Buku-panduan-penulisan-skripsi.docx

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penulisan Hukum ini dibuat untuk membantu mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam menyusun rencana penelitian dan menuangkannya dalam penulisan hukum (skripsi). Buku ini mengacu pada Peraturan Rektor

Universitas

Sebelas

Maret

Nomor

53/J27/PP/2005

tentang

Pedoman

Skripsi/Tugas Akhir Program Sarjana Universitas Sebelas Maret dan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Nomor 22/H27.1.11/PP/2009 tentang Pedoman Penulisan Hukum. Buku ini memuat beberapa hal yaitu : 1. Mekanisme pengajuan penulisan hukum (Skripsi) 2. Struktur rencana penelitian 3. Struktur Laporan penulisan hukum (Skripsi) 4. Tata tulis penulisan hukum (skripsi) Perbaikan dan perubahan selalu akan dilakukan dari waktu ke waktu untuk bisa mencapai tujuan pendidikan di fakultas hukum khususnya tentang penulisan hukum yang lebih optimal dan dengan peningkatan kualitas penulisan hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS). Diharapkan baik para dosen dan mahasiswa FH UNS membaca dengan teliti dan cermat dalam membimbing dan melakukan penelitian dalam penyusunan penulisan hukum. Demikian harapan kami, semoga bukum pedoman ini dapat digunakan sebagaimana mestinya demi kemajuan bersama.

Surakarta, Maret 2015

Pengelola Penulisan Hukum (PPH)

1

BAB I PENDAHULUAN

Visi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah menjadi fakultas hukum terkemuka yang memiliki keunggulan di bidang hukum bisnis dan kebijakan publik dengan menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral dan mampu bersaing di tingkat internasional untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum masyarakat. Visi ini dijabarkan dalam misi fakultas hukum UNS, salah satu di antaranya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang dilandasi prinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif, keberlanjutan, efisiensi dan produktivitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik yang berkualitas, bermoral dan dapat bersaing di tingkat internasional. Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka salah satu tujuan pendidikan program sarjana (S1) fakultas hukum UNS adalah menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki daya saing di pasar kerja lokal, nasional, maupun internasional dan mampu mengembangkan potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan ini maka mahasiswa harus memiliki ketrampilan riset pada ranah dogmatik hukum yang handal, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa melakukan penelitian pada ranah teori hukum, filsafat hukum dan sosio-legal (sociolegal research). Penulisan hukum (skripsi) sebagai mata kuliah wajib, kurikulum inti, merupakan suatu aktivitas riset terpenting yang harus dilaksanakan mahasiswa. Penulisan hukum (skripsi) sebagai indikator kualitas keahlian profesi hukum harus dapat menunjukkan orisinalitas (keaslian), kapasitas tinggi dalam menampilkan argumentasi hukum sebagai dasar dalam memberikan preskripsi mengenai hal yang seharusnya. Berdasarkan uraian di atas diperlukan Buku Panduan Skripsi untuk mahasiswa Fakultas Hukum UNS dengan tujuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi sebagai berikut :

2

Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori ilmu hukum dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dan menyusun laporan penelitian di bidang hukum. Kompetensi Dasar : 1.

Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian yang mencerminkan adanya isu hukum sesuai dengan kaidah penyusunan proposal secara sitematis dan ilmiah

2.

Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang sesuai dengan kaidah penyusunan skripsi secara sistematis dan ilmiah

3

BAB II MEKANISME PENGAJUAN PENULISAN HUKUM (SKRIPSI)

1. Mahasiswa membuka web : http://simta.uns.ac.id/, selanjutnya untuk Login masukkan : NIM, Password, Status dan Ketikkan Kode sesuai huruf disebelah kanan, kemudian klik LOGIN. 2. Mulailah klik : PENDAFTARAN TA (Form 1 : Rancangan Judul) , selanjutnya isilah rencana judul penulisan hukum (skripsi), antara lain : a. NIM : E ……………………. b. Nama : Tuliskan nama saudara dengan huruf balok Contoh : RANI PERMATA FEBRIYANI c. Rencana Judul TA : Tuliskan Judul anda dengan huruf balok Contoh : TINJAUAN SERANGAN TENTARA ISRAEL TERHADAP

KAPAL

RELAWAN

KEMANUSIAAN BERBENDERA COMOROS DI PERAIRAN INTERNASIONAL (Studi Kasus Kapal Mavi Marmara). d. Bagian Contoh e. Capaian SKS Contoh f. Mata Kuliah Pendukung Contoh

g. Pokok Masalah Contoh 1.

: Tuliskan bagian sesuai judul di atas Pilih salah satu yang telah tersedia. : Hukum Internasional : Tuliskan capaian jumlah SKS kumulatif saat ini (syarat minimal 125 SKS) : 125 SKS : Tuliskan 4 (empat) mata kuliah pilihan yang mendukung penulisan hukum tersebut. : Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Hukum Diplomatik, Hukum Pidana Internasional, Hukum dan Hak Asasi Manusia. : Tuliskan Rumusan Masalah sesuai usulan judul :

Bagaimana status pelayaran kapal relawan kemanusiaan berbendera Comoros di perairan internasional menurut hukum internasional

2.

Bagiaman status serangan tentara Israel terhadap kapal relawan kemanusiaan berbendera Comoros di perairan internasional menurut Hukum Internasional.

4

h. Metode Penelitian Contoh

: Tuliskan rincian metode penelitian : 1. Jenis Penelitian 2. Sifat Penelitian 3. Jenis Data 4. Sumber Data 5. Teknik Pengumpulan Data 6. Teknik Analisis Data 3. Pengajuan Rencana Judul Penulisan Hukum (skripsi) setelah diisi lengkap segera klik tombol FORM 1 untuk mendaftarkan judul tersebut. Form untuk pendaftaran judul TA dapat didaftarkan maksimal dua (2) usulan judul. 4. Persetujuan dan penentuan judul penulisan hukum (skripsi) dilakukan dalam sidang pleno PPH dengan alternatif hasil keputusan sebagai berikut. a. DITERIMA b. DITOLAK c. DITERIMA DENGAN REVISI 5. Mahasiswa yang rencana judulnya

