Bab Ii.docx

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Desa/RW Siaga 1. Konsep Dasar Desa/RW Siaga Langkah nyata untuk mewujudkan sasaran RPJMN 2004-2009, telah diterbitkan SK Menkes No. 564/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa/RW Siaga, dengan mengambil kebijakan bahwa “seluruh desa/RW di Indonesia menjadi Desa/RW Siaga pada akhir tahun 2008”. Konsep yang secara formal diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesiagaan penduduk desa dalam rangka mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk kejadian wabah (KLB). Menurut SK Menkes No. 564/SK/ VIII/ 2006, elemen utama Desa/RW Siaga sebagai berikut: a. Pendirian Poskesdes b. Penempatan tenaga professional minimal Bidan c. Pemberdayaan masyarakat dengan melatih kader Desa Siaga d. Peran serta masyarakat dilaksanakan melaui kegiatan SMD dan MMD (participative planning and implementation). Melalui mekanisme ini masyarakat akan melakukan identifikasi masalah kesehatan sekaligus merencanakan dan melaksanakan intervensi yang akan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Inti dari kegiatan Desa/RW Siaga adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena itu dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan edukatif. Yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran yang berupa proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. 6

Untuk menuju Desa/RW Siaga perlu dikaji berbagai kegiatan bersumberdaya masyarakat yang ada dewasa ini seperti Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Dana Sehat, Siap-Antar-Jaga, dan lain-lain sebagai embrio atau titik awal pengembangan menuju Desa/RW Siaga. Dengan demikian, mengubah desa/RW menjadi Desa/RW Siaga akan lebih cepat bila di desa tersebut telah ada berbagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). 2. Pengertian Desa/RW siaga adalah desa/RW yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan (bencana dan kegawatdaruratan kesehatan) di desa/RW-nya

(Depkes RI, 2007 dalam Efendi,

2009). Desa/RW Siaga adalah desa/RW yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalahmasalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa/RW dikatakan menjadi desa/RW siaga apabila desa/RW tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Ismawati, 2010). Desa/RW Siaga yang dicanangkan pemerintah

merupakan gambaran

masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular, penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan lainlain, dengan memanfaatkan potensi setempat secara gotong royong menuju desa/RW siaga. Desa/RW siaga (siap antar jaga) membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan anak. Alam desa/RW siaga, sistem gerakan partisipasi masyarakat dirumuskan dan dilakukan oleh masyarakat dan

7

dilaksanakan dengan menggali pengalaman masyarakat dalam masalah KIA, menggali kemampuan masyarakat (SDM), menggali potensi masyarakat (SDA), dan membangun sistem partisipasi masyarakat. Desa/RW Siaga juga dapat merupakan pengembangan dari konsep Siap-AntarJaga, sehingga diharapkan pada gilirannya akan menjadi Desa/RW Siaga dan selanjutnya

Desa

Sehat

yang

dilengkapi

komponen-komponen

yaitu

dikembangkannya pelayanan kesehatan dasar dan UKBM, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di kalangan masyarakat, diciptakannya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kegawatdaruratan dan bencana, serta sistem pembiayaan kesehatan yang berbasis masyarakat. Kerangka pikir pertama adalah bahwa Desa/RW Siaga akan dapat terwujud apabila manajemen dalam pelaksanaan pengembangannya diselenggarakan secara paripurna oleh berbagai pihak (unit-unit kesehatan dan pemangku. Secara umum, pengertian desa/RW siaga adalah desa/RW yang telah menjalankan sistem kesehatan yang bersifat adil bagi masyarakat bersama dengan negara yang bertujuan menjaga kesehatan masyarakat, dengan mengutamakan kebutuhan, kepentigan, dan tindakan yang didasarkan pada pilihan masyarakat itu sendiri. 3. Tujuan a. Tujuan umum : Terwujudnya desa/RW dengan masyarakat yang sehat, peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan (bencana dan kegawatdaruratan kesehatan) di desa/RW-nya. b. Tujuan khusus

