel 5. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Kelembagaan Kawasan Transmigrasi No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

K1.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Norma Masyarakat dalam Meminimalisasi Alih Fungsi Lahan

Pemerintah daerah sudah 0;1;2; memiliki kebijakan (PERDA) dan 3 atau masyarakat sudah memiliki norma untuk meminimalisasi alih fungsi lahan kepada badan usaha skala besar

K2.

Kebijakan Daerah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Kebijakan daerah (PERDA) tentang penggunaan tenaga kerja lokal untuk dunia usaha yang berinvestasi di kawasan transmigrasi

0;1;2

K3.

Pengembangan Kawasan Transmigrasi/Klast er Berbasis Komoditas Unggulan

Adanya kelembagaan Kawasan Transmigrasi/ klaster berbasis komoditas unggulan yang mengelola kawasan transmigrasi dari mulai produksi, pengolahan sampai pemasaran.

0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Tidak ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan/atau norma masyarakat = 0 Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat tapi belum efektif = 1 Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat dan sudah efektif = 2 Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan norma masyarakat dan sudah efektif = 3 2 0 Tidak ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/ kota) = 0 Ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) tapi belum efektif = 1 Ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) dan sudah efektif = 2 2 0 Klaster berbasis komoditas unggulan belum dibentuk oleh masyarakat = 0 Klaster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat namun belum dapat mengembangkan komoditas unggulan dengan optimal = 1 Klaster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat dan sudah mengembangkan komoditas unggulan terpadu dari produksi, pengolahan dan pemasaran = 2 27

No. K4.

K5.

K6.

Peubah

Definisi Peubah

Skor 0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Tidak ada kebijakan pemberian insentif = 0 Ada kebijakan pemberian insentif tapi belum efektif = 1 Ada kebijakan pemberian insentif dan sudah efektif = 2

Insentif/ Kebijakan Daerah tentang Investasi di Kawasan Forum Pengembangan (Ekonomi) Daerah/ Kawasan Transmigrasi di Aras Kabupaten/Kota

PERDA tentang insentif atau kemudahan investasi di kawasan transmigrasi

Forum pengembangan ekonomi 0;1;2 daerah di aras kabupaten/kota yang berperan untuk memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah daerah.

2

0

Kebijakan Daerah dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang telah Ditetapkan

Kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan baik dalam RTRWK maupun RPJPD/RPJMD

2

0

0;1; 2

28

Tidak ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota = 0 Ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota tapi belum efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan = 1 Ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota dan sudah efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan = 2 Tidak ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tentang pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan = 0 Sudah ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tapi belum dijadikan acuan dalam pembangunan transmigrasi = 1 Sudah ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD dan sudah dijadikan acuan dalam pembangunan transmigrasi = 2

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

K7.

Komitmen Daerah untuk Pembiayaan PKP yang telah Ditetapkan

Pemerintah daerah 0;1;2; mengalokasikan anggaran yang 3 tertuang dalam APBD untuk pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir

K8.

Kebijakan Daerah tentang CSR untuk Kawasan Transmigrasi yang telah Ditetapkan

Efektivitas kebijakan tentang 0;1;2 pengaturan Corporate Social Responsibility perusahaan yang ada di dalam dan sekitar kawasan untuk pembangunan kawasan

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Tidak ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan = 0 Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan namun masih belum signifikan (relative kecil yaitu kurang dari 50 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 1 Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan namun masih terlalu signifikan (antara 50-75 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 2 Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan yang sudah signifikan (lebih dari 75 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 3 2 0 Tidak ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR = 0 Ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR tapi belum efektif = 1 Ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR dan sudah efektif = 2

29

No. K9.

Peubah

Pengembangan Kerjasama antara Pemerintah Daerah, BUMDES/ BUMDESMA, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian setempat untuk meningkatkan Inovasi Pengembangan Komoditas Unggulan K10. Kebijakan Daerah tentang Promosi Kawasan

Definisi Peubah Efektivitas kerjasama antara pemerintah daerah, BUMDES/BUMDESMA, dunia usaha dan perguruan tinggi/lembaga penelitian setempat untuk meningkatkan inovasi pengembangan komoditas unggulan

Skor 0;1;2

Pemerintah Daerah 0;1;2; mengalokasikan anggaran untuk 3 promosi dan memperomosikan (film pendek, website, leaflet, festival dlsb) kawasan maupun produk-produk barang dan jasa kawasan baik di aras lokal, nasional maupun internasional.

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah, BUMDES/BUMDESMA, dunia usaha dengan PT/LP setempat untuk mendorong inovasi pengembangan komoditas unggulan = 0 Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, BUMDES/BUMDESMA, dunia usaha dengan PT/LP setempat namun belum mendorong inovasi pengembangan Komoditas Unggulan = 1 Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, BUMDES/BUMDESMA, dunia usaha dengan PT/LP setempat dan sudah menghasilkan inovasi pengembangan Komoditas Unggulan = 2

3

30

0

Tidak ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan = 0 Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala lokal = 1 Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala nasional = 2 Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan dan skala internasional = 3

Tabel 6. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Ekonomi SKP No. E1.

E2.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

Pengembangan Komoditas unggulan SKP 0;1;2; Komoditas Unggulan (produksi), pengolahan, 3 SKP sampai pemasaran (hilir) dan terkait dengan pengembangan komoditi lainnya dalam suatu rantai nilai vertikal dan horisontal secara terpadu. Jika ada lebih dari satu komoditas unggulan, dipilih komoditas unggulan yang paling dominan (yang disepakati partisipan) Pelibatan Pelaku utama adalah 0;1;2 Masyarakat dan masyarakat dan UMKM dalam UMKM dalam mengembangkan komoditas Pengembangan unggulan mulai dari Komoditas Unggulan perencanaan sampai SKP/ Klaster pelaksanaan dan mulai dari hulu sampai hilir.

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Komoditas unggulan belum dikembangkan = 0 Komoditas unggulan sudah dikembangkan namun masih parsial (produksi saja, pengolahan saja, atau pemasaran saja)= 1 Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan dan pemasaran = 2 Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lain = 3 2

31

0

Hanya sebagian kecil masyarakat (kurang dari 25 %), koperasi dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster = 0 Sekitar 25 % - 50 masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 1 Lebih dari 50 % masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 2

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

E3.

Peran BUMDES dan atau BUMDES Bersama Mengembangkan Komoditas Unggulan

BUMDES dan atau BUMDES 0;1;2 Bersama mempunyai peran yang signifikan terhadap pengembangan komoditas unggulan dari mulai produksi, pengolahan, sampai pemasaran.

E4.

Pengembangan SKP atau disebut juga sebagai 0;1;2 Jejaring SKP/ klaster suatu klaster yang dibangun sebaiknya terkait dengan SKP/klaster/ kawasan perdesaan lainnya pada wilayah yang berdekatan dalam satu kabupaten maupun kabupaten/provinsi lainnya.

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 BUMDES dan atau BUMDES Bersama belum mendukung pengembangan komoditas unggulan = 0 BUMDES dan atau BUMDES Bersama sudah mendukung pengembangan komoditas unggulan tapi masih parsial = 1 BUMDES dan atau BUMDES Bersama sudah mengembangkan komoditas unggulan sudah secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lainnya = 2 2 0 Tidak ada keterkaitan antara SKP/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan = 0 Ada keterkaitan antara SKP/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan walaupun belum berkembang dengan baik = 1 Ada keterkaitan antara SKP/klaster/ kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan sudah berkembang dengan baik = 2

32

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

E5.

Promosi Komoditas SKP/klaster mempromosikan 0;1;2; Unggulan oleh SKP/ produk unggulan melalui 3 Klaster berbagai media (website, ekspo/pameran dll) baik secara lokal, nasional maupun internasional.

E6.

Tingkat Melek Keuangan Masyarakat

Tingkat pemanfaatan jasa keuangan melalui bank/lembaga keuangan bukan bank oleh masyarakat di SKP/klaster

E7.

Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan

Tingkat kepemilikan dan 0;1;2 penguasaan lahan yang ada di kawasan oleh masyarakat yang ada SKP/ klaster tersebut.

0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 SKP belum mempromosikan komoditas unggulan = 0 SKP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) = 1 SKP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalm skala nasional = 2 SKP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala internasional = 3 2 0 Sebagian besar (lebih dari 50 %) masyarakat belum memanfaatkan jasa keuangan = 0 Sebagian besar (lebih dari 50 %) sudah memanfaatkan jasa perbankan namun belum memanfaatkan jasa kredit untuk usaha = 1 Sebagian besar (lebih dari 50 %) sudah memanfaatkan jasa perbankan dan sudah memanfaatkan jasa kredit untuk usaha = 2 2 0 Hampir 50 % lebih lahan di SKP dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan = 0 Sekitar 25 - 50 % lebih lahan di SKP dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan = 1 Kurang dari 25 % lahan di SKP dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan = 2

33

Tabel 7. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Sosial Budaya SKP No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

S1.

Kreativitas Masyarakat

Besarnya/banyaknya 0;1;2 masyarakat di SKP/klaster berkreativitas untuk mengembangkan komoditas unggulan

S2.

Pelibatan Pelaku Seni dan Budaya

Pelibatan pelaku seni budaya 0;1;2 dalam pengembangan komoditas unggulan kawasan

S3.

Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat

Pemanfaatan produk budaya 0;1;2 masyarakat dalam pengembangan komoditas unggulan, misalnya batik, tari-tarian dlsb.

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Masyarakat masih belum ada kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 0 Kurang dari 50 % masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 1 Lebih dari 50 % masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 2 2 0 Pelaku seni dan budaya tidak dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan SKP= 0 Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan SKPnamun belum efektif = 1 Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan SKPdan sudah efektif/optimal = 2 2 0 Produk budaya masyarakat lokal belum dimanfaatkan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan = 0 Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara komersial dalam rangka pengembangan komoditas unggulan namun belum optimal = 1 Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara industrialisasi dalam rangka pengembangan komoditas unggulan secara optimal = 2 34

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

S4.

Migrasi Penduduk Keluar Kawasan

Besarnya migrasi penduduk 0;1;2 SKPtransmigrasi dalam mencari nafkah ke luar kabupaten

S5.

Governansi Budaya

Prioritas pelibatan warga 0;1;2 dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Lebih dari 25 % dari SKP bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 0 Sekitar 10 - 25 % dari SKP bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 1 Kurang dari 10 % dari SKP bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 2 2 0 Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, bukanlah salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 0 Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, baru sebagian menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 1 Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, sudah menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 2

35

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

S6.

Budaya dan Pendidikan

Kepedulian dari pemerintah, 0;1;2 dunia usaha dan masyarakat dalam melestarikan budaya lokal melalui pendidikan informal dan formal dan menampilkannya dalam kalender budaya SKP

S7.

Budaya, Informasi dan Pengetahuan

Efektifitas keterlibatan 0;1;2 masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Budaya lokal tidak diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di SKPtersebut = 0 Budaya lokal diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di SKP tersebut = 1 Pendidikan informal dan formal, asosiasi dan dunia usaha bersama-sama melakukan pelestarian dan penciptaan budaya lokal, dan menampilkannya dalam kalender budaya SKP tersebut = 2 2 0 Tidak ada kebijakan atau program dari pemerintah dan dunia usaha/ masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital = 0 Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk melibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital namun belum efektif =1 Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk melibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital dan sudah efektif = 2

36

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

S8.

Budaya dan Perencanaan

Permasalahan budaya 0;1;2 menjadi sumber rujukan dalam penyusunan master plan pembangunan SKP

S9.

Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial

Pertimbangan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas dalam mendesain fasilitas budaya dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat.

0, 1, 2

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Perencanaan SKP ataupun master plan pembangunan SKPbelum secara eksplisit merujuk kepada sumbersumber dan permasalahan budaya = 0 Perencanaan SKP ataupun master plan pembangunan SKPsudah secara eksplisit merujuk kepada sumbersumber dan permasalahan budaya walaupun baru sebagian = 1 Perencanaan SKP ataupun master plan pembangunan SKPsudah secara keseluruhan dan eksplisit telah merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya = 2 2 0 Fasilitas budaya dan ruang publik tidak didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk difable) = 0 Fasilitas budaya dan ruang publik baru sebagian didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat = 1 Fasilitas budaya dan ruang publik seluruhnya sudah didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat = 2

37

No.

Peubah

S10. Kerekatan Sosial

Definisi Peubah Kerekatan masyarakat dan mekanisme resolusi konflik oleh masyarakat dalam menangani konflik.

Skor 0, 1, 2

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Masyarakat di SKP satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 0 Masyarakat di SKP satu sama lain belum seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka baru ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik = 1 Masyarakat di SKP satu sama lain sudah seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 2

38

Tabel 8. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Lingkungan SKP No. L1.

L2.

L3.

Nilai Keterangan Baik Buruk Pembangunan Pembangunan kawasan 0;1;2 2 0 Belum ada penetapan rencana rinci tata ruang SKP = 0 Kawasan transmigrasi mengacu kepada Ada dokumen penetapan rencana rinci tata ruang tata Transmigrasi Rencana Rinci tata ruang SKP ruang SKP = 1 mengacu pada Tata Ada dokumen penetapan rencana rinci tata ruang tata Ruang SKP ruang SKP dan dijadikan acuan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian Pembangunan SKP = 2 Ruang Terbuka Ruang terbuka hijau adalah 0;1;2; 3 0 RTH kurang dari 10% = 0 Hijau (RTH) SKP area memanjang/jalur 3 RTH antara 10 %- 20% = 1 dan/atau mengelompok, yang RTH Antara 20%- 30 % = 2 penggunaannya lebih bersifat RTH lebih dari 30 % = 3 terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pemanfaatan Pemanfaatan sumber daya 0;1;2 2 0 Belum ada pemanfaatan amenity resources untuk Amenity Resources keindahan dan kenyamanan kegiatan ekonomi dan sosial = 0 untuk Kegiatan untuk untuk untuk kegiatan Sudah ada pemanfaatan amenity resources untuk Ekonomi dan Sosial ekonomi dan sosial khususnya kegiatan ekonomi dan sosial tapi belum optimal = 1 SKP dalam rangka pengembangan Sudah ada pemanfaatan amenity resources untuk komoditas unggulan kegiatan ekonomi dan sosial sudah optimal = 2 Peubah

Definisi Peubah

Skor

39

No.

Peubah

L4.

Kesadaran Masyarakat SKP terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan

L5.

Adaptasi terhadap perubahan iklim masyarakat di SKP

Definisi Peubah

Nilai Keterangan Baik Buruk Kesadaran masyarakat dalam 0;1;2; 3 0 Masyarakat belum memiliki kesadaran dan memahami permasalahan dan 3 pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan pemanfaatan lingkungan dan lingkungan = 0 meng implementasikannya. Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman Semuanya sudah ada dalam tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = bentuk aturan yang dibuat 1 oleh masyarakat atau Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman perangkat pemerintahan di tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan SKP baik secara tertulis serta mengimplementasikan dalam kehidupan seharimaupun tidak tertulis. hari = 2 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta menuangkan ke dalam aturan (tidak tertulis dan/atau tertulis) dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari = 3 Adaptasi kegiatan ekonomi 0;1;2 2 0 Kegiatan ekonomi utama meningkatkan kerentanan utama terhadap perubahan terhadap resiko terhadap perubahan iklim = 0 iklim Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim namun belum optimal = 1 Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim = 2 Skor

40

No.

Peubah

L6.

Kapasitas Mitigasi Bencana

L7.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di SKP

L8.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah di SKP

Definisi Peubah

Nilai Keterangan Baik Buruk Mitigasi bencana sudah 0;1;2 2 0 Ada resiko bencana tapi belum ada upaya mitigasi = 0 terdapat pada kebijakan Ada resiko bencana dan sudah ada rencana untuk program dan anggaran untuk mitigasi = 1 SKP tersebut Ada resiko bencana, dan mitigasi yang terstuktur dalam kebijakan program dan anggaran = 2 Pengelolaan sampah yang 0;1;2; 3 0 Tidak ada TPS dan tidak ada sistem pengelolaan melibatkan masyarakat dan 3 sampah = 0 ketersediaan TPS. Ada TPS tapi masyarakat tidak membuang sampah di TPS = 1 Ada TPS dan ada sistem penanganan sampah = 2 Ada TPS, sistem penanganan dan pengelolaan sampah =3 Pengelolaan dan 0;1;2 2 0 Limbah dari kegiatan ekonomi utama dibiarkan tanpa pemanfaatan limbah kegiatan pengelolaan = 0 ekonomi utama Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola tapi belum optimal = 1 Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola dan dimanfaaatkan = 2 Skor

41

Tabel 9. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana SKP No.

Peubah

Definisi Peubah

P1.

Konektivitas antar SP dalam SKP dan antar SKP/PPLT yang berdekatan

Keterhubungan antar SP dalam SKP dan antar SKP terdekat dengan jalan/alat transportasi

P2.

Angkutan Umum

Angkutan umum dapat menjangkau kawasan transmigrasi dengan trayek tetap dan setiap hari

Nilai Keterangan Baik Buruk 0;1;2, 3 0 Antar SP di dalam SKP belum seluruhnya terhubung 3 dengan prasarana jalan = 0 Antar SP di dalam SKP seluruhnya sudah terhubung dengan prasarana jalan, namun kondisi jalan lebih dari 50 % masih buruk (tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih = 1 Antar SP di dalam SKP seluruhnya sudah terhubung dengan prasarana jalan, dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih kecuali cuaca tertentu) = 2 Antara Pusat SKP/PPLT dengan Pusat SKP/PPLT yang berdekatan sudah terhubung dengan prasarana jalan, dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih dalam segala cuaca) = 3 0;1;2; 3 0 Tidak ada angkutan umum yang melalui kawasan 3 transmigrasi = 0 Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap = 1 Ada angkutan umum ada trayek tetap tapi tidak setiap hari = 2 Ada angkutan umum trayek tetap dan setiap hari = 3 Skor

42

No. P3.

P4.

P5.

P6.

P7.

Nilai Keterangan Baik Buruk Sumber Air Minum Sumber air yang digunakan 0;1;2; 5 0 Air hujan = 0 dan Mandi/Cuci oleh sebagian besar 3;4;5 Sungai/danau/kolam = 1 Masyarakat di masyarakat di kawasan untuk Mata Air = 2 Kawasan minum dan mandi/cuci Sumur = 3 Transmigrasi Sumur Bor/pompa = 4 PAM/Ledeng/air kemasan = 5 Keberadaan Sekolah Ketersedian bangunan sarana 0;1;2 2 0 Tidak ada = 0 Lanjutan Pertama belajar mengajar tingkat Ada di SKP lain = 1 (SLP) sederajad pertama (SLP Umum/MTsN, Ada dan lokasinya di SKP yang bersangkutan = 2 yang disediakan oleh Pemerintah/ Swasta) Keberadaan Pusat Ketersediaan tempat 0;1;2 2 0 Tidak ada = 0 Kesehatan pelayanan kesehatan yang Ada di SKP lain = 1 Masyarakat dibangun oleh pemerintah Ada dan lokasinya di SKP yang bersangkutan = 2 (Puskesmas) Sarana Rekreasi dan Sarana Rekreasi dan 0;1;2 2 0 Tidak ada = 0 Pengembangan Pengembangan kebudayaan Ada di SKP lain = 1 kebudayaan Ada dan lokasinya di SKP yang bersangkutan = 2 Ketersediaan Bahan Ketersedian sumber bahan 0;1;2 2 0 Tidak ada SPBU dan atau penyedia BBG = 0 Bakar bakar minyak (Stasiun Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia Pengisian Bahan Bakar sepanjang waktu = 1 Umum-SPBU) dan Bahan Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia Bakar Gas (BBG) yang ada di sepanjang waktu = 2 dalam dan sekitar kawasan Peubah

Definisi Peubah

Skor

43

Nilai Keterangan Baik Buruk P8. Elektrifikasi SKP Desa berlistrik adalah apabila 0;1;2; 3 0 SP-SP dalam SKP belum ada listrik = 0 lebih dari 50 % jumlah rumah 3 Belum seluruh SP terjangkau dengan listrik = 1 tangga yang sudah Seluruh SP sudah terjangkau listrik namun kurang dari memperoleh aliran listrik di 50% warganya menggunakan listrik = 2 rumahnya dibagi dengan Seluruh SP sudah terjangkau listrik dan lebih dari 50% jumlah seluruh rumah tangga warganya menggunakan listrik = 3 yang ada di kawasan P9. Pemanfaatan alat Jumlah penduduk di kawasan 0;1;2 2 0 Sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses komunikasi dan yang sudah menggunakan alat alat komunikasi dan internet = 0 Internet komunikasi dan Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses memanfaatkan telepon internet namun belum dimanfaatkan untuk genggam tersebut untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk mengakses internet dan promosi komoditas unggulan = 1 berkaitan dengan Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses pengembangan komoditas internet dan sudah dimanfaatkan untuk unggulan pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan = 2 P10. Ketersediaan Kantor Kantor Pemerintah yang 0;1;2 2 0 Belum tersedia = 0 Pelayanan digunakan untuk memberikan Sudah tersedia tetapi letaknya SKP lain = 1 Pemerintahan pelayanan umum kepada Sudah tersedia dan terletak di SKP yang bersangkutan = masyarakat SKP 2 No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

44

Tabel 10. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Kelembagaan SKP No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

K1.

Pasar Harian

Tempat untuk transaksi jual beli barang dan jasa yang diselenggarakan secara rutin setiap hari

0;1;2; 3

K2.

Keberadaan Gabungan Kelompok Tani/Nelayan/ Peternak/Pekebun

Gabungan beberapa 0;1;2; kelompok (tani-nelayan3 peternak-pekebun) yang bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usahanya.

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Tidak ada pasar (aktivitas dan bangunannya) = 0 Ada aktivitas pasar secara berkala (mingguan) dan tidak ada bangunan pasar = 1 Ada aktivitas pasar harian dan ada bangunan pasar walaupun tidak permanen = 2 Ada aktivitas pasar secara rutin (harian) dan ada bangunan pasar permanen = 3 3 0 Belum terbentuk Gapoktan = 0 Sudah terbentuk gapoktan namun masih bergerak di bidang produksi = 1 Sudah terbentuk gapoktan dan bidang usahanya sudah berkembang mengarah kepada fungsi usaha pertanian dari hulu ke hilir = 2 Disamping pengembangan usaha pertanian dari hulu ke hilir, sudah terlibat juga lembaga non keuangan pendukung usaha pertanian (klinik agribisnis, lembaga penyuluh pertanian, lembaga UPJA/Usaha Penyedia Jasa Alsintan, dll) = 3

45

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

K3.

Keberadaan BUMDesa Bersama

Badan usaha yang dibentuk 0;1;2; dan dikelola oleh masyarakat 3 bersama 2 atau lebih pemerintah desa guna meningkatkan perekonomian kawasan perdesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumberdaya

K4.

Keberadaan Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro

K5.

Lembaga Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Ada tidaknya lembaga keuangan mikro (lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank) yang beroperasi di wilayah SKP Instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keamanan dan ketertiban di lingkup SKP (Kantor Polsek)

0;1;2

0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Belum ada BUMDesa Bersama = 0 Sudah ada BUMDesa Bersama, sudah ada usahanya tetapi tidak berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan = 1 Sudah ada BUMDesa Bersama, sudah ada usahanya tetapi belum aktif berperan dalam pengembangan komoditas unggulan = 2 Sudah ada BUMDesa Bersama, sudah ada usahanya dan aktif berperan dalam pengembangan komoditas unggulan = 3 2 0 Tidak ada LKM = 0 Ada LKM namun wilayah kerjanya hanya mancakup SP/Desa saja = 1 Ada LKM, dan wilayah kerjanya mencakup beberapa SP/Desa = 2 2

46

0

Tidak ada = 0 Ada di wilayah SKP lain = 1 Ada di Wilayah SKP = 2

No. K6.

Peubah Lembaga Penanggung jawab Pelaksanaan Pengembangan SKP

Definisi Peubah

Skor

Lembaga yang dibentuk oleh 0;1;2 pemerintah daerah yang bertugas untuk pelaksanakan pengembangan SKP

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Belum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah = 0 Pemerintah Daerah sudah menetapkan lembaga penanggungjawab pelaksanaan pengembangan SKP namun belum bekerja secara efektif = 1 Pemerintah Daerah sudah menetapkan lembaga penanggungjawab pelaksanaan pengembangan SKP dan sudah efektif melaksanakan tugas = 2

47

Tabel 11. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Ekonomi SP No.

Peubah

E1.

Ekonomi Wilayah Desa/ SP

E2.

Pertokoan dan Warung

Definisi Peubah

Skor

Gambaran tentang jenis 0;1;2; komoditas pertanian dalam arti 3 luas (padi dan palawija, sayuran, perkebunan, buahbuahan, ternak & unggas, budidaya ikan), industri pengolahan berbasis pertanian dan industri pengolahan lainnya, dan jasa (keuangan, pariwisata dll) yang menjadi andalan dalam perekonomian masyarakat desa Toko atau warung yang 0;1;2 menyediakan keperluan seharihari (kelontong, makanan dan minuman)

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Pola usaha pokok belum berkembang = 0 Pola usaha pokok sudah berkembang dan mencukupi kebutuhan subsisten = 1 Pola usaha pokok mulai dikembangkan pada industri pengolahan berbasis pertanian, industri mikro bidang kulit, kayu, anyaman, gerabah/keramik = 2 Pola usaha pokok sudah dikembangkan dari mulai pertanian, industri pengolahan dan jasa = 3

2

48

0

Tidak ada pertokoan dan warung = 0 Ada warung/toko/kedai tapi belum dapat melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat di SP =1 Ada warung/toko/kedai sudah dapat melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat di SP =2

No.

Peubah

E3.

Pelayanan Bank dan/atau LKBB

E4.

Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam pengembangan pola usaha pokok dan komoditas unggulan

Definisi Peubah

Skor

Bank Umum dan lembaga 0;1;2 keuangan lainnya (BPR/Pegadaian) milik pemerintah atau swasta yang beroperasi di desa seperti mobil (bank) keliling atau ATM bahkan sampai kantor pelayanan bank Partisipasi masyarakat dan 0;1;2 UMKM untuk mengembangkan keterkaitan antar kegiatan ekonomi dalam pengembangan komoditas andalan/unggulan mulai dari produksi, pengepul, industry pengolahan, pemasaran dan peran lembaga penunjang lembaga keuangan, pelayanan usaha, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dalam pengembangan komoditas tersebut)

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Tidak ada pelayanan bank = 0 Ada pelayanan Bank Umum dan/atau BPR atau LKBB tapi hanya melayani masyarakat SP kurang dari 25 %= 1 Ada pelayanan Bank Umum dan/atau BPR atau LKBB dan sudah melayani masyarakat SP lebih dari 25 %= 2

2

49

0

Hanya sebagian kecil masyarakat dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan pola usaha pokok dan/atau komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster (hanya kurang dari 25 %) = 0 Sekitar 25 % - 50 masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan pola usaha pokok dan/atau komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 1 Lebih dari 50 % masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan pola usaha pokok dan/atau komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 2

No. E5.

E6.

E7.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 SP belum mempromosikan komoditas unggulan = 0 SP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) = 1 SP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalm skala nasional = 2 SP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala internasional = 3

Promosi komoditas Kegiatan untuk unggulan mempromosikan hasil komoditas unggulan kepada masyarakat melalui media, website, leaflet, booklet, pameran, festival, bazar, expo dll Pembagian lahan Pembagian lahan usaha kepada bagi transmigran transmigran

0;1;2; 3

0;1;2; 3

3

0

Sertifikasi tanah bagi transmigran

0;1;2; 3

3

0

Sertifikat hak milik atas tanah untuk lahan pekarangan (LP), lahan usaha (LU) I dan lI

Belum menerima lahan = 0 Menerima hanya lahan pekarangan = 1 Menerima lahan pekarangan dan LU I = 2 Menerima LP, LU I dan LU II = 3 Belum ada yang menerima sertifikat = 0 Sudah menerima sertifikat tetapi hanya lahan pekarangan = 1 Sudah menerima sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha I = 2 Sudah menerima sertifikat lengkap (LP, LU I dan LU II) = 3

E8.

Sertifikasi tanah bagi penduduk setempat

Sertifikat hak milik atas tanah 0;1;2; yang dibagikan oleh 3 pemerintah kepada penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran

3

50

0

Belum ada yang menerima sertifikat = 0 Sudah menerima sertifikat tetapi hanya lahan pekarangan = 1 Sudah menerima sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha I = 2 Sudah menerima sertifikat lengkap (LP, LU I dan LU II) = 3

No. E9.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

Tingkat Intensitas pemanfaatan lahan Pemanfaatan lahan untuk pengembangan komoditas pokok

0;1;2; 3

E10. Pemilikan/penguas Pengalihan penguasaan dan aan lahan atau kepemilikan lahan dari penduduk SP/desa kepada penduduk dari luar SP/desa ataupun perusahaan dari luar SP/Desa

0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Kurang dari 25 % lahan dimanfaatkan secara produktif =0 25 - 50 % lahan dimanfaatkan secara produktif = 1 50 - 75 % lahan dimanfaatkan secara produktif = 2 Lebih dari 75% lahan dimanfaatkan secara produktif = 3 2 0 Lebih dari 50 % lahan di SP dikuasai oleh penduduk atau perusahaan dari luar SP = 0 25 - 50 % lahan di SP dikuasai oleh penduduk atau perusahaan dari luar SP = 1 Kurang dari 25 % lahan di SP dikuasai oleh penduduk atau perusahaan dari luar SP = 2

51

Tabel 12. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Sosial Budaya SP No.

Peubah

S1.

Kegiatan Gotong Royong

S2.

Kriminalitas

S3.

Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Definisi Peubah Aktivitas bersama penduduk masyarakat SP/desa dalam pelaksanaan kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan SP/desanya Perbuatan atau tindakan oleh seseorang atau kelompok yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, perkosaan dlsb Keberadaan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan atau gangguan fungsi sosialnya seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara wajar dan memadai

Skor 0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Tidak ada = 0 Ada tetapi jarang dilakukan = 1 Ada dan dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal = 2

0;1;2; 3

3

0

Tidak ada = 3 Ada tetapi cenderung berkurang = 2 Ada dan cenderung tetap = 1 Ada dan cenderung meningkat = 0

0;1;2; 3

3

0

Tidak ada = 3 Ada tetapi cenderung berkurang = 2 Ada dan cenderung tetap = 1 Ada dan cenderung meningkat = 0

52

No.

Peubah

Definisi Peubah

S4.

Pemberantasan Buta Aksara/ Kegiatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A/B/C

S5.

Ketersediaan Tenaga Kependidikan Tingkat Dasar Ketersediaan Tenaga Medis (paramedis)

Pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu membaca, menulis, dan menghitung serta pendidikan non formal bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan formal di sekolah Keberadaan guru SD/MI dan atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di SD/MI Keberadaan dokter, bidan, mantri, dan perawat yang memberikan pelayanan kesehatan di lingkungan SP/desa Keberadaan mubaligh, pastor, pendeta dan pembina keagaamaan lainnya

S6.

S7.

Ketersediaan Tenaga Rohaniwan

Skor 0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Tidak ada = 0 Ada tetapi tidak terprogram = 1 Ada dilaksanakan secara rutin = 2

0;1;2; 3

3

0

0;1;2; 3

3

0

0;1;2

2

0

53

Tidak ada = 0 Ada, kurang dari 25 % kebutuhan = 1 Ada, 25-50% kebutuhan = 2 Ada, lebih dari 50 % kebutuhan = 3 Tidak ada = 0 Ada, secara berkala bulanan = 1 Ada, secara berkala mingguan = 2 Ada, secara berkala setiap hari = 3 Tidak ada = 0 Ada, belum sesuai dengan kebutuhan umat = 1 Ada, sesuai dengan kebutuhan umat = 2

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

S8.

Migrasi penduduk Anggota masyarakat yang 0;1;2 ke luar SP untuk karena keterbatasannya pindah mencari nafkah ke luar SP/desa untuk bekerja dan mencari nafkah

S9.

Kerekatan Sosial

Derajat kedekatan hubungan 0;1;2 antar kelompok masyarakat, antar golongan masyarakat dalam mengembangkan tatanan kehidupan bermasyarakat

S10. Kasus pertanahan Persoalan-persoalan pertanahan atau lahan yang terjadi dan diadukan masyarakat (kekurangan lahan usaha, tumpang tindih lahan, klaim lahan dan/atau sengketa lahan lainnya

0;1; 2; 3

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Lebih dari 25 % penduduk bermigrasi ke luar SP untuk mencari nafkah = 0 Sekitar 10 - 25 % penduduk bermigrasi ke luar SP untuk mencari nafkah = 1 Sedikit penduduk (kurang dari 10 %) bermigrasi ke luar SP untuk mencari nafkah = 2 2 0 Masyarakat di SP satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 0 Masyarakat di SP satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang, namun apabila terjadi konflik sudah ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik = 1 Masyarakat di SP satu sama lain sudah merasa menjadi masyarakat yang satu dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 2 3 0 Tidak ada kasus yang diadukan = 3 Ada, dan sebagian besar (lebih dari 50%) dapat diselesaikan = 2 Ada, dan sebagian (20% - 50%) sudah diselesaikan = 1 Ada kasus tapi penyelesaiannya lambat = 0

54

No.

Peubah

S11. Keberadaan local champion (agen perubahan)

Definisi Peubah

Skor

Seseorang yang secara sukarela 0;1;2 mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi, social, budaya dan keagamaan serta lingkungan hidup

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Di SP/Desa belum ada = 0 Di SP sudah ada local champion namun terbatas pada bidang tertentu = 1 Di SP/Desa sudah ada local champion yang mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat = 2

55

Tabel 13. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Lingkungan SP No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

L1.

Tata Ruang Satuan Ketersediaan Peta Tata Ruang Permukiman dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman

0;1;2

L2.

Ketersediaan MCK Ketersedian sarana untuk mandi, cuci dan tempat buang air besar

0;1;2; 3

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Peta Tata Ruang dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman tidak tersedia di kantor SP = 0 Peta Tata Ruang dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman tersedia di kantor SP namun belum dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang = 1 Peta Tata Ruang dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman tersedia di kantor SP dan dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang = 2 3 0 Belum ada sarana MCK yang layak = 0 Penduduk menggunakan sarana MCK bersama namun pelayanannya belum sesuai dengan jumlah penduduk = 1 Penduduk menggunakan sarana MCK bersama dan pelayanannya sudah sesuai dengan jumlah penduduk = 2 Setiap Rumah Tangga memiliki sarana MCK sendiri =3

56

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

L3.

Pengelolaan Sampah

L4.

Kejadan Luar Biasa Munculnya kesakitan atau 0;1;2 (KLB) kematian yang terjadi secara epidemiologis pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentiu Kapasitas Mitigasi Mitigasi bencana sudah 0;1;2 Kebencanaan terdapat pada kebijakan (Gempa Bumi, program dan anggaran untuk Banjir, Tanah kawasan tersebut baik dari Longsor, Tsunami, aturan pemerintah maupun dll) aturan tidak tertulis dan tertulis dari masyarakat di SP

L5.

Adalah upaya pengurangan dan 0;1;2; penanganan sampah yang 3 dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Dibuang di sembarang tempat (tanah lapang, kebun, sungai, selokan) = 0 Dibuang di lubang sampah, ditimbun atau dibakar = 1 Dibuang di TPS dan diangkut ke TPA = 2 Didaur ulang atau dibuat kompos atau diangkut ke TPA dan diolah menjadi bahan yang lebih bermanfaat mis pupuk organik = 3 2 0 Tidak ada = 2 Ada tetapi tidak ada yang meninggal = 1 Ada da nada yang meninggal = 0 2

57

0

Ada kemungkinan terjadi bencana alam tapi tidak ada mitigasi = 0 Ada kemungkinan terjadi bencana alam dan sudah ada mitigasi = 1 Kawasan ini kemungkinan besar tidak terjadi bencana alam = 2

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

L6.

Pemanfaatan Amenity Resources (sumber daya keindahan dan kenyamanan)

Pemanfaatan potensi sumberdaya keindahan dan kenyamanan untuk meningkatkan nilai tambah pengembangan komoditas unggulan

0;1;2

L7.

Kesadaran Masyarakat terhadap Permasalahan dan Pemanfaatan Lingkungan

Upaya yang ditempuh oleh 0;1;2; 3 masyarakat secara mandiri untuk meningkatkan kemampuannya dalam memahami masalah lingkungan

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Masyarakat desa belum memanfaatkan sumber daya keindahan dan kenyamanan (amenity resources) untuk pengembangan komoditas unggulan = 0 Masyarakat desa sudah memanfaatkan sumber daya keindahan dan kenyamanan (amenity resources) untuk pengembangan komoditas unggulan namun belum optimal = 1 Masyarakat desa secara optimal memanfaatkan sumber daya keindahan dan kenyamanan (amenity resources) untuk pengembangan komoditas unggulan = 2 3 0 Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = 0 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = 1 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari = 2 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta menuangkannya ke dalam aturan (tertulis dan/atau tidak tertulis) dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari = 3

58

No. L8.

Peubah Penerapan Prinsip Konservasi d alam Pengelolaan Lahan

Definisi Peubah

Skor

Penerapan teknik-teknik 0;1;2 konservasi tanah dan air dalam pengembangan budidaya pertanian sebagai upaya mencegah terjadinya kerusakan tanah karena erosi ataupun upaya perbaikan tanah yang rusak oleh erosi

Nilai Baik Buruk 2

59

0

Keterangan Belum menerapkan = 0 Sudah menerapkan secara parsial = 1 Sudah menerapkan secara penuh = 2

Tabel 14. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana SP No.

Peubah

P1.

Konektivitas Lingkungan Permukiman

P2.

Ketersediaan Angkutan Umum

P3.

P4.