: DITERIMA,

segera mengunduh Form 2,

mahasiswa meminta tandatangan/legalisasi Form 2 tersebut kepada Pembimbing Akademik (PA) dan mengajukan permohonan pembimbing melalui Form 2 kepada ketua bagian masing-masing untuk judul penulisan hukum (skripsi) yang diterima, selanjutnya Form 2 tersebut di legalisasi oleh Ketua PPH. Ketua bagian menunjuk dosen dari bagiannya sebagai pembimbing dan atau pembimbing pembantu, Pembimbing I atau Pembimbing II, pembimbing seminar rencana penelitian (proposal) (FORM 2 dibuat rangkap 5, 1 lembar diserahkan ke PPH sebagai dasar pembuatan surat tugas pembimbingan, 1 lembar untuk arsip mahasiswa, masing-masing 1 lembar diserahkan kepada Pembimbing, dan 1 lembar untuk Bagian ). 6. Setelah mahasiswa menyerahkan Form 2 kepada dosen pembimbing, selanjutnya mahasiswa dapat menulis rencana penelitian. 7. Mahasiswa yang rencana judulnya DITERIMA DENGAN REVISI, selanjutnya harus segera berkonsultasi dengan Tim PPH (sesuai bagian) untuk mendapatkan bimbingan. Setelah konsultasi segera masukkan lagi usulan judul

(sesuai hasil revisi) ke

PENDAFTARAN TA (Form 1), berilah tanda REVISI pada MENU RENCANA JUDUL TA tersebut. Selanjutnya serahkan bukti konsultasi dari dosen wakil bagian di PPH, dan tunggu hasil keputusan dari PPH.

5

Contoh : TINJAUAN SERANGAN TENTARA ISRAEL TERHADAP KAPAL MAVI MARMARA DI PERAIRAN INTERNASIONAL (Studi Kasus Kapal Mavi Marmara) (REVISI). 8. Mahasiswa yang rencana judulnya : DITOLAK, harus segera menyusun usulan judul baru dan melakukan PENDAFTARAN TA lagi sesuai mekanisme alur pengajuan penulisan hukum dari awal. 9. Rencana Penelitian wajib untuk diseminarkan dengan ketentuan sebagai berikut . a. Mendaftar ke PPH, penentuan jadwal seminar setelah mahasiswa berkonsultasi dan mendapat persetujuan pembimbing seminar b. Seminar dibimbing oleh dosen pembimbing seminar; c. Diikuti paling sedikit 10 mahasiswa; d. Mengisi dan menyerahkan Form 3 (Berita Acara Seminar) dan Form 4 (Daftar Peserta Seminar Proposal) ke PPH. Mahasiswa harus menyerahkan Form 3 dan Form 4 ke PPH paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan seminar proposal. e.

Mahasiswa melakukan revisi terhadap proposal penelitian setelah mendapat masukan peserta seminar dan pembimbing seminar. Hasil revisi wajib diserahkan kepada masing-masing pembimbing dan PPH

10. Selanjutnya mahasiswa dapat

melaksanakan penelitian dan menulis hasil akhir

penelitian hukum (skripsi) di bawah bimbingan menyediakan monitoring pembimbingan melalui KONSULTASI (Form/menu ini bisa diisi

dosen pembimbing.

SIMTA

MENU PERKEMBANGAN

oleh dosen pembimbing

ataupun

mahasiswa ybs guna mengetahui perkembangan pembimbingan penulisan hukum). 11. Draft atau rancangan penulisan hukum yang yang telah disetujui dosen pembimbing, dibuat rangkap lima tanpa dijilid didaftarkan untuk ujian penulisan hukum (skripsi) ke PPH, dan selanjutnya mahasiswa dapat melihat jadwal ujian di SIMTA (Jadwal ujian akhir dapat diklik pada Menu Jadwal Ujian Akhir). 12. Berdasarkan topik penulisan hukum, Ketua PPH mengajukan permintaan pada ketua bagian untuk menentukan majelis penguji penulisan hukum yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Apabila topik penulisan hukum tersebut lintas bagian, maka penunjukan dosen penguji diserahkan kepada ketua bagian pembimbing 1

6

13. Ketua bagian menentukan dan mengirimkan majelis penguji penulisan hukum kepada PPH untuk selanjutnya dibuatkan surat tugas penguji penulisan hukum oleh dekan. 14. Ketua PPH menentukan pelaksanaan ujian pada hari tertentu secara terjadwal 15. Mahasiswa yang telah lulus ujian penulisan hukum (skripsi) wajib menyerahkan laporan penulisan hukum (skripsi) kepada : a. Dosen Pembimbing : 1 (satu) eksemplar hard copy b. Perpustakaan : 1 (satu) eksemplar hard copy dan 1 (satu) CD c. PPH : 1 (satu) dalam bentuk CD Penyerahan ini untuk mendapatkan tanda terima sebagai syarat pendaftaran wisuda. 16. Setelah

mahasiswa

menyerahkan

laporan

penulisan

hukum

tersebut,

PPH

menyerahkan nilai ujian penulisan hukum kepada bagian pendidikan fakultas hukum 17. Mekanisme Pengajuan Seminar Proposal, 18. Mekanisme Pengajuan Ujian Skripsi,

CATATAN : 1. 2. 3. 4.

Form 1 Form 2 Form 3 Form 4

: Formulir Rancangan Judul (Pendaftaran TA) : Formulir Penunjukan Pembimbing : Formulir Berita Acara Seminar : Formulir Daftar Peserta Seminar Proposal

7

BAB III RENCANA PENELITIAN

Struktur rencana penelitian untuk pembuatan penulisan hukum (skripsi) secara garis besar, terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. A. Bagian Awal Bagian awal terdiri atas halaman judul dan halaman pengesahan/persetujuan. 1. Halaman Judul Halaman ini berisikan tulisan : ”Rencana Penelitian ”, judul, lambang UNS, tujuan rencana penelitian, nama dan nomor induk mahasiswa, nama fakultas, universitas,dan bulan pengajuan. a. Judul Judul penelitian dibuat singkat (tidak lebih dari 20 kata) tetapi dapat menjelaskan isi dan masalah yang akan diteliti. Ditulis dengan huruf kapital, terletak secara proposional di tengah halaman. b. Lambang UNS Lambang UNS dengan ukuran diameter sekitar 5 cm. c. Tujuan rencana penelitian Ditulis ”Rencana penelitian untuk penulisan hukum ( skripsi ) S1”. d. Nama mahasiswa Nama lengkap mahasiswa sesuai dengan nama yang tertera di dalam kartu mahasiswa dan di bawahnya ditulis NIM ybs. e. Nama fakultas dan universitas f. Waktu pengajuan Contoh halaman judul dapat dilihat pada lampiran 1. 2. Halaman pengesahan pembimbing Halaman ini terdiri atas : a. Kata-kata Rencana Penelitian b. Judul, diketik dengan huruf kapital. c. Pelaksana Penelitian : 1) Nama

