Bappenas - Draft Masterplan Redesign Pembangunan Hutan Indonesia.pdf

BACKGROUND STUDY RPJMN KEHUTANAN 2020-2024: MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA Nur Hygiawati Rahayu Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas Disampaikan dalam Konsultasi Publik Tingkat Nasional Jakarta, 12 Desember 2018

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Disclaimer 1. Data dan informasi yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari publikasi resmi Pemerintah; 2. Seluruh data dan informasi pada rancangan hasil Background Study RPJMN Bidang Kehutanan 2020-2024: Masterplan Redesain Pembangunan Hutan Indonesia tidak untuk dikutip dan dipublikasikan lebih lanjut; 3. Rancangan ini belum merupakan kebijakan resmi Kementerian PPN/Bappenas atau pun Pemerintah Indonesia; 4. Rancangan ini ditujukan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak sebagai bagian dari konsultasi publik dan transparansi;

5. Hasil analisis akan terus diperbaharui berdasarkan ketersediaan data, metode, dan masukan yang ada sampai dengan akhir bulan Desember 2018. 2

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

“Forestry can have a strong future, one that provides good jobs, benefits our communities, sustains the environment, and brings opportunities to the next generation. But this future will only come about if we make the right choices, adopt strong policies, and put them into action.” Unifor Forestry Policy Working Group, 2017 3

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Outline Masterplan Pendahuluan

I II

Redesain Pembangunan Hutan Indonesia Optimasi Kawasan dan Arahan Umum Pembangunan Hutan Indonesia

III

Tata Laksana Pembangunan Hutan Indonesia

IV

Strategi Utama

V VI

Arah 7 Wilayah Pembangunan Hutan

4

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

1

PENDAHULUAN

5

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 1: Pendahuluan Strong Future: Sustainable Forest based Bioeconomy

Sumber: Erifore, 2018

6

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 1: Pendahuluan Strong Future: Sustainable Forest based Bioeconomy

Gr o w in G t h e ir is h Fo r es t Bio ec o n o my

Pertumbuhan penduduk Sumber daya berkurang Dampak perubahan iklim

7

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 1: Pendahuluan Jasa Ekosistem Hutan

Fungsi Budaya

Fungsi Penyedia Fungsi Pengaturan • Pengaturan Iklim • Tata Aliran Air dan Banjir • Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana • Pemurnian Air • Pengolahan dan Pengurai Limbah • Pemeliharaan Kualitas Udara • Penyerbukan Alami • Pengendalian Hama dan Penyakit

• Food • Feed • Fiber • Fuel • Flora • Fauna • Farmasi

• • • •

Spiritual dan warisan leluhur Tempat tinggal dan ruang hidup Estetika Pendidikan dan pengetahuan

Fungsi Pendukung • Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan • Pendukung siklus hara • Pendukung produksi primer

8

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 1: Pendahuluan Jasa Lingkungan: Valuasi Ekosistem Leuser

Ekosistem Leuseur akan lebih berharga jika dilakukan konservasi, dari pada membiarkannya terdeforestrasi karena kegiatan penebangan. (Pieter et al., 2002). 9

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 1: Pendahuluan Jasa Ekosistem: Kehati Mendukung Penyerbukan Alami

sumber gambar : cgiar.org

10

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 1: Pendahuluan Peranan Jasa Ekosistem dalam SDGs Hutan Merupakan Bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

SISTEM VERIVIKASI LEGALITAS KAYU

PERHUTANAN SOSIAL

AGROFORESTRY

HUTAN KOTA DAN OBAT-OBATAN

REFORMA AGRARIA DAN KEHUTANAN SOSIAL

DESTINASI EKOWISATA DAN PEMANFAATAN KEHATI

CARBON SINK DAN CARBON STOCK

PENGUSAHAAN HUTAN DAN HASIL HUTAN

HUTAN

BIOFUEL DAN BIOMASSA

11

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 1: Pendahuluan Indonesia sebagai Megadiversity Country

Indonesia memiliki megadiversitas ke-tiga tertinggi di dunia (UNEP WCMC; Butler 2016).