Definisi Peubah Seluruh perumahan dalam SP sudah terhubung dengan prasarana jalan dan tingkat kemudahannya untuk dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih

Skor 0;1;2; 3; 4

Nilai Keterangan Baik Buruk 4 0 Tanah = 0 Diperkeras = 1 Aspal/Beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali musim hujan = 2 Aspal/beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali waktu-waktu tertentu (pada saat hujan, air pasang, dll) = 3 Aspal/beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun = 4 3 0 Tidak ada angkutan umum = 0 Ada dengan trayek tidak tetap = 1 Ada tanpa trayek tetap = 2 Ada trayek tetap tapi tidak setiap hari = 3

Sarana layanan angkutan (moda trasportasi) yang digunakan masyarakat sebagai moda transportasi penumpang dan barang Sumber Air Sumber air bersih untuk Minum, mandi dan memenuhi kebutuhan seharicuci hari masyarakat dan sarananya

0;1;2; 3;

0;1;2; 3; 4

4

0

Air hujan = 0 Sungai/danau/kolam = 1 Mata Air = 2 Sumur gali = 3 Sumur bor/pompa = 4

Keberadaan Sekolah Ketersediaan bangunan sarana Dasar (SD) Umum pendidikan dasar (SD/MI) dan/atau MI

0;1;2

2

0

Tidak ada = 0 Ada dengan lokasi sekolah lebih dari 3 km = 1 Ada dengan lokasi sekolah kurang dari 3 km = 2

60

No.

Peubah

P5.

Ketersediaan Pos PAUD

P6.

Keberadaan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

P7.

Sarana Peribadatan

P8.

P9.

P10

Definisi Peubah

Skor

Tempat pelaksanaan pelayanan 0;1;2 pendidikan untuk anak-anak pra usia sekolah Ketersediaan tempat pelayanan 0;1;2; kesehatan masyarakat 3

Sarana tempat masyarakat melaksanakan ibadah (masjid, gereja, pura) yang keberadaannya disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan umatnya Elektrifikasi Desa Jumlah rumah yang memperoleh sambungan listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah di SP/Desa Bahan Bakar untuk Bahan bakar yang digunakan keperluan masyarakat untuk keperluan memasak sehari-hari

0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Tidak ada = 0 Ada tapi belum dapat melayani penduduk seluruh SP =1 Ada dan sudah dapat melayani penduduk seluruh SP =2 3 0 Tidak ada Poskesdes/Polindes = 0 Ada di SP/Desa lain dan sangat sulit dijangkau = 1 Ada di SP/Desa lain dan sulit dijangkau = 2 Ada dan lokasinya di dalam wilayah SP (desa) = 3 2 0 Tidak tersedia = 0 Tidak tersedia = 0 Tersedia namun belum sesuai dengan kebutuhan = 1 Tersedia sesuai dengan kebutuhan = 2

0;1;2; 3

3

0

0;1;2; 3

3

0

Ketersediaan dan Penggunaan telepon seluler 0;1;2 Kualitas Fasilitas dan kemudahan berkomunikasi Komunikasi Seluler menggunakan telepon seluler

2

0

61

0 – 25 % = 0 25 - 50 % = 1 51 - 75 % = 2 > 75 % = 3 Minyak Tanah = 0 Kayu Bakar/Limbah Pertanian = 1 Gas Cair (LPG) = 2 Biogas = 3 Tidak ada sinyal telepon seluler = 0 Ada sinyal telepon walaupun lemah = 1 Ada sinyal telepon dan kuat = 2

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

P11

Keberadaan Kantor SP/Kantor Desa

Kantor pelayanan pemerintahan tingkat SP atau desa

0;1;2

P12

Sarana pusat percontohan

Ruang yang disediakan untuk sarana pusat pecontohan

0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Tidak ada kantor SP/desa = 0 Ada kantor SP/desa tapi belum dapat melayani penduduk secara optimal = 1 Ada kantor SP/desa tapi dan sudah dapat melayani penduduk secara optimal = 1 2 0 Tidak tersedia = 0 Tersedia, belum dimanfaatkan secara maksimal = 1 Tersedia dan dimanfaatkan secara maksimal = 2

62

Tabel 15. Peubah dan Skor Indikator dari Dimensi Kelembagaan SP No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

K1. Pasar Mingguan

Tempat untuk transaksi jual beli 0;1;2; barang dan jasa yang 3 diselenggarakan secara rutin setiap minggunya

K2. Koperasi (KUD, Non KUD, Kopinkra, dll)

Lembaga ekonomi yang 0;1;2 berbadan hukum yang dikembangkan atas dasar prinsip kekeluargaan dan gotong royong Badan usaha milik desa yang 0;1;2; dikelola oleh pemerintah desa 3 dan masyarakat guna meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumberdaya desa

K3. Keberadaan BUMDesa

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Tidak ada pasar (aktivitas dan bangunannya) = 0 Ada aktivitas pasar mingguan tetapi tidak ada bangunan pasar = 1 Ada aktivitas pasar mingguan dan ada bangunan pasar walaupun tidak permanen = 2 Ada aktivitas pasar mingguan dan ada bangunan pasar permanen = 3 2 0 Tidak ada koperasi = 0 Ada koperasi tapi belum dapat sebagai penggerak ekonomi di SP =1 Ada koperasi tapi belum dapat sebagai penggerak ekonomi di SP =2 3 0 Belum ada BUMDesa = 0 Sudah ada BUMDesa tetapi belum ada usahanya = 1 Sudah ada BUMDesa, sudah ada usahanya tetapi belum aktif berperan dalam pengembangan komoditas unggulan = 2 Sudah ada BUMDesa, sudah ada usahanya dan aktif berperan dalam pengembangan komoditas unggulan = 3

63

No.

Peubah

Definisi Peubah

Skor

K4. Keberadaan Perkumpulan petani/ 0;1;2; Kelompok Tani peternak/pekebun/nelayan 3 dan Nelayan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan kesamaan kondisi social ekonomi dan budaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan Bersama K5. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPMD, Kelompok Perempuan, Majelis Taklim Lembaga Adat, dll) K6. Siskamling atas inisiatif warga

Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan tertentu sebagai mitra pemerintah desa dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat desa

Inisiatif warga masyarakat untuk membuat kondisi lingkungannya aman dan tenteram

0;1;2

0;1;2

Nilai Keterangan Baik Buruk 3 0 Belum ada kelompok tani = 0 Sudah ada kelompok tani tapi belum tergabung dalam Gapoktan = 1 Sudah ada kelompok tani dan sebagian kelompok tani tergabung dalam Gapoktan = 2 Sudah ada kelompok tani dan seluruh kelompok tani tergabung dalam Gapoktan = 3 2

0

Tidak ada organisasi kemasyarakatan = 0 Ada organisasi kemasyarakatan sebagian besar bentukan pemerintah desa = 1 Ada organisasi kemasyarakatan bentukan pemerintah desa dan masyarakat = 2

2

0

Tidak ada = 0 Ada, berkala = 1 Ada, dan rutin = 2

64

No. K7.

Peubah Keberadaan Posyandu

Definisi Peubah

Skor

Kegiatan dibidang 0;1;2 pemeliharaan kesehatan dasar yang dilakukan diinisiasi oleh dan untuk warga masyarakat dengan pendampingan dari pemerintah daerah K8. Penanggung jawab Orang perorang dan/atau 0;1;2 pelaksanaan institusi yang ditunjuk dan/atau pengembangan SP ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan SP/Desa

Nilai Keterangan Baik Buruk 2 0 Tidak ada = 0 Ada tapi belum dapat melayani sebagian besar penduduk SP= 1 Ada dan sudah dapat melayani sebagian besar penduduk SP= 2 2

65

0

Tidak ada = 0 Ada pelaksana pengembangan SP tetapi tidak ada penunjukan dan/atau penetapan dari Pemda = 1 Pemda membentuk unit kerja khusus sebagai pelaksana pengembangan SP = 2

B. Cara Pengumpulan Data 1. Pengumpulan Data untuk Kawasan Transmigrasi Pengumpulan data melalui mekanisme FGD yang dilaksanakan dengan metode World Cafe Method (WCM) untuk mengumpulkan data Kawasan Transmigrasi. Metode WCM adalah sebuah metode diskusi yang dilakukan secara sederhana, dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Pelaksanaan diskusi melalui metode WCM akan dipandu oleh fasilitator.

a. Peserta Peserta WCM adalah K/L/D/M dan stakeholder lainnya yang terpilih, misalnya antara lain: 1) Ketua/Anggota Komisi DPRD yang menjadi mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2) Asisten Daerah 3) BAPPEDA kabupaten/kota 4) Bagian Ekonomi, Setda 5) Bagian Hukum, Setda 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) atau sebutan lainnya 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8) Dinas Sosial 9) Dinas Kesehatan 10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11) Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) atau sebutan lainnya 12) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 13) Dinas Perhubungan 14) Dinas Pertanian (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor pertanian) 15) Dinas Kelautan dan Perikanan (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor perikanan) 66

16) Dinas Pariwisata (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor pariwisata) 17) Dinas Perindustrian perdagangan koperasi dan UKM 18) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19) BPN kabupateb/kota 20) Camat 21) Ketua Pokja Kawasan Terpadu Mandiri di Kabupaten; 22) Asosiasi bisnis misalnya Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Perhimpunan Pengusaha Perjalanan Wisata (ASITA) (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor pariwisata) dll 23) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) 24) Organisasi Masyarakat Madani (LSM, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dlsb) 25) Perwakilan Perguruan Tinggi dan SMK setempat yang prodinya sesuai dengan komoditas unggulan 26) Ketua kelompok perwakilan dari kawasan seperti kelompok tani/gabungan kelompok tani (POKTAN/GAPOKTAN), kelompok usaha perikanan (POKDAKAN), kelompok pengolahan dan pemasaran ikan (POKLAHSAR), kelompok sadar wisata (POKDARWIS), dlsb 27) Pelaku seni dan budaya 28) Stakeholders lainnya sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan WCM di dalam ruangan, peserta duduk dalam round table atau meja persegi, sebanyak 5-7 di setiap meja, dengan total meja sebanyak 5 sesuai dengan bidang, yaitu: Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Jejaring Prasarana Sarana, dan Kelembagaan. Contoh desain ruangan untuk WCM disajikan pada Gambar 2.

67

Gambar 2. Ilustrasi Pelaksanaan WCM Pengelompokan peserta WCM sebagai berikut: 1) Meja Dimensi Ekonomi a) Bagian Perekonomian, Setda b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu c) Dinas Pertanian (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor pertanian) d) Dinas Kelautan dan Perikanan (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor perikanan) e) Dinas Pariwisata (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor pariwisata) f) Dinas Perindustrian perdagangan koperasi dan UKM g) Asosiasi bisnis misalnya Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Perhimpunan Pengusaha Perjalanan Wisata (ASITA) (apabila komoditas unggulan berkaitan dengan sektor pariwisata) dll h) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) 68

i) POKTAN/GAPOKTAN, POKDAKAN, POKLAHSAR, POKDARWIS, dlsb 2) Meja Dimensi Sosial Budaya a) Dinas Sosial b) Dinas Kesehatan c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan e) Pelaku seni dan budaya f) Tokoh adat/masyarakat/agama 3) Meja Dimensi Lingkungan a) BPN b) Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) atau sebutan lainnya c) Akademisi di bidang lingkungan d) LSM di bidang lingkungan e) Tokoh agama/masyarakat f) Meja Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana g) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat h) Dinas Perhubungan i) Camat j) Ketua Pokja Kawasan Terpadu Mandiri di Kabupaten; 4) Meja Dimensi Kelembagaan a) Bappeda b) Anggota legislativ c) Asisten Daerah d) Bagian Hukum, Setda e) Akademisi bidang kebijakan public f) KADINDA

b. Pelaksanaan WCM Peserta WCM diberi lembar kuesioner. Dalam mengisi kuesioner, responden dipandu oleh seorang fasilitator dan pendamping disetiap meja dengan tahapan sebagai berikut:

69

1. Fasilitator menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari indikator yang telah disusun dalam kuesioner seperti yang disajikan pada Lampiran 1; 2. Fasilitator mempersilahkan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas; 3. Setelah tanya jawab sekitar 30 menit, kemudian fasilitator mempersilahkan para peserta untuk menjawab pertanyaanpertanyaan yang telah disediakan; 4. Peserta boleh mendiskusikan dengan para peserta lainnya yang berada dalam satu meja; 5. Jawaban dari peserta, dapat berupa jawaban dari masingmasing peserta ataupun merupakan jawaban dari satu meja; 6. Pendamping bertugas mencatat semua proses diskusi yang terjadi pada setiap meja. 7. Setelah peserta melakukan pengisian kuesioner, tahapan selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi jawaban responden yang diinput ke dalam Microsoft Excel. Jawaban responden diinput berdasarkan Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, Dimensi Lingkungan, Dimensi Prasarana dan Sarana, dan Dimensi Kelembagaan sesuai dengan form isian yang tersedia.

2. Pengumpulan Data untuk SKP Pengumpulan data untuk SKP dilakukan dengan metode FGD tapi bukan WCM. Pelaksanaan FGD dapat dilakukan di kantor kecamatan atau pusat SKP. Contoh desain ruangan untuk FGD pengumpulan data SKP disajikan pada Gambar 3.

70

Gambar 3. Contoh Desain untuk FGD Pengumpulan Data SKP

a. Peserta FGD Peserta FGD untuk pengumpulan data SKP adalah: 1) Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 2) Camat setempat; 3) Polsek setempat; 4) Ketua BUMDesa bersama/Ketua BumDesa; 5) Ketua Gapoktan/Tani Andalan; 6) Ketua Pokdarwis; 7) Ketua Pokdakan/Poklahsar; 8) Para Kepala Desa yang berada dalam wilayah deliniasi SKP; 9) Penyuluh Pertanian; 10) Petugas BPS di kecamatan yang bersangkutan; 11) Dokter Puskesmas; 12) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia 13) Organisasi Masyarakat Madani Pemerhati Transmigrasi (LSM, Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dlsb). 14) Stakeholders lainnya sesuai kebutuhan. 71

b. Pelaksanaan FGD Peserta FGD diberi lembar kuesioner. Kuesioner pengumpulan data kawasan transmigrasi disajikan pada Lampiran 2. Dalam mengisi kuesioner, responden dipandu oleh seorang fasilitator dan pendamping disetiap meja dengan tahapan sebagai berikut: 1) Fasilitator menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari indikator yang telah disusun; 2) Fasilitator mempersilahkan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas; 3) Setelah tanya jawab sekitar 30 menit, kemudian fasilitator mempersilahkan para peserta untuk menjawab pertanyaanpertanyaan yang telah disediakan; 4) Peserta boleh mendiskusikan dengan para peserta lainnya yang berada dalam satu meja; 5) Jawaban dari peserta, dapat berupa jawaban dari masingmasing peserta ataupun merupakan jawaban dari satu meja; 6) Pendamping bertugas mencatat semua proses diskusi yang terjadi pada setiap meja. 7) Setelah peserta melakukan pengisian kuesioner, tahapan selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi jawaban responden yang diinput ke dalam Microsoft Excel. Jawaban responden diinput berdasarkan Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, Dimensi Lingkungan, Dimensi Prasarana dan Sarana, dan Dimensi Kelembagaan sesuai dengan form isian yang tersedia.

3. Pengumpulan Data untuk SP Pengumpulan data untuk SP dilakukan dengan metode FGD seperti pengumpulan data SKP. Tempat pelaksanaan FGD dapat dilakukan di kantor Desa/SP setempat. Contoh desain ruangan untuk FGD pengumpulan data SKP disajikan pada Gambar 3.

72

a. Peserta FGD Peserta FGD untuk pengumpulan data SKP adalah: 1) Kepala Desa setempat; 2) Para ketua RW; 3) Para Ketua RT; 4) Perwakilan Kelompok Organisasi Masyarakat (kader kesehatan, karang taruna, ketua kelompok tani, ketua kelompok nelayan, ketua kelompok sadar wisata dll); 5) Pendamping Desa/Pendamping SP; 6) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, eks warga transmigran; 7) Stakeholders lainnya sesuai kebutuhan.

b. Pelaksanaan FGD Peserta FGD diberi lembar kuesioner. Kuesioner pengumpulan data kawasan transmigrasi disajikan pada Lampiran 3. Dalam mengisi kuesioner, responden dipandu oleh seorang fasilitator dan pendamping disetiap meja dengan tahapan sebagai berikut: 1) Fasilitator menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari indikator yang telah disusun; 2) Fasilitator mempersilahkan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas; 3) Setelah tanya jawab sekitar 30 menit, kemudian fasilitator mempersilahkan para peserta untuk menjawab pertanyaanpertanyaan yang telah disediakan; 4) Peserta boleh mendiskusikan dengan para peserta lainnya yang berada dalam satu meja; 5) Jawaban dari peserta, dapat berupa jawaban dari masingmasing peserta ataupun merupakan jawaban dari satu meja; 6) Pendamping bertugas mencatat semua proses diskusi yang terjadi pada setiap meja. 7) Setelah peserta melakukan pengisian kuesioner, tahapan selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi jawaban responden yang diinput ke dalam Microsoft Excel. Jawaban responden diinput berdasarkan Dimensi Ekonomi, Dimensi 73

Sosial Budaya, Dimensi Lingkungan, Dimensi Prasarana dan Sarana, dan Dimensi Kelembagaan sesuai dengan form isian yang tersedia.

C. Metode Analisis Beberapa analisis dapat digunakan untuk menyusun indeks dengan kriteria di atas yang peubahnya menggunakan bilangan ordinal, namun yang lebih tepat adalah Muldimensiaonal Scaling (MDS), sebuah metode ordinasi multivariat. Alder et al. (2000) telah membandingkan beberapa metode analisis dengan MDS, antara lain Analisis Kelompok (Cluster Analysis), Analisis Factor (Factor Analysis), Analisis (Regresi) Komponen Utama (Principal Component Analysis), Analisis Hubungan (Correspondence Analysis), dan Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) untuk kajian perikanan yang berkelanjutan yang menggunakan multidimensi, banyak perubah dan banyak indikator. Berdasarkan hal tersebut maka MDS merupakan metode analisis yang paling tepat untuk menganalisis perkembangan kawasan transmigrasi, SKP dan SP yang bersifat multidimensi (Budiharsono, 2018). Pada Gambar 4 disajikan proses pelaksanaan analisis dengan menggunakan MDS.

Gambar 4. Tahapan Pelaksanaan Metode MDS 74

Selain MDS, maka untuk menghitung indeks komposit digunakan pairwise comparison matrix, yang merupakan bagian dari Analisys Hierarchy Process (AHP), untuk menentukan bobot masing-masing dimensi (Budiharsono,. 2018). Nilai indeks komposit suatu SP, SKP dan kawasan transmigrasi adalah: Indeks Perkembangan SP (IPSP), SKP (IPSKP) dan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) = ∑ wi Di Dimana : wi = Bobot masing-masing dimensi Di = Nilai indeks masing-masing dimensi 1.

Status SP dapat diketahui dari Indeks Perkembangan SP (IPSP) tersebut disajikan pada Tabel 16. Tabel 16. Status SP menurut Nilai Indeks dan Jangka Waktu No Nilai IPSP Jangka Waktu Status 1. < 50 Maksimum 1,5 tahun pasca Penyesuaian penempatan 2. 50 ≤ IPSP < 75 Maksimum 3 tahun pasca Pemantapan penempatan 3. ≥ 75 Maksimum 5 tahun pasca Kemandirian penempatan 4. ≥ 75 Maksimum 5 tahun pasca SP Utama penempatan dengan tambahan prasarana: SMP, Puskesmas, Pasar Harian, taman rekreasi dan balai pertemuan.

2.

Status SKP dapat diketahui dari Indeks Perkembangan SKP (IPSKP) tersebut, sebagai berikut: a. IPSKP < 50 = Kurang Berkembang b. 50 ≤ IPSKP < 75 = Cukup Berkembang c. IPSKP ≥ 75 = Berkembang

75

3.

Status kawasan transmigrasi dapat diketahui dari Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans) tersebut, sebagai berikut: a. IPKTrans < 50 = Berkembang b. 50 ≤ IPKTrans < 75 = Mandiri c. IPKTrans ≥ 75 = Berdaya Saing

76

III. CARA MENGINSTALL PROGRAM PRAPKTRANS Penentuan status dan atribut/faktor pengungkit (leverage attribute) perkembangan kawasan transmigrasi menggunakan beberapa program kemasan yang telah dirancang Dr. Ir. Sugeng Budiharsono untuk kepentingan tersebut. Program kemasan yang digunakan adalah Program PRAPSP untuk menganalisis status perkembangan SP, PRAPSKP untuk mengukur perkembangan SKP, dan PRAPKTRANS serta Program BOTDIM untuk menentukan bobot dimensi SP, SKP dan Kawasan Transmigrasi. Program PRARPSP, PRAPSKP dan PRAPKTRANS merupakan program yang dimodifikasi dari Program RAPFISH (Rapid Appraisal Techniques for Fisheries) yang dikembangkan oleh Fisheries Center, University of British Columbia, Kanada. Program modifikasi tersebut ini mengacu pada program RATRURAL (Rapid Appraisal for Rural Development) yang dikembangkan oleh Budiharsono (2018). Modifikasi yang telah dilakukan hanya pada dimensi maupun indikatornya saja. Hasil analisis dengan menggunakan Program PRARPSP, PRAPSKP dan PRAPKTRANS ini berupa indeks dan faktor pengungkit dari masing-masing dimensi perkembangan SP, SKP dan kawasan transmigrasi. Akan tetapi Program PRARPSP, PRAPSKP dan PRAPKTRANS ini tidak dapat menentukan status perkembangan SP, SKP dan kawasan transmigrasi secara keseluruhan (Budiharsono, 2018). Penentuan status perkembangan SP, SKP dan kawasan transmigrasi secara keseluruhan menggunakan program lainnya, yaitu Program BOTDIM. Hasil analisis dari program ini berupa bobot dari masing-masing dimensi perkembangan SP, SKP dan kawasan transmigrasi. Dengan diketahuinya indeks masing-masing dimensi pembangunan SP, SKP dan kawasan transmigrasi dari hasil analisis PRARPSP, PRAPSKP dan PRAPKTRANS dan Bobot masing-masing dimensi perkembangan desa dari Progam Penentuan Bobot, maka akan 77

diketahui status perkembangan wilayah transmigrasi secara keseluruhan (Budiharsono, 2018).

A. Cara Meng-install Program PRAPKTRANS pada Microsoft Excel 2010 Cara menginstall program PRARPSP, PRAPSKP dan PRAPKTRANS untuk Microsoft Excel 2010 sama, oleh karena itu pada cara peng-install-an hanya disajikan untuk Program PRAPKTRANS, sebagai berikut (Budiharsono, 2018): 1. Copy folder IPKTRANS, yang ada dalam CD/USB ke komputer, misalnya ke hardisk C. 2. Buka program Microsoft Excel, dan lalu klik tombol File sehingga akan muncul seperti yang ada pada Gambar 5. 3. Selanjutnya klik tombol Options dan akan muncul seperti pada Gambar 6. 4. Selanjutnya klik tombol Save dan akan muncul seperti pada Gambar 7. Pada kolom Default file location, yaitu: C:\Document and Setting\intel\My Document kemudian diganti menjadi C:\IPKTRANS\PROGRAM PRAPKTRANS\ seperti yang dapat dilihat pada Gambar 7. 5. Selanjutnya klik tombol Trust Center dan akan muncul tampilan seperti pada Gambar 8, selanjutnya klik tombol Trust Center Setting, dan akan muncul tampilan pada Gambar 9. Setelah itu akan klik Macro Setting dan akan muncul tampilan pada Gambar 10 dan klik lingkaran kosong Enable all macros lalu klik tombol Ok. 6. Selanjutnya klik tombol Add-Ins dan akan muncul tampilan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 11 kemudian klik lagi tombol Go yang berada pada bagian bawah, dan akan muncul tampilan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 12. 7. Apabila pada kotak Add-Ins seperti yang dapat dilihat pada Gambar 12 belum ada tulisan Rapfish version 1.6, maka klik tombol Browse dan selanjutnya cari file Rap1 yang ada di folder PRAPKTRANS di C: dan akan muncul tampilan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 13. Kemudian klik tulisan Rap1 tersebut dan akan muncul tampilan seperti 78

yang dapat dilihat pada Gambar 14, setelah itu klik khususnya tombol Rapfish version 5, Analysis ToolPak VBA dan Solver Add-Ins, lalu klik tombol Ok. 8. Klik tombol View dan Macros, selanjutnya klik tombol View Macros dan akan muncul tampilan seperti pada Gambar 15. Kemudian di bawah tulisan Macro name ditulis Main_Initialize, lalu tekan tombol Run dan akan muncul tampilan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 16.

Gambar 5. Tampilan setelah Mengklik Tombol File

79

Gambar 6. Tampilan setelah Mengklik Tombol Options

Gambar 7. Tampilan setelah Mengklik Tombol Save dan Mengganti Default File Location 80

Gambar 8. Tampilan setelah Mengklik Tombol Trust Center

Gambar 9. Tampilan setelah Mengklik Tombol Trust Center Setting

81

Gambar 10. Tampilan setelah Mengklik Tombol Macro Setting

Gambar 11. Tampilan setelah Mengklik Tombol Add-Ins

82

Gambar 12. Tampilan setelah Mengklik Tombol Go

Gambar 13. Tampilan setelah Mencari File Rap1

83

Gambar 14. Tampilan setelah Mengklik Rap1

Gambar 15. Tampilan setelah Mengklik View Macros 84

Gambar 16. Tampilan setelah Mengklik Tombol Run

B. Cara Meng-install Program PRAPTRANS pada Microsoft Excel 2007 Cara menginstall program PRAPKTRANS untuk Microsoft Excel 2007 adalah sebagai berikut (Budiharsono, 2018): 1. Copy folder program PRAPKTRANS, yang ada dalam folder IPKTRANS dari USB stick ke komputer, misalnya ke hardisk C. 2. Buka program Microsoft Excel 2007, dan lalu klik tombol Office Button sehingga akan muncul seperti yang ada pada Gambar 17. 3. Selanjutnya klik tombol Excel Options dan akan muncul seperti pada Gambar 18. 4. Langkah selanjutnya sama dengan cara menginstall pada Microsoft Excel 2010. 85

Gambar 17. Tampilan setelah Mengklik Tombol Office Button

Gambar 18. Tampilan setelah Mengklik Tombol Excel Options 86

IV. CARA MENGOPERASIKAN PROGRAM PRAPKTRANS Program PRAPKTRANS yang sudah di-install, sudah dapat dgunakan untuk menganalisis status perkembangan wilayah transmigrasi, mengidentifikasi faktor pengungkit maupun melakukan analisis Monte Carlo. Tahapan pengoperasian Program PRAPKTRANS adalah sebagai berikut (Budiharsono, 2018): 1. Buka File Dimensi Ekonomi IPKTRANS, kemudian klik worksheet Rapscores. Isilah nilai pada baris DIMENSI EKONOMI mulai dari sel D2, misalkan isinya seperti disajikan pada Gambar 19. Pada gambar tersebut dapat dilihat Rapscores setelah diisi dengan nilai modus. 2. Setelah itu klik View, klik Macros, dan klik View Macros, lalu tulis Main_Initialize di bawah tulisan Macro name lalu klik Run sehingga akan diperoleh tampilan seperti pada Gambar 20. 3. Isilah kotak-kotak yang kosong pada Kotak Rapfish Analysis sebagai berikut: a. Kotak kosong di depan Number of Fisheries, diisi dengan jumlah lokasi/komoditi yang akan dianalisis, pada kasus ini karena hanya 1 nilai dari Kabupaten Serang, maka nilai yang dimasukkan adalah angka 1. b. Kotak kosong di depan tulisan Row # diisi dengan letak baris tempat tulisan DIMENSI EKONOMI. Dalam kasus ini, tulisan DIMENSI EKONOMI ada pada baris ke dua, sehingga nilai yang dimasukkan ke dalam kotak adalah angka 2. c. Kotak kosong di depan tulisan Name of Fisheries are in Excel Column diisi dengan letak kolom tulisan DIMENSI EKONOMI. Pada kasus ini 87

tulisan DIMENSI EKONOMI terletak pada kolom A, sehingga yang diisikan pada kotak tersebut adalah huruf A. d. Kotak kosong di bawah tulisan NUMBER of attributes diisi dengan jumlah indikator/atribut yang digunakan. Pada kasus ini, DIMENSI EKONOMI menggunakan 8 peubah/atribut, sehingga yang diisikan pada kotak tersebut adalah angka 8. e. Kotak kosong di bawah tulisan Column letter of 1st attribute diisi dengan kolom dimana terletak peubah/atribut yang pertama. Pada kasus ini indikator/atribut yang pertama terletak pada kolom D, sehingga kotak tersebut diisikan dengan huruf D. f. Kotak kosong di bawah tulisan REFERENCE diisi dengan angka 4. g. Kotak kosong di bawah tulisan ANCHORs diisi dengan jumlah baris Anchor. Pada kasus ini jumlah baris pada Anchor ada 12, yaitu mulai dari baris ke-9 sampai dengan baris ke-20. h. Kotak kosong di depan tulisan GOOD diisi dengan letak baris tulisan GOOD pada worksheet. Pada kasus ini, tulisan GOOD terletak pada baris ke-5, sehingga kotak tersebut diisi dengan angka 5. i. Kotak kosong di depan tulisan BAD diisi dengan letak baris tulisan BAD pada worksheet. Pada kasus ini tulisan BAD terletak pada baris ke-6, sehingga kotak tersebut diisi dengan angka 6. j. Kotak kosong di depan tulisan UP diisi dengan letak baris tulisan UP pada worksheet. Pada kasus ini tulisan UP terletak pada baris ke-7, sehingga kotak tersebut diisi dengan angka 7. k. Kotak kosong di depan tulisan DOWN diisi dengan letak baris tulisan DOWN pada worksheet. Pada kasus ini tulisan DOWN terletak pada baris ke-8, sehingga kotak tersebut diisi dengan angka 8. l. Kotak kosong di bawah tulisan 1st Anchor fishery diisi dengan letak baris Anchor PEL yang pertama pada worksheet. Pada kasus ini terletak pada baris ke-9, sehingga kotak tersebut diisi dengan angka 9. m. Kotak kosong di depan tulisan Number of random repeat diisi dengan angka 25. n. Kotak kosong di depan tulisan Normal 0 mean error distribution with 95 % interval confidence = diisi dengan angka 20. Hasil pengisian kotak-kotak kosong tersebut disajikan pada Gambar 21. 88

Gambar 19. Nilai Rapscores setelah Diisi

Gambar 20. Menu Rapfish Analisis

89

Gambar 21. Menu Rapfish Analisis setelah Pengisian 4.

Setelah semua terisi maka dapat langsung dilakukan running software dengan melakukan klik pada tombol berikut =

untuk melihat nilai status atau indeks dimensi

=

untuk melihat atribut pengungkit

=

Untuk melihat validasi dari nilai Montecarlo

90

V. CARA MENGOPERASIKAN PROGRAM BOTDIM Cara pengoperasian Program BOTDIM sangat mudah. Tahapan pengoperasiannya adalah (Budiharsono, 2018): 1. Buka file Program PENBODIM, lalu isilah matriks yang ada pada Res-1 (pakar yang menjadi responden yang ke-1) dan seterusnya. Untuk menambahkan worksheet responden, tinggal mengcopy dan mengubah di worksheet Penentuan Bobot Gabungan. Contoh pengisian oleh pakar ke-1, ke-2 sampai dengan pakar ke-9 dapat dilihat pada Gambar 22. 2. Bagian yang diisi hanya pada Tabel 1 saja dan pada kolom yang putih saja. Dengan mengisi Tabel 1 pada worksheet, maka secara otomatis dapat diketahui nilai Rasio konsistensi (CR) seperti yang dapat dilihat pada Gambar 23.

Gambar 22. Pengisian Tabel 1

91

Jumlah λmaks CI CR KEPUTUSAN

25.1924 5.0385 0.0096 0.0086 KONSISTEN

Apabila nilai CR > 0,1, maka pengisian matriks/kuesioner tidak konsisten, harus diulangi lagi Apabila nilai CR ≤ 0,1, maka pengisian matriks/kuesioner konsisten, nilai bobot dapat digunakan Gambar 23. Nilai Rasio Konsistensi (CR) 3.

Apabila nilai Rasio Konsistensi (CR) < 0,1, maka nilai bobot dapat digunakan, dan sebaliknya apabila nilai CR ≥ 0, maka nilai bobot tidak dapat digunakan. Pada kasus ini, karena nilai CR = 0,0086, maka nilai bobot seperti disajikan pada Gambar 24 dapat digunakan.

Gambar 24. Nilai Bobot Dimensi 4.

Setelah semua pakar mengisinya, maka akan diperoleh nilai bobot gabungan dan bobot tertimbang seperti yang disajikan pada Tabel 17. Nilai Bobot inilah yang akan dikalikan dengan nilai indeks dimensi dan akan menjadi nilai indeks komposit. Tabel 17 merupakan hasil pengisian beberapa pakar pada saat dilaksanakan expert meeting di Jakarta untuk bobot dimensi Kawasan Transmigrasi. Pada Tabel 18 disajikan bobot dimensi SKP dan pada Tabel 19 disajikan bobot dimensi SP.

92

5.

6.

7.

Pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa urutan bobot dimensi untuk Kawasan Transmigrasi dari yang tertinggi sampai terendah adalah: Ekonomi, Jejaring Prasarana dan Sarana, Sosial Budaya, Kelembagaan dan Lingkungan. Pada Tabel 18 dapat dilihat bahwa urutan bobot dimensi untuk SKP dari yang tertinggi sampai terendah adalah: Jejaring Prasarana dan Sarana, Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan dan Kelembagaan. Pada Tabel 19 dapat dilihat bahwa urutan bobot dimensi untuk SP dari yang tertinggi sampai terendah adalah: Jejaring Prasarana dan Sarana, Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan dan Kelembagaan.

93

Tabel 17. Nilai Bobot Dimensi Kawasan Transmigrasi Dimensi Ekonomi Sosial Budaya Lingkungan Jejaring Prasar Kelembagaan Jumlah

RES-1 0.5196 0.0737 0.0388 0.1342 0.2337 1.0000

RES-2 0.4743 0.0832 0.0454 0.2922 0.1048 1.0000

RES-3 0.1246 0.0747 0.5040 0.2470 0.0497 1.0000

RES-4 0.4927 0.1500 0.0388 0.2700 0.0485 1.0000

RES-5 0.4190 0.2812 0.0633 0.1627 0.0738 1.0000

RES-6 0.2625 0.0403 0.1418 0.4848 0.0705 1.0000

RES-7 0.3178 0.1854 0.0600 0.1191 0.3177 1.0000

RES-8 0.4400 0.1731 0.0566 0.2760 0.0543 1.0000

RES-9 0.4927 0.1500 0.0388 0.2700 0.0485 1.0000

RES-10 Jumlah BOBOT 0.1475 0.3333 0.3920 0.0741 0.1108 0.1303 0.0370 0.0657 0.0773 0.3544 0.2406 0.2829 0.3870 0.1000 0.1176 1.0000 0.8503 1.0000

RES-3 0.0672 0.0583 0.2254 0.5010 0.1480 1.0000

RES-4 0.2984 0.0806 0.0411 0.4796 0.1004 1.0000

RES-5 0.2643 0.4196 0.0605 0.1766 0.0790 1.0000

RES-6 0.2625 0.0403 0.1418 0.4848 0.0705 1.0000

RES-7 0.4296 0.2776 0.1560 0.0906 0.0463 1.0000

RES-8 0.4262 0.1601 0.0936 0.2736 0.0465 1.0000

RES-9 0.2984 0.0806 0.0411 0.4796 0.1004 1.0000

RES-10 0.5119 0.1394 0.0358 0.2673 0.0456 1.0000

Tabel 18. Nilai Bobot Dimensi SKP Dimensi Ekonomi Sosial Budaya Lingkungan Jejaring Prasar Kelembagaan Jumlah

RES-1 0.3069 0.1438 0.0488 0.4661 0.0343 1.0000

RES-2 0.2862 0.4698 0.0510 0.1410 0.0521 1.0000

94

Jumlah 0.2840 0.1389 0.0729 0.2906 0.0655 0.8520

Bobot 0.3334 0.1631 0.0856 0.3411 0.0769 1.0000

Tabel 19. Nilai Bobot Dimensi SP Dimensi Ekonomi Sosial Budaya Lingkungan Jejaring Prasar Kelembagaan Jumlah

RES-1 0.2786 0.1497 0.0404 0.4869 0.0444 1.0000

RES-2 0.1547 0.2652 0.0844 0.4603 0.0354 1.0000

RES-3 0.1388 0.4404 0.0516 0.3171 0.0522 1.0000

RES-4 0.1454 0.3048 0.0388 0.4594 0.0516 1.0000

RES-5 0.2518 0.1005 0.1645 0.4338 0.0494 1.0000

95

RES-6 0.2625 0.0403 0.1418 0.4848 0.0705 1.0000

RES-7 0.4312 0.2787 0.0909 0.1565 0.0427 1.0000

RES-8 0.2939 0.4328 0.0555 0.1536 0.0643 1.0000

RES-9 0.1454 0.3048 0.0388 0.4594 0.0516 1.0000

RES-10 0.4422 0.2949 0.0674 0.1463 0.0493 1.0000

Jumlah 0.2328 0.2172 0.0680 0.3195 0.0503 0.8878

Bobot 0.2622 0.2447 0.0766 0.3599 0.0566 1.0000

96

VI. CONTOH PENENTUAN STATUS DAN ATRIBUT PENGUNGKIT Pada sub-bab ini diuraikan contoh penentuan status, atribut pengungkit, iterpretasi hasil analisis, penentuan rencana aksi berdasarkan atribut pengungkit, dan mensimulasikan IPKTRANS berdasarkan rencana aksi dengan menggunakan Program PRAPKTRANS dan BOTDIM. Penentuan status SKP dan SP sama dengan penentuan status kawasan transmigrasi. Sebagai contoh untuk hal tersebut digunakan data hasil survey Kawasan Transmigrasi Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Selatan yang disajikan pada Tabel 20.

