Bagaimanakah Kondisi Dan Demografi Masyarakat Disana.docx

TUGAS YAYASAN KARYA SALEMBA EMPAT ‘’MELIHAT KONDISI DAN MENGENAL DAERAH BOLAANG MONGONDOW SULAWESI UTARA’’

Di susun oleh: ISTIKA NURAINI 17081103001 ANGKATAN 2017 JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO 2018

BAB I PENDAHULUAN

I.I Latar belakang Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Lolak[1]. Etnis Mayoritas di kabupaten ini adalah Suku Mongondow. Bahasa ibu penduduk asli di daerah ini adalah Bahasa Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1954, terletak pada salah satu daerah Sulawesi Utara yang secara historis geografis adalah bekas danau, serta merupakan daerah subur penghasil utama tambang dan hasil bumi lainnya. Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

I.II TUJUAN Untuk mengetahui: 1. Bagaimana kondisi masyrakat kabupaten bolaang mongondow 2. Apa saja masalah social di kabupaten bolaang mongondow 3. Apa masalah yang mendesak untuk di selesaikan di kabupaten bolaang mongondow 4. Bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah itu.

I.III MANFAAT Agar kita dapat mengetahui perkembangan dan masalah apa saja yang ada di kabupaten bolaang mongondow

BAB II I.I Tinjauan pustaka Sulawesi Utara mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang sebelum daerah yang berada di paling ujung utara Nusantara ini menjadi Daerah Propinsi. Dalam sejarah pemerintahan daerah Sulawesi Utara, seperti halnya daerah lainnya di Indonesia, mengalami beberapa kali perubahan administrasi pemerintahan, seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan bangsa. Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi. Propinsi Sulawesi ketika itu beribukota di Makassar dengan Gubernur yaitu DR.G.S.S.J. Ratulangi. Kemudian sejalan dengan pemekaran administrasi pemerintahan daerah-daerah di Indonesia, maka pada tahun 1960 Propinsi Sulawesi dibagi menjadi dua propinsi administratif yaitu Propinsi Sulawesi SelatanTenggara dan Propinsi Sulawesi Utara-Tengah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960. Untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di Propinsi Sulawesi Utara-Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor.122/M Tahun 1960 tanggal 31 Maret 1960 ditunjuklah A. Baramuli, SH sebagai Gubernur Sulutteng. Sembilan bulan kemudian Propinsi Administratif Sulawesi Utara-Tengah ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960. Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulutteng meliputi; Kotapradja Manado, Kotapraja Gorontalo, dan delapan Daerah Tingkat II masing-masing; Sangihe Talaud, Gorontalo, Bolaang Mongondow, Minahasa, Buol Toli-Toli, Donggala, Daerah Tingkat II Poso, Luwuk/ Banggai. Sementara itu, DPRD Propinsi Sulawesi Utara-Tengah baru terbentuk pada tanggal 26 Desember 1961. Dalam perkembangan selanjutnya, tercatat suatu momentum penting yang terpatri dengan tinta emas dalam lembar sejarah daerah ini yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 23 September 1964 yang menetapkan status Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai daerah otonom Tingkat I dengan Ibukotanya Manado. Momentum diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 1964 itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Sejak itulah secara de facto wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara membentang dari utara ke selatan barat daya, dari Pulau Miangas ujung utara di Kabupaten Sangihe Talaud sampai ke Molosipat di bagian barat Kabupaten Gorontalo.

