Bi.docx

Jakarta – Perhelatan Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018 akan diramaikan dengan acara Amazing Bali 2018. Acara tersebut akan menjadi ajang promosi atau pameran bagi 200 lebih UMKM asal Bali dan luar Bali. Amazing 2018 merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Bali dan Asosiasi Kelompok Rakyat Indonesia (AKURINDO). Acara ini juga akan menampilkan beragam produk kerajinan (handicraft), produk kuliner dan produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan & kelautan. “AMAZING BALI 2018 akan mengintegrasikan promosi dan informasi dari produk dan jasa unggulan UMKM kepada masyarakat dan buyer yang ada di Bali, baik dari dalam negeri maupun manca negara. Pemprov Bali berharap AMAZING BALI akan menjadi agenda tahunan pameran produk-produk UMKM Indonesia, sehingga dapat menjadikan Bali sebagai gerbang promosi dan penjualan produk-produk UMKM Indonesia bagi pasar global,” kata Gubernur Bali I Wayan Koster dalam siaran pers yang dirilis Pemprov Bali, Senin, (24/8) Lebih lanjut dikatakan, Amazing Bali 2018 memiliki keunggulan karena berbagai faktor. Yang pertama, UMKM yang akan tampil adalah UMKM terbaik dari sembilan kabupaten di Bali, di mana setiap kabupaten memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Kedua, dari luar Bali, akan tampil UMKM terbaik dari berbagai daerah seperti pengrajin kulit kuda dari Banten, batik dari Probolinggo yang khas dengan warna vibrannya, kerajinan wayang Thengul dan wayang cukit dari Bojonegoro, miniatur motor vintage, ulos dengan desain modern dari Sumatera Utara dan masih banyak lagi. Sementara ketiga, beragam produk makanan yang unik dan khas seperti nasi campur khas Bali, produk buah kering dan cuka apel dari Malang, beragam produk daun kelor dalam bentuk coklat, kue dan teh kelor, akan juga tampail di ajang ini. Selain memamerkan berbagai produk dan jasa dari UMKM, Gubernur menjelaskan, para pengunjung Amazing Bali juga bisa mengikuti berbagai atraksi para pengrajin Nusantara, seperti aksi membatik oleh pengrajin difabel, atraksi ukir kayu dan ukir patung Bali dan penampilan penenun NTT. “Acara Amazing Bali juga akan dimeriahkan dengan penampilan kesenian seperti Wayang Cilik, Kirtan, Tarian Kecak dan Fire Dance, Tari Kolosal kontemporer, Lawak Bali, Band Performances dan masih banyak lagi,” tutur Gubernur I Wayan Koster. Amazing Bali 2018 akan berlangsung mulai 10 Oktober sampai 14 Oktober 2018, masingmasing mulai pukul 10.00 – 22.00 Wita. Acara ini akan bertempat di Monumen Bajra Sandhi, yaitu monumen perjuangan rakyat Bali yang terletak di Renon, Denpasar. Monumen ini merupakan lambang pesemaian pelestarian jiwa perjuangan rakyat Bali dari berbagai generasi dan lintas zaman. Monumen Bajra Sandhi juga menunjukkan semangat untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 17 anak tangga yang ada di pintu utama,

8 buah tiang agung di dalam gedung monumen, dan monumen yang menjulang setinggi 45 meter. Monumen ini disebut “Bajra Sandhi” karena bentuknya menyerupai bajra atau genta yang digunakan oleh para Pendeta Hindu dalam mengucapkan Weda (mantra) pada saat upacara keagamaan. Untuk memudahkan perjalanan menuju lokasi di Monumen Bajra Sandhi, Pemprov Bali bekerja sama dengan Go-jek akan menyediakan shuttle dari lokasi-lokasi seperti Benoa, Nusa Dua, dan Jimbaran. Jakarta – Meski dihantui situasi ekonomi global yang tidak menentu akibat perang dagang AS dengan Tiongkok, kenaikan suku bunga internasional, dan kebijakan fiskal yang cukup ekspansif dari AS, namun ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh. Pertumbuhan ekonomi hingga kuartal II tahun ini mencapai angka 5,27 persen. Angka pertumbuhan ini berasal dari seluruh aspek demand, seperti konsumsi, investasi, ekspor, government spending, termasuk juga impor. Diiringi dengan angka inflasi yang stabil, lapangan kerja tetap masih terbuka. Demikian juga dengan angka kemiskinan yang masih bisa terus diupayakan untuk ditekan. “Namun di tengah pertumbuhan yang ada, neraca kita mengalami tekanan. Pertumbuhan ekspor kita 5 persen, pertumbuhan impor berada di angka 20 persen. Trade balance jadi defisit,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi keynote speaker dalam acara seminar tentang Sustainable Tourism Development: Harnessing the Contribution, Preserving the Environment di Hotel Aston, Banyuwangi, Rabu, 19 September 2018. Seminar tersebut menjadi gelaran dalam rangka Voyage to Indonesia menuju Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018 yang akan dilangsungkan di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober mendatang. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Agustus kemarin, angka defisit ekonomi kita berada di angka 13,5 miliar US dolar. Diakui olehnya, dalam situasi di mana suku bunga dunia meningkat, arus modal yang turun, membiayai defisit menjadi tantangan yang besar. “Fokusnya ada pada dua hal. Pertama, mengurangi current account defisit, dan kedua, meningkatkan capital flow ke Indonesia,” tuturnya. Dalam upaya mengurangi current account defisit inilah industri pariwisata menjadi sangat penting. Menurut Menkeu Sri Mulyani, industri wisata sebagai penggerak ekonomi sudah banyak dibuktikan oleh banyak negara. Pariwisata sebagai industri bahkan menjadi tren dunia. “Mengapa kelas menengah banyak yang melakukan wisata keluar karena generasi milenial dicirikan sebagai generasi yang menghargai pengalaman. Pariwisata menjadi tren dunia. Tempat yang exotic dan unusual menjadi target tujuan mereka,” ungkapnya.

Data dari World Travel and Tourism Council menyebutkan, perjalanan pariwisata telah berkontribusi 787,1 rupiah triliun pada tahun 2017. Angka ini bahkan menjadi puncak kontribusi sektor pariwisata. Untuk indonesa, lanjutnya, pertumbuhan sektor travel dan wisata mencapai 6,4 persen lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2017, kontribusi wisata bagi penciptaan kesempatan kerja di Indonesia sekitar 12,2 juta atau 10 persen dari total angkatan kerja kita. Menurutnya, apabila kita mampu mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif maka pada tahun 2028 nanti, sektor ini akan mampu meningkatkan kesempatan kerja hingga 17 juta. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat 42 dari 141 dari world economy forum. “Angka ini sudah cukup bagus namun belum cukup untuk masuk dalam kategori The Top Twenty atau world competitiveness di bidan pariwisata,” ucapnya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal yang menjadi kendalanya selama ini ada di bidang infrastruktur. “Maka kalau pemerintah membangun infrastruktur itu bukan karena hobi. Juga bukan karena kesenangan. Tapi itu adalah necessity (kebutuhan – red). Dia bisa menjadi tempat untuk mendorong investasi, mendorong ekspor, bisa mendorong pariwisata, dan pada akhirnya mendorong banyak sekali kesempatan kerja dan pemerataan dan pengurangan kemiskinan,” ujarnya. Reformasi di bidang pariwisata Lebih jauh Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, saat ini pemerintah terus melakukan reformasi dalam rangka menunjang industri pariwisata. Koordinasi terus dilakukan antara berbagai lembaga, baik pemerintah pusat, daerah, dan kementerian. “Target kita tahun 2019 nanti bisa mencapai 20 juta kunjungan wisata ke Indonesia dengan target 17,2 bilion US dolar. Ini identik dengan current defisit kita,” jelasnya. Salah satu yang diupayakan adalah regulasi yang memudahkan wisman masuk ke Indonesia dengan kebijakan bebas visa. Setelah sebelumnya diberlakukan terhadap 45 negara di tahun 2014, mulai tahun 2016 kebijakan ini sudah menjadi 69 negara. Menurutnya, hal yang paling penting dalam rangka pembangunan pariwisata adalah prinsip berkelanjutan (sustainable) dan inklusif. “Harus ada destinasi-destinasi baru dan terbukanya peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat setempat,” imbuhnya. Agar berkelanjutan, dia menekankan, pariwisata harus mendapatkan sentuhan baru. Misalnya, bukan hanya keindahan saja yang menjadi fokus perhatian akan tetapi juga soal kebersihan dan kenyamanan tempat wisata.

Di sini, industri pariwisata membutuhkan perubahan mindset dari semua kalangan. Dengan perubahan ini, pariwisata bahkan bisa menjadi ruang untuk membangun peradaban dan etika manusia. “Pembangunan pariwisata tidak hanya untuk mendapatkan devisa namun melakukan transformasi masyarakat dan perekonomian menjadi aktivitas yang inklusif dan suistainable. Kerjasama berbagai pihak menjadi mutlak di sini,” kata Menkeu Sri Mulyani menandaskan. Jakarta - Sebagai negara tuan rumah penyelenggaraan IMF-WBG Annual Meetings 2018 (AM 2018), Indonesia tidak hanya berharap kesuksesan pelaksanaan acara, tetapi juga mengoptimalkan manfaat atas kehadiran para tokoh-tokoh terkemuka di bidang ekonomi dan keuangan global. Seperti diketahui, terdapat 5 (lima) isu utama yang akan dibahas pada AM 2018, yaitu penguatan International Monetary System (IMS), ekonomi digital, pembiayaan infrastruktur, penguatan ekonomi dan keuangan syariah, serta isu-isu terkait sektor fiskal. “Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan IMF-World Bank Group Annual Meetings, kali ini di Annual Meetings IMF WG 2018 terdapat pembahasan khusus tema ekonomi dan keuangan syariah,” papar Kepala Unit Khusus Pertemuan Tahunan IMFWorld Bank (UKPTI) Bank Indonesia (BI), Peter Jacobs dalam acara Bincang Bareng Media di Kantor BI, Selasa (13/9). Kehadiran para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 189 negara, beserta para pemangku kepentingan di bidang ekonomi dan keuangan global, dimanfaatkan Indonesia untuk mengadakan berbagai parallel events untuk membahas berbagai tema yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan Indonesia. Salah satu yang dilakukan adalah menginisiasi adanya pembahasan tentang ekonomi dan keuangan syariah pada AM 2018. Dijadwalkan pada 14 Oktober 2018, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Islamic Development Bank (IDB), World Bank, PBB, dan UNDP akan menyelenggarakan High Level Discussion terkait perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah dipandang mampu menjadi sumber ekonomi baru. Untuk itu, sebagai negara potensi ekonomi syariah yang cukup besar, penyelenggaraan AM 2018 mampu menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam me-mainstream-kan Islamic social finance. Pada AM 2018 juga akan diselenggarakan peluncuran Waqf Core Principle yang diharapkan mampu menjadi rujukan seluruh dunia, khususnya praktisi ekonomi Syariah dunia dalam pengelolaan wakaf. “Selama ini wakaf hanya identik dengan makam, masjid. Tetapi pengelolaannya bagaimana? Melalui waqf core principle, pengelolaan wakaf akan dikelola dengan memperhatikan aspek legal dan risk management. Begitu juga dengan bentuk Islamic social finance lain seperti zakat, infaq, shodaqoh”, jelas M. Anwar Bashori, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia.

Sementara itu isu ekonomi digital utamanya akan diangkat pada AM 2018 melalui kegiatan Bali Fintech Agenda di tanggal 11 Oktober 2018. Pada kegiatan yang rencananya juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo tersebut, Indonesia berkesempatan untuk menunjukkan pada dunia kemajuan ekonomi digital yang kita miliki. Menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Onny Widjanarko, arah kebijakan ekonomi digital di Indonesia terdiri tiga pilar yaitu growth, digital lending and payment, dan stability. Sebagai bagian dari showcasing Indonesia dalam hal ekonomi digital, Panitia Nasional telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyediakan berbagai instrumen pembayaran berbasis digital yang dapat digunakan oleh para peserta AM 2018, tidak hanya di Bali, namun juga di daerah-daerah tujuan wisata utama lainnya. Nusa Dua, Bali - Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan workshop yang melibatkan para penggiat media sosial. Kegiatan serupa telah dilakukan sebelumnya pada sabtu (4/8) lalu, ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam persiapan pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 yang akan digelar Oktober mendatang. "Ketika 15.000 orang berkumpul, ketika petinggi petinggi dunia berkumpul, maka media dari seluruh dunia akan memberitakan kegiatan ini, maka semua mata akan melihat ke Bali, Ini merupakan peluang bagi Indonesia," ujar Iss Safitri Hafidz, Kepala Divisi Voyage To Indonesia, Unit Khusus AM IMF WBG 2018, Bank Indonesia. Ia menjelaskan bahwa ada 5 isu yang akan dibahas di Annual Meetings 2018 nanti yaitu digital economy, sistem moneter internasional, pembiayaan infrastruktur, Islamic finance dan pengembangan Sumber Daya Manusia. "Sistem Moneter Internasional, artinya bagaimana negara-negara ini akan kerjasama supaya terjadi stabilitas ekonomi global, dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Human capital akan memastikan negara berkembang menjadi negara maju dan mejadi isu strategis dalam kegiatan ini," paparnya di Bali Nusa Dua Convention Center pada Sabtu (8/9). Dari sisi pariwisata Iss menyebutkan bahwa Indonesia mempromosikan 5 tujuan wisata kepada para peserta Annual Meetings 2018 yaitu Raja Ampat, Pulau Komodo, Tana Toraja, Danau Toba dan Candi Borobudur. "Sukses dari AM2018 adalah kebanggaan bagi bangsa. Saya ingat pada AM2015 peru lalu, meetings-nya hanya sederhana tapi meninggalkan impresi yang sangat bagus, negara ini sudah reform dan punya potensi untuk maju. Kita melihat Peru bisa menggelar event yang bersahaja dan smooth," paparnya. Iss berharap Indonesia dapat menjadi tuan rumah yang baik melakukan lebih baik lagi dari AM2015 di Peru. "Harapannya ini sukses, mendukung tidak harus datang, mendukung bisa jadi LO atau volunteer, atau berbagi cerita positif manfaat event ini bagi Indonesia. Kita bangga

kalau suatu negara pulang setelah dari event ini membawa cerita positif dari Indonesia," pungkasnya.

Jakarta - Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018 pada 8-14 Oktober mendatang di Bali, akan membahas lima isu utama Indonesia. Lima isu tersebut, pertama, penguatan International Monetary System (IMS). Soal ini terkait dengan normalisasi kebijakan moneter negara maju yang bisa berdampak terhadap kestabilan sistem keuangan dunia. Berbagai negara khususnya negara berkembang dipandang perlu memahami dampak langkah kebijakan normalisasi yang ditempuh negara maju sehingga dapat memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul. "Salah satu mitigasi yang menjadi fokus bahasan adalah sinkronisasi kebijakan normalisasi yang ditempuh negara maju dan respons yang dilakukan negara berkembang melalui penguatan Global Financial Safety Net (GFSN) dengan mendorong kolaborasi antara GFSN dan Regional Financing Arrangements (RFA)," kata Kepala Unit Khusus Pertemuan Tahunan IMF-World Bank (UKPTI) Bank Indonesia, Peter Jacobs, saat melakukan jumpa pers di Kantor BI, Rabu, 5 September 2018. Isu yang kedua adalah ekonomi digital. Menurut Peter Jacobs, perkembangan ekonomi digital dipengaruhi oleh berbagai risiko. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan akan mengemuka dalam pembahasan dalam Annual Meetings 2018 nanti. "Misalnya dampak ekonomi digital terhadap perekonomian, sistem pembayaran, central bank operation, cross-border arrangement and collaboration," jelasnya. Adapun isu ketiga adalah soal infrastruktur. Dijelaskan olehnya, negara berkembang kini tengah menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran serta pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci sukses. Pembahasan isu ini dalam Annual Meetings 2018 diharapkan dapat menghasilkan kerangka kebijakan yang jelas dan konsisten. "Selain itu juga tata kelola yang baik, iklim usaha yang mendukung, serta inovasi model pembiayaan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur," imbuh Peter. Isu keempat terkait dengan penguatan aspek ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah dipandang mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Menurut Peter, instrumen keuangan syariah seperti sukuk maupun yang berbasis zakat dan wakaf berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Saat ini negara-negara Islam di Asia dan Timur Tengah telah menyusun International Standard for WAQF yang diharapkan dapat mendukung perkembangan ekonomi keuangan syariah.

"Annual Meetings 2018 nanti menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan dalam ekonomi dan keuangan syariah," kata Peter. "Kelima, isu-isu terkait sektor fiskal, yaitu urbanisasi, ekonomi digital, human capital, manajemen risiko bencana, perubahan iklim, dan pembiayaan infrastruktur," lanjut Peter. Dia menjelaskan, kegiatan Annual Meetings 2018 diharapkan dapat menjadi momentum strategis untuk membahas isu-isu yang dihadapi berbagai negara di kawasan Asia, khususnya Indonesia sekaligus sebagai kesempatan untuk menunjukkan perekonomian Indonesia yang reformed dan resilient. Selanjutnya, masih kata Peter, pembahasan isu utama tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. "Momentum tersebut juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai sebagai negara dengan perekonomian yang telah bereformasi (reformed), memiliki daya tahan (resilient) serta progresif (progressive)," pungkasnya.