A. Penentuan Status dan Atribut Pengungkit 1. Dimensi Ekonomi Hasil analisis untuk Dimensi Ekonomi dengan menggunakan Program PRAPKTRANS ditunjukan dengan “peta” posisi Dimensi Ekonomi pada Ordinasi PRAPKTRANS pada posisi 45,93. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Dimensi Ekonomi dari kawasan transmigrasi Dadahup adalah 45,93 Pada Gambar 22 disajikan ordinasi PRAPKTRANS Dimensi Ekonomi. Nilai Stress dari hasil analisis sebesar = 0,1492 artinya bahwa model dimensi ekonomi sangat baik. Nilai RMS (R2), juga tinggi, yaitu: 0,9483, hal ini berarti peubah yang ada telah menyumbang sebesar 94,83 % dari model.

97

PRAPKTRANS Ordination 60 UP Other Distingishing Features

40 20 0 0 -20

BAD

GOOD 20

40

60

80

100

45,93

-40 DOWN -60

Kawasan Transmigrasi Development Sustainability

Gambar 25. Ordinasi PRAPKTRANS Dimensi Ekonomi

98

Real Fisheries References Anchors

Tabel 20. Data Hasil Survei dari Kawasan Transmigrasi Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provonso Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Bidang Lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana Bidang Kelembagaaan Nomor Responden E1 E2 E3 E4 E5 E6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 K1 K2 K3 K4 K5 K6 1

2

1

0

0

0

0

1

1

0

1

2

1

1

1

0

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

4

1

2

2

0

3

0

1

2

1

1

0

1

0

2

2

1

1

1

1

1

2

1

0

1

0

0

1

1

1

1

2

3

1

1

0

1

0

1

1

1

1

4

1

1

2

0

3

1

2

2

1

1

0

2

0

1

3

2

1

1

1

0

2

1

1

0

1

1

1

0

0

0

2

3

1

1

1

1

0

1

1

2

0

4

1

2

2

0

3

1

1

1

1

1

0

1

0

2

4

1

1

1

1

1

2

2

1

0

2

1

0

1

0

2

3

1

1

0

1

1

1

1

1

1

4

1

2

2

0

3

1

1

2

2

1

0

1

0

2

5

1

1

1

1

1

2

2

1

0

2

1

0

1

0

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

2

2

0

3

1

1

2

2

1

0

1

0

2

6

1

1

0

0

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

1

3

1

1

0

2

0

1

1

1

0

4

1

2

2

0

3

0

1

2

1

1

0

1

1

2

7

1

1

0

0

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

1

3

1

1

0

2

0

1

1

1

0

4

1

2

2

0

3

0

1

1

1

2

8

1

1

0

0

0

2

1

0

0

2

1

0

0

0

1

3

1

1

0

2

1

1

1

1

0

4

0

2

1

0

1

0

1

2

1

1

0

0

0

0

9

1

2

0

1

1

2

1

1

0

1

1

1

0

0

0

2

3

1

1

0

1

0

1

1

2

0

3

1

2

2

0

2

1

1

1

1

1

0

1

0

2

10

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

2

3

1

1

0

1

1

1

1

1

4

1

1

1

0

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

11

2

1

1

1

0

2

1

1

0

2

1

1

0

1

0

1

3

1

1

1

1

0

1

1

2

1

4

1

2

2

0

2

0

1

2

1

1

0

0

0

2

12

0

1

0

1

0

2

1

1

0

1

1

0

0

2

3

1

1

0

1

0

1

1

1

0

4

1

2

2

0

3

1

1

1

1

1

0

1

0

1

13

0

1

0

1

0

2

1

1

0

1

0

1

0

0

2

3

1

1

0

1

0

1

1

2

0

4

1

2

2

0

3

1

1

1

1

1

0

1

0

1

14

1

1

0

0

1

1

1

0

0

2

0

1

0

0

0

2

3

1

1

0

1

0

1

1

1

0

4

1

2

2

0

2

0

1

1

1

1

0

1

1

2

15

1

1

0

0

1

1

0

0

0

2

0

1

0

0

0

1

2

1

1

0

1

0

2

1

1

0

4

1

2

2

0

2

1

0

1

1

1

0

0

0

2

16

1

1

0

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

4

1

2

2

0

2

1

1

1

0

0

2

17

1

3

1

1

1

2

1

0

0

0

1

2

0

0

0

2

3

1

2

0

2

1

1

1

2

0

3

1

1

2

2

0

1

1

1

1

2

1

2

2

18

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

2

2

1

1

0

1

1

1

2

1

4

2

1

0

2

1

1

2

1

2

1

19

1

1

1

0

0

2

2

1

0

1

0

1

0

0

0

1

3

1

2

0

2

0

1

1

1

0

4

1

2

0

3

1

1

1

1

1

0

1

0

2

20

1

1

0

0

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

1

3

1

1

0

2

0

1

2

2

0

4

1

2

2

0

3

0

1

2

1

2

0

1

1

2

21

1

1

0

1

2

2

1

0

0

1

1

0

0

0

0

2

3

1

1

0

2

0

1

1

2

2

1

0

2

1

3

0

2

0

1

1

1

0

2

2

22

1

2

0

1

0

2

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

3

1

0

1

2

0

1

1

1

1

4

1

2

2

0

3

2

1

1

1

1

0

0

1

2

23

1

0

0

0

1

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

4

0

0

1

3

1

0

3

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

2

1

1

0

1

0

1

0

0

0

2

3

1

1

0

1

0

1

1

1

0

4

1

2

2

2

1

1

1

1

1

0

1

0

2

0

99

1

0

2

Atribut pengungkit (leverage attributes) untuk Dimensi Ekonomi ada dua atribut/peubah yaitu Pelibatan Masyarakat dan UMKM dan Pengembangan Komoditas Unggulan. Pada Gambar 23 disajikan atribut pengungkit Dimensi Ekonomi.

Leverage of Attributes 1,65

Kepemilikan/Penguasaan Lahan

2,14

Tingkat Melek Keuangan

1,33

Attribute

Sertifikasi Produk Promosi Produk Unggulan oleh Kawasan

1,13

Pengembangan Jejaring Kawasan Transmigrasi

1,05 0,45

Peran BUMDES/BUMADES

3,73

Pelibatan Masyarakat dan UMKM

2,02

Pengembangan Komoditas Unggulan 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)

Gambar 26. Atribut Pengungkit Dimensi Ekonomi

2. Dimensi Sosial Budaya Hasil analisis untuk Dimensi Sosial Budaya dengan menggunakan Program PRAPKTRANS ditunjukan dengan “peta” posisi Dimensi Sosial Budaya pada Ordinasi PRAPKTRANS pada posisi 40,54. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Dimensi Sosial Budaya dari kawasan transmigrasi Dadahup adalah 40,54 seperti yang dapat dilihat pada Gambar 24. 100

PRAPKTRANS Ordination 60 UP

Other Distingishing Features

40

20

0 0

BAD

40,54 20

GOOD

40

60

80

100 Real Fisheries

-20

References Anchors

-40 DOWN -60

Kawasan Transmigrasi Development Sustainability

Gambar 27. Ordinasi RAPKTRANS Dimensi Sosial Budaya Nilai Stress dari hasil analisis sebesar = 0,1421 artinya bahwa model Dimensi Sosial Budaya sangat baik. Nilai RMS (R2), juga tinggi, yaitu: 0,9511, hal ini berarti peubah yang ada telah menyumbang sebesar 95,11 % dari model. Atribut pengungkit (leverage attributes) untuk Dimensi Sosial Budaya adalah atribut/peubah Governansi Budaya dan Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat. Pada Gambar 25 disajikan atribut pengungkit Dimensi Sosial Budaya.

101

Leverage of Attributes 0,65

Kerekatan Sosial

1,88

Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial

1,55

Attribute

Budaya dan Perencanaan Budaya, Informasi dan Pengetahuan

1,97

Budaya dan Pendidikan

2,05 4,03

Governansi Budaya

1,68

Migrasi Penduduk Keluar Kawasan…

2,91

Pemanfaatan Produk Budaya…

1,12

Pelibatan Pelaku Seni dan Budaya

0,69

Kreativitas Masyarakat 0

1

2

3

4

5

Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)

Gambar 28. Atribut Pengungkit Dimensi Sosial Budaya

3. Dimensi Lingkungan Hasil analisis untuk Dimensi Lingkungan dengan menggunakan Program PRAPKTRANS ditunjukan dengan “peta” posisi Dimensi Lingkungan pada Ordinasi PRAPKTRANS pada posisi 32,45. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Dimensi Lingkungan dari kawasan transmigrasi Dadahup adalah 36,00. Pada Gambar 26 disajikan ordinasi PRAPKTRANS Dimensi Lingkungan.

102

PRAPKTRANS Ordination 60 UP

Other Distingishing Features

40

20 36,00 0 0

BAD

GOOD 20

40

60

80

100

-20

Real Fisheries References Anchors

-40 DOWN -60

Kawasan Transmigrasi Development Sustainability

Gambar 29. Ordinasi PRAKTRANS Dimensi Lingkungan Nilai Stress dari hasil analisis sebesar = 0,1336 artinya bahwa model Dimensi Lingkungan sangat baik. Nilai RMS (R2), juga tinggi, yaitu: 0,9467, hal ini berarti peubah yang ada telah menyumbang sebesar 94,67 % dari model. Atribut pengungkit (leverage attributes) untuk Dimensi Lingkungan adalah atribut/peubah yaitu Pemanfaatan Amenity Resource, dan Adaptasi Perubahan Iklim dan. Pada Gambar 27 disaikan atribut pengungkit Dimensi Lingkungan.

103

Leverage of Attributes 2,65

Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah

4,79 4,06

Attribute

Kapasitas Mitigasi Bencana

5,30

Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Regulasi dan Edukasi dalam Pengelolaan Lingkungan

1,30 6,05

Pemanfaatan Amenity Resource

5,07

Ruang Terbuka Hijau

0,16

Mengacu Tata Ruang Perdesaan 0

1

2

3

4

5

6

7

Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)

Gambar 30. Atribut Pengungkit Dimensi Lingkungan

4. Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana Hasil analisis untuk Dimensi Jejaring Prasarna dan Sarana (Prasar) dengan menggunakan Program PRAPKTRANS ditunjukan dengan “peta” posisi Dimensi Jejaring Prasar pada Ordinasi PRAPKTRANS pada posisi 53,17. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Dimensi Jejaring Prasar dari kawasan transmigrasi Dadahup adalah 53,17. Pada Gambar 28 disajikan ordinasi PRAPKTRANS Dimensi Jejaring Prasar.

104

PRAPKTRANS Ordination 60 UP

Other Distingishing Features

40

20

50,67 0

BAD 0

GOOD 20

40

60

80

100 Real Fisheries

-20

References Anchors

-40 DOWN -60

Kawasan Transmigrasi Development Sustainability

Gambar 31. Ordinasi PRAPKTRANS Dimensi Jejaring Prasar Nilai Stress dari hasil analisis sebesar= 0,1382 artinya bahwa model Dimensi Jejaring Prasar sangat baik. Nilai RMS (R2), juga tinggi, yaitu: 0,9529, hal ini berarti peubah yang ada telah menyumbang sebesar 95,29 % dari model.Atribut pengungkit (leverage attributes) untuk Dimensi Jejaring Prasar adalah atribut/peubah yaitu Ketersediaan Bahan Bakar dan Sumber Air Minum. Pada Gambar 29 disaikan atribut pengungkit Dimensi Jejaring Prasar.

105

Leverage of Attributes 0,95 0,58 0,66

Bank/LKBB untuk pengembangan… Pasar Kawasan Transmigrasi Kios Sarana Produksi

2,65

Ketersediaan Bahan Bakar

1,69

Attribute

Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci

0,11

Telepon Genggam dan Internet

1,09 1,34

Elektrifikasi Kawasan Transmigrasi Angkutan Umum Aksesibilitas ke dan dari Kawasan… Pelayanan Pendidikan Vokasi dan…

0,07 0,20 1,17 1,18 1,08

SMK Konektivitas Antar SKP dalam… Konektivitas Antar Kawasan dengan… 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)

Gambar 32. Atribut Pengungkit Dimensi Jejaring Prasar

5. Dimensi Kelembagaan Hasil analisis untuk Dimensi Kelembagaan dengan menggunakan Program PROPKTRANS ditunjukan dengan “peta” posisi Dimensi Kelembagaan pada Ordinasi PRAPKTRANS pada posisi 42,85. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Dimensi Kelembagaan dari kawasan transmigrasi Dadahup adalah 42,85. Pada Gambar 30 disajikan ordinasi PROPKTRANS Dimensi Kelembagaan.

106

PRAPKTRANS Ordination 60 UP

Other Distingishing Features

40

20

42,85 0

GOOD

BAD 0

20

40

60

80

100 Real Fisheries References Anchors

-20

-40 DOWN -60

Kawasan Transmigrasi Development Sustainability

Gambar 33. Ordinasi PRAPKTRANS Dimensi Kelembagaan Nilai Stress dari hasil analisis sebesar = 0,1409 artinya bahwa model Dimensi Kelembagaan sangat baik. Nilai RMS (R2), juga tinggi, yaitu: 0,9514, hal ini berarti peubah yang ada telah menyumbanag sebesar 95,14 % dari model. Atribut pengungkit (leverage attributes) untuk Dimensi Kelembagaan adalah atribut/peubah yaitu Insentif/Kebijakan Investasi di Kawasan, dan Kebijakan Daerah tentang Promosi Kawasan. Pada Gambar 31 disajikan atribut pengungkit Dimensi Kelembagaan.

107

Leverage of Attributes 1,20

Badan Pengelola Kawasan

1,99

Kebijakan Daerah tentang Promosi…

0,67

Kerjasama dalam Mengembangkan…

1,14

Attribute

Kebijakan tentang CSR

0,14

Komitmen Daerah dalam Pembiayaan PKP

1,42

Kebijakan Daerah dalam Pengembangan…

1,29

Forum Pengembangan Ekonomi Daerah…

3,02

Insentif/Kebijakan tentang Investasi di…

1,20

Pengembangan Klaster Berbasis…

1,25

Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

0,95

Kebijakan Alih Fungsi Lahan

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)

Gambar 34. Atribut Pengungkit Dimensi Kelembagaan Posisi masing-masing dimensi dapat dilihat pada diagram laba-laba. Sehingga dapat diketahui dimensi yang memperoleh prioritas utama untuk diperbaiki. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Dimensi Lingkungan, Sosial Budaya, Kelembagaan, dan Ekonomi memiliki posisi di bawah 50. Sedangkan Dimensi Jejaring Prasar berada posisi yang terbaik yaitu 50,67. Pada Gambar 32 secara skematik disajikan diagram layanglayang dimensi di Kawasan Transmigrasi Dadahup.

108

Ekonomi 100 80 60

Kelembagaan

45,93

40

42,85

20

40,54

Sosial Budaya

0

36,00

50,67 Jejaring Prasar

Lingkungan

Gambar 35. Diagram Layang-layang Indeks Dimensi di Kawasan Transmigrasi Dadahup Nilai indeks dimensi tersebut kemudian dikalikan dengan bobot setiap dimensi. Berdasarkan hasil perhitungan bobot dari tiga pakar diperoleh bobot gabungan tertimbang masing-masing untuk Dimensi Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Jejaring Prasarana dan Sarana berturut-turut adalah 0,3920, 0,1303, 0,0773, 0,2829 dan 0,1176. Dari hasil perkalian antara nilai masing-masing indeks dimensi dan bobot masing-masing dimensi diperoleh nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTRANS) sebesar 45,44 atau pada status BERKEMBANG. Secara rinci pada Tabel 21 disajikan penentuan indeks komposit.

109

Tabel 21. Penentuan Indeks Komposit No Dimensi Indeks Bobot 1 2 3 4 5

Ekonomi 45.93 Sosial Budaya 40.54 Lingkungan 36.00 Jejaring Prasar 50.67 Kelembagaan 42.85 JUMLAH STATUS

Indeks Komposit

0.3920 0.1303 0.0773 0.2829 0.1176

18.00 5.28 2.78 14.33 5.04 45.44 BERKEMBANG

B. Simulasi Perbaikan Status Perbaikan status perkembangan kawasan transmigrasi Dadahup dapat dilakukan dengan memperbaiki leverage attribute-nya, terutama pada Dimensi Lingkungan, Sosial Budaya, Kelembagaan dan Ekonomi karena nilai indeks dimensi-dimensi tersebut masih di bawah nilai 50. Namun Dimensi Jejaring Prasar juga perlu diperbaiki karena nilainya hanya sedikit di atas 50. Leverage attribute inilah yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan untuk beberapa tahun mendatang di kawasan transmigrasi Dadahup. Penentuan jumlah atribut yang harus diperbaiki juga tergantung terutama kepada tigal hal, yaitu: (1) ketersediaan anggaran; (2) sumber daya manusia; dan (3) waktu (Budiharsono, 2018). Sehingga tidak seluruh atribut pengungkit diperbaiki, cukup yang paling jelek saja atau beberapa atribut lainnya, tergantung kepada ketiga hal di atas. Atribut pengungkit tersebut sebagai dasar untuk menyusun rencana kegiatan. Pada Tabel 22 disajikan nilai skor awal dan skor akibat intervensi pada masing-masing atribut. Tabel 22. Nilai Skor Awal dan Akibat Intervensi Dimensi Ekonomi

Atribut Pengukit Pelibatan Masyarakat dan UMKM Pengembangan Komoditas Unggulan 110

Skor Awal Intervensi 0 2 1 2

Dimensi Sosial Budaya

Lingkungan Jejaring Prasar Kelembagaan

Atribut Pengukit Governansi Budaya Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Amenitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Ketersediaan Bahan Bakar Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Kebijakan/Insentif investasi di kawasan Kebijakan Daerah tentang Promosi Kawasan

Skor Awal Intervensi 0 1 0 2 0 1 0 4 0

2 2 1 5 1

0

1

Berdasarkan hal tersebut kemudian disusun rencana intervensinya. Pada Tabel 23 disajikan atribut pengungkit dan rencana kegiatannya untuk lima tahun mendatang. Dari rencana kegiatan di atas, maka dapat disusun simulasi apabila rencana kegiatan tersebut dilaksanakan. Rujukan atau acuan untuk penyusunan rencana kegiatan tersebut disajikan pada Lampiran 3, 4, 5, 6, dan 7. Skor intervensi pada masing-masing atribut pada setiap dimensi tersebut kemudian disimulasikan. Perubahan nilai skor pada masing-masing atribut pengungkit tersebut akan berakibat terhadap perubahan nilai indeks setiap dimensi dan juga status perkembangan wilayah transmigrasi. Pada Gambar 33 disajikan diagram layang-layang untuk indeks dimensi sebelum dan sesudah intervensi. Sedangkan pada Tabel 24 disajikan status perkembangan kawasan transmigrasi sebelum dan setelah adanya intervensi. Pada Gambar 33 dapat dilihat bahwa ada perubahan yang besar pada nilai indeks Dimensi Lingkungan dari 36,00 menjadi 60,17, sedangkan dimensi Dimensi Ekonomi, Sosial Budaya, Jejaring Prasarana dan Sarana dan Kelembagaan hanya mencapai lebih dari nilai 50. Perubahan nilai indeks dimensi tersebut mengakibatkan meningkatnya nilai indeks komposit (IPKTRANS) dari 45,44 dengan status Berkembang menjadi 53,21 dengan status Mandiri. 111

Tabel 23. Atribut Pengungkit dan Rencana Kegiatan Kawasan Transmigrasi Dadahup Selama Lima Tahun Dimensi Ekonomi

Atribut Pengungkit

Indikasi Kegiatan

Pelibatan masyarakat dan UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan

Identifikasi para pelaku usaha yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan Sosialisasi kepada para pelaku usaha pengembangan komoditas unggulan Pelibatan para pelaku usaha dalam klaster Para pelaku usaha yang tergabung dalam klaster memperoleh peningkatan kapasitas dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran Pengadaan sarana produksi bersama Standarisasi produk Pemasaran produk secara bersama Pengembangan Identifikasi usaha dan pelaku usaha komoditas unggulan dari produksi, Komoditas Unggulan pengolahan sampai pemasaran Kawasan Pengembangan usaha dari mulai poduksi, pengolahan sampai pemasaran Transmigrasi Penguatan kelembagaan pengelola kawasan/klister Penguatan kapasitas pelaku usaha dari mulai produksi, pengolahan, dan pemasaran Identifikasi pengembangan komoditas unggulan dengan sektor lainnya di kawasan atau sekitar kawasan Indentifikasi para pelaku usaha sektor lainnya Pengembangan komoditas unggulan dengan sektor lainnya baik di dalam kawasan maupun sekitar kawasan Penguatan kapasitas pelaku usaha dari mulai produksi, pengolahan, pemasaran dan sektor lainnya yang terkait 112

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v v

v v

v

v

v

v v v

v v v

v v v

v v v

v v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v v

Dimensi Sosial Budaya

Atribut Pengungkit

Indikasi Kegiatan

Governansi Budaya

Pemerintah kabupaten dan atau pengelola klaster mengidentifikasi masyarakat yang mau terlibat dalam pengelolaan institusi, program dan acara budaya Pemerintah kabupaten melibatkan masyarakat, khususnya dari klaster/kawasan transmigrasi dalam setiap event calendar budaya Pengelola klaster/kawasan transmigrasi dan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan budaya baik di aras desa maupun kawasan Pemanfaatan Produk Pemerintah kabupaten dan pengelola klaster/kawasan melakukan identifikasi Budaya Masyarakat produk seni dan budaya yang ada di kawasan Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi untuk menghidupkan kembali/menguatkan sanggar-sanggar tari, dan kesenian dan budaya lainnya Pemerintah kabupaten dan atau K/L membangun tempat pertunjukan seni budaya (panggung terbuka) Pengurus klaster mengagendakan pertunjukan seni dan budaya secara reguler (minimal 1 bulan satu kali) untuk para wisatawan di panggung terbuka Pemerintah kabupaten bersama pengelola klaster membuat event calendar pertunjukkan seni dan budaya minimal setahun 3 kali Pemerintah kabupaten bekerjasama dengan K/L mempromosikan produk seni dan budaya yang ada di kawasan/klaster baik untuk aras kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional

113

1

Tahun Ke2 3 4

v

v

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Dimensi Lingkungan

Atribut Pengungkit

Indikasi Kegiatan

Pemanfaatan sumber daya amenitas

Pengurus klaster dan atau kepala desa melakukan identifikasi amenity resource yang ada di kawasan Pengurus klaster, kepala desa dan masyarakat melakukan identifikasi amenity resourse yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Pengurus klaster memasukan pemanfaatan amenity resource dalam master plan sebagai salah satu pengembangan komoditas unggulan Pengurus klaster dan pemerintahan desa sudah memanfaatkan amenity resource untuk kegiatan ekonomi dan sosial Pemanfaatan amenity resource oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan sosial dikaitkan dengan pengembangan komoditas unggulan Pengurus klaster dan masyarakat memanfaatkan amenity resource secara komersial Adaptasi terhadap Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan dalam berusaha yang Perubahan Iklim beradaptasi terhadap perubahan lingkungan Para kader memberikan pendampingan kepada masyarakat tentang cara berusaha kegiatan ekonomi utama yang beradaptasi terhadap perubahan iklim Peningkatan kapasitas para pelaku usaha berkaitan dengan pengusahaan kegiatan ekonomi utama yang beradaptasi dengan lingkungan

114

1

Tahun Ke2 3 4

v

v

v

v

5

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana

Kelembaga an

Atribut Pengungkit

Indikasi Kegiatan

Ketersediaan Bakar

Bahan Pemerintah kabupaten, pengurus klaster/kawasan dan pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA dan dunia usaha untuk membangun SPBU dan atau agen BBG Penyuluhan kehematan dan kenyamanan penggunaan Gas Pemerintah kabupaten, pengurus klaster/kawasan dan pemerintah desa mendorong penyedia SPBU dan atau agen BBG agar bahan bakar tersedia sepanjang waktu Sumber Air Minum Penyuluhan manfaat air PAM/Kemasan dan Mandi/ Cuci Peningkatan penggunaan PAM/air kemasan Kebijakan/ Insentif Pemerintah kabupaten menyusun naskah akademis tentang pemberian investasi di kawasan insentif investasi di kawasan transmigrasi Penyusunan RANPERDA pemberian insentif investasi di kawasan transmigrasi Penetapan PERDA pemberian insentif investasi di kawasan transmigrasi Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi kepada investor yang sudah di kawasan tentang pemberian insentif investasi di kawasan transmigrasi Kebijakan Daerah Pemerintah kabupaten mengalokasi anggaran pada APBD untuk promosi tentang Promosi kawasan (region branding) melalui berbagai macam media untuk aras Kawasan kabupaten Pemerintah kabupaten dan pengurus kawasan/klaster membuat berbagai media (leaflet, booklet, film pendek, website dll) untuk mempromosikan kawasan melalui berbagai event di aras kabupaten 115

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Ekonomi 100 80 60 40

Kelembagaa n

50,60

20 42,85 0

52,72 45,93

50,79

Sosial Budaya

40,54

Sebelum Sesudah

50,67

36,00

54,16

60,17

Jejaring Prasar

Lingkungan

Gambar 36. Diagram Layang-layang Sebelum dan Sesudah Intervensi Tabel 24. Indeks Komposit Sebelum dan Setelah Intervensi No 1 2 3 4 5

Dimensi Ekonomi Sosial Budaya Lingkungan Jejaring Prasar Kelembagaan

Indeks Dimensi Sebelum Sesudah 45.93 52.72 40.54 50.79 36.00 60.17 50.67 54.16 42.85 50.6 JUMLAH STATUS

116

Bobot 0.3920 0.1303 0.0773 0.2829 0.1176

Indeks Komposit Sebelum Setelah 18.00 20.67 5.28 6.62 2.78 4.65 14.33 15.32 5.04 5.95 45.44 53.21 BERKEMBANG MANDIRI

VII. PENUTUP Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penentuan indikasi kegiatan pembangunan berbasis IPKTRANS, IPSKP dan IPSP sebagai berikut: 1. Library atau acuan untuk setiap atribut pada masing-masing dimensi masih bersifat generik. Para perencana baik di aras provinsi, kabupaten/kota dan aras kawasan transmigrasi agar lebih kreatif dan inovatif mengembangkan indikasi kegiatan sesuai dengan atribut. 2. Penyusunan library atau acuan walaupun bersifat generik, namun diharapkan dapat dijadikan panduan untuk menyusun indikasi kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan desa. 3. Peubah dan indikator sebagian besar berupa input dan proses, maka leverage atributtes yang muncul hanya merupakan gejala atau tanda-tanda (sympton), sehingga diperlukan pendekatan untuk menyusun indikasi kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi. 4. Sosialisasi manual ini perlu dilakukan secara terus menerus, mulai dari Kemendesa dan K/L lain, pemerintah provinsi, kabupaten/kota sampai kawasan transmigrasi. 5. Program IPKTRANS, IPSKP dan IPSP ini dapat dioperasikan dengan menggunakan android yang berbasis Microsoft Excel. Stakeholder di wilayah transmigrasi dapat mengevaluasi sendiri status perkembangan kawasan tersebut dengan Personal Computer, laptop, atau android.. 6. Apabila ada hal-hal teknis yang perlu dipertanyakan berkaitan dengan manual ini agar menghubungi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi.

117

118

DAFTAR PUSTAKA Alder, J. T. J. Pitcher, D. Preikshot, K. Kaschner, dan B. Ferrias. How Good is Good?: A Rapid Appraisal Technique for Evaluation of the Sustainability Status od Fisheries of the North Atlantic. Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver, Canada. Budiharsono, S. 2018. Membangun Keajaiban Wilayah Transmigrasi. IPB Press, Bogor. Chuenpagdee, R. dan J. Alder. Sustainability Ranking of Fisheries North Atlantic Fisheries. Sea Around Us: North Atlantic: 49-54 Saaty, T. L. 1988. Decision Making for Leaders. The Analytical Hierarchy Process for Decisions in A Complex World. RWS Publication, Pittsburgh. Kavanagh, P. dan T. J. Pitcher. 2004. Implementing Microsoft Excel Software for Rapfish: A Technique for The Rapid Appraisal of Fisheries Status. Fisheries Centre Research Reports Volume 12 Number 12 (2004): Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2017. Indeks Desa. Jakarta. Pithcher, T. J. dan D. Preikshot. 2001. Rapfish: A Rapid Appraisal Technique to Evaluate the Sustainability of Fisheries. Fisheries Research (2001): 255 – 270. Pitcher, T. J. 1999. Rapfish, A Rapid Appraisal Technique for Fisheries, and Its Application to the Code of Conduct for Responsible Fisheries. FAO UN. Rome. Saaty, T.L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Terjemahan P.T. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

119

120

LAMPIRAN

121

122

Lampiran 1.

KUESIONER PENGUKURAN INDEKS PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Nama Kawasan Lokasi Kawasan Kab. Kec. Desa-desa

:

Komoditas unggulan Nama Responden Nomor Responden Nama Fasilitator Petugas Pencatat Pelaksanaan pengumpulan data

:

: : : :

: :

: : :

DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

2018

123

124

A. Dimensi Ekonomi No.

Peubah

E1.

Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Transmigrasi

E2.

Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam Pengembangan Komoditas Unggulan

Definisi Peubah Komoditas unggulan kawasan transmigrasi dikembangkan mulai dari hulu (produksi), pengolahan, sampai pemasaran (hilir) dan terkait dengan pengembangan komoditi lainnya dalam suatu rantai nilai vertikal dan horisontal secara terpadu. Jika ada lebih dari satu komoditas unggulan, dipilih komoditas unggulan yang paling dominan (yang disepakati partisipan) Pelaku utama adalah masyarakat dan UMKM dalam mengembangkan komoditas unggulan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan mulai dari hulu sampai hilir.

Indikator Komoditas unggulan belum dikembangkan = 0 Komoditas unggulan sudah dikembangkan namun masih parsial (produksi saja, pengolahan saja, atau pemasaran saja)= 1 Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan dan pemasaran = 2 Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lain = 3 Hanya sebagian kecil masyarakat (kurang dari 25 %), koperasi dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster = 0 Sekitar 25 % - 50 masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 1 Lebih dari 50 % masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 2

125

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

E3.

Peran BUMDES dan atau BUMDES Bersama Mengembangka n Komoditas Unggulan

BUMDES dan atau BUMDES Bersama mempunyai peran yang signifikan terhadap pengembangan komoditas unggulan dari mulai produksi, pengolahan, sampai pemasaran.

E4.

Pengembangan Jejaring Kawasan Transmigrasi/ klaster

Kawasan transmigrasi atau disebut juga sebagai suatu klaster yang dibangun sebaiknya terkait dengan kawasan transmigrasi/ klaster/kawasan transmigrasi lainnya pada wilayah yang berdekatan dalam satu kabupaten maupun kabupaten/provinsi lainnya.

Indikator BUMDES dan atau BUMDES Bersama belum mendukung pengembangan komoditas unggulan = 0 BUMDES dan atau BUMDES Bersama sudah mendukung pengembangan komoditas unggulan tapi masih parsial = 1 BUMDES dan atau BUMDES Bersama sudah mengembangkan komoditas unggulan sudah secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lainnya = 2 Tidak ada keterkaitan antara kawasan transmigrasi/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan = 0 Ada keterkaitan antara kawasan transmigrasi/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan walaupun belum berkembang dengan baik = 1 Ada keterkaitan antara kawasan transmigrasi/klaster/kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan sudah berkembang dengan baik = 2

126

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

E5.

Promosi Komoditas Unggulan oleh Kawasan Transmigrasi/ Klaster

Kawasan transmigrasi/klaster mempromosikan produk unggulan melalui berbagai media (website, ekspo/pameran dll) baik secara lokal, nasional maupun internasional.

E6.

Sertifikasi/ Standarisasi Produk yang Dihasilkan

Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikat baik secara nasional, maupun internasional.

E7.

Tingkat Melek Keuangan Masyarakat

Tingkat pemanfaatan jasa keuangan melalui bank/lembaga keuangan bukan bank oleh masyarakat di klaster/ Kawasam transmigrasi

Indikator Kawasan transmigrasi belum mempromosikan komoditas unggulan = 0 Kawasan transmigrasi sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) = 1 Kawasan transmigrasi sudah mempromosikan komoditas unggulan dalm skala nasional = 2 Kawasan transmigrasi sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala internasional = 3 Produk yang dihasilkan belum mempunyai standard/ sertifikasi baik nasional maupun internasional = 0 Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/ standarisasi aras nasional = 1 Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/ standarisasi aras internasional = 2 Sebagian besar (lebih dari 50 %) masyarakat belum memanfaatkan jasa keuangan = 0 Sebagian besar (lebih dari 50 %) sudah memanfaatkan jasa perbankan namun belum memanfaatkan jasa kredit untuk usaha = 1 Sebagian besar (lebih dari 50 %) sudah memanfaatkan jasa perbankan dan sudah memanfaatkan jasa kredit untuk usaha =2

127

Nilai

No. E8.

Peubah Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan

Definisi Peubah Tingkat kepemilikan dan penguasaan lahan yang ada di kawasan oleh masyarakat yang ada Kawasam transmigrasi/ klaster tersebut.

Indikator Hampir 50 % lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan = 0 Sekitar 25 - 50 % lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan = 1 Kurang dari 25 % lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan = 2

128

Nilai

B. Dimensi Sosial Budaya No. S1.

S2.

S3.

Peubah Kreativitas Masyarakat

Definisi Peubah

Indikator

Besarnya/banyaknya masyarakat di kawasan transmigrasi/klaster berkreativitas untuk mengembangkan komoditas unggulan

Masyarakat masih belum ada kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 0 Kurang dari 50 % masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 1 Lebih dari 50 % masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 2 Pelibatan Pelaku Pelibatan pelaku seni budaya dalam Pelaku seni dan budaya tidak dilibatkan dalam Seni dan Budaya pengembangan komoditas unggulan pengembangan komoditas unggulan dan kawasan = 0 kawasan Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan namun belum efektif = 1 Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kawasan dan sudah efektif/optimal = 2 Pemanfaatan Pemanfaatan produk budaya masyarakat Produk budaya masyarakat lokal belum dimanfaatkan dalam Produk Budaya dalam pengembangan komoditas rangka pengembangan komoditas unggulan = 0 Masyarakat unggulan, misalnya batik, tari-tarian dlsb. Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara komersial dalam rangka pengembangan komoditas unggulan namun belum optimal = 1 Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara industrialisasi dalam rangka pengembangan komoditas unggulan secara optimal = 2

129

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

S4.

Migrasi Besarnya migrasi penduduk kawasan Penduduk Keluar transmigrasi dalam mencari nafkah ke Kawasan luar kabupaten

S5.

Governansi Budaya

Prioritas pelibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani

Indikator Lebih dari 25 % dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 0 Sekitar 10 - 25 % dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 1 Kurang dari 10 % dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 2 Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, bukanlah salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 0 Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, baru sebagian menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 1 Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, sudah menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 2

130

Nilai

No.

Peubah

S6.

Budaya dan Pendidikan

S7.

Budaya, Informasi dan Pengetahuan

Definisi Peubah

Indikator

Kepedulian dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam melestarikan budaya lokal melalui pendidikan informal dan formal dan menampilkannya dalam kalender budaya kawasan

Budaya lokal tidak diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut = 0 Budaya lokal diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut = 1 Pendidikan informal dan formal, asosiasi dan dunia usaha bersama-sama melakukan pelestarian dan penciptaan budaya lokal, dan menampilkannya dalam kalender budaya kawasan tersebut = 2 Efektifitas keterlibatan masyarakat dalam Tidak ada kebijakan atau program dari pemerintah dan dunia menciptakan, memproduksi dan usaha/ masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam mendistribusikan secara digital oleh menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat digital = 0 Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk melibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital namun belum efektif = 1 Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk melibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital dan sudah efektif = 2

131

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

S8.

Budaya dan Perencanaan

Permasalahan budaya menjadi sumber rujukan dalam penyusunan master plan pembangunan kawasan transmigrasi

S9.

Budaya, Pertimbangan eksistensi, aktualitas, Kesetaraan dan aksesibilitas dalam mendesain fasilitas Inklusi Sosial budaya dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat.

Indikator Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan belum secara eksplisit merujuk kepada sumbersumber dan permasalahan budaya = 0 Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara eksplisit merujuk kepada sumbersumber dan permasalahan budaya walaupun baru sebagian = 1 Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara keseluruhan dan eksplisit telah merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya = 2 Fasilitas budaya dan ruang publik tidak didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk difable) = 0 Fasilitas budaya dan ruang publik baru sebagian didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat = 1 Fasilitas budaya dan ruang publik seluruhnya sudah didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat = 2

132

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

S10. Kerekatan Sosial Kerekatan masyarakat dan mekanisme resolusi konflik oleh masyarakat dalam menangani konflik.

Indikator Masyarakat di kawasan satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 0 Masyarakat di kawasan satu sama lain belum seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka baru ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik = 1 Masyarakat di kawasan satu sama lain sudah seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 2

133

Nilai

C. Dimensi Lingkungan No.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

L1.

Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengacu pada Tata Ruang Kawasan Transmigrasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pembangunan kawasan transmigrasi mengacu kepada Rencana detail tata ruang kawasan transmigrasi/ perdesaan

Belum ada penetapan tata ruang kawasan = 0 Ada dokumen penetapan tata ruang Kawasan Transmigrasi = 1 Ada dokumen penetapan tata ruang dan dijadikan acuan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kawasan Transmigrasi/Perdesaan = 2

L2.

L3.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pemanfaatan Pemanfaatan sumber daya keindahan Amenity dan kenyamanan untuk untuk untuk Resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial khususnya Kegiatan dalam rangka pengembangan komoditas Ekonomi dan unggulan Sosial

RTH kurang dari 10% = 0 RTH antara 10 %- 20% = 1 RTH Antara 20%- 30 % = 2 RTH lebih dari 30 % = 3 Belum ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial = 0 Sudah ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial tapi belum optimal = 1 Sudah ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial sudah optimal = 2

134

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

L4.