8

2) NIM 3) Fakultas 4) Bagian d. Lokasi Penelitian. e. Lama Penelitian. f. Tanggal, bulan, dan tahun yang sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun ketika rencana penelitian disetujui pembimbing. g. Tanda tangan, nama, dan NIM peneliti. h. Nama dan tanda tangan pembimbing. Contoh halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran 2. B. Bagian Utama Bagian utama terdiri atas judul penelitian, bidang ilmu, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka (kerangka teori atau ajaran hukum, kerangka pemikiran, dan hipotesis (jika ada)), metode penelitian, sistematika penulisan hukum, jangka waktu penelitian. 1. Judul 2. Bidang Ilmu Ilmu hukum. 3. Latar Belakang Masalah Memuat penjelasan tentang permasalahan yang timbul sehingga masalah ini dianggap menarik, perlu, mencerminkan isu hukum, dan penting untuk diteliti Latar belakang disusun dengan Pola Piramida Terbalik, maksudnya latar belakang harus dimulai dari uraian yang bersifat umum dan kemudian mengarah kepada persoalan-persoalan yang spesifik. Untuk penelitian hukum normatif (doktrinal), dalam latar belakang memuat identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.

Dalam penelitian harus ada uraian adanya dua

proposisi hukum yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain. Untuk penelitian sosio- legal, dalam latar belakang dimuat hal-hal, teori sosial tentang hukum atau pemikiran yang menjadi latar belakang penelitian.

9

4. Perumusan Masalah Dalam hal perumusan masalah tidak ada keharusan yang mengikat, dapat berbentuk pernyataan maupun pertanyaan. Biasanya lebih mudah merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Masalah yang baik sedapat mungkin : a. Harus menyatakan hubungan antara dua proposisi hukum (penelitian hukum normatif) atau variabel (socio-legal research). b. Harus dinyatakan secara tegas serta tidak mengandung keraguan. c. Menyiratkan kemungkinan dapat diuji secara empiris (untuk socio-legal research / non doctrinal). 5. Tujuan Penelitian a. Penelitian hukum doktrinal : tujuan penelitian menunjukkan arah preskripsi mengenai hal yang seharusnya merupakan esensi penelitian hukum doktrinal. b. Penelitian hukum socio-legal : 1) Tujuan penelitian dalam paradigma positivisme-postpositivisme adalah untuk menemukan kelaziman hukum alam dalam memprediksi dan mengontrol. 2) Tujuan penelitian dalam paradigma critical theory adalah penghancuran mitologi dan memberi wewenang masyarakat untuk mengadakan perubahan sosial. 3) Tujuan penelitian dalam paradigma konstruktivisme adalah untuk memahami dan menggambarkan pengertian aksi sosial. c. Dijelaskan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai, dirumuskan sinkron dengan rumusan masalah, dan disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan. 6. Manfaat Penelitian a. Manfaat teoritis : Manfaat teoritis bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. b. Manfaat praktis : Manfaat praktis bertalian dengan pemecahan masalah yang diteliti. Seyogyanya dapat dijelaskan manfaat praktis bagi institusi tempat penelitian dilakukan, masyarakat.

10

7. Tinjauan Pustaka a. Kerangka Teori atau Konseptual Bagian ini berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya, dan menunjang penelitian. Referensi pustaka yang wajib digunakan berupa jurnal (minimal tiga jurnal terdiri atas dua jurnal internasional dan satu jurnal nasional) dan buku teks, dengan ketentuan 75 % wajib menggunakan referensi terbaru/termutakhir. Untuk penelitian hukum normatif : diuraikan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum/asas-asas hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum sebagai permasalahan penelitian. Untuk penelitian sosio-legal : diuraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang diusulkan. Dibuat sedemikian rupa sehingga secara sistematis dapat menjelaskan bahwa permasalahan yang ada belum terjawab dengan memuaskan atau belum terpecahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan teori (landasan teori) yang berkaitan dengan obyek penelitian. b. Kerangka Pemikiran Menggambarkan logika hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Kerangka berpikir sebaiknya disajikan dalam bentuk bagan atau skema kemudian diberi penjelasan. c. Hipotesis (jika ada) Hipotesis dirumuskan berdasarkan landasan teori atau dari tinjauan pustaka. Hipotesis

merupakan

jawaban

sementara

atas

permasalahan

yang

kebenarannya masih harus dibuktikan. Hipotesis disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis diperlukan untuk : 1) Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan antara suatu gejala dan gejala lainnya. 2) Penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih.

11

8. Metode Penelitian a. Jenis Penelitian Ada dua jenis penelitian hukum, terdiri atas : 1)

Penelitian hukum doktrinal/normatif, terdiri atas : a) penelitian pada ranah dogmatig hukum. b) penelitian pada ranah teori hukum. c) penelitian pada ranah filsafat hukum.

2) Penelitian nondoktrinal/socio-legal reseacrh, terbagi dalam empat paradigma, yaitu positivisme, postpositivisme, critical theory, dan konstruktivisme. Jenis penelitian untuk mahasiswa S1 adalah penelitian hukum pada ranah dogmatik hukum, tapi tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian pada ranah teori hukum, filsafat hukum, bahkan penelitian nondoktrinal/ socio-legal research. b. Sifat Penelitian 1) Sifat penelitian hukum doktrinal : preskriptif dan teknis atau terapan. 2) Sifat penelitian sosial mengenai hukum/nondoktrinal/ socio-legal studies : eksploratif, deskriptif atau eksplanatoris. c. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian nondoktrinal dapat dipakai salah satu dari empat macam paradigma, yaitu positivisme atau postpositivisme atau critical theory atau konstruktivisme. Penelitian hukum doktrinal dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian hukum di antaranya : 1)

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).

2)

Pendekatan kasus (Case Approach).

3)

Pendekatan historis (Historical Approach).

4)

Pendekatan perbandingan (Comparative Approach).

