Bakom Pkb

PERAN BAKOM PKB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DAN PEMBAURAN BANGSA1 Oleh:

Ir. Usman Yasin, M.Si2

A. Pendahuluan 1.1.

Latar Belakang Pelaut Arab sudah menyingGahi pesisir Jakarta pada Abad ke-2 M (Ptelomeus, Geographia, 162 M), pedagang tiongkok sudah berniaga ke salangka nagara/Holotan sejak 132 M. Dus, pergaulan antar bangsa-bangsa, yang sangat mungkin diiringi dengan pembauran dalam makna fisik, sudah puluhan abad berlangsung di Nusantra. Sementara mandala tanah air beroleh nama Hindia Belanda pada Abad 17, sedangkan kata Indonesia diperkenalkan oleh antropolog Jerman pada pertengahan abad 19. Bangsa tidak dibentuk satu kali untuk selamanya, kebangsaan itu berproses. Kedatangan bangsa-bangsa Tiongkok, India, Asia Tenggara, Arab ke Nusantara bukan di dorong kepentingan berniaga semata-mata, tetapi langsung atau tidak langsung agama dan kebudayaan yang dianutnya terbawa pula. Diantara bangsa-bangsa yang datang itu, Tiongkok yang menarik karena keterlibatan mereka bukan pada penyebaran agama budha saja tetapi juga Islam. Jumpa agama dan budaya, dalam banyak kasus, sering diikuti dengan perkawinan silang. Lantas kapan ke-Indonesiaan sebagai bangsa itu tercipta? Mungkin penggunaan parameter politik lebih mudah untuk melakukan pelacakan walau parameter kebudayaan jauh lebih awal daripada itu. Kedatangan Bangsa Belanda yang dilanjutkan dengan kolonialisme 1619 memformula kebangsaan dalam format Jawa tatkala Mataram melancarkan seri kampanye meliter, yang gagal pada tahun 1628 dan 1629. Kemudian kita mengenal format-format lokal/regional tentang kebangsaan ketika secara sporadis kerajaan-kerajaan di Nusantara melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Ke-Indonesiaan yang dipaksakan Gubernur General van Heutz ketika pada tahun 1904 ia mengeluarkan korte verklaaring kepada penguasapenguasa lokal di Nusantara. Taatlah kepada kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atau kau kutembak. Sejak itu (hampir) seluruh mandala Nusantara tertakluk dibawah keuasaan tunggal Ratu Belanda. Per definisi teretorial, mungkin ini awal ke Indonesiaan. Tetapi kebangsaan itu bukan soal teritorial saja. Kebangsaan adalah soal wawasan, kebangsaan adalah soal cita-cita, kebangsaan adalah soal kebersamaan, kebangsaan adalah soal mewujudkan impian yang sama menjadi kenyataan, Dalam alam realitia dua orang dapat saja tidur pada bantal yang sama tetapi mempunyai impian yang berbeda. Sumpah pemuda yang dicetuskan 28 Oktober 1928 adalah tahap penting yang dicapai oleh bangsa Indonesia untuk membangun kesamaan wawasan. Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 adalah tahap berikut yang berhasil dicapai bangsa Indonesia dalam upaya membangun landasan kebersamaan. Tetapi acapkali ikatan kebersamaan itu terlalu ketat dan tidak pas, malah terbit keinginan sementara kalangan untuk untuk melonggarkannya untuk hingga melepaskannya samasekali. 1

Makalah disampaikan pada diskusi Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Kota Bengkulu Ketua Umum Bakom PKB Provinsi Bengkulu, Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu; Sedang menempuh pendidikan Program Doktor (S3) di IPB Bogor pada Bidang Permasalahan Lingkungan, Sosial, Ekonomi dan Kebijakan 2

1

Seluruh tahap tersebut hingga kemerdekaan tercapai bahkan sampai pecah revolusi untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, adalah sebuah simponi yang melibatkan seluruh anak bangsa dari berbagai entnisitas, keturunan, agama, dan kepercayaan. Semua anak bangsa berpikir dan berbuat inklusif. Dalam perjalanan bangsa pasca revolusi, terasa berat memelihara momentum tersebut di atas, terlebih setelah kita memasuki erareformasi dimana sementara kalangan memahamainya sebagai kebolehan untuk berbuat apa saja. Maka tendensi ke arah eklusifisme menjadijadi, bahkan eksistensi Negara Kesatuan di Tawar-tawar. Ujung-ujungnya jika hal ini diperturutkan, bahkan di diamkan, akan mendorong kita pada jaman yang gelap. Tragedi Mei 1998 merupakan mimpi buruk bagi semua orang yang berpikir jernih dan mempunyai kesadaran sejarah. Sejarah perjalanan bangsa mengajarkan kepada kita semua bahwa semua anak bangsa dan bernegara menyadarkan kita semua akan pentingnya pembauran dan persatuan bangsa demi Indonesia Raya. 1.2. Kerangka Berpikir