Kesadaran Masyarakat terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan

Kesadaran masyarakat dalam memahami permasalahan dan pemanfaatan lingkungan dan mengimplementasikannya. Semuanya sudah ada dalam bentuk aturan yang dibuat oleh masyarakat atau perangkat pemerintahan di kawasana baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

L5.

Adaptasi Adaptasi kegiatan ekonomi utama terhadap terhadap perubahan iklim perubahan iklim

L6.

Kapasitas Mitigasi bencana sudah terdapat pada Mitigasi Bencana kebijakan program dan anggaran untuk kawasan transmigrasi tersebut

Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = 0 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = 1 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari = 2 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta menuangkan ke dalam aturan (tidak tertulis dan/atau tertulis) dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari = 3 Kegiatan ekonomi utama meningkatkan kerentanan terhadap resiko terhadap perubahan iklim = 0 Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim namun belum optimal = 1 Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim = 2 Ada resiko bencana tapi belum ada upaya mitigasi = 0 Ada resiko bencana dan sudah ada rencana untuk mitigasi = 1 Ada resiko bencana, dan mitigasi yang terstuktur dalam kebijakan program dan anggaran = 2

135

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

L7.

Pengelolaan dan Pengelolaan sampah yang melibatkan Pemanfaatan masyarakat dan ketersediaan TPS. Sampah

L8.

Pengelolaan dan Pengelolaan dan pemanfaatan limbah Pemanfaatan kegiatan ekonomi utama Limbah

Indikator Tidak ada TPS dan tidak ada sistem pengelolaan sampah = 0 Ada TPS tapi masyarakat tidak membuang sampah di TPS = 1 Ada TPS dan ada sistem penanganan sampah = 2 Ada TPS, sistem penanganan dan pengelolaan sampah = 3 Limbah dari kegiatan ekonomi utama dibiarkan tanpa pengelolaan = 0 Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola tapi belum optimal = 1 Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola dan dimanfaaatkan = 2

136

Nilai

D. Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana (Prasar) No. P1.

Peubah

Definisi Peubah

Konektivitas Kawasan transmigrasi dan kota kecil Kawasan terdekat satu sama lain terhubung Transmigrasi dengan jalan/alat transportasi dengan kota kecil/menengah (pusat pertumbuhan) yang hirarkhi keruangannya lebih tinggi

Indikator Kawasan Transmigrasi belum terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat = 0 Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat namun kondisi jalan lebih dari 50 % masih buruk (tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih = 1 Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih kecuali cuaca tertentu) = 2 Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih dalam segala cuaca) = 3

137

Nilai

No. P2.

Peubah

Definisi Peubah

Konektivitas SKP-SKP dalam kawasan transmigrasi satu Antar SKP dalam sama lain terhubung dengan jalan/alat Kawasan transportasi Transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan pusat pertumbuhan yang hierarkhinya lebih tinggi

Indikator Antar PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi belum seluruhnya terhubung dengan prasarana jalan = 0 seluruh PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan prasarana jalan namun kondisi jalan lebih dari 50 % masih buruk (tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih = 1 Seluruh PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan prasarana jalan dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih kecuali cuaca tertentu) = 2 Seluruh PPLT/Pusat SKP dalam Kawasan Transmigrasi sudah terhubung prasarana jalan dan sudah terhubung dengan PPKT/KPB dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih dalam segala cuaca) = 3

138

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator Tidak ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan = 0 Ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan namun tidak ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan = 1 Ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan namun lulusannya sebagian besar tidak bekerja di kawasan = 2 Ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan dan lulusannya sebagian besar bekerja di kawasan = 3 Tidak ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan transmigrasi yang ditetapkan = 0 Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan transmigrasi yang ditetapkan namun belum berkaitan dengan komoditas unggulan=1 Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan transmigrasi yang ditetapkan dan berkaitan dengan komoditas unggulan = 2

P3.

SMK

Pemerintah atau masyarakat menyediakan SMK dengan salah satu program studinya sesuai dengan komoditas unggulan untuk peningkatan ketrampilan dan kreativitas masyarakat di Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan atau di sekitar Kawasan Transmigrasi

P4.

Pelayanan Pendidikan Vokasi dan Ketrampilan

Pelayanan pendidikan vokasi dan keterampilan yang dapat melatih masyarakat untuk mengembangkan komoditas unggulan

139

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

P5.

Aksesibilitas ke dan dari Kawasan serta ke Sentra Komoditas Unggulan

Keterjangkauan kawasan transmigrasi dan ke sentra komoditas unggulan oleh alat transportasi

P6.

Angkutan Umum Angkutan umum dapat menjangkau kawasan transmigrasi dengan trayek tetap dan setiap hari

P7.

Elektrifikasi Kawasan Transmigrasi

Desa berlistrik adalah apabila lebih dari 50 % jumlah rumah tangga yang sudah memperoleh aliran listrik di rumahnya dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada di kawasan

Indikator Alat transportasi tidak dapat mengakses dari dan ke kawasan transmigrasi = 0 Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan transmigrasi = 1 Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan transmigrasi dan ke sentra komoditas unggulan dan/atau non unggulan = 2 Tidak ada angkutan umum yang melalui kawasan transmigrasi = 0 Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap = 1 Ada angkutan umum ada trayek tetap tapi tidak setiap hari = 2 Ada angkutan umum trayek tetap dan setiap hari = 3 Kurang dari 25 % dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik = 0 26 - 50 % dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik = 1 51 - 75 % dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik = 2 >75 % dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik = 3

140

Nilai

No.

Peubah

P8.

Pemanfaatan alat komunikasi dan Internet

P9.

Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Masyarakat di Kawasan Transmigrasi Ketersediaan Bahan Bakar

P10

Definisi Peubah

Indikator

Jumlah penduduk di kawasan yang sudah menggunakan alat komunikasi dan memanfaatkan telepon genggam tersebut untuk mengakses internet dan berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan

Sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses alat komunikasi dan internet = 0 Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan = 1 Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet dan sudah dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan = 2 Sumber air yang digunakan oleh sebagian Air hujan = 0 besar masyarakat di kawasan untuk Sungai/danau/kolam = 1 minum dan mandi/cuci Mata Air = 2 Sumur = 3 Sumur Bor/pompa = 4 PAM/Ledeng/air kemasan = 5 Ketersedian sumber bahan bakar minyak Tidak ada SPBU dan atau penyedia BBG = 0 (Stasiun Pengisian Bahan Bakar UmumAda SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia SPBU) dan Bahan Bakar Gas (BBG) yang sepanjang waktu = 1 ada di dalam dan sekitar kawasan Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu = 2

141

Nilai

No. P11

Peubah Kios Sarana Produksi Pertanian

P12

Pasar Kawasan Transmigrasi

P13

Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan

Definisi Peubah

Indikator

Kios/warung/toko yang menyediakan sarana produksi pertanian, dan atau bahan pengolahan industri pertanian atau bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan Ketersediaan pasar kawasan dalam bentuk fisik maupun online untuk memasarkan komoditas unggulan kawasan

Di dalam dan sekitar kawasan tidak terdapat kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan = 0

Ketersediaan fasilitas bank dan atau lembaga keuangan bukan bank dan pemanfaatan kredit dari lembaga keuangan tersebut oleh masyarakat

Tidak ada fasilitas bank/LKBB di dalam dan sekitar kawasan = 0

Di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan namun tidak lengkap = 1

Di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan dan lengkap =2 Tidak ada pasar kawasan = 0 Sudah ada pasar kawasan namun masih belum memasarkan komoditas unggulan = 1 Sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan tapi omset pemasaran per bulan masih kecil = 2 Sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan dan omset pemasaran per bulan sudah besar/banyak = 3 Sudah ada fasilitas bank/LKBB di dalam dan sekitar kawasan namun sebagian besar masyarakat masih belum memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan = 1 Sudah ada fasilitas bank/LKBB di dalam dan sekitar kawasan dan sebagian besar masyarakat sudah memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan = 2

142

Nilai

E. Dimensi Kelembagaan No.

Peubah

Definisi Peubah

K1.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan/atau Norma Masyarakat dalam Meminimalisasi Alih Fungsi Lahan Kebijakan Daerah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan (PERDA) dan atau masyarakat sudah memiliki norma untuk meminimalisasi alih fungsi lahan kepada badan usaha skala besar

Pengembangan Kawasan Transmigrasi/Kla ster Berbasis Komoditas Unggulan

Adanya kelembagaan Kawasan Transmigrasi/ klaster berbasis komoditas unggulan yang mengelola kawasan transmigrasi dari mulai produksi, pengolahan sampai pemasaran.

K2.

K3.

Kebijakan daerah (PERDA) tentang penggunaan tenaga kerja lokal untuk dunia usaha yang berinvestasi di kawasan transmigrasi

Indikator Tidak ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan/atau norma masyarakat = 0 Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat tapi belum efektif = 1 Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat dan sudah efektif = 2 Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan norma masyarakat dan sudah efektif = 3 Tidak ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) = 0 Ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) tapi belum efektif = 1 Ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) dan sudah efektif = 2 Klaster berbasis komoditas unggulan belum dibentuk oleh masyarakat = 0 Klaster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat namun belum dapat mengembangkan komoditas unggulan dengan optimal = 1 Klaster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat dan sudah mengembangkan komoditas unggulan terpadu dari produksi, pengolahan dan pemasaran =2 143

Nilai

No.

Peubah

K4.

Insentif/ Kebijakan Daerah tentang Investasi di Kawasan Forum Pengembangan (Ekonomi) Daerah/ Kawasan Transmigrasi di Aras Kabupaten/Kota

PERDA tentang insentif atau kemudahan investasi di kawasan transmigrasi

Tidak ada kebijakan pemberian insentif = 0 Ada kebijakan pemberian insentif tapi belum efektif = 1 Ada kebijakan pemberian insentif dan sudah efektif = 2

Forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota yang berperan untuk memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah daerah.

Kebijakan Daerah dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang telah Ditetapkan

Kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan baik dalam RTRWK maupun RPJPD/RPJMD

Tidak ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota = 0 Ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota tapi belum efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan = 1 Ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota dan sudah efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan = 2 Tidak ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tentang pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan = 0 Sudah ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tapi belum dijadikan acuan dalam pembangunan transmigrasi = 1 Sudah ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD dan sudah dijadikan acuan dalam pembangunan transmigrasi = 2

K5.

K6.

Definisi Peubah

Indikator

144

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

K7.

Komitmen Daerah untuk Pembiayaan PKP yang telah Ditetapkan

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang tertuang dalam APBD untuk pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir

K8.

Kebijakan Daerah tentang CSR untuk Kawasan Transmigrasi yang telah Ditetapkan

Efektivitas kebijakan tentang pengaturan Corporate Social Responsibility perusahaan yang ada di dalam dan sekitar kawasan untuk pembangunan kawasan

Indikator Tidak ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan = 0 Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan namun masih belum signifikan (relative kecil yaitu kurang dari 50 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 1 Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan namun masih terlalu signifikan (antara 50-75 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 2 Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan yang sudah signifikan (lebih dari 75 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 3 Tidak ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR = 0 Ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR tapi belum efektif = 1 Ada kebijakan daerah tentang pengaturan CSR dan sudah efektif = 2

145

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

K9.

Pengembangan Kerjasama antara Pemerintah Daerah, BUMDES/ BUMDESMA, Dunia Usaha dan Perguruan

Efektivitas kerjasama antara pemerintah daerah, BUMDES/BUMDESMA, dunia usaha dan perguruan tinggi/lembaga penelitian setempat untuk meningkatkan inovasi pengembangan komoditas unggulan

Tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah, BUMDES/BUMDESMA, dunia usaha dengan PT/LP setempat untuk mendorong inovasi pengembangan komoditas unggulan = 0 Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, BUMDES/BUMDESMA, dunia usaha dengan PT/LP setempat namun belum mendorong inovasi pengembangan Komoditas Unggulan = 1 Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, BUMDES/BUMDESMA, dunia usaha dengan PT/LP setempat dan sudah menghasilkan inovasi pengembangan Komoditas Unggulan = 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk promosi dan memperomosikan (film pendek, website, leaflet, festival dlsb) kawasan maupun produk-produk barang dan jasa kawasan baik di aras lokal, nasional maupun internasional.

Tidak ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan = 0 Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala lokal = 1 Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala nasional = 2 Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan dan skala internasional = 3

Tinggi/Lembaga Penelitian setempat untuk Meningkatkan Inovasi Pengembangan Komoditas Unggulan

K10

Kebijakan Daerah tentang Promosi Kawasan

Indikator

146

Nilai

Form Isian Hasil Survey Kawasan Transmigrasi Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Bidang Lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana Bidang Kelembagaaan No E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dst Gabungan

147

148

Lampiran 2.

KUESIONER PENGUKURAN INDEKS PERKEMBANGAN SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (SKP)

Nama SKP Lokasi Kawasan Kab. Kec. Desa-desa

:

Komoditas unggulan Nama Responden Nomor Responden Nama Fasilitator Petugas Pencatat Pelaksanaan pengumpulan data

:

: : : :

: :

: : :

DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

2018

149

150

A. Dimensi Ekonomi No.

Peubah

Definisi Peubah

E1.

Pengembangan Komoditas Unggulan SKP

Komoditas unggulan SKP (produksi), pengolahan, sampai pemasaran (hilir) dan terkait dengan pengembangan komoditi lainnya dalam suatu rantai nilai vertikal dan horisontal secara terpadu. Jika ada lebih dari satu komoditas unggulan, dipilih komoditas unggulan yang paling dominan (yang disepakati partisipan)

E2.

Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam Pengembangan Komoditas Unggulan SKP/ Klaster

Pelaku utama adalah masyarakat dan UMKM dalam mengembangkan komoditas unggulan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan mulai dari hulu sampai hilir.

Indikator Komoditas unggulan belum dikembangkan = 0 Komoditas unggulan sudah dikembangkan namun masih parsial (produksi saja, pengolahan saja, atau pemasaran saja)= 1 Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan dan pemasaran = 2 Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lain = 3 Hanya sebagian kecil masyarakat (kurang dari 25 %), koperasi dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster = 0 Sekitar 25 % - 50 masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 1 Lebih dari 50 % masyarakat, koperasi dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 2

151

Nilai

No.

Peubah

E3.

Peran BUMDES dan atau BUMDES Bersama Mengembangkan Komoditas Unggulan

E4.

Pengembangan Jejaring SKP/ klaster

E5.

Promosi Komoditas Unggulan oleh SKP/ Klaster

Definisi Peubah

Indikator

BUMDES dan atau BUMDES Bersama mempunyai peran yang signifikan terhadap pengembangan komoditas unggulan dari mulai produksi, pengolahan, sampai pemasaran.

BUMDES dan atau BUMDES Bersama belum mendukung pengembangan komoditas unggulan = 0 BUMDES dan atau BUMDES Bersama sudah mendukung pengembangan komoditas unggulan tapi masih parsial = 1 BUMDES dan atau BUMDES Bersama sudah mengembangkan komoditas unggulan sudah secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran dan berkaitan dengan sektor lainnya = 2 SKP atau disebut juga sebagai suatu Tidak ada keterkaitan antara SKP/klaster/kawasan perdesaan klaster yang dibangun sebaiknya terkait dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan dengan SKP/klaster/ kawasan komoditas unggulan = 0 perdesaan lainnya pada wilayah yang Ada keterkaitan antara SKP/klaster/kawasan perdesaan berdekatan dalam satu kabupaten dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan maupun kabupaten/provinsi lainnya. komoditas unggulan walaupun belum berkembang dengan baik = 1 Ada keterkaitan antara SKP/klaster/ kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan sudah berkembang dengan baik = 2 SKP/klaster mempromosikan produk unggulan melalui berbagai media (website, ekspo/pameran dll) baik secara lokal, nasional maupun internasional.

SKP belum mempromosikan komoditas unggulan = 0 SKP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) = 1 SKP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalm skala nasional = 2 SKP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala internasional = 3 152

Nilai

No. E6.

E7.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

Tingkat Melek Keuangan Masyarakat

Tingkat pemanfaatan jasa keuangan Sebagian besar (lebih dari 50 %) masyarakat belum melalui bank/lembaga keuangan bukan memanfaatkan jasa keuangan = 0 bank oleh masyarakat di SKP/klaster Sebagian besar (lebih dari 50 %) sudah memanfaatkan jasa perbankan namun belum memanfaatkan jasa kredit untuk usaha = 1 Sebagian besar (lebih dari 50 %) sudah memanfaatkan jasa perbankan dan sudah memanfaatkan jasa kredit untuk usaha =2 Kepemilikan Tingkat kepemilikan dan penguasaan Hampir 50 % lebih lahan di SKP dikuasai oleh penduduk dari dan/atau lahan yang ada di kawasan oleh luar kawasan = 0 Penguasaan Lahan masyarakat yang ada SKP/ klaster Sekitar 25 - 50 % lebih lahan di SKP dikuasai oleh penduduk tersebut. dari luar kawasan = 1 Kurang dari 25 % lahan di SKP dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan = 2

153

Nilai

B. Dimensi Sosial Budaya No.

Peubah

Definisi Peubah

S1.

Kreativitas Masyarakat

Besarnya/banyaknya masyarakat di SKP/klaster berkreativitas untuk mengembangkan komoditas unggulan

S2.

Pelibatan Pelaku Seni dan Budaya

Pelibatan pelaku seni budaya dalam pengembangan komoditas unggulan kawasan

S3.

Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat

Pemanfaatan produk budaya masyarakat dalam pengembangan komoditas unggulan, misalnya batik, tari-tarian dlsb.

Indikator Masyarakat masih belum ada kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 0 Kurang dari 50 % masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 1 Lebih dari 50 % masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 2 Pelaku seni dan budaya tidak dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan SKP= 0 Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan SKPnamun belum efektif = 1 Pelaku seni dan budaya sudah dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan dan SKPdan sudah efektif/optimal = 2 Produk budaya masyarakat lokal belum dimanfaatkan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan = 0 Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara komersial dalam rangka pengembangan komoditas unggulan namun belum optimal = 1 Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara industrialisasi dalam rangka pengembangan komoditas unggulan secara optimal = 2

154

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

S4.

Migrasi Penduduk Keluar Kawasan

Besarnya migrasi penduduk SKPtransmigrasi dalam mencari nafkah ke luar kabupaten

S5.

Governansi Budaya

Prioritas pelibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani

S6.

Budaya dan Pendidikan

Kepedulian dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam melestarikan budaya lokal melalui pendidikan informal dan formal dan menampilkannya dalam kalender budaya SKP

Lebih dari 25 % dari SKP bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 0 Sekitar 10 - 25 % dari SKP bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 1 Kurang dari 10 % dari SKP bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 2 Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, bukanlah salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 0 Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, baru sebagian menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 1 Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, sudah menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 2 Budaya lokal tidak diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di SKPtersebut = 0 Budaya lokal diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di SKP tersebut = 1 Pendidikan informal dan formal, asosiasi dan dunia usaha bersama-sama melakukan pelestarian dan penciptaan budaya lokal, dan menampilkannya dalam kalender budaya SKP tersebut = 2 155

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

S7.

Budaya, Informasi Efektifitas keterlibatan masyarakat dan Pengetahuan dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

S8.

Budaya dan Perencanaan

Indikator

Tidak ada kebijakan atau program dari pemerintah dan dunia usaha/ masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital = 0 Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk melibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital namun belum efektif = 1 Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk melibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital dan sudah efektif = 2 Permasalahan budaya menjadi sumber Perencanaan SKP ataupun master plan pembangunan rujukan dalam penyusunan master plan SKPbelum secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber pembangunan SKP dan permasalahan budaya = 0 Perencanaan SKP ataupun master plan pembangunan SKPsudah secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya walaupun baru sebagian = 1 Perencanaan SKP ataupun master plan pembangunan SKPsudah secara keseluruhan dan eksplisit telah merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya = 2

156

Nilai

No. S9.

Peubah Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial

S10. Kerekatan Sosial

Definisi Peubah

Indikator

Pertimbangan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas dalam mendesain fasilitas budaya dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat.

Fasilitas budaya dan ruang publik tidak didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk difable) = 0 Fasilitas budaya dan ruang publik baru sebagian didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat = 1 Fasilitas budaya dan ruang publik seluruhnya sudah didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat = 2 Masyarakat di SKP satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 0 Masyarakat di SKP satu sama lain belum seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka baru ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik = 1 Masyarakat di SKP satu sama lain sudah seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 2

Kerekatan masyarakat dan mekanisme resolusi konflik oleh masyarakat dalam menangani konflik.

157

Nilai

C. Dimensi Lingkungan No.

Peubah

L1.

Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengacu pada Tata Ruang SKP

L2.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) SKP

L3.

Definisi Peubah Pembangunan kawasan transmigrasi mengacu kepada Rencana Rinci tata ruang SKP

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pemanfaatan Pemanfaatan sumber daya keindahan Amenity dan kenyamanan untuk untuk untuk Resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial khususnya Kegiatan Ekonomi dalam rangka pengembangan dan Sosial SKP komoditas unggulan

Indikator Belum ada penetapan rencana rinci tata ruang SKP = 0 Ada dokumen penetapan rencana rinci tata ruang tata ruang SKP = 1 Ada dokumen penetapan rencana rinci tata ruang tata ruang SKP dan dijadikan acuan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian Pembangunan SKP = 2 RTH kurang dari 10% = 0 RTH antara 10 %- 20% = 1 RTH Antara 20%- 30 % = 2 RTH lebih dari 30 % = 3 Belum ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial = 0 Sudah ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial tapi belum optimal = 1 Sudah ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial sudah optimal = 2

158

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

L4.

Kesadaran Masyarakat SKP terhadap permasalahan dan pemanfaatan lingkungan

Kesadaran masyarakat dalam memahami permasalahan dan pemanfaatan lingkungan dan mengimplementasikannya. Semuanya sudah ada dalam bentuk aturan yang dibuat oleh masyarakat atau perangkat pemerintahan di SKP baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

L5.

Adaptasi terhadap Adaptasi kegiatan ekonomi utama perubahan iklim terhadap perubahan iklim masyarakat di SKP

L6.

Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = 0 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = 1 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari = 2 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta menuangkan ke dalam aturan (tidak tertulis dan/atau tertulis) dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari = 3 Kegiatan ekonomi utama meningkatkan kerentanan terhadap resiko terhadap perubahan iklim = 0 Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim namun belum optimal = 1 Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim = 2 Ada resiko bencana tapi belum ada upaya mitigasi = 0

Kapasitas Mitigasi Mitigasi bencana sudah terdapat pada Bencana kebijakan program dan anggaran untuk Ada resiko bencana dan sudah ada rencana untuk mitigasi = 1 Ada resiko bencana, dan mitigasi yang terstuktur dalam SKP tersebut kebijakan program dan anggaran = 2 Pengelolaan dan Pengelolaan sampah yang melibatkan Tidak ada TPS dan tidak ada sistem pengelolaan sampah = 0 Pemanfaatan masyarakat dan ketersediaan TPS. Ada TPS tapi masyarakat tidak membuang sampah di TPS = 1 Sampah di SKP Ada TPS dan ada sistem penanganan sampah = 2 Ada TPS, sistem penanganan dan pengelolaan sampah = 3

L7.

159

Nilai

No. L8.

Peubah Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah di SKP

Definisi Peubah Pengelolaan dan pemanfaatan limbah kegiatan ekonomi utama

Indikator Limbah dari kegiatan ekonomi utama dibiarkan tanpa pengelolaan = 0 Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola tapi belum optimal = 1 Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola dan dimanfaaatkan = 2

160

Nilai

D. Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana No. P1.

Peubah Konektivitas antar SP dalam SKP dan antar SKP/PPLT yenag berdekatan

Definisi Peubah Keterhubungan antar SP dalam SKP dan antar SKP terdekat dengan jalan/alat transportasi

Indikator Antar SP di dalam SKP belum seluruhnya terhubung dengan prasarana jalan = 0 Antar SP di dalam SKP seluruhnya sudah terhubung dengan prasarana jalan, namun kondisi jalan lebih dari 50 % masih buruk (tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih = 1 Antar SP di dalam SKP seluruhnya sudah terhubung dengan prasarana jalan, dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih kecuali cuaca tertentu) = 2

P2.

Angkutan Umum

Angkutan umum dapat menjangkau kawasan transmigrasi dengan trayek tetap dan setiap hari

P3.

Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Sumber air yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di kawasan untuk minum dan mandi/cuci

Antara Pusat SKP/PPLT dengan Pusat SKP/PPLT yang berdekatan sudah terhubung dengan prasarana jalan, dan lebih dari 50% kondisi jalan dalam keadaan baik (bisa dilalui oleh kendaraan roda 4/lebih dalam segala cuaca) = 3 Tidak ada angkutan umum yang melalui kawasan transmigrasi =0 Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap = 1 Ada angkutan umum ada trayek tetap tapi tidak setiap hari = 2 Ada angkutan umum trayek tetap dan setiap hari = 3 Air hujan = 0 Sungai/danau/kolam = 1 Mata Air = 2 Sumur = 3 Sumur Bor/pompa = 4 PAM/Ledeng/air kemasan = 5 161

Nilai

No.

Peubah

P4.

Keberadaan Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) sederajad Keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sarana Rekreasi dan Pengembangan kebudayaan Ketersediaan Bahan Bakar

P5.

P6.

P7.

P8.

Elektrifikasi SKP

Definisi Peubah

Indikator

Ketersedian bangunan sarana belajar mengajar tingkat pertama (SLP Umum/MTsN, yang disediakan oleh Pemerintah/ Swasta) Ketersediaan tempat pelayanan kesehatan yang dibangun oleh pemerintah

Tidak ada = 0 Ada di SKP lain = 1 Ada dan lokasinya di SKP yang bersangkutan = 2

Sarana Rekreasi dan Pengembangan kebudayaan

Tidak ada = 0 Ada di SKP lain = 1 Ada dan lokasinya di SKP yang bersangkutan = 2

Ketersedian sumber bahan bakar minyak (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum-SPBU) dan Bahan Bakar Gas (BBG) yang ada di dalam dan sekitar kawasan Desa berlistrik adalah apabila lebih dari 50 % jumlah rumah tangga yang sudah memperoleh aliran listrik di rumahnya dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada di kawasan

Tidak ada SPBU dan atau penyedia BBG = 0 Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu = 1 Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu = 2 SP-SP dalam SKP belum ada listrik = 0 Belum seluruh SP terjangkau dengan listrik = 1 Seluruh SP sudah terjangkau listrik namun kurang dari 50% warganya menggunakan listrik = 2 Seluruh SP sudah terjangkau listrik dan lebih dari 50% warganya menggunakan listrik = 3

Tidak ada = 0 Ada di SKP lain = 1 Ada dan lokasinya di SKP yang bersangkutan = 2

162

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

P9.

Pemanfaatan alat komunikasi dan Internet

Jumlah penduduk di kawasan yang sudah menggunakan alat komunikasi dan memanfaatkan telepon genggam tersebut untuk mengakses internet dan berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan

P10 .

Ketersediaan Kantor Pelayanan Pemerintahan

Kantor Pemerintah yang digunakan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat SKP

Sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses alat komunikasi dan internet = 0 Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan = 1 Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet dan sudah dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan, misalnya untuk promosi komoditas unggulan = 2 Belum tersedia = 0 Sudah tersedia tetapi letaknya SKP lain = 1 Sudah tersedia dan terletak di SKP yang bersangkutan = 2

163

Nilai

E. Dimensi Kelembagaan No.

Peubah

K1.

Pasar Harian

K2.

Keberadaan Gabungan Kelompok Tani/Nelayan/ Peternak/ Pekebun

K3.

Keberadaan BUMDesa Bersama

Definisi Peubah

Indikator

Tempat untuk transaksi jual beli barang Tidak ada pasar (aktivitas dan bangunannya) = 0 dan jasa yang diselenggarakan secara Ada aktivitas pasar secara berkala (mingguan) dan tidak ada rutin setiap hari bangunan pasar = 1 Ada aktivitas pasar harian dan ada bangunan pasar walaupun tidak permanen = 2 Ada aktivitas pasar secara rutin (harian) dan ada bangunan pasar permanen = 3 Gabungan beberapa kelompok (taniBelum terbentuk Gapoktan = 0 nelayan-peternak-pekebun) yang Sudah terbentuk gapoktan namun masih bergerak di bidang bekerjasama untuk meningkatkan skala produksi = 1 ekonomi dan efisiensi usahanya. Sudah terbentuk gapoktan dan bidang usahanya sudah berkembang mengarah kepada fungsi usaha pertanian dari hulu ke hilir = 2

Badan usaha yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat bersama 2 atau lebih pemerintah desa guna meningkatkan perekonomian kawasan perdesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumberdaya

Disamping pengembangan usaha pertanian dari hulu ke hilir, sudah terlibat juga lembaga non keuangan pendukung usaha pertanian (klinik agribisnis, lembaga penyuluh pertanian, lembaga UPJA/Usaha Penyedia Jasa Alsintan, dll) = 3 Belum ada BUMDesa Bersama = 0 Sudah ada BUMDesa Bersama, sudah ada usahanya tetapi tidak berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan = 1

Sudah ada BUMDesa Bersama, sudah ada usahanya tetapi belum aktif berperan dalam pengembangan komoditas unggulan = 2 Sudah ada BUMDesa Bersama, sudah ada usahanya dan aktif berperan dalam pengembangan komoditas unggulan = 3 164

Nilai

No. K4.

K7.

K8.

Peubah

Definisi Peubah

Keberadaan Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro Lembaga Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Lembaga Penanggung jawab Pelaksanaan Pengembangan SKP

Ada tidaknya lembaga keuangan mikro (lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank) yang beroperasi di wilayah SKP

Indikator

Tidak ada LKM = 0 Ada LKM namun wilayah kerjanya hanya mancakup SP/Desa saja = 1 Ada LKM, dan wilayah kerjanya mencakup beberapa SP/Desa =2 Instansi pemerintah yang Tidak ada = 0 melaksanakan fungsi keamanan dan Ada di wilayah SKP lain = 1 ketertiban di linkup SKP (Kantor Polsek) Ada di Wilayah SKP = 2 Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bertugas untuk pelaksanakan pengembangan SKP

Belum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah = 0 Pemerintah Daerah sudah menetapkan lembaga penanggungjawab pelaksanaan pengembangan SKP namun belum bekerja secara efektif = 1 Pemerintah Daerah sudah menetapkan lembaga penanggungjawab pelaksanaan pengembangan SKP dan sudah efektif melaksanakan tugas = 2

165

Nilai

Form Isian Hasil Survey SKP Nomor Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Bidang Lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana Bidang Kelembagaaan Respond E1 E2 E3 E4 E5 E6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 K1 K2 K3 K4 K5 K6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dst Gabungan

166

Lampiran 3.

KUESIONER PENGUKURAN INDEKS PERKEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN (SP)

Nama SP Nama SKP/ Kecamatan Lokasi Kawasan Kabupaten Komoditas unggulan Nama Responden Nomor Responden Nama Fasilitator Petugas Pencatat Pelaksanaan pengumpulan data

: :

: : :

: : :

DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

2018

167

168

A. Dimensi Ekonomi No. E1.

E2.

E3.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

Ekonomi Wilayah Gambaran tentang jenis komoditas pertanian Desa dalam arti luas (padi dan palawija, sayuran, perkebunan, buah-buahan, ternak & unggas, budidaya ikan), industri pengolahan berbasis pertanian dan industri pengolahan lainnya, dan jasa (keuangan, pariwisata dll) yang menjadi andalan dalam perekonomian masyarakat desa Pertokoan dan Toko atau warung yang menyediakan Warung keperluan sehari-hari (kelontong, makanan dan minuman) Pelayanan Bank dan/atau LKBB

Bank Umum dan lembaga keuangan lainnya (BPR/Pegadaian) milik pemerintah atau swasta yang beroperasi di desa seperti mobil (bank) keliling atau ATM bahkan sampai kantor pelayanan bank

Pola usaha pokok belum berkembang = 0 Pola usaha pokok sudah berkembang dan mencukupi kebutuhan subsisten = 1 Pola usaha pokok mulai dikembangkan pada industri pengolahan berbasis pertanian, industri mikro bidang kulit, kayu, anyaman, gerabah/keramik = 2 Pola usaha pokok sudah dikembangkan dari mulai pertanian, industri pengolahan dan jasa = 3 Tidak ada pertokoan dan warung = 0 Ada warung/toko/kedai tapi belum dapat melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat di SP =1 Ada warung/toko/kedai sudah dapat melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat di SP =2 Tidak ada pelayanan bank = 0 Ada pelayanan Bank Umum dan/atau BPR atau LKBB tapi hanya melayani masyarakat SP kurang dari 25 %= 1 Ada pelayanan Bank Umum dan/atau BPR atau LKBB dan sudah melayani masyarakat SP lebih dari 25 %= 2

169

Nilai

No. E4.

Peubah Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam pengembangan pola usaha pokok dan komoditas unggulan

Definisi Peubah

Indikator

Partisipasi masyarakat dan UMKM untuk mengembangkan keterkaitan antar kegiatan ekonomi dalam pengembangan komoditas andalan/unggulan mulai dari produksi, pengepul, industry pengolahan, pemasaran dan peran lembaga penunjang lembaga keuangan, pelayanan usaha, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dalam pengembangan komoditas tersebut) Kegiatan untuk mempromosikan hasil komoditas unggulan kepada masyarakat melalui media, website, leaflet, booklet, pameran, festival, bazar, expo dll

E5.

Promosi komoditas unggulan

E6.

Pembagian lahan Pembagian lahan usaha kepada transmigran bagi transmigran

E7.

Sertifikasi tanah Sertifikat hak milik atas tanah untuk lahan bagi transmigran pekarangan (LP), lahan usaha (LU) I dan II

Hanya sebagian kecil masyarakat dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan pola usaha pokok dan/atau komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster (hanya kurang dari 25 %) = 0

Sekitar 25 % - 50 masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan pola usaha pokok dan/atau komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 1 Lebih dari 50 % masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan pola usaha pokok dan/atau komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 2 SP belum mempromosikan komoditas unggulan = 0 SP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) = 1 SP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalm skala nasional = 2 SP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala internasional = 3 Belum menerima lahan = 0 Menerima hanya lahan pekarangan = 1 Menerima lahan pekarangan dan LU I = 2 Menerima LP, LU I dan LU II = 3 Belum ada yang menerima sertifikat = 0 Sudah menerima sertifikat tetapi hanya lahan pekarangan = 1 Sudah menerima sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha I = 2 Sudah menerima sertifikat lengkap (LP, LU I dan LU II) = 3

170

Nilai

No. E8.

E9.

E10

Peubah Sertifikasi tanah bagi penduduk setempat

Definisi Peubah

Indikator

Sertifikat hak milik atas tanah yang dibagikan oleh pemerintah kepada penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran

Belum ada yang menerima sertifikat = 0 Sudah menerima sertifikat tetapi hanya lahan pekarangan = 1 Sudah menerima sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha I = 2 Sudah menerima sertifikat lengkap (LP, LU I dan LU II) = 3 Tingkat Intensitas pemanfaatan lahan untuk Kurang dari 25 % lahan dimanfaatkan secara produktif = 0 Pemanfaatan pengembangan komoditas pokok 25 - 50 % lahan dimanfaatkan secara produktif = 1 lahan 50 - 75 % lahan dimanfaatkan secara produktif = 2 Lebih dari 75% lahan dimanfaatkan secara produktif = 3 Pemilikan/pengu Pengalihan penguasaan dan atau kepemilikan Lebih dari 50 % lahan di SP dikuasai oleh penduduk atau asaan lahan lahan dari penduduk SP/desa kepada perusahaan dari luar SP = 0 penduduk dari luar SP/desa ataupun 25 - 50 % lahan di SP dikuasai oleh penduduk atau perusahaan dari luar SP/Desa perusahaan dari luar SP = 1 Kurang dari 25 % lahan di SP dikuasai oleh penduduk atau perusahaan dari luar SP = 2

171

Nilai

B. Dimensi Sosial Budaya No. S1.

S2.

S3.

S4.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

Kegiatan Gotong Royong

Aktivitas bersama penduduk masyarakat SP/desa dalam pelaksanaan kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan SP/desanya Kriminalitas Perbuatan atau tindakan oleh seseorang atau kelompok yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, perkosaan dlsb Keberadaan Keberadaan seseorang, keluarga atau Penyandang kelompok masyarakat yang mengalami Masalah hambatan, kesulitan atau gangguan fungsi Kesejahteraan sosialnya seperti kemiskinan, keterlantaran, Sosial (PMKS) kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara wajar dan memadai Pemberantasan Pendidikan kepada masyarakat yang tidak Buta Aksara/ mampu membaca, menulis, dan menghitung Kegiatan Kelompok serta pendidikan non formal bagi masyarakat Belajar (Kejar) Paket yang tidak mempunyai kesempatan untuk A/B/C memperoleh pendidikan formal di sekolah 172

Tidak ada = 0 Ada tetapi jarang dilakukan = 1 Ada dan dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal = 2 Tidak ada = 3 Ada tetapi cenderung berkurang = 2 Ada dan cenderung tetap = 1 Ada dan cenderung meningkat = 0 Tidak ada = 3 Ada tetapi cenderung berkurang = 2 Ada dan cenderung tetap = 1 Ada dan cenderung meningkat = 0

Tidak ada = 0 Ada tetapi tidak terprogram = 1 Ada dilaksanakan secara rutin = 2

Nilai

No. S5.

S6.

S7.

S8.

S9.