Adapun daerah tingkat II yang masuk dalam wilayah Sulawesi Utara yaitu; Kotamadya Manado, Kota Madya Gorontalo, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Sangihe Talaud. Gubernur Propinsi Dati I Sulawesi Utara yang pertama adalah F.J. Tumbelaka. Dalam perjalanan panjang Propinsi Sulawesi Utara tercatat sejumlah Gubernur yang telah memimpin daerah ini yaitu: F.J.Tumbelaka (Pj.Gubernur 19641965); Soenandar Prijosoedarmo (Pj.Gubernur 1965-1966); Abdullah Amu (Pj.Gubernur 1966 1967); H.V. Worang (1967 - 1978); Willy Lasut.G.A (1978-1979); Erman Harirustaman (Pj.Gubernur 1979-1980); G.H. Mantik (1980-1985); C.J. Rantung (1985-1990); E.E.Mangindaan (1995-2000); Drs. A.J. Sondakh (2000-2005); Ir. Lucky H. Korah, MSi (Pj. Gubernur 2005) dan Drs.S.H.Sarundajang (2005-2010). Sementara yang pernah menduduki posisi Wakil Gubernur yaitu; Drs. Abdullah Mokoginta (1985-1991); A. Nadjamuddin (19911996); J. B. Wenas (Wagub Bidang Pemerintahan dan Kesra, 1997-2000); Prof. Dr. Hi. H. A. Nusi, DSPA (Wagub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, 1998-2000 ), dan Freddy H. Sualang (2000-2005) dan terpilih kembali untuk periode 2005-2010. Selanjutnya, seiring dengan nuansa reformasi dan otonomi daerah, maka telah dibentuk Propinsi Gorontalo sebagai pemekaran dari Propinsi Sulawesi Utara melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Dengan dibentuknya Propinsi Gorontalo tersebut, maka wilayah Propinsi Sulawesi Utara meliputi; Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minahasa, Kab. Sangihe dan Talaud dan Kab. Bolaang Mongondow. Pada Tahun 2003 Propinsi Sulawesi Utara mengalami penambahan 3 Kabupaten dan 1 Kota dengan Kabupaten Minahasa sebagai Kabupaten induk yaitu Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon serta Kabupaten Kepulauan Talaud. Kemudian tahun 2007 ketambahan lagi 4 lagi Kabupaten/Kota yakni Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolmong Utara, Kab. Sitaro dan Kota Kotamobagu. Luas Propinsi Sulawesi Utara adalah 15.272,44 km2. Propinsi Sulawesi Utara terbagi dalam 13 Daerah Kabupaten/ Kota yaitu; 1. Kota Manado (157,25 km2); 2. Kota Bitung (304,00 km2); 3. Kota Tomohon (114,20 km2); 4. Kab. Minahasa (1.114,87 km2);

5. Kab. Minahasa Utara (932,20 km2); 6. Kab. Minahasa Selatan (1.409,97 km2); 7. Kab. Kepulauan Sangihe (746,57 km2); 8. Kab. Kepulauan Talaud (1.240,40 km2); 9. Kab. Bolaang Mongondow (6.446,06 km2); 10.Kab. Kep. SITARO (275,96 km); 11.Kab. Minahasa Tenggara (710,83 km); 12.Kab. Bolaang Mongondow Utara (1.843,92 km); 13.Kota Kotamobagu (68,06 km)

BAB III I.I Metode penelitian Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka penulis melakukan strategi! dalam penulisanmakalah ini penulis menggunakan metode sebagai berikut! Literatur Studi Pustaka yaitu dengan media internet dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada seperti menggunakan metode yang terkait.

BAB IV PEMBAHAN

1. Bagaimanakah kondisi dan demografi masyarakat disana?

Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten bolaang mongondow dalah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Lolak. Etnis Mayoritas di kabupaten ini adalah Suku Mongondow. Bahasa penduduk asli di daerah ini adalah Bahasa Mongondow.

Pemerintahan Daftar Bupati Berikut ini adalah Daftar Bupati Bolaang Mongondow yang menjabat sejak pembentukannya pada tahun 1954. [

No. Foto

1

2

3

4 5

Nama Anton Cornelis Manoppo Henny Yusuf Cornelis Manoppo Mayor Inf. Daan Olii Piet Johanis Manoppo Letkol. (CPM)

Awal

Akhir

Menjabat

Menjabat

Wakil Bupati

Keterangan Ref.