Proses pembauran akan sia-sia jika persepsi dan pemahaman tidak disertai peningkatan kesadaran masyarakat untuk saling bertoleransi terhadap adat istiadat, agama dan budaya. Peran stakeholder kunci yang selama ini hanya bersifat insedentil atau saat terjadi gejolak menyebabkan pencegahan dan proses penyelesaian konflik belum berhasil secara optimal. Proses pembauran secara alami telah berlangsung pada level masyarakat tetapi kebijakan pemerintah yang semestinya dapat mengatur dan mendorong pembauran justru menyebabkan terjadinya kegagalan dalam proses tersebut (Goverment Failur). Kegagalan ini lebih disebabkan pada implementasi undang-undang dan peraturan, adanya perbedaan pandangan, ada perbedaan kepentingan antar stakeholder, dan terjadinya gap yang tajam antara keinginan pemerintah dengan masyarakat. Penguatan masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya proses pembauran secara alami dan berkelanjutan. Masyarakat yang telah memiliki kesadaran dapat menjadi katalisator dalam upaya pembauran. Selain itu masyarakat akan bersikap kritis terhadap kebijakan atau tindakan diskriminatif pemerintah atau pihak-pihak lain yang dapat mengancam harmonisasi hubungaan antar etnis, budaya dan agama. Dengan demikian partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor kunci dari upaya proses pembauran. Sebagai salah satu bentuk perbedaan persepsi dan ketimpangan pemahaman antara stakeholder, maka akan menghasil kondisi yang tidak sesuai dengan tujuan pembauran. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka sebagai bentuk evaluasi dan kontrol terhadap disain kebijakan yang akan dibuat, maka diperlukannya penilaian dan evaluasi terhadap kondisi kekinian. Peranan pemerintah, ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi dapat mengupayakan dan memberikan dukungan sinergi sebagai upaya-upaya tersebut. Jika sebelumnya penyelesaikan konflik lebih banyak dilakukan secara sepihak, maka dimasa yang akan datang upaya-upaya tersebut harus dilakukan dengan cara melibatkan semua stakholder melalui pendekatan Sistem. Sistem apakah yang cocok untuk mengupayakan proses pembauran dapat berlangsung secara alami? Bagaimana merumuskan dan mendisain kebijakan agar proses pembauran bangsa dapat berlangsung secara berkelanjutan? Berdasarkan kondisi saat ini serta adanya perbedaan kepentingan dari stakeholder dalam proses pembauran, maka permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: 1. Siapa saja yang menjadi stakeholder dalam upaya pembauran bangsa? (identifikasi) 2. Bagaimana persepsi, pemahaman dan keinginan stakeholder terhadap fungsi masing-masing stakeholder? (kepentingan) 3. Apa saja kebijakan pemerintah yang ada terhadap upaya-upaya pembauran selama ini?

2

4. Bagaimana kondisi eksisting pembauran saat ini? (Analisis situasi) 5. Bagaimana menentukan prioritas alternatif kebijakan pada masa yang akan datang? 6. Bagiamana skenario kebijakan pada masa yang akan datang? 1.3. Peran Bakom PKB Untuk merumuskan disain kebijakan digunakan sebuah pendekatan sistem yang melibatkan semua stakeholder dalam menentukan semua kriteria, atribut dan kondisi masa depan terhadap pembauran bangsa yang diinginkan. Secara rinci disajikan pada Gambar berikut ini. ADVOKASI PT, LSM, INDIVIDUAL