Peubah Ketersediaan Tenaga Kependidikan Tingkat Dasar Ketersediaan Tenaga Medis (paramedis)

Definisi Peubah

Indikator

Keberadaan guru SD/MI dan atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di SD/MI

Tidak ada = 0 Ada, kurang dari 25 % kebutuhan = 1 Ada, 25-50% kebutuhan = 2 Ada, lebih dari 50 % kebutuhan = 3 Keberadaan dokter, bidan, mantri, dan Tidak ada = 0 Ada, secara berkala bulanan = 1 perawat yang memberikan pelayanan Ada, secara berkala mingguan = 2 kesehatan di lingkungan SP/desa Ada, secara berkala setiap hari = 3 Ketersediaan Keberadaan mubaligh, pastor, pendeta dan Tidak ada = 0 Tenaga Ada, belum sesuai dengan kebutuhan umat = 1 pembina keagaamaan lainnya Rohaniawan Ada, sesuai dengan kebutuhan umat = 2 Migrasi penduduk Anggota masyarakat yang karena Lebih dari 25 % penduduk bermigrasi ke luar SP untuk mencari nafkah = 0 ke luar SP untuk keterbatasannya pindah ke luar SP/desa Sekitar 10 - 25 % penduduk bermigrasi ke luar SP untuk mencari nafkah untuk bekerja dan mencari nafkah mencari nafkah = 1 Sedikit penduduk (kurang dari 10 %) bermigrasi ke luar SP untuk mencari nafkah = 2 Kerekatan Sosial Derajat kedekatan hubungan antar kelompok Masyarakat di SP satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat, antar golongan masyarakat masyarakat yang satu dan apabila terjadi konflik maka tidak dalam mengembangkan tatanan kehidupan ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 0 bermasyarakat Masyarakat di SP satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang, namun apabila terjadi konflik sudah ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik = 1 Masyarakat di SP satu sama lain sudah merasa menjadi masyarakat yang satu dan apabila terjadi konflik maka sudah ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 2 173

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

S10. Kasus pertanahan Persoalan-persoalan pertanahan atau lahan yang terjadi dan diadukan masyarakat (kekurangan lahan usaha, tumpang tindih lahan, klaim lahan dan/atau sengketa lahan lainnya S11. Keberadaan local Seseorang yang secara sukarela champion (agen mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk perubahan) mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi, social, budaya dan keagamaan serta lingkungan hidup

174

Tidak ada kasus yang diadukan = 3 Ada, dan sebagian besar (lebih dari 50%) dapat diselesaikan =2 Ada, dan sebagian (20% - 50%) sudah diselesaikan = 1 Ada kasus tapi penyelesaiannya lambat = 0 Di SP/Desa belum ada = 0 Di SP sudah ada local champion namun terbatas pada bidang tertentu = 1 Di SP/Desa sudah ada local champion yang mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat = 2

Nilai

C. Dimensi Lingkungan No.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

L1.

Tata Ruang Satuan Permukiman

Ketersediaan Peta Tata Ruang dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman

L2.

Ketersediaan MCK

Ketersedian sarana untuk mandi, cuci dan tempat buang air besar

L3.

Pengelolaan Sampah

Adalah upaya pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan

175

Peta Tata Ruang dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman tidak tersedia di kantor SP = 0 Peta Tata Ruang dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman tersedia di kantor SP namun belum dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang = 1 Peta Tata Ruang dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman tersedia di kantor SP dan dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang = 2 Belum ada sarana MCK yang layak = 0 Penduduk menggunakan sarana MCK bersama namun pelayanannya belum sesuai dengan jumlah penduduk = 1 Penduduk menggunakan sarana MCK bersama dan pelayanannya sudah sesuai dengan jumlah penduduk = 2 Setiap Rumah Tangga memiliki sarana MCK sendiri =3 Dibuang di sembarang tempat (tanah lapang, kebun, sungai, selokan) = 0 Dibuang di lubang sampah, ditimbun atau dibakar = 1 Dibuang di TPS dan diangkut ke TPA = 2 Didaur ulang atau dibuat kompos atau diangkut ke TPA dan diolah menjadi bahan yang lebih bermanfaat misalnya pupuk organik = 3

Nilai

No. L4.

L5.

L6.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

Kejadan Luar Biasa (KLB)

Munculnya kesakitan atau kematian yang terjadi secara epidemiologis pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu Kapasitas Mitigasi Mitigasi bencana sudah terdapat pada Kebencanaan kebijakan program dan anggaran untuk (Gempa Bumi, kawasan tersebut baik dari aturan Banjir, Tanah pemerintah maupun aturan tidak tertulis dan Longsor, Tsunami, tertulis dari masyarakat di SP dll) Pemanfaatan Pemanfaatan potensi sumberdaya keindahan Amenity dan kenyamanan untuk meningkatkan nilai Resources tambah pengembangan komoditas unggulan (sumber daya keindahan dan kenyamanan)

176

Tidak ada = 2 Ada tetapi tidak ada yang meninggal = 1 Ada da nada yang meninggal = 0 Ada kemungkinan terjadi bencana alam tapi tidak ada mitigasi = 0 Ada kemungkinan terjadi bencana alam dan sudah ada mitigasi = 1 Kawasan ini kemungkinan besar tidak terjadi bencana alam = 2 Masyarakat desa belum memanfaatkan sumber daya keindahan dan kenyamanan (amenity resources) untuk pengembangan komoditas unggulan = 0 Masyarakat desa sudah memanfaatkan sumber daya keindahan dan kenyamanan (amenity resources) untuk pengembangan komoditas unggulan namun belum optimal = 1 Masyarakat desa secara optimal memanfaatkan sumber daya keindahan dan kenyamanan (amenity resources) untuk pengembangan komoditas unggulan = 2

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

L7.

Kesadaran Upaya yang ditempuh oleh masyarakat secara Masyarakat mandiri untuk meningkatkan kemampuannya terhadap dalam memahami masalah lingkungan Permasalahan dan Pemanfaatan Lingkungan

L8.

Penerapan Prinsip Konservasi Dalam Pengelolaan Lahan

Penerapan teknik-teknik konservasi tanah dan air dalam pengembangan budidaya pertanian sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah karena erosi ataupun upaya perbaikan tanah yang rusak oleh erosi

177

Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = 0 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = 1 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari = 2 Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta menuangkannya ke dalam aturan (tertulis dan/atau tidak tertulis) dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari =3 Belum menerapkan = 0 Sudah menerapkan secara parsial = 1 Sudah menerapkan secara penuh = 2

Nilai

D. Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana No. P1.

Peubah Konektivitas Lingkungan Permukiman

Definisi Peubah

Indikator

Seluruh perumahan dalam SP sudah terhubung dengan prasarana jalan dan tingkat kemudahannya untuk dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih

Tanah = 0 Diperkeras = 1 Aspal/Beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali musim hujan = 2 Aspal/beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali waktu-waktu tertentu (pada saat hujan, air pasang, dll) = 3

P2.

Ketersediaan Angkutan Umum

Sarana layanan angkutan yang digunakan masyarakat sebagai moda transportasi penumpang dan barang

P3.

Sumber Air Minum, mandi dan cuci

Sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sarananya

P4.

Keberadaan Sekolah Dasar (SD) Umum dan/ atau MI

Ketersediaan bangunan sarana pendidikan dasar (SD/MI)

Aspal/beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun = 4 Tidak ada angkutan umum = 0 Ada dengan trayek tidak tetap = 1 Ada tanpa trayek tetap = 2 Ada trayek tetap tapi tidak setiap hari = 3 Air hujan = 0 Sungai/danau/kolam = 1 Mata Air = 2 Sumur gali = 3 Sumur bor/pompa = 4 Tidak ada = 0 Ada dengan lokasi sekolah lebih dari 3 km = 1 Ada dengan lokasi sekolah kurang dari 3 km = 2

178

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

P5.

Ketersediaan Pos PAUD

Tempat pelaksanaan pelayanan pendidikan untuk anak-anak pra usia sekolah

P6.

Keberadaan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

Ketersediaan tempat pelayanan kesehatan masyarakat

P7.

Sarana Peribadatan

P8.

Elektrifikasi Desa

P9.

Bahan Bakar untuk keperluan memasak

P10

Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler

Sarana tempat masyarakat melaksanakan ibadah (masjid, gereja, pura) yang keberadaannya disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan umatnya Jumlah rumah yang memperoleh sambungan 0 – 25 % = 0 listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah di 25 - 50 % = 1 SP/Desa 51 - 75 % = 2 > 75 % = 3 Bahan bakar yang digunakan masyarakat Minyak Tanah = 0 untuk keperluan sehari-hari Kayu Bakar/Limbah Pertanian = 1 Gas Cair (LPG) = 2 Biogas = 3 Penggunaan telepon seluler dan kemudahan Tidak ada sinyal telepon seluler = 0 berkomunikasi menggunakan telepon seluler Ada sinyal telepon walaupun lemah = 1 Ada sinyal telepon dan kuat = 2

179

Tidak ada = 0 Ada tapi belum dapat melayani penduduk seluruh SP =1 Ada dan sudah dapat melayani penduduk seluruh SP =2 Tidak ada Poskesdes/Polindes = 0 Ada di SP/Desa lain dan sangat sulit dijangkau = 1 Ada di SP/Desa lain dan sulit dijangkau = 2 Ada dan lokasinya di dalam wilayah SP (desa) = 3 Tidak tersedia = 0 Tidak tersedia = 0 Tersedia namun belum sesuai dengan kebutuhan = 1 Tersedia sesuai dengan kebutuhan = 2

Nilai

No.

Peubah

Definisi Peubah

P11

Keberadaan Kantor pelayanan pemerintahan tingkat SP Kantor SP/Kantor atau desa Desa

P12

Sarana pusat percontohan

Indikator Tidak ada kantor SP/desa = 0 Ada kantor SP/desa tapi belum dapat melayani penduduk secara optimal = 1 Ada kantor SP/desa tapi dan sudah dapat melayani penduduk secara optimal = 2 Tidak tersedia = 0 Tersedia, belum dimanfaatkan secara maksimal = 1 Tersedia dan dimanfaatkan secara maksimal = 2

Ruang yang disediakan untuk sarana pusat pecontohan

180

Nilai

E. No.

Dimensi Kelembagaan Peubah

K1.

Pasar Mingguan

K2.

Koperasi (KUD, Non KUD, Kopinkra, dll)

K3.

Keberadaan BUMDesa

K4.

Keberadaan Kelompok Tani dan Nelayan

Definisi Peubah

Indikator

Tempat untuk transaksi jual beli barang dan Tidak ada pasar (aktivitas dan bangunannya) = 0 jasa yang diselenggarakan secara rutin setiap Ada aktivitas pasar mingguan tetapi tidak ada bangunan pasar = 1 Ada aktivitas pasar mingguan dan ada bangunan pasar minggunya walaupun tidak permanen = 2 Ada aktivitas pasar mingguan dan ada bangunan pasar permanen = 3 Lembaga ekonomi yang berbadan hukum Tidak ada koperasi = 0 yang dikembangkan atas dasar prinsip Ada koperasi tapi belum dapat sebagai penggerak ekonomi kekeluargaan dan gotong royong di SP =1 Ada koperasi tapi belum dapat sebagai penggerak ekonomi di SP =2 Badan usaha milik desa yang dikelola oleh Belum ada BUMDesa = 0 pemerintah desa dan masyarakat guna Sudah ada BUMDesa tetapi belum ada usahanya = 1 meningkatkan perekonomian desa sesuai Sudah ada BUMDesa, sudah ada usahanya tetapi belum aktif dengan kebutuhan dan potensi sumberdaya berperan dalam pengembangan komoditas unggulan = 2 desa Sudah ada BUMDesa, sudah ada usahanya dan aktif berperan dalam pengembangan komoditas unggulan = 3 Perkumpulan petani/ Belum ada kelompok tani = 0 peternak/pekebun/nelayan yang dibentuk Sudah ada kelompok tani tapi belum tergabung dalam atas dasar kesamaan kepentingan dan Gapoktan = 1 kesamaan kondisi social ekonomi dan budaya Sudah ada kelompok tani dan sebagian kelompok tani untuk mencapai peningkatan kesejahteraan tergabung dalam Gapoktan = 2 bersama Sudah ada kelompok tani dan seluruh kelompok tani tergabung dalam Gapoktan = 3 181

Nilai

No. K5.

Peubah

Definisi Peubah

Indikator

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPMD, Kelompok Perempuan, Majelis Taklim Lembaga Adat, dll) Siskamling atas inisiatif warga

Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan tertentu sebagai mitra pemerintah desa dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat desa

Tidak ada organisasi kemasyarakatan = 0 Ada organisasi kemasyarakatan sebagian besar bentukan pemerintah desa = 1 Ada organisasi kemasyarakatan bentukan pemerintah desa dan masyarakat = 2

Inisiatif warga masyarakat untuk membuat kondisi lingkungannya aman dan tenteram

K7.

Keberadaan Posyandu

Kegiatan dibidang pemeliharaan kesehatan dasar yang dilakukan diinisiasi oleh dan untuk warga masyarakat dengan pendampingan dari pemerintah daerah

K8.

Penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SP

Orang perorang dan/atau institusi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan SP/Desa

Tidak ada = 0 Ada, berkala = 1 Ada, dan rutin = 2 Tidak ada = 0 Ada tapi belum dapat melayani sebagian besar penduduk SP= 1 Ada dan sudah dapat melayani sebagian besar penduduk SP= 2 Tidak ada = 0 Ada pelaksana pengembangan SP tetapi tidak ada penunjukan dan/atau penetapan dari Pemda = 1 Pemda membentuk unit kerja khusus sebagai pelaksana pengembangan SP = 2

K6.

182

Nilai

Form Isian Hasil Survey SP Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Bidang Lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana Bidang Kelembagaaan No Responden E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dst Gabungan

183

184

Lampiran 4. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Ekonomi Kawasan Transmigrasi No 1.

Peubah Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Transmigrasi

Indikasi Kegiatan Komoditas unggulan belum dikembangkan = 0 Indentifikasi komoditas unggulan Identifikasi pelaku usaha komoditas unggulan Penentuan dan penetapan komoditas unggulan oleh stakeholder kawasan Komoditas unggulan sudah dikembangkan namun masih parsial = 1 Identifikasi usaha dan pelaku usaha komoditas unggulan dari produksi, pengolahan sampai pemasaran Pengembangan usaha dari mulai poduksi, pengolahan sampai pemasaran Penguatan kelembagaan pengelola kawasan/klaster Penguatan kapasitas pelaku usaha dari mulai produksi, pengolahan, dan pemasaran Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran = 2 Identifikasi pengembangan komoditas unggulan dengan sektor lainnya di kawasan atau sekitar kawasan Indentifikasi para pelaku usaha sektor lainnya Pengembangan komoditas unggulan dengan sektor lainnya baik di dalam kawasan maupun sekitar kawasan Penguatan kapasitas pelaku usaha dari mulai produksi, pengolahan, pemasaran dan sektor lainnya yang terkait

185

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v v

v v v

v v v

v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v v

v

v v v

No 2

Peubah Pelibatan masyarakat dan UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan

Indikasi Kegiatan Hanya sebagian kecil masyarakat dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh kawasan transmigrasi/klaster (hanya kurang dari 25 %) = 0 Identifikasi para pelaku usaha yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan Sosialisasi kepada para pelaku usaha pengembangan komoditas unggulan Pelibatan para pelaku usaha dalam kawasan transmigrasi/klaster Para pelaku usaha yang tergabung dalam klaster memperoleh peningkatan kapasitas dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran Pengadaan sarana produksi bersama Standarisasi produk Pemasaran produk secara bersama Sekitar 25 % - 50 masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 1 Peningkatan kapasitas para pelaku usaha yang tergabung dalam kawasan transmigrasi/klaster dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran Pengadaan sarana produksi bersama Standarisasi produk Pemasaran produk secara bersama

186

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v

v

v

v v v

v v v

v v v

v v v

v

v

v

v

v v v

v v v

v v v

v v v

v v v

No 3

Peubah

Indikasi Kegiatan

Peran BUMDES dan atau BUMDES Bersama Mengembangkan Komoditas Unggulan

BUMDES dan atau BUMDES Bersama belum mendukung pengembangan komoditas unggulan = 0 Pemerintah Kabupaten dan atau pengurus klaster melakukan sosialisasi kepada kepala desa, BUMDES dan BUMDESMA tentang pentingnya peran mereka dalam pengembangan komoditas unggulan di kawasan Pemerintah Kabupaten dan atau pengurus klaster mendorong BUMDes dan BUMDESMA untuk berusaha dalam rangka mengembangkan komdoitas unggulan Pemerintah Desa memberikan bantuan modal untuk BUMDES dan BUMDESMA untuk mengembangkan komoditas unggulan BUMDES dan atau BUMDES Bersama sudah mendukung pengembangan komoditas unggulan tapi masih parsial = 1 Pemerintah kabupaten dan atau pengurus klaster dan atau kepala desa mendorong BUMDES dan BUMDESMA untuk mengembangkan komoditas unggulan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran Pemerintah kabupaten dan atau pengurus klaster dan atau kepala desa mendorong BUMDES dan BUMDESMA untuk mengembangkan komoditas unggulan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan mengaitkan dengan pengembangan usaha sektor lainnya yang terkair dengan pengembangan komoditas unggulan Pemerintah kabupaten dan atau pengurus klaster dan atau kepala desa mencarikan mitra BUMDES dan BUMDESMA dari dunia usaha untuk mengembangkan komoditas unggulan

187

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

1

v

v

No 4

Peubah

Indikasi Kegiatan

Pengembangan Jejaring Klaster/ Kawasan Transmigrasi

Tidak ada keterkaitan antara klaster/kawasan transmigrasi dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan = 0 Pemerintah kabupaten menyusun kebijakan keterkaitan kawasan transmigrasi/klaster dengan kawasan lainnya baik dalam RPJMD maupun peninjauan kembali RTRWK Pengurus klaster melakukan identifikasi kawasan/klaster di dalam maupun luar kabupaten untuk mengembangkan komoditas unggulan Pemerintah kabupaten memfasilitasi kerjasama antara kawasan transmigrasi/klaster dengan kawasan/klaster lainnya Pengelola kawasan transmigrasi/klaster melakukan kerjasama dengan kawasan lainnya dalam pengembangan komoditas unggulan Ada keterkaitan antara klaster/kawasan transmigrasi dengan kawasan lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan walaupun belum berkembang dengan baik = 1 Pemerintah kabupaten meningkatkan kapasitas kerjasama antara kawasan/klaster dengan kawasan/klaster lainnya Pengelola kawasan transmigrasi/klaster mengoptimalkan kerjasama dengan kawasan lainnya dalam pengembangan komoditas unggulan

188

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 5

Peubah Promosi komoditas unggulan oleh klaster/ kawasan transmigrasi

Indikasi Kegiatan Klaster belum mempromosikan komoditas unggulan = 0 Pemerintah kabupaten memfasilitasi untuk mempromosikan komdoitas unggulan dalam berbagai cara dan acara Pengelola klaster/kawasan mengidentifikasi produk barang dan jasa yang akan dipromosikan Pemerintah kabupaten dan atau pengelola klaster memfasilitasi peningkatan kapasitas dari pelaku usaha untuk meningkatkan standard produk unggulansesuai ketentuan yang berlaku (misalnya mutu produk sampai packaging) Pengelola klaster membuat website untuk mempromosikan produk barang dan jasa yang diproduksinya Pemerintah kabupaten memfasilitasi peningkatan kapasitas klaster dan pelaku usaha untuk memanfaatkan IoT (Internet of Things) dalam mempromosikan produk unggulan Klaster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) = 1 Klaster mengidentifikasi cara dan alat untuk mempromositas komoditas unggulan di aras nasional Pemerintah kabupaten memfasilitasi kerjasama dengan K/L atau lembaga nonpemerintah yang mempromosikan produk barang dan jasa unggulan Pengelola klaster/kawasan melakukan kerjasama dengan K/L atau lembaga nonpemerintah untuk mempromosikan komoditas unggulan di aras nasional

189

1

Tahun Ke2 3 4

v

v

v

v v

v

5

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

No

6

Peubah

Sertifikasi/ Standarisasi Produk yang dihasilkan

Indikasi Kegiatan Klaster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalm skala nasional = 2 Klaster mengidentifikasi cara dan alat untuk mempromositas komoditas unggulan di aras internasional Klaster ikut mempromosikan komoditas unggulan dalam expo, atau event-event internasional Produk yang dihasilkan belum mempunyai standard/ sertifikasi baik nasional maupun internasional = 0 Pemerintah kabupaten dan pengelola kawasan/klaster melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi/standarisasi nasional dan sertifikasi halal untuk produk barang dan jasa yang diekspor Pemerintah daerah dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster memfasilitasi untuk peningkatan kapasitas untuk mencapai dan mengelola produk barang dan jasa pelaku usaha di kawasan/klaster sesuai dengan standar nasional Pemerintah kabupaten dan pengelola kawasan/klaster melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi/standarisasi internasional untuk produk barang dan jasa yang diekspor Pemerintah daerah dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster memfasilitasi untuk peningkatan kapasitas untuk mencapai dan mengelola produk barang dan jasa pelaku usaha di kawasan/klaster sesuai dengan standar internasional

190

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

7

Peubah

Tingkat Melek Keuangan Masyarakat

Indikasi Kegiatan Produk yang dihasilkan sudah memiliki sertifikasi/ standarisasi aras nasional = 1 Pemerintah kabupaten dan pengelola kawasan/klaster melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi/standarisasi internasional untuk produk barang dan jasa yang diekspor Pemerintah daerah dan pengurus klaster memfasilitasi untuk peningkatan kapasitas untuk mencapai dan mengelola produk barang dan jasa pelaku usaha di kawasan/ klaster sesuai dengan standar internasional Sebagian besar masyarakat belum memanfaatkan jasa keuangan = 0 Pengelola kawasan transmigrasi/klaster, pemerintah desa, BUMDES dan bank melakukan sosialisasi tentang pentingnya bank/LKBB Pengelola kawasan transmigrasi/klaster mendorong masyarakat dan atau BUMDesa untuk membentuk lembaga keuangan bukan bank Pengelola kawasan transmigrasi/klaster dan BUMDES meminta bank untuk menyediakan mobil pelayanan bank Sebagian besar sudah memanfaatkan jasa perbankan namun belum memanfaatkan jasa kredit = 1 Penyuluhan tentang pemanfaatan bank untuk pengembangan usaha Pengelola kawasan transmigrasi/klaster dan atau BUMDesa bekerjasama dengan bank untuk memberikan layanan bank dan memudahkan masyarakat mengakses kredit

Pendampingan kepada masyarakat untuk menyusunan proposal yang bankable Pengelola kawasan transmigrasi/klaster mendorong pelaku usaha dan atau BUMDesa untuk berusaha mengembangkan komoditas unggulan 191

1

Tahun Ke2 3 4

v

v

v

v

v

v

v

5

v

v v

v

v

v

v

v v

v v

v

v v

v v

v v

v v v

No 8

Peubah Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan

Indikasi Kegiatan Hampir 50 % lebih lahan di kawasan dikuasai oleh pengusaha/penduduk dari luar kawasan = 0 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster bersama kepala desa melakukan identifikasi lahan-lahan yang dikuasai penguasa/penduduk dari luar kawasan Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa meminta kepada pengusaha/penduduk luar kawasan yang memiliki lahan agar lahannya dapat dikerjasamakan untuk diusahakan komoditas unggulan oleh penduduk kawasan. Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa mensosialisasikan kepada penduduk kawasan agar lahan tidak dijual kepada penduduk/pengusaha di luar kawasan, namun cukup dikerjasamakan saja Sekitar 25 - 50 % lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk/ perusahaan dari luar kawasan = 1 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa mensosialisasikan kepada penduduk kawasan agar lahan tidak dijual kepada penduduk/pengusaha di luar kawasan, namun cukup dikerjasamakan saja Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa mendorong untuk membuat kesepakatan di antara anggota masyarakat agar tidak menjual lahannya kepada penduduk/pengusaha di luar kawasan Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa meminta kepada pemerintah kabupaten untuk menerbitkan kebijakan (PERDA) tentang pelarangan penjualan lahan-lahan kepada pendududuk/pengusaha di luar kawasan, namun cukup dikerjasamakan saja 192

1

Tahun Ke2 3 4

v

v

v

v

v

5

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v v

Lampiran 5. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi No 1

Peubah Kreativitas Masyarakat

Indikasi Kegiatan Masyarakat masih belum ada kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 0 Sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha di kawasan/klaster tentang pentingnya kreatifitas dalam pengembangan komoditas unggulan Peningkatan kapasitas sebagian masyarakat pelaku usaha pengembangan produk unggulan mulai dari proses produksi, pengolahan, sampai pemasaran Pemerintah kabupaten bersama pengelola klaster melakukan kompetisi tentang kreatifitas dalam memproduksi, mengolah dan memasarkan komoditas unggulan minimal setahun dua kali Sebagian kecil masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 1 Pemerintah kabupaten bersama pengelola klaster/kawasan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas di kawasan/klaster tentang pentingnya kreativitas dalam pengembangan komoditas unggulan Pemerintah kabupaten bersama pengelola klaster/kawasan melakukan meningkatkan kapasitas sebagian besar masyarakat tentang berbagai macam proses produksi, penganekaragaman produksi dan pengolahan serta pemasaran produk barang dan jasa yang lebih unik untuk pengembangan komoditas unggulan

193

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 3

Peubah Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat

Indikasi Kegiatan Produk budaya masyarakat lokal belum dimanfaatkan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan = 0 Pemerintah kabupaten dan pengelola kawasan transmigrasi/klaster melakukan identifikasi produk seni dan budaya yang ada di kawasan Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi untuk menghidupkan kembali/menguatkan sanggar-sanggar tari, dan kesenian dan budaya lainnya Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara komersial dalam rangka pengembangan lomoditas unggulan namun belum optimal = 1 Pemerintah kabupaten dan atau K/L membangun tempat pertunjukan seni budaya (panggung terbuka) Pengurus kawasan transmigrasi/klaster mengagendakan pertunjukan seni dan budaya secara reguler (minimal 1 bulan satu kali) untuk para wisatawan di panggung terbuka Pemerintah kabupaten bersama pengelola kawasan transmigrasi/klaster membuat event calendar pertunjukkan seni dan budaya minimal setahun 3 kali Pemerintah kabupaten bekerjasama dengan K/L mempromosikan produk seni dan budaya yang ada di kawasan/klaster baik untuk aras kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional

194

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 4

Peubah Migrasi Penduduk Keluar Kawasan

Indikasi Kegiatan Lebih dari 25 % dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 0 Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan aparat keamanan bersama pengelola klaster melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mendorong rasa aman di kawasan Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, aparat keamanan pengelola klaster serta masyarakat melakukan kegiatan agar terjadinya rasa aman di kawasan Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan K/L membangun ruang publik yang ada di desa sebagai tempat olah raga maupun taman Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi pembangunan rumah (bedah rumah) dan lingkungan perumahan yang baik Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa untuk meningkatkan kesempatan bekerja di kawasan melalui cash for work untuk masyarakat. Sekitar 10 - 25 % dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 1 Pemerintah kabupaten dan K/L serta pemerintah desa mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran

1

Tahun Ke2 3 4

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa mendorong timbulnya jiwa wira usaha melalui peningkatan kapasitas masysrakat sesuai dengan pengembangan komoditas unggulan

v

v

v

v

v

Pemerintah kabupaten, K/L, pemerintah desa dan pengelola klaster mencari dana CSR dari perusahaan yang ada di dalam dan sekitar kawasan/klaster untuk bantuan modal bagi para pengusaha pemula

v

v

v

v

v

195

No 5

Peubah Governansi Budaya

Indikasi Kegiatan Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, bukanlah salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 0 Pemerintah kabupaten dan atau pengelola klaster mengidentifikasi masyarakat yang mau terlibat dalam pengelolaan institusi, program dan acara budaya Pemerintah kabupaten melibatkan masyarakat, khususnya dari klaster/kawasan transmigrasi dalam setiap event calendar budaya Pengelola klaster/kawasan transmigrasi dan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan budaya baik di aras desa maupun kawasan

1

Tahun Ke2 3 4

v

v

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, baru sebagian menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 1

6

Budaya dan Pendidikan

Pemerintah kabupaten melibatkan sebagian besar masyarakat, khususnya dari klaster/kawasan transmigrasi dalam setiap event calendar budaya Pengelola klaster/kawasan transmigrasi dan pemerintah desa melibatkan sebagian besar masyarakat dalam setiap kegiatan budaya baik di aras desa maupun kawasan Budaya lokal tidak diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut = 0 Pemerintah kabupaten mengidentifikasi budaya-budaya lokal yang dapat dijadikan muatan lokal dalam kurikulum pendidikan informal dan formal Pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat melakukan road show untuk sosialsiasi dan menjaring aspirasi masyarakat tentang budaya lokal masuk ke dalam muatan lokal dalam kurikulum pendidikan informal dan formal

196

v

v

v v

v

No

7

Peubah

Budaya, Informasi dan Pengetahuan

Indikasi Kegiatan Budaya lokal diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut = 1 Pemerintah kabupaten memasukan budaya lokal sebagai muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah Pemerintah kabupaten memasukan budaya lokal sebagai muatan lokal dalam kurikulum pendidikan informal Budaya lokal sebagai muatan lokal diajarkan baik dalam pendidikan informal maupun formal Pemerintah kabupaten, dunia usaha dan pengurus klaster/kawasan bekerjasama untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dan menampilkannya dalam event calendar budaya minimal di aras kabupaten Tidak ada kebijakan atau program dari pemerintah dan dunia usaha/ masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital = 0 Pemerintah kabupaten dan atau pengurus kawasan transmigrasi/klaster melakukan identifikasi budaya masyarakat yang perlu dipromosikan secara digital Pemerintah kabupaten dan dunia usaha menyusun kebijakan atau program untuk mempromosikan budaya dengan melibatkan masyarakat mulai dari menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital

197

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

No

8

Peubah

Budaya dan Perencanaan

Indikasi Kegiatan Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital namun belum efektif =1 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan dunia usaha melibatkan masyarakat dalam mempromosikan budaya mulai dari menciptakan, memproduksi, dan mendistribusikan secara digital Pemerintah (pemerintah kabupaten/KL) menlakukan pendampingan dalam mempromosikan budaya mulai dari menciptakan, memproduksi, dan mendistribusikan secara digital Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan belum secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya = 0 Pemerintah kabupaten dan pengurus kawasan/klaster mengindentikasi permasalahan-permasalahan budaya di kawasan Permasalahan utama budaya di kawasan baru sebagian dijadikan sebagai salah satu permasalahan utama dalam penyusunan master plan pembangunan kawasan Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya walaupun baru sebagian = 1 Permasalahan utama budaya di kawasan secara keseluruhan dan eksplisit sudah dijadikan sebagai salah satu permasalahan utama dalam penyusunan master plan pembangunan kawasan 198

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

No 9

Peubah

Indikasi Kegiatan

Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial

Fasilitas budaya dan ruang publik tidak didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk orang disabilitas) = 0 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mengidentifikasi fasilitas budaya yang ada di kawasan. Pemerintah (K/L. provinsi, kabupaten/kota), pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa, serta dunia usaha dan masyarakat membangun dana tau meningkatkan fasilitas budaya yang ada di kawasan yang mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat Fasilitas budaya dan ruang publik baru sebagian didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat = 1 Pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster melalui dana dari pemerintah (K/L, provinsi, kabupaten/kota, desa), CSR dan masyarakat membangun fasilitas budaya khususnya untuk difabel (tuna daksa, tuna rungu, tuna netra) dan orang-orang rentan (orang tua, ibu hamil dlsb) yang ada di seluruh kawasan.

199

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

Peubah

10

Kerekatan Sosial

Indikasi Kegiatan Masyarakat di kawasan satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 0 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mengadakan kegiatan gotong royong dan atau budaya yang melibatkan masyarakat namun belum secara reguler Konflik yang terjadi ditangani secara parsial dan belum ada peraturan desa tentang resolusi konflik. Masyarakat di kawasan satu sama lain belum seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka baru ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik = 1 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa sudah melakukan kegiatan-kegiatan gotong royong dan kegiatan budaya secara reguler minimal sekali dalam setahun yang melibatkan seluruh masyarakat Seluruh pemerintah desa sudah memiliki Peraturan Desa dan atau Peraturan Desa Bersama tentang resolusi konflik untuk menangani konflik yang terjadi dan berjalan dengan optimal

200

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v

v

v

v

v

v

v

Lampiran 6. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Lingkungan Kawasan Transmigrasi No 1

Peubah Pembangunan Kawasan Transmigrasi mengacu pada Tata Ruang Kawasan Transmigrasi

Indikasi Kegiatan

1

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5

Belum ada penetapan tata ruang kawasan = 0 Melakukan peninjauan kembali RTRW Kabupaten apabila kawasan transmigrasi bukan kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis

v

Penyusunan naskah akademis secara partisipatif termasuk konsultasi dengan BIG dan BKTRD

v

Penyusunan RANPERDA Tata Ruang Kawasan Transmigrasi Penentapan PERDA Tata Ruang Kawasan Transmigrasi Ada dokumen penetapan tata ruang Kawasan Transmigrasi = 1

2

Tahun Ke2 3 4

Penyunan Rencana Kawasan Transmigrasi sudah mengacu rencana tata ruang kawasan transmigrasi Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sudah berdasaran tata ruang kawasan transmigrasi RTH kurang dari 10% = 0 Identifikasi hutan/lahan-lahan kritis di kawasan Pemerintah kabupaten, pengelola kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa mensosialisasikan tentang pentingnya lingkungan yang baik Pemerintah kabupaten bekerjasama dengan K/L untuk pengadaan bibit untuk reboisasi hutan/lahan kritis Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa bersama masyarakat melakukan penanaman lahan-lahan kritis dan lahan pekarangan milik warga dengan kayu atau pohon produktif di lahan-lahan kritis 201

v v V v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

3

Peubah

Pemanfaatan Amenity Resources untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial

Indikasi Kegiatan RTH antara 10 %- 20% = 1 Pengurus klaster dan kepala desa mengajak masyarakat untuk menanam pekarangan rumah dengan pohon-pohon produktif Pengurus kawasan transmigrasi/klaster bersama kepala desa serta masyarakat menanam lahan-lahan kosong milik warga dengan tanaman produktif RTH Antara 20%- 30 % = 2 Pemerintah kabupaten, K/L dan kepala desa serta pengurus kawasan/klaster melakukan penyuluhan agar tidak menebang pohon/membabat hutan Pemerintah kabupaten, K/L dan kepala desa serta pengurus kawasan/klaster melakukan penyuluhan agar timenjaga kebun/pekarangan dari kebakaran lahan Pemerintah kabupaten dan K/L menanami bantaran sungai dan atau mata air Belum ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial = 0 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan atau kepala desa melakukan identifikasi amenity resource yang ada di kawasan Pengurus kawasan transmigrasi/klaster, kepala desa dan masyarakat melakukan identifikasi amenity resource yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Pengurus klaster memasukan pemanfaatan amenity resource dalam RKT sebagai salah satu pengembangan komoditas unggulan Pengurus klaster dan pemerintahan desa sudah memanfaatkan amenity resource untuk kegiatan ekonomi dan social

202

Tahun Ke2 3 4

1

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

4

Peubah

Regulasi dan edukasi terkait pengelolaan lingkungan

Indikasi Kegiatan Sudah ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial tapi belum optimal = 1 Pemanfaatan amenity resource oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan sosial dikaitkan dengan pengembangan komoditas unggulan Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan masyarakat memanfaatkan amenity resource secara komersial Belum ada regulasi dan edukasi = 0 Pemerintah kabupaten, pengelolan klaster bersama penggiat lingkungan mengidentifikasi regulasi yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan Pemerintah kabupaten, pengelola klaster, penggiat lingkungan dan pendidikan mengidentifikasi pendidikan formal dan informaal berkaitan dengan lingkungan Penyusunan naskah akademis secara partisipatif tentang pengelolaan lingkungan Penyusunan RANPERDA pengelolaan lingkungan Penentapan PERDA Pengelolaan Lingkungan Memasukan kurikulum pengelolaan lingkungan pada pendidikan dasar dan menengah Ada regulasi atau edukasi = 1 Sosialisasi regulasi pengelolaan lingkungan kepada masyarakat Pemerintah kabupaten, pengelola klaster dan kepala desa, serta penggiat lingkungan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk pengelolaan lingkungan

203

Tahun Ke2 3 4

1

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v v v v v v

v

No

5

6

Peubah

Adaptasi terhadap perubahan iklim

Kapasitas Mitigasi Bencana

Indikasi Kegiatan Ada regulasi dan edukasi tapi belum dijalankan secara optimal= 2 Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan dalam pengelolaan lingkungan Pengajaran pengelolaan lingkungan di pendidikan formal dan informal Kegiatan ekonomi utama meningkatkan kerentanan terhadap resiko terhadap perubahan iklim = 0 Pemerintah kabupaten, K/L. pengelola klaster, pemerintah desa melakukan sosialisasi tentang pentingnya berusaha yang beradaptasi terhadap perubahan iklim Pelatihan untuk para kader-kader masyarakat tentang cara berusaha yang beradaptasi dengan perubahan iklim Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim namun belum optimal = 1 Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan dalam berusaha yang beradaptasi terhadap perubahan lingkungan Para kader memberikan pendampingan kepada masyarakat tentang cara berusaha kegiatan ekonomi utama yang beradaptasi terhadap perubahan iklim Peningkatan kapasitas para pelaku usaha berkaitan dengan pengusahaan kegiatan ekonomi utama yang beradaptasi dengan lingkungan Ada resiko bencana tapi belum ada upaya mitigasi = 0 Pemerintah kabupaten, pengurus klaster dan pemerintah desa melaksanakan identifikasi desa-desa yang memiliki resiko bencana Pemerintah desa yang memiliki resiko bencana sudah menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana, rencana aksi pengurangan bencana, dan rencana kontijensi 204

Tahun Ke2 3 4

1

v v

5

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

No

7

Peubah

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah

Indikasi Kegiatan Ada resiko bencana dan sudah ada rencana untuk mitigasi = 1 Pemerintah kabupaten sudah mengalokasi anggaran untuk pengurangan resiko bencana/penanggulangan bencana pada desa-desa yang memiliki resiko bencana di kawasan Pemerintah desa yang memiliki resiko bencana sudah memasukan kegiatan penanggulangan bencana pada APBDes Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana Pemerintah kabupaten dan BNPB memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanggulangan bencana pada desa-desa yang memiliki resiko bencana Pelatihan simulasi dan geladi bersih tanggap darurat Pembentukan dan pendampingan Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Tim Relawan/Siaga Desa untuk desa-desa yang memiliki resiko bencana Tidak ada TPS dan tidak ada sistem pengelolaan sampah = 0 Sosialisasi permasalahan kerugian adanya sampah dan pengelolaan sampah Pengadaan tempat sampah di spot- spot strategis Ada TPS tapi masyarakat tidak membuang sampah di TPS = 1 Sosialisasi tentang perlunya membuang sampah di TPS Pemerintah kabupaten memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana untuk pengumpulan sampah dan membuangnya ke TPS