Maret 1954 Juni 1954

Juni 1954 September 1959 Juni 1965 Agustus

September 1959 tidak ada Wakil Juni 1965

Bupati

Agustus 1966 1967

Penjabat

Oemarudin Nini

1966

bupati

Mokoagow

6

7

8

9

10

11

12

1967

1971

1971

1976

Drs. Hi. Syamsudin

Januari

Paputungan

1976

Letkol. Art. Inyo Tangkudung

Mei 1976

Drs. Ahmad

Januari

Nadjamudin

1981

Periode pertama Periode kedua

Mei 1976 Januari 1981 Mei 1981

Mei 1981

Mei 1986

Mei 1986

Mei 1991

Mei 1991

Mei 1996

Mei 1996

Mei 2001

Mei 2001

Mei 2006

Periode pertama

Drs. Hi. Jambat Arsyad Damopolii

Drs. Hi. Syamsudin Paputungan Drs. Hi. Muda Mokoginta

Periode kedua

Ir. Hi. Syamsudin

Periode

C. Mokoginta

pertama

Dra. Hj. Marlina Drs. Hi. Sehan

Moha Siahaan Mei 2006

Mei 2011

Mokoapa Mokoagow, M.Si.

13

14 15

[5]

Hi. Gun Lapadengan, S.H. Hi. Salihi B. Mokodongan Adrianus Nixon

5 Mei 2011

20 Juli

21 Mei

kedua Penjabat

Juli 2011

Juli 2011 19 Juli 2016

Periode

[6]

bupati Yanny Ronny

Bupati

Tuuk, S.Th.

definitif Penjabat

[7]

Watung, S.H. Dra. Hj. Yasti 16

Soepredjo Mokoagow

2016 22 Mei 2017

2017

sekarang

bupati Yanny Ronny Tuuk, S.Th., M.M.

Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan 1. Bilalang 2. Passi Barat 3. Lolayan 4. Dumoga Timur 5. Dumoga Barat 6. Dumoga Utara 7. Bolaang 8. Bolaang Timur 9. Poigar 10. Lolak 11. Sang Tombolang 12. Bilalang(pemekaran kecamatan Passi Timur) 13. Dumoga(pemekaran kecamatan Dumoga Timur) 14. Dumoga Tenggara(pemekaran kecamatan Dumoga Utara) 15. Dumoga Tengah(pemekaran kecamatan Dumoga Barat) Lambang Daerah

[8]



Bentuk : segi lima sama sisi di atas dasar bentuk jantung berukuran 16:21. Bentuk inti lambang segi lima sama sisi, ukurannya ½ dari luas jantung melambangkan dasar negara Pancasila dimana kabupaten Bolaang Mongondow adalah satu bagian organik daripadanya. Bentuk dasar jantung melambangkan sumber hidup bagi tiap makhluk di Bolaang Mongondow yang diharapkan sebagai salah satu daerah sumber kehidupan bagi daerah Sulawesi Utara terutama dibidang produksi pangan (beras, jagung, dsb). Warna biru pada bentuk dasar ( jantung ) melambangkan: Kesetiaan rakyat Bolaang Mongondow & Secara historis geografis daerah Bolaang Mongondow adalah bekas danau.



Lukisan : 1. Dua bulir padi masing-masing dengan warna hijau dan kuning melambangkan bahwa daerah Bolaang Mongondow adalah penghasil beras terutama di Sulawesi Utara. Masing-masing bulir tiga jajar dengan dua puluh tiang bulir melambangkan tanggal 23 Maret, tanggal dan bulan lahirnya kabupaten Bolaang mongondow menjadi daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri PP No.24 tahun 1954. 2. Tombak dan perisai melambangkan patriotisme dan kesatuan kebudayaan daerah Bolaang Mongondow (Bekas 4 swapraja Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, bintauna dan kaidipang Besar). Warna perang (merah kehitam-hitaman) Wijn Rood pada tombak dan perisai mengandung arti dinamika hidup dan keberanian. 3. Bintang warna kuning emas melambangkan bahwa rakyat Bolaang Mongondow adalah orang-orang beragama yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Pita kuning bertulis : Bolaang Mongondow melambangkan keagungan dan kejayaan daerah Bolaang Mongondow.