8

1) Meningkatkanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa/RW tentang pentingnya kesehatan dan pelaksanaan kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 2) Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat desa/RW untuk menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan 3) Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa/RW terhadap resiko dan bahaya yang dapat menimbulkaqn gangguan kesehatan (bencana, wabah penyakit, dan sebagainya) 4) Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. 5) Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa/RW. (Ismawati, 2010 & Hamdani, 2015) 4. Sasaran Desa/RW Siaga Untuk mempermudah strategi intervensi, sasaran pengembangan Desa/RW Siaga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: a. Semua individu dan keluarga di desa/RW, yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, serta perduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desa/RW-nya. b. Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut, seperti tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda; kader; serta petugas kesehatan. c. Pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sarana, dan lain-lain, seperti Kepala Desa,

9

Camat, para pejabat terkait, swasta, para donatur, dan pemangku kepentingan lainnya (Depkes RI, 2007) 5. Kriteria Desa/RW Siaga Sebuah desa/RW akan menjadi desa/RW siaga apabila desa tersebut telah memenuhi kriteria minimal berikut ini : a. Memiliki pelayanan kesehatan dasar Bagi desa/RW yang tidak meemiliki akses kepuskesmas/puskesmas pembantu dapat di kembangkan pos kesehatan desa (Poskesdes). b. Mempunyai forum masyarakat Forum masyarakat adalah suatu perkumpulan yang terdiri atas perwakilan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga/perbaikan desa/RW-nya. Forum ini bisa berupa kelompok rembung desa/RW, perkumpulan yasinan, majelis talim, serta kelompok doa, yang pada intinya sudah berfungsi sebagai wadah kegiatan dan penampungan kegiatan masyarakat. Perkumpulan ini secara umum membahas berbagai permasalahan kesehatan dan cara mengatasinya dengan upaya mandiri masyarakat di desa/RW. c. Mempunyai sedikitnya dua jenis Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sesuai kebutuhan masyarakat setempat (misal posyandu dan polindes) Yang didasarkan atas kehendak dan kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaannya sesuai dengan desa/RW siaga. Jenis UKBM dan staratanya (pratama, madya, purnama dan mandiri) ditiap desa tidak harus sama, karena UKBM dipilih oleh masyarakat. d. Ada

pembinaan

dari

puskesmas

yang

mampu

memberikan

kegawatdaruratan bagi ibu hamil, nifas, bersalin serta bayi baru lahir

10

pelayanan

Pembinaan desa/RW siaga dilakukan oleh puskesmas dan Pelayanan Obsetri Nasional Emergensi Dasar (PONED). Hal tersebut penting dalam jaringan rujukan. Dalam pembinaan desa siaga/RW ini diharapkan masyarakat paham dan mengetahui cara cara mendeteksi ibu hamil dengan resiko tinggi, persalinan, nifas, bayi baru lahir sampai usia 1 tahun, serta mengetahui kemana dan bagaimana merujuknya kepuskesmas atau RS, bila diperlukan. e. Ada pengamatan kesehatan terus menerus yang berbasis masyarakat Masyarakat paham serta bersedia mengamati hal-hal penting yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan melaporkannya kepada petugas kesehatan. Pengamatan ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya korban. Masalah kesehatan yang diamati meliputi penyakit menular dan penyakit tidak menular. f. Ada sistem siaga terhadap bencana oleh masyarakat. Masyarakat harus memahami segala sesuatu mengenal bencana. Bencana adalah semua kejadian yag menyebabkan kerusakan, hilangnya nyawa manusia, serta penurunan tingkat kesehatan dan pelayanan kesehatan yang menimpa suatu wilayah. Masyarakat yang siaga bencana adalah masyarakat yang paham dan bersedia bertindak terhadap adanya ancaman atau kejadian yang dapat membahayakan harta atau jiwa masyarakat. g. Ada pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat. Mengingat desa/RW siaga dibentuk atas kehendak dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat, maka pembiayaan yang terikat dengan kegiatan desa/RW siaga juga ditanggung bersama oleh masyarakat. Guna meningkatkan, menjaga, serta memulihkan Kesehatan diperlukan peran serta masyarakat dalam pengadaan dana meskipun ada bantuan dari pemerintah.

