Bab Ii.docx

BAB II LANDASAN TEORI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF Kasus : Pemberian Susu Formula Pada Bayi sejak usia 41 hari

BAB I KETENTUAN UMUM

Passal 1 (2) Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayisejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau menggantidengan makanan atau minuman lain. (5) Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagaipenggantiASI untuk Bayisampaiberusia 6 (enam) bulan.

BAB III AIR SUSU IBU EKSLUSIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6 Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.

Pasal 12 (1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayilainnya.

Bagian Keempat Informasi dan Edukasi

Pasal 13 (1) Untuk mencapaipemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasidan edukasiASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota Keluarga dariBayiyang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampaidengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai. (2) Informasidan edukasiASI Eksklusif seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai: a. Keuntungan dan keunggulan pemberi-an ASI; b. Giziibu, persiapan dan mempertahan-kan menyusui; c. Akibat negatif daripemberian makan-an botol secara parsial terhadap pem-berian ASI; dan d. Kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

BAB VII KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT

Bagian Kesatu Kesehatan ibu, bayi, dan anak

Pasal 128 (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.

(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Pasal 129 (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 200 Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).