Bps Dan Kualitas Data Kemiskinan

Anton A Setyawan-Artikel Ekonomi&Bisnis

BPS DAN KUALITAS DATA KEMISKINAN Anton A. Setyawan, SE, MSi Dosen Fak. Ekonomi UMS, saat ini sedang studi lanjut di Program Doktor Ilmu-ilmu Ekonomi UGM Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57102 HP 08156718444 e-mail:[email protected] [email protected] Kebijakan pemerintah memberikan kompensasi subdisi BBM langsung pada rakyat miskin mulai menuai masalah. Di beberapa tempat ada kasus dimana dana kompensasi BBM diberikan kepada orang yang tidak tepat. Misalnya di beberapa tempat di Jatim ada beberapa pensiunan PNS gol III yang mendapatkan dana kompensasi karena saudara dekat dengan pihak pendata, di Semarang terjadi protes di Kantor Pos juga karena masalah yang sama. Kasus yang paling dramatis mungkin di kota Solo, dimana kantor BPS di kota ini terpaksa ditutup untuk sementara karena terus dijadikan sasaran demo masyarakat miskin yang tidak mendapat Kartu Miskin. Bahkan di beberapa kelurahan seperti Pucangsawit dan Kratonan ada keributan antara anggota masyarakat karena mereka yang merasa berhak atas dana kompensasi subsidi BBM ternyata tidak mendapatkan haknya. Berdasarkan data dari BPS pusat ada sekitar 15,2 juta keluarga miskin yang berhak mendapatkan dana kompensasi BBM. Pemberian dana kompensasi itu berupa uang tunai senilai Rp 100.000 per bulan selama 1 tahun penuh dengan pengambilan setiap 3 bulan. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani menyatakan ada resiko penyelewengan dalam pelaksanaan pemberian kompensasi ini, dan hal ini sekarang terbukti. Pertanyaannya mengapa hal ini terjadi? Dalam kasus kompensasi subsidi BBM ini pemerintah nampak terlalu terburu-buru, karena harus segera menaikkan harga BBM, untuk mencegah defisit APBN yang lebih besar. Namun di sisi lain pemerintah juga harus memberikan kompensasi subsidi BBM untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM terutama bagi golongan masyarakat miskin. Hal ini berakibat kualitas data rakyat miskin menjadi buruk. Kita bisa membayangkan dengan adanya puluhan indicator kemiskinan, pemerintah harus menentukan berapa jumlah keluarga miskin yang berhak atas dana kompensasi. Maka pemerintah menggunakan ukuran makro, yaitu keluarga miskin adalah keluarga dengan penghasilan kurang 1 Fak Ekonomi UMS-Oktober 2005

Anton A Setyawan-Artikel Ekonomi&Bisnis

dari Rp 300.000 per bulan. Definisi ini terlalu luas dan jumlahnya tentu lebih dari 15,2 juta keluarga, yang menjadi target pemberian kompensasi. Dalam prakteknya pemerintah tidak bisa sendirian sehingga harus melibatkan aparat pemerintah dari tingkat kabupaten sampai RW/RT. Keterlibatan banyak pihak ini beresiko penyelewengan. Resikonya ternyata sangat serius yaitu dana kompensasi subsidi BBM masuk ke kantong orang yang tidak tepat. Survei dan Data Kemiskinan Buruknya kualitas data dari kasus kompensasi subsidi BBM ini dimulai dari ketidakjelasan definisi rakyat miskin yang menjadi target kompensasi ini. Pada saat tidak ada kejelasan definisi operasional, maka sebuah pencarian data menjadi kehilangan arah. Dalam sebuah desain penelitian, maka pencarian data kemiskinan secara mikro termasuk dalam desain riset survey. Menurut Fink (1995) sebuah survei adalah system untuk mengkoleksi informasi dengan subyek yang luas dari pembahasan yang terpisah menurut pendidikan, sosiologi, demografi, kesehatan, psikologi, ekonomi, bisnis dan hukum. Dari definisi ini, apabila dilakukan secara tepat maka kualitas data kemiskinan bisa ditingkatkan. Beberapa hal yang sering muncul dalam pertanyaan survei adalah: perilaku, sikap/kepercayaan/opini, karakteristik, harapan, pengelompokan diri dan pengetahuan. Ada lima hal yang menyebabkan metode survei menjadi lebih berkembang, yaitu: perkembangan teknologi komputer, perkembangan organisasi, perkembangan teknologi penyimpanan data, pendanaan dan perkembangan metodologi. Menurut Neuman (2000), dalam penelitian survei ada lima tahap yang harus dilakukan peneliti, yaitu, tahap pertama terdiri dari: mengembangkan hipotesis, menutuskan jenis survei (surat, wawancara, telepon), menulis pertanyaan survey., menentukan kategori respons., mendesain lay out. Tahap kedua: merencanakan penyimpanan data dan melakukan pilot test.Tahap ketiga: menentukan target populasi, menentukan sampling frame, menentukan jumlah sampel dan memilih sampel.Tahap keempat merupakan tahapan penting yaitu: menentukan lokasi responden, melakukan wawancara. Dan secara hati-hati merekam data. Tahap kelima: memasukkan data ke dalam komputer, melakukan recheck data dan melakukan analisis statistik. Tahap keenam: menjelaskan metode dan temuan dalam laporan, mempresentasikan temuan pada publik untuk mendapatkan evaluasi. Keenam tahapan dalam survei kemiskinan itu harus dilakukan untuk memperoleh data yang akurat. Biaya yang dikeluarkan bisa jadi mahal, 2 Fak Ekonomi UMS-Oktober 2005

Anton A Setyawan-Artikel Ekonomi&Bisnis

namun data yang didapat bisa digunakan untuk waktu lama, minimal sampai dengan 5 tahun. Kejujuran Data yang diperoleh dari sebuah penelitian hanya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan apabila tidak terjadi bias. Bias yang terjadi dalam sebuah survei bisa karena masalah kejujuran. Artiya kejujuran dari pihak sumber data dan pengumpul data (data collector). Penulis percaya bahwa BPS sudah melakukan pekerjaan terbaik dengan tenggat waktu sedemikian pendek. Apalagi BPS juga sudah melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Masalahnya dalam proses pengumpulan data bisa terjadi penyelewengan karena ketidakjelasan definisi kemiskinan dan keterlibatan banyak pihak yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi. Buruknya kualitas data sebenarnya adalah masalah umum yang ada di Indonesia. Pengalaman penulis sebagai peneliti menemukan banyak data penting di dalam perekonomian maupun indicator social yang tidak dicatat secara baik oleh lembaga pemerintah, padahal lembaga pemerintah adalah insitusi yang mempunyai wewenang dan kemampuan untuk memperoleh data tersebut. Kasus data kemiskinan ini seharusnya memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat dan pemerintah untuk menghargai data demi kepentingan kita sendiri.

3 Fak Ekonomi UMS-Oktober 2005