11

h. Mempunyai lingkungan yang sehat Masyarakat memahami dan mampu mempraktikan berbagai perilaku yang mendorong atau mendukung tercapainya keadaan yang bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. i. Masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat Masyarakat dapat hidup dilingkungan sehat serta paham dan bersedia mengupayakan lingkungan yang sehat serta menjaganya agar tetap dan bertambah sehat. Pengertian sehat ditandai dengan sifat bersih, nyaman, tidak membahayakan dan membuat manusia menjadi sehat. Lingkungan sehat mencakup kebutuhan dasar seperti tanah, air, udara yang mencakup sarana prasarana sekitar kehidupan sehari-hari seerti perumahan. (Hamdani, 2015) 6. Tahapan Perkembangan Desa/RW Siaga Kriteria desa/RW siaga tersebut tidak mungkin diciptakan sekaligus. Oleh karena itu pengembangan Desa/RW Siaga dilaksanakan secara bertahap. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ditetapkan adanya empat tingkatan Desa/RW Siaga, yaitu : a. Desa/RW Siaga Pratama Disebut desa/RW siaga pratama bila telah memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu : 1) Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan Pos kesehatan desa) 2) Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Posyandu, Pos/Warung Obat Desa dan lain-lain) 3) Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan faktor-faktor resiko yang berbasis masyarakat.

12

b. Desa/RW Siaga Madya Disebut desa/RW siaga madya bila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu : 1) Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan Pos kesehatan desa) 2) Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Posyandu, Pos/Warung Obat Desa dan lain-lain) 3) Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan faktor-faktor resiko yang berbasis masyarakat 4) Memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggualangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat. c. Desa/RW Siaga Purnama Disebut desa/RW siaga purnama bila telah memenuhi 5 (lima) kriteria, yaitu : 1) Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan Pos kesehatan desa) 2) Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Posyandu, Pos/Warung Obat Desa dan lain-lain) 3) Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan faktor-faktor resiko yang berbasis masyarakat 4) Memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggualangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat 5) Memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat. d. Desa/RW Siaga Mandiri Disebut desa/RW siaga mandiri bila telah memenuhi semua kriteria, yaitu :

13

1) Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan Pos kesehatan desa) 2) Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Posyandu, Pos/Warung Obat Desa dan lain-lain) 3) Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan faktor-faktor resiko yang berbasis masyarakat 4) Memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggualangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat 5) Memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat 6) Memiliki lingkungan yang sehat 7) Masyarakatnya saar gizi serta berprilaku hidup bersih dan sehat. (Ismawati, 2010) 7. Program-program yang Terdapat Dalam Desa/RW Siaga Inti dari kegiatan Desa/RW Siaga adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena itu dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan edukatif. Yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran yang berupa proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. Untuk menuju Desa/RW Siaga perlu dikaji berbagai kegiatan bersumberdaya masyarakat yang ada dewasa ini seperti Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Dana Sahat, Siap-Antar-Jaga, dan lain-lain sebagai embrio atau titik awal pengembangan menuju Desa/RW Siaga. Dengan demikian, mengubah desa menjadi Desa/RW Siaga akan lebih cepat bila di desa tersebut telah ada berbagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

14

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Dalam Desa/RW Siaga a. Pengertian Poskendes Poskesdes adalah upaya UKBM yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dapat dikatakan sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya-upaya masyarakat dan dukungan pemerintah. Pelayanannya meliputi upaya-upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya. b. Kegiatan Poskendes Poskesdes diharapkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, sekurang-kurangnya: 1) Pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, dan faktor-faktor resikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang beresiko. 2) Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, serta faktor-faktor resikonya (termasuk kurang gizi). 3) Kesiapsiagaan

dan

penanggualangan

bencana

dan

kegawatdaruratan

kesehatan. 4) Pelayanan medis dasar, sesuai dengan kompetensinya. 5) Kegiatan-kegiatan lain, yaitu promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyehatan lingkungan, dan lain-lain, merupakan kegiatan pengembangan. Poskesdes juga diharapkan sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM lain yang dibutuhkan masyarakat desa (misalnya Warung Obat