205

Tahun Ke2 3 4

1

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v v

No

8

Peubah

Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah

Indikasi Kegiatan Ada TPS dan ada sistem penanganan sampah = 2 Pengadaan tempat-tempat sampah dengan pemilahan Pengadaan pengelolaan sampah terpadu Penyuluhan pengelolaan sampah yang dapat didaur ulang Pemanfaatan sampah menjadi barang bernilai ekonomi Pengadaan program bank sampah Limbah dari kegiatan ekonomi utama dibiarkan tanpa pengelolaan = 0 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa melakukan sosialisasi/penyuluhan tentang pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan limbah

Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa memfasilitasi peningkatan kapasitas kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan limbah Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola tapi belum optimal = 1 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha yang mengelola dan memanfaatkan limbah Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa memberikan insentif bagi para pelaku usaha yang mengelola dan memanfaatkan limbah

Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa memfasilitasi pemanfaatan limbah menjadi barang bernilai ekonomi Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa memfasilitasi promosi dan pemasaran produk-produk yang berbahan dasar limbah

206

Tahun Ke2 3 4

1

v

v v v v v

v v v v v

v

v

v

v

v

5

v v v

v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Lampiran 7. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana Kawasan Transmigrasi No 1

Peubah

Indikasi Kegiatan

Konektivitas Kawasan Transmigrasi dengan kota kecil/menengah (pusat pertumbuhan) yang hirarkhi keruangannya lebih tinggi

Kawasan Transmigrasi belum terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat = 0 Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi bersama K/L memfasilitasi pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan antara KPB dengan pusat pertumbuhan terdekat. Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi melakukan pemeliharaan kualitas prasarana jalan yang menghubungkan antara KPB dengan pusat pertumbuhan terdekat. Kawasan Transmigrasi sudah terhubung dengan kota kecil/menengah terdekat namun kondisi jalan lebih dari 50 % buruk = 1 Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi bersama K/L memfasilitasi rehabilitasi dan/atau peningkatan dan/atau pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan antara KPB dengan pusat pertumbuhan terdekat. Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi mengembangkan sistem monitoring partisipasitif untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi antar kawasan Penerapan sistem monitoring partisipatif pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana transportasi

207

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 2

3

Peubah Konektivitas antar SKP dalam Kawasan

SMK

Indikasi Kegiatan Antar SKP di dalam kawasan transmigrasi belum semuanya terhubung = 0 Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi bersama K/L memfasilitasi pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan antar SKP di dalam kawasan transmigrasi Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi melakukan pemeliharaan kualitas prasarana jalan yang menghubungkan antar SKP di dalam kawasan transmigrasi Antar desa di dalam kawasan semuanya sudah terhubung namun kondisi jalan/alat transportasi hampir lebih 50 % buruk = 1 Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi bersama K/L memfasilitasi rehabilitasi dan/atau peningkatan dan/atau pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan antar SKP dalam kawasan Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi mengembangkan sistem monitoring partisipasitif untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi antar SKP di dalam kawasan Penerapan sistem monitoring partisipatid pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasaran dan sarana transportasi Tidak ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan = 0 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mengusulkan kepada pemerintah kabupaten atau kepada yayasan pendidikan untuk membangun SMK Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi pembangunan SMK dengan program studi yang sesuai dengan pengembangan komoditas unggulan 208

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

No

4

Peubah

Pelayanan Pendidikan Vokasi dan Ketrampilan

Indikasi Kegiatan Ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan namun tidak ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan = 1 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mengusulkan kepada pemerintah kabupaten atau kepada yayasan pendidikan yang mengelola SMK yang sudah ada agar ada program studi yang berkaitan dengan komoditas kawasan/klaster Pemerintah kabupaten dan yayasan pendidikan membuka program studi yang berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan kawasan/klaster Ada SMK di sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan dan ada program studi yang berkaitan dengan komoditas unggulan namun lulusannya sebagian besar tidak bekerja di kawasan = 2 Pemerintah kabupaten mengembangkan sistem inkubasi bisnis untuk siswa yang mau lulus di SMK yang berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan Pemerintah kabupaten memberikan insentif permodalan bagi siswa lulusan SMK setelmpat yang mau mengembangkan usaha yang berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan Tidak ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan transmigrasi yang ditetapkan = 0 Pemrintah kabupaten dan atau K/L menyediakan tempat pendidikan vokasi dan ketrampilan berupa gedung atau mobil keliling Tempat pelatihan yang ada melakukan pendidikan vokasi dan ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat

209

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

No

5

Peubah

Aksesibilitas ke dan dari Kawasan serta ke Sentra Komoditas Unggulan

Indikasi Kegiatan Ada pelayanan pendidikan yang melatih masyarakat di kawasan transmigrasi yang ditetapkan namun belum berkaitan dengan komoditas unggulan=1 Tempat pelatihan yang ada mendidik masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan komoditas unggulan Tempat pelatihan yang ada mendidik masyarakat untuk meningkatkan kreativitas masyarakat untuk pengembangan komoditas unggulan Pemerintah kabupaten dan atau K/L memberikan pendampingan kepada masyarakat setelah memperoleh pendidikan vokasi dan ketrampilan Alat transportasi tidak dapat mengakses dari dan ke kawasan = 0 Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan K/L membangun prasarana transportasi (jalan, dermaga dlsb) untuk dari dan ke kawasan/klaster

1

v

v

Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan K/L melakukan peningkatan kualitas dan pemeliharaan prasarana transportasi (jalan, dermaga dlsb) untuk dari dan ke v kawasan/klaster Alat transportasi dapat mengakses dari dan ke kawasan = 1 Pengurus klaster dan pemerintah desa mengusulkan kepada kepada pemerintah kabupaten untuk pembangunan dan atau peningkatan kualitas dan atau v pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, dermaga menunju ke sentra komoditas unggulan/non-unggulan Pemerintah kabupaten dan desa membangun dan atau meningkatkan kualitas dan atau memelihara prasarana jalan, jembatan, dermaga menuju sentra komoditas unggulan/non-unggulan 210

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 6

7

Peubah Angkutan Umum

Elektrifikasi Desa

Indikasi Kegiatan Tidak ada angkutan umum yang melalui kawasan transmigrasi = 0 Pemerintah kabupaten dan atau BUMDES/BUMDESMA menyediakan kendaraan umum dari dan ke kawasan dan di dalam kawasan Pemerintah kabupaten, pengurus klaster dan pemerintah desa mendorong dunia usaha untuk mengusahakan kendaraan umum dari dan ke kawasan dan di dalam kawasan Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap = 1 Pemerintah kabupaten meminta kepada penyedia jasa angkutan umum dari dan ke dan di dalam kawasan dengan trayek tetap walau tidak setiap hari Ada angkutan umum ada trayek tetap tapi tidak setiap hari = 2 Pemerintah kabupaten meminta kepada penyedia jasa angkutan umum dari dan ke kawasan dan di dalam kawasan dengan trayek tetap setiap hari Pengecekan kendaraan laik pakai secara reguler

1

Tahun Ke2 3 4

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

Kurang dari 25 % dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa meminta kepada PLN setempat untuk meningkatkan pengguna listrik di seluruh v kawasan mencapai 26 - 50 % Pemerrintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA atau pelaku usaha lain untuk mengusahakan listrik v alternatif bagi kawsan sampai mencapai26-50 %

211

5

v

v

v

No

8

Peubah

Pemanfaatan Telepon Genggam dan Internet

Indikasi Kegiatan Pemerintah kabupaten, pengurus klaster dan pemerintah desa meminta kepada PLN setempat untuk meningkatkan pengguna listrik di seluruh kawasan mencapai 51 - 75 % Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa meminta kepada PLN setempat untuk meningkatkan pengguna listrik di seluruh kawasan mencapai 51 - 75 % Pemerrintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA atau pelaku usaha lain untuk mengusahakan listrik alternatif bagi kawsan sampai mencapai 51-75 % 51 - 75 % dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik = 2 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa meminta kepada PLN setempat untuk meningkatkan pengguna listrik di seluruh kawasan mencapai lebih dari 75 % Pemerrintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA atau pelaku usaha lain untuk mengusahakan listrik alternatif bagi kawsan sampai mencapai lebih dari 75 % Sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses telepon genggam dan internet = 0 Pemerintah mendorong penyedia layanan telepon seluler untuk mendirikan BTS v khususnya di sebagian besar kawasan transmigrasi/klaster Pemerintah kabupaten meminta K/L untuk dapat memfasilitasi dan mengoperasikan v semacam MPLIK 212

1

Tahun Ke2 3 4

v

v

v

v

5

v

v

v

v

v

v

No

Peubah

Indikasi Kegiatan

1

Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan (misalnya untuk promosi komoditas unggulan) = 1 Pemerintah kabupaten bersama pengurus klaster dan pemerintah desa melakukan sosialisasi/penyuluhan dalam rangka pemanfaatan telepon genggam untuk dapat v mengakses internet dalam rangka pengembangan komoditas unggulan Pemerintah kabupaten memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka v mengakses internet untuk pengembangan komoditas unggulan 9

Sumber Air Minum dan Air hujan = 0 Mandi/Cuci Masyarakat di Pemanfaatan air sungai dan pembuatan kolam tampungan air Kawasan Transmigrasi Sungai/danau/kolam = 1 Pencarian dan pembangunan jaringan dari sumber mata air Mata Air = 2 Peningkatan pengguna air sumur bersama Sumur = 3 Peningkatan penggunaan air sumur pompa Sumur Bor/pompa = 4 Penyuluhan manfaat air PAM/Kemasan Peningkatan penggunaan PAM/air kemasan

213

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v v

v

No 10

11

Peubah

Indikasi Kegiatan

Ketersediaan Bahan Bakar Tidak ada SPBU dan atau penyedia BBG = 0 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA dan dunia usaha untuk membangun SPBU dan atau agen BBG Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu = 1 Penyuluhan kehematan dan kenyamanan penggunaan Gas Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong penyedia SPBU dan atau agen BBG agar bahan bakar tersedia sepanjang waktu Kios Sarana Produksi Di dalam dan sekitar kawasan tidak terdapat kios saprodi yang berkaitan dengan Pertanian komoditas unggulan = 0 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA dan dunia usaha untuk menyediakan sarana produksi Pemerintah desa mengalokasi dana penyertaan modal baik untuk BUMDES maupun BUMDESMA Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar membeli saran produksi dari kios sarana produksi

214

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

12

Peubah

Pasar Kawasan Transmigrasi

Indikasi Kegiatan Di dalam dan sekitar kawasan sudah ada kios saprodi yang berkaitan dengan komoditas unggulan namun tidak lengkap = 1 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA dan dunia usaha untuk menyediakan sarana produksi yang lengkap Pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA agar menjual harga sarana produksi dengan harga kompetitif Tidak ada pasar kawasan = 0 Pemerintah kabupaten mengusulkan kepada K/L untuk membangun pasar kawasan v Pembangunan pasar kawasan Pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan pengurus klaster mendorong pasara kawasan agar dapat memasarkan produk-produk unggulan kawasan Pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran bagi pengelola pasar kawasan Sudah ada pasar kawasan namun masih belum memasarkan komoditas unggulan = 1

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v

Pengurus klaster bersama pengelola pasar kawasan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat membeli kebutuhan yang berkaitan dengan komoditas unggulan di pasar kawasan

v

v

v

V

Pengelola klaster dan pemerintah desa mendorong pasar kawasan agar menjual barang-barang dengan harga yang kompetitif Pengurus klaster dan pengelola kawasan melakukan promosi kepada masyarakat daerah sekitar kawasan Pengelola klaster dan pengurus pasar kawasan mempromosikan barang-barang yang dijual melalui internet

v

v

v

V

v

v

V

v

v

v

215

No

Peubah

Indikasi Kegiatan Sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan tapi omset pemasaran per bulan masih kecil = 2 Pengelola klaster dan pemerintah desa mendorong pengelola pasar kawasan untuk menjual secara online Pengelola klaster, pengelola pasar kawasan dan pemerintah desa mendorong para pelaku usaha untuk mendorong pelaku usaha memproduksi barang-barang yang laku di pasaran dengan kualitas yang baik Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelola pasar kawasan dalam mempromosikan dan memasarkan yang yang dijual

13

Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi peningkatan pelaku usah untuk memproduksi barang yang laku dijual dengan kualitas yang baik Perbankan dan/atau Tidak ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan = 0 Lembaga Keuangan Bukan Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa Bank Untuk mendorong BUMDES/BUMDESMA untuk bekerjasama dengan perbankan BUMN v Pengembangan Nasional untuk memberikan layanan perbankan Komoditas Unggulan Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster, BUMDES/BUMDESMA dan bank melakukan sosialisasi tentang pentingnya bank dalam v berusaha

216

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

Peubah

Indikasi Kegiatan Sudah ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan namun sebagian besar masyarakat masih belum memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan = 1 Bank bersama BUMDES/BUMDESMA dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster melakukan sosialisasi tentang pentingnya kredit dalam pengembangan komoditas unggulan Bank bersama BUMDES/BUMDESMA dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster melakukan pelatihan manajemen keuangan bagi para pelaku usaha khususnya dalam rangka pemanfaatan kredit

217

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

Lampiran 8. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Kelembagaan Kawasan Transmigrasi No 1

Peubah Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Norma Masyarakat dalam Meminimalisasi Alih Fungsi Lahan

Indikasi Kegiatan Tidak ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan/atau norma masyarakat = 0 Pemerintah kabupaten melakukan penyusunan naskah akademis untuk meminimalisasi alih fungsi lahan/LP2B Penyusunan RANPERDA Alih Fungsi Lahan/LP2B Penetapan PERDA Alih Fungsi Lahan/LP2B Pemerintah kabupaten, pengurus klaster dan pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya jangan sampai terjadi alih fungsi lahan Masyarakat di kawasan menyusun norma-norma tertulis atau tidak tertulis tentang alih fungsi lahan Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat tapi belum efektif =1 Sosialisasi PERDA dan atau norma tentang alih fungsi lahan kepada masyarakat Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat dan sudah efektif =2 Sosialisasi PERDA dan norma kepada masyarakat tentang alih fungsi lahan Pemerintah kabupaten memberikan insentif pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mau menjual lahannya dan mengusahakannnya Pengurus klaster dan pemerintah desa di kawasan memberikan insentif bagi pemilik lahan berupa pemasaran produk yang dihasilkan

218

Tahun Ke2 3 4

1

5

v v

v v

v v

v

v

v v

v

v

v

v

v

No 2

3

Peubah Kebijakan Daerah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pengembangan Klaster Berbasis Komoditas Unggulan

Indikasi Kegiatan Tidak ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) = 0 Pemerintah kabupaten menyusun naskah akademis tentang penggunaan tenaga kerja lokal di kawasan transmigrasi Penyusunan RANPERDA Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Penetapan PERDA tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) tapi belum efektif = 1 Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi kepada investor yang sudah di kawasan tentang penggunaan tenaga kerja lokal Pemerintah kabupaten secara tegas melakukan law enforcement terhadap pelaku usaha yang tidak mentaati aturan tentang penggunaan tenaga kerja lokal Pemerintah kabupaten memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas kepada masyarakat untuk meningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat agar dapat bekerja di perusahaan yang ada di kawasan Klaster berbasis komoditas unggulan belum dibentuk oleh masyarakat = 0 Pemerintah kabupaten melakukan workshop selama beberapa hari untuk pembentukan klaster, penetapan pengurus klaster, AD/ART Klaster dan rencana aksi klaster di kawasan transmigrasi Pemerintah kabupaten memfasilitasi legalitas AD/ART melalui PERBUP atau akte notaris Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan kepada penurus klaster untuk mengembangkan komoditas unggulan

219

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v

v

No

4

Peubah

Insentif/ Kebijakan Daerah tentang Investasi di Kawasan

Indikasi Kegiatan Pemerintah kabupaten dan K/L mendampingi pengurus klaster untuk menyusun dan atau melakukan pendalaman master plan kawasan/klaster Pemerintah kabupaten dan K/L memberikan pendampingan kepada pengurus klaster/kawasan untuk mengembangkan komoditas unggulan dari mulai produksi, pengolahan dan pemasaran Klaster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat namun belum dapat mengembangkan komoditas unggulan dengan optimal = 1 Pemerintah kabupaten dan K/L mendampingi pengurus klaster untuk menyusun dan atau melakukan pendalaman master plan kawasan/klaster Pemerintah kabupaten dan K/L memberikan pendampingan kepada pengurus klaster/kawasan untuk mengembangkan komoditas unggulan dari mulai produksi, pengolahan dan pemasaran Tidak ada kebijakan pemberian insentif = 0 Pemerintah kabupaten menyusun naskah akademis tentang pemberian insentif investasi di kawasan transmigrasi Penyusunan RANPERDA pemberian insentif investasi di kawasan transmigrasi Penetapan PERDA pemberian insentif investasi di kawasan transmigrasi Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi kepada investor yang sudah di kawasan tentang pemberian insentif investasi di kawasan transmigrasi Pemerintah kabupaten melalui website OPD maupun kawasan transmigrasi/ klaster mempromosikan tentang insentif investasi di kawasan

220

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

No

5

Peubah

Forum Pengembangan (Ekonomi) Daerah/ Kawasan Transmigrasi di Aras Kabupaten/Kota

Indikasi Kegiatan Pemerintah kabupaten dan pengurus kawasan transmigrasi/ klaster mempromosikan kepada para pengusaha/asosiasi dunia usaha tentang pemberinan insentif investasi di kawasan transmigrasi/klaster baik di aras kabuapetn, provinsi, nasional maupun internasional Ada kebijakan pemberian insentif tapi belum efektif = 1 Pemerintah kabupaten melalui website OPD maupun klaster mempromosikan tentang insentif investasi di kawasan Pemrintah kabupaten dan pengurus klaster mempromosikan kepada para pengusaha/asosiasi dunia usaha tentang pemberinan insentif investasi di kawasan/klaster baik di aras kabuapetn, provinsi, nasional maupun internasional Tidak ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota = 0 Bappeda melakukan identifikasi stakeholder yang terlibat dalam forum pengembangan ekonomi daerah Bappeda melakukan inisiasi pembentukan forum dengan anggota sebagian kecil dari OPD dan sebagian besar dari pelaku usaha di aras kabupaten, akademisi dan organisasi masyarakat madani Bappeda membentuk forum pengembangan ekonomi daerah dengan ketua dari pelaku usaha dan pengurus lainnya berasal dari kombinasi dunia usaha dan birokrat Forum pengembangan ekonomi daerah menyusun master plan pengembangan ekonomi daerah khususnya untuk mengembangakna kawasan dan jejaring kawasan

221

1

v v v v

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

6

Peubah

Kebijakan Daerah dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang telah Ditetapkan

Indikasi Kegiatan

1

Ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota tapi belum efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan = 1 Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan kepada pengurus forum untuk mengembangkan forum Pengurus forum berkoordinasi dengan pengurus klaster/kawasan untuk mengembangkan kawasan dan jejaring kawasan Forum memfasilitasi pemasaran produk-produk kawasan melalui berbagai media Forum aktif memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten dalam rangka pengembangan kebijakan ekonomi daerah khususnya pengembangan kawasan transmigrasi/klaster Tidak ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tentang pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan = 0 Pemerintah kabupaten melakukan peninjauan kembali pada RTRWK untuk v menetapkan kawasan transmigrasi sebagai kawasan strategis kabupaten Penetapan RTRWK Pemerintah kabupaten melakukan midterm review terhadap RPJMD untuk memasukan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi dalam RPJMD atau v pemerintah kabupaten memasukan kebojakan pengembangan kawasan transmigrasi yang ditetapkan dalam RPJMD Penetapan RPJMD ataupun RPJMD revisi Bappeda menetapkan ketentuan bahwa kegiatan dapat didukung anggaran apabila sudah mengacu kepada RPJMD dan RTRWK yang telah ditetapkan 222

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

7

Peubah

Komitmen Daerah untuk Pembiayaan kawasan transmigrasi yang telah Ditetapkan

Indikasi Kegiatan Bappeda menetapkan ketentuan bahwa kegiatan dapat didukung anggaran apabila sudah mengacu kepada RENSTRA SKPD yang telah ditetapkan Sudah ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tapi belum dijadikan acuan dalam pembangunan transmigrasi = 1 Bappeda menetapkan ketentuan bahwa kegiatan dapat didukung anggaran apabila sudah mengacu kepada RPJMD dan RTRWK yang telah ditetapkan Bappeda menetapkan ketentuan bahwa kegiatan dapat didukung anggaran apabila sudah mengacu kepada RENSTRA SKPD yang telah ditetapkan Tidak ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan = 0 Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten untuk pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan Realisasi pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi dari pemerintah kabupaten masih kurang dari 50 % dari total rencana anggaran yang dialokasikan. Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan namun masih belum signifikan (relative kecil yaitu kurang dari 50 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 1 Pemerintah kabupaten merealisasikan pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi antara 50-75 % dari total rencana anggaran yang dialokasikan pada APBD kabupaten

223

1 v

v

Tahun Ke2 3 4 v

v

v v

v

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

9

Peubah

Pengembangan Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian setempat untuk Meningkatkan Inovasi Pengembangan Komoditas Unggulan

Indikasi Kegiatan

1

Tahun Ke2 3 4

Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan namun masih belum terlalu signifikan (antara 50-75 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 2 Pemerintah kabupaten merealisasikan pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi lebih dari 75 % dari total rencana anggaran yang dialokasikan pada APBD kabupaten. Tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan PT/LP setempat untuk mendorong inovasi pengembangan Komoditas Unggulan = 0 Pemerintah kabupaten melakukan inisiasi kerjasama antar pemerintah kabupaten, lembaga penelitian/perguruan tinggi lokal dan dunia usaha/klaster dalam v pengembangan inovasi komoditas unggulan di kawasan transmigrasi/klaster MOU kerjasama antara pemerintah kabupaten. Lembaga penelitian/perguruan tinggi dengan dunia usaha/kawasan transmigrasi untuk mengembangkan inovasi komoditas unggulan

Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan PT/LP setempat namun belum mendorong inovasi pengembangan Komoditas Unggulan = 1 Pemerintah kabupaten mengalokasi anggaran kepada lembaga penelitian/perguruan tinggi untuk pengembangan inovasi komoditas unggulan Pemerintah kabupaten memberikan insentif kepada para peneliti di lembaga penelitian/perguruan tinggi lokal yang menghasilkan inovasi

224

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 10

Peubah

Indikasi Kegiatan

Kebijakan Daerah tentang Tidak ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan = 0 Promosi Kawasan Pemerintah kabupaten mengalokasi anggaran pada APBD untuk promosi kawasan (region branding) melalui berbagai macam media untuk aras kabupaten Pemerintah kabupaten dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster membuat berbagai media (leaflet, booklet, film pendek, website dll) untuk mempromosikan kawasan melalui berbagai event di aras kabupaten Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala lokal = 1 Pemerintah kabupaten, K/L. dunia usaha dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster mempromosikan kawasan transmigrasi dengan berbagai macam media untuk mengikuti berbagai event nasional Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala nasional = 2 Pemerintah kabupaten, K/L. dunia usaha dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster mempromosikan kawasan transmigrasi dengan berbagai macam media untuk mengikuti berbagai event internasional

225

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Lampiran 9. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Ekonomi Satuan Kawasan Pengembangan No 1

Peubah

Indikasi Kegiatan

Pengembangan Komoditas unggulan belum dikembangkan = 0 Komoditas Unggulan SKP Indentifikasi komoditas unggulan Identifikasi pelaku usaha komoditas unggulan Penentuan dan penetapan komoditas unggulan oleh stakeholder kawasan Komoditas unggulan sudah dikembangkan namun masih parsial = 1 Identifikasi usaha dan pelaku usaha komoditas unggulan dari produksi, pengolahan sampai pemasaran Pengembangan usaha dari mulai poduksi, pengolahan sampai pemasaran Penguatan kelembagaan pengelola kawasan/klaster Penguatan kapasitas pelaku usaha dari mulai produksi, pengolahan, dan pemasaran Komoditas unggulan sudah dikembangkan secara terpadu dari produksi, pengolahan sampai pemasaran = 2 Identifikasi pengembangan komoditas unggulan dengan sektor lainnya di kawasan atau sekitar kawasan Indentifikasi para pelaku usaha sektor lainnya Pengembangan komoditas unggulan dengan sektor lainnya baik di dalam kawasan maupun sekitar kawasan Penguatan kapasitas pelaku usaha dari mulai produksi, pengolahan, pemasaran dan sektor lainnya yang terkait

226

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v v

v v v

v v v

v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v v v

v v v

No 2

Peubah Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam Pengembangan Komoditas Unggulan SKP/ Klaster

Indikasi Kegiatan Hanya sebagian kecil masyarakat dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan secara terorganisir oleh klaster (hanya kurang dari 25 %) = 0 Identifikasi para pelaku usaha yang terlibat dalam pengembangan komoditas unggulan Sosialisasi kepada para pelaku usaha pengembangan komoditas unggulan Pelibatan para pelaku usaha dalam kawasan transmigrasi/klaster Para pelaku usaha yang tergabung dalam klaster memperoleh peningkatan kapasitas dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran Pengadaan sarana produksi bersama Standarisasi produk Pemasaran produk secara bersama Sekitar 25 % - 50 masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 1 Peningkatan kapasitas para pelaku usaha yang tergabung dalam kawasan transmigrasi/klaster dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran Pengadaan sarana produksi bersama Standarisasi produk Pemasaran produk secara bersama

227

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v v

v v

v

v

v

v v v

v v v

v v v

v v v

v

v

v

v

v v v

v v v

v v v

v v v

No

Peubah

Indikasi Kegiatan

3

Peran BUMDES dan atau BUMDES Bersama Mengembangkan Komoditas Unggulan

BUMDES dan atau BUMDES Bersama belum mendukung pengembangan komoditas unggulan = 0 Pemerintah Kabupaten dan atau pengurus klaster melakukan sosialisasi kepada kepala desa, BUMDES dan BUMDESMA tentang pentingnya peran mereka dalam pengembangan komoditas unggulan di kawasan Pemerintah Kabupaten dan atau pengurus klaster mendorong BUMDes dan BUMDESMA untuk berusaha dalam rangka mengembangkan komdoitas unggulan Pemerintah Desa memberikan bantuan modal untuk BUMDES dan BUMDESMA untuk mengembangkan komoditas unggulan BUMDES dan atau BUMDES Bersama sudah mendukung pengembangan komoditas unggulan tapi masih parsial = 1 Pemerintah kabupaten dan atau pengurus klaster dan atau kepala desa mendorong BUMDES dan BUMDESMA untuk mengembangkan komoditas unggulan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran Pemerintah kabupaten dan atau pengurus klaster dan atau kepala desa mendorong BUMDES dan BUMDESMA untuk mengembangkan komoditas unggulan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan mengaitkan dengan pengembangan usaha sektor lainnya yang terkair dengan pengembangan komoditas unggulan Pemerintah kabupaten dan atau pengurus klaster dan atau kepala desa mencarikan mitra BUMDES dan BUMDESMA dari dunia usaha untuk mengembangkan komoditas unggulan

228

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

1

v v

No 4

Peubah Pengembangan Jejaring Klaster

Indikasi Kegiatan Tidak ada keterkaitan antara klaster/SKP dengan SKP lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan = 0 Pemerintah kabupaten menyusun kebijakan keterkaitan kawasan transmigrasi/klaster dengan kawasan lainnya baik dalam RPJMD maupun peninjauan kembali RTRWK Pengurus klaster melakukan identifikasi kawasan/klaster di dalam maupun luar kabupaten untuk mengembangkan komoditas unggulan Pemerintah kabupaten memfasilitasi kerjasama antara kawasan transmigrasi/klaster dengan kawasan/klaster lainnya Pengelola kawasan transmigrasi/klaster melakukan kerjasama dengan kawasan lainnya dalam pengembangan komoditas unggulan Ada keterkaitan antara klaster/SKP dengan SKP lainnya dalam rangka pengembangan komoditas unggulan walaupun belum berkembang dengan baik = 1 Pemerintah kabupaten meningkatkan kapasitas kerjasama antara kawasan/klaster dengan kawasan/klaster lainnya Pengelola kawasan transmigrasi/klaster mengoptimalkan kerjasama dengan kawasan lainnya dalam pengembangan komoditas unggulan

229

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 5

Peubah Promosi komoditas unggulan oleh klaster/kawasan transmigrasi

Indikasi Kegiatan

1

Klaster belum mempromosikan komoditas unggulan = 0 Pemerintah kabupaten memfasilitasi untuk mempromosikan komdoitas unggulan v dalam berbagai cara dan acara Pengelola klaster/kawasan mengidentifikasi produk barang dan jasa yang akan v dipromosikan Pemerintah kabupaten dan atau pengelola klaster memfasilitasi peningkatan kapasitas dari pelaku usaha untuk meningkatkan standard produk unggulansesuai ketentuan yang berlaku (misalnya mutu produk sampai packaging) Pengelola klaster membuat website untuk mempromosikan produk barang dan jasa v yang diproduksinya Pemerintah kabupaten memfasilitasi peningkatan kapasitas klaster dan pelaku usaha untuk memanfaatkan IoT (Internet of Things) dalam mempromosikan produk unggulan Klaster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) = 1 Klaster mengidentifikasi cara dan alat untuk mempromositas komoditas unggulan di aras nasional Pemerintah kabupaten memfasilitasi kerjasama dengan K/L atau lembaga nonpemerintah yang mempromosikan produk barang dan jasa unggulan Pengelola klaster/kawasan melakukan kerjasama dengan K/L atau lembaga nonpemerintah untuk mempromosikan komoditas unggulan di aras nasional

230

Tahun Ke2 3 4

5

v v v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

No

6

Peubah

Tingkat Melek Keuangan Masyarakat

Indikasi Kegiatan Klaster sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala nasional = 2 Klaster mengidentifikasi cara dan alat untuk mempromositas komoditas unggulan di aras internasional Klaster ikut mempromosikan komoditas unggulan dalam expo, atau event-event internasional Sebagian besar masyarakat belum memanfaatkan jasa keuangan = 0 Pengelola kawasan transmigrasi/klaster, pemerintah desa, BUMDES dan bank melakukan sosialisasi tentang pentingnya bank/LKBB Pengelola kawasan transmigrasi/klaster mendorong masyarakat dan atau BUMDesa untuk membentuk lembaga keuangan bukan bank Pengelola kawasan transmigrasi/klaster dan BUMDES meminta bank untuk menyediakan mobil pelayanan bank Sebagian besar sudah memanfaatkan jasa perbankan namun belum memanfaatkan jasa kredit = 1 Penyuluhan tentang pemanfaatan bank untuk pengembangan usaha Pengelola kawasan transmigrasi/klaster dan atau BUMDesa bekerjasama dengan bank untuk memberikan layanan bank dan memudahkan masyarakat mengakses kredit Pendampingan kepada masyarakat untuk menyusunan proposal yang bankable Pengelola kawasan transmigrasi/klaster mendorong pelaku usaha dan atau BUMDesa untuk berusaha mengembangkan komoditas unggulan

231

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 7

Peubah Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan

Indikasi Kegiatan Hampir 50 % lebih lahan di kawasan dikuasai oleh pengusaha/penduduk dari luar kawasan = 0 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster bersama kepala desa melakukan identifikasi lahan-lahan yang dikuasai penguasa/penduduk dari luar kawasan Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa meminta kepada pengusaha/penduduk luar kawasan yang memiliki lahan agar lahannya dapat dikerjasamakan untuk diusahakan komoditas unggulan oleh penduduk kawasan. Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa mensosialisasikan kepada penduduk kawasan agar lahan tidak dijual kepada penduduk/pengusaha di luar kawasan, namun cukup dikerjasamakan saja Sekitar 25 - 50 % lebih lahan di kawasan dikuasai oleh penduduk dari luar kawasan = 1 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa mensosialisasikan kepada penduduk kawasan agar lahan tidak dijual kepada penduduk/pengusaha di luar kawasan, namun cukup dikerjasamakan saja Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa mendorong untuk membuat kesepakatan di antara anggota masyarakat agar tidak menjual lahannya kepada penduduk/pengusaha di luar kawasan Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa meminta kepada pemerintah kabupaten untuk menerbitkan kebijakan (PERDA) tentang pelarangan penjualan lahan-lahan kepada pendududuk/pengusaha di luar kawasan, namun cukup dikerjasamakan saja

232

1

Tahun Ke2 3 4

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

5

v

v

v

v

v

v

v

v

Lampiran 10. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Sosial Budaya Satuan Kawasan Pengembangan No 1

Peubah Kreativitas Masyarakat

Indikasi Kegiatan Masyarakat masih belum ada kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 0 Sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha di kawasan/klaster tentang pentingnya kreatifitas dalam pengembangan komoditas unggulan Peningkatan kapasitas sebagian masyarakat pelaku usaha pengembangan produk unggulan mulai dari proses produksi, pengolahan, sampai pemasaran Pemerintah kabupaten bersama pengelola klaster melakukan kompetisi tentang kreatifitas dalam memproduksi, mengolah dan memasarkan komoditas unggulan minimal setahun dua kali Sebagian kecil masyarakat sudah mempunyai kreativitas mengembangkan komoditas unggulan = 1 Pemerintah kabupaten bersama pengelola klaster/kawasan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas di kawasan/klaster tentang pentingnya kreativitas dalam pengembangan komoditas unggulan Pemerintah kabupaten bersama pengelola klaster/kawasan melakukan meningkatkan kapasitas sebagian besar masyarakat tentang berbagai macam proses produksi, penganekaragaman produksi dan pengolahan serta pemasaran produk barang dan jasa yang lebih unik untuk pengembangan komoditas unggulan

233

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 3

Peubah Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat

Indikasi Kegiatan Produk budaya masyarakat lokal belum dimanfaatkan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan = 0 Pemerintah kabupaten dan pengelola kawasan transmigrasi/klaster melakukan identifikasi produk seni dan budaya yang ada di kawasan Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi untuk menghidupkan kembali/menguatkan sanggar-sanggar tari, dan kesenian dan budaya lainnya Produk budaya masyarakat lokal sudah dimanfaatkan secara komersial dalam rangka pengembangan lomoditas unggulan namun belum optimal = 1 Pemerintah kabupaten dan atau K/L membangun tempat pertunjukan seni budaya (panggung terbuka) Pengurus kawasan transmigrasi/klaster mengagendakan pertunjukan seni dan budaya secara reguler (minimal 1 bulan satu kali) untuk para wisatawan di panggung terbuka Pemerintah kabupaten bersama pengelola kawasan transmigrasi/klaster membuat event calendar pertunjukkan seni dan budaya minimal setahun 3 kali Pemerintah kabupaten bekerjasama dengan K/L mempromosikan produk seni dan budaya yang ada di kawasan/klaster baik untuk aras kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional

234

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 4

Peubah Migrasi Penduduk Keluar Kawasan

Indikasi Kegiatan Lebih dari 25 % dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 0 Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan aparat keamanan bersama pengelola klaster melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mendorong rasa aman di kawasan Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, aparat keamanan pengelola klaster serta masyarakat melakukan kegiatan agar terjadinya rasa aman di Kawasan Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan K/L membangun ruang publik yang ada di desa sebagai tempat olah raga maupun taman Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi pembangunan rumah (bedah rumah) dan lingkungan perumahan yang baik Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa untuk meningkatkan kesempatan bekerja di kawasan melalui cash for work untuk masyarakat. Sekitar 10 - 25 % dari kawasan transmigrasi bermigrasi ke luar kabupaten untuk mencari nafkah = 1 Pemerintah kabupaten dan K/L serta pemerintah desa mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa mendorong timbulnya jiwa wira usaha melalui peningkatan kapasitas masysrakat sesuai dengan pengembangan komoditas unggulan

Pemerintah kabupaten, K/L, pemerintah desa dan pengelola klaster mencari dana CSR dari perusahaan yang ada di dalam dan sekitar kawasan/klaster untuk bantuan modal bagi para pengusaha pemula 235

1

Tahun Ke2 3 4

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 5

6

Peubah Governansi Budaya

Budaya dan Pendidikan

Indikasi Kegiatan

1

Tahun Ke2 3 4

v

v

5

Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, bukanlah salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 0

Pemerintah kabupaten dan atau pengelola klaster mengidentifikasi masyarakat yang mau terlibat dalam pengelolaan institusi, program dan acara budaya Pemerintah kabupaten melibatkan masyarakat, khususnya dari klaster/kawasan transmigrasi dalam setiap event calendar budaya Pengelola klaster/kawasan transmigrasi dan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan budaya baik di aras desa maupun kawasan Keterlibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani, baru sebagian menjadi salah satu prioritas atau sasaran kebijakan budaya lokal = 1 Pemerintah kabupaten melibatkan sebagian besar masyarakat, khususnya dari klaster/kawasan transmigrasi dalam setiap event calendar budaya Pengelola klaster/kawasan transmigrasi dan pemerintah desa melibatkan sebagian besar masyarakat dalam setiap kegiatan budaya baik di aras desa maupun kawasan Budaya lokal tidak diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut = 0 Pemerintah kabupaten mengidentifikasi budaya-budaya lokal yang dapat dijadikan muatan lokal dalam kurikulum pendidikan informal dan formal Pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat melakukan road show untuk sosialsiasi dan menjaring aspirasi masyarakat tentang budaya lokal masuk ke dalam muatan lokal dalam kurikulum pendidikan informal dan formal

236

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

No

7

Peubah

Budaya, Informasi dan Pengetahuan

Indikasi Kegiatan Budaya lokal diajarkan baik dalam sekolah formal maupun informal di kawasan tersebut = 1 Pemerintah kabupaten memasukan budaya lokal sebagai muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah Pemerintah kabupaten memasukan budaya lokal sebagai muatan lokal dalam kurikulum pendidikan informal Budaya lokal sebagai muatan lokal diajarkan baik dalam pendidikan informal maupun formal Pemerintah kabupaten, dunia usaha dan pengurus klaster/kawasan bekerjasama untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dan menampilkannya dalam event calendar budaya minimal di aras kabupaten Tidak ada kebijakan atau program dari pemerintah dan dunia usaha/ masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital =0 Pemerintah kabupaten dan atau pengurus kawasan transmigrasi/klaster melakukan identifikasi budaya masyarakat yang perlu dipromosikan secara digital Pemerintah kabupaten dan dunia usaha menyusun kebijakan atau program untuk mempromosikan budaya dengan melibatkan masyarakat mulai dari menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital

237

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

No

8

Peubah

Budaya dan Perencanaan

Indikasi Kegiatan Terdapat kebijakan atau program dari pemerintah dan swasta/masyarakat untuk berusaha mempromosikan demokrasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam menciptakan, memproduksi dan mendistribusikan secara digital namun belum efektif = 1 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan dunia usaha melibatkan masyarakat dalam mempromosikan budaya mulai dari menciptakan, memproduksi, dan mendistribusikan secara digital Pemerintah (pemerintah kabupaten/KL) menlakukan pendampingan dalam mempromosikan budaya mulai dari menciptakan, memproduksi, dan mendistribusikan secara digital Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan belum secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya = 0 Pemerintah kabupaten dan pengurus kawasan/klaster mengindentikasi permasalahan-permasalahan budaya di kawasan Permasalahan utama budaya di kawasan baru sebagian dijadikan sebagai salah satu permasalahan utama dalam penyusunan master plan pembangunan kawasan Perencanaan kawasan ataupun master plan pembangunan kawasan sudah secara eksplisit merujuk kepada sumber-sumber dan permasalahan budaya walaupun baru sebagian = 1 Permasalahan utama budaya di kawasan secara keseluruhan dan eksplisit sudah dijadikan sebagai salah satu permasalahan utama dalam penyusunan master plan pembangunan kawasan 238

1

Tahun Ke2 3 4

v

v

5

v v

v

v

v v

v v

v

v

No

Peubah

Indikasi Kegiatan

9

Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial

Fasilitas budaya dan ruang publik tidak didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat (misalnya untuk orang disabilitas) = 0 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mengidentifikasi fasilitas budaya yang ada di kawasan. Pemerintah (K/L. provinsi, kabupaten/kota), pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa, serta dunia usaha dan masyarakat membangun dana tau meningkatkan fasilitas budaya yang ada di kawasan yang mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat Fasilitas budaya dan ruang publik baru sebagian didesain dengan mempertimbangkan eksistensi, aktualitas, aksesibilitas untuk seluruh lapisan masyarakat = 1 Pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster melalui dana dari pemerintah (K/L, provinsi, kabupaten/kota, desa), CSR dan masyarakat membangun fasilitas budaya khususnya untuk difabel (tuna daksa, tuna rungu, tuna netra) dan orang-orang rentan (orang tua, ibu hamil dlsb) yang ada di seluruh kawasan.