12

5)

Pendekatan konseptual (Conseptual Approach).

d. Jenis dan Sumber Data Penelitian Dalam penelitian sosial mengenai hukum (socio-legal research) digunakan data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum doktrinal terdiri atas : 1)

Bahan hukum primer meliputi : a) Peraturan perundang-undangan termaksud dalam UU No 10 Tahun 2004. b) Putusan pengadilan.

2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi meliputi jurnal hukum, buku teks, komentar atas putusan pengadilan, rancangan peraturan perundang-undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan. 3)

Bahan hukum tertier, berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

e. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan tergantung jenis penelitian : 1)

Penelitian sicio-legal : a) Dalam paradigma positivisme digunakan kuesioner. b) Dalam paradigma postpositivisme digunakan wawancara dan observasi. c) Dalam paradigma critical theory dan konstruktivisme digunakan studi dokumen, wawancara, dan observasi.

2) Penelitian

hukum

doktrinal,

pengumpulan

bahan

hukum

dapat

memanfaatkan indeks-indeks hukum (indeks perundang-undangan, indeks putusan –putusan pengadilan) baik cetak maupun elektronik termasuk internet.

f. Teknik Analisis Data 1) Pada penelitian hukum doktrinal, permasalahan hukum dianalisis dengan metode silogisme dan interpretasi. 2) Pada penelitian sosio-legal :

13

a) Paradigma Positivisme : analisis kuantitatif- uji statistik. b) Paradigma Postpositivisme : anlisis kualitatif. c) Paradigma critical theory dan konstruktivisme : analisis kualitatif. 9. Sistematika Penulisan Hukum a. Berisi paparan substansi dari Bab I sampai dengan Bab IV. b. Disajikan dalam bentuk kategori. 10. Jangka Waktu Penelitian a. Jangka waktu menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian, diharapkan penulisan hukum (skripsi) dapat diselesaikan sesuai rencana. b. Tahap penelitian yang perlu ditata jadwal waktunya meliputi : 1) Pengajuan judul. 2) Penyusunan rencana penelitian. 3) Seminar rencana penelitian. 4) Pengurusan ijin (bila diperlukan ijin). 5) Pengumpulan data. 6) Analisis data. 7) Penulisan laporan akhir. C. Bagian Akhir Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran (jika ada). 1. Daftar Pustaka a. Daftar pustaka memuat semua pustaka yang digunakan atau yang diacu dalam pembuatan usulan penelitian, baik dari buku teks, makalah, jurnal, majalah, media cetak, internet. Referensi pustaka yang wajib digunakan berupa jurnal (minimal dua jurnal terdiri atas satu jurnal internasional dan satu jurnal nasional) dan buku teks, dengan ketentuan 75 % wajib menggunakan referensi terbaru/termutakhir. b. Daftar pustaka disusun secara alfabetis/menurut abjad. c. Jarak antara baris satu spasi. Jarak antar sumber satu dengan sumber berikutnya dua spasi. d. Contoh cara penyusunan daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran 8.

14

2. Lampiran (jika ada) Memuat hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas usulan penelitian, misalnya contoh kuesioner.

15

BAB IV PENULISAN HUKUM

Penulisan hukum memiliki bagian-bagian sebagai berikut. A. Bagian awal (Pembukaan) terdiri atas : 1. Halaman sampul depan. 2. Halaman Judul. 3. Halaman Persetujuan Pembimbing. 4. Halaman Pengesahan Penguji. 5. Halaman Pernyataan. 6. Abstrak. 7. Kata Pengantar. 8. Daftar Isi. 9. Daftar Tabel (jika ada). 10. Daftar gambar (jika ada). 11. Daftar lampiran (jika ada). B. Bagian utama (Batang tubuh) terdiri atas : Bab I. Pendahuluan. Bab II. Tinjauan Pustaka. Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab IV. Penutup, terdiri atas simpulan dan saran. C. Bagian akhir (Penutup) terdiri atas : Daftar Pustaka. Lampiran.

A. Bagian Awal 1. Halaman Sampul Depan Halaman sampul (hard cover) berwarna merah ditulis dengan tinta emas a. Judul penulisan hukum, diketik dengan huruf kapital, terletak secara proposional di tengah halaman. b. Lambang UNS dengan ukuran diameter sekitar 5 cm.

16

c. Kata-kata “Penulisan Hukum” di bawahnya dalam tanda kurung (Skripsi), kemudian diikuti maksud penulisan hukum di bawahnya : “Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta”. d. Nama mahasiswa dan NIM ditulis lengkap tanpa singkatan dan tanpa gelar kesarjanaan. e. Nama instansi pendidikan, yaitu “Fakultas Hukum”, dibawahnya “Universitas Sebelas Maret”, di bawahnya :Surakarta”, di bawahnya tahun ujian penulisan hukum. Pada tepi luar bagian yang dijilid ditulis dari atas ke bawah dengan tinta emas berturut-turut : Penulisan Hukum (Skripsi), Judul, Nama dan NIM. Lambang UNS, tahun ujian penulisan hukum. Contoh halaman sampul dapat dilihat pada lampiran 3. 2. Halaman Judul Halaman judul berisi hal-hal yang sama seperti halaman sampul. Contoh halaman judul dapat dilihat pada lampiran 3. 3. Halaman Persetujuan Pembimbing Halaman persetujuan pembimbing berisi : a. Kata “Persetujuan Pembimbing”. b. Kata “ Penulisan Hukum (Skripsi). c. Judul. d. Nama dan NIM mahasiswa. e. Kalimat “Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta”. f. Tempat, tanggal, nama dan tanda tangan dosen pembimbing. Contoh halaman persetujuan pembimbing dapat dilihat pada lampiran 4. 4. Halaman Pengesahan Penguji Halaman pengesahan penguji berisi : a. Kata “Pengesahan Penguji”. b. Kata “Penulisan Hukum (Skripsi).

