Babivhubunganinternasional-110319030753-phpapp02.pptx

Bab IV Hubungan Internasional Standar Kompetensi

Kompetensi dasar

4. Menganalisis hubungan dan organisasi Internasional

4.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara 4.2 Menjelaskan tahap-tahap Perjanjian Internasional 4.3 Menganalisis fungsi perwakilan diplomatik

4.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara Indikator Mendeskripsikan pengertian hubungan internasional

Hubungan Internasional 1. Pengertian

2. Renstra

adalah hubungan yang mengatur perilaku setiap negara untuk berinteraksi dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan.

menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI ( RENSTRA ) adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut

Menurut Para Ahli 1. Menurut D aniel S.Papp = Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah internasional dan sistem yang membentuk hubungan Internasional serta para aktor yang terlibat di dalamnya. 2. Menurut Hugo de Groat = Hukum & Hubungan Internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan negaranegara. Bertujuan demi kepentingan bersama dari yang menyatukan diri dalam ikatan tsb. Hugo dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional 3. Menurut Mochtar Kusumaatmadja = dengan adanya hubungan antar bangsa, berkembang pula kebiasaan ataupun peraturan hukum yang merupakan kesepakatan bersama.

4. Trygue Mathisen, dalam bukunya Methodology in the Study of International Relations, seperti yang dikutip oleh Suwardi Wiriaatmaja (1971) mencatat bahwa istilah hubungan internasional mempunyai beberapa arti, yaitu sebagi berikut:

a. Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmupengetahuan. b. Sejarah baru dari politik internasional.

c. Semua aspek internasional dari kehidupan sosial umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dapat mempengaruhi tingkah laku manusia negara lain. d. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri (district disipline), atau dengan kata lain bukan merupakan cabang ilmu pengetahuan tertentu.

Tujuan adanya hubungan Internasional – – – – –

Rasa saling pengertian Mempererat hubungan Saling memenuhi kebutuhan Memenuhi keadilan Membina perdamaian dan kemanan dunia

Asas-asas Hubungan Internasional a. Asas teritorial b. Asas kebangsaan c. Asas kepentingan umum d. Asas harkat, derajat, dan martabat e. Keterbukaan

a. Semua orang yang berada di luar negaranya wajib mematuhi hukum international b. Di manapun berada, seseorang tetap mendapat perlakuan hukum di negaranya c. Hukum tidak terikat dalam batas negara karena menyangkut kepentingan umum

Sarana-sarana Hubungan Internasional A. Diplomasi/Komunikasi

B. Negoisasi/Perundingan

C. Lobby/Mempengaruhi

Pentingnya Hubungan Internasional Hubungan internasional dilaksanakan atas dasar untuk mencapai tujuan tertentu, karena adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka seringkali yang menjadikan mengapa suatu hubungan internasional dianggap penting bagi kehidupan suatu bangsa

Aktor-aktor dalam Hubungan Internasional 1. Supra State Actors

Organisasi pemerintahan internasional (International governmental organizations (IGOs)

2. State – Nation Actors /

Konsep kedaulatan (souvereignty), legitimasi (legitimacy), (duty)

aktor negara – bangsa

3. Sub- State Actors

a. International Non governmental organizations b. Multinational organizations (MNCs) c. Nongovernmental organizations (NGOs) Individual d. Ethnic / national liberation Organizations e. Tiga tipe Ethnic / national liberation Organizations f. Terrorism and movements g. Partai nasional & kelompok kepentingan, LSM

4.2 Menjelaskan Tahap-tahap Perjanjian Internasional 4.2.1 Makna Pejanjian Internasional Perjanjian antarbangsa atau yang sering disebut sebagai perjanjian internasional merupakan persetujuan internasional yang diatur oleh hubungan internasional serta ditandatangani dalam bentuk tertulis.

Contoh perjanjian internasional diantaranya adalah antarnegara atau lebih, antarorganisasi internasional atau lebih, dan antarorganisasi internasional.