IMF dan Bank Dunia 2 November, 2017 Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Pendekatan keduanya terhadap tujuan ini saling melengkapi, di mana IMF fokus pada isu-isu ekonomi makro sementara Bank Dunia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. Apa saja tujuan Lembaga-Lembaga Bretton Woods ini? Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia dibentuk pada sebuah konferensi internasional yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada bulan Juli 1944. Konferensi ini diselenggarakan untuk membentuk suatu rerangka bagi kerja sama ekonomi dan pembangunan yang mengarah pada perekonomian global yang lebih stabil dan sejahtera. Sementara tujuan ini tetap menjadi hal yang utama bagi kedua lembaga, pekerjaan kedua lembaga ini terus berkembang sebagai respon terhadap perkembangan dan tantangan ekonomi baru yang dihadapi. Mandat IMF. IMF mendorong kerja sama moneter internasional dan menyediakan saran kebijakan dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. IMF juga memberikan pinjaman dan membantu negara-negara merancang program-program kebijakan untuk mengatasi persoalan neraca pembayaran ketika pembiayaan yang memadai dengan persyaratan yang terjangkau tidak dapat diperoleh untuk memenuhi kewajiban pembayaran internasional netto (net international payment). Pinjaman IMF berjangka pendek dan menengah dan sebagian besar didanai dari

kumpulan kontribusi kuota yang disediakan anggotanya. Staf IMF pada umumnya adalah ekonom dengan pengalaman luas dalam kebijakan ekonomi makro dan keuangan. Mandat Bank Dunia. Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor-sektor tertentu atau melaksanakan proyek-proyek spesifik— seperti membangun sekolah dan fasilitas kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit, dan melindungi lingkungan. Bantuan Bank Dunia umumnya berjangka panjang dan didanai melalui kontribusi negara anggota serta melalui penerbitan obligasi. Staf Bank Dunia biasanya adalah ahli dalam isu, sektor, atau teknik tertentu. Rerangka kerja sama IMF dan Bank Dunia berkolaborasi secara reguler dan pada berbagai tingkat untuk membantu negara-negara anggota dan bekerja bersama dalam beberapa inisiatif. Pada tahun 1989, persyaratan untuk kerja sama mereka ditetapkan dalam sebuah konkordat untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam bidang-bidang tanggung jawab bersama. Koordinasi tingkat tinggi. Pada Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF dan Bank Dunia, para Gubernur berkonsultasi dan memaparkan pandangan negara masing-masing atas berbagai isu di bidang ekonomi dan keuangan internasional terkini. Dewan Gubernur menentukan bagaimana menangani isu-isu ekonomi dan keuangan internasional dan menetapkan prioritas bagi kedua organisasi. Sebuah kelompok Gubernur IMF dan Bank Dunia juga bertemu sebagai bagian dari Komite Pembangunan, yang pertemuannya bertepatan dengan Pertemuan Musim Semi dan Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia. Komite ini didirikan pada tahun 1974 untuk memberikan saran kepada kedua lembaga mengenai isu-isu pembangunan yang sifatnya kritis dan mengenai sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara-negara berpenghasilan rendah. Konsultasi manajemen. Direktur Pelaksana [MS1] IMF dan Presiden Bank Dunia bertemu secara berkala untuk membahas isu-isu utama. Mereka juga mengeluarkan pernyataan bersama dan sewaktu-waktu menulis artikel bersama, dan telah mengunjungi beberapa wilayah dan negara bersama-sama. Kolaborasi staf. Staf IMF dan Bank Dunia berkolaborasi erat mengenai bantuan negara (country assistance) dan isu-isu kebijakan yang relevan bagi kedua lembaga. Kedua lembaga sering melakukan kunjungan misi negara secara paralel dan staf masing-masing berpartisipasi dalam misi satu sama lain. Penilaian IMF atas situasi ekonomi umum dan kebijakan suatu negara memberikan masukan terhadap penilaian Bank atas proyek pembangunan atau reformasi potensial. Demikian pula, saran Bank mengenai reformasi struktural dan sektoral juga dipertimbangkan oleh IMF dalam saran kebijakannya. Staf kedua lembaga juga bekerja sama dalam merumuskan prasyarat dalam program pinjaman masing-masing.

Tinjauan eksternal tahun 2007 dari kolaborasi Bank-IMF menghasilkan suatu Rencana Aksi Manajemen Bersama tentang Kerja Sama Bank Dunia-IMF (Joint Management Action Plan – JMAP) untuk lebih meningkatkan cara kedua lembaga bekerja sama. Berdasarkan rencana tersebut, tim negara (country teams) IMF dan Bank membahas program kerja tingkat negara masing-masing, yang mengidentifikasi isu-isu ekonomi makro dan sektoral, pembagian kerja, dan pekerjaan yang perlu dilakukan di tahun-tahun mendatang. Sebuah tinjauan atas Kerja Sama Bank-IMF menggarisbawahi pentingnya konsultasi tim negara gabungan ini dalam meningkatkan kerja sama. Mengurangi beban utang. IMF dan Bank Dunia juga bekerja sama untuk mengurangi beban utang eksternal dari negara-negara miskin yang paling banyak berutang berdasarkan Inisiatif Negara-negara Miskin yang Paling Banyak Berutang (Heavily Indebted Poor Countries Initiative – HIPC) dan Inisiatif Pemulihan Utang Multilateral (Multilateral Debt Relief Initiative – MDRI). IMF dan Bank Dunia terus berupaya untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah mencapai tujuan pembangunan mereka tanpa menimbulkan masalah utang di masa depan. Staf IMF dan Bank bersama-sama mempersiapkan analisis keberlanjutan utang negara berdasarkan Rerangka Keberlanjutan Utang (Debt Sustainability Framework – DSF) yang dikembangkan oleh kedua lembaga tersebut. Mengentaskan kemiskinan. Pada tahun 1999, IMF dan Bank Dunia meluncurkan pendekatan Lembar Strategi Pengentasan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Paper – PRSP) sebagai komponen utama dalam proses menuju peringanan utang berdasarkan Inisiatif HIPC dan jangkar penting dalam pinjaman lunak oleh IMF dan Bank Dunia. Sementara PRSP terus menjadi tumpuan Inisiatif HIPC, Bank Dunia (pada Juli 2014) dan IMF (pada Juli 2015) mengadopsi pendekatan-pendekatan baru bagi pelibatan negara yang tidak lagi memerlukan PRSP. IMF telah menyederhanakan prasyaratnya untuk dokumentasi pengentasan kemiskinan untuk programprogram yang didukung berdasarkan Fasilitas Perpanjangan Kredit (Extended Credit Facility – ECF) atau Instrumen Pendukung Kebijakan (Policy Support Instrument – PSI). Mempersiapkan latar untuk agenda pembangunan tahun 2030. Antara tahun 2004 sampai 2015, IMF dan Bank Dunia bersama-sama menerbitkan Laporan Pemantauan Global (Global Monitoring Report – GMR) tahunan, yang menilai kemajuan menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals – MDGs). Pada tahun 2015, dengan digantinya MDGs dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) berdasarkan Agenda Pembangunan Global 2030, IMF dan Bank telah secara aktif terlibat dalam upaya global untuk mendukung Agenda Pembangunan. Masing-masing lembaga telah berkomitmen pada inisiatif baru tersebut, sesuai bidang kewenangan masingmasing, untuk mendukung negara-negara anggota mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mereka. Mereka juga bekerja sama untuk membantu secara lebih baik keanggotan bersama, termasuk melalui peningkatan dukungan bagi sistem perpajakan yang lebih kuat di negaranegara berkembang, dan dukungan G-20 Compact with Africa—bekerja sama dengan Bank Pembangunan Afrika—untuk mendorong investasi sektor swasta di Afrika. Menilai stabilitas keuangan. IMF dan Bank Dunia juga bekerja sama untuk membuat sektor keuangan di negara-negara anggota menjadi tangguh dan diregulasi dengan baik. Program Penilaian Sektor Keuangan (Financial Sector Assessment Program – FSAP) diperkenalkan pada

tahun 1999 untuk mengidentifikasi kekuatan dan kerentanan sistem keuangan suatu negara dan merekomendasikan respon kebijakan yang tepat. Informasi lebih rinci dapat ditemukan pada situs web kedua lembaga tersebut: www.imf.org dan www.worldbank.org. Jakarta - Kebijakan Bank Indonesia (BI) akan tetap difokuskan pada stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan pada 2018. Sejumlah kebijakan akan ditempuh BI pada tahun depan. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, di bidang moneter, BI akan menempuh stance kebijakan moneter yang terukur dan sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya. Kemudian, mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman. "BI akan menyempurnakan Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata memperluas implementasi GWM rata-rata," kata dia dalam acara Pertemuan Tahunan BI 2017, di Jakarta, Selasa (28/11/2017). Baca Juga   

BI Rilis Aturan Transaksi Dagang dengan Thailand dan Malaysia BI Bakal Ajukan UU Redenominasi di Prolegnas 2018 BI: Negara Tetangga Hormat pada RI karena Tol Nontunai

Dia mengatakan, BI juga akan berhati-hati dalam menjaga nilai tukar. Dia menuturkan, BI akan menjaga nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya dan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar. "Kami perkuat dengan upaya mengurangi ketergantungan mata uang tertentu. Memperkuat mitigasi risiko korporasi nonbank dalam melakukan pengelolan utang luar negeri dan mendorong bank domestik menyediakan instrumen lindung nilai yang efisien bagi korporasi," sambungnya. Dalam mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, lanjut Agus, BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan menyusun strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Di bidang makroprudensial, BI akan mengarahkan kebijakan pada penguatan resiliensi sistem keuangan terhadap risiko sistemik. Dia mengatakan, dari sisi likuiditas, BI akan mengimplementasikan Buffer Likuiditas Makroprudensial sebagai bentuk penyempurnaan GWM sekunder. Dari aspek penguatan fungsi intermediasi, BI akan mengimplementasikan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIMP) sebagai bentuk penguatan dari loan to funding ratio (LFR). "Ke depan kami akan memperkuat kebijakan LTV melalui penerapan LTV secara targeted," tambahnya.

Di bidang sistem pembayaran, Agus menuturkan, kebijakan BI akan diarahkan membentuk ekosistem nontunai yang saling terhubung, inovatif, kompetitif dan melindungi penggunanya. Sementara, di bidang pengelolaan rupiah, BI akan memastikan pemenuhan uang rupiah yang layak edar, dalam jumlah yang cukup dengan pecahan yang sesuai, dan terdistribusi ke semua wilayah Indonesia. Lalu, melindungi dari risiko uang palsu. "Berbagai kebijakan tersebut akan kami koordinasikan dan selaraskan dengan pemangku kebijakan di pusat dan daerah," tutur dia. Bank Indonesia (BI) tahun ini tampaknya cukup agresif menaikkan suku bunga acuan. Tercatat sejak Mei lalu, BI sudah lima kali menaikkan suku bunga. Kenaikan pertama dilakukan Mei lalu, saat komando BI masih dipegang oleh Agus Martowardojo. Waktu itu, BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan mereka 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Kenaikan kedua, dilakukan akhir Mei lalu. Saat itu, BI yang dikomandani oleh Perry Warjiyo memutuskan menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 4,75 persen.

Kemudian, kenaikan ketiga sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dilakukan akhir Juni lalu. Sedangkan kenaikan suku bunga acuan keempat sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen dilakukan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI 14-15 Agustus 2018. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa BI masih membuka kemungkinan untuk menaikkan suku bunga kembali. Kemungkinan tersebut dibuka seiring dengan potensi kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS The Fed. The Fed masih membuka kemungkinan untuk menaikkan suku bunga acuan mereka sebanyak dua kali lagi sampai akhir tahun ini. Wacana kenaikan suku bunga acuan tersebut mulai membuat pengusaha ketar ketir. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan walau memahami kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI, dunia usaha juga perlu mengukur ketahanan dalam mengahadapi kebijakan tersebut. Saat ini, dunia usaha memang belum memutuskan untuk mengerem ekspansi usaha. Tapi, kalau kenaikan suku bunga dilakukan BI kembali, dunia usaha akan mulai memikirkan untuk mengerem ekspansi usaha. Pasalnya suku bunga yang tinggi dikhawatirkan akan turut mendorong kenaikan bunga kredit dan membebani dunia usaha. "Khusus untuk UMKM, biasanya bunga lebih tinggi, jadi semakin bunga naik, semakin berat

juga buat mereka," katanya beberapa waktu lalu. Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan bahwa kekhawatiran dunia usaha tersebut memang wajar. Apalagi belakangan ini tolak ukur yang digunakan oleh BI dalam menaikkan suku bunga acuan mulai tak jelas. Ketidakjelasan tersebut terlihat dalam kenaikan suku bunga acuan BI yang terakhir. Piter melihat bahwa kebijakan BI dalam menaikkan suku bunga acuan Agustus kemarin yang hanya mendasarkan pada pelemahan rupiah sampai Rp14.600 per dolar AS, terlalu terburu-buru. Pasalnya, pelemahan rupiah kemarin hanya terjadi akibat sentimen yang tidak ada kaitannya dengan suku bunga AS. Sentimen pertama, gejolak keuangan di Turki. Kedua, pelebaran defisit neraca transaksi berjalan yang melebar ke 3 persen dari PDB. Piter menilai bahwa dua sentimen tersebut tidak berkaitan besar dengan kebijakan suku bunga. Untuk masalah defisit neraca transaksi berjalan misalnya, masalah lebih banyak dipicu oleh kinerja perdagangan dalam negeri yang memble. Dengan kata lain, untuk mengatasi masalah ini yang harus dibenahi adalah kinerja perdagangan. Piter mengatakan bahwa kalau mengacu pada The Fed, kenaikan bunga acuan tahun ini hanya akan mentok di level 5,75 persen. Ketidakjelasan tersebut, menurutnya, telah menimbulkan ketidakpastian bagi kalangan dunia usaha sehingga. "Dalam menjalankan usaha, pengusaha butuh kepastian, alasan yang digunakan menaikkan bunga kemarin menimbulkan ketidakpastian bagi mereka. Kalau alasannya seperti itu, pengusaha tidak bisa membuat perencanaan," katanya. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan bahwa untuk masalah pelebaran defisit neraca transaksi berjalan sebenarnya pemerintah memiliki peran penting. Pemerintah perlu mengatasi masalah tersebut dengan salah satunya menggenjot kinerja perdagangan. Sayangnya, pemerintah sudah terlambat dalam mengambil langkah. Sejumlah kebijakan yang mereka ambil agar masalah defisit neraca transaksi berjalan bisa diatasi, seperti melaksanakan perluasan kebijakan pencampuran biodiesel pada BBM agar impor minyak bisa ditekan dan juga menghentikan impor barang tak penting, sampai saat ini belum dijalankan. "Semua terlambat, masih abu-abu, masih berputar-putar pada wacana," katanya. Bhima mengatakan pemerintah perlu segera bertindak cepat agar ekonomi tak semakin terpuruk.

Pasalnya, dua amunisi yang dimiliki BI untuk menjaga rupiah, yaitu cadangan devisa dan juga kenaikan suku bunga saat ini sudah habis-habisan dikerahkan. Membiarkan BI bekerja sendirian bisa menimbulkan risiko. Jika BI dibiarkan mengeluarkan senjata suku bunga mereka, dikhawatirkan ekonomi ke belakang bisa makin tertekan. Bhima memperkirakan kenaikan suku bunga yang agresif pada akhirnya bisa menekan pertumbuhan ke bawah 5 persen. "Begitu juga kalau cadangan devisa digunakan dan tersisa di bawah US$100 miliar, itu tidak bagus dari sisi psikologis," katanya. Jakarta, CNN Indonesia -- Moody's Investor Service menyoroti penerimaan Indonesia yang masih lamban. Muncul kekhawatiran rasio pembayaran beban bunga utang RI akan diperparah penerimaan negara yang rendah. Moody's memperkirakan rasio bunga utang terhadap penerimaan RI berada di angka 13,4 persen pada tahun ini. Angka itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang memiliki peringkat kredit serupa dengan Indonesia, yaitu 8,2 persen. Penerimaan, khususnya pajak, menurut keterangan resmi itu, masih belum moncer karena rendahnya kepatuhan dan penghindaran pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp760,57 triliun per Agustus atau sekitar 53,41 persen dari target tahun ini.

Melambatnya penerimaan negara dinilai sebagai momok dalam membayar bunga utang yang jatuh tempo tahun ini. Apalagi, kebijakan suku bunga acuan dan depresiasi rupiah berpotensi membuat biaya utang RI semakin membengkak. "Meski tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan menjadi 13,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019, namun penerimaan Indonesia masih menjadi yang terendah di antara negara-negara yang memiliki rating serupa," tulis Moody's, Jumat (24/8). Tak cuma soal bunga utang, lembaga pemeringkat internasional tersebut juga menyoroti rentannya utang pemerintah terhadap sentimen eksternal. Hal ini lantaran sebanyak 41 persen outstanding utang pemerintah masih berdenominasi valuta asing. Sehingga, risiko nilai tukar masih membayangi pelunasan utang pemerintah ke depan. Risiko ini semakin diperparah setelah nilai tukar rupiah harus terkapar melawan dolar AS sejak awal tahun. "Dan depresiasi nilai tukar ini memiliki dampak negatif terhadap pembiayaan pemerintah," imbuh laporan tersebut. Menurut Moody's, pemerintah RI perlu menjalankan kebijakan fiskal yang konsisten dan disiplin. Dengan demikian, investor bisa bernafas lega menanamkan modalnya di Tanah Air.

Apalagi, sebetulnya, rasio utang terhadap PDB Indonesia sebesar 29,3 persen atau masih lebih aman dibandingkan negara lain berperingkat sama dengan Indonesia, yakni 48,5 persen. Selain kebijakan fiskal yang konsisten dan disiplin, investor juga membutuhkan kebijakan moneter yang konsisten. Utamanya untuk menjaga depresiasi dan mencegah arus modal keluar dari Indonesia. "Kepercayaan pasar sebagai imbas dari kebijakan fiskal yang disiplin sangat krusial bagi profil kredit Indonesia," jelas laporan Moody's. BI Ubah Batas Minimum Swap Valas Bank Mulai US$2 Juta Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) mengubah ketentuan batas minimum transaksi penukaran valuta asing (valas) atau FX Swap lindung nilai dari perbankan ke bank sentral nasional dari US$5 juta menjadi US$2 juta. Namun, batas maksimal tetap berada di US$10 juta per transaksi. Menurut Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah hal ini dilakukan agar gairah bank dan nasabah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melakukan FX Swap ke BI kian meningkat. Khususnya, di tengah besarnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini. Sebab, ia menilai rasio FX Swap di BI saat ini baru mencapai sekitar 25 persen dari target dikarenakan bank masih lebih suka memenuhi kebutuhan likuditasnya dari pasar spot. Padahal, tekanan kurs rupiah terus meningkat dari hari ke hari. "Ini masih jadi tantangan bagi kami, BI sudah banyak lakukan relaksasi, tapi minatnya masih tidak begitu banyak. Ini juga untuk menjangkau nasabah yang lebih luas," imbuhnya di Kompleks BI, Senin (20/8). Secara sederhana, mekanisme FX Swap, yaitu nasabah, dalam hal ini eksportir, menukarkan valas mereka dengan rupiah ke bank. Lalu, bank menukarkan valas tersebut ke BI. Kemudian, setelah 3, 6, atau 12 bulan kemudian, nasabah dan bank dapat menukar kembali rupiah mereka dengan valas dari BI. "Misalnya, saat ini mereka tukar dolar AS dengan harga Rp14.400, nanti tiga bulan kemudian harga dolar AS yang diterima Rp14.500 dengan hanya bayar premi penjaminan sebesar Rp55 saja. Jadi, ini semacam asuransi untuk nasabah," terang dia. Meski begitu, memang valas yang bisa ditukarkan baru terbatas pada dolar AS, yen Jepang, renmimbi China, dan euro Eropa. Kurs yang digunakan merujuk pada kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI.