17

c. Judul d. Nama dan NIM mahasiswa. e. Kalimat

”Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta”. f. Pada hari dan tanggal. g. Tanda tangan dan nama dewan penguji. h. Mengetahui dekan, tanda tangan dan nama Dekan Fakultas Hukum UNS Contoh halaman pengesahan penguji dapat dilihat pada lampiran 5. 5. Halaman Pernyataan Memuat pernyataan penulis tentang orisinalitas penulisan hukum (skripsi). Contoh halaman pernyataan dapat dilihat pada lampiran 6. 6. Abstrak a. Diketik satu spasi maksimal 200 kata. b. Identitas abstrak memuat nama mahasiswa, NIM, tahun penulisan hukum (skripsi), judul ditulis dengan huruf kapital, fakultas hukum UNS c. Abstrak merupakan intisari penulisan hukum (skripsi) yang memuat : permasalahan atau isu hukum atau tujuan penelitian, metode penelitian, simpulan, dan implikasi teoritis (jika ada), serta kata kunci. d. Abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. e. Contoh abstrak dapat dilihat pada lampiran 7 7. Kata Pengantar Dalam kata pengantar dimuat ucapan syukur kepada Tuhan YME,

deskripsi

permasalahan yang diteliti dan ucapan terima kasih hanya ditujukan kepada pihakpihak yang membantu penulisan hukum (skripsi). Dalam kata pengantar sedapat mungkin dihindarkan hal-hal yang bersifat tidak ilmiah dan menggunakan bahasa Indonesia baku. 8. Daftar Isi Daftar isi memuat kerangka materi penulisan hukum (skripsi) dan halaman letak materi tersebut.

18

9. Daftar Tabel (jika ada tabel) Daftar tabel memuat urutan judul tabel dan halamannya. 10. Daftar Gambar (jika ada gambar) Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan halamannya. 11. Daftar Lampiran (jika ada) Daftar lampiran berisi urutan judul lampiran dan halamannya.

B. Bagian Utama 1. Bab I Pendahuluan a. Latar Belakang Masalah Uraian latar belakang masalah pada prinsipnya sama seperti pada rencana penelitian, pada laporan penelitian uraian itu lebih diperdalam dan diperjelas. Disajikan dengan pola Piramida Terbalik. b. Rumusan Masalah (sama dengan rencana penelitian) c. Tujuan Penelitian (sama dengan rencana penelitian) d. Manfaat Penelitian (sama dengan rencana penelitian) e. Metode Penelitian Pada prinsipnya isi metode penelitian laporan sama dengan metode pada rencana penelitian. Perbedaannya, metode pada rencana penelitian masih merupakan rencana, sedangkan pada laporan, metode tersebut sudah diterapkan, sehingga perlu adanya penyesuaian. f. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum isinya sama dengan sistematika pada rencana penelitian. Sistematika pada laporan disajikan dalam bentuk narasi/uraian, bukan kategori seperti pada rencana penelitian. 2. Bab II Tinjauan Pustaka Isinya sama seperti pada rencana penelitian terdiri atas : a. Kerangka teori atau konseptual. Hanya saja pada laporan ini kajian pustaka dibuat lebih luas dan lebih mendalam. b. Kerangka Pemikiran c. Hipotesis (jika ada).

19

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Cara penulisan bab hasil penelitian dan pembahasan bergantung jenis penelitian yaitu : a. Dalam penelitian nondoktrinal : hasil penelitian dan pembahasan dipisahkan dalam sub-sub judul. b. Dalam penelitian doktrinal : dibuat beberapa sub bab yang memuat Hasil Penelitian dan Pembahasan yang sifatnya terpadu. Hasil Penelitian, berupa data primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum hendaknya

ditata saling berkaitan untuk menjaga agar

penulisan hukum (skripsi) dapat dibaca secara runtut, terintegrasi dan merupakan dokumen yang menyatu. Pembahasan, banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam menuliskan bagian ini. Kesalahan utama yang sering terjadi adalah pembahasan ditulis terlalu sederhana dan hanya merupakan ringkasan dari hasil penelitian, sehingga permasalahan hukum yang diajukan tidak terjawab. Dalam penelitian hukum doktrinal, pembahasan ini merupakan telaah atas isu hukum (permasalahan hukum).

Pembahasan

adalah

tempat

mahasiswa

untuk

mengeksplorasi

argumentasi hukum sebagai dasar preskripsi. Dalam penelitian hukum nondoktrinal dapat dilihat pada tabel 1. 4. Bab IV Simpulan dan Saran a. Simpulan Simpulan dirumuskan secara singkat dan jelas menjawab isu hukum atau permasalahan penelitian (rumusan masalah). Simpulan harus sinkron dengan pembahasan (telaah terhadap isu hukum) dan permasalahan penelitian (rumusan masalah). b. Saran 1) merupakan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. 2) harus bersifat operasional/ aplikatif. 3) jelas ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.

20

C. Bagian Akhir 1. Daftar Pustaka Sama seperti daftar pustaka pada rencana penelitian/proposal (lihat pada Bab IV Tata Tulis dan contoh lampiran 8). 2. Lampiran a. Ijin penelitian dari lokasi/instansi (jika ada). b. Bahan hukum yang relevan dan penting, misal : putusan pengadilan, perjanjian, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, KTUN dan lain-lain.

21

BAB V TATA TULIS PENULISAN HUKUM

A. Format Pengetikan 1. Pengetikan a. Penulisan Hukum diketik komputer pada kertas HVS (70 Gram) berukuran kwarto (A4 = 21,5 cm X 27,9 cm) dengan tinta hitam. b. Jarak ketik antar baris : Satu setengah spasi.. c. Penulisan hukum harus diketik dengan menggunakan huruf Time New Roman 12 point. d. Seluruh naskah penulisan hukum harus diketik menggunakan karakter huruf yang sama. 2. Jarak Tepi ( Margin) a. Pengetikan naskah terletak (margin) : 4 (empat) cm tepi kiri, 4 (empat) cm tepi atas, 3 (tiga) cm tepi kanan,3 (tiga) cm tepi bawah. b. Naskah diketik rata kiri dan rata kanan. 3. Nomor Halaman a. Halaman pada bagian awal, dimulai dari

halaman judul, halaman

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi, dan seterusnya diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil, dimulai satu : i, ii, iii ...dst. b. Halaman pada bagian utama dan bagian akhir mulai Bab I sampai dengan daftar pustaka diberi nomor urut angka arab dimulai dari angka 1, 2, 3, ...dst. c. Nomor urut halaman diletakkan di tepi kanan atas. d. Nomor urut halaman pada judul bab, terletak di tengah-tengah bawah. 4. Tabel dan Gambar a. Tabel dan gambar diberi nomor urut dari mula hingga akhir dengan angka arab. b. Tabel dan gambar yang ukurannya besar, dapat diletakkan pada halaman tersendiri kemudian dilipat.

