Bambang Suartono

Memberikan masukan dan saran tentang Konsep : ”Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan Negara” 1. Pada BAB III Kondisi saat ini antara lain pasal 11 Kondisi Perbatasan darat disarankan dimasukkan juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan langsung dengan wilayah perbatasan Negara antara lain : a. b. selesai. c. ada (TNI AD, AL dan

Permasalahan Patok Batas Permasalahan kepastian hukum batas wilayah yang masih belum Permasalahan kondisi kekuatan, kemampuan dan gelar TNI yang AU) pada saat ini dihadapkan dengan ancaman yang ada.

2. Wilayah perbatasan Darat Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara yaitu Negara Malaysia , Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. yang tersebar di tiga pulau, empat propinsi dan 15 kabupaten/kota. Sedangkan wilayah berbatasan Laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu: India , Malaysia , Singapura , Thailand , Vietnam , Filipina, Republik Palau , Australia , Timor Leste dan PNG. Masing-masing kawasan wilayah perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, demikian pula Negara tetangga yang berbatasan dengan RI tersebut memiliki karakteristik sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berbeda. Sehingga sasaran pengelolaan dari tiap-tiap daerah perbatasan Darat dan perbatasan laut dengan masing-masing Negara tidaklah sama, disarankan dalam penentuan kebijakan harus dipisahkan dan perlu adanya skala prioritas. 3. Pendekatan Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan Negara menurut saya adalah Prosperity approach dan Security approach yaitu pendekatan pada konsep Kesejahteraan dan Keamanan yang bersifat Holistik/menyeluruh dan dilaksanakan secara terpadu/Terintegrasi sehingga dalam penentuan Visi dan Misi harus jelas dimasukkan kedua pendekatan tersebut . Disarankan Visi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara adalah “Menjadikan Wilayah Perbatasan Negara sebagai Halaman Depan dan Pintu Gerbang Negara yang Aman, Tertib, Maju dan Sejahtera serta menjamin Kedaulatan Negara dan Keutuhan Wilayah NKRI” 4. Sesuai pernyataan bapak Menteri Pertahanan RI bahwa untuk menumbuhkan perekonomian di suatu wilayah perlu adanya Pull factor atau factor pemancing yang harus diciptakan, menurut saya factor pemancing pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain adalah : a. Adanya Infra struktur yang memadai khususnya jaring jalan dan jembatan serta sarana transportasi yang dapat mendukung mobilitas manusia dan barang. b. Sumberdaya manusia yang memadai baik dari segi Kwalitas maupun Kwantitasnya untuk dapat menggerakkan roda prekonomian di daerah. Hal ini dapat didukung dengan adanya program Transmigrasi Terpadu dari Depnakertrans yaitu Transmigrasi antar pulau, Tansmigrasi Lokal dan Transmigrasi Khusus (Tranmigrasi dari masyarakat daerah tertentu atau para pensiunan anggota TNI yang berminat) dengan pola pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yaitu pembangunan kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 5. Dalam pengelolaan/merancang wilayah perbatasan secara terpadu perlu adanya regulasi/kebijakan dengan membentuk suatu Badan Koordinasi ditingkat pusat maupun di tingkat daerah yang mendorong peranan masing-masing pihak baik

Pemerintah pusat/Departemen terkait, TNI, Pemerintah daerah dan Investor/swasta serta peran serta masyarakat dapat mendukung rancangan terpadu tersebut. 6. Konsep/Rancangan pengelolaan wilayah perbatasan terpadu tersebut diharapkan harus “Membumi” artinya dapat diimplementasikan dan dilaksanakan secara nyata serta disusun secara Komprehensif dan Terintegrasi. Mekanisme pelaksanaannya harus jelas masing-masing pihak harus tahu “Siapa berbuat apa dan bertanggung awap kepada siapa ?” Letkol Arh Bambang Suartono, S.IP Siswa Suspimjemenhan Angkatan III