Selain itu, sambung dia, untuk turut menambah daya tarik FX Swap dari bank, BI juga akan terus meninjau tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) overnight. Caranya, dengan mendekatkan tingkat suku bunga PUAB ke tingkat suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR). "Itu akan meningkatan kepastian kepada bank dalam pengelolaan likuiditas, makanya kami buat Indonia dan ke depan kami terus dekatkan lagi ke 7DRRR," katanya.

Lebih lanjut, berbagai ketentuan FX Swap ini dituangkan bank sentral nasional ke dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 20/16/PADG/2018 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupaih antara Bank dengan Pihak Domestik.

Waspada, Mata Uang Negara Berkembang Belum 'Siuman' Jakarta, CNN Indonesia -- Gejolak nilai tukar rupiah kian meningkat dari hari ke hari. Setelah 'bosan' dengan sentimen rencana kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve dan perang dagang AS-China, kali ini ada sentimen baru yang mewarnai pelemahan rupiah, yakni depresiasi mata uang negara berkembang. Sentimen ini bermula dari anjloknya lira sampai dengan 80 persen karena lilitan utang beberapa waktu lalu. Pelemahan lira, diikuti oleh rupiah.

Pelemahan rupiah yang sempat tertahan di level Rp14.400 per dolar AS sebelum ekonomi Turki bergejolak, tiba-tiba ambles ke level Rp14.600, walaupun sekarang sudah menguat ke level Rp14.565. Meski lira Turki sudah 'siuman', bukan berarti bayang-bayang risiko pelemahan mata uang dari negara itu sudah pergi. Justru, momen jatuhnya lira harus jadi peringatan bagi Indonesia bahwa sentimen baru akan terus bermunculan. Apalagi, setelah lira, sejumlah mata uang negara berkembang juga melemah. Ambil contoh rupee India yang sudah terdepresiasi sekitar 9,32 persen, real Brazil 19,85 persen, dan peso Argentina yang sudah ambles 60,38 persen. Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan pelemahan mata uang sesama negara berkembang memang belum tentu berdampak besar kepada Indonesia. Apalagi mereka banyak yang bukan mitra dagang utama bagi Indonesia. Namun, pelemahan nilai tukar, bisa saja menjalar ke Indonesia. Penularan bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, yang paling sederhana ialah pelemahan mata uang negara berkembang membuat amunisi penguatan dolar AS bertambah, sehingga turut menekan mata uang lain, termasuk rupiah. Kedua, pelemahan mata uang suatu negara berkembang membuat investor turut memandang sama semua negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia sebagai negara rentan. "Seperti keranjang buah, satu busuk, dianggap yang lain busuk juga. Meski sebenarnya dampaknya tidak langsung," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/8). Telisa mengatakan bahwa pandangan tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Karena Indonesia negara berkembang, dianggap sama rentan dengan negara lain, investor bisa mengurungkan diri untuk menanamkan uang mereka di Indonesia.

Ketika pandangan tersebut terjadi, dana asing akan sulit masuk ke Indonesia. Indonesia bisa kehilangan motor untuk menggerakkan ekonomi. Sementara itu ketiga, pelemahan mata uang sesama negara berkembang mungkin tidak langsung berdampak kepada Indonesia, tapi memantul ke negara besar di kawasan Asia, misalnya Singapura atau China. "Bisa juga kenanya tidak langsung, tapi lewat negara-negara hub. Itu bisa memberi risiko juga," katanya. Telisa mengatakan, risiko tersebut tak bisa didiamkan. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu melakukan mitigasi lebih cepat agar tidak tertular penyakit tersebut. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, segera pulihkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD). Pasalnya, kesehatan neraca transaksi berjalan sedikit banyak memberi sentimen negatif ke stabilitas nilai tukar rupiah.

Pemerintah dan BI sebenarnya sudah punya formula untuk mengatasi masalah tersebut; membatasi impor, meningkatkan ekspor, dan membuka keran baru yang bisa mengalirkan devisa lebih deras. Kebijakan tersebut harus segera dilaksanakan dengan baik. Kedua, jaga kenyamanan investor. Cara, bermacam-macam. Pemerintah bisa memastikan perizinan investasi tidak sulit dan menjaga instrumen investasi tetap bisa menarik gairah investor. Kenaikan suku bunga acuan BI, katanya, bisa menjadi bantalan untuk menjaga daya tarik itu. "Yakinkan investor bahwa Indonesia itu masih aman dan menguntungkan untuk investasi. Indonesia harus jaga kekuatan invesment grade," terangnya. Ketiga, manfaatkan momen spesial seperti perhelatan Asian Games dan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia untuk mengeruk dolar. Cara lain, memantapkan pencapaian target makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi agar kepercayaan investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih layak untuk jadi sasaran penanaman modal tinggi. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan pelemahan mata uang sesama negara berkembang setelah anjloknya lira memang jadi perhatian bank sentral nasional. BI akan terus berupaya melakukan mitigasi agar pelemahan kondisi tersebut tak berimbas ke Indonesia. Mitigasi dilakukan dengan menggunakan pelemahan tersebut sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan moneter.

"Sudah, sudah kami perhatikan, misal India, Turki, Argentina dan Brazil yang tekanan mata uangnya cukup besar," katanya.

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan, 2017 adalah tahun pemulihan ekonomi Indonesia. Kemudian tahun depan ekonomi juga diproyeksi membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi domestik kembali menguat pada semester dua, setelah sempat tertahan pada semester satu. Ini didorong oleh perbaikan kinerja ekspor dan peningkatan investasi oleh swasta. Gubernur BI, Agus Martowardojo, menjelaskan strategi pemerintah berjalan sesuai rencana dan mampu mendorong ekonomi lebih tinggi. "Kami memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 5,1% tahun ini, angka ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan negara lain," kata Agus, dalam acara pertemuan tahunan BI, di JCC, Jakarta, Selasa (28/11/2017). Angka inflasi 2017 ini diperkirakan mencapai 3%-3,5%. Angka ini sesuai dengan sasaran inflasi 2017, di tengah tekanan kenaikan inflasi administered prices akibat kenaikan tarif listrik sebagai bagian dari reformasi energi. Agus mengatakan, fungsi intermediasi perbankan belum sepenuhnya pulih seperti yang diharapkan di tahun ini. Kredit perbankan pada tahun ini diperkirakan tumbuh sekitar 8%, atau di bawah 10%. Meski begitu, angka tersebut membaik dari pertumbuhan kredit tahun sebelumnya 7,86%. Untuk tahun depan, Agus menjelaskan, BI memprediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5,1%-5,5%. Agus menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh permintaan domestik. "Dengan percepatan reformasi struktural perekonomian bisa tumbuh tinggi tanpa ganggu stabilitas sistem keuangan," kata Agus. Tahun depan inflasi ditargetkan bisa tumbuh 3,5% plus minus 1%. Kemudian pertumbuhan kredit perbankan bisa tumbuh 10%-12%. Sementara dana pihak ketiga (DPK) perbankan tahun depan diperkirakan tumbuh 9%-11%. Kemudian defisit neraca berjalan atau current account deficit (CAD) diprediksi berada di bawah 3% dari PDB. Dalam jangka pendek, stimulus dari pemerintah akan berperan penting dalam mendorong perekonomian. Stimulus pemerintah, momen Pilkada dan Asian Games pada 2018 akan berpengaruh pada permintaan domestik khususnya konsumsi. "Investasi pemerintah dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur tetap akan mewarnai

pertumbuhan investasi ke depan," ujarnya. Di sisi lain, ekspor diperkirakan tetap tumbuh namun melambat dibandingkan tahun ini dengan struktur ekspor yang masih bertumpu pada komoditas. Agus menjelaskan, prospek perekonomian dalam jangka pendek tersebut akan menjadi landasan yang kuat bagi perekonomian dalam jangka menengah dan panjang. Dalam jangka menengah, perekonomian global diperkirakan mulai meningkat secara gradual. Harga komoditas juga mulai tumbuh positif sejalan dengan permintaan yang mulai meningkat. "Di sisi domestik kami meyakini reformasi struktural yang dicanangkan pemerintah akan berjalan dengan baik, dilandasi oleh komitmen yang tinggi dari pemerintah," jelas dia di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejumlah menteri, serta petinggi sektor keuangan yang hadir. Proyek-proyek infrastruktur pemerintah akan terakselerasi dan berdampak signifikan pada perekonomian. Paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah juga akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. "Reformulasi regulasi di berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan daerah akan memberikan keyakinan dan dampak yang signifikan pada minat berinvestasi," ujar Agus. Kemudian Agus melanjutkan, integrasi sistem perizinan dan kemudahan berusaha akan mempermudah aktivitas ekonomi. Percepatan reformasi struktural yang terjadi tentu saja akan meningkatkan produktifitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang disertai sisi suplai yang lebih kuat pada gilirannya memungkinkan perekonomian tumbuh lebih tinggi tanpa mengganggu stabilitas. Pertumbuhan harga komoditas tahun depan diproyeksikan melambat, meskipun pada tahun-tahun berikutnya harga komoditas ajan tumbuh secara gradual sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global. Di sektor keuangan, BI memperkirakan tren suku bunga dunia akan meningkat, sejalan dengan tren pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Suku bunga kebijakan AS diperkirakan akan meningkat sekali lagi tahun ini dan meningkat tiga kali pada tahun depan. Agus mengatakan dinamika perekonomian global, tantangan ekonomi, dan arah kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah dan BI akan menentukan prospek perekonomian ke depan. "Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan meningkat secara gradual pada tahuntahun mendatang," ujar dia. Dalam jangka pendek, sumber pertumbuhan ekonomi akan merata, berasal dari negara maju maupun berkembang, namun dalam jangka menengah panjang, negara berkembang akan memainkan peranan lebih besar sebagau sumber pertumbuhan ekonomi global. Negara-negara berkembang diperkirakan tumbuh lebih tinggi dengan Tiongkok dan India

sebagai motor utamanya. Negara maju seperti AS, Eropa, dan Jepang akan tumbuh lebih rendah karena permasalahan aging population dan produktivitas

Inilah 5 Kebijakan Finansial dari Bank Indonesia (BI) Selama 2016 Bicara soal tahun 2016, masih ingatkah apa saja yang terjadi pada tahun tersebut? Ya, memang 2016 sudah berlalu dan sudah hampir sebulan awal tahun 2017 ini kita jalani. Tak ada salahnya membicarakan kebijakan-kebijakan penting yang terjadi pada tahun 2016. Mumpung masih terbilang fresh di ingatan apalagi hal tersebut ada hubungannya dengan urusan keuangan. Tahun lalu, Presiden Joko Widodo atau akrab dikenal dengan nama Jokowi dipilih media finansial Bloomberg sebagai Pemimpin Asia 2016 dengan Kinerja Terbaik. Ada tiga hal yang digunakan sebagai parameter mengukur pencapaian tersebut dalam laporan Who’s Had the Worst Year? How Asian Leaders Fared in 2016, yaitu pergerakan nilai tukar mata uang, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat penerimaan publik. Dari ketiga parameter tersebut, pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi tercatat terjadi penguatan Rupiah terhadap Dolar yang sebelumnya melemah sebesar 2,4% (akhir tahun ditutup pada angka Rp13.400-an), pertumbuhan ekonomi 5,02% (walaupun jauh dari realisasi sebesar 5,2%), dan tingkat penerimaan yang berada di angka 69%. Hasil kinerja Presiden Jokowi tersebut tercapai dengan melibatkan seluruh elemen bangsa dan lembaga negara, termasuk Bank Indonesia (BI). Sebagai lembaga negara yang bersifat independen, BI mengeluarkan kebijakan yang di antaranya berpengaruh terhadap Rupiah. Penguatan Rupiah terhadap Dolar yang kemudian menjadi catatan kinerja terbaik Presiden tahun lalu tak terlepas dari peran BI sebagai penjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Apa saja kebijakan penting dari Bank Indonesia (BI) pada tahun 2016? Berikut ini ulasannya.

1. Perubahan BI Rate Menjadi BI 7-Day dan Penurunan Suku Bunga Acuan Suku bunga acuan atau BI Rate punya pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, di antaranya menjaga perekonomian tetap stabil dan mengontrol inflasi. Adanya kendala waktu dalam pengambilan uang di bank setelah turunnya BI Rate menjadi alasan di balik lahirnya BI 7-Day. Berlakunya BI 7-Day mempersingkat waktu lembaga perbankan yang perlu menunggu setahun lamanya untuk menarik uangnya. Suku bunga yang ditetapkan lebih murah dari suku bunga sebelumnya. Tercatat selama 2016, BI menurunkan suku bunga acuan sebanyak enam kali. Yang pada Januari 2016 yang tercatat 7,25% turun hingga menjadi 4,75% pada Desember 2016. Ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan BI menurunkan suku bunga acuan. Dari faktor eksternal, adanya pengaruh dari suku bunga global. Sementara faktor internal cenderung karena pengaruh inflasi dalam negeri.

2. Kelonggaran Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) Terbitnya Peraturan BI No. 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang melambat tahun 2016. Beberapa hal yang termuat dalam peraturan tersebut salah satunya di antaranya penurunan uang muka/down payment (DP) menjadi 15%. Sementara DP pembiayaan syariah menjadi 10%. Peraturan tersebut berlaku terhadap KPR rumah tapak, rumah susun, dan ruko.

3. Penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Salah satu indikator yang memengaruhi suku bunga dan penyaluran kredit bank adalah Giro Wajib Minimum (GWM). Sebagai informasi, GWM merupakan dana minimum yang tersimpan (Rupiah/valas) yang wajib dipelihara bank dalam rekening giro di BI yang besarannya ditetapkan menurut rasio terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Turunnya GWM Primer menjadi 6,5% (berkurang 1%) bertujuan agar likuiditas terjaga sehingga mendorong pertumbuhan kredit.

4. Diperkenalkannya Desain Terbaru Uang NKRI Pada 19 Desember 2016, Bank Indonesia secara resmi memperkenalkan desain terbaru uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bergantinya sejumlah wajah pahlawan yang dulu ada di mata uang dengan hadirnya 12 wajah pahlawan tampak pada pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100. Sistem keamanan pun ditingkatkan pada mata uang terbaru ini meliputi color shifting, rainbow feature, latent image, ultraviolet feature, rectoverso, dan tactile effect.

5. Peresmian Fintech Office Tren penggunaan teknologi informasi dalam layanan keuangan/finansial mendorong Bank Indonesia (BI) untuk mendirikan Fintech Office. Ramainya usaha rintisan (startup) financial technology (fintech) juga tak bisa dimungkiri menjadi alasan yang melatarbelakangi pendirian Fintech Office. Sekadar informasi, berdasarkan data yang dihimpun BI, terdapat sekitar 142 perusahaan fintech lokal yang berada di Indonesia. Ada empat fungsi yang melekat pada Fintech Office. Pertama, sebagai katalisator atau fasilitator pengembangan fintech di Indonesia. Kedua, Fintech Office menjadi business intelligence dalam hal ini perkembangan hasil kajian antara BI dan otoritas terkait akan diinformasikan ke fintech. Ketiga, menjadi assessment yang nantinya memetakan potensi, manfaat, dan risiko produk fintech. Keempat, melakukan koordinasi dan komunikasi untuk menyerap informasi dan memberikan umpan balik dalam rangka mendukung kebijakan BI. Memantau situasi dan perkembangan yang terjadi di tanah air sangat penting apalagi yang ada sangkut-pautnya dengan soal keuangan/finansial. Manfaatnya buat kita adalah menjadi lebih

update dan melek keuangan agar terhindar dari beragam penipuan atau berita hoax tentang finansial. Bank Indonesia (BI) yang merupakan bank sentral berperan dalam menjaga kestabilan Rupiah, menciptakan kinerja perbankan yang sehat, mengatur/menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menghindari stabilitas keuangan dari ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi. Dari perannya tersebut, kebijakan-kebijakan yang diambil BI tentu berpengaruh terhadap hajat hidup banyak orang, khususnya investasi hingga pinjaman. Misalnya, kenaikan suku bunga acuan akan mengakibatkan turunnya minat orang untuk mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Sementara simpanan semacam deposito menarik minat banyak orang. Karena itu, ketahui kebijakan-kebijakan Pemerintah, khususnya BI, agar bisa mengambil keputusan yang tepat.

Trump Minta The Fed Bantu Dorong Ekonomi AS Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump awal pekan kemarin menyatakan kecewa dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS The Fed. Ia mengatakan bahwa The Fed tidak seharusnya menaikkan suku bunga. Menurutnya, Fed harusnya menerapkan kebijakan suku bunga yang lebih akomodatif dan bisa membantu menumbuhkan ekonomi AS. "Terus terang saya tidak senang dengan kebijakan mereka. Di tengah upaya saya bernegoisasi dengan negara lain yang saya yakini akan kami menangkan, kami harusnya diberi bantuan oleh Fed dengan kebijakan yang lebih akomodatif," katanya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (21/8).

AS saat ini tengah mengobarkan perang dagang dengan sejumlah negara, salah satunya China. Trump mengatakan bahwa dengan China, perang dagang dilakukan karena pemerintahannya menilai bahwa Negeri Tirai Bambu tersebut telah melakukan kecurangan dagang dengan AS.

Tuduhan kecurangan dagang tersebut didasarkan Trump pada kinerja perdagangan AS dengan China. Tercatat, sepanjang 2017 kemarin kinerja dagang AS dengan China memang memble. Data menunjukkan bahwa sepanjang 2017 neraca dagang AS dengan China mengalami defisit sampai dengan US$375,22 miliar, na 8,12 persen jika dibandingkan 2016 yang hanya US$347,01 miliar. Di tengah perang dagang yang berkecamuk tersebut, The Fed mengetatkan kebijakan moneter mereka. Pengetatan mereka lakukan dengan menaikkan suku bunga acuan. Sampai dengan pertengahan tahun, Fed sudah menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali. Setelah kenaikan tersebut, Fed diramalkan masih akan menaikkan suku bunga acuan mereka kembali.