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 1: Pendahuluan Shifting Paradigm dan Corrective Measure Pengelolaan Hutan Indonesia 1602 – 1945 Sebelum kemerdekaan

1602 – 1799 : VOC mengeksploitasi hutan jati besar-besaran di Jawa 1800 – 1942: Hindia Belanda memperbaiki pengelolaan hutan jati di Jawa 1942– 1945: Jepang menggunakan hutan jati untuk biaya perang Total Tutupan: N/A Total Pelepasan: N/A

1945 – 1966

1967 – 1997

1998 – sekarang

Era Soekarno

Orde Baru

Reformasi

Penyelenggaraan kehutanan bersifat desentralistik dan anti ekonomi barat

Kebijakan kehutanan bersifat sentralistik dan kapitalis

Penyelenggaraan kehutanan menuju desentralistik dan social minded

1957: Peraturan Pemerintah No. 64/1957

1967 – 1970: UU No.5/1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU PMA dan UU PMDN; Peraturan Pemerintah 21/1970 HPH; ekspor kayu

1960 : Undang-undang Pokok Pertanahan No. 5/1960

1980an– 1990an: HTI, UU Konservasi No.5/1990, TGHK, Dana Reboisasi, UU PNBP

Total Tutupan: N/A Total Pelepasan: N/A

Total Tutupan: 112.708.334 ha Total Pelepasan: 3.478.053 ha

1998: Krisis kehutanan, IPK, DR masuk kas negara 1999: UU Kehutanan No. 41/1999 2000an – 2010an: persetujuan internasional (REDD+, SDGs, Aichi, dll) 2017: TORA dan PS 2018: TORA dan PS, ekowisata di KK Total Tutupan: 93.833.609 ha Total Pelepasan: 6.838.309 ha

13

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

2

REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

14

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 2: Redesain Pembangunan Hutan Indonesia Prinsip Pengembangan Masterplan Pembangunan Kehutanan Menjembatani prinsip trade-off

Mewujudkan proses pengambilan keputusan

antara tujuan pertumbuhan ekonomi makro dengan tujuan nilai penting jasa ekosistem sumber daya hutan

berdasarkan pengetahuan dan fakta atau science and evidence based policy making process dalam merencanakan pembangunan kehutanan

2

0

Mengacu pada integrated landscape approach yang sejalan dengan kebijakan HITS (Holistic, Integrated, Thematic dan Spatial)

4

5 Menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif dalam menyusun kebijakan 15

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 2: Redesain Pembangunan Hutan Indonesia

Roadmap Pembangunan Hutan 2045 Goal Bioprospeksi

2045

Pasar Dunia

2040

Bioekonomi

2035

Precondition Forestry 4.0

2030 2025

Now Optimasi Kawasan Hutan

Kemantapan Penataan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pengembangan Bioekonomi Berbasis Hutan

Menguasai Pangsa Pasar 3 Dunia Produk Hasil Hutan

Menguasai Pangsa Pasar Bioprospeksi Dunia

Sumber Daya Hutan Untuk Kedaulatan Pangan Energi dan Air

16

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 2: Redesain Pembangunan Hutan Indonesia 5 Elemen Redesain Pembangunan Hutan Indonesia REDESIGN 03 01

Redesign Forest Governance

02

Redesign Forest Land Use

03

Redesign Forest Monitoring

REDESIGN 02

REDESIGN 01 04

Redesign Forest Management

05

Redesign Forest Services/Values

REDESIGN 04

REDESIGN 05

17

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 2: Redesain Pembangunan Hutan Indonesia Sinergi Masterplan dengan Perencanaan dan Kebijakan Lainnya Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

National Determined Contribution Indonesia

Visi Indonesia 2045

Masterplan Redesain Pembangunan Hutan Indonesia (Rancangan Teknokratis RPJMN)

Background Study Pembangunan Kehutanan 2020-2024

RPJMN 2020-2024

RPJMN Bidang Kehutanan 2020-2024

Renstra Kehutanan 2020-2024

RKP/RENJA/RKAKL/ Rencana Tahunan Pengelolaan Hutan

Renstra Pengelolaan Hutan KPH dan Balai 18

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 2: Redesain Pembangunan Hutan Indonesia Kerangka Penyusunan Background study Existing Kondisi dan Isu Strategis