15

Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain). Dengan demikian, Poskesdes sekaligus berperan sebagai coordinator dan UKBM-UKBM tersebut. c. Sumber Daya Poskendes Poskesdes diselenggarakan oleh tenaga kesehatan (minimal seorang bidan), dengan dibantu oleh sekurang-kurangnya dua orang kader. Untuk menyelenggarakan Poskesdes harus tersedia sarana fisik bangunan, perlengkapan, dan peralatan kesehatan. Guna kelancaran komunikasi dengan masyarakat dan dengan sarana kesehatan (khususnya Puskesmas), Poskesdes seyogyanya memiliki juga sarana komunikasi (telepon, ponsel, atau kurir). Pembangunan saranan fisik Poskesdes dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, yaitu dengan urutan alternative sebagai berikut: 1) Mengembangkan Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang telah ada menjadi Poskesdes. 2) Memanfaatkan bangunan yang sudah ada, yaitu misalnya Balai RW, Balai Desa, Bali Pertemuan Desa, dan lain-lain. 3) Membangun baru, yaitu dengan pendanaan dari Pemerintah (Pusat atau Daerah), donator, dunia usaha, atau swadaya masyarakat (Depkes RI, 2007). 8. Pelaksanaan Kegiatan Desa/RW Siaga Secara operasional pembentukan desa/RW siaga dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pemilihan pengurusan dan kader desa/RW siaga Pemilihan pengurusan dan kader desa siaga dilakukan melalui pertemuan khusus para pimpinan formal desa dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil

16

masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sesuai dengan tata cara dan kriteria yang berlaku, dengan difasilitasi oleh Puskesmas. b. Orientasi/ Pelatihan Kader Desa/RW Siaga Sebelum melaksanakan tugasnya, kepada pengelola dan kader desa yang telah ditetapkan perlu diberikan orientasi atau pelatihan. Orientasi atau pelatihan dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai dengan pedoman orientasi/pelatihan yang berlaku. Meteri orientasi/pelatiahan mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan di desa dalam rangka pengembangan desa siaga (sebagaimana telah dirumuskan dalam rencana operasional). Yaitu anatara lain pengelolaan desa siaga secara umum, pembangunan dan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar seperti Poskesdes (jika diperlukan), pengelolaan UKBM, serta hal-hal lain seperti kehamilan dan persalinan sehat, Siap-Antar-Jaga, keluarga sadar gizi, posyandu, kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit menular, penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP), kegawatdaruratan sehari-hari, kesiapsiagaan bencana, kejadian luar biasa, warung obat desa (WOD), diversifiksasikan pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan melalui Taman Obat Keluarga (TOGA), kegiatan surveilans, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan lain-lain. c. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Dasar dan UKBM Dalam

hal

ini

pembangunan

Poskesdes

(jika

diperlukan)

bisa

dikembangkan dari UKBM yang sudah ada, khususnya Polindes. Apabila tidak adsa Polindes, maka perlu dibahas dan dicantumkan dalam rencana kerja pembangunan Poskesdes. Dengan demikian sudah diketahui bagaimana pelayanan kesehatan dasar tersebut akan diadakan, membangun baru dengan bantuan dari donatur, membangun baru dengan swadaya masyarakat, mengembangkan