Trump mengatakan bahwa kebijakan Fed tersebut berpotensi membebani ekspor. Sayang, Juru bicara The Fed menolak mengomentari kritik Trump tersebut. Tapi sebelumnya Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa dalam mengambil kebijakan moneter, pihaknya akan independen. "Kebijakan akan kami ambil tanpa mempertimbangkan masalah politik, kami akan melaksanakan tugas sesuai mandat Kongres ke kami," katanya

Mengenal Bank Indonesia: Sejarah Berdiri, Tugas, dan Tujuannya Kalau selama ini kita mengenal Bank Indonesia, atau yang lebih familiar dengan istilah BI, hanya melalui berita, surat kabar, ataupun sebatas dari pendengaran sepintas, maka dalam artikel ini kami akan mencoba menyajikan informasi tentang BI baik itu dari segi fungsi, tugas, status kedudukan, serta visi misi. Diharapkan dengan mengetahuinya kita lebih akrab dengan lembaga independen di Indonesia ini yang fungsi pokoknya adalah sebagai pemelihara nilai rupiah agar tetap stabil. Sebenarnya jika kita ingin mengenal lebih jauh tentang Bank Indonesia, kita bisa berkunjung ke Museum BI yang beralamat tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara No. 3 Jakarta Barat. Pemilihan lokasi ini sangat strategis karena gedung ini dulunya merupakan lokasi De Javasche Bank yang menjadi cikal bakal dari Bank Indonesia itu sendiri. Lokasi tersebut adalah bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah dan sekarang dimanfaatkan sebagai Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia memiliki fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk menggali informasi lebih lengkap tentang sejarah, fungsi, maupun tugas Bank Indonesia. Ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memperluas cakrawala mereka ataupun siapa saja yang ingin melakukan penelitian terkait dengan sejarah Bank Indonesia.

China Akan Gelar Pertemuan Dagang dengan AS Agus Triyono, CNN Indonesia | Kamis, 16/08/2018 18:05 WIB Bagikan : Ilustrasi. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto). Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah China menyatakan bahwa mereka akan menggelar pertemuan dengan Amerika Serikat (AS) untuk membahas masalah perdagangan yang terjadi di antara mereka. Kementerian Perdagangan China Kamis (16/8) ini mengumumkan bahwa delegasi mereka akhir bulan ini akan terbang ke AS untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Delegasi tersebut akan dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan China Wang Shouwen.

Shouwen rencananya akan menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan AS untuk Hubungan Internasional David Malpass.

"Kunjungan tersebut dilakukan atas undangan dari pihak AS," kata mereka dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNN.com, Kamis (16/8). Sayang, pemerintah China melalui pernyataan tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai topik perdagangan yang akan mereka bicarakan dengan pemerintah AS. Kementerian Keuangan AS juga masih bungkam mengenai rencana pertemuan tersebut. Pertemuan perdagangan antara AS dan China sebenarnya sudah terjadi Juni lalu.

Saat itu, Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross pergi ke Beijing untuk menggelar pertemuan dagang dengan China. Tapi sayang, pertemuan tersebut gagal membuahkan hasil. Bayang-bayang pengumuman bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump mulai memberlakukan tarif 25 persen atas barang impor China bernilai US$50 miliar telah membuat pertemuan berakhir tanpa kesepakatan. Perang dagang malahan makin membara. Beijing menyatakan akan membalas setiap serangan dagang yang dilancarkan AS.

Setelah itu, dua negara tersebut saling serang dagang. Gelombang serangan pertama terjadi pada awal Juli. Baik China maupun AS sama-sama memberlakukan tarif tinggi atas produk perdagangan bernilai US$34 miliar. Perang gelombang kedua akan dilakukan 23 Agustus mendatang. China dan AS telah menyatakan akan mengenakan tarif tinggi atas impor barang senilai US$16 miliar. Perang tersebut kemungkinan besar masih akan berlanjut lagi. Presiden Trump telah mengumumkan akan mengenakan tarif ke produk impor bernilai US$200 miliar asal China.

Kadin Amerika Mulai Khawatirkan Perang Dagang Jakarta, CNN Indonesia -- Pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam Kadin AS mulai mengkhawatirkan kecamuk perang dagang yang berkobar antara negara mereka dengan China. Dalam terstimoni dengar pendapat publik tentang rencana pengenaan tarif 25 persen atas impor barang China bernilai US$200 miliar mereka menyatakan bahwa kebijakan perang dagang yang dilakukan Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menimbulkan kerusakan pada konsumen, pekerja, bisnis dan ekonomi Amerika. Apalagi, pemberlakuan tarif tinggi menyasar makanan laut, furnitur, produk lampu, bahan kimia, plastik, sepeda, dan kursi mobil untuk bayi yang menjadi keperluan harian masyarakat AS. "Tarif tambahan yang diusulkan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) semakin memperluas kerusakan itu," kata testimoni Kadin AS seperti dikutip dari Reuters, Senin (20/8).

Kolompok lobi bisnis teratas di AS tersebut juga mengatakan bahwa kebijakan perang dagang menunjukkan Pemerintahan Trump tidak punya 'strategi koheren ' dalam mengatasi defisit neraca dagang dengan China. Kecamuk perang dagang telah berkobar antara China dengan AS sejak beberapa waktu lalu. Kedua negara saling berbalas tarif atas produk impor.

Dalam lebih dari 1.400 komentar tertulis yang disampaikan pada USTR dan akan digemakan dalam rapat dengar pendapat umum, kebanyakan pebisnis AS menyatakan bahwa perang dagang telah menyebabkan kerugian besar. Perang dagang telah memicu kenaikan harga barang salah satunya untuk kostum Halloween dan lampu natal. Graco Children's Products Inc, sebuah unit Newell Brands Inc, mengatakan perang dagang akan memiliki dampak negatif langsung terhadap mereka. Perang dagang juga mereka perkirakan akan membuat keselamatan orang tua dan anak-anak Amerika terganggu. "Perang dagang memicu kenaikan yang bisa mendorong lebih banyak orang tua untuk membeli kursi mobil, ayunan dan tempat bermain portabel di pasar barang bekas," katanya. Graco dalam tulisan tersebut juga tak yakin perang dagang yang dikobarkan AS bakal mengubah kebijakan perdagangan China. Peti Mati

Bukan hanya memberi masalah pada masyarakat hidup, perang dagang juga diperkirakan warga AS bisa mengganggu mayat. Presiden Centennial Casket Corp Douglas Chen mengatakan bahwa perusahaannya mengandalkan peti mati buatan China. Perang dagang akan membuat harga peti mati kian mahal dan membebani keluarga yang yang ditinggalkan. Sementara itu, Westinghouse Electric Co LLC, produsen bahan bakar nuklir AS terkemuka, mengatakan bahwa perang dagang kemungkinan besar akan meningkatkan biaya produksi listrik mereka. Mereka selama ini cukup bergantung pada Cina untuk serbuk zirkonium dan zirkonium masukan utama untuk tabung yang digunakan dalam rakitan bahan bakar nuklir yang digunakan pada pabrik di Utah, Pennsylvania, dan Carolina Selatan. Tidak ada sumber zirkonium AS akibat perang dagang akan meningkatkan biaya produksi bahan bakar nuklir untuk pembangkit listrik tenaga nuklir komersial AS. "Pada akhirnya itu akan meningkatkan biaya listrik untuk persentase yang signifikan dari konsumen listrik AS," kata mereka.

Peringatan Mengerikan The Fed Terkait Perang Dagang Jakarta, CNN Indonesia -- Bank sentral Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan mengerikan terkait dampak perang dagang yang terjadi antara Negeri Paman Sam dengan China. Dalam peringatan tersebut mereka mengatakan bahwa perang dagang akan memberikan ancaman besar terhadap ekonomi. Dampak paling mereka risaukan dari perang dagang adalah peningkatan inflasi dan mengurangi gairah investor untuk menanamkan investasi mereka di AS.

Gejolak seperti itu, kata anggota komite pada gilirannya juga akan mengganggu konsumsi rumah tangga dan distribusi barang.

Dampak-dampak tersebut, kata mereka, sudah mulai dirasakan. Sejumlah investor sudah mulai mengurangi atau menunda investasi mereka karena ketidakjelasan kebijakan perdagangan. "Beberapa sudah mulai melakukannya dan yang lain mungkin menyusul kalau perang dagang tak segera diakhiri," kata anggota komite The Fed dalam risalah rapat seperti dikutip dari CNN.com, Kamis (23/8).

Dampak tersebut juga disampaikan para ekonom. Mereka menyatakan bahwa setiap pemberlakuan tarif terhadap produk US$100 miliar, bisa mengurangi perdagangan global sampai dengan 0,5 persen. Mereka juga memperkirakan perang dagang akan menggerus pertumbuhan baik AS maupun China. Untuk China, perang dagang diperkirakan akan menggerus pertumbuhan 2018 sampai dengan 0,1-0,3 poin. Untuk AS, dampak perang akan terasa besar dirasakan pada 2019 mendatang. Agar dampak tersebut tak terjadi, Presiden AS Donald Trump meminta agar The Fed bisa menerapkan kebijakan suku bunga yang lebih akomodatif. Ia meminta The Fed untuk tidak terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. Menurut Trump, kebijakan suku bunga The Fed bisa menghambat upayanya untuk menggenjot ekspor. Namun, keinginan Trump tersebut kemungkinan besar tak akan diikuti oleh The Fed. Mereka menyatakan kalau ekonomi AS tetap tumbuh sesuai jalur, The Fed akan tetap menaikkan suku bunga acuan.

Faisal Basri Prediksi BI Kerek Bunga Acuan Naik Lagi 50 Bps Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Faisal Basri memprediksi Bank Indonesia (BI) tetap menaikkan suku bunga acuan setidaknya 50 basis poin pada sisa tahun ini. Hal ini dilakukan demi menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Prediksi itu tanpa memperhitungkan rencana kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) pada September dan Desember mendatang. "Untuk stabilkan rupiah saja masih butuh 50 basis poin lagi, apalagi kalau The Fed benar menaikkan. Tapi saya tetap konservatif saja 50 basis poin kan BI sudah menaikkan 125 basis poin juga," ujarnya, Selasa (21/8). Sebagai informasi, rupiah pada pekan lalu sempat bertengger di level sekitar Rp14.600 per dolar AS akibat gejolak ekonomi Turki dan pelemahan mata uang negara tersebut. Beruntung, kini rupiah mulai stabil dan bergerak di level sekitar Rp14.500 per dolar AS. Pada penutupan sore ini, rupiah menguat tipis 0,1 persen ke level Rp14.574 per dolar AS. Sementara, bila BI benar-benar kembali menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin, maka suku bunga acuan BI pada akhir tahun akan berada di angka enam persen.

Faisal mengatakan BI tak memiliki pilihan lain karena jika tidak menaikkan suku bunga acuan, nantinya cadangan devisa (cadev) Indonesia akan tergerus dan semakin tidak sehat. "Psikologi untuk cadev itu di US$100 miliar, sekarang saja sudah mendekati US$100 miliar itu kan," terang dia. Merujuk data BI, cadev Indonesia per Juli 2018 turun US$1,5 miliar menjadi US$118,3 miliar dibandingkan dengan posisi Juni 2018 yang masih sebesar US$119,8 miliar. Proyeksi kenaikan suku bunga acuan BI ini dinilai akan membebani pelaku usaha untuk berutang dan melakukan ekspansi dalam rangka mengembangkan perusahaannya. "Pasti (terbebani). Itulah ongkos dari terlalu agresifnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga tahun terakhir," ucap Faisal. Namun, ia menyebut pelaku usaha sudah paham dengan kondisi seperti ini yang mengerem utang agar beban bunga nantinya tidak membengkak. Bahkan, sebagian pelaku usaha disebut-sebut mempercepat pembayaran utangnya. "Swasta itu lebih hati-hati, utangnya stagnan. Kalau pemerintah kan terus tinggi. Beda sama krisis dulu swasta ugal-ugalan dan pemerintah yang stagnan," jelas Faisal. Berdasarkan data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pembiayaan utang pemerintah tahun depan menurun menjadi Rp359,3 triliun dibandingkan dengan APBN 2018 sebesar Rp387,4 triliun. Penurunan pembiayaan utang ini seiring dengan prediksi turunnya defisit APBN 2019 menjadi Rp297,2 triliun atau 1,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan tahun ini pemerintah memasang proyeksi defisit sebesar 2,12 persen terhadap PDB.

Sinyal Kenaikan Bunga The Fed Makin Kuat Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed) secara umum sepakat untuk menaikkan suku bunga acuannya pada tahun ini dan tahun depan. Kesepakatan tersebut dicapai meski Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengkritik rencana kenaikan bunga dapat melukai ekonomi AS yang kini tengah tumbuh kuat. "Berdasarkan apa yang saya lihat hari ini, saya pikir dua kali kenaikan suku bunga bisa sesuai, diikuti dengan beberapa kali lagi di tahun depan karena The Fed bertujuan mengembalikan suku bunga AS kembali ke levek 3 persen," ujar Presiden Kansas City Fed Bank Esther George, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (24/8). Sementara Presiden Fed Dallas Robert Kaplan dalam wawancara dengan CNBC, memperkirakan akan ada tiga atau empat kali lagi kenaikan bunga AS dalam jangka waktu sembilan hingga 12 bulan ke depan.

"Pekerjaan kami di The Fed adalah membuat keputusan tentang kebijakan moneter dan pengawasan tanpa memperhatikan pertimbangan politik atau pengaruh politik, dan saya yakin kami akan terus melakukan itu," jelasnya. Trump awal pekan ini mengatakan dia "tidak senang" dengan kebijakan kenaikan suku bunga diambil Gubernur The Fed Jerome Powell. Ia tengah mengawasi kebijakan Powell sejak menempatkannya pada jabatan tersebut di Februari lalu. The Fed memulai kenaikan suku bunga sejak kepemimpinan Janet Yellen. Kenaikan bunga dilakukan Yellen pada Desember 2015 dan Desember 2016. Ketua Fed Powell dijadwalkan akan berbicara pada Jumat (24/8) waktu setempat pada konferensi bank sentral. Dia secara umum memberikan sinyal berlanjutnya kenaikan suku bunga, mengingat tingkat pengangguran yang rendah di level 3,9 persen pengangguran dan inflasi yang meningkat mendekati target sebesar 2 persen. Suku bunga AS saat ini berada di kisaran 1,75-2 persen. Level ini masih berada di bawah target The Fed yang berada di kisaran 2,5 persen hingga 3 persen. (Reuters)

Kenaikan Bunga Acuan Tahan Ekspansi Usaha Pebisnis Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa kenaikan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dalam beberapa bulan belakangan ini telah menimbulkan dampak pada dunia usaha. Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa kekuatan dunia usaha untuk bertahan semakin menipis. Bahkan, kalau suku bunga acuan dinaikkan lagi, ia memastikan bahwa dunia usaha akan mulai mengerem ekspansi usaha.

"Khususnya untuk UMKM, usaha mikro biasanya bunga lebih tinggi, jadi semakin bunga naik, semakin berat mereka," katanya di Jakarta, Selasa (21/8). BI dalam empat bulan belakangan ini sudah menaikkan bunga acuan sampai dengan 125 basis poin. Gubernur BI Perry Warjiyo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil salah satunya untuk meredam gejolak rupiah yang terjadi akibat kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral AS The Fed. Perry mengatakan bahwa setelah kenaikan 125 basis poin tersebut, BI masih membuka ruang untuk menaikkan kembali suku bunga acuan.

Hariyadi mengatakan bahwa baik pemerintah maupun BI saat ini memang dihadapkan pada masalah sulit. Untuk BI misalnya, jika mereka tidak menaikkan suku bunga padahal di saat bersamaan The Fed menaikkan bunga acuan mereka, rupiah akan semakin anjlok dan bisa menimbulkan dampak pada dunia usaha. Di sisi lain, kalau BI menaikkan bunga acuan, beban sama juga akan dialami dunia usaha. Kenaikan bunga acuan diperkirakan akan diikuti kenaikan bunga kredit yang dipastikan bisa membebani dunia usaha. "Untuk menyikapi dilema itu ya tidak ada pilihan lian, kami harus konservatif dengan efisiensi tersebut," katanya.

Sekilas tentang Sejarah Bank Indonesia Kembali di era pemerintahan Hindia-Belanda, De Javasche Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. De Javasche Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran De Javasche Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya. Lima belas tahun kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Undang-Undang ini tentunya juga sebagai pembeda atas bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Setelah diterbitkan Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1999 Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai Bank Sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Setelah itu, beberapa amendemen Undang-Undang Bank Indonesia dilakukan. Pertama pada tahun 2004, UU Bank Indonesia diamendemen dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Amendemen selanjutnya yaitu pada tahun 2008 ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 1999. Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan Undang-Undang tersebut ditujukan untuk mewujudkan

ketahanan perbankan secara nasional untuk menanggulangi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap layanan pembiayaan jangka pendek dari BI.

Sekilas tentang Museum Bank Indonesia Ketidak-tahuan masyarakat tentang Bank Indonesia, sejarah serta peran dan fungsinya menjadi latar belakang paling utama didirikannya Museum BI. Sebagai dasar filosofis tentang pembangunan museum Bank Indonesia adalah peran penting Bank Indonesia itu sendiri yang termaktub dalam UU No. 23 tahun 1999. Museum Bank Indonesia menjadi sarana yang sangat penting bagi Bank Indonesia sendiri dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat. Museum Bank Indonesia diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 21 Juli tahun 2009. Siapa saja boleh mengunjungi museum BI tanpa dipungut biaya. Di Museum BI, pengunjung dapat menggali ilmu pengetahuan tentang perjalanan Bank Indonesia termasuk dampak dari kebijakan-kebijakan yang pernah di ambil dari masa ke masa, di mana itu semua merupakan bagian dari perjalanan bangsa Indonesia yang sangat berharga. Tidak cukup melalui museum Bank Indonesia Kota, sekarang Bank Indonesia juga sudah merencanakan untuk mendirikan museum Bank Indonesia di daerah-daerah dengan memanfaatkan bangunan-bangunan yang sudah tidak terpakai. Informasi terbaru, bahwa Bank Indonesia sudah mempersiapkan Museum Mini Bank Indonesia atau MMBI di Kota Padang. Fasilitas yang disediakan di Museum Bank Indonesia antara lain adalah pusat informasi Bank Indonesia (Bank Indonesia Information Centre), perpustakaan dan lain sebagainya. Di BI Information Centre, pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai ragam informasi dalam bentuk time series dari masa ke masa yang merangkum semua perjalanan Bank Indonesia. Pengunjung tidak perlu repot-repot dalam mengakses informasi tersebut, karena semua informasi sudah dikemas dalam perangkat multi-media. Tidak hanya informasi yang berasal dari dalam negeri, BI Information Centre juga menyediakan beragam informasi yang berasal dari luar negeri. Jika pengunjung ingin fasilitas yang lebih modern, para pengunjung juga bisa memanfaatkan Bank Indonesia Virtual Museum sebagai sarana untuk mengakses informasi tentang BI melalui jaringan internet.