22

c. Nama tabel diletakkan di tengah-tengah atas d. Nama Gambar atau Bagan diletakkan di tengah-tengah bawah. e. Sumber tabel, gambar atau bagan diletakkan di tepi kiri bawah. B. Penyajian Naskah, Angka dan satuan 1. Judul Bab Judul Bab diketik dengan huruf kapital (huruf besar) semua pada halaman baru dan diletakkan ditengah – tengah halaman (center). 2. Judul Sub bab Huruf-huruf pertama diketik dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah – tengah halaman (center). 3. Judul Anak sub bab Huruf-huruf pertama diketik dengan huruf kapital, dimulai dari tepi kiri. 4. Judul Kategori lebih kecil Huruf-huruf pertama diketik dengan huruf kapital, dimulai dari tepi kiri, masuk empat ketukan. C. Teknik Kutipan Di dalam penulisan hukum seringkali diperlukan beberapa kutipan yang perlu dibahas, ditelaah, dikritik dan dipertentangkan atau diperkuat. Kutipan bisa berbentuk pendapat, konsep atau hasil penelitian. Gagasan yang dituangkan di dalam penulisan hukum hendaknya dibedakan antara gagasan penulis sendiri dan gagasan penulis lain yang dijadikan rujukan. a. Kutipan Langsung Pendek dan Panjang 1)

Kutipan Langsung Pendek : a) Kutipan langsung pendek terdiri atas satu sampai lima baris b) Penulisannya dimasukkan/ diintegrasikan di dalam teks / kalimat c) Jarak baris satu dengan baris lainnya diketik satu setengah spasi d) Kutipan diapit dengan tanda petik (“ ........“) e) Selesai kutipan, dicantumkan nama penulis, tahun terbit, halaman tempat kutipan berada, ditulis di dalam kurung

2)

Kutipan langsung Panjang : a) Kutipan langsung panjang terdiri lebih dari lima baris

23

b) Penulisannya tidak dimasukkan didalam teks, tetapi pada tempat tersendiri c) Jarak baris satu dan baris lainnya diketik satu spasi d) Tidak diberi tanda petik dua pada kutipannya e) Pengetikan baris pertama kutipan disesuaikan dengan jumlah ketukan pada penulisan alinea baru f)

Selesai kutipan dicantumkan nama penulis, tahun terbit, halaman tempat kutipan berada , ditulis didalam kurung

b. Kutipan Tidak Langsung (Parafrase) Kutipan tidak langsung diperoleh dengan mengambil inti atau pokok pikirannya saja, redaksi kalimat dibuat oleh penulis sendiri. Apabila kutipan itu lebih dari satu paragraf, dinamakan kutipan tidak langsung panjang. Sedangkan kutipan tidak langsung pendek, apabila kutipan itu terdiri atas satu paragraf. Cara penulisan kutipan tidak langsung adalah : 1) kutipan disatukan dengan teks / kalimat 2) diketik satu setengah spasi antara baris satu dan lainnnya 3) Tidak diberi tanda petik dua 4) Selesai kutipan, dicantumkan nama penulis, tahun terbit, halaman tempat kutipan berada, ditulis di dalam kurung.

D. Kategorisasi BAB I. JUDUL BAB A. Judul Sub Bab 1. kategori lebih kecil a. Kategori lebih kecil lagi 1) Kategori lebih kecil lagi a) Kategori lebih kecil lagi (1) Kategori lebih kecil lagi (a) Kategori lebih kecil lagi (i) kategori paling kecil (ii) Kategori paling kecil

24

(b) Sama dengan kategori (a) (2) Sama dengan kategori (1) b) Sama dengan kategori a) 2) Sama dengan kategori 1) b. Sama dengan kategori a 2. Sama dengan Kategori 1. B. Sama dengan kategori Judul Sub bab

E. Penulisan Daftar Pustaka 1. Buku (lihat Contoh pada lampiran 8) a. Urutan penulisan: nama penulis diakhiri tanda titik tahun terbit diakhiri tanda titik judul buku ditulis dengan huruf Italic / miring diakhiri tanda titik kemudian kota tempat penerbit diakhiri titik dua nama penerbit diakhiri tanda titik. b. Jika buku yang disebut merupakan edisi terjemahan, setelah judul buku disebutkan ... edisi terjemahan oleh... di dalam kurung c. Jika terdapat beberapa buku ditulis oleh penulis yang sama, nama penulis hanya ditulis lengkap pada daftar buku yang pertama, adapun buku di bawahnya cukup ditulis _______

sepanjang lima atau tujuh ketukan)

sebagai pengganti penulis yang sama. 2. Jurnal/Majalah (lihat contoh pada lampiran 8) Jika rujukan berupa artikel dari majalah, maka urutan penulisannya : nama penulis artikel diakhiri tanda titik tahun terbit diakhiri tanda titik judul artikeldiapit dua tanda petik (tidak miring / tanpa garis bawah) nama majalah dengan huruf Italic/ miring diakhiri tanda titik edisi/ nomor penerbitan diakhiri tanda titik kemudian kota terbit diakhiri titik dua nama penerbit diakhiri tanda titik 3. Makalah ( Lihat Contoh pada Lampiran 8) 4. Koran ( Lihat Contoh pada Lampiran 8) 5. Website (Lihat Contoh pada lampiran 8) 6. Penulisan nama dalam Daftar Pustaka (Lihat contoh pada lampiran 8)

25

Lampiran 1 : Contoh Halaman Judul Rencana Penelitian

Rencana Penelitian

ANALISIS YURISDIKSI PEROMPAKAN KAPAL LAUT DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEROMPAKAN KAPAL SINAR KUDUS MV)

Rencana penelitian untuk penulisan hukum ( Skripsi ) S1

Oleh Asri Dwi Utami NIM. E 0008117

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

26

Lampiran 2 : Contoh halaman pengesahan rencana penulisan hukum

RENCANA PENULISAN HUKUM (SKRIPSI) 1. Judul

: ANALISIS YURISDIKSI PEROMPAKAN KAPAL LAUT DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEROMPAKAN KAPAL SINAR KUDUS MV)

________________________________________________________________________ 2. Pelaksana Penelitian

:

D. Nama

: Asri Dwi Utami

E. NIM

: E0008117

F. Fakultas

: Fakultas Hukum

G. Bagian

: Hukum Internasional

________________________________________________________________________ 3. Lokasi Penelitian

: Perpustakaan Fakultas Hukum UNS

4. Lama Penelitian

: Lima Bulan

Surakarta, 27 Juni 2012 Penulis

Asri Dwi Utami NIM. E0008117

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu

Siti Muslimah, SH, MH

Ayub Torry Satriyo Kusumo, SH, MH

NIP. 197009261994032001

NIP. 198307162008011005

27

Lampiran 3 : Contoh halaman sampul depan (cover)

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL PADA SAAT KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA IV/1949, PROTOKOL TAMBAHAN I/1977, DAN STATUTA ROMA 1998 (STUDI KASUS OPERATION CAST LEAD 27 DESEMBER 2008 - 20 JANUARI 2009)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Stefanus Donatumar NIM. E0008240

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013

28

Lampiran 4 : contoh halaman persetujuan pembimbing

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT. DAN LIRIS SUKOHARJO

Oleh Nur’aini Kus Indrati NIM. E0003252

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

Juli 2008

Dosen Pembimbing

Lego Karjoko, S.H.,M.H. NIP. 131792948

Catatan : Apabila ada Pembimbing utama dan Co Pembimbing maka penulisannya sejajar dengan Pembimbing utama disebelah kiri Lampiran 5 : Contoh halaman Pengesahan Penguji

29

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT. DAN LIRIS SUKOHARJO

Oleh Nur’aini Kus Indrati NIM. E0003252

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari

:.....................................

Tanggal

:.......... .......................... DEWAN PENGUJI

1_________________________________: ................................................................. Ketua 2_________________________________:.................................................................. Sekretaris 3_________________________________:................................................................... Anggota Mengetahui Dekan,

___________________________ NIP.

30

Lampiran 6 : Contoh halaman pernyataan

SURAT PERNYATAAN Nama

: Shelma Yusminar Hajar

NIM

: E0008433

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : LEGALITAS PEMULANGAN IMIGRAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PENGUNGSI DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONALadalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Januari 2013

Yang Membuat Pernyataan,

Shelma Yusminar Hajar NIM. E0008433

31

Lampiran 7 : Abstrak ABSTRAK Shelma Yusminar Hajar. 2013. E0008433. LEGALITAS PEMULANGAN IMIGRAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PENGUNGSI DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah pemulangan imigran (pengungsi dan pencari suaka) oleh pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan hukum pengungsi (The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees danThe 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees) dan hukum hak asasi manusia internasional. Kedua, bagaimana kewajiban Pemerintah Indonesia dalam menangani pemulangan pengungsi sedangkan Indonesia belum meratifikasi kedua aturan hukum pengungsi internasional tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui Cyber media, instrumen penelitian berupa Konvensi 1951 dan Protokol tambahan 1967, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemulangan imigran berdasarkan hukum pengungsi dan hak asasi manusia internasional yaitu tahap penentuan status pengungsi. Setelah imigran mendapat status pengungsi maka UNHCR akan mencarikan solusi berkelanjutan, yaitu pemulangan sukarela ke negara asal atau integrasi lokal atau pemukiman kembali ke negara ke tiga. Untuk pemulangan sukarela harus benar-benar memperhatikan kesukarelaan pengungsi dan keadaan negara asal serta menghormati hak asasi manusia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi dan protokol tambahan namun atas dasar kemanusiaan dan prinsip nonrefoulement Pemerintah Indonesia tetap harus melindungi pengungsi dan pencari suaka yang singgah atau masuk ke wilayah Indonesia. Pemulangan imigran oleh Pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan hukum pengungsi dan hak asasi manusia.Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus pemulangan yang ditangani oleh Indonesia. Kata Kunci : Pemulangan, imigran, Hukum Pengungsi dan Hukum HAM internasional

32

ABSTRAK Shelma Yusminar Hajar. E0008433. 2013. The Legality of the Refoulement of Ilegal Immigrants by The Indonesia Government Based on the Refugee Law and International Human Rights law. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. This study describes and examines the problems regarding the refoulement of illegal immigrants, in this regard are refugees and asylum seekers by the government of Indonesia whether or not it is inaccordance to the international refugee law (The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees) and international human rights law; as well as the obligation of the government of Indonesia in dealing with the refoulement of the refugees in which Indonesia is not a party to the refugee convention and its its convenan. This research is normative legal research which is prescriptive. In nature the data used in this research is secondary data including primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection techniques used is library study and through Cyber media. A Convention 1951 on the status of refugees and the 1967 Additional Protocol will be the main instrument to be considered. Technical analysis is deductive method. The results shows that the repatriation of refugees and legal immigrants based on international human rights, namely the determination of refugee status. The second stage after declared as refugees then the UNHCR will seek sustainable solutions, namely voluntary repatriation to the country of origin or local integration or resettlement to a third country. When the vouluntary repatriation is cloosen, the condition of the country origin as well as the refugees volunterism should be paid attention to respect human rights. Voluntary repatriation should really pay attention to volunteerism refugees and the State of the country of origin as well as respect for human rights. Although Indonesia has not yet to ratified the Refugee Convention and the Additional Protocol, but on the basis of humanity and the principle of non-refoulement remained Indonesia's Government must protect refugees and asylum seekers who are in transit or entry into the territory of Indonesia. The refoulement of immigrants by the Government of Indonesia is in compliance to international refugee law and human rights law. This is proven by the number of cases dealt with the refoulement carried out by Indonesia Government. Keywords: Refoulement, Immigrants, Refugee and International Human Rights Law