17

bangunan Polindes yang ada, atau memodifikasi bangunan lain yang ada. Bilamana Poskesdes sudah berhasil diselenggarakan, kegiatan dilanjutkan dengan membentuk UKBM-UKBM yang diperlukan, dan belum ada di desa yang bersangkutan, atau merevitalisasi yang sudah ada tetapi kurang/tidak aktif. Dengan telah adanya pelayanan kesehatan dasar dan UKBM serta terlatihnya kader dan terbentuknya forum desa/RW siaga, maka desa/RW yang bersangkutan telah dapat ditetapkan sebagai Desa/RW Siaga Aktif. Setelah desa/RW siaga resmi dibentuk, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan desa siaga secara rutin sesuai dengan kriteria desa/RW siaga, yaitu pengembangan sistem surveilans berbasis masyarakat, pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan

kegawatdaruratan

dan

bencana,

penggalangan

dana,

pemberdayaan masyarakat menuju kadarzi dan PHBS, serta penyehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan dasar melalui Poskesdes (bila ada) dan Pelayanan UKBM seperti Posyandu dan lain-lain digiatkan denagn berpedoman kepada panduan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan di Desa/RW Siaga utamanya dilakukan oleh kader kesehatan yang dibantu tenaga kesehatan profesional (bidan, perawat, tenaga gizi dan sanitarian). Secara berkala kegiatan desa siaga dibimbing dan dipantau oleh Puskesmas, yang hasilnya dipakai sebagai masukan untuk perencanaan dan pengembangan desa siaga selanjutnya secara lintas sektoral. (Hamdani, 2015) 9. Pendekatan Pengembangan Desa/RW Siaga Pengembangan

Desa/RW

Siaga

dilaksanakan

dengan

membantu

/

memfasilitasi masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran melalui siklus atau

18

spiral pemecahan masalah yang terorganisasi (pengorganisasian masyarakat), yaitu dengan menempuh tahap-tahap: a. Mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah. b. Mendiagnosis masalah dan merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah. c. Menetapkan alternative pemecahan masalah yang layak, merencanakan dan melaksanakannya. d. Memantau, mengevaluasi dan membina kelestarian upaya-upaya yang telah dilakukan. (Depkes RI, 2007) Menurut

Ismawati

(2010),

meskipun

di

lapangan

banyak

variasi

pelaksanaanya, namun secara garis besar langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: a. Pengembangan Tim Petugas Langkah ini merupakan awal kegiatan, sebelum kegiatan-kegiatan lainnya dilaksanakan. Tujuan langkah ini adalah mempersiapkan para petugas kesehatan yang berada di wilayah Puskesmas, baik petugas teknis maupun petugas administrasi. Persiapan pada petugas ini bisa berbentuk sosialisasi, pertemuan atau pelatihan yang bersifat konsolidasi, yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Keluaran (output) dan langkah ini adalah para petugas yang memahami tugas dan fungsinya, serta siap bekerjasama dalam satu tim untuk melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan masyarakat. b. Pengembangan Tim di Masyarakat Tujuan langkah ini adalah untuk mempersiapkan para petugas, tokoh masyarakat, serta masyarakat, agar mereka tahu dan mau bekerjasama dalam satu tim untuk mengembangkan Desa/RW Siaga.

19

Dalam langkah ini termasuk kegiatan advokasi kepada para penentu kebijakan, agar mereka mau memberikan dukungan, baik berupa kebijakan atau anjuran, serta restu, maupun dana atau sumber dana yang lain, sehingga pembangunan Desa/RW Siaga dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat bertujuan agar mereka memahami dan mendukung, khususnya dalam membentuk opini publik guna menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Desa/RW Siaga. Jadi dukungan yang diharapkan dapat berupa dukungan moral, dukungan financial atau dukungan material, sesuai kesepakatan dan persetujuan masyarakat dalam rangka pengembangan Desa/RW Siaga. Jika di daerah tersebut telah terbentuk wadah-wadah kegiatan masyarakat di bidang kesehatan seperti Konsil Kesehatan Kecamatan atau Badan Penyantun Puskesmas, Lembaga Pemberdayaan Desa, PKK, serta organisasi kemasyarakatan lainnya, hendaknya lembaga-lembaga ini diikut sertakan dalam setiap persemuan dan kesepakatan. c. Survei Mawas Diri Survey Mawas Diri (SMD) atau Telaah Mawas Diri (TMD) atau Community Self Survey (CSS) bertujuan agar pemuka-pemuka masyarakat mampu melakukan telaah mawas diri untuk desanya. Survey ini harus dilakukan oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat dengan bimbingan tenaga kesehatan. Dengan demiian, mereka menjadi sadar akan permasalahan yang dihadapi di desanya, serta bangkit niat dan tekad untuk mencari solusinya, termasuk membangun Poskesdes sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pemilihan dan pembekalan keterampilan bagi mereka.