Status dan Kedudukan Bank Indonesia Status Bank Indonesia sudah sejak tahun 1999 ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas serta terbebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Mengingat status tersebut, maka pihak luar atau pihak lain tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak usaha campur tangan apapun dari pihak luar. Kedudukan dan status BI yang independen sangat diperlukan agar BI dapat melakukan kewenangannya dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai otoritas moneter dengan maksimal.

Selain itu, Bank Indonesia juga diakui sebagai badan hukum baik itu badan hukum publik maupun badan hukum perdata yang ditetapkan dengan undang-undang. Produk dari Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berupa aturan-aturan hukum yang mengikat atas dasar pelaksanaan undang-undang yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Sebagai badan hukum perdata, BI dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Tugas dan Tujuan Bank Indonesia Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal tersebut. Mengingat peran dan kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mengemban amanat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam menjaga kestabilan nilai rupiah Bank Indonesia melakukan dua hal yaitu:  

Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain

Untuk mengukur aspek pertama bisa dilihat melalui laju perkembangan inflasi, sedangkan aspek kedua bisa dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dengan satu tujuan tunggal tersebut, diharapkan Bank Indonesia dapat memfokuskan langkah serta memperjelas batasan-batasan tanggung jawab yang harus dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat maupun pemerintah dapat dengan mudah melihat bagaimana kinerja Bank Indonesia. Dalam mensukseskan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu memelihara nilai rupiah, maka Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama yang sekaligus juga menjadi bidang jangkauan tugasnya. Tiga Pilar tersebut adalah: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan

Dewan Gubernur Bank Indonesia Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur dengan seorang Gubernur sebagai kepala yang dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, serta empat sampai tujuh Deputi Gubernur. Jabatan Gubernur BI dan Deputi Gubernur adalah selama lima tahun dan dapat diangkat kembali dengan masa jabatan yang sama maksimal 1 kali masa jabatan berikutnya. Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden dengan melihat rekomendasi dari Gubernur BI sendiri. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik selama 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur,

berhalangan tetap, serta bila mengundurkan diri. Selain dari alasan-alasan tersebut, Presiden RI tidak bisa memberhentikan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Forum Rapat Dewan Gubernur merupakan wadah untuk mengambil keputusan tertinggi yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu untuk mengevaluasi pelaksanaan moneter atau kebijakan lain yang sifatnya strategis dan prinsipil. Keputusan dapat dicapai melalui musyawarah demi mencapai kata mufakat. Apabila kata mufakat tidak dapat tercapai, maka Gubernur akan mengambil keputusan akhir.

Mengenal Bank Indonesia Berarti Ikut Mewujudkan Fungsi dan Tugas BI BI hadir untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik dengan cara menjaga nilai rupiah agar tetap stabil. Dengan mengetahui lebih jauh tentang Bank Indonesia, setidaknya kita ikut membantu mewujudkan fungsi dan tugas BI tersebut sesuai dengan posisi kita masingmasing. Hal yang paling sederhana dan bisa kita lakukan adalah dengan mencintai rupiah (tidak pernah transaksi dengan mata uang asing) dan menggunakan produk lokal tanah air.

Bareksa.com - Belakangan ini ekonomi dalam negeri banyak diwarnai pemberitaan mengenai pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati atau bahkan sempat menyentuh level psikologis Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Beberapa langkah pun diambil oleh Bank Indonesia lewat kebijakan moneternya selaku otoritas yang berwenang sekaligus garda terdepan yang bertanggung jawab untuk menstabilkan nilai rupiah. Apakah sebenarnya kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter (uang beredar, uang primer, kredit dan suku bunga) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan. Atau secara sederhana, kebijakan moneter dapat diartikan sebagai kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Secara umum dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar.

Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar. Di Indonesia, tujuan kebijakan moneter sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2009 (Undang-Undang Bank Indonesia) Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi, serta kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar (kurs). BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia berperan sebagai pengambil kebijakan tunggal dalam kebijakan moneter. Stabilitas nilai uang merupakan tujuan kebijakan moneter yang dibuat dan dilaksanakan BI. Instrumen Kebijakan Moneter Secara umum, instrumen yang biasa digunakan oleh bank sentral dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah sebagai berikut : 1. Operasi Pasar Terbuka Operasi Pasar Terbuka adalah kegiatan bank sentral dalam melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek. Jika Bank Sentral menginginkan adanya penambahan jumlah uang beredar di masyarakat, maka Bank Sentral akan membeli surat-surat berharga dari bank-bank umum berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan dari Pemerintah (Surat Berharga Negara/SBN) dan Surat Utang Negara/SUN). Sebaliknya, jika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, maka akan menjual surat-surat berharga kepada bank umum dan masyarakat. 2. Giro Wajib Minimum (GWM) Giro wajib minimum (GWM) adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid (reserve) sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Semakin kecil persentase tersebut, semakin besar kemampuan bank memanfaatkan likuiditasnya (reserve-nya) untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, semakin besar persentasenya, maka semakin berkurang kemampuan bank untukmemberikan pinjaman. Jika bank sentral menurunkan GWM, maka daya ekspansi kredit bank umum akan meningkat, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya, jika persentasenya dinaikkan, maka daya ekspansi kredit bank umum menurun dan jumlah uang beredar berkurang.

3. Fasilitas Diskonto Fasilitas diskonto adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian (mismatch) pengelolaan dana yang bersifat sementara (discountwindow). Jika Bank Sentral ingin menambah jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, maka Bank Sentral menurunkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman yang diberikan kepada bankbank umum, sehingga biaya atau bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum menjadi lebih murah. Sebaliknya, jika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, maka Bank Sentral akan menaikkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum. Sehingga biaya atau bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum menjadi lebih mahal. 4. Himbauan Moral Bank Sentral dapat melakukan himbauan moral terhadap perbankan. Biasanya himbauan moral merupakan pernyataan bank sentral (misalnya oleh Gubernur Bank Indonesia) yang bersifat mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro. Informasi tersebut untuk dijadikan masukan bagi bank-bank umum dalam pengelolaan aset dan kewajibannya. Instrumen ini digunakan untuk mendukung efektifitas kebijakan moneter lainnya yang dilakukan bank sentral. Tidak dapat dipungkiri peranan uang dirasakan sangat penting dan tidak ada bagian kehidupan manusia yang tidak terkait dengan uang. Namun demikian, jumlah uang yang beredar di luar kendali dapat menimbulkan pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong kenaikan harga, dan dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan terjadi, yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut melatarbelakangi otoritas moneter dalam membuat kebijakan pengendalian jumlah uang beredar dalam perekonomian yang dikenal dengan kebijakan moneter.

tirto.id - Kebijakan Bank Indonesia (BI) menurunkan batasan pengajuan transaksi lindung nilai (swap hedging) dari 10 juta dolar AS menjadi 2 juta dolar AS. Relaksasi tersebut dimaksudkan untuk dapat menurunkan swap rate.

Swap rate merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan pertukaran seri atau rangkaian pembayaran interest secara fixed dalam satu mata uang dengan seri atau rangkaian pembayaran interest secara floating dalam mata uang yang sama (atau sebaliknya). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono berharap kebijakan moneter tersebut dapat menjadi cara efektif menarik devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri lebih banyak dan memperdalam pasar valuta asing (valas) domestik. Hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalkan risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia. "Dengan BI menurunkan swap rate-nya, mestinya lumayan efektif menarik DHE. Cuma kita akan evaluasi lagi. Kadang kan, perbandingan sedikit pun dengan diturunkan setinggi itu kan masih ada selisih dari sisi bisnis," ujar Susi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta pada Selasa malam (28/8/2018). Apabila dirasa kurang cukup efektif, maka pemerintah akan melengkapinya dengan kebijakan fiskal, yaitu dengan mengeluarkan larangan aktivitas ekspor bagi eksportir yang tidak melaporkan dan menaruh DHE di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. "Dulu kan tahun 2011 itu kita untuk mendorong mereka [eksportir] memasukkan DHE kan kita memakai pendekatan kalau tidak comply dengan DHE bisa diblok ekspornya," ucapnya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih terus mengkaji kebijakan yang kemungkinan dapat menjadi instrumen menarik DHE, sehingga dapat menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "Penurunan nilai swap kemarin oleh BI kami belum evaluasi efektivitasnya. Kan BI yang punya datanya. Saya melihat jika belum terlalu efektif, bisa mengambil kebijakan seperti pada 2011. Itu kan bisa digunakan untuk pemenuhan ketentuan di instansi Bea Cukai. Bisa jadikan dasar untuk melayani atau tidak melayani ekspor," ujarnya. Untuk menetapkan kebijakan pelarangan aktivitas ekspor tentu butuh payung hukum. Sayangnya, kebijakan tersebut terbentur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, yang di dalamnya menganut sistem devisa bebas. Butuh waktu lama untuk mengganti UU. "Saya enggak tahu akan merubah UU atau tidak, karena mengubah UU itu butuh proses dan waktu. Tapi itu UU tahun 1999 loh, jadi memang mestinya sih sudah diubah," ucapnya. Pemerintah masih bisa menyiasati dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun, dia mengatakan hal itu juga perlu beberapa pertimbangan, tidak bisa serta-merta. "Pemerintah kan punya pertimbangan kalau untuk Perppu. Itu kan harus lihat kondisinya," ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara pemerintah sangat memungkinkan untuk mengeluarkan Perppu dan ia mendesak hal itu dilakukan segera. Menurutnya, dikeluarkannya Perppu Lalu Lintas Devisa adalah sebagai langkah jitu jangka pendek untuk dapat menguatkan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini sudah melemah di kisaran Rp14.600. "Jurus jitu jangka. Pendek rupiah? Yang bikin rupiah terdepresiasi karena devisa hasil ekspor enggak semua masuk Indonesia. Kalau mau selesai, Presiden tanda tangan PERPPU lalu lintas devisa yang berisi mewajibkan eksportir taruh DHE di dalam negeri minimal 6 bulan," ujarnya. Jika Perppu itu keluar, ia mengatakan bank-bank akan dibanjiri uang masuk dari eksportir. Sehingga, likuiditas perbankan juga naik. "Bank akan dibanjiri likuiditas bank juga akan happy. Efek pada ekonomi juga makin kuat, karena devisa hasil ekspor yang hanya 15 persen nyantol ke rupiah bisa meningkat," ucapnya. Pemerintah ia minta jangan takut untuk mengambil langkah strategis itu. "Apa takut investor lari mencari pasar lain? Itu ketakutan tidak mendasar. Saya kira pemerintah phobia berlebihan. Ada ketakutan karena 40 persen surat berharga negara kita dipegang asing. Makanya fokus ke asing," ujarnya. Menurutnya, investor asing tidak akan serta-merta menilai pemerintah Indonesia terlalu otoriter yang dapat membahayakan investor asing dan akhirnya angkat kaki dari pasar modal atau pasar uang Indonesia. "Oke yang asing yang short term kabur, tapi berapa banyak devisa yang akan masuk ke Indonesia? Apalagi market terbesar itu di Indonesia, pertumbuhan ekonomi kita juga stabil 5 persen. Pada 2030 Indonesia ada bonus demografi juga," terangnya.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta unit usaha syariah (UUS) bank segera memisahkan diri dari induk usaha (spin-off) menjadi bank umum syariah (BUS). Kekhawatiran permodalan yang kurang kuat saat menjadi BUS bisa disiasati dengan sharing facility alias kerja sama pemanfaatan fasilitas milik induk usahanya. Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah meyakini kinerja UUS ketika menjadi BUS akan lebih baik. Apalagi otoritas memperbolehkan BUS menggunakan kantor cabang dan teknologi informasi induk usaha. "Waktu masih UUS dia kan bisa kerja sama erat dengan induknya, nah kebijakan ini kan bisa dilanjutkan misalnya dengan menggunakan sharing facility seperti teknologi informasinya, kantor cabangnya," ujar Deden dalam Seminar Nasional Perilaku Pasar Keuangan Syariah di Hotel Shangri-La, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, 26 September 2018.

Lebih lanjut, jelasnya, saat ini kantor cabang bank konvensial diperbolehkan untuk memberikan layanan syariah bank (LSB). OJK juga telah memperbolehkan sharing teknologi informasi antara induk dan anak usaha. "IT itu sebenarnya sudah mulai boleh sharing karena kan ada ketentuan tentang IT. Peraturan OJK MRTI, Manajemen Risiko Teknologi Informasi, di situ dimungkinkan IT boleh sharing induk-anak. Jadi tidak perlu khawatir," bebernya. Deden mengakui, saat ini masih tersisa 20 UUS yang belum menjadi BUS. Rinciannya, 7 UUS bank umum swasta dan 13 UUS bank pembangunan daerah (BPD). "Kan memang sudah amanat undang-undang, dari UU 2008 (kewajiban UUS menjadi BUS). Mungkin yang perlu kita pikirkan sekarang kebijakannya, kebijakan apa supaya nanti setelah spin off pun hasil spin off-nya itu tetep bisa berkembang," pungkas Deden. Pemisahan UUS bank dari induk usaha menjadi BUS paling lambat 2023. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 11 Tahun 2009. Lewat beleid tersebut, BI mewajibkan UUS untuk dipisahkan dari bank umum konvensional (BUK) apabila nilai aset UUS telah mencapai 50 persen dari total nilai aset BUK induknya, atau paling lambat 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau pada 2023. Berdasarkan data OJK per Maret 2018, pembiayaan UUS tumbuh 33,12 persen secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) menjadi Rp97,13 triliun. Sementara untuk dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 30,30 persen yoy menjadi Rp95,08 triliun. Sementara untuk pembiayaan (financing) BUS tumbuh 6,69 persen yoy menjadi Rp190,58 triliun. Untuk DPK tumbuh 14,83 persen yoy menjadi Rp244,82 triliun.

Bank Indonesia memperketat aturan baru terkait perorangan membawa masuk uang kertas asing ke Indonesia dengan nominal melebihi Rp1 miliar. Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) Bank Indonesia Sumatra Barat, Endy Dwi Tjahjono, mengatakan akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Pemberian sanksi itu akan mulai diterapkan pada awal September 2018. "Peraturan ini efektif diberlakukan sejak 4 Juni 2018 dan pemberlakukan sanksi efektif diterapkan mulai 3 September 2018. Jadi apabila ada perorangan yang membawa uang kertas lebih dari Rp 1 miliar, maka orang itu nantinya akan dikenai sanksi," kata Endy, Jumat (31/8). Ia menyebut bagi masyarakat yang membawa uang kertas asing dari luar negeri dan sebaliknya harus dilakukan melalui bank atau usaha penukaran valuta asing resmi yang berizin. Kebijakan tersebut diambil, kata dia, karena selama ini belum terdapat instrumen untuk mengendalikan uang kertas asing yang keluar dan masuk Indonesia. Selain itu, pengguna mata uang asing juga perlu dikendalikan sejalan dengan Undang-Undang Mata Uang dan mendukung efektivitas penggunaan mata uang Rupiah. "Ketentuan itu telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/2/PBI/2018 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke dalam dan luar wilayah perbankan Indonesia," ujarnya. Diketahui bahwa sebelumnya membawa uang kertas asing melebihi Rp 1 miliar oleh perorangan atau korporasi dibolehkan. Kini, hal itu harus dilakukan melalui badan berizin, yaitu bank yang

telah memiliki izin sebagai bank devisa dan kegiatan usaha penukaran valas, serta usaha penukaran valuta asing yang telah penuhi syarat. "Jika ada pihak yang tidak memiliki izin membawa mata uang asing ke Indonesia melebihi Rp1 miliar, maka akan dikenakan sanksi berupa denda 10 persen dari total uang asing yang dibawa," katanya. Tidak hanya itu, badan berizin yang membawa uang kertas asing melebihi jumlah yang disetujui BI juga akan dikenakan denda 10 persen dari selisih uang yang dibawa dari yang disetujui. Kemudian juga dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin. Terkait pembayaran denda, kata Endy, dapat dibayarkan dalam mata uang rupiah dan dapat dipotong langsung dari uang yang dibawa untuk disetorkan oleh petugas Bea dan Cukai pada akun penerimaan pabean lainnya.

Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syafruddin mengatakan bakal mengajukan pelidoi pekan depan. "Kami akan siapkan pleidoi sendiri. Saya mengajukan pleidoi dan penasihat hukum juga akan mengajukan pleidoi sendiri," kata Syafruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/9). Pengacara Syafruddin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan setidaknya ada tiga poin yang bakal dimasukkan ke pleidoi atas tuntutan jaksa tersebut. Pertama, Yusril mengatakan ada kejanggalan dalam bagian tempus delicti (waktu terjadinya suatu tindak pidana).

Yusril mengungkapkan Syarifruddin sudah menyerahkan seluruh tanggungjawabnya selaku ketua BPPN kepada Menteri Keuangan pad atahun 2004. Penyerahan tanggungjawab itu termasuk hak tagih sebesar Rp4,8 triliun kepada petani tambak. "3 tahun kemudian hutang petani tambak Rp4,8 triliun itu dijual dengan persetujuan Sri Mulyani barangkali juga dengan persetujuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," ujar dia. Saat menyetujui hal itu, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mencantumkan kerugian negara sebesar Rp4,7 triliun pada tahun 2007. Sehingga Yusril menganggap ada kejanggalan proses waktu pidana dan jabatan Syarifuddin. "Pak Syafruddin sudah selesai menjabat sebagai ketua BPPN tahun 2004 dan tindak pidana terjadi 2007 maka tempus delicti tidak bisa dibebankan kepada pak Syafruddin," jelas dia. Kedua, Yusril mengungkapkan ada perubahan hukum dalam Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dulu, kata Yusril, Undang undang tersebut berbunyi 'Barang siapa yang melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dan merugikan negara dapat dikenakan tindak pidana'.