239

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

Peubah

10

Kerekatan Sosial

Indikasi Kegiatan Masyarakat di kawasan satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 0 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mengadakan kegiatan gotong royong dan atau budaya yang melibatkan masyarakat namun belum secara reguler Konflik yang terjadi ditangani secara parsial dan belum ada peraturan desa tentang resolusi konflik. Masyarakat di kawasan satu sama lain belum seluruhnya merasa menjadi masyarakat yang satu di kawasan tersebut dan apabila terjadi konflik maka baru ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik = 1 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa sudah melakukan kegiatan-kegiatan gotong royong dan kegiatan budaya secara reguler minimal sekali dalam setahun yang melibatkan seluruh masyarakat Seluruh pemerintah desa sudah memiliki Peraturan Desa dan atau Peraturan Desa Bersama tentang resolusi konflik untuk menangani konflik yang terjadi dan berjalan dengan optimal

240

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Lampiran 11. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Lingkungan Satuan Kawasan Pengembangan No 1

2

Peubah

Indikasi Kegiatan

Tahun Ke1

Pembangunan Kawasan Belum ada penetapan tata ruang kawasan = 0 Transmigrasi mengacu Melakukan peninjauan kembali RTRW Kabupaten apabila kawasan transmigrasi v pada Tata Ruang SKP bukan kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis Penyusunan naskah akademis secara partisipatif termasuk konsultasi dengan BIG dan BKTRD v Penyusunan RANPERDA Tata Ruang Kawasan Transmigrasi Penentapan PERDA Tata Ruang Kawasan Transmigrasi Ada dokumen penetapan tata ruang Kawasan Transmigrasi = 1

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyunan Rencana Kawasan Transmigrasi sudah mengacu rencana tata ruang kawasan transmigrasi Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sudah berdasaran tata ruang kawasan transmigrasi RTH kurang dari 10% = 0 Identifikasi hutan/lahan-lahan kritis di kawasan Pemerintah kabupaten, pengelola kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa mensosialisasikan tentang pentingnya lingkungan yang baik Pemerintah kabupaten bekerjasama dengan K/L untuk pengadaan bibit untuk reboisasi hutan/lahan kritis Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan kepala desa bersama masyarakat melakukan penanaman lahan-lahan kritis dan lahan pekarangan milik warga dengan kayu atau pohon produktif di lahan-lahan kritis 241

2

3

4

5

v v V v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

3

Peubah

Pemanfaatan Amenity Resources untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial

Indikasi Kegiatan RTH antara 10 %- 20% = 1 Pengurus klaster dan kepala desa mengajak masyarakat untuk menanam pekarangan rumah dengan pohon-pohon produktif Pengurus kawasan transmigrasi/klaster bersama kepala desa serta masyarakat menanam lahan-lahan kosong milik warga dengan tanaman produktif RTH Antara 20%- 30 % = 2 Pemerintah kabupaten, K/L dan kepala desa serta pengurus kawasan/klaster melakukan penyuluhan agar tidak menebang pohon/membabat hutan Pemerintah kabupaten, K/L dan kepala desa serta pengurus kawasan/klaster melakukan penyuluhan agar timenjaga kebun/pekarangan dari kebakaran lahan Pemerintah kabupaten dan K/L menanami bantaran sungai dan atau mata air Belum ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial = 0 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan atau kepala desa melakukan identifikasi amenity resource yang ada di kawasan Pengurus kawasan transmigrasi/klaster, kepala desa dan masyarakat melakukan identifikasi amenity resource yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Pengurus klaster memasukan pemanfaatan amenity resource dalam RKT sebagai salah satu pengembangan komoditas unggulan Pengurus klaster dan pemerintahan desa sudah memanfaatkan amenity resource untuk kegiatan ekonomi dan sosial

242

Tahun Ke1

2

3

4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

4

Peubah

Regulasi dan edukasi terkait pengelolaan lingkungan

Indikasi Kegiatan Sudah ada pemanfaatan amenity resources untuk kegiatan ekonomi dan sosial tapi belum optimal = 1 Pemanfaatan amenity resource oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan sosial dikaitkan dengan pengembangan komoditas unggulan Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan masyarakat memanfaatkan amenity resource secara komersial Belum ada regulasi dan edukasi = 0 Pemerintah kabupaten, pengelolan klaster bersama penggiat lingkungan mengidentifikasi regulasi yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan Pemerintah kabupaten, pengelola klaster, penggiat lingkungan dan pendidikan mengidentifikasi pendidikan formal dan informaal berkaitan dengan lingkungan Penyusunan naskah akademis secara partisipatif tentang pengelolaan lingkungan Penyusunan RANPERDA pengelolaan lingkungan Penentapan PERDA Pengelolaan Lingkungan Memasukan kurikulum pengelolaan lingkungan pada pendidikan dasar dan menengah Ada regulasi atau edukasi = 1 Sosialisasi regulasi pengelolaan lingkungan kepada masyarakat Pemerintah kabupaten, pengelola klaster dan kepala desa, serta penggiat lingkungan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk pengelolaan lingkungan

243

Tahun Ke1

2

3

4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v v v v v v

v

No

5

6

Peubah

Adaptasi terhadap perubahan iklim

Kapasitas Mitigasi Bencana

Indikasi Kegiatan Ada regulasi dan edukasi tapi belum dijalankan secara optimal= 2 Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan dalam pengelolaan lingkungan Pengajaran pengelolaan lingkungan di pendidikan formal dan informal Kegiatan ekonomi utama meningkatkan kerentanan terhadap resiko terhadap perubahan iklim = 0 Pemerintah kabupaten, K/L. pengelola klaster, pemerintah desa melakukan sosialisasi tentang pentingnya berusaha yang beradaptasi terhadap perubahan iklim Pelatihan untuk para kader-kader masyarakat tentang cara berusaha yang beradaptasi dengan perubahan iklim Kegiatan ekonomi utama sudah adaptif terhadap perubahan iklim namun belum optimal = 1 Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan dalam berusaha yang beradaptasi terhadap perubahan lingkungan Para kader memberikan pendampingan kepada masyarakat tentang cara berusaha kegiatan ekonomi utama yang beradaptasi terhadap perubahan iklim Peningkatan kapasitas para pelaku usaha berkaitan dengan pengusahaan kegiatan ekonomi utama yang beradaptasi dengan lingkungan Ada resiko bencana tapi belum ada upaya mitigasi = 0 Pemerintah kabupaten, pengurus klaster dan pemerintah desa melaksanakan identifikasi desa-desa yang memiliki resiko bencana Pemerintah desa yang memiliki resiko bencana sudah menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana, rencana aksi pengurangan bencana, dan rencana kontijensi

244

Tahun Ke1

2

3

4

5

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

No

7

Peubah

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah

Tahun Ke-

Indikasi Kegiatan Ada resiko bencana dan sudah ada rencana untuk mitigasi = 1 Pemerintah kabupaten sudah mengalokasi anggaran untuk pengurangan resiko bencana/penanggulangan bencana pada desa-desa yang memiliki resiko bencana di kawasan Pemerintah desa yang memiliki resiko bencana sudah memasukan kegiatan penanggulangan bencana pada APBDes Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana Pemerintah kabupaten dan BNPB memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanggulangan bencana pada desa-desa yang memiliki resiko bencana Pelatihan simulasi dan geladi bersih tanggap darurat Pembentukan dan pendampingan Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Tim Relawan/Siaga Desa untuk desa-desa yang memiliki resiko bencana Tidak ada TPS dan tidak ada sistem pengelolaan sampah = 0 Sosialisasi permasalahan kerugian adanya sampah dan pengelolaan sampah Pengadaan tempat sampah di spot- spot strategis Ada TPS tapi masyarakat tidak membuang sampah di TPS = 1 Sosialisasi tentang perlunya membuang sampah di TPS Pemerintah kabupaten memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana untuk pengumpulan sampah dan membuangnya ke TPS

245

1

2

3

4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v v

No

8

Peubah

Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah

Tahun Ke-

Indikasi Kegiatan Ada TPS dan ada sistem penanganan sampah = 2 Pengadaan tempat-tempat sampah dengan pemilahan Pengadaan pengelolaan sampah terpadu Penyuluhan pengelolaan sampah yang dapat didaur ulang Pemanfaatan sampah menjadi barang bernilai ekonomi Pengadaan program bank sampah Limbah dari kegiatan ekonomi utama dibiarkan tanpa pengelolaan = 0 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa melakukan sosialisasi/penyuluhan tentang pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan limbah

Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa memfasilitasi peningkatan kapasitas kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan limbah Limbah dari kegiatan ekonomi utama sudah dikelola tapi belum optimal = 1 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha yang mengelola dan memanfaatkan limbah Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa memberikan insentif bagi para pelaku usaha yang mengelola dan memanfaatkan limbah

Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa memfasilitasi pemanfaatan limbah menjadi barang bernilai ekonomi Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa memfasilitasi promosi dan pemasaran produk-produk yang berbahan dasar limbah 246

1

2 v v v v v

v

3 v v v v v

4

v v v

5

v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Lampiran 12. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Jejaring Prasarana dan Sarana Satuan Kawasan Pengembangan No 1

Peubah Konektivitas antar SP dalam Kawasan

Indikasi Kegiatan Antar SP di dalam kawasan transmigrasi belum semuanya terhubung = 0 Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi bersama K/L memfasilitasi pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan antar SKP di dalam kawasan transmigrasi Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi melakukan pemeliharaan kualitas prasarana jalan yang menghubungkan antar SKP di dalam kawasan transmigrasi Antar SP di dalam kawasan semuanya sudah terhubung namun kondisi jalan/alat transportasi hampir lebih 50 % buruk = 1 Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi bersama K/L memfasilitasi rehabilitasi dan/atau peningkatan dan/atau pembangunan prasarana jalan yang menghubungkan antar SKP dalam kawasan Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah provinsi mengembangkan sistem monitoring partisipasitif untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi antar SKP di dalam kawasan Penerapan sistem monitoring partisipatid pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasaran dan sarana transportasi

247

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 2

3

Peubah Angkutan Umum

Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Indikasi Kegiatan Tidak ada angkutan umum yang melalui kawasan transmigrasi = 0 Pemerintah kabupaten dan atau BUMDES/BUMDESMA menyediakan kendaraan umum dari dan ke kawasan dan di dalam kawasan Pemerintah kabupaten, pengurus klaster dan pemerintah desa mendorong dunia usaha untuk mengusahakan kendaraan umum dari dan ke kawasan dan di dalam kawasan Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap = 1 Pemerintah kabupaten meminta kepada penyedia jasa angkutan umum dari dan ke dan di dalam kawasan dengan trayek tetap walau tidak setiap hari Ada angkutan umum ada trayek tetap tapi tidak setiap hari = 2 Pemerintah kabupaten meminta kepada penyedia jasa angkutan umum dari dan ke kawasan dan di dalam kawasan dengan trayek tetap setiap hari Pengecekan kendaraan laik pakai secara reguler Air hujan = 0 Pemanfaatan air sungai dan pembuatan kolam tampungan air Sungai/danau/kolam = 1 Pencarian dan pembangunan jaringan dari sumber mata air Mata Air = 2 Peningkatan pengguna air sumur bersama Sumur = 3 Peningkatan penggunaan air sumur pompa

248

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

4

Peubah

Keberadaan Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) sederajad

Indikasi Kegiatan

1

Sumur Bor/pompa = 4 Penyuluhan manfaat air PAM/Kemasan Peningkatan penggunaan PAM/air kemasan Tidak ada SLP di Pusat SKP = 0 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mengusulkan kepada v pemerintah kabupaten atau kepada yayasan pendidikan untuk membangun SLP Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi pembangunan SLP

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v v

v

Ada di SKP lain = 1

5

Keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Pemerintah Daerah memfasilitasi anak usia SLP untuk mengikuti proses belajar di v SLP terdekat Tidak ada Puskesmas di Pusat SKP = 0 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mengusulkan kepada v pemerintah kabupaten untuk membangun Puskesmas Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi pembangunan Puskesmas

v

v

Ada di SKP lain = 1 Pemerintah Daerah memfasilitasi penduduk SKP untuk mendapatkan pelayanan v kesehatan dari SKP lain secara memadai

249

v

v v

v v

No 6

Peubah Sarana Rekreasi dan Pengembangan kebudayaan

Indikasi Kegiatan

1

Tahun Ke2 3 4

Tidak ada Sarana Rekreasi dan Pengembangan Kebudayaan di Pusat SKP = 0 Dinas Transmigrasi melakukan kajian perlu tidaknya pembangunan dan v pengembangan sarana rekreasi dan pengembangan kebudayaan untuk mendukung pengembangan masyarakat SKP Dinas Transmigrasi bersama masyarakat merencanakan pengembangan sarana rekreasi dan pengembangan kebudayaan untuk mendukung pengembangan pengembangan masyarakat SKP Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan sarana rekreasi dan pengembangan kebudayaan masyarakat SKP Sarana Rekreasi dan Pengembangan Kebudayaan ada di SKP lain = 1 Dinas Transmigrasi melakukan kajian perlu tidaknya pembangunan dan v pengembangan sarana rekreasi dan pengembangan kebudayaan untuk mendukung pengembangan masyarakat SKP Dinas Transmigrasi melakukan kajian perlu tidaknya pembangunan dan v pengembangan sarana rekreasi dan pengembangan kebudayaan untuk mendukung pengembangan masyarakat SKP Pemerintah daerah memfasilitasi aksesibilitas ke pusat-pusat sarana rekreasi dan pusat-pusat pengembangan kebudayaan yang ada

250

v

v

v

v

5

No 7

8

Peubah Ketersediaan Bahan Bakar

Elektrifikasi Desa

Tahun Ke2 3 4

5

Penyuluhan kehematan dan kenyamanan penggunaan Gas

v

v

v

v

Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong penyedia SPBU dan atau agen BBG agar bahan bakar tersedia sepanjang waktu

v

v

v

v

Indikasi Kegiatan

1

Tidak ada SPBU dan atau penyedia BBG = 0 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA dan dunia usaha untuk membangun SPBU dan atau agen BBG Ada SPBU dan atau penyedia BBG namun tidak tersedia sepanjang waktu = 1

v

Kurang dari 25 % dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa meminta kepada PLN setempat untuk meningkatkan pengguna listrik di seluruh kawasan mencapai 26 - 50 % Pemerrintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA atau pelaku usaha lain untuk mengusahakan listrik alternatif bagi kawsan sampai mencapai26-50 %

251

v

v

v

v

v

No

9

Peubah

Pemanfaatan Telepon Genggam dan Internet

Indikasi Kegiatan Pemerintah kabupaten, pengurus klaster dan pemerintah desa meminta kepada PLN setempat untuk meningkatkan pengguna listrik di seluruh kawasan mencapai 51 - 75 % Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa meminta kepada PLN setempat untuk meningkatkan pengguna listrik di seluruh kawasan mencapai 51 - 75 % Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA atau pelaku usaha lain untuk mengusahakan listrik alternatif bagi kawsan sampai mencapai 51-75 % 51 - 75 % dari jumlah desa yang ada di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik = 2 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa meminta kepada PLN setempat untuk meningkatkan pengguna listrik di seluruh kawasan mencapai lebih dari 75 % Pemerrintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA atau pelaku usaha lain untuk mengusahakan listrik alternatif bagi kawsan sampai mencapai lebih dari 75 % Sebagian besar masyarakat belum dapat mengakses telepon genggam dan internet =0 Pemerintah mendorong penyedia layanan telepon seluler untuk mendirikan BTS khususnya di sebagian besar kawasan transmigrasi/klaster Pemerintah kabupaten meminta K/L untuk dapat memfasilitasi dan mengoperasikan semacam MPLIK 252

1

v v

Tahun Ke2 3 4

v

v

v

v

5

v

v

v

v

v

v

No

10

Peubah

Ketersediaan Kantor Pelayanan Pemerintahan

Indikasi Kegiatan Sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses internet namun belum dimanfaatkan untuk pengembangan Komoditas unggulan (misalnya untuk promosi komoditas unggulan) = 1 Pemerintah kabupaten bersama pengurus klaster dan pemerintah desa melakukan sosialisasi/penyuluhan dalam rangka pemanfaatan telepon genggam untuk dapat mengakses internet dalam rangka pengembangan komoditas unggulan Pemerintah kabupaten memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka mengakses internet untuk pengembangan komoditas unggulan Kantor pemerintah tidak tersedia = 0 Pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk membangun Kantor Pelayanan Pemerintahan Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi pembangunan Kantor Pelayanan Pemerintahan

253

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

Lampiran 13. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Kelembagaan Satuan Kawasan Pengembangan No 1

Peubah Pasar Harian

Indikasi Kegiatan

1

Tidak ada pasar kawasan = 0 Pemerintah kabupaten mengusulkan kepada K/L untuk membangun pasar kawasan v Pembangunan pasar kawasan Pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan pengurus klaster mendorong pasara kawasan agar dapat memasarkan produk-produk unggulan kawasan Pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran bagi pengelola pasar kawasan Masyarakat di kawasan menyusun norma-norma tertulis atau tidak tertulis tentang alih fungsi lahan Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat tapi belum efektif = 1 Sosialisasi PERDA dan atau norma tentang alih fungsi lahan kepada masyarakat Ada kebijakan pemerintah kabupaten/kota atau norma masyarakat dan sudah efektif = 2 Sosialisasi PERDA dan norma kepada masyarakat tentang alih fungsi lahan Pemerintah kabupaten memberikan insentif pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mau menjual lahannya dan mengusahakannnya Pengurus klaster dan pemerintah desa di kawasan memberikan insentif bagi pemilik lahan berupa pemasaran produk yang dihasilkan

254

Tahun Ke2 3 4

5

v v v v

v

v

v v

v

v

v

v

v

No 2

3

Peubah Kebijakan Daerah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pengembangan Klaster Berbasis Komoditas Unggulan

Indikasi Kegiatan Tidak ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) = 0 Pemerintah kabupaten menyusun naskah akademis tentang penggunaan tenaga kerja lokal di kawasan transmigrasi Penyusunan RANPERDA Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Penetapan PERDA tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Ada kebijakan daerah (pemerintah kabupaten/kota) tapi belum efektif = 1 Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi kepada investor yang sudah di kawasan tentang penggunaan tenaga kerja lokal Pemerintah kabupaten secara tegas melakukan law enforcement terhadap pelaku usaha yang tidak mentaati aturan tentang penggunaan tenaga kerja lokal Pemerintah kabupaten memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas kepada masyarakat untuk meningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat agar dapat bekerja di perusahaan yang ada di kawasan Klaster berbasis komoditas unggulan belum dibentuk oleh masyarakat = 0 Pemerintah kabupaten melakukan workshop selama beberapa hari untuk pembentukan klaster, penetapan pengurus klaster, AD/ART Klaster dan rencana aksi klaster di kawasan transmigrasi Pemerintah kabupaten memfasilitasi legalitas AD/ART melalui PERBUP atau akte notaris

Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan kepada penurus klaster untuk mengembangkan komoditas unggulan Pemerintah kabupaten dan K/L mendampingi pengurus klaster untuk menyusun dan atau melakukan pendalaman master plan kawasan/klaster 255

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v v

v

No

4

Peubah

Insentif/ Kebijakan Daerah tentang Investasi di Kawasan

Indikasi Kegiatan Pemerintah kabupaten dan K/L memberikan pendampingan kepada pengurus klaster/kawasan untuk mengembangkan komoditas unggulan dari mulai produksi, pengolahan dan pemasaran Klaster berbasis komoditas unggulan sudah dibentuk oleh masyarakat namun belum dapat mengembangkan komoditas unggulan dengan optimal = 1 Pemerintah kabupaten dan K/L mendampingi pengurus klaster untuk menyusun dan atau melakukan pendalaman master plan kawasan/klaster Pemerintah kabupaten dan K/L memberikan pendampingan kepada pengurus klaster/kawasan untuk mengembangkan komoditas unggulan dari mulai produksi, pengolahan dan pemasaran Tidak ada kebijakan pemberian insentif = 0 Pemerintah kabupaten menyusun naskah akademis tentang pemberian insentif investasi di kawasan transmigrasi Penyusunan RANPERDA pemberian insentif investasi di kawasan transmigrasi Penetapan PERDA pemberian insentif investasi di kawasan transmigrasi Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi kepada investor yang sudah di kawasan tentang pemberian insentif investasi di kawasan transmigrasi Pemerintah kabupaten melalui website OPD maupun kawasan transmigrasi/ klaster mempromosikan tentang insentif investasi di kawasan Pemerintah kabupaten dan pengurus kawasan transmigrasi klaster mempromosikan kepada para pengusaha/asosiasi dunia usaha tentang pemberinan insentif investasi di kawasan transmigrasi/klaster baik di aras kabuapetn, provinsi, nasional maupun internasional

256

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

5

Peubah

Forum Pengembangan (Ekonomi) Daerah/ Kawasan Transmigrasi di Aras Kabupaten/Kota

Indikasi Kegiatan Ada kebijakan pemberian insentif tapi belum efektif = 1 Pemerintah kabupaten melalui website OPD maupun klaster mempromosikan tentang insentif investasi di kawasan Pemrintah kabupaten dan pengurus klaster mempromosikan kepada para pengusaha/asosiasi dunia usaha tentang pemberinan insentif investasi di kawasan/klaster baik di aras kabuapetn, provinsi, nasional maupun internasional Tidak ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota = 0 Bappeda melakukan identifikasi stakeholder yang terlibat dalam forum pengembangan ekonomi daerah Bappeda melakukan inisiasi pembentukan forum dengan anggota sebagian kecil dari OPD dan sebagian besar dari pelaku usaha di aras kabupaten, akademisi dan organisasi masyarakat madani Bappeda membentuk forum pengembangan ekonomi daerah dengan ketua dari pelaku usaha dan pengurus lainnya berasal dari kombinasi dunia usaha dan birokrat Forum pengembangan ekonomi daerah menyusun master plan pengembangan ekonomi daerah khususnya untuk mengembangakna kawasan dan jejaring kawasan

257

1

v v

v

v

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

No

6

Peubah

Kebijakan Daerah dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang telah Ditetapkan

Indikasi Kegiatan Ada forum pengembangan ekonomi daerah di aras kabupaten/kota tapi belum efektif dalam memberikan masukan kebijakan pengembangan kawasan = 1 Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan kepada pengurus forum untuk mengembangkan forum Pengurus forum berkoordinasi dengan pengurus klaster/kawasan untuk mengembangkan kawasan dan jejaring kawasan Forum memfasilitasi pemasaran produk-produk kawasan melalui berbagai media Forum aktif memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten dalam rangka pengembangan kebijakan ekonomi daerah khususnya pengembangan kawasan transmigrasi/klaster Tidak ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tentang pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan = 0 Pemerintah kabupaten melakukan peninjauan kembali pada RTRWK untuk menetapkan kawasan transmigrasi sebagai kawasan strategis kabupaten Penetapan RTRWK Pemerintah kabupaten melakukan midterm review terhadap RPJMD untuk memasukan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi dalam RPJMD atau pemerintah kabupaten memasukan kebojakan pengembangan kawasan transmigrasi yang ditetapkan dalam RPJMD Penetapan RPJMD ataupun RPJMD revisi

258

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v v

No

7

Peubah

Komitmen Daerah untuk Pembiayaan kawasan transmigrasi yang telah Ditetapkan

Indikasi Kegiatan Bappeda menetapkan ketentuan bahwa kegiatan dapat didukung anggaran apabila sudah mengacu kepada RPJMD dan RTRWK yang telah ditetapkan Bappeda menetapkan ketentuan bahwa kegiatan dapat didukung anggaran apabila sudah mengacu kepada RENSTRA SKPD yang telah ditetapkan Sudah ada kebijakan daerah baik dalam RTRWK dan atau RPJMD tapi belum dijadikan acuan dalam pembangunan transmigrasi = 1 Bappeda menetapkan ketentuan bahwa kegiatan dapat didukung anggaran apabila sudah mengacu kepada RPJMD dan RTRWK yang telah ditetapkan Bappeda menetapkan ketentuan bahwa kegiatan dapat didukung anggaran apabila sudah mengacu kepada RENSTRA SKPD yang telah ditetapkan Tidak ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan = 0 Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten untuk pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan Realisasi pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi dari pemerintah kabupaten masih kurang dari 50 % dari total rencana anggaran yang dialokasikan. Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan namun masih belum signifikan (relative kecil yaitu kurang dari 50 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 1 Pemerintah kabupaten merealisasikan pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi antara 50-75 % dari total rencana anggaran yang dialokasikan pada APBD kabupaten 259

1

v

v

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

No

9

Peubah

Indikasi Kegiatan

Ada komitmen daerah dalam mendanai pembangunan kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan namun masih belum terlalu signifikan (antara 50-75 % dari rencana anggaran biaya yang ditetapkan) = 2 Pemerintah kabupaten merealisasikan pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi lebih dari 75 % dari total rencana anggaran yang dialokasikan pada APBD kabupaten. Pengembangan Tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan PT/LP Kerjasama antara setempat untuk mendorong inovasi pengembangan Komoditas Unggulan = 0 Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten melakukan inisiasi kerjasama antar pemerintah kabupaten, Dunia Usaha dan lembaga penelitian/perguruan tinggi lokal dan dunia usaha/klaster dalam Perguruan pengembangan inovasi komoditas unggulan di kawasan transmigrasi/klaster Tinggi/Lembaga MOU kerjasama antara pemerintah kabupaten. Lembaga penelitian/perguruan Penelitian setempat tinggi dengan dunia usaha/kawasan transmigrasi untuk mengembangkan inovasi untuk Meningkatkan komoditas unggulan Inovasi Pengembangan Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha dengan PT/LP Komoditas Unggulan setempat namun belum mendorong inovasi pengembangan Komoditas Unggulan = 1 Pemerintah kabupaten mengalokasi anggaran kepada lembaga penelitian/perguruan tinggi untuk pengembangan inovasi komoditas unggulan Pemerintah kabupaten memberikan insentif kepada para peneliti di lembaga penelitian/perguruan tinggi lokal yang menghasilkan inovasi

260

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 10

12

Peubah Kebijakan Daerah tentang Promosi Kawasan

Pasar Kawasan Transmigrasi

Indikasi Kegiatan Tidak ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan = 0 Pemerintah kabupaten mengalokasi anggaran pada APBD untuk promosi kawasan (region branding) melalui berbagai macam media untuk aras kabupaten Pemerintah kabupaten dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster membuat berbagai media (leaflet, booklet, film pendek, website dll) untuk mempromosikan kawasan melalui berbagai event di aras kabupaten Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala lokal = 1 Pemerintah kabupaten, K/L. dunia usaha dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster mempromosikan kawasan transmigrasi dengan berbagai macam media untuk mengikuti berbagai event nasional Sudah ada kebijakan daerah tentang promosi kawasan yang telah ditetapkan namun baru skala nasional = 2 Pemerintah kabupaten, K/L. dunia usaha dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster mempromosikan kawasan transmigrasi dengan berbagai macam media untuk mengikuti berbagai event internasional Tidak ada pasar kawasan = 0 Pemerintah kabupaten mengusulkan kepada K/L untuk membangun pasar kawasan Pembangunan pasar kawasan Pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan pengurus klaster mendorong pasara kawasan agar dapat memasarkan produk-produk unggulan kawasan Pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran bagi pengelola pasar kawasan 261

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v v v

No

Peubah

Indikasi Kegiatan Sudah ada pasar kawasan namun masih belum memasarkan komoditas unggulan = 1 Pengurus klaster bersama pengelola pasar kawasan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat membeli kebutuhan yang berkaitan dengan komoditas unggulan di pasar kawasan Pengelola klaster dan pemerintah desa mendorong pasar kawasan agar menjual barang-barang dengan harga yang kompetitif Pengurus klaster dan pengelola kawasan melakukan promosi kepada masyarakat daerah sekitar kawasan Pengelola klaster dan pengurus pasar kawasan mempromosikan barang-barang yang dijual melalui internet Sudah ada pasar kawasan yang memasarkan produk komoditas unggulan tapi omset pemasaran per bulan masih kecil = 2 Pengelola klaster dan pemerintah desa mendorong pengelola pasar kawasan untuk menjual secara online Pengelola klaster, pengelola pasar kawasan dan pemerintah desa mendorong para pelaku usaha untuk mendorong pelaku usaha memproduksi barang-barang yang laku di pasaran dengan kualitas yang baik Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelola pasar kawasan dalam mempromosikan dan memasarkan yang yang dijual Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi peningkatan pelaku usah untuk memproduksi barang yang laku dijual dengan kualitas yang baik 262

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

V

v

v

v

V

v

v

V

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No 13

Peubah Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan

Indikasi Kegiatan Tidak ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan = 0 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster dan pemerintah desa mendorong BUMDES/BUMDESMA untuk bekerjasama dengan perbankan BUMN Nasional untuk memberikan layanan perbankan Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan transmigrasi/klaster, BUMDES/BUMDESMA dan bank melakukan sosialisasi tentang pentingnya bank dalam berusaha Sudah ada fasilitas bank di dalam dan sekitar kawasan namun sebagian besar masyarakat masih belum memanfaatkan kredit perbankan untuk pengembangan komoditas unggulan = 1 Bank bersama BUMDES/BUMDESMA dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster melakukan sosialisasi tentang pentingnya kredit dalam pengembangan komoditas unggulan Bank bersama BUMDES/BUMDESMA dan pengurus kawasan transmigrasi/klaster melakukan pelatihan manajemen keuangan bagi para pelaku usaha khususnya dalam rangka pemanfaatan kredit

263

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Lampiran 14. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Ekonomi SP No. E1.

Peubah Ekonomi Wilayah Desa

Indikasi Kegiatan Pola usaha pokok belum berkembang = 0 Indentifikasi komoditas unggulan pertanian Penguatan kelompok tani Pengembangan OVOP/klaster berbasis komoditas unggulan pertanian Pembentukan manajemen OVOP/klaster Penyuluhan cara bertani (pertanian, perikanan, perkebunan dll) yang baik Pola usaha pokok sudah berkembang dan mencukupi kebutuhan subsisten = 1 BUMDesa didorong untuk mengolah hasil pertanian sehingga memperoleh nilai tambah Penyuluhan pentingnya pengolahan hasil pertanian dengan standar tertentu Pembinaan ekonomi kreatif untuk mengoptimalkan hasil-hasil produk agro-industri Penyuluhan tentang pasca panen, pengawetan produk pertanian, pergudangan, pembekuan untuk ikan, dlsb Penyuluhan untuk packaging produk pertanian Pola usaha pokok mulai dikembangkan pada industri pengolahan berbasis pertanian, industri mikro bidang kulit, kayu, anyaman, gerabah/keramik = 2 BUMDES didorong untuk dapat memasarkan hasil pertanian dan industri pengolahan Pengembangan kuliner berbahan baku lokal (locavore) Pengembangan jasa pariwisata

264

1 v v

Tahun ke2 3 4

5

v v v v

v v v v

v v v v

v v v v

v

v

v

v

v v v

v v v

v v v

v v v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

No. E2.

E3.

Peubah Pertokoan dan Warung

Pelayanan Bank dan/atau LKBB

Indikasi Kegiatan

1 Tidak ada pertokoan dan warung = 0 Masyarakat didorong untuk berusaha pertokoan/warung yang difasilitasi oleh Desa v BUMDes apabila sudah dibentuk didorong untuk melakukan usaha pertokoan/ v warung sembako sepanjang menguntungkan BUMDes didorong mengembangkan usaha pertokoan/warung untuk sarana produksi pertanian dan pembeli dan memasarkan hasil pertanian masyarakat desa Desa melalui BUMDes mendorong usaha pertanian dan pengolahannya Desa memfasilitasi masyarakat dan atau BUMDes untuk mengembangkan kerajinan rakyat dan membuat gerai untuk kerajinan dan kuliner masyarakat Ada warung/toko/kedai tapi belum dapat melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat di SP =1 Masyarakat dan BUMDES didorong untuk dapat menyediakan kebutuhan seharihari khususnya kebutuhan pangan/sembako dan keperluan hidup sehari-hari. Tidak ada pelayanan bank = 0 Pemerintah Desa dan bank melakukan sosialisasi tentang pentingnya bank v Pemerintah desa mendorong masyarakat dan atau BUMDes untuk membentuk lembaga keuangan bukan bank Pemerintah Desa meminta bank pemerintah (BNI atau bank lainnya) untuk menyediakan mobil pelayanan bank atau bentuk layanan lainnya Ada pelayanan Bank Umum dan/atau BPR atau LKBB tapi hanya melayani masyarakat SP kurang dari 25 %= 1 Sosialisasi lebih sering dan melibatkan lebih banyak masyarakat Pendampingan bank kepada BUMDes dan UMKM lainnya

265

Tahun ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v v

No.

Peubah

E4.

Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam pengembangan pola usaha pokok dan komoditas unggulan

E5.

Promosi komoditas unggulan

Indikasi Kegiatan Hanya sebagian kecil masyarakat dan UMKM yang terlibat dalam pengembangan pola usaha pokok dan/atau komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster (hanya kurang dari 25 %) = 0 Pengurus klaster melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan UMKM tentang pengembangan pola usaha pokok bersama kelompok tani dan klaster Klaster melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk pengembangan pola usaha pokok Klaster dan perbankan melakukan pendampingan kepada UMKM untuk pengembangan bisnis rintisan Sekitar 25 % - 50 masyarakat dan UMKM dilibatkan dalam pengembangan pola usaha pokok dan/atau komoditas unggulan secara teroganisir oleh klaster = 1 Klaster mempromosikan dan memfasilitasi pemasaran produk UMKM Sosialisasi yang lebih sering dan melibatkan lebih banyak masyarakat SP belum mempromosikan komoditas unggulan = 0 Pemerintah kabupaten bersama pengelola kawasan transmigrasi memfasilitasi pelatihan tentang cara memperomosikan produk unggulan SP melalui ICT Pemerintah kabupaten dan atau pengelola kawasan transmigrasi/klaster memfasilitasi peningkatan kapasitas dari pelaku usaha untuk meningkatkan standard produk unggulan sesuai ketentuan yang berlaku (misalnya mutu produk sampai packaging) SP bekerjasama dengan pengelola kawasan transmigrasi dan pemerintah kabupaten untuk memperomosikan produk unggulan di aras kabupaten

266

1

Tahun ke2 3 4

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

5

No.

E6.