20

Keluaran atau output dan SDM ini berupa identifikasi masalah-masalah kesehatan serta daftar potensi di desa yang dapat didayagunakan dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut, termasuk dalam rangka membangun Poskesdes. d. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Tujuan penyelenggaraaan musyawarah masyarakat desa (MMD) ini adalah mencari alternative penyelesaian masalah kesehatan dan upaya membangun Poskesdes, diakitkan dengan potensi yang dimiliki desa. Di samping itu, juga untuk menyusun rencana jangka panjang pengembangan Desa/RW Siaga. Inisiatif penyelenggaraan musyawarah sebaiknya berasal dari tokoh masyarakat yang telah sepakat mendukung pengembangan Desa/RW Siaga. Peserta musyawarah adalah tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh perempuan dan generasi muda setempat. Bahkan sedapat mungkin dilibatkan pula kalangan dunia usaha yang mau mendukung pengembangan Desa/RW Siaga dan kelestariannya (untuk itu diperlukan advokasi). Data serta temuan lain yang diperoleh pada saat SMD disajikan, utamanya dalah daftar masalah kesehatan, data potensial, serta harapan masyarakat. Hasil pendataan tersebut dimusyawarahkan untuk penentuan prioritas, dukungan dan kontribusi apa yang dapat disumbangkan oleh masing-masing individu / institusi yang diwakilinya, serta langkah-langkah solusi untuk pembangunan Poskesdes dan pengembangan masing-masing Desa/RW Siaga. 10. Pembinaan dan Peningkatan Desa/RW Siaga Mengingat permasalahan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor lain, serta adanya keterbatasan sumber daya, maka untuk memajukan Desa/RW Siaga perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. Perwujudan

21

dan pengembangan jejaring Desa/RW Siaga dapat dilakukan melalui Temu Jejaring UKBM secara internal di dalam desa/RW sendiri dan atau Temu Jejaring antar Desa/RW Siaga (minimal sekali dalam setahun). Upaya ini selain untuk memantapkan kerjasama, juga diharapkan dapat menyediakan wahana tukar-menukar pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan jejaring lintas sektor, khususnya dengan programprogram pembangunan yang bersasaran Desa/RW. Salah satu kunci keberhasilan dan kelestarian Desa/RW Siaga adalah keaktifan para kader. Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan perlu dikembangkan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan para kader agar tidak drop out. Kader-kader yang memiliki motivasi memuaskan kebutuhan sosial psikologinya harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kreatifitasnya. Sedangkan kaderkader yang masih dibebani dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya, harus dibantu untuk memperoleh pendapatan tambahan, misalnya dengan pemberian gaji / intensif atau difasilitasi agar dapat berwirausaha. Untuk dapat melihat perkembangan Desa/RW Siaga, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Berkaitan dengan itu, kegiatan-kegiatan di Desa/RW Siaga perlu dicatat oleh kader, misalnya dalam Buku Register UKBM (contohnya: kegiatan Posyandu dicatat dalam buku Register Ibu dan Anak Tingkat Desa atau RIAD dalam Sistem Informasi Posyandu). (Ismawati, 2010) 11. Peran Jajaran Kesehatan dan Pemangku Kepentingan Terkait Menurut Ismawati (2010) peran jajaran kesehatan dan pemangku kepentingan terkait adalah sebagai berikut: a. Peran Jajaran Kesehatan 1) Peran Puskesmas