"Kata 'dapat' itu dulu memungkinkan suatu hal yang potensial sudah bisa dipidana. Tapi itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Yusril. Kata 'dapat' dalam Undang-undang yang baru sudah dihilangkan. Sehingga, menurutnya, jaksa harus bisa menghitung kerugian negara yang riil baru bisa menjerat Syarifuddin dengan Undang Undang Tipikor. "Waktu pidana tahun 2007 dan dituntut 2018. Ya kalau sekarang diterapkan ya sebenarnya kerugian negara harus konkret dihitung dulu," kata Yusril. "Lagipula jika ada Undang-undang yang berbeda maka hukum yang paling meringankan terdakwalah yang dipakai," lanjut dia. Terakhir, Yusril menekankan dalam pleidoinya akan memasukkan perihal rapat Syarifuddin di Lampung saat menjadi Sekretaris Komite Kebijakan Sistem Keuangan (KKSK). Dalam rapat itu, Syarifuddin disebut menawarkan memotong hutang petani. "Jaksa hanya menggunakan notulensi tanpa tandatangan dan kop surat artinya notulensi ini tidak ada kekuatan secara Yuridis," terang Yusril. Syarifuddin sendiri, kata Yusril, tidak mengetahui adanya notulensi tersebut. Selain itu, Yusril bilang ada tiga saksi rapat yang mengatakan bahwa Syarifuddin tidak pernah menawarkan potongan hutang tersebut. "Jadi harapan saya kembali keberanian hakim menegakkan hukum. Berani enggak menyatakan Syafruddin tidak bersalah dan dibebaskan. Karena tidak ada bukti apapun," tutup dia. Syafruddin dituntut 15 tahun hukuman penjara dan didenda Rp1 miliar subsibdair 6 bulan kurungan. Syafruddin dituntut karena diyakini melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UndangUndang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Ia dituntut karena melakukan korupsi bersama-sama dengan Dorodjatun, Sjamsul, dan istrinya Itjih Nursalim. Adapun total kerugian negara akibat perlakuan Syafrufdin itu mencapai Rp4,58 triliun

Apakah BLBI itu? BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) adalah dana talangan yang diberikan pemerintah ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada 1997. Ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu, di antaranya adalah Bank Central Asia (BCA) milik Anthoni Salim (yang juga memiliki Indofood), Bank Umum Nasional milik Mohamad 'Bob' Hasan, Bank Surya milik Sudwikatmono, Bank Yakin Makmur milik Siti

Hardiyanti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hasjim Djojohadikusumo, Bank Nusa Nasional milik Nirwan Bakrie, Bank Risjad Salim Internasional milik Ibrahim Risjad. Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar Rp144,5 triliun. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Hak atas foto Getty Images Image caption Presiden Megawati Soekarnoputri diapit oleh Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung dan Menkoekuin Dorodjatun Kuntjoro-Jati pada Februari 2004.

Mengapa baru sekarang? Kasus penyelewengan dana BLBI adalah kasus yang sudah menggantung lebih dari satu dekade. Namun baru kali ini diselidiki oleh KPK dan naik menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka. Sebelumnya pada 2008, Kejaksaan Agung menyelidiki Sjamsul yang diduga menyelewengkan dana BLBI. Namun, pada Februari penyelidikan tersebut dihentikan. Tak lama, KPK menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan, ketua tim jaksa penyelidik BLBI yang menerima suap dari Artalyta Suryani, orang dekat Sjamsul. KPK sendiri sudah mulai menyelidiki kasus ini sejak 2014 di bawah pimpinan Abraham Samad. Dengan jumlah kerugian negara yang berkisar Rp140 triliun, penyelidikan penyelewengan dana BLBI menjadi salah satu prioritas lembaga antikorupsi tersebut. Ahli hukum pidana bidang pencucian uang yang juga sempat menjadi panitia seleksi KPK, Yenti Garnasih, mengatakan bahwa kasus BLBI ini adalah 'hutang' KPK yang harus segera diselesaikan. "Saya sebagai salah satu pansel pada waktu itu terhadap komisioner yang sekarang memang pada waktu itu kami antara lain menanyakan kepada mereka calon-calon itu bagaimana sikap KPK terhadap pengungkapan BLBI," kata Yenti. Mantan Menko Kemaritiman era Jokowi yakni Rizal Ramli menceritakan awal mula terjadinya skandal BLBI (Bank Likuiditas Bank Indonesia). Menurut Rizal skandal BLBI tidak dapat dipisahkan dengan Dana Moneter Internasional atau yang akrab disapa IMF. Pada sekitar tahun 1997-1998 diketahui perekonomian sejumlah negara di kawasan Asia mengalami kemunduran tak terkecuali Indonesia. Lalu semua negara-negara di Asia diharuskan untuk mengundang IMF ke negaranya.

“Sebab kalau kita tidak mengundang IMF, ekonomi indonesia bisa anjlok 6-0%,” ujar Rizal. Sehingga mau tidak mau pemerintah Indonesia pun mengundang IMF. Namun bukan malah untung, Indonesia malah buntung karena pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi anjlok ke13%. Sebab IMF menyarankan tiga kebijakan yang tidak masuk akal. Pertama, IMF menyarankan agar pemerintah Indonesia membuat kebijakan agar tingkat bunga bank dinaikan dari 18% rata-rata menjadi 80%. “Namun karena kebijakan banyak perusahaan sehat pada bankrut, karena mana tahan dengan bunga bank,” ujarnya. Kemudian kebijakan kedua yang disarankan oleh IMF adalah agar 16 bank kecil-kecil ditutup. Tapi begitu bank kecil ditutup rakyat menjadi tidak percaya pada sama semua bank di indonesia. “Apalagi bank swasta seperti BCA, Danamon hampir kolaps. Sehingga terpaksa pemerintah nyuntik BLBI 80 miliar dollar. Termasuk penyelamatan bank paling besar di dunia,” ujarnya. Sedangkan yang ketiga adalah memerintahkan Indonesia menaikan harga BBM 74% di tahun 1998. Padahal kondisi rakyat saat itu sedang tertekan ekonominya. “Akibat 3 kebijakan ini terjadilah kasus BLBI,” kata dia. Ceritanya pada waktu itu pemilik bank yang dibantu kredit BLBI pada dasarnya mereka tandatangan pinjam tunai harus dibayar tunai. Tapi pada pemerintahan BJ Habibie, mereka melobi agar diganti tidak usah dibayar tunai asal diserahkan aset berupa saham, tanah dan perusahaan. “Kalo obligor bener dia serahkan aset yang bagus yang sesuai dengan nilainya yah tidak apa-apa. Tapi ada kasus-kasus, dimana mereka menyerahkan aset busuk yang nilainya tidak sepadan,” katanya kecewa. Diketahui dalam skandal BLBI ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka. Dia adalah Mantan Kepala BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional); Syarifuddin Arsyad Tumenggung. Tumenggung telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi, dalam penerbitan SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 3,7 triliun. Akibat perbuatannya itu, Ia disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dana Moneter Internasional (DMI; bahasa Inggris: International Monetary Fund; IMF) adalah organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Organisasi ini bermarkas di Washington, D.C.[1] DMI dibentuk pada tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods, kemudian diresmikan tahun 1945 dengan 29 negara anggota. DMI sejak awal bertujuan menata ulang sistem pembayaran internasional. Negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Hingga 2010, dana cadangan DMI mencapai SDR476,8 miliar, sekitar US$755,7 miliar atau Rp6,73 kuadriliun menurut nilai tukar tahun itu.[4] Lewat dana ini, dibantu aktivitas lainnya seperti pencatatan statistik dan analisis, pengawasan ekonomi negara anggota dan tuntutan kebijakan tertentu,[5] DMI berupaya memperbaiki ekonomi negara-negara anggotanya.[6] Tujuan organisasi ini tercantum dalam Pasal Persetujuannya,[7] yaitu mempererat kerja sama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menyalurkan sumber daya kepada negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan Menurut DMI sendiri, organisasi ini berusaha mendorong pertumbuhan dan kestabilan ekonomi global dengan mengeluarkan kebijakan, saran, dan dana kepada anggota serta bekerja sama dengan negara berkembang untuk membantu mereka mencapai kestabilan ekonomi makro dan mengurangi tingkat kemiskinan.[9] Alasannya adalah pasar modal swasta internasional tidak sempurna dan banyak negara yang tidak mampu mengakses pasar keuangan. Ketidaksempurnaan pasar dan pendanaan neraca pembayaran menjadi alasan pendanaan resmi. Tanpa pendanaan resmi, negara tersebut akan menerapkan kebijakan ekonomi yang buruk demi menutupi ketidakseimbangan neraca pembayarannya.[10] DMI menyediakan berbagai sumber alternatif dalam masalah keuangan. Setelah DMI didirikan, tiga fungsi utamanya adalah mengawasi kesepakatan nilai tukar tetap antarnegara,[11] membantu pemerintah mengelola nilai tukarnya sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi,[12] dan menyediakan modal jangka pendek untuk membantu neraca pembayaran.[11] Bantuan ini bertujuan mencegah penyebaran krisis ekonomi internasional. DMI juga bertujuan membantu memulihkan ekonomi internasional pasca-Depresi Besar dan Perang Dunia II.[12] Selain itu, DMI juga menyediakan investasi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan proyek pembangunan seperti proyek infrastruktur. Peran DMI berubah total setelah penerapan nilai tukar mengambang pasca-1971. Sejak saat itu DMI mulai mempelajari kebijakan ekonomi negara-negara peminjam dana untuk mengetahui apabila kelangkaan modal disebabkan oleh fluktuasi ekonomi atau kebijakan ekonomi. DMI juga mencari tahu jenis kebijakan pemerintah yang mampu memulihkan ekonomi.[13] Tantangan baru bagi DMI adalah mempromosikan dan menerapkan kebijakan yang mengurangi frekuensi krisis di negara-negara berkembang, khususnya negara berpendapatan menengah yang rentan mengalami arus modal keluar besar-besaran.[14] Alih-alih menjadi pengawas nilai tukar, DMI mulai menjadi pengawas seluruh kinerja ekonomi makro negara anggota. Peran mereka semakin besar karena DMI tidak hanya menangani nilai tukar, tetapi juga kebijakan ekonomi.

Selain itu, DMI merundingkan syarat pinjaman sesuai kebijakan kondisionalitas[11] yang ditetapkan tahun 1950-an.[12] Negara berpendapatan rendah boleh meminjam dalam jangka konsesi, artinya ada periode peminjaman tanpa bunga, melalui Extended Credit Facility (ECF), Standby Credit Facility (SCF), dan Rapid Credit Facility (RCF). Pinjaman non-konsesional yang mencakup bunga disalurkan melalui Stand-By Arrangements (SBA), Flexible Credit Line (FCL), Precautionary and Liquidity Line (PLL), dan Extended Fund Facility. DMI menyediakan bantuan darurat melalui Rapid Financing Instrument (RFI) untuk anggota yang perlu menyeimbangkan neraca pembayarannya sesegera mungkin.[15] Pengawasan ekonomi global DMI bertugas mengawasi sistem moneter dan keuangan internasional dan memantau kebijakan ekonomi dan keuangan negara-negara anggotanya.[16] Aktivitas ini dikenal dengan istilah pengawasan (surveillance) dan bertujuan memperkuat kerja sama internasional.[17] Sejak sistem nilai tukar tetap Bretton Woods diganti pada awal 1970-an, hanya prosedur pengawasannya yang berubah; tujuan organisasi tetap sama.[16] Tugasnya berubah dari pengawal kebijakan menjadi pemantau kebijakan negara anggota. DMI biasanya menganalisis kelayakan setiap kebijakan ekonomi dan keuangan negara anggota demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teratur, dan menilai dampak kebijakan tersebut terhadap negara lain dan ekonomi global.[16] Pada tahun 1995, Dana Moneter Internasional mulai menetapkan standar pembebasan data agar negara anggota DMI membuka data ekonomi dan keuangannya ke masyarakat umum. Komite Moneter dan Keuangan Internasional (IMFC) mengusulkan panduan standar pembebasan dalam dua bagian: Sistem Pembebasan Data Umum (GDDS General Data Dissemination Standard) dan Standar Pembebasan Data Khusus (SDDS; Special Data Dissemination Standard). Dewan Eksekutif menyetujui SDDS dan GDDS masing-masing pada tahun 1996 dan 1997. Perubahan selanjutnya dicantumkan dalam Guide to the General Data Dissemination System. Sistem ini ditujukan kepada statistikawan dan bertujuan memperbaiki berbagai aspek sistem statistik di sebuah negara. Sistem ini merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium dan Rencana Strategis Pengentasan Kemiskinan Bank Dunia. Tujuan utama GDDS adalah mendorong negara anggota untuk membangun kerangka kerja perbaikan kualitas data dan pembangunan kapasitas statistik agar mampu menilai kebutuhan statistik, mengutamakan perbaikan ketepatan waktu, transparansi, keandalan, dan keterbukaan data keuangan dan ekonomi. Beberapa negara awalnya menggunakan GDDS, lalu beralih ke SDDS yang lebih mutakhir. Beberapa lembaga non-anggota DMI juga memberi kontribusi data statistik untuk sistem ini:    

Otoritas Palestina – GDDS Hong Kong – SDDS Makau – GDDS[18] Lembaga UE:

o o

Bank Sentral Eropa untuk Zona Euro – SDDS Eurostat untuk seluruh UE – SDDS, memasok data dari Siprus (tanpa DDS sendiri) dan Malta (menggunakan GDDS sendiri)

Persyaratan pinjaman Kondisionalitas (persyaratan) DMI adalah serangkaian kebijakan atau syarat yang diajukan DMI sebelum mencairkan pinjaman.[11] DMI perlu jaminan dari negara peminjam dan meminta pemerintah mencari bantuan untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi makronya dalam bentuk reformasi kebijakan. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, DMI tidak mencairkan pinjaman.[11] Menurut beberapa pihak, kondisionalitas adalah salah satu aspek kebijakan DMI yang kontroversial.[19] Konsep kondisionalitas diperkenalkan lewat keputusan Dewan Eksekutif tahun 1952, lalu disertakan dalam Pasal Perjanjian DMI. Kondisionalitas berkaitan dengan teori ekonomi dan penerapan mekanisme pelunasan utang. Kondisionalitas diturunkan dari pemikiran Jacques Polak. Menurutnya, dasar teoretis dari kondisionalitas adalah "pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran".[12] Penyesuaian struktural Informasi lebih lanjut: Penyesuaian struktural

Syarat penyesuaian struktural meliputi:          

Pemangkasan belanja, biasa dikenal dengan istilah austeritas atau pengetatan anggaran. Mengutamakan ekspor langsung dan ekstraksi sumber daya, Devaluasi mata uang, Liberalisasi perdagangan, atau penghapusan hambatan impor dan ekspor, Meningkatkan kestabilan investasi (membantu investasi asing langsung dengan membuka bursa saham dalam negeri), Menyeimbangkan anggaran dan tidak belanja berlebihan, Menghapus pengendalian harga dan subsidi negara, Swastanisasi, atau divestasi seluruh atau sebagian BUMN, Memperluas hak investor asing dalam perundang-undangan nasional, Memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi.

Syarat-syarat di atas dikenal sebagai Konsensus Washington. Manfaat

Syarat pinjaman tersebut merupakan jaminan bahwa negara peminjam mampu melunasi utangnya kepada DMI dan negara tersebut tidak akan mengambil tindakan ceroboh yang mengacaukan ekonomi internasional untuk menyelesaikan masalah neraca pembayarannya.[20][21] Persoalan bahaya moral—ketika agen ekonomi memaksimalkan pemanfaatannya dengan mengabaikan pihak lain karena mereka tidak menanggung seluruh dampak yang dipicu tindakan mereka sendiri—dapat dicegah melalui syarat pinjaman alih-alih menyediakan jaminan; negara

yang butuh pinjaman DMI biasanya memang tidak punya jaminan yang bernilai tinggi secara internasional.[21] Kondisionalitas juga menguntungkan DMI karena dana yang dipinjamkan ke negara peminjam akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang ditentukan oleh Pasal Perjanjian dan menjadi jaminan bahwa negara tersebut akan mampu memperbaiki ekonomi makro dan ketimpangan strukturalnya.[21] Menurut DMI, pelaksanaan tindakan perbaikan atau kebijakan tertentu oleh negara peminjam memungkinkan negara tersebut melunasi utangnya kepada DMI. Utang yang lunas menjamin kecukupan dana cadangan DMI untuk membantu negara anggota lain.[19] Hingga 2004, negara peminjam memiliki catatan utang baik karena melunasi utang lewat fasilitas pemberian pinjaman reguler DMI dengan bunga penuh sampai jatuh tempo. Ini berarti pinjaman DMI tidak membebani negara peminjam karena negara pemberi pinjaman menerima bunga sesuai nilai pasar berdasarkan kuota sumbangannya. Belum lagi dana sumbangannya dipinjamkan oleh DMI dan seluruh aset cadangan yang disumbangkan negara anggota kepada IMF.[10]

Sejarah DMI awalnya didirikan sebagai bagian dari kesepakatan nilai tukar sistem Bretton Woods tahun 1944.[22] Semasa Depresi Besar, berbagai negara menerapkan hambatan perdagangan untuk memperbaiki ekonominya. Tindakan ini memicu devaluasi mata uang nasional dan anjloknya perdagangan dunia.[23] Kerja sama moneter internasional butuh pengawasan. Perwakilan 45 negara bertemu dalam Konferensi Bretton Woods di Mount Washington Hotel di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional pascaperang dan pembangunan Eropa pasca-Perang Dunia II. Terdapat dua pandangan terhadap peran yang harus diambil DMI sebagai lembaga ekonomi global. Ekonom Britania Raya, John Maynard Keynes, membayangkan DMI sebagai dana koperasi yang dapat ditarik negara anggota untuk mempertahankan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaannya pada masa-masa krisis. Pandangan ini menginginkan DMI yang membantu negara yang membutuhkan dan beroperasi layaknya New Deal Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Delegasi Amerika Serikat Harry Dexter White memandang DMI seperti bank yang nasabahnya wajib melunasi utang tepat waktu.[24] Sebagian besar pandangan White disertakan dalam peraturan terakhir yang disepakati di Bretton Woods.