Peubah

Pembagian lahan bagi transmigran

Indikasi Kegiatan SP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalam skala lokal (kabupaten/kota dan provinsi) = 1 Pemerintah kabupaten bersama pengelola kawasan transmigrasi/klaster untuk memfasilitasi cara pembuatan dan pemeliharaan website untuk promosi SP SP bekerjasama dengan SP dalam lainnya dalam satu SKP atau dalam satu Kawasan Transmigrasi untuk mempromosikan komoditas unggulan di aras nasional SP mengidentifikasi cara dan alat untuk mempromositas komoditas unggulan di aras nasional SP sudah mempromosikan komoditas unggulan dalm skala nasional = 2 SP mengidentifikasi cara dan alat untuk mempromositas komoditas unggulan di aras internasional SP ikut mempromosikan komoditas unggulan dalam expo, atau event-event internasional atau membuat event internasional di SP Belum menerima lahan = 0 Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi, identifikasi, dan penanganan penyelesaian masalah ketersediaan lahan Pemerintah Daerah melakukan pengukuran bidang tanah yang diperuntukan sebagai lahan pekarangan dan lahan usaha Pemerintah Daerah melakukan pembagian bidang tanah yang diperuntukan sebagai lahan pekarangan dan lahan usaha Menerima hanya lahan pekarangan = 1 Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi, identifikasi, dan penanganan penyelesaian masalah ketersediaan lahan Pemerintah Daerah melakukan pengukuran bidang tanah yang diperuntukan sebagai lahan lahan usaha I dan II Pemerintah Daerah melakukan pembagian lahan usaha I dan II 267

1

Tahun ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No.

E7.

Peubah

Sertifikat tanah bagi transmigran

Indikasi Kegiatan Menerima lahan pekarangan dan LU I = 2 Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi, identifikasi, dan penanganan penyelesaian masalah ketersediaan lahan Pemerintah Daerah melakukan pengukuran bidang tanah yang diperuntukan sebagai lahan II Pemerintah Daerah melakukan pembagian lahan usaha II Belum ada yang menerima sertifikat = 0 Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi transmigran dan bidang tanah yang dikelolanya untuk kemudian diusulkan subyek dan obyek serta mengusulkan Badan Pertanahan melakukan pengukuran kadasteral dan penerbitan hak atas tanah Penerbitan dan Pembagian sertifikat tanah Sudah menerima sertifikat tetapi hanya lahan pekarangan = 1 Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi transmigran dan bidang tanah yang dikelolanya untuk kemudian diusulkan subyek dan obyek serta mengusulkan Badan Pertanahan melakukan pengukuran kadasteral dan penerbitan hak atas tanah Penerbitan dan Pembagian sertifikat tanah Sudah menerima sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha I = 2 Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi transmigran dan bidang tanah yang dikelolanya untuk kemudian diusulkan subyek dan obyek serta mengusulkan Badan Pertanahan melakukan pengukuran kadasteral dan penerbitan hak atas tanah Penerbitan dan Pembagian sertifikat tanah

268

1

Tahun ke2 3 4 v

v

v

v

v

v

v v v v v v v v v

5

No. E8.

E9.

Peubah Sertifikat tanah bagi penduduk setempat

Tingkat Pemanfaatan lahan

Indikasi Kegiatan Belum ada yang menerima sertifikat = 0 Pemerintah Daerah merencanakan Satuan Permukiman Pugar Perencanaan dan pelaksanaan konsolidasi tanah pada SP-Pugar Penerbitan Hak dan Sertifikat tanah Sudah menerima sertifikat tetapi hanya lahan pekarangan = 1 Badan Pertanahan melakukan pengukuran kadasteral dan penerbitan hak atas tanah Penerbitan dan Pembagian sertifikat tanah Sudah menerima sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha I = 2 Badan Pertanahan melakukan pengukuran kadasteral dan penerbitan hak atas tanah Penerbitan dan Pembagian sertifikat tanah Pemerintah Daerah merencanakan Satuan Permukiman Pugar Kurang dari 25 % lahan dimanfaatkan secara produktif = 0 Pemerintah desa bersama Dinas Pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan darat) melakukan penyuluhan tentang pemanfaatan dan pengolahan lahan untuk usaha pertanian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Dinas Pertanian memberikan insentif input produksi

269

1

Tahun ke2 3 4

v v v v v v v v

v

v

v

v

5

No.

E10

Peubah

Pemilikan/ penguasaan lahan

Indikasi Kegiatan 25 - 50 % lahan dimanfaatkan secara produktif = 1 Pemerintah desa bersama Dinas Pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan darat) melakukan penyuluhan yang lebih intensif tentang pemanfaatan dan pengolahan lahan untuk usaha pertanian Pemerintah desa bersama Dinas Pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan darat) melakukan penyuluhan tentang budidaya pertanian yang baik Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Dinas Pertanian memberikan insentif input produksi serta informasi pemasaran produk 50 - 75 % lahan dimanfaatkan secara produktif = 2 Pemerintah desa/SP mendorong BUMDES untuk memasarkan produk-produk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama pemerintah kabupaten memberikan fasilitasi bantuan pengolah hasil pertanian Lebih dari 50 % lahan di SP dikuasai oleh penduduk atau perusahaan dari luar SP = 0 Kepala desa/SP bersama pengelola kawasan transmigrasi melakukan identifikasi lahan-lahan yang dikuasai penguasa/penduduk dari luar kawasan Kepala desa/SP bersama pengelola kawasan transmigrasi meminta kepada pengusaha/penduduk luar kawasan yang memiliki lahan agar lahannya dapat dikerjasamakan untuk diusahakan komoditas unggulan oleh penduduk kawasan. Kepala desa/SP bersama pengelola kawasan transmigrasi mensosialisasikan kepada penduduk kawasan agar lahan tidak dijual kepada penduduk/pengusaha di luar kawasan, namun cukup dikerjasamakan saja

270

1

Tahun ke2 3 4 v

v

v

v

v

v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

5

v v

v v

v

v

No.

Peubah

Indikasi Kegiatan 25 - 50 % lahan di SP dikuasai oleh penduduk atau perusahaan dari luar SP = 1 Kepala desa/SP bersama pengelola kawasan transmigrasi mensosialisasikan kepada penduduk kawasan agar lahan tidak dijual kepada penduduk/pengusaha di luar kawasan, namun cukup dikerjasamakan saja Kepala desa/SP bersama pengelola kawasan reabsnigrasi mendorong untuk membuat kesepakatan di antara anggota masyarakat agar tidak menjual lahannya kepada penduduk/pengusaha di luar kawasan Kepala desa/SP bersama pengelola kawasan transmigrasi meminta kepada pemerintah kabupaten untuk menerbitkan kebijakan (PERDA) tentang pelarangan penjualan lahan-lahan kepada pendududuk/pengusaha di luar kawasan, namun cukup dikerjasamakan saja

271

1

Tahun ke2 3 4

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

5

Lampiran 15. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Sosial Budaya SP No. S1

S2.

Peubah Kegiatan Gotong Royong

Tingkat Kriminalitas

Indikasi Kegiatan Tidak ada = 0 Desa/SP mendorong program gotong royong masyarakat Gotong royong membangun rumah ibadah dan fasilitas umum Gotong royong membangun infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan sanitasi Gotong royong dalam mengembangkan komoditas unggulan/usaha pokok Ada tetapi jarang dilakukan = 1 Menggalakkan program gotong royong Peningkatan frekuensi dalam rutinitas gotong royong Ada dan cenderung meningkat = 0 Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang ketahanan nasional dan kerawanan sosial dan kriminalitas bekerjasama dengan Polsek dan Babinsa Penyuluhan yang masuk kategori tindak pidana Pendataan warga baru/pendatang Pelatihan-pelatihan usaha dan ketrampilan secara gratis bagi pengangguran Penciptaan lapangan perkerjaan Peningkatan jumlah SDM keamanan desa/SP Peningkatan kontrol pada titik rawan kriminalitas Monitoring dan Pencegahan munculnya Kriminalitas

272

1 v v

Tahun ke2 3 4

5

v v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v

v

v v v v v v v

v v v v v v v

No.

S3.

Peubah

Keberadaan PMKS

Indikasi Kegiatan Ada dan cenderung tetap = 1 Peningkatan jumlah SDM keamanan desa Peningkatan kontrol pada titik rawan kriminalitas Monitoring dan Pencegahan munculnya Kriminalitas Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang ketahanan nasional dan kerawanan sosial dan kriminalitas bekerjasama dengan Polsek dan Babinsa Pelatihan-pelatihan usaha dan ketrampilan secara gratis bagi pengangguran Penciptaan lapangan perkerjaan Ada tetapi cenderung berkurang = 2 Peningkatan kontrol pada titik rawan kriminalitas Monitoring dan Pencegahan munculnya Kriminalitas Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang ketahanan nasional dan kerawanan sosial dan kriminalitas bekerjasama dengan Polsek dan Babinsa Pelatihan-pelatihan usaha dan ketrampilan secara gratis bagi pengangguran Ada dan cenderung meningkat = 0 Penghapusan keberadaan lokasi/tempat mangkal PSK Pelatihan ketrampilan bagi PMKS Penghapusan keberadaan lokasi kawasan kumuh Penampungan bagi warga yang tinggal di kawasan kumuh Penghapusan keberadaan lokasi lokasi berkumpul anak jalanan Pelatihan tentang usaha dan ketrampilan bagi PMKS Pengadaan rumah singgah bagi anak jalanan

273

1

v v v v v v v

Tahun ke2 3 4 v v v v

v v v v

v v

v v

v v v v v v v

5

v v v

v v v

v

v

No.

S4

Peubah

Pemberantasan Buta Aksara/ Kegiatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A/B/C

Indikasi Kegiatan Ada dan cenderung tetap = 1 Penyuluhan kepada penyandang PMKS Pendampingan dari pemerintah kepada PMKS Ada tetapi cenderung berkurang = 2 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang PMKS Pemberian modal bagi PMKS yang sudah dilatih SP/Desa memfasilitasi pemasaran hasil produksi mantan PMKS melalui BUMDES Tidak ada = 0 Inventarisasi masyarakat buta aksara Inventarisasi masyarakat yang memerlukan program kejar A/B/C Penyuluhan kepada pemerintah desa untuk pengadaan tenaga penyuluh dalam pemberantasan buta aksara Bekerjasama dengan pengajar sekolah untuk pengadaan kelas khusus buta aksara Fasilitasi sarana pembelajaran untuk pemberantasan buta aksara Ada tetapi tidak terprogram = 1 Pemerintah desa bekerjasama dengan Dinas Terkait memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti program pendidikan kejar paket A, B, dan/atau C Pembentukan kelompok kejar paket A/B/C Peningkatan pelaksanaan kejar paket A/B/C Bekerjasama dengan pengajar sekolah untuk pengadaan kelas khusus buta aksara SP/Pemerintah Desa bekerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kemendesa, PDT dan Transmigrasi memiliki program untuk pemberantasan buta aksara dan Kejar A/B/C

274

1

Tahun ke2 3 4

v v

v v

5

v v v v v

v v v

v v

v v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

No.

Peubah

Indikasi Kegiatan

S5.

Ketersediaan Tenaga Kependidikan Tingkat Dasar

Tidak ada = 0 SP/Desa bersama pengelola SKP dan Kawasan mengajukan pengadaan tenaga pendidik tingkat dasar kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi membantu fasilitasi pengadaan sebagai tenaga pendidik tingkat dasar Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kementerian Desa memberikan insentif yang memadai (baik dari segi tempat tinggal, kendaraan bermotor dan honor) agar para tenaga pendidik betah tinggal di lokasi. Ada, kurang dari 25 % kebutuhan = 1 Dinas Pendidikan menyediakan lebih banyak tenaga pendidik tingkat dasar dengan insentifnya agar terpenuhi lebih dari 25 % kebutuhan tenaga pendidik tingkat dasar Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menyediakan lebih banyak tenaga pendidik dengan insentifnya untuk melengkapi tenaga pendidik yang disediakan Dinas Pendidikan agar jumlahnya lebih dari 25 % jumlah kebutuhan. Ada, 25-50% kebutuhan = 2 Dinas Pendidikan menyediakan lebih banyak tenaga pendidik tingkat dasar dengan insentifnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menyediakan lebih banyak tenaga pendidik dengan insentifnya untuk melengkapi tenaga pendidik yang disediakan Dinas Pendidikan agar jumlahnya lebih dari 50 % jumlah kebutuhan. Tidak ada = 0 SP/Desa bersama pengelola SKP dan Kawasan mengajukan pengadaan tenaga para medis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi membantu fasilitasi pengadaan tenaga medis

S6.

Ketersediaan Tenaga para medis

275

1

Tahun ke2 3 4

5

v v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

No.

S7

Peubah

Ketersediaan Tenaga Rohaniawan

Indikasi Kegiatan Ada, secara berkala bulanan = 1 Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kementerian Desa memberikan insentif yang memadai berupa kendaraan bermotor dan honor agar para tenaga para medis secara berkala mingguan melayani masyarakat SP. Ada, secara berkala mingguan = 2 Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kementerian Desa menyediakan tenaga para medis dan memberikannya insentif berupa tempat tinggal, honor dan kendaraan bermotor agar yang bersangkutan dapat melayani Bekerjasama dengan Puskesmas di aras SKP agar masyarakat SP dapat dilayani secara rutin tiap hari oleh tenaga medis Tidak ada = 0 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama setempat menyediakan tenaga rohaniawan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama setempat menyediakan tenaga rohaniawan sesuai dengan umat beraga yang ada dan memberikannya insentif untuk tempat tinggal, Ada, belum sesuai dengan kebutuhan umat = 1 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bekerjasama Kantor Urusan Agama setempat menyediakan sesuai jumlah beragama yang dianut penduduk mayoritas maupun minortitas. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bekerjasama Kantor Urusan Agama setempat memfasilitasi peningkatan kapasitas penduduk setempat yang memiliki latar belakang pendidikan agama untuk dijadikan tenaga rohaniwan.

276

1

Tahun ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

No.

Peubah Migrasi Penduduk Keluar SP

Indikasi Kegiatan Lebih dari 25 % penduduk bermigrasi ke luar SP untuk mencari nafkah = 0 Pemerintah kabupaten, kecamatan, SP/desa dan aparat keamanan bersama pengelola kawasan transmigrasi/SKP melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mendorong rasa aman di kawasan Pemerintah kabupaten, kecamatan, SP/desa, aparat keamanan pengelola kawasan transmigrasi serta masyarakat melakukan kegiatan agar terjadinya rasa aman di kawasan Pemerintah kabupaten, kecamatan, SP/desa dan K/L membangun ruang publik yang ada di desa sebagai tempat olah raga maupun taman Pemerintah kabupaten dan K/L memfasilitasi pembangunan rumah (bedah rumah) dan lingkungan perumahan yang baik Pemerintah kabupaten, kecamatan, SP/desa untuk meningkatkan kesempatan bekerja di kawasan melalui cash for work untuk masyarakat. Sekitar 10 - 25 % penduduk bermigrasi ke luar SP untuk mencari nafkah = 1 Pemerintah kabupaten dan K/L serta pemerintah desa/SP mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa mendorong timbulnya jiwa wira usaha melalui peningkatan kapasitas masysrakat sesuai dengan pengembangan komoditas unggulan Pemerintah kabupaten, pemerintah desa/SP dan pengelola kawasan mencari dana CSR dari perusahaan yang ada di dalam dan sekitar kawasan untuk bantuan modal bagi para pengusaha pemula

277

1

Tahun ke2 3 4

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No. S9

S10

Peubah Kerekatan Sosial

Kasus pertanahan

Indikasi Kegiatan Masyarakat di SP satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang satu dan apabila terjadi konflik maka tidak ada mekanisme resolusi konflik yang baik = 0 Pemerintah Desa/SP mengadakan kegiatan gotong royong dan atau budaya yang melibatkan masyarakat namun belum secara reguler Konflik yang terjadi ditangani secara parsial dan belum ada peraturan SP/desa tentang resolusi konflik. Masyarakat di SP satu sama lain belum merasa menjadi masyarakat yang, namun apabila terjadi konflik sudah ada sedikit mekanisme resolusi konflik yang baik = 1 Pemerintah desa/SP sudah melakukan kegiatan-kegiatan gotong royong dan kegiatan budaya secara reguler minimal sekali dalam setahun yang melibatkan seluruh masyarakat Pemerintah desa sudah memiliki Peraturan Desa dan atau Peraturan Desa Bersama tentang resolusi konflik untuk menangani konflik yang terjadi dan berjalan dengan optimal Tidak ada kasus yang diadukan = 3 Masyarakat melakukan musyawarah untuk menyelesaikan kasus pertanahan Pemerintah desa memfasilitasi kegiatan yang merekatkan silaturahim antar masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan kegiatan lainnya seperti olah raga, kerohian, kesenian dan kebudayaan Ada, dan sebagian besar (lebih dari 50%) dapat diselesaikan = 2 Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa telah membuat aturan tertulis untuk mengatasi kasus pertanahan Pemerintah kabupaten dan desa/SP serta aparat kepolisian memfasilitasi penyelesaian pengaduan kasus pertanahan

278

1

Tahun ke2 3 4

5

v v

V

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No.

S11

Peubah

Keberadaan local champion (agen perubahan)

Indikasi Kegiatan Ada, dan sebagian (20% - 50%) sudah diselesaikan = 1 Pemerintah kabupaten, Pemerintah desa/SP dan aparat kepolisian memfasilitasi penyelesaian pengaduan kasus pertanahan Pemerintah kabupaten dan desa menggagas untuk membuat tata cara mengatasi konflik dalam kasus pertanahan Di SP/Desa belum ada = 0 Kapala desa/SP bersama pengelola kawasan transmigrasi menentukan kriteria local champion Kepala desa/SP bersama pengelola kawasan transmigrasi mengidentifikasi tokohtokoh masyarakat yang dapat dijadikan local champion pada pembangunan desa Kepala desa meminta kesediaan pada beberapa tokoh masyarakat untuk menjadi local champion pada bidang tertentu. Di SP sudah ada local champion namun terbatas pada bidang tertentu = 1 Kepala desa dan pengelola kawasan melakukan pelatihan di bidang ekonomi Kepala desa meminta kesediaan pada tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi local champion pada berbagai bidang tertentu.

279

1

Tahun ke2 3 4

v

v

v

v

v V v

v v

v

v

v

5

Lampiran 16. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Lingkungan SP No L1

L2

Peubah Tata Ruang Satuan Permukiman

Ketersediaan MCK

Indikasi Kegiatan Peta Tata Ruang dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman tidak tersedia di kantor SP = 0 Melakukan peninjauan kembali RTRW Kabupaten apabila kawasan transmigrasi bukan kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis Penyusunan naskah akademis secara partisipatif termasuk konsultasi dengan BIG dan BKTRD Penyusunan RANPERDA Tata Ruang Kawasan Transmigrasi Penentapan PERDA Tata Ruang Kawasan Transmigrasi Peta Tata Ruang dan Peta Perwujudan Ruang Satuan Permukiman tersedia di kantor SP namun belum dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang = 1 Peta tata ruang dijadikan rujukan sebagai rujukan untuk penyusunan RTSP Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sudah berdasaran tata ruang kawasan transmigrasi Belum ada sarana MCK yang layak = 0 Penyuluhan sanitasi dari pentingnya jamban Pembuatan jamban umum Pembuatan jamban bersama

280

Tahun Ke1

2

3

4

5

v

v

v

v

v

v

v v

v v v

v

v v v

No

L3

Peubah

Pengelolaan Sampah

Indikasi Kegiatan Penduduk menggunakan sarana MCK bersama namun pelayanannya belum sesuai dengan jumlah penduduk = 1 Penyuluhan Pentingnya kebutuhan jamban sendiri Pembuatan jamban bersama agar sesuai dengan jumlah penduduk Penduduk menggunakan sarana MCK bersama dan pelayanannya sudah sesuai dengan jumlah penduduk = 2 Mencanangkan program jamban di setiap rumah Fasilitasi pemberian bantuan pembuatan jamban di setiap rumah Monev jamban di RT/RW Dibuang di sembarang tempat (tanah lapang, kebun, sungai, selokan) = 0 Sosialisasi permasalahan kerugian adanya sampah Penyuluhan tata cara penanganan sampah Dibuang di lubang sampah, ditimbun atau dibakar = 1 Pengadaan tempat sampah di spot- spot strategis Sosialisasi tentang perlunya membuang sampah di TPS Pemerintah kabupaten memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana untuk pengumpulan sampah dan membuangnya ke TPS

281

Tahun Ke1

2

3

4

5

v v

v

v

v v v

v v v

v v v

v V v

v v v v

v v v

No

L4

L5

Peubah

Kejadian Luar Biasa

Kapasitas Mitigasi Kebencanaan (Gempa Bumi, Banjir, Tanah Longsor, Tsunami, dll)

Indikasi Kegiatan Dibuang di TPS dan diangkut ke TPA = 2 Pengadaan tempat-tempat sampah dengan pemilahan Pengadaan pengelolaan sampah terpadu Penyuluhan pengelolaan sampah yang dapat didaur ulang Pemanfaatan sampah menjadi barang bernilai ekonomi Pengadaan program bank sampah Tidak ada = 2 Peyuluhan dan sosialisasi dalam antisipasi atau mencegah KLB Peningakatan higienitas dan sanitasi rumah dan lingkungan/permukiman Ada tetapi tidak ada yang meninggal = 1 Pengendalian vektor Peningkatan sarana dan parasaran kesehatan yang baik menambah SDM yang berkopenten apabila terjadi KLB Ada kemungkinan terjadi bencana alam tapi tidak ada mitigasi = 0 Pemerintah kabupaten, pengurus kawasan dan pemerintah desa melaksanakan identifikasi desa-desa yang memiliki resiko bencana Pemerintah desa yang memiliki resiko bencana sudah menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana, rencana aksi pengurangan bencana, dan rencana kontijensi

282

Tahun Ke1

2

3

4

5

v v v v v

v v v v v

v v v v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v v

v v v

v v v

v v v

v v v

v v

v

No

L6

Peubah

Pemanfaatan Amenity Resources (sumber daya keindahan dan kenyamanan)

Indikasi Kegiatan Ada kemungkinan terjadi bencana alam dan sudah ada mitigasi = 1 Pemerintah desa yang memiliki resiko bencana sudah memasukan kegiatan penanggulangan bencana pada APBDes Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana Pemerintah kabupaten dan BNPB memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanggulangan bencana Pelatihan simulasi dan geladi bersih tanggap darurat Pembentukan dan pendampingan Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Tim Relawan/Siaga Desa Masyarakat desa belum memanfaatkan sumber daya keindahan dan kenyamanan (amenity resources) untuk pengembangan komoditas unggulan = 0 Kepala desa/SP melakukan identifikasi amenity resource yang ada di desa/SP Kepala desa dan masyarakat melakukan identifikasi amenity resource yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Kepala DEsa/SP memasukan pemanfaatan amenity resource dalam RPJMDES sebagai salah satu pengembangan komoditas unggulan Pemerintahan desa sudah memanfaatkan amenity resource untuk kegiatan ekonomi dan sosial

283

Tahun Ke1

2

3

4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

L7

Peubah

Kesadaran Masyarakat terhadap Permasalahan dan Pemanfaatan Lingkungan

Indikasi Kegiatan Masyarakat desa sudah memanfaatkan sumber daya keindahan dan kenyamanan (amenity resources) untuk pengembangan komoditas Pemanfaatan amenity resource oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan sosial dikaitkan dengan pengembangan komoditas unggulan misalnya pariwisata Masyarakat desa memanfaatkan amenity resource secara komersial Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = 0 Penyuluhan tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan Pelatihan kepada kader-kader masyarakat tentang cara berusaha dalam memanfaatkan lingkungan tapi tidak merusakanya. Pelatihan untuk para kader-kader masyarakat tentang cara berusaha yang beradaptasi dengan perubahan iklim Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan = 1 Kepala desa, serta penggiat lingkungan memfasilitasi pembentukan kelompokkelompok masyarakat untuk pengelolaan lingkungan Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan dalam pengelolaan lingkungan Pelatihan dalam bentuk sekolah lapang kepada kader-kader masyarakat tentang pengelolaan lingkungan Para kader melakukan penyuluhan kepada masyarakat didampingi pendamping

284

Tahun Ke1

2

3

4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v v

v

v

v

No

L8

Peubah

Penerapan Prinsip Konservasi dalam Pengelolaan Lahan

Indikasi Kegiatan Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan dan pemanfaatan lingkungan serta mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari = 2 Masyarakat difasilitasi untuk menyepakati tata cara pengelolaan lingkungan setempat Masyarakat mendorong pemerintah desa untuk menerbitkan PERDES Belum menerapkan = 0 Penyuluhan tentang perlunya konservasi dalam pengelolaan tanah dan air Penyuluhan tentang tata cara konservasi tanah Penyuluhan tentang tata cara konservasi air Petani didorong untuk menerapkan konservasi lahan misalnya dengan terasering Petani didorong untuk menanami daerah tangkapan air Sudah menerapkan secara parsial = 1 Petani dari bagian hulu dan hilir di desa tersebut didorong untuk menerapkan konservasi tanah dan air secara terpadu Petani di desa tersebut bekerjasama dengan desa-desa lainnya, khususnya dalam satu daerah aliran sungai maupun dalam satu Daerah Irigasi untuk bekerjasama dalam menerapkan konservasi tanah dan air dari hulur sampai hilir.

285

Tahun Ke1

2

3

4

5

v

v v

v v v v v

v v v v v

v v v v v

v v v v v

v v v v v

v

v

v

v

v

v

v

v

Lampiran 17. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Jejaring Prasar SP No P1

Peubah Konektivitas Lingkungan Permukiman

Indikasi Kegiatan Tanah = 0 Pengerasan jalan yang menghubungkan antar lingkungan permukiman Diperkeras = 1 Pengaspalan dan pelebaran jalan Pembangunan dan peningkatan jalan dengan dibeton dan atau diaspal jalan penghubung antar lingkungan permukiman Aspal/Beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali musim hujan = 2 Pengontrolan titik-titik rawan genangan Perbaikan sistem drainase Pembangunan dan peningkatan jalan dengan dibeton dan atau diaspal untuk seluruh jalan penghubung antar lingkungan permukiman Aspal/beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali waktuwaktu tertentu (pada saat hujan, air pasang, dll) = 3 Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan pada beberapa ruas tertentu agar dapat dilalui roda 4 sepanjang tahun Pemeliharaan dan perawatan jalan

286

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v v

v

v v v

v v v

v

v

V

v

v

v

No P2

Peubah Ketersediaan Angkutan Umum

Indikasi Kegiatan

1

Tidak ada angkutan umum yang melalui kawasan transmigrasi = 0 BUMDES menyediakan kendaraan umum dari dan ke SP dan antar SP serta SP v dengan pusat-pusat layanan Pemerintah desa mendorong dunia usaha untuk mengusahakan kendaraan umum v dari dan ke SP dan antar SP serta SP dengan pusat-pusat layanan Ada angkutan umum dengan trayek tidak tetap = 1 Pemerintah kabupaten meminta kepada penyedia jasa angkutan umum dari dan ke dengan trayek tetap walau tidak setiap hari Pemerintah desa mendorong BUMDES menyediakan kendaraan umum dari dan ke SP dan antar SP serta SP dengan pusat-pusat layanan dengan trayek tetap walau tidak setiap hari Ada angkutan umum ada trayek tetap tapi tidak setiap hari = 2 Pemerintah kabupaten meminta kepada penyedia jasa angkutan umum dari dan ke SP dan antar SP serta SP dengan pusat-pusat layanan dengan trayek tetap setiap hari Pemerintah desa mendorong BUMDES menyediakan kendaraan umum dari dan ke SP dan antar SP serta SP dengan pusat-pusat layanan dengan trayek tetap setiap hari Pengecekan kendaraan laik pakai secara reguler

287

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No P3

P4

P5

Peubah Sumber Air Minum, mandi dan cuci

Keberadaan Sekolah Dasar (SD) Umum dan/ atau Madrasah Ibtidaiyah

Ketersediaan PAUD

Indikasi Kegiatan Air hujan = 0 Pemanfaatan air sungai dan pembuatan kolam penampungan air Sungai/danau/kolam = 1 Pencarian sumber mata air Mata Air = 2 Peningkatan penggunaan air sumur bersama Sumur gali = 3 Peningkatan penggunaan air sumur bor/pompa Pencarian sumber air/mata air untuk dimanfaatkan sebagai air PAM Pemerintah desa mendorong BUMDES membuat tandon air dan pemasangan pipa distribusi sekaligus mengelolanya Tidak ada = 0 Kemendesa, PDT dan Transmigrasi bersama Disbud setempat membangun SD Kemendesa, PDT dan Transmigrasi bersama Kemenag membangun MI Sekolah terbuka Ada dengan lokasi sekolah lebih dari 3 km = 1 Peningkatan kemudahan aksesibilitas menuju SD/MI Peningkatan pelayanan dan SDM pengajar SD/MI Siswa diasramakan di sekolah Tidak ada = 0 Pembangunan PAUD Peningkatan pelayanan dan SDM PAUD 288

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v v v v

v v

v v v v v v

v v v

v v v

v

v

v v

v

v

v

V

No

P6

P7

Peubah

Keberadaan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Pos

Sarana Peribadatan

Indikasi Kegiatan Ada tapi belum dapat melayani penduduk seluruh SP =1 Sosialisasi tentang pentingnya PAUD Peningkatan aksesibilitas dari dan menuju PAUD ke jalan utama Tidak ada Poskesdes/Polindes = 0 Kemendesa, PDT dan Transmigrasi membangun Poskesdes Kerjasama antar Desa dalam kendaraan Poskedes Ada di SP/Desa lain dan sangat sulit dijangkau = 1 Pengadaan kendaraan Poskesdes Penyuluhan pemanfaatan kendaraan Poskesdes Peningkatan aksesibilitas ke Poskesdes Ada di SP/Desa lain dan sulit dijangkau = 2 Peningkatan aksesibilitas umum Poskesdes Peningkatan pelayanan dan SDM Poskesdes Tidak ada = 0 Kemendesa, PDT dan Transmigrasi bersama Kantor Urusan Agama setempat membangun sarana peribadatan Pembangunan dan peningkatan kualitas akses jalan dari dan sarana peribadatan Tersedia namun belum sesuai dengan kebutuhan = 1 Pembangunan dan penambahan kapasitas sarana peribadatan agar sesuai dengan jumlah penduduk Pelibatan masyarakat dalam pembangunan sarana peribadatan

289

1

Tahun Ke2 3 4 v v

v v

v

5 v

v v v v v v v

v

v v v

v v

v v v

v

v

v

v

v

v

v

No P8

P9

Peubah Elektrifikasi Desa

Bahan Bakar untuk keperluan memasak

Indikasi Kegiatan 0 – 25 % = 0 Identifikasi sumber-sumber tenaga listrik desa Pengadaan dan pembangunan sistem kelistrikan Desa oleh PLN dan atau BUMDES 25 - 50 % = 1 Peningkatan jaringan dan jangkauan kelistrikan Peningkatan pengguna listrik mencapai 50% masyarakat 51 - 75 % = 2 Peningkatan pengguna listrik mencapai 75% masyarakat Optimalisasi program elektrifikasi Desa Kayu bakar = 0 Peningkatan distribusi minyak tanah Penyuluhan tentang pentingnya beralih dari kayu bakar ke bahan bakar lainnya Minyak tanah = 1 Penyediaan penjualan LPG Penyuluhan kehematan dan kenyamanan penggunaan gas LPG = 2 Pembangunan sistem biogas Peningkatan distribusi biogas

290

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v v v

v v v v

v v

v v

v v

v v v v v v

No P10

P11

P12

Peubah Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler

Keberadaan Kantor SP/Kantor Desa

Sarana pusat percontohan

Indikasi Kegiatan Tidak ada sinyal telepon seluler = 0 Pemerintah desa dan pengelola kawasan melakukan penjajakan kepada operator seluler untuk membangun tower BTS Pemerintah desa dan pengelola kawasan transmigrasi bekerjasama dengan operator seluler untuk pembangunan tower BTS Ada sinyal telepon walaupun lemah = 1 Peningkatan jumlah tower operator seluler Mendorong BUMDes membuka gerai pulsa, jual beli dan reparasi handphone Tidak ada kantor SP/desa = 0 Pembangunan kantor desa./SP Penyediaan SDM untuk melayani penduduk Ada kantor SP/desa tapi belum dapat melayani penduduk secara optimal = 1 Penyediaan aksesibilitas ke kantor Desa Peningkatan pelayanan kantor desa Peningkatan SDM dalam menajerial dan pelayanan Tidak tersedia = 0 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi membangun sarana pusat percontohan Sosialisasi kepada para transmigran agar dapat memanfaatkan sarana pusat percontohan

291

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v v v

v v

v

v

v

v v v

v v v

v

v

v v

v v

v v

No

Peubah

Indikasi Kegiatan Tersedia, belum dimanfaatkan secara maksimal = 1 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bekerjasama dengan Dinas Transmigrasi setempat melengkapi sarana yang ada di pusat percontohan Penyediaan SDM di pusat percontohan yang dapat menjelaskan fungsi dan manfaat sarana pusat percontohan kepada masyarakat

292

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v

v

v

v

Lampiran 18. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan Dimensi Kelembagaan SP No K1

K2

Peubah Pasar Mingguan

Koperasi (KUD, Non KUD, Kopinkra, dll)

Indikasi Kegiatan Tidak ada pasar (aktivitas dan bangunannya) = 0 Pemerintah Desa/SP mendorong masyarakat untuk memanfaatkan ruang/lahan yang disediakan untuk transaksi jual beli mingguan Sosialisasi pemanfaatan ruang/lahan kosong untuk lokasi jual beli mingguan Ada aktivitas pasar mingguan tetapi tidak ada bangunan pasar = 1 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi membangun bangunan pasar semi permanen Pemerintah desa mendorong BUMDes untuk terlibat dalam memasarkan produknya di pasar mingguan Ada aktivitas pasar mingguan dan ada bangunan pasar walaupun tidak permanen = 2 Masyarakat dan BUMDesa didorong untuk berusaha di bidang pertanian, pengolahan pertanian dan usaha lainnya Kemendesa dan Pemerintah Desa memperbaiki pasar mingguan semi permanen menjadi pasar permanen Tidak ada koperasi = 0 Pemerintah Desa dan Kabupaten/Kota mendorong masyarakat dan BUMDesa membentuk koperasi berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Identifikasi usaha-usaha koperasi yang layak diusahakan

293

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

No

K3

K4

Peubah

Keberadaan BUMDesa

Keberadaan Kelompok Tani dan Nelayan

Indikasi Kegiatan Ada koperasi tapi belum dapat sebagai penggerak ekonomi di SP =1 Koperasi didorong untuk berusaha dalam pengembangan pola usaha pokok (komoditas unggulan) dari hulu sampai hilir Pelatihan manajemen koperasi dan usaha koperasi Membangun kerjasama koperasi dengan koperasi lainnya atau dunia usaha Belum ada BUMDesa = 0 Pemerintah kabupaten mendorong pemerintah Desa/SP untuk membentuk BUMDES Pemerintah Desa/SP mengalokasikan anggarannya untuk modal BUMDES Sudah ada BUMDesa tetapi belum ada usahanya = 1 BUMDES mengidentifikasi usaha yang cocok dalam kaitannya dengan pengembangan komoditas unggulan dari hulu sampai hilir BUMDES didorong agar memulai usaha yang berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan Sudah ada BUMDesa, sudah ada usahanya tetapi belum aktif berperan dalam pengembangan komoditas unggulan = 2 Pemerintah desa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk BUMDES BUMDES didorong berusaha mengembangkan komoditas unggulan hulu-hilir Belum ada kelompok tani = 0 Pemerintah desa/SP memberikan penyuluhan tentang pentingnya petani bergabung dalam kelompok tani Pemerintah desa/SP mendorong para petani untuk membentuk kelompok tani 294

1

Tahun Ke2 3 4

5

v

v

v

v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v v

v v

v v

No

K5

K6

Peubah

Indikasi Kegiatan

Sudah ada kelompok tani tapi belum tergabung dalam Gapoktan = 1 Pemerintah desa/SP memberikan penyuluhan tentang pentingnya kelompok tani bergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Pemerintah desa/SP mendorong kelompok tani yang sudah terbentuk ke dalam Gabungan Kelompok Tani Sudah ada kelompok tani dan sebagian kelompok tani tergabung dalam Gapoktan =2 Pelatihan Gapoktan untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan SDM Gapoktan meningkatkan kapasitas lembaga dan SDM dari kelompok tani dan petani Keberadaan Organisasi Tidak ada organisasi kemasyarakatan = 0 Kemasyarakatan (PKK, Pemerintah desa/SP membentuk lembaga-lembaga kemasyarakakatan Karang Taruna, LPMD, Ada organisasi kemasyarakatan sebagian besar bentukan pemerintah desa = 1 Kelompok Perempuan, Pemerintah desa/SP melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang Majelis Taklim pentingnya organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan Lembaga Adat, dll) Pemerintah desa/SP mendorong masyarakat untuk membentuk organisasi kemasyarakatan Siskamling atas Tidak ada = 0 inisiatif warga Inventarisasi kegiatan masyarakat dalam menjaga keamanan desa Penyuluhan kepada masyarakat tentang pembentukan atau pengaktifan kembali siskamling

Pengadaan bantuan pos-pos siskamling di desa atau RT/RW setempat dan bantuan peralatan siskamling 295

1

Tahun Ke2 3 4

5

v v

v v v

v

v

v

v

v

v

v

No

K7

K8

Peubah

Keberadaan Posyandu

Penanggung jawab pelaksanaan pengembangan SP

Indikasi Kegiatan Ada, berkala = 1 Pemberian insentif bagi RT/RW yang aktif melakukan siskamling Memfasilitasi pembentukan kelompok –kelompok siskamling pada setiap RT dan RW Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang ketahanan nasional dan kerawanan sosial dan kriminalitas bekerjasama dengan Polsek dan Babinsa Tidak ada = 0 Pembangunan Posyandu Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemanfaatan Posyandu Ada tapi belum dapat melayani sebagian besar penduduk SP= 1 Penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya Posyandu Peningkatan pelayanan dan SDM Posyandu Tidak ada = 0 Pemerintah kabupaten menunjuk pelaksana pengembangan SP Pelaksana pengembangan SP ditingkatkan kapasitas lembaganya dan SDM-nya Ada pelaksana pengembangan SP tetapi tidak ada penunjukan dan/atau penetapan dari Pemda = 1 Pemda membentuk unit kerja khusus sebagai pelaksana pengembangan Peningkatan kualitas SDM unit kerja khusus sebagai pelaksana pengembangan SP

296

1

v v

Tahun Ke2 3 4 v

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

v v

5

v

v v