Menurut beberapa ahli a. OppenheimerLauterpact Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan.

b. Dr. B. Schwarzenberger Perjanjian internasional adalah persetujuan antara subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajibankewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Adapun subjek hukum yang dimaksud adalah lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.

• c. Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmaja, S.H. LLM Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibatakibat tertentu.

PERJANJIAN INTERNASIONAL – Dasar hukum perjanjian internasional adalah pasal 38 ayat 1 piagam mahkamah Internasional, yang menyatakan perjanjian internasional harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional – Perjanjian internasional adalah sebagai sumber hukum internasional dengan alasan: – Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum, karena perjanjian internasional diadakan secara tertulis – Perjanjian internasioanl mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan antara subjek hukum internasional

Tahap-tahap Perjanjian Internasional • Menurut Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tahap-tahap Perjanjian Internasional (proses pembuatan perjanjian Internasional) adalah sebagai berikut : a. Tahap Penjajakan b. Tahap Perundingan: c. Tahap Perumusan Naskah: d. Tahap Penerimaan e. Tahap Penandatanganan: f. Tahap Pengesahan:

Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 – Perundingan (Negotiatio) – Penandatanganan (Signature) – Pengesahan (Ratification)  Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ratifikasi oleh badan eksekutif, ratifikasi oleh badan legislatif, dan ratifikasi campuran. 1) Ratifikasi oleh badan ekssekutif biasa dilakukan oleh raja-raja absolute dan pemerintahan otoriter; 2) Ratifikasi oleh badan legislative jarang digunakan; 3) Ratifikasi campuran (DPR dan pemerintah) paling banyak digunakan karena peranan legislative dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian

Istilah-istilah dalam Perjanjian Internasional • Traktat ( Treaty ). Perjanjian paling formal dari dua negara atau lebih dan mencakup bidang politik dan ekonomi. • Konvensi ( convention ). Persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi. • Protokol ( Protocol ). Persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. • Persetujuan ( Agreement ). Perjanjian yang bersifat teknis atau administratif • Perikatan ( Arrangement ). Merupakan istilah untuk transaksi transaksi yang bersifat sementara.

• Proses Verbal Catatan catatan konferensi diplomatik atau suatu kemufakatan. • Piagam ( Statute ). Himpunan peraturan yang telah ditetapkan oleh persetujuan internasional. • Deklarasi ( Declaration ). Perjanjian internasional yang berupa teraktat dan dokumen tidak resmi. • Modus Vivendi Dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara. • Pertukaran Nota. Metode tidak resmi yang biasanya dilakukan oleh wakil wakil militer yang mengakibatkan timbul kewajiban kewajiban yang menyangkut mereka.

Dimulainya Perjanjian Internasional Perjanjian internasional berlaku pada saat: – Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding – Jika tidak ada ketentuan, perjanjian mulai berlaku

– setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara berunding.

- Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian setelah perjanjian itu berlaku. - Ketentuan-ketentuan perjajian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan prsetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian.

Kedudukan Negara Bukan Peserta Perjanjian Internasional. • Kedudukan negara yang tidak ikut dalam perjanjian internasional tidak memiliki hak dan kewajiban, tetapi jika perjanjian tersebut bersifat multilateral maka negara yang tidak terlibat dapat menyatakan diri terikat dengan perjanjian tersebut.

Pembatalan Perjanjian Internasional Berdasarkan konvensi Wina 1969, karena berbagai alasan suatu perjanjian Internasional dapat batal antara lain: – Negara atau wakil kuasa pernah melanggar ketentuan hukum Nasionalnya. – Adanya unsur kesalahan error pada saat perjanjian itu dibuat. – Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain, waktu pembentukan perjanjian. – Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (Corruption) melalui kelicikan atau penyuapan. – Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta, paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan. – Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum Internasional umum.

