Bab Ii Tinjauan Umum Perusahaan.docx

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 2.1 Sejarah PLN P3B Jawa Bali Pembentukan

organisasi

ini

merupakan

Keputusan

Direksi

PLN

nomor

093.K/023/DIR/1995. Tujuannya adalah lebih memfokuskan usaha pengelolaan operasi sistem, memelihara dan mengembangkan sistem operasi dan sarana penyaluran, mengelola transaksi energi dan mengelola pengusahaan jasa telekomunikasi masing-masing sesuai kebijakan Perseroan secara komersil sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Waktu itu, P3B (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban) Jawa Bali dipimpin oleh Hizban Ahmad. Pembentukan PLN P3B memisahkan fungsi transmisi penyaluran dari anak perusahaan PLN yaitu : PLN KJB akan menjadi PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PJB I) dan PLN KJT menjadi PLN Pembangkitan Jawa Bali II (PJB II). Pada awal pembentukkannya, unit ini mengelola sistem tegangan ekstra tinggi 500 kV, Tegangan Tinggi 150 kV, Tegangan Menengah 70 kV dan tegangan rendah 20 kV dan dalam perjalanannya tegangan rendah, pengelolaannya dilimpatkan ke PLN Unit Distribusi. Pengalihan aset tersebut terjadi di awal tahun 2000-an. Pengalihan termasuk migrasi pegawai PLN P3B JB ke PLN Distribusi. 2 November 2000: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Bisnis Strategis Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali, maka PT PLN (Persero) P3B yang merupakan unit pusat laba (profit center) berubah menjadi unit pusat investasi (investment center) dengan nama Unit