HARMONISASI HUBUNGAN ETNIK & BUDAYA

PENEGAKAN HUKUM BKSDA, POLISI, JAKSA

PRESEPSI STAKE HOLDER

Umpan balik

KEBIJAKAN PEMERINTAH UU, PP, KEPMEN PERDA DLL

PERAN BADAN KOMUNIKASI PENGHAYAT KESATUAN BANGSA

Kelompok Etnis MASYARAKAT LOKAL Lembaga Adat,

EXISTING KONFLIK BUDAYA

KONFLIK AGAMA

KONFLIK ETNIS

TIDAK ADA HARMONISASI

KERUSUHAN

KERUSUHAN

ANALISIS PROSFEKTIF AHP SKENARIO RAKAYASA SISTEM

KEBIJAKAN PEMBAURAN

Gambar 1. Kerangka pemikiran peran Bakom PKB Disain kebijakan adalah sebuah proses sehingga untuk membuat kebijakan yang baik adalah di awali dengan menetukan stakeholder yang berpengaruh terhadap pembauran, kemudian dikaji persepsi semua stakholder. Persepsi dan pemahan stakeholder masa lalu telah menghasil kondisi eksisting saat ini, kebijakan saat ini akan menghasil kondisi pada masa yang akan datang. Untuk melakukan suatu bentuk evaluasi dan sebagai upaya untuk menyusun kebijakan agar tujuan yang ingin dicapai terpenuhi maka perlu dilakukan penilaian terhadap kondisi saat ini. Kondisi eksisting dapat dinilai melalui persepsi masyarakat, aspek sosial budaya,

3

proses interaksi antar kelompok dalam masyarakat, dan hubungan komunikasi antar kelompok etnis, agama dan budaya. Dari sebuah upaya penilaian secara bersama-sama, mensintesis faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi proses pembauran, setelah itu dilakukan pembobotan untuk mengetahui prioritas alternatif kebijakan yang akan diambil. Dalam mendisain kebijakan banyak faktor yang mempengaruhinya sehinga perlu dilakukan sebuah rekayasa sistem untuk mencapai tujuan pembauran dengan melakukan beberapa skenario kebijakan yang pada akhirnya diperoleh kebijakan yang paling ideal. Hasil akhir dari disain kebijakan ini diharapkan akan diperoleh suatu kebijakan baru melalui konfirmasi dengan stakeholder yang terkait yang meurapakan salah satu bentuk manajemen efektif untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang berkepanjangan. B. Pendekatan Sistem Pada dasarnya pendekatan sistem adalah suatu pendekatan analisis organisatoris yang menggunakan ciri-ciri sistem sebagai titik tolak analisis. Dengan demikian manajemen sistem dapat diterapkan dengan mengarahkan perhatian pada berbagai ciri dasar sistem yang perubahn dan gerakannya akan mempengaruhi keberhasilan suatu sistem (Marimin, 2004). Definisi dari kata sistem itu sendiri adalah kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan terorganisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Eriyatno (1998), karena pemikiran sistem selalu mencari keterpaduan antarbagian melalui pemahaman yang utuh, maka diperlukan suatu kerangka fikir baru yang terkenal sebagai pendekatan sistem (system approach). Pendekatan sistem merupakan cara penyelesaian persoalan yang dimulai dengan dilakukannya identifikasi terhadap adanya sejumlah kebutuhan-kebutuhan sehingga dapat menghasilkan suatu operasi dari sistem yang dianggap efektif. Tahapan dalam pendekatan sistem meliputi : (1) Analisis kebutuhan antar pelaku, (2) Formulasi permasalahan, (3) Identifikasi Sistem, (4) Permodelan sistem, (5) Verifikasi dan validasi model serta (5) implementasi model. Analisis kebutuhan merupakan permulaan pengkajian dari suatu sistem. Dalam tahap ini dicari secara selektif apa saja yang dibutuhkan dari masing-masing pelaku yang terlibat dalam sistem. Formulasi permasalahan merupakan tahapan untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi dari masing-masing pelaku tersebut. Identifikasi sistem merupakan suatu rantai hubungan antara pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dengan pernyataan khusus dari masalah yang harus dipecahkan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Permodelan sistem adalah tahapan menemukan hubungan antara masukan dan luaran sistem yang akan diverifikasi dan divalidasi pada tahap selanjutnya. Pada tahap akhir dilakukan rencana implementasi model. 2.1. Identifikasi Sistem Identifikasi sistem merupakan tahap yang penting untuk menentukan variabel sistem. Variabel tersebut terdiri atas variabel Output yang dikehendaki, variabel Input terkontrol, variabel Output yang tidak dikehendaki, variabel Input yang tidak terkontrol, dan variabel lingkungan (Gambar berikut).