• Daya Dukung & Daya Tampung • High conservation value • High carbon stocks

1. Optimasi Luas dan Fungsi Kawasan Hutan 2. Penataan Ekoregion dan wilayah kerja pengelolaan 3. Rekomendasi kelembagaan & regulasi Pendekatan Tematik Holistik Integratif dan Spasial -Integrated Landscape Approach-

Strategi Utama Masterplan Redesain Pembangunan Hutan Kalimantan

Maluku

Sumatera Sulawesi Jawa

Bali-Nusra

Papua

7 Region Indonesia

19

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 2: Redesain Pembangunan Hutan Indonesia Kerangka Penyusunan

SKENARIO NDC

SKENARIO

ANALISIS KUALITAS HUTAN

Model sebaran populasi

Population HCV SOIL

EXISTING FUNGSI KAWASAN

DEM

HCS

IKLIM

ANALISIS IJE

FUNGSI KAWASAN

SKENARIO RKTN

JUSTIFIKASI REDESAIN

KP

SDH

SC

KLUSTER KPH

DATA SERI TH

GDP

D3T

REDESAIN PEMBANGUNAN

Forests

Non-forests

Ecosystem Service Based

Pendekatan System Thinking

Kalkulator Jejak Ekologis

MODEL ALIRAN AIR

ANALISIS TRANSISI

ARAHAN TIPOLOGI KPH

PENGELOLAAN

STRATEGI PEMBANGUNAN REGIONAL 20

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 2: Redesain Pembangunan Hutan Indonesia Forest Transition

• Secara nasional Indonesia sedang mengalami early-transition, namun forest transition yang terjadi di setiap region berbeda-beda. • Sebagian Papua dan kepulauan sekitarnya masih mengalami pre-transition. • Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, sebagian besar Papua, dan Nusa Tenggara Timur mengalami early-transition dan region lainnya telah mulai memasuki late-transition dan post-transition. • Selain region Jawa dan Bali, region-region lainnya sedang dan akan mengalami desakan permintaan lahan yang tinggi yang berpotensi mengurangi tutupan lahan/hutan. 21

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 2: Redesain Pembangunan Hutan Indonesia Analisis Environment Kuznet Curve (EKC) Deforestasi dengan PDRB Nasional

Selisih kehilangan tutupan pohon dibandingkan dengan kelompok ekonomi dasar/base (hektar)

Hutan Primer &Total Sekunder

PrimerHutan Sekunder Primer

Hutan Sekunder

800.000

600.000 400.000 200.000 0 β_1

β_2

β_3

-200.000 -400.000

Kelompok ekonomi rendah

Kelompok ekonomi sedang

Kelompok ekonomi tinggi

Kelompok ekonomi

• Beberapa daerah dengan ekonomi rendah masih membutuhkan lahan atau konversi hutan. • Beberapa daerah dengan ekonomi sedang atau tinggi cenderung tidak melakukan konversi hutan. 22

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

3

OPTIMASI KAWASAN DAN ARAHAN UMUM PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

23

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 3: Optimasi Kawasan dan Arahan Umum Pembangunan Hutan Indonesia Mengapa Perlu Redesain Kawasan Hutan?

DEM resolusi 30 m dari Shuttle Radar Satellite Mission (SRTM)

Skor kepekaan tanah yang dianalisis dari Peta Landsystem Indonesia skala 1:250.000

Peta intensitas hujan dianalisis dari data CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation & Station data)

Re-analisis skoring lansekap berdasarkan Permentan 837/Kpts/Um/11/1980 dan SK Mentan 683/Kpts/Um/8/1981

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 3: Optimasi Kawasan dan Arahan Umum Pembangunan Hutan Indonesia Mengapa Perlu Redesain Kawasan Hutan?

• Peta kawasan hutan yang ditegaskan oleh Permenhut 50/2009, tidak sepenuhnya merujuk dari Permentan 837/1980 (penilaian bentang lahan dengan metode skoring) • Penilai skoring berdasarkan Permentan 837/1980 sudah tidak relevan lagi untuk diimplementasikan, sebagai contoh skoring fisik lahan hutan rawa gambut hampir seluruhnya sebagai hutan produksi, walaupun sebenarnya hutan rawa gambut ini termasuk ke dalam ekosistem yang rentan dengan biodiversity yang tinggi.