33

Lampiran 8 : DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka Buku : Arie Siswanto.2005. Yurisdiksi Material Mahkamah Pidana Internasional. Jakarta:Ghalia Indonesia. Arlina Permanasari,dkk.1999. Pengantar Hukum Humaniter Indonesia.Jakarta:ICRC. Cheriff M. Bassiouni.1992. Crime Against Humanity in International Criminal Law. The Hague: Martinus Nijhoff Publisher. Eddy.O.S.Hiariej.2010. Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. Jakarta:Erlangga. H.Eddy Djunaedi Karnasudirdja.2003. Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia: PT. Tata Nusa, hal 12 Haryomataram. 1994. Sekelumit Tentang Hukum Humaniter Internasional. Surakarta : Sebelas Maret University Press. Jimmy Carter. 2010. We Can Have Peace In The Holy Land, Jakarta: PT Dian Rakyat. Jonny Ibrahim. 2006.Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media. Kalshoven, Fritz. 1991. Constraint on the Waging of War, Second Edition. Geneva. ICRC. Mahrus Ali.2011. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System and Out Court System.Depok: Gramata Publishing. Mochtar Kusumaatmadja. 1979. Konvensi Palang Merah Tahun 1949. Bandung : Binacipta. __________. 1984. Hukum Humaniter. Jakarta : CV. Rajawali. Mohamad Bedjaori. 1991. International law: Achievment and Prospect. Netherland: Martinus Nijhoff. Muhamad Sayyid Thanthawi. 2008. Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. International Committee Of The Red Cross Delegasi regional Indonesia. Pietro Verri.1992. Dictionary of International Law of Armed Conflict.Genewa: International Committee Of The Red Cross.hal 90. Jurnal : Agustinus Supriyanto. 2006."Pembedaan Penduduk Sipil dan Kornbatan". Jurnal Mimbar Hukum. Vol 18, No. 1, Februari 2006. Yogyakarta: UGM Press. Arzu Merali and Javad Sharbaf.”Towards a New Liberation Theology: Reflections on Palestine. 3 Internasional Journal of Refugee Law 64-65.2009 Aryuni Yuliantinigsih. 2009.”Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional”.Jurnal Dinamika Hukum. Vol 9 No. 2, Mei 2009. Purwokerto : UNSOED Press. Justin Alexander.2009.”Conflict, Economic Closure and humman Security in Gaza”. Oxford Research GroupJournal. October 2009. Oxford : Oxford University.

34

Michael N. Schmitt. 2011.” Investigating Violations of International Law in Armed Conflict”. Harvard National Security Journal / Vol. 2,2011. Harvard : Harvard University. Internet : Amnesty International.2009.http://www.amnesty.org/en/region/israel-occupiedpalestinian-territories/report-2011.html, diakses tanggal 17 Juli 2012 AmnestyInternasional.2009.http://www.amnesty.org/en/news-and-updates /report/impunity-war-crimes-gaza-southern-israel-recipe-further-civilian-suffering20090702, diakses tanggal 20 Juli 2012 Anonim.2010.http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/ga za_strip/index.html, diakses tanggal 17 Juli 2012. Anonim,2011.http://www.voiceofpalestine.com//inter-PenyakitKanker-Warga-GazaMeningkat30%-Akibat-Bom-Fosfor-Putih-Israel.htm, diakses tanggal 11 april 2009. ArlinaPermanasari.2009. http://arlina100.wordpress.com/2009/01/04/israel-danpendudukan-asing-atas-palestina-konflik-bersenjata-yang-harus-diakhiri/,diakses tanggal 23 Desember 2012. Btselem.2009.http://www.btselem.org/english/statistics/Casualties.asp. diakses tanggal 21 Juli 2012. Fadillah Agus.2010.http://pusham.uii.ac.idham15_Chapter9.pdf, diakses tanggal 17 Juli 2012. HighonetEthel.2010.http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=100 5&context=student_papers&seiredir=1#search=%22restructuring%20hybrid% 20court%22, diakses tanggal 2 November 2012. ICRC,2003.http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/585-08?OpenDocument, diakses tanggal 17 Juli 2012. ICRC.2012.http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule47, diakses tanggal 16 September 2012. ICRC,2012.http://www.icrc.org/Protokol-Additional-to-the-Genewa-Convention, diakses tanggal 1 Juli 2012. OHCRH.2010.http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/UNHumanRightsCouncilReport-of-the-Fact-Finding-Mission-ofthe -GazaConflict, diakses tanggal 15 Agustus 2012. R. Ade Muhammad,M.Han.2010.http://luar-negeri.kompasiana.com/2010/11/17/ strategi-perisai-manusia-hamas, diakases tanggal 2 November 2012. RajiSourani.2012.http://www.aljazeera.comindepth/opinion/2012/11//201211 17115136211403.html, diakses tanggal 20 juli 2012. SecurityCouncil.2009.http://www.securitycouncilreport.org/chronology/israelepalestine.p hp?page=9, diakses tanggal 17 Agustus 2012. UN.2008.http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/BE07C80CDA4579468525734800500272, diakses tanggal 27 Juli 2012. UN.2009.http://www.un.org/children/conflict/_documents/A.HRC.10.22.pdf, diakses tanggal 17 Juli 2012. UN.2009.http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/c9af039 f6045bd0c85257876006ecaf7?OpenDocument&Highlight=0,operation,lead,cas t, diakses tanggal 2 November 2012.

35

UN.2009.http://www.unocha.org/cap/appeals/mid-year-review-consolidated-appealoccupied-palestinian-territory-200980%, diakses tanggal 15 agustus 2012. UN.2012.http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml, diakses tanggal8 November 2012. UN.2012.http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11317.doc.htm,diakses tanggal 3 Desember 2012.

36

Lampiran 9 : Buku Acuan Dalam Penulisan Buku Pedoman Penulisan Hukum 1. Penelitian Hukum Doktrinal : a. Hans Kelsen. 1971. General Theory of Law and State (edisi Terjemahan oleh Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media dan Nuansa. b. Jhonny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publising. c. Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group d. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2008. Argumentasi Hukum. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press e. Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty. 2. Penelitian Hukum Non-Doktrinal : a. Agus Salim. 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya b. Fred N. Kerlinger. 2000. Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press c. H.M. Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publio dan Ilmu Social Lanilla.jakarta : Kencana Prenada Media Group d. H..R. Otje Salman S dan Anthon F. Susanto. 2004. Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung : Refika Aditama e. H.R. Riyadi Soeprapto. 2002. Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern. Malang : Averroes Press dan Jakarta : Pustaka Pelajar f. Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum Dan Statistik. Jakarta: Rineka Sipta g. Margaret M. Poloma. 2003. Sosiologi Kontemporer. Jakarta : Raja Grafindo Persada h. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1991. Metode Penelitian Survai. Jakarta : LP3ES i. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI Press j. Rianto Adi. 2004. Metodologi Penelitian dan Hukum. Jakarta : Granit

37

k. Sanapial Faisal. 2001. Format – Format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada l. Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta : Elsam dan Huma

38

Lampiran 10 : Contoh lampiran dalam penulisan hukum

39