Warna : Biru muda, hijau tua, kuning emas, merah kehitaman (wijn rood) dan hitam. Warna kuning emas segi lima, melambangkan belerang dan emas sebagai hasil tambang di daerah Bolaang Mongondow. Warna hijau tua pada segi lima melambangkan kesuburan, kekayaan daerah dan hasil bumi (padi, jagung, kelapa, kopi, cengkih, kayu dan hasil-hasil hutan lainnya). Warna hitam pada nama Bolaang Mongondow melambangkan ketekunan dan ketabahan. Seluruh warna putih yang terdapat pada lambang, baik pada bingkai dasar maupun pada bentuk inti melambangkan kesucian.

Penduduk Agama Sebagian besar masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow memeluk agama Islam (61%), Kristen (33%), Katolik (1%) dan Hindu (5%).[3] Ekonomi Komoditas Unggulan 1. Pertanian dan Perkebunan: Padi, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, Singkong, Ubi jalar, Kentang, Nenas, Kelapa, Cengkeh. 2. Pertambangan: Emas, Tembaga, Besi, Kaolin, Bentonit, Belerang, Batu Gamping, Batu Lamping, Pasir Kuarsa, Mangan. 3. Perikanan dan Kelautan: Ikan Demersil, Ikan Plagis, Ikan Tuna, Ikan Cakalang. 4. Budidaya: Udang, kepiting, Ikan Air Tawar. 5. Kehutanan: Meranti, Agatis, Nyato, Cempaka, Rotan, Gondrukem, Damar. Pariwisata Objek Wisata 

Tanjung Ompu



Pantai Molosing



Pantai Babo



Pantai pasir Putih



Pulau Tiga



Air Panas Bakan



Kolam Desa Tudu Aog



Pantai Lolan

2. Apa saja masalah social yang ada disana? . Masalah sampah Salah satu masalah sosial yang dihadapi masyarakat adalah sampah. Masalah sampah sangat mengganggu, terutama kalau tidak dikelolah dengan baik. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di lingkunganmu? Bagi masyarakat pedesaan, sampah mungkin belum menjadi masalah serius. Tapi, tidak demikian dengan masyarakat yang tinggal di kota atau di daerah padat penduduk. Masyarakat kota dan daerah padat penduduk menghasilkan banya sekali sampah. Sampah segera menumpuk jika tidak segera diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan, memikul tanggung jawab dalam mengelola sampah. Sampah yang menumpuk menimbulkan bau tidak sedap. Sampah yang ditumpuk dapat menjadi sumber berbagai penyakit menular. Misalnya, muntah berak (muntaber), penyakit kulit, paru- paru, dan pernapasan. Karena itu, kalau kamu perhatikan, di lingkungan tempat tinggalmu ada selalu ada petugas sampah. Setiap bulan orang tuamu membayar iuran sampah. Pernahkah kamu mengalami keadaan di mana sampah tidak diangkut lebih dari satu minggu? Lingkungan menjadi bau, bukan? Bagaimana Pak RT dan masyarakat di lingkunganmu memecahkan masalah ini? Masalah lain berkaitan dengan sampah adalah kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Di banyak tempat banyak warga yang biasa membuang sampah ke sungai dan saluran air. Sungai dan aliran air menjadi mampet. Akibatnya, sering terjadi banjir jika hujan lebat. Semua warga masyarakat harus ikut serta mengelola sampah. Warga bisa mengurangi masalah sampah dengan tertib mengelola sampah. Kita biasakan untuk memisahkan sampah plastik dari sampah basah. Kemudian kita menaruh sampah di tempat semestinya.