Perlu dikembangkan/diimplementasikan kriteria fungsi hutan sesuai dengan:  Perkembangan teknologi informasi geospasial  Nilai jasa ekosistem hutan (ketahanan air, pangan, sandang, papan, kehati, energi)  Kebutuhan kawasan yang berkeadilan bagi masyarakat

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 3: Optimasi Kawasan dan Arahan Umum Pembangunan Hutan Indonesia Indeks Jasa Ekosistem Indeks Jasa Ekosistem REDESAIN KAWASAN Indeks High Carbon Stock Skor: 1-5 •Hutan Alam •Belukar

Indeks High Conservation Value Skor: 1-5 •Biodiversity •Ekosistem kritis •Kawasan KonservasiPapua

Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Skor: 1-5 •Pangan •Ketersediaan Air •Tata Air •Pemurnian air

•Udara •Iklim •Banjir •Longsor •Kebakaran

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 3: Optimasi Kawasan dan Arahan Umum Pembangunan Hutan Indonesia Arahan Redesain Kawasan berdasarkan Fungsi Kawasan

Arahan Optimasi Lindung

Hutan Konservasi 18,908,460

Hutan Lindung 25,220,706

Produksi Rehabilitasi/Restorasi Konversi

3,576,702

4,272,428

46,907

Hutan Produksi

Total Kawasan Hutan

17,690,164

7,470,918

61,829,293

34,757,288

10,604,767

34,757,288

3,718,027

11,567,157

12,277,398

12,324,305*

APL IJE Rendah

Grand Total

APL

50,961,446

22,532,069

29,493,133

68,442,877

69,037,131

120,478,042

*) terdapat beberapa opsi luas konversi kawasan hutan berdasarkan kondisi faktual seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, dan indikatif TORA

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

4

TATA LAKSANA PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

28

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 4: Tata Laksana Pembangunan Hutan Indonesia Strategi Pengelolaan KPH

Otoritas Pengelolaan

Pemerintah KPH

Pola Pengelolaan

Uraian Pola Pengelolaan KPH

Kelola Pemerintah

Swakelola BUMN-BUMDBUMDesa

Kelola Masyarakat

HKm HTR HD Kemitraan

Kelola Usaha

IUPHHK-HA IUPHHK-HT IUPHHK-RE

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 4: Tata Laksana Pembangunan Hutan Indonesia Opsi Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Kapasitas Negara dan Modal Sosial

KAPASITAS NEGARA LEMAH

KUAT

KUAT

COMMUNITY BASED MANAGEMENT (HUTAN ADAT, KOPERASI, DLL)

COLLABORATIVE MANAGEMENT (HKm, HTR, HD, DLL)

LEMAH

PRIVATE (IUPHHK-HA, HT, RE)

STATE MANAGEMENT (BUMN, Perhutani, Inhutani, DLL)

MODAL SOSIAL

Sumber: Birner & Witmer (2000a); Nurrochmat (2005) dimodifikasi

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 4: Tata Laksana Pembangunan Hutan Indonesia Tipologi KPH Berdasar Arahan Optimasi Kawasan Hutan

Kondisi SDH • Tinggi (A): Tutupan hutan >30%, beban izin <50%, dan luas KPH > 100,000 ha • Sedang (B): Tutupan hutan > 30%, beban izin >50%, dan luas KPH > 100,000 ha • Rendah (C): Tutupan hutan <30%, beban izin di atas atau dibawah 50%, dan luas KPH di atas atau di bawah 100,000 ha Social Capital, digambarkan oleh % KPH yang sudah ada penduduk & aktivitas pertanian • Besar >10% luas KPH • Kecil <10% luas KPH Kapasitas Perintah. Digambarkan kelengkapan organisasi, jumlah penduduk, luas wilayah & GDP (SK Men LHK 651/2016 ) • Besar (>800) • Kecil (<800)

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 4: Tata Laksana Pembangunan Hutan Indonesia Pengelompokan KPH

KPH SDH BESAR KPH SDH SEDANG KPH SDH RENDAH

TIPE KELOLA MASYARAKAT PEMERINTAH USAHA

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 4: Tata Laksana Pembangunan Hutan Indonesia Forest Transition