DMI secara resmi berdiri tanggal 27 Desember 1945. 29 negara anggota pertamanya meratifikasi Pasal Perjanjian DMI.[25] Pada akhir 1946, keanggotaan DMI bertambah menjadi 39 negara.[26] Tanggal 1 Maret 1947, DMI memulai operasi keuangannya,[27] dan pada tanggal 8 Mei, Perancis menjadi negara pertama yang meminjam dana dari DMI.[26]

DMI adalah salah satu organisasi utama dalam sistem ekonomi internasional; rancangan organisasinya memungkinkan sistem ini menyeimbangkan penataan kembali kapitalisme internasional dengan pemanfaatan kedaulatan ekonomi nasional dan kesejahteraan manusia, biasa disebut liberalisme tertanam.[12] Pengaruh DMI dalam ekonomi global perlahan meningkat seiring bertambahnya anggota baru. Peningkatan pengaruh ini terjadi setelah beberapa negara Afrika merdeka dan pembubaran Uni Soviet tahun 1991 karena banyak negara di lingkup pengaruh Soviet yang dulunya tidak bergabung dengan DMI.[23] Sistem Bretton Woods bertahan sampai tahun 1971, ketika pemerintah A.S. menghentikan ketertukaran (konvertibilitas) dolar Amerika Serikat (dan cadangan dolar yang dipegang negara lain) dengan emas. Keputusan tersebut dikenal sebagai Kejutan Nixon.[23] Sejak 2000 Pada Mei 2010, dengan proporsi 3 banding 11, DMI terlibat dalam penalangan pertama Yunani senilai €110 miliar untuk menyelesaikan penumpukan utang pemerintah akibat defisit sektor publik. Pemerintah Yunani setuju untuk menerapkan pengetatan yang akan mengurangi defisit dari 11% pada tahun 2009 menjadi "di bawah 3%" pada tahun 2014.[28] Penalangan ini tidak mencakup tindakan restrukturisasi utang seperti haircut yang dipermasalahkan Direktur DMI dari Swiss, Brasil, India, Rusia, dan Argentina. Pemerintah Yunani sendiri (waktu itu dipimpin Perdana Menteri George Papandreou dan Menteri KEuangan Giorgos Papakonstantinou) tidak menyetujui haircut.[29] Paket talangan kedua senilai lebih dari €100 miliar disetujui dalam kurun beberapa bulan sejak Oktober 2011; saat itu Papandreou dipaksa mengundurkan diri. Troika, termasuk DMI, adalah perancang program ini. Program tersebut disetujui oleh Direktur Eksekutif DMI pada tanggal 15 Maret 2012 dengan nilai SDR23,8 miliar.[30] Berdasarkan program tersebut, pemegang obligasi swasta mendapat haircut senilai 50%. Antara Mei 2010 dan Februari 2012, bank-bank swasta di Belanda, Perancis, dan Jerman menurunkan keterpaparannya terhadap utang Yunani dari €122 miliar menjadi €66 miliar.[29][31] Per Januari 2012, negara peminjam terbesar dari DMI adalah Yunani, Portugal, Irlandia, Rumania, dan Ukraina.[32] Tanggal 25 Maret 2013, penalangan internasional senilai €10 miliar untuk Siprus disetujui oleh Troika dengan syarat sebagai berikut: Siprus menutup bank terbesar keduanya; memberlakukan tarif deposito bank pada deposito tak terasuransi di Bank of Cyprus.[33][34] Tak satupun deposito berasuransi senilai €100.000 atau kurang yang terdampak oleh persyaratan pinjaman berdasarkan skema talangan baru ini.[35][36] Restrukturisasi utang nasional diangkat oleh DMI pada April 2013 untuk pertama kalinya sejak 2005 dalam sebuah laporan berjudul "Sovereign Debt Restructuring: Recent Developments and Implications for the Fund’s Legal and Policy Framework".[37] Laporan yang dibahas oleh dewan pada tanggal 20 Mei ini[38] merangkum kasus Yunani, St Kitts dan Nevis, Belize, dan Jamaika. Wawancara dengan Wakil Direktur Hugh Bredenkamp diterbitkan beberapa hari kemudian[39] bersamaan dengan wawancara oleh Matina Stevis dari Wall Street Journal.[40]

Dalam Fiscal Monitor edisi Oktober 2013, DMI menyatakan bahwa penerapan pajak modal yang mampu mengurangi rasio utang negara Zona Euro hingga "angka akhir 2007" membutuhkan kenaikan pajak hingga 10%.[41] Departemen Fiskal DMI, saat itu dipimpin Direktur Pelaksana Sanjeev Gupta, menerbitkan laporan pada Januari 2014 berjudul "Fiscal Policy and Income Inequality". Laporan ini menyatakan bahwa "Pajak-pajak yang dibebankan pada kekayaan, khususnya aset tak bergerak, juga merupakan pilihan bagi negara-negara yang ingin menerapkan pajak progresif ... Pajak properti cenderung setara dan efisien, namun kurang dimanfaatkan di sejumlah negara. ... Ada rencana untuk memanfaatkan potensi pajak ini, baik sebagai sumber pendapatan dan instrumen redistribusi kekayaan."[42] Pada akhir Maret 2014, DMI mengumpulkan dana talangan sebesar $18 miliar untuk pemerintahan sementara Ukraina setelah revolusi Ukraina 2014.[43][44]

Negara anggota Tidak semua negara anggota DMI berdaulat, artinya tidak semua "negara anggota" DMI adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.[46] Ada pula "negara anggota" DMI non-PBB yang merupakan daerah istimewa di bawah kedaulatan negara anggota PBB, yaitu Aruba, Curaçao, Hong Kong, dan Makau, serta Kosovo.[47][48] Para anggota menunjuk ex-officio anggota berhak suara. Semua anggota DMI adalah anggota Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional (IBRD).[butuh rujukan] Bekas anggota DMI meliputi Kuba (keluar tahun 1964)[49] dan Republik Cina yang dikeluarkan dari PBB tahun 1980 setelah Presiden Jimmy Carter mencabut dukungannya dan digantikan oleh Republik Rakyat Cina.[50] Namun demikian, "Provinsi Taiwan Cina" masih terdaftar di indeks resmi DMI.[51] Selain Kuba, negara PBB lainnya yang bukan anggota DMI adalah Andorra, Liechtenstein, Monako, Nauru, dan Korea Utara. Bekas Cekoslowakia dikeluarkan tahun 1954 karena "tidak menyediakan data yang diperlukan" dan diterima kembali pada tahun 1990 setelah Revolusi Beludru. Polandia keluar tahun 1950— konon di bawah tekanan Uni Soviet—dan diterima kembali tahun 1986.[52] Syarat Negara manapun boleh mendaftar sebagai anggota DMI. Setelah DMI dibentuk tidak lama setelah Perang Dunia II, aturan keanggotaan DMI dibiarkan longgar. Anggota harus membayar sumbangan keanggotaan rutin sesuai kuotanya, tidak membatasi perdagangan mata uang tanpa seizin DMI, mematuhi aturan main yang tercantum dalam Pasal Persetujuan DMI, dan menyediakan informasi soal perekonomian nasional. Peraturan yang lebih ketat diterapkan kepada negara-negara yang mengajukan pinjaman kepada DMI.[12]

Negara yang bergabung dengan DMI antara tahun 1945 dan 1971 sepakat untuk mengamankan nilai tukarnya sehingga dapat disesuaikan atas persetujuan DMI apabila terjadi "ketimpangan mendasar" pada neraca pembayaran.[53] Sejumlah anggota memiliki hubungan yang rumit dengan DMI. Meski sudah menjadi anggota, mereka tidak mau ekonominya diawasi DMI. Argentina, misalnya, menolak berpartisipasi dalam Konsultasi Pasal IV dengan DMI.[54] Keuntungan Negara anggota DMI memiliki akses informasi tentang kebijakan ekonomi semua negara anggota, serta kesempatan untuk memengaruhi kebijakan ekonomi negara anggota lain, bantuan teknis dalam perbankan, fiskal, dan nilai tukar, bantuan pendanaan pada masa-masa sulit, serta kesempatan perdagangan dan investasi yang luas.[55]

Kepemimpinan Dewan Gubernur Dewan Gubernur terdiri dari satu gubernur dan satu gubernur alternatif untuk setiap negara anggota. Setiap negara anggota menunjuk kedua gubernurnya. Dewan rapat sekali setiap tahun dan bertugas memilih atau menunjuk anggota Dewan Eksekutif. Meski Dewan Gubernur secara resmi bertugas menyetujui penambahan kuota, alokasi Hak Penarikan Khusus, penerimaan anggota baru, pengunduran diri anggota, dan perbaikan Pasal Persetujuan dan Peraturan Organisasi, Dewan Gubernur justru sering melimpahkan kekuasaannya ke Dewan Eksekutif DMI.[56] Dewan Gubernur mendapat saran dari Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan Internasional. Komite Moneter dan Keuangan Internasional memiliki 24 anggota dan memantau perkembangan likuiditas global serta perpindahan sumber daya ke negara berkembang.[57] Komite Pembangunan memiliki 25 anggota dan memberi saran tentang isu pembangunan penting dan sumber dana yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang. Mereka juga memberi saran tentang isu perdagangan dan lingkungan.[57] Dewan Eksekutif Dewan Eksekutif terdiri dari 24 Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif mewakili ke-188 negara anggota secara bergilir sesuai kawasan dunia.[58] Negara yang ekonominya besar memiliki Direktur Eksekutifnya sendiri, namun banyak negara yang dikelompokkan dalam konstituensi empat negara atau lebih.[56] Setelah 2008 Amendment on Voice and Participation diberlakukan bulan Maret 2011,[59] delapan negara berhak menunjuk seorang Direktur Eksekutif: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Britania Raya, Cina, Federasi Rusia, dan Arab Saudi.[58] 16 Direktur lainnya mewakili konstituensi yang terdiri dari 4 sampai 22 negara. Direktur Eksekutif mewakili konstituensi terbesar (22 negara) memiliki bobot suara 1,55%.[butuh rujukan] Dewan Eksekutif biasanya rapat

beberapa kali setiap minggu.[60] Keanggotaan dan konstituensi Dewan ditinjau ulang setiap delapan tahun.[4] Direktur Pelaksana DMI dipimpin oleh seorang Direktur Pelaksana yang bertugas seabgai kepala staf dan Ketua Dewan Eksekutif. Direktur Pelaksana dibantu oleh Wakil Direktur Pelaksana Pertama dan tiga Wakil Direktur Pelaksana lainnya.[56] Direktur Pelaksana DMI selalu dijabat oleh orang Eropa. Presiden Bank Dunia juga selalu dijabat oleh orang Amerika Serikat. Seiring waktu, tradisi jabatan ini mulai dipertanyakan. Bila kesempatan terbuka, dua jabatan tersebut dapat diperebutkan oleh sejumlah calon berkualitas tinggi dari berbagai belahan dunia.[61][62] Pada tahun 2011, negara-negara berkembang terbesar di dunia, BRIC, mengeluarkan pernyataan bahwa tradisi memilih orang Eropa sebagai Direktur Pelaksana justru melemahkan legitimasi DMI dan menuntut pemilihan Direktur Pelaksana berdasarkan keahliannya. Direktur Pelaksana sebelumnya, Dominique Strauss-Kahn, ditahan terkait pelecehan seksual tamu hotel di New York dan mundur pada tanggal 18 Mei.[64] Tanggal 28 Juni 2011, Christine Lagarde dipilih sebagai Direktur Pelaksana DMI dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak 5 Juli 2011.[65][66] Pada tahun 2012, Lagarde digaji US$467.940 bebas pajak; nilainya otomatis bertambah tiap tahun mengikuti inflasi. Selain itu, Direktur Pelaksana mendapat tunjangan sebesar US$83.760 dan tunjangan hiburan tambahan

Hak suara Hak suara di DMI didasarkan pada sistem kuota. Setiap anggota memiliki sejumlah suara dasar (suara dasar setiap anggota setara dengan 5,502% suara total),[68] plus satu suara tambahan untuk setiap 100.000 Hak Penarikan Khusus (SDR) dari kuota negara anggota.[69] Hak Penarikan Khusus adalah satuan hitungan DMI yang mewakili klaim mata uang. SDR didasarkan pada beberapa mata uang internasional yang kuat. Suara dasar didominasi negara-negara kecil, tetapi suara tambahan yang ditentukan oleh SDR mengimbangi dominasi tersebut

Pada Desember 2015, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang terkait Reformasi Kuota dan Tata Kelola Pemerintahan 2010. Hasilnya:  



kuota seluruh 188 anggota DMI naik dari SDR238,5 miliar menjadi SDR477 miliar, sedangkan porsi kuota dan hak suara negara anggota termiskin di DMI akan dilindungi. lebih dari 6 persen porsi kuota berpindah ke negara berkembang dan negara pasar berkembang yang dinamis dan negara berkembang; porsi kuota tersebut juga berpindah dari anggota yang sangat terwakili suaranya ke anggota yang kurang terwakili. empat negara pasar berkembang (Brasil, Cina, India, dan Rusia) akan berada di antara sepuluh anggota terbesar DMI. Anggota terbesar lainnya adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Britania Raya, dan Italia.

Dampak sistem kuota Sistem kuota DMI dirancang untuk mengumpulkan dana cadangan agar dapat dipinjamkan.[12] Setiap negara anggota DMI diberi kuota atau jumlah sumbangan yang disesuaikan dengan ukuran negara tersebut dalam perekonomian global. Setiap kuota anggota juga menentukan besaran hak suaranya. Sumbangan uang dari negara anggota menentukan besaran hak suaranya di organisasi ini.[69] Sistem ini mengikuti logika organisasi pemegang saham, artinya negara kaya memiliki andil dalam pembuatan dan perubahan aturan.[12] Karena pengambilan keputusan di DMI mewakili setiap posisi ekonomi negara anggota di dunia, negara kaya yang sumbangannya lebih besar memiliki pengaruh lebih besar daripada negara miskin yang sumbangannya sedikit. Walau demikian, DMI terus mengupayakan redistribusi Negara berkembang

Normalnya, kuota ditinjau ulang setiap lima tahun dan dapat dinaikkan bila dirasa perlu oleh Dewan Gubernur. Saat ini muncul usulan soal reformasi perwakilan negara berkembang di DMI.[69] Ekonomi negara-negara ini memegang porsi besar dalam sistem ekonomi global, tetapi tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan DMI karena terhambat sistem kuota. Joseph Stiglitz berpendapat, "DMI perlu memberi hak suara dan perwakilan yang lebih efektif bagi negara-negara berkembang; porsi ekonomi dunia mereka sudah berkembang besar sejak 1944, tahun berdirinya DMI."[72] Pada tahun 2008, beberapa reformasi kuota disahkan, termasuk perpindahan 6% porsi kuota ke negara pasar berkembang dinamis dan negara berkembang.[73] Kesenjangan peminjam/kreditur

Keanggotaan DMI dibagi berdasarkan pendapatan. Negara-negara tertentu memberi sumber pendanaan, sedangkan negara lainnya memanfaatkan sumber tersebut. Baik "kreditur" dari negara maju dan "peminjam" dari negara berkembang adalah anggota DMI. Negara maju memberi sumber dana, namun jarang terlibat dalam perjanjian pinjaman DMI; biasanya mereka memberi pinjaman. Sebaliknya, negara berkembang memanfaatkan sumber pendanaan, namun menyumbang sedikit dana karena kuotanya lebih kecil; biasanya mereka meminjam. Perselisihan pun muncul dalam hal tata kelola organisasi karena kedua kubu ini, kreditur dan peminjam, memiliki kepentingan yang sangat berbeda.[69] DMI dikritik karena sistem pembagian hak suara berdasarkan kuota malah membiarkan subordinasi peminjam dan dominasi kreditur. Kesenjangan antara peminjam dan non-peminjam di DMI membangkitkan kontroversi seputar kondisionalitas karena negara peminjam ingin memperluas akses pinjaman, sedangkan negara pemberi pinjaman ingin jaminan pelunasan.[74]

DMI dan globalisasi Globalisasi mencakup tiga lembaga: pasar keuangan global dan perusahaan transnasional, pemerintah yang saling terhubung lewat kerja sama ekonomi dan militer pimpinan Amerika Serikat, dan kemunculan "pemerintahan global" seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),

DMI, dan Bank Dunia.[75] Dalam buku People Before Profit, Charles Derber berpendapat, "Ketiga lembaga yang saling berinteraksi ini menciptakan sistem kekuasaan global baru. Dalam sistem ini, kedaulatan terglobalisasikan, kekuasaan dan kewenangan konstitusi tercerabut dari setiap negara dan beralih ke pasar global dan lembaga internasional".[75] Titus Alexander berpendapat bahwa sistem ini memperlebar kesenjangan global antara negara-negara barat dan sisanya dalam proses apartheid global. Ia menganggap DMI sebagai pilar utama apartheid global.[76] Pembentukan lembaga ekonomi global merupakan pemicu dan pendorong globalisasi. Perkembangan Bank Dunia, bank pembangunan kawasan DMI seperti Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Eropa (EBRD), dan lembaga perdagangan multilateral seperti WTO menandai perlaihan dari dominasi negara sebagai satuan analisis eksklusif dalam hubungan internasional. Globalisasi benar-benar mengubah konsep kedaulatan negara.[77] Setelah kampanye deregulasi keuangan besar-besaran oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, pada tahun 1990-an, para pendukung globalisasi menghapus batasan kepemilikan asing terhadap bank-banknya, memperlonggar pertukaran mata uang, dan melenyapkan batas penarikan uang oleh investor asing.[75] Menurut laporan DMI bulan Mei 2015, pemerintahan di seluruh dunia secara tidak langsung menyubsidi perusahaan bahan bakar fosil sebesar $5,3 triliun (£3,4 triliun) per tahun. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak terkena dampak pembakaran batu bara, minyak, dan gas: polusi udara, masalah kesehatan, banjir, kekeringan, dan badai akibat perubahan iklim.[78]

Alternatif Bulan Maret 2011, Menteri Ekonomi dan Keuangan Uni Afrika mengusulkan pembentukan Dana Moneter Afrika.[79] Pada KTT BRICS ke-6 bulan Juli 2014, negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) mengumumkan pembentukan Kesepakatan Cadangan Darurat (CRA) BRICS senilai US$100 miliar. Kesepakatan ini bertujuan menyediakan likuiditas lewat pertukaran mata uang untuk menanggapi permasalahan neraca pembayaran jangka pendek.[80] Pada tahun 2014, Bank Investasi Infrastruktur Asia pimpinan Cina didirikan sebagai pesaing DMI dan Bank Dunia

Sekilas tentang IMF 2 November, 2017 Dana Moneter Internasional, atau IMF, mendorong stabilitas keuangan internasional dan kerjasama moneter. IMF juga memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta membantu mengurangi kemiskinan global. IMF diatur oleh dan bertanggung jawab kepada 189 negara anggotanya.

Pendirian dan misi: IMF didirikan pada Juli 1944 dalam Konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. Sebanyak 44 negara yang hadir saat itu berupaya membentuk sebuah kerangka kerjasama ekonomi internasional guna mencegah terulangnya devaluasi mata uang kompetitif yang telah mengakibatkan Depresi Besar tahun 1930-an. Misi utama IMF adalah menjamin stabilitas sistem moneter internasional, yakni sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara dan para warganya bertransaksi satu sama lain.