4

INPUT LINGKUNGAN • UU Kewarganegaraan • UU Otonomi • Kepmen • Perda INPUT TIDAK TERKONTROL • Pengaruh luar • Pengaruh Media • Akulturasi Budaya

OUTPUT DIINGINKAN • Wawasan Kebangsaan • Toleransi etnis, agama dan budaya • Kesejahteraan • Perdamaian • SDM Berkualitas

PERAN DAN FUNGSI BAKOM PKB DALAM PEMBAURAN

INPUT TERKONTROL • Pendidikan (SDM) • Komunikasi antar etnis, agama dan budaya • Kerjasama lintas etnik, agama dan budaya • Proses penegakan hukum

OUTPUT TAK DIINGINKAN • Konflik etnis, agama, budaya • Kemiskinan • Sifat individual dan materialistis • Bersifat permisive

UMPAN BALIK

Gambar 2. Diagram input-output peran Bakom PKB 2.2. Identifikasi Faktor Dominan Penyebabkan Konflik dan Kegagalan Pembauran Faktor dominan adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap proses pembauran. Kegagalan pembaruan etnik, budaya, agama dan prilaku psikososial akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengarah pada kondisi yang chaos. Dari pengalaman dan kajian-kajian literatur dan content analisys dapat digambarkan faktor-faktor yang dominan terhadap persoalan-persoalan pembauran. Diantara faktor-faktor tersebut adalah: 1. Perbedaan Etnik 2. Perbedaan Agama 3. Perbedaan Budaya/kebiasaan 4. Kebijakan pemerintah

5

5. Kelemahan institusi/kelembagaan 6. Sumberdaya Manusia yang rendah 7. Kemiskinan da kesenjangan ekonomi 8. Kesenjangan Desa-Kota 9. Perbedaan Bahasa 10. Putra Daerah bukan putra daerah 11. Pelaksanaan Pilkada dan kekuasaan 12. Pengangguran 13. Perbedaan orientasi politik 14. Perbedaan organisasi masa 15. Perbedaan idiologi 16. Konflik di daerah Industri 17. Konflik kesempatan berusaha (pedagang) 18. Konflik kesempatan mendapatkan lahan 19. Tidak adanya komunikasi antar tokoh masyarakat 20. Tidak ada kedekatan emosional Dari mana mulai terjadinya konflik? Apakah berasal dari bawah kemudian terus merembet pada persoalan kekuasan ataukah akibat perseturuan pada tingkat elit yang kemudian merembet ke bawah menjadi konflik horizontal. Dari kajian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi berasal dari konflik ditingkat elit yang merembet ke bawah menjadi konflik horizontal. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjaga kerukunan baik itu dari unsur etnis, budaya dan umat beragama. Sesuai UU No.32 dalam pasal 22a bahwa daerah mempunyai tugas untuk menjaga kerukunan nasional. Kerukunan nasional ditopang tiga kerukunan, yaitu budaya, umat beragama dan kerukunan antar etnis. Itu semua akan menjalin kesatuan bangsa yang kokoh dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

C. Bentuk-bentuk konflik Yang Teridentifikasi di Provinsi Bengkulu Perbedaan persepsi, pemahaman, kualitas sumber daya dan faktor-faktor lainnya telah menyebabkan berbagai macam konflik di masyarakat. Konflik terjadi dapat disebabkan berasal dari bawah, tetapi konflik juga merupakan tetesan konflik pada tingkat elit yang terorganisir yang dapat menyebabkan terjadi konflik horizontal secara luas. Beberapa persoalan konflik disebabkan gagalnya transformasi pembauran etnik, budaya dan agama. Konflik dapat juga terjadi karena perbedaan orientasi politik dan idiologi. Konflik-konflik yang muncul di Provinsi Bengkulu diantaranya adalah: 1. Konflik kepentingan (pada pembentukan Kabupaten Muko-Muko) 2. Konflik antar nelayan tradisionil (penduduk asli) dengan nelayan modern (pendatang) 3. Konflik dalam pemilihan kepala daerah (bersifat kesukuan, putra daerah dan bukan putra daerah, partai politik) 4. Koflik kawasan lindung (BKSDA dengan Pemda Seluma) 5. Konflik pasar minggu (pedagang dengan pemerintah) 6. Konflik perbatasan wilayah kabupaten (Kabupaten Induk dengan Pemekaran) 7. Konflik partai politik (PBR, PAN, Sengketa Pemilu) 8. Konflik antara Satpol PP dengan PKL di Suprapto, Pasar Panorama, Pasar Minggu 9. Konflik pedagang dengan pemerintah dan masyarakat 10. Konflik penguasaan kawasan tertentu (HPH, Kawasan lindung dan lain-lain)