• Konsep forest transition dapat memberikan gambaran tentang suatu wilayah mengenai pergerakan kondisi hutan di masa lampau dan kondisi hutan saat ini • Terkait erat dengan laju deforestasi dan sisa hutan yang ada

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 4: Tata Laksana Pembangunan Hutan Indonesia Forest Transition di KPH 1.0 0.8 0.6 y = -0.005x + 10.711 R² = 0.97031 0.4 0.2 0.0 1980 1990 2000 2010 2020 1.0

1.0

0.8

0.8

y = -0.0017x + 4.3131 R² = 0.96872

0.6

y = 0.0004x2 - 1.5427x + 1554.3 R² = 0.97605

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0 1980 1990 2000 2010 2020

0.0 1980

1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4 y = -0.012x + 24.562 R² = 0.97984

0.2

1990

2000

2010

2000

2010

2020

y = -0.0044x + 9.4289 R² = 0.92102

0.2

0.0 1980

1990

2020

0.0 1980 1990 2000 2010 2020

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 4: Tata Laksana Pembangunan Hutan Indonesia Kerangka Analisis Tipologi Pengelolaan KPH

Arahan Optimasi Kawasan Hutan Arahan Optimasi Kws Hutan

Analisis Forest Transition

Tipologi KPH Tipologi KPH

Analisis Forest Transition

Model Pengelolaan Menurut Arahan

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 4: Tata Laksana Pembangunan Hutan Indonesia Tipologi KPH dan Transisi NOTASI

MAKNA

KETERANGAN

GC

Pure State Management

Kelola Pemerintah (Tipe 3)

GC2

Co-Management

• Kelola Pemerintah dengan Masyarakat (Tipe 1, 2 dan 3) • Kelola Pemerintah dengan Usaha (Tipe 3 dan 4) • Kelola Pemerintah dengan Masyarakat dan Usaha (Tipe 1, 2, 3 dan 4)

GC1

Co-Management with Positive Social Capital

Kelola Pemerintah Dengan Masyarakat (Tipe 1, 2 Dan 3)

GC3

Co-Management with Negative Social Capital

• Kelola Pemerintah dengan Usaha (Tipe 3 dan 4) • Kelola Pemerintah (Tipe 3)

KPH yang berada di wilayah HFHD (High Forest, High Deforestation) dan LFHD (Low Forest, High Deforestation) perlu mendapat prioritas untuk penguatan dan pengembangannya

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 4: Tata Laksana Pembangunan Hutan Indonesia Pembangunan KPH untuk Mewujudkan Revitalisasi Pengurusan dan Pengelolaan Hutan dan SDA Menteri Sebagai Chief of Office Ditjen Perencanaan Hutan • Penataan kawasan • Penggunaan kawasan

• •

Ditjen Operasi Bisnis Pemanfaatan dan rehabilitasi Wildlife and parks management

Ditjen Perlindungan SDA • Pengendalian karhutla • Penegakan hukum

5 DIVISI PENGELOLAAN HUTAN REGIONAL MEMBAWAHI PENGELOLA TAPAK (KPH DAN BALAI TAMAN NASIONAL) DAN UNIT THINK TANK (PPE)

Divisi Pengelolaan Hutan Regional I

Divisi Pengelolaan Hutan Regional II

Divisi Pengelolaan Hutan Regional III

Divisi Pengelolaan Hutan Regional IV

Divisi Pengelolaan Hutan Regional V

Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Tingkat Nasional Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Tingkat Regional Perencanaan dan Pengelolaan Hutan 1 UPT LHK/ Provinsi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Tingkat KPH/Balai Pengelolaan Hutan Tingkat Tapak

SINKRONISASI REGULATOR (KLHK) DAN OPERATOR (KPH dan BALAI TAMAN NASIONAL)

37

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 4: Tata Laksana Pembangunan Hutan Indonesia MENGHILANGKAN SILO, MEWUJUDKAN SATU KPH KPH seharusnya tidak dibedakan antara produksi, lindung dan konservasi