Pencemaran lingkungan

Pencemaran udara disebabkan asap kendaraan bermotor dan asap pabrik-pabrik. Kamu yang tinggal di kota pasti menghadapi masalah ini setiap hari. Kalau kamu habis jalan-jalan, coba usaplah wajahmu dengan kapasbersih. Apa yang kamu lihat pada kapas itu? Kapas itu akan menjadi hitam karena kotoran yang ada di wajahmu. Kotoran itu berasal dari debu dan asap kendaraan bermotor. Udara yang kita hirup adalah udara yang sangat kotor. Bayangkan apa yang terjadi dengan paru-paru kita, kalau kita menghirup udara yang sangat kotor seperti itu. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi pencemaran udara. Misalnya, membuat taman kota dan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Kita sebagai warga negara sebaiknya ikut serta dalam program ini. Selain itu, kalau kita memiliki kendaraan bermotor, usahakan supaya kendaraan tersebut layak dipakai. Jangan sampai kendaraan milik kita mengeluarkan banyak asap. Kalau bepergian ke mana-mana, sebaiknya menggunakan kendaraan umum. Jumlah kendaraan di jalan jadi berkurang. Kebakaran

Masalah sosial lainnya yang juga sering dihadapi warga masyarakat di lingkunganmu adalah kebakaran. Siapa yang pernah melihat kebakaran? Kebakaran apa yang kamu saksikan itu? Apakah rumah atau hutan dan semak belukar? Apa yang terjadi ketika kebakaran? Api melahap segala sesuatu dengan cepat, bukan? Kebakaran yang terjadi di masyarakat umumnya merupakan kebakaran pemukiman. Sebuah rumah terbakar dan menjalar ke rumah-rumah di sekitarnya. Penyebabnya antara lain kompor meledak dan sambungan arus pendek (korsleting) listrik. Karena itu, masyarakat harus sangat hatihati dengan dua hal ini. Kebakaran pemukiman kumuh dan padat penduduk umumnya merusak sebagian bahkan seluruh rumah yang ada di sana. Ini disebabkan karena bahan-bahan yang dipakai untuk membangun rumah memang mudah terbakar. Selain itu, jalan masuknya sempit sehingga sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran.

3. Apa 3 Masalah yang paling mendesak untuk di selesaikan?

1. Masalah Ketatanaga Kerjaan

Negara manapun, baik itu negara maju maupun negara berkembang pasti ada kecacatan dalam ketenagakerjaan. Hanya saja permasalahan yang dihadapi berbeda sehingga juga memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda pula. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang termasuk negara berkembang, berkaitan dengan : 1. Sempitnya peluang kerja 2. Rendahnya mutu tenaga kerja 3. Tingginya angka pengangguran 4. Rendahnya gaji dan upah 5. Jaminan sosial yang kecil Permasalahan ketenagakerjaan ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Masalah ketanagakerjaan merupakan masalah pokok yang harus dihadapi oleh negara dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus merangkul swasta untuk bersama-sama mengurangi dan menuntaskan masalah ketenagakerjaan di Indonesia ini. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan dalam usaha konkret, yaitu memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan mutu tenaga kerja. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah Angkatan Kerja yang Besar 2. Kualitas Tenaga Kerja Relatif Rendah 3. Persebaran Tenaga Kerja Tidak Merata 4. Kesempatan Kerja Masih Terbatas 5. Pengangguran 2. Masalah Sampah, BLH-PU Lempar Tanggungjawab

DIKELUHKAN WARGA: Tumpukan sampah di ruas Jalan. Foto diambil, Kamis (28/7) kemarin. Foto: Novianti Kansil/MP TUTUYAN—Warga Bolaang Mongondow Timur mengeluhkan tumpukan sampah di sejumlah titik ruas jalan menuju Ibu Kota Boltim. Mulai dari Dodap-Buyat-Kotabunan-Paret-Tutuyan III. “Saya melihat, sejak beberapa tahun belakangan. Permasalahan sampah daerah kita tak kunjung mendapat solusi. 3.Temuan Inspektorat, Banyak Proyek fisik Dandes Boltim Bermasalah

MONGONDOW.CO, Boltim – Sebanyak 80 kepala desa di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) harus lebih hati-hati. Pasalnya, hasil audit internal Inspektorat Boltim dalam realisasi Dana Desa (Dandes) dan ADD tahap pertama, ditemukan banyak masalah. Kepala Inspektorat Boltim Meike Mamahit. Dirinya mengatakan, tim Inspektorat sudah selesai melakukan pemeriksaan pada 80 desa yang ada di tujuh kecamatan selama dua minggu.”Hampir keseluruhan kita temukan ada masalah,” ungkapnya.