6

11. Konflik akibat aktivitas industri (PT BAM, Agromuko) 12. Konflik lokalisasi D. Pembauran dan Resolusi Konflik Sebelum dibahas bagaimana semestinya proses pembauran itu dilakukan sehingga konflik yang muncul dapat ditekan seminim mungkin, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu apa yang itu BAKOM PKB, apa programnya, apa visi dan misinya? 4.1. Bakom PKB Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa disingkat Bakom PKB didirikan pada tanggal 28 Oktober 1977 di Jakarta. Pada mulanya bakom PKB adalah organisasi yang difasilitas pemerintah untuk melakukan pembauran terhadap etnis Warga Keturunan khususnya Etnis Cina. Pada perkembangan selanjutnya Bakom PKB melibatkan semua kelompok etnis, agama dan budaya. Bakom PKB mempunyai azas, tujuan dan pedoman sesuai dengan peraturan dasar yang telah ditetapkan (terlampir). 4.2. Pembauran dan Resolusi Konflik Dari penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa proses pembauran adalah sesuatu yang alami dan berlangsung mendahalui proses-proses politik. Karena adanya konflict of interest dan kepentingan menyebabkan proses pembauran mengalami kendala, sehingga pemerintah merasa perlu membuat seperangkat kebijakan untuk mendorong terlaksananya proses pembauran. Pada implementasinya ternyata kebijakan yang dibuat pemerintah justru menyebabkan kesalahan dalam implementasi sehingga memunculkan persoalan-persoalan baru. Kita dapat melihat disana disini terjadi konflik dan kerusuhan yang berbau SARA. Kejadian-kejadian tersebut merupakan sebuah produk kebijakan yang salah dimasa lalu. Jika produk kebijakan tersebut tidak segera dilakukan revitalisasi maka bukan tidak mungkin dimasa yang akan datang akan semakin memperparah persoalan dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Untuk kontek wawasan kebangsaan pada tingkat daerah, seperti Bengkulu maka langkahlangkah strategis melalui sebuah kebijakan harus betul-betul dikaji secara mendalam, karena kalau tidak bukan tidak mungkin potensi-potensi konflik antar suku, agama dan budaya akan menjadi konflik yang terbuka dan horizontal. Kita dapat melihat persoalan konflik dalam pemilihan Pilkada di Kabupaten Kaur sudah mengarah kepada etnisitas yang pada sebenarnya dipicu ketidak puasan elit politik pada proses pilkada tersebut. Konflik akhirnya mengarah kepad konflik horizontal. Kita juga masih ingat bagaimana perseteruan dalam menentukan Ibu kota Kabupaten Muko-Muko yang sampai menyebabkan persoalan yang berkepanjangan. Hal ini semua memberikan gambaran yang transparan kepada kita ternyata konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat lebih banyak distimulasi oleh elit-elit lokal, yang mengarah pada perebutan pengaruh dan kekuasaan. Dari penjelasan diatas, maka Bakom PKB sebagai salah satu bentuk forum komunikasi menjadi sangat penting dibangun untuk menjalin saling pengertian dan toleransi lintas etnis, agama dan budaya, sehingga konflik-konflik yang muncul tidak sampai mengarah pada masyarakat akar rumput.

7

C. Penutup Dari tulisan ringkas ini dapat kami simpulkan bahwa Bakom PKB dapat menjadi salah satu jembatan untuk melakukan dialog terjadwal, untuk itu karena sifatnya sangat sosial maka persoalan-persoalan integritas dan idealitas para elit-elit lokal menjadi kuncinya. Tidak kalah penting adalah fasilitas dari pemerintah berupa pendanaan karena dari pengalaman melakukan komunikasi antar kelompok ternyata pendanaan juga menjadi kendala, padalah jika hal ini mendapat fasilitas yang memadai dari pemerintah bukan tidak mungkin sumbang pemikran dan waktu dari elit-elit etnik, agama dan budaya akan menjadi perekat dan mencegak konflik-konflik dan persoalan sosial di masyarakat.

Motto dalam hidup: Berpikir Mulia, Beramal Terbaik Untuk Mencapai Surga Firdaus

8