Kepala/Manajer KPH sebagai Perwakilan Menteri Kehutanan

01

02

03

KERANGKA REGULASI • Perubahan beberapa Permen LHK terkait dengan operasionalisasi KPH • Mendorong revisi peraturan lainnya untuk mendorong KPH KERANGKA KELEMBAGAAN • Perlu pembagian peran yang jelas antara KLHK dan Pemerintah Provinsi KERANGKA INVESTASI • Pembiayaan KPH dapat berasal dari APBN (hutan sebagai barang publik) • Pendanaan kegiatan KPH dari blended finance dan KPBU

38

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 4: Tata Laksana Pembangunan Hutan Indonesia ROAD MAP PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN KPH 2020 – 2045 I 2020

II 2021

III 2022

IV 2023

V 2024

Menciptakan enabling conditions: 1. Rekonsiliasi STOK pengurusan dan pengelolaan hutan 2. Transformasi manajemen SDM 3. Penyusunan dan revisi regulasi 4. Penyiapan infrastruktur digitalisasi pengelolaan hutan 5. Optimalisasi sumber pendanaan dari blended finance dan KPBU Revitalisasi Perencanaan Wilayah Kerja KPH: 1. Inventarisasi dan rescoring kawasan hutan 2. Penataan wilayah kerja KPH skala 1:5.000 3. Penguatan Rencana Kelola Hutan (Wilayah Kerja KPH) 4. Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan Pemanfaatan, restorasi dan perlindungan hutan dan ekosistemnya: 1. Pengendalian kebakaran hutan dan penegakan hukum 2. Rehabilitasi hutan, reklamasi dan restorasi ekosistem 3. Optimalisasi pemanfaatan kawasan dan sumber daya hutan 39

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

5

STRATEGI UTAMA

40

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 5: Strategi Utama Sasaran Pokok Pembangunan Kehutanan 3 besar pangsa pasar dunia hasil hutan 72 juta hektar tutupan hutan modal bioekonomi nasional

1-5 juta hektar penambahan habitat biodiversity dan bioprospecting 8 juta hektar hutan sebagai natural capital bagi masyarakat

8 juta hektar rehabilitasi hutan dan lahan untuk ketahanan pangan dan air Zero deforestation rate tahunan untuk mencapai Paris Agreement

41

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 5: Strategi Utama Building Blocks Menuju Hutan 2045

PILAR 5

PILAR 4 PILAR 3 PILAR 2

PILAR 1

Pengembangan Bioekonomi Berbasis Hutan Optimalisasi mutiguna hutan: kayu, non-kayu, jasa lingkungan, kehati, kawasan Optimasi Pengelolaan dan Penggunaan Kawasan Efektivitas kinerja KPH dan BTN, forest amnesty, optimalisasi konsesi

Sistem Pengelolaan Hutan 4.0 Pembangunan sistem integrasi informasi teknologi dalam mengelola hutan secara transparan dan updated, sistem insentif disinsentif Optimasi dan Kepastian Kawasan Hutan Inventarisasi, evaluasi fungsi, penetapan Kawasan berdasarkan nilai penting hutan untuk kehati, stok karbon dan air Good Governance Desentralisasi, penataan ulang dan pengembangan SDM, pengelolaan anggaran, transparansi, akuntabilitas, efektivitas organisasi pengelola hutan 42

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 5: Strategi Utama 5 (Lima) Strategi Utama dan Pendekatannya Mengoptimalkan Multi Guna Hutan

3 2

Mengembangkan Sistem Insentif/Disinsentif • Partisipasi sektor perbankan • Sistem insentif dan bantuan ekonomi produktif • Land Swap • Fiscal Incentives • REDD+,Climate Financing

1

Mengoptimasi Kawasan dan Tutupan Hutan

• Re-evaluasi fungsi KH • Reinventarisasi SDH • Forest Amnesty, Land Swap • Mekanisme Perubahan Fungsi & Peruntukan KH • DDDT sebagai acuan perencanaan

• • • • •

Penataan industri kehutanan hulu-hilir Data nilai potensi dan pemanfaatan jasling Tata kelola PNBP Industri kehutanan berbasis bioekonomi Ekspedisi Mikroba

4

Mewujudkan Pengelolaan Hutan 4.0 • Forest Monitoring; Big Data, Forest System Information • Digitalisasi Pengelolaan Hutan • Registrasi Kawasan Hutan (Online) • Sistem Pelayanan Penggunaan KH Online

