Bhp Hangat - Hangat Tai Ayam

BHP Hangat-Hangat Tai Ayam Pendidikan merupakan salah satu kewajiban konstitusional sebuah negara. Berbicara soal kewajiban tidak lepas dari tanggung jawab. Ketika sebuah kebijakan pendidikan dimunculkan, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap dijunjung tinggi oleh pemerintah. Maka jelas bahwa pendidikan itu tidak boleh lepas dari tanggung jawab negara. UU BHP, yang disahkan DPR pada 17 Desember 2008 lalu secara masif telah mendapat penolakan dari berbagai pihak. Inti dari tindakan penolakan sebenarnya bukan menolak BHP akan tetapi menolak komersialisasi pendidikan yang pasti muncul dengan dijalankannya BHP. Akan muncul fenomena baru dimana pemerintah nyaris melepaskan tanggung jawabnya dalam bidang pendidikan dan fenomena inilah yang terinterpretasi akan mengakibatkan komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi lembaga pendidikan. Ketika pendananaan pendidikan formal menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, maka akan membuka ruang komersialisasi pendidikan di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta. Komersialisasi pendidikan itu berimbas pada tingginya biaya pendidikan, termasuk biaya masuk sekolah dan perguruan tinggi negeri. Inilah yang terjadi dan juga yang akan terjadi berikutnya. Sebagian pihak telah menyadari bahwa rujukan adanya komersialisasi pada BHMN ternyata dulu kurang tepat karena UU BHP justru menganulir PP tentang BHMN yang menyebabkan komersialisasi pendidikan tersebut. Akhirnya kita sadar bahwa UU BHP justru memunculkannya, sehingga jelas BHMN lebih memperhatikan orang miskin daripada BHP. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah BHP yang pengelolaannya didasarkan pada prinsip nirlaba ini benarbenar adalah tuntutan yang tepat dalam memajukan pendidikan nasional saat ini? Jawabannya bisa menjadi IYA jika BHP adalah hanyalah sebuah nama lain dari BHMN. Artinya lebih baik melanjutkan BHMN dan membenahi kekurangannya. Atau jawabannya bisa menjadi IYA jika BHP menghasilkan privatisasi total, bukan setengah-setengah. Yang dimaksud adalah jika biaya sekolah atau kuliah menjadi sangat mahal, maka pemerintah juga harus menyediakan sekolah atau universitas yang benar-benar gratis dan diperuntukkan untuk orang-orang miskin.