22

Dalam

rangka

pengembangan

Desa/RW

Siaga,

Puskesmas

merupakan ujung tombak dan bertugas ganda yaitu sebagai penyelenggara PONED dan penggerak masyarakat desa. Namun demikian, dalam menggerakkan masyarakat desa, Puskesmas akan dibantu oleh Tenaga Fasilitator dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang telah dilatih Provinsi. Adapun peran Puskesmas adalah sebagai berikut: a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, termasuk Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED). b) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim tingkat kecamatan dan desa dalam rangka pengembangan Desa/RW Siaga. c) Memfasilitasi pengembangan Desa/RW Siaga dan Poskesdes. d) Melakukan monitoring Evaluasi dan pembinaan Desa/RW Siaga. 2) Peran Rumah Sakit Rumah Sakit memegang peranan penting sebagai sarana rujukan dan pembina teknis pelayanan medik. Oleh karena itu, dalam hal ini peran Rumah Sakit adalah: a) Menyelenggarakan pelayanan rujukan, termasuk Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). b) Melaksanakan bimbingan teknis medis, khususnya dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana di Desa/RW Siaga. c) Menyelenggarakan promosi kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka

pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana. 3) Peran Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

23

Sebagai penyelia dan pembina Puskesmas dan Rumah Sakit, peran Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota meliputi: a) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat Kabupaten / Kota dalam rangka pengembangan Desa/RW Siaga. b) Merevitalisasi

Puskesmas

dan

jaringannya

sehingga

mampu

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan baik, termasuk PONED, dan pemberdayaan masyarakat. c) Merevitalisasi

Rumah

Sakit

sehingga

mampu

menyelenggarakan

pelayanan rujukan dengan baik, termasuk PONEK, dan promosi kesehatan di Rumah Sakit. d) Merekrut / menyediakan calon-calaon fasilitator untuk dilatih menjadi

Fasilitator Pengembangan Desa/RW Siaga. e) Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader. f)

Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat Kabupaten / Kota dalam rangka pengembangan Desa/RW Siaga.

g) Bersama Puskesmas melakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Desa/RW Siaga. h) Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian Desa/RW Siaga. 4) Peran Dinas Kesehatan Provinsi Sebagai penyelia dan pembina Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, Dinas Kesehatan Provinsi berperan: a) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Desa/RW Siaga.

24

b) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mengembangkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan teknis, dan cara-cara lain. c) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mengembangkan kemampuan Puskesmas dan Rumah Sakit di bidang konseling, kunjungan rumah, dan pengorganisasian masyarakat serta promosi kesehatan, dalam rangka pengembangan Desa/RW Siaga. d) Menyelenggarakan pelatihan Fasilitator Pengembangan Desa/RW Siaga dengan metode kalakarya (interrupted training). e) Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Desa/RW Siaga. f) Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota melakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Desa/RW Siaga. g) Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian Desa/RW Siaga. 5) Peran Departemaen Kesehatan Sebagai aparatur tingkat Pusat, Departemaen Kesehatan berperan dalam: a) Menyusun konsep dan pedoman pengembangan Desa/RW Siaga, serta mensosialisasikan dan mengadvokasikannya. b) Memfasilitasi revitalisasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, serta Posyandu dan UKBM-UKBM lain. c) Memfasilitasi pembangunan Poskesdes dan pengembangan Desa/RW Siaga.