Tata Pemerintahan dan Kelola Hutan

5 • • • • •

Penegakan hukum yang berefek jera Pengelolaan Anggaran Efektif dan Efisien Desentralisasi Pengelolaan Hutan Reorganisasi Penyelenggaraan Hutan Pengembangan SDM Kehutanan

43

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 5: Strategi Utama Digitalisasi Pengelolaan Hutan Manfaat: 1. Mempermudah penataan batas kawasan dengan koordinat, 2. Mengumpulkan data dan informasi secara real time, 3. Memantau kegiatan penggunaan kawasan dan neraca sumber daya hutan, 4. Menganalisis data kawasan dan sumber daya hutan, 5. Sebagai sumber scientific dan evidence based policy making dengan cepat, mudah, akurat, efektif dan efisien, 6. Efisiensi dalam belanja anggaran monitoring, inventarisasi dan patroli, 7. Pendaftaran dan pendataan klaim kawasan hutan. 44

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

6

ARAH 7 WILAYAH PEMBANGUNAN HUTAN

45

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 6: Arah 7 Wilayah Pembangunan Hutan Arahan Optimasi Kawasan Masing-masing Region

Pulau

Arahan Optimasi Lindung

Produksi

Rehabilitasi

Konversi

Bali Nusra

1,281,964

653,424

404,847

335,125

Jawa

1,041,056

1,240,112

240,044

550,366

20,057,808

9,721,661

1,613,361

4,455,646

Maluku

1,864,367

3,537,452

254,963

753,414

Papua

17,999,468

15,992,607

2,808,317

1,530,515

Sulawesi

7,323,512

1,847,490

1,027,132

695,262

Sumatera

12,219,261

1,756,824

4,512,674

3,960,569

41,857

7,718

705,819

43,409

61,829,293

34,757,288

11,567,157

12,324,305

Kalimantan

(kosong) TOTAL

46

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 6: Arah 7 Wilayah Pembangunan Hutan Lansekap Prioritas: Kalimantan Pangan Air Bersih

IJE x Luas (miliar)

600

Tata Air

500 400

Pemurnian Air

300

Pengaturan Udara

200 100

Pengaturan Iklim

1

3

5

7

9

11

13

Kode Ekoregion

15

17

19

21

Mitigasi Banjir

47

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 6: Arah 7 Wilayah Pembangunan Hutan Jasa Ekosistem: Tata Aliran Air dan Banjir, dan Penyedia Air Jasa Ekosistem LingkunganTata Tata Air Aliran dan Banjir Jasa danAirBanjir

Jasa Lingkungan Penyedia Air Jasa Ekosistem Penyedia Air

Pengguna Air Legenda Aliran Air Hutan Semak Belukar Pertanian/Perkebunan Danau Pemukiman Gambut

48

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Bab 6: Arah 7 Wilayah Pembangunan Hutan Jasa Ekosistem: Penyedia Air dan Penyedia Pangan Jasa Ekosistem LingkunganTata Tata Air Aliran dan Banjir Jasa danAirBanjir

Jasa Lingkungan Penyedia Air Jasa Ekosistem Penyedia Air

Pengguna Air Legenda Aliran Air Hutan Semak Belukar Pertanian/Perkebunan Danau Pemukiman Gambut

49

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

Take Away Messages • Pembangunan kehutananan dengan menjaga keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial • Pembangunan kehutanan berbasiskan KPH mendukung pengembangan regional  KPH didasarkan tematik wilayah/regional • Penguatan KPH dalam pengelolaan hutan  Pendelegasian wewenang pengurusan dan pengelolaan hutan ke tingkat KPH  Peningkatan legalitas kawasan, kualitas data dan informasi  Penataan, pemanfaatan dan pengembangan KPH bekerjasama dengan Perguruan Tinggi setempat  Pengelolaan hutan oleh KPH dilakukan secara kolaboratif dengan masyarakat/desa setempat dan swasta 50

DRAFT MASTERPLAN REDESAIN PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA

TERIMA KASIH

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bappenas Gedung 2A, Lantai 4 Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia Email : [email protected] Telp : 021- 3926254 http://kehutanan.bappenas.go.id

51