4. Apa solusi dan aktivitas yang dapat kalian lakukan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut?

1. Solusi Pemecahan Masalah Ketenagakerjaan Jumlah Angkatan Kerja yang Besar Pemecahan masalahnya: Jumlah angkatan kerja yang besar disebabkan karena tingginya tingkat kelahiran atau pertubuhan penduduk. Maka solusi yang harus dilakukan pemerintah dalam menekan atau mengurangi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yaitu dengan memaksimalkan pelaksanaan program keluarga berencana (KB). Jika program KB berjalan baik, maka jumlah angka pertumbuhan atau kelahiran akan menurun, demikian pula angkatan kerja semakinseimbang.

Apabila penurunan jumlah angkatan kerja yangberimbang ini, diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan kerja, maka jumlah penggangguran juga berkurang. 2. Kualitas Tenaga Kerja Relatif Rendah Penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia diantaranya karena rendahnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, kurangnya pelatihan dan pemagangan kerja. Pemecahan masalahnya: Untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Melakukan pelatihan kerja 2. Pemagangan 3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat 4. Membenahi upah dan gaji tenaga kerja 5. Peningkatan Gizi dan Kesehatan 3. Persebaran Tenaga Kerja Tidak Merata Persebaran tenaga kerja tidak merata disebabkan karena terkonsentrasi (terpusat)nya penduduk Indonesia di Pulau Jawa. Hampir 60 % penduduk Indonesia berada di pulau Jawa. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak semakin banyaknya jumlah pengangguran di pulau Jawa, sedangkan di luar pulau Jawa pembangunan akan terhambat karena kekurangan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya yang ada. Pemecahan Masalahnya: Untuk pemecahan masalah tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka pemerataan pesebaran tenaga kerja. Berikut ini beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah.

1. Mengadakan transmigrasi 2. Pemberdayaan tenaga kerja 3. Pengembangan usaha sektor informal di daerah-daerah 4. Kesempatan Kerja Masih Terbatas Untuk mengatasi terbatasnya kesempatan atau peluang kerja ini dapat dilakukan dengan cara pengembangan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penanaman modal dalam negeri. Usaha lainnya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah terbatasnya lapangan kerja ini adalah dengan pengembangan pekerjaan umum, seperti pengadaan proyek pembangunan jalan, pembuatan saluran air, irigasi, pembuatan jembatan, dan perbaikan jalan.

2. Solusi masaLah sampah Padahal solusinya buatkan saja Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk titik-titik tersebut. Agar jika hujan nanti, tak lagi berserakan di jalanan,” ujar salah satu Tokoh Masyarakat Boltim Ady Mamonto, kemarin. Senada, dikatakan sejumlah pengendara yang sering melintasi jalur ini. Tumpukan sampah merusak pemandangan. “Apalagi jika ada pejabat dari luar Boltim datang berkunjung. Lalu sampah tersebut hanya dibiarkan menggunung. Pastinya mereka akan mempertanyakan kinerja dari pemerintah,” kritik Rianto Mokoagow, warga sekaligus pengendara. Sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Boltim Priyamos terkesan lempar tanggungjawab. Ia mengatakan, masalah itu bukan kewenangan BLH Boltim. Padahal menurut warga, sampahsampah tersebut bisa merusak kelestarian lingkungan. “Saat ini kewenangan masih di Dinas PU. Tidak mungkin kami yang mengangkat sampah-sampah itu. Sementara itu bukan tugas kami,” terang Priyamos. Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Boltim Sjukri Tawil menuturkan, masalah sampah itu sudah dibicarakan dengan Asisten ll Pemkab Boltim.