Pengawasan: Untuk menjaga stabilitas dan mencegah krisis dalam sistem moneter internasional, IMF memantau kebijakan negara anggota serta perkembangan ekonomi dan keuangan nasional, regional, dan global melalui suatu sistem yang disebut pengawasan (surveillance). IMF memberi saran kepada negara anggota dan mendorong rancangan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan stabilitas ekonomi, mengurangi kerentanan terhadap krisis ekonomi dan keuangan, dan memperbaiki standar hidup. IMF juga memberi penilaian berkala mengenai prospek global dalam laporan Outlook Ekonomi Dunia (World Economic Outlook), pasar keuangan dalam Laporan Stabilitas Keuangan Global (Global Financial Stability Report), perkembangan keuangan pemerintah dalam Monitor Fiskal (Fiscal Monitor), dan mengenai posisi sektor eksternal negara-negara terbesar dalam Laporan Sektor Eksternal (External Sector Report), serta serangkaian outlook ekonomi kawasan.

Bantuan keuangan: Penyediaan pinjaman kepada negara anggota yang sedang ataupun yang berpotensi mengalami masalah neraca pembayaran adalah tanggung jawab utama IMF. Program pinjaman bagi tiap negara dirancang melalui kerjasama erat bersama IMF serta didukung oleh dana IMF, sedangkan kelanjutan pinjaman tergantung pada efektifitas penerapan penyesuaian kebijakan dalam program pinjaman tersebut. Menanggapi krisis ekonomi global, pada April 2009, IMF memperkuat kapasitas pinjamannya dan menyetujui reformasi besar terhadap mekanisme bantuan keuangannya, dengan mengeluarkan sejumlah reformasi yang diadopsi

tahun 2010 dan 2011. Reformasi ini memperbaiki toolkit pencegahan krisis IMF, meningkatkan kemampuannya dalam mengurangi penularan saat terjadi krisis sistemik, serta membuka jalan bagi IMF untuk menyediakan instrumen yang lebih baik sesuai kebutuhan masing-masing negara anggota. Sumber pinjaman untuk negara-negara berpendapatan rendah telah ditingkatkan secara drastis tahun 2009, sedangkan rata-rata nilai maksimal pinjaman lunak (concessional) atau tanpa bunga dari IMF naik dua kali lipat. Berdasarkan kesepakatan baru yang diberlakukan Januari 2016, komitmen keuangan negara anggota untuk IMF, yang juga disebut sebagai kuota, telah ditingkatkan secara signifikan (lihat di tabel bawah), dan nilai maksimal fasilitas pinjaman nonlunak yang bisa diakses negara anggota telah ditinjau kembali dan ditingkatkan. Selain itu, suku bunga nol persen untuk pinjaman lunak telah diperpanjang hingga akhir 2018, sedangkan suku bunga untuk pembiayaan darurat telah ditetapkan nol persen secara permanen. Berbagai upaya juga ditempuh untuk mendapatkan tambahan sumber dana pinjaman sekitar SDR11 miliar (sekitar US$16 miliar) guna mendukung program pinjaman konsesional IMF. Pengembangan kapasitas: IMF menyediakan bantuan teknis dan pelatihan untuk membantu negara-negara anggota membangun institusi ekonomi yang lebih baik serta memperkuat kapasitas SDM-nya. Bantuan ini mencakup, antara lain, cara merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih efektif di bidang perpajakan dan administrasi, manajemen anggaran belanja, kebijakan moneter dan nilai tukar, pengawasan dan peraturan sistem perbankan dan keuangan, kerangka legislatif, dan statistik ekonomi. SDR: IMF menerbitkan aset cadangan internasional yang disebut Special Drawing Rights atau SDR, yang dapat melengkapi cadangan devisa negara-negara anggota. Total alokasi SDR saat ini sekitar SDR204 miliar (sekitar US$290 miliar). Anggota IMF dapat secara sukarela menukarkan SDR dengan mata uang mereka masing-masing. Sumber keuangan: Kuota negara anggota adalah sumber utama keuangan IMF. Kuota anggota mencerminkan ukuran dan posisi negara dalam ekonomi dunia. Dengan disetujuinya General Review Kuota ke-14 baru-baru ini, total sumber kuota sekarang sekitar SDR475 miliar (sekitar US$645 miliar). Selain itu, kesepakatan kredit antara IMF dengan sekelompok negara anggota dan institusi menyediakan sumber tambahan sekitar SDR182 miliar (US$258 miliar), dan merupakan cadangan utama selain kuota. Negara-negara anggota juga telah mengkomitmenkan sumber keuangan untuk meningkatkan sumber pinjaman darurat melalui sejumlah kesepakatan kredit bilateral. Total komitmen dalam kerangka kredit 2016 saat ini mencapai SDR319 miliar (US$450 miliar). Governance dan organisasi: IMF bertanggung jawab kepada pemerintah negara anggotanya. Level tertinggi dalam struktur organisasi IMF adalah Dewan Gubernur, yang terdiri dari satu gubernur dan satu gubernur alternatif dari masing-masing negara anggota, biasanya pejabat tinggi dari bank sentral atau kementerian keuangan. Dewan Gubernur mengadakan pertemuan setahun sekali pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia. Sebanyak 24 gubernur bertugas di Komite Moneter dan Keuangan Internasional, atau IMFC. Komite ini memberi saran kepada Dewan Gubernur terkait pengawasan dan pengelolaan sistem moneter dan keuangan internasional. Tugas sehari-hari IMF diawasi oleh Dewan Eksekutif yang terdiri dari 24 direktur,

yang mewakili seluruh keanggotaan IMF dan dipandu oleh IMFC serta didukung oleh staf IMF. Direktur Pelaksana (Managing Director) adalah kepala staf IMF dan merupakan ketua Dewan Eksekutif dan dibantu oleh empat Wakil Direktur Pelaksana. Fakta Ringkas IMF

           

Keanggotaan: 189 negara Kantor Pusat: Washington, DC. Dewan Eksekutif: 24 direktur masing-masing mewakili satu negara atau sekelompok negara Staf: Sekitar 2.700 orang dari 150 negara Total kuota: SDR475 miliar (US$674 miliar) (per September 2017) Kapasitas sumber kredit: SDR460 miliar (US$652 miliar) (per September 2017) Nilai komitmen pinjaman yang aktif saat ini (per September 2017): SDR113 miliar (US$160 miliar). Porsi SDR101 miliar (US$143 miliar) belum ditarik (lihat tabel). Peminjam terbesar (berdasarkan jumlah utang per September 2017): Yunani, Ukraina, Portugal, Pakistan Pinjaman cadangan (precautionary) terbesar (per September 2017): Meksiko, Kolombia, Polandia, Maroko Konsultasi pengawasan (konsultasi Article IV): 132 konsultasi tahun 2014, 124 tahun 2015, dan 132 tahun 2016. Bantuan pengembangan kapasitas: US$332 juta di tahun fiskal 2016, atau lebih dari seperempat total anggaran IMF Tujuan utama: o Mendorong kerjasama moneter internasional; o Memfasilitasi perluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang; o Mendorong stabilitas nilai tukar; o Membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral; dan o Menyediakan sumber bantuan (yang disertai dengan sistem safeguard yang memadai) kepada negara anggota yang mengalami masalah necara pembayaran.

Bank Dunia (bahasa Inggris: World Bank) merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman[3] kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Articles of Agreement Bank Dunia (sebagaimana telah diubah, efektif sejak 16 Februari 1989) seluruh keputusannya harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal.[4] Bank Dunia berbeda dengan Grup Bank Dunia (World Bank Group), di mana Bank Dunia hanya terdiri dari dua lembaga: Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (IBRD) dan Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association) (IDA), sementara Grup Bank Dunia

mencakup dua lembaga tersebut ditambah tiga lagi:[5] International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaimana diatur oleh negara-negara anggota. Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan dalam bidang seperti pendidikan, pertanian dan industri. Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak Bank juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya, tindak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi dikembangkan. Bank Dunia didirkan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung pada 1 Juli–22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Markas Bank Dunia berada di Washington, DC, Amerika Serikat. Secara teknis dan struktural Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB, namun secara operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya. Meski sering menjadi harapan negara miskin sebagai sumber pinjaman dana pembangunan, Bank Dunia sering dikritik oleh para penentang "neo-kolonial" korporasi globalisasi. Para penentang ini, yang sering disebut sebagai anti-globalisasi, menyalahkan Bank Dunia karena melemahkan kedaulatan negara penerima pinjaman melalui liberalisasi ekonomi. Kritik yang paling umum adalah Bank Dunia berada dalam pengaruh negara-negara tertentu (terutama Amerika Serikat), yang mendapat manfaat paling banyak dari aktivitas Bank Dunia. Kritik lainnya antara lain bahwa Bank Dunia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip neoliberalisme, berdasarkan keyakinan bahwa pasar (bebas) dapat membawa kemakmuran kepada negara-negara yang mempraktikkan kompetisi bebas, tanpa campur tangan apa pun. Dalam perspektif ini, reformasi yang berinspirasikan "neo-liberal" tidak selalu tepat bagi negaranegara yang mengalami konflik (perang etnis, konflik perbatasan, dsb.) atau yang telah lama berada dalam kondisi tertekan (diktator atau penjajahan) dan negara yang tidak memiliki sistem politik demokratis yang stabil. Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia lebih memilih masuknya perusahaan-perusahaan asing dibandingkan pengembangan ekonomi lokal negara yang bersangkutan. Di sisi lain, kaum liberal mengkritik Bank karena hanya berperan sebagai organisasi politik murni. Dalam perspektif ini, Bank justru merepresentasikan penolakan terhadap konsep kemampuan pasar dalam mengatur ekonomi. Kaum liberal melihatnya sebagai alat yang dimiliki negara, untuk ekonomi internasional, yang bekerja untuk menutupi borok-borok dari kebijakan yang sedang dilakukan negara tersebut. Dalam sudut pandang ini, Bank Dunia mengambil tanggungjawab ekonomi liberal, dan tidak membiarkan kebijakan negara pada tempatnya. Kritik lainnya berkaitan dengan lingkungan sosial dan fisik Selama periode 1972 hingga 1989, Bank Dunia tidak melakukan pengujian lingkungan dan tidak mensyaratkan uji lingkungan dalam setiap proyek yang diajukan. Pengujian hanya dilakukan

pada sebagian kecil proyek, di mana staf bagian lingkungan, pada awal 1970-an, mengirimkan formulir ceklist kepada peminjam, dan si peminjam kemudian mengirimkan dokumentasi detail dan saran-saran untuk analisis. Juga dalam periode ini, Bank Dunia gagal dalam memperhitungkan faktor lingkungan sosial, yang paling jelas terlihat dalam program Transmigrasi Indonesia tahun 1974 (Transmigrasi V). Penting untuk diperhatikan bahwa hal ini terjadi setelah pembentukan kantor lingkungan Bank Dunia (OESA) pada tahun 1971. Menurut kritikus Bank Dunia, Le Prestre, Transmigrasi V adalah program pemindahan penduduk terbesar yang pernah dicoba... dirancang untuk memindahkan 65 juta penduduk dari negara berpenduduk 165 juta (pada saat itu) dalam tempo 20 tahun. Tujuannya adalah perbaikan kondisi ekonomi dan sosial dari pulau-pulau berpenduduk padat, mengurangi tingkat pengangguran di Jawa, relokasi tenaga kerja ke daerah lain, dan "memperkuat kesatuan nasional melalui integrasi etnis, dan peningkatan standar hidup orang miskin. Proyek transmigrasi ini dianggap gagal karena dalam beberapa kasus terjadi bentrokan antara penduduk lokal dan transmigran, dan beberapa hutan tropis menjadi rusak karena dibuka menjadi ladang pertanian.

Daftar Presiden Bank Dunia            

Eugene Meyer (Juni 1946–Desember 1946) John J. McCloy (Maret 1947–Juni 1949) Eugene R. Black, Sr. (Juni 1949–Januari 1963) George D. Woods (Januari 1963–Maret 1968) Robert S. McNamara (April 1968–Juni 1981) Alden W. Clausen (Juli 1981–Juni 1986) Barber B. Conable (Juli 1986–Agustus 1991) Lewis T. Preston (September 1991–Mei 1995) James D. Wolfensohn (Juni 1995–Mei 2005) Paul Wolfowitz (Juni 2005–Mei 2007) Robert Zoellick (Juni 2007–Juni 2012) Jim Yong Kim (Juni 2012-...)

Sejarah Singkat dan Peran Bank Dunia 



Tahun 1944 di Britton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, dibentuklah dua lembaga keuangan internasional yaitu IMF dan Bank Dunia. Dua negara promotor dan pendukung utamanya adalah Amerika Serikat dan Inggris. Tujuan awal didirikannya dua lembaga keuangan internasional ini untuk mencegah terjadinya kembali peristiwa Great Depression pada tahun 1920-an. Saat itu ekonomi mengalami kelesuan pasca Perang Dunia I yang meluluhlantakkan Eropa. Pada saat Bank Dunia dibentuk, Perang Dunia II sedang dalam puncaknya.Perang telah membumihanguskan hampir seluruh kota di Eropa dan pelabuhan Pearl Harbor di Amerika Serikat. Negara-negara Afrika dan Asia juga terkena imbasnya. Mereka















mengalami guncangan karena letusan bom dan udara yang berbau mesiu. Kurang lebih 50 juta orang menjadi korban keganasan perang terbesar di abad modern tersebut. Tepatnya pada 27 Desember 1944, Bank Dunia kemudian resmi berdiri sebagai badan resmi di PBB dengan fungsi yang sangat berbeda dengan badan lainnya. Setahun setelah dibentuknya Bank Dunia, perang berakhir. Kebangkrutan terjadi di mana-mana. Perbaikan ekonomi pun menjadi mendesak dilakukan. Negara-negara korban perang, terutama di Eropa, dengan segera membutuhkan aliran dana segar untuk merekonstruksi perekonomian pasca perang. Prancis tercatat sebagai negara pertama yang mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS. Sejak awal, tujuan utama pembentukan Bank Dunia memang untuk membangun ekonomi di kawasan Eropa pasca Perang Dunia II dengan skema pemberian dana investasi. Setidaknya ada lima tujuan utama didirikannya Bank Dunia. Pertama, membantu rekonstruksi dan pembangunan di daerah anggota dengan cara memfasilitasi investasi modal untuk tujuan produktif. Kedua, mendorong investasi swasta luar negeri lewat jaminan atau partisipasi dalam pemberian pinjaman dan investasi lainnya oleh investor swasta. Ketiga, mendorong perdagangan internasional jangka panjang dengan mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran. Keempat, menyusun pinjamaninternasional melalui sumber lainnya sehingga dapat membiayai proyek mendesak baik besar ataupun kecil dengan jaminan Bank Dunia. Kelima, menjalankan kegiatannya dengan dasar untuk mempengaruhi investasi internasional dalam persyaratan bisinis di dalam daerah anggota dan, dalam tahun tahun setelah perang, untuk membantu membuat masa transisi dari suasana perang ke keadaan ekonomi yang damai. Sampai dengan sekarang, Bank Dunia sudah beberapa kali melakukan penyesuaian organisasi untuk dapat menjawab tantangan zaman. Saat ini, ada lima sub organisasi di bawah Bank Dunia, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), International Development Association (IDA), International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi (ICSID). IBRD berfokus pada skema pemberian bantuan kepada negara-negara berpenghasilan menengah yang layak kredit, sedangkan IDA membantu negara-negara miskin. Sejak didirikan, Bank Dunia telah mengambil banyak peran bagi perkembangan dunia Internasional. Bank Dunia juga telah membantu banyak negara korban perang, terutama di wilayah Eropa dan merekonstruksi infrastruktur dan perekonomian yang hancur pasca Perang Dunia II. Setelah proses rekonstruksi selesai, Bank Dunia memulai peran baru sebagai lembaga pemberi pinjaman uang berbunga rendah untuk negara-negara berkembang yang membutuhkan. Mereka mendanai proyek-proyek di berbagai negara untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, hingga lingkungan hidup. Bank Dunia seringkali memberikan bantuan dalam bentuk dua hal sekaligus: dana pinjaman dan rekomendasi kebijakan, terutama terkait kebijakan keuangan atau yang berhubungan dengan proyek yang didanai. Jika dilihat secara global, bantuan-bantuan dana kepada negara-negara peminjam sesungguhnya telah menjadi penyangga bagi perekonomian dunia sehingga menjadi lebih stabil dan terkendali. Hal ini tentunya juga sesuai dengan tujuan keberadaan dari Bank Dunia itu sendiri. Karena keruntuhan atau, setidaknya, kemunduran ekonomi suatu









negara (yang mungkin terjadi tanpa bantuan Bank Dunia) dapat berdampak bagi negaranegara lainnya, baik di tingkat regional ataupun internasional. Di Indonesia sendiri, Bank Dunia mulai berperan saat memberikan pinjaman di awal masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1968. Sebelum memberikan pinjaman ke Indonesia, Bank Dunia terlebih dahulu memberikan bantuan teknis untuk identifikasi kebijakan makroekonomi, kebijakan sektoral yang diperlukan, dan kebutuhan pendanaan yang kritis. Di masa-masa awal pemberian pinjaman, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang memiliki nilai credit worthiness yang rendah. Pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia pada saat itu menggunakan skema IDA atau pinjaman tanpa bunga, kecuali administrative fee ¾ persen per tahun dengan jangka waktu pembayaran 35 tahun dan masa tenggang 10 tahun. Dana pinjaman pertama yang diberikan kepada Indonesia sebesar 5 juta dolar AS pada September 1968. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan di bidang pertanian, perhubungan, perindustrian, tenaga listrik, dan pembangunan sosial. Tahun berikutnya, Indonesia berhasil menunjukkan performa ekonomi yang memuaskan, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun. Pertumbuhan ini jauh lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara peminjam yang lain. Sejak akhir dekade 70-an Indonesia sudah mulai dianggap sebagai negara yang lebih creditworthy untuk memperoleh pinjaman Bank Dunia yang konvensional atau dengan menggunakan skema IBRD. Berbeda dari periode sebelumnya, pada dekade 80an, pinjaman uang Bank Dunia terlihat lebih terarah pada masalah deregulasi sektor keuangan, selain masih tetap digunakan bagi pengembangan sektor-sektor riil seperti dituliskan di atas. Sejak tahun 1968 hingga saat ini, Bank Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program pembangunan di Indonesia. Sektor yang paling banyak mendapatkan dana pinjaman adalah sektor energi, industri, dan pertanian. Sementara yang sektor yang paling mendominasi dana pinjaman selama 20 tahun pertama adalah infrastruktur yang pemberiannya ditujukan kepada masyarakat miskin.