Berakhirnya Perjanjian Internasional • Berakhirnya Perjanjian Internsional apabila : – Telah tercapainya tujuan dari perjanjian itu. – Masa berlaku perjanjian tersebut telah berakhir. – Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian tersebut. – Adanya persetujuan dari peserta peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut. – Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian terdahulu. – Syarat syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian telah dipenuhi. – Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

Penggolongan Perjanjian Internasional • Menurut Subjeknya. – Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. – Perjanjian antara negara dengan subjek hukum internasional yang lain misal organisasi internasional. – Perjanjian antar subjek hukum internasional selain negara.

Menurut Isinya : • Perjanjian di bidang politik,misal pakta pertahanan. • Perjanjian di bidang ekonomi, misal IMF. • Perjanjian di bidang hukum, misal batas negara. • Perjanjian di bidang kesehatan, misal penanggulangan AIDS

Menurut Proses Pembentukannya : > Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melelui proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi. > Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap yaitu perundingan dan penandatanganan

Menurut Fungsinya. • Perjanjian yang membentuk hukum yaitu perjanjian yang yang meletakkan ketentuan ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. • Perjanjian yang bersifat khusus yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara negara yang mengadakan perjanjian saja.

4.3 Menganalisis Perwakilan Diplomatik A. Pengertian Perwakilan Diplomatik Perwakilan Diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Menurut keppres No. 108 Tahun 2003 ttg Organisasi Perwakilan Diplomatik RI di Luar Negeri: Perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar RI dan Perutusan Tetap RI yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah RI.

Ada 2 macam instrumen yang dapat digunakan untuk melaksanakan diplomasi yaitu : 1. Departemen Luar Negeri

2. Perwakilan Diplomatik dari suatu negara yang ditempatkan di negara lain

Jenis Perwakilan Diplomatik • Perwakilan Indonesia di luar negeri terdiri atas: * Perwakilan diplomatik, kegiatannya mencakup semua kepentingan negara RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan suatu organisasi internasional. * Perwakilan konsuler, kegiatannya mencakup semua kepentingan negara RI di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.

Tingkatan-tingkatan Perwakilan Diplomatik 1. Duta besar berkuasa penuh, yaitu perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. 2. Duta, yaitu perwakilan diplomatik yang dalam menyelesaikan persoalan kedua negara harus berkonsultasi dahulu dengan pemerintahnya. 3. Menteri Residen, status menteri residen bukan sebagai wakil pribadi kepala negara melainkan hanya mengurus urusan negara 4. Kuasa Usaha, adlh perwakilan diplomatik yang tidak diperbantukan kepada kepala negara, melainkan kepada menteri luar negeri 5. Atase-atase, adalah pejabat pembantu Duta Besar Berkuasa Penuh. Atase terdiri dari Atase Pertahanan dan Atase Teknis ( pendidikan, perdagangan, perindustrian dan lain-lain )

Fungsi Misi Diplomatik ( menurut Konvensi Wina )

1. Mewakili negara pengirim di negara penerima 2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diijinkan oleh Hukum Internasional 3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima 4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim 5. Memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara .

Tugas Duta Besar • Menurut Wijono Projodikoro, ada tiga tugas yang harus diemban oleh Duta Besar yaitu : 1. Melaksanakan Perundingan ( negotiation ) 2. Meneropong keadaan ( observation ) 3. Memberi perlindungan ( protection )

Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal RI dan Konsulat RI yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah negara penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah RI.

Tugas Perwakilan Konsuler Hubungan antar negara yang bersifat non politis dapat dilakukan oleh konsuler yang dipimpin oleh Konsul Jenderal . Konsul memiliki tugas : 1. Bidang ekonomi : menggalakkan ekspor, promosi perdagangan 2. Bidang Kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti pertukaran pelajar/ mahasiswa 3. Bidang-bidang lain seperti memberi paspor/visa, fungsi administrasi dan lain-lain