25

d) Memfasilitasi pengembangan sistem surveilans, sistem informasi / pelaporan, serta sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana berbasis masyarakat. e) Memfasilitasi ketersediaan tenaga kesehatan untuk tingkat desa. f) Menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih (TOT). g) Menyediakan dana dan dukungan sumber daya lain. h) Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi. b. Peran Pemangku Kepentingan Terkait Pemangku kepentingan lain, yaitu para pejabat Pemerintah Daerah, pejabat lintas sektor, unsur-sunsur organisasi / ikatan profesi, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama, PKK, LSM, dunia usaha, swasta dan lain-lain, diharapkan berperan aktif juga di semua tingkat administrasi. 1) Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah a) Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan Desa/RW Siaga. b) Mengkoordinasikan

penggerakan

masyarakat

untuk

memanfaatkan

pelayanan Poskesdes / Puskesmas / Pustu dan berbagai UBKM yang ada (Posyandu, Polindes, dan lain-lain). c) Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Desa/RW Siaga

secara teratur dan lestari. 2) Tim Penggerak PKK a) Berperan aktif dalam pengembangan dan penyelenggaraan UBKM di Desa/RW Siaga (Posyandu dan lain-lain). b) Menggerakkan masyarakat untuk mengelola, menyelenggarakan dan memanfaatka UBKM yang ada.

26

c) Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dalam rangka menciptakan kadarzi dan PHBS. 3) Tokoh Masyarakat a) Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Desa/RW Siaga. b) Menaungi dan membina kegiatan Desa/RW Siaga. c) Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan Desa/RW Siaga. 4) Organisasi Kemasyarakatan / LSM / Dunia Usaha / Swastas a) Beperan aktif dalam penyelenggaraan Desa/RW Siaga. b) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pengembangan dan penyelenggaraan Desa/RW Siaga.

12. Indikator Keberhasilan Desa/RW Siaga Keberhasilan upaya Pengembangan Desa/RW Siaga dapat dilihat dari empat kelompok indikatornya, yaitu: indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, dan indikator dampak (Ismawati, 2010). Adapun uraian untuk masingmasing indikator adalah sebagai berikut: a. Indikator Masukan Indikator masukan adalah indikator untuk mengukur seberapa besar masukan telah diberikan dalam rangka pengembangan Desa/RW Siaga. Indikator masukan terdiri atas hal-hal berikut: 1) Ada / tidaknya Forum Masyarakat. 2) Ada / tidaknya Poskesdes dan sarana bangunan serta perlengkapannya. 3) Ada / tidaknya UBKM yang dibutuhkan masyarakat.

27

4) Ada / tidaknya tenaga kesehatan (minimal bidan). b. Indikator Proses Indikator proses adalah indikator untuk mengukur seberapa aktif upaya yang dilaksanakan di suatu Desa/RW dalam rangka pengembangan Desa/RW Siaga. Indikator proses terdiri atas hal-hal berikut: 1) Frekuensi pertemuan Forum Masyarakat. 2) Berfungsi / tidaknya Poskesdes. 3) Berfungsi / tidaknya UBKM yang ada. 4) Berfungsi /tidaknya Sistem Kegawatdaruratan &Penanggulangan KGD 5) Berfungsi / tidaknya Sistem Surveilans berbasis masyarakat. 6) Ada / tidaknya kegiatan kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS. c. Indikator Keluaran Indikator keluaran adalah indikator untuk mengukur seberapa besar hasil kegiatan yang dicapai di suatu Desa/RW dalam rangka pengembangan Desa/RW Siaga. Indikator keluaran terdiri atas hal-hal berikut: 1) Cakupan pelayanan kesehatan dasar Poskesdes. 2) Cakupan pelayanan UBKM-UBKM lain. 3) Jumlah kasus kegawatdaruratan dan KLB yang dilaporkan. 4) Cakupan rumah tangga yang mendapat kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS. d. Indikator Dampak. Indikator dampak adalah indikator untuk mengukur seberapa besar dampak dan hasil kegiatan di Desa/RW dalam rangka pengembangan Desa/RW Siaga. Indikator dampak terdiri atas hal-hal berikut: 1) Jumlah penduduk yang menderita sakit.

28

2) Jumlah penduduk yang menderita gangguan jiwa. 3) Jumlah ibu yang melahirkan dan meninggal dunia. 4) Jumlah bayi dan balita yang meninggal dunia. 5) Jumlah balita dengan gizi buruk.

29