Hanya saja masalahnya TPA yang menjadi kendala sekarang. “Itu sudah dibicarakan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), BLH, dan Asisten ll. Hingga kini yang menjadi kendala yaitu lahan yang akan dijadikan pembuatan TPA. 3. Solusi Banyak Proyek fisik Dandes Boltim Bermasalah Menurut Mamahit, ada dugaan mark up anggaran.”Ada yang kita temukan pemahalan pembayaran. Itu termasuk mark up. Karena melakukan pembayaran melebihi standar biaya,” tambahnya. Kemudian dalam laporan pertanggung jawaban tidak merinci apa saja program yang direalisasikan kepala desa. “Kita temukan ada penyerahan bantuan kepada masyarakat. Tapi laporannya tidak rinci siapa dan berapa orang yang menerima. Ini kan dipertanyakan, apa benar disalurkan atau tidak,” ungkapnya. Mamahit, mengatakan, sejumlah kepala desa berdalih pekerjaan sedang dikerjakan sehingga berpengaruh pada pemeriksaan fisik di lapangan.”Dalam regulasi diberikan batas waktu nemasukkan pertanggung jawaban. Karena ini tahap pertama, masih ada tahap kedua yang syaratnya adalah laporan pertanggung jawaban tahap pertama,” tegas Mamahit. Masih diberikan waktu kepada para kepala desa melakukan perbaikan sesuai hasil rekomendasi dari tim. “Pekan depan, jika rekomendasi kita tidak ditindak lanjuti akan menjadi temuan. Bisa kita minta untuk langsung diselesaikan, jika tidak maka lewat MPTP-TGR. Dan hasil ini dilaporkan kepada bupati,” ungkap Mamahit. (Afri)

BAB V PENUTUP

Kesimpulan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Lolak[1]. Etnis Mayoritas di kabupaten ini adalah Suku Mongondow. Bahasa ibu penduduk asli di daerah ini adalah Bahasa Mongondow. Masyarakat Bolaang Mongondow sebelum pemekaran terdiri dari 4 etnik yaitu: 1. 2. 3. 4.

Etnik Mongondow Etnik Kaidipang/Mokapok Etnik Bintauna Etnik Bolango Keempat etnik ini memiliki adat dan kebiasaan sendiri-sendiri, pemerintahan sendiri selama berabad-abad, dimana adat kebiasaan tersebut secara turun-temurun dihormati dan dipatuhi. Dengan demikian keepat etnik tersebut merupakan satuan masyarakat adat yang memiliki ciri dan identitas sendiri sebelum kedatangan bangsa Eropa (Spanyol, Portugis dan Belanda) yang menjajah negeri-negeri dan kerajaankerajaan di Nusantara termasuk keempat etnik/kerajaan tersebut. Ciri masyarakat adat tersebut masih sangat kental sampai saat ini dapat dilihat dari berbagai upacara seperti tata cara perkawinan, upacara kematian atau kedukaan, prosesi penjemputan tamu kehormatan, etiket sopan santun, pemberian gelat adat kepada pejabat tinggi negara dan sebagainya.

Saran Dalam melakukan suatu kegiatan penelitian hendaknya terlebih dahulu melihat apa yang menjadi masalah dari penelitian tersebut. Mengingat beragamnya masalah dalam masyarakat, untuk menelitinya pun tidak hanya diperlukan satu teori untuk kita sebagai seorang peneliti, pahamilah betul masalah yang ada kemudian pilihlah jenis penelitian yang akan anda gunakan untuk menyelesaikan penelitian ters

DAFTAR PUSTAKA

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Utara 

http://www.seputarsulut.com/profil-provinsi-sulawesi-utara/



http://gikuza.wordpress.com/budaya-2/sulawesi-utara/



http://www.kidnesia.com/Kidnesia/Potret-Negeriku/Teropong-Daerah/SulawesiUtara/Seni-Budaya/Rumah-Adat-Minahasa



http://punyamarga.com/sistem-kekerabatan-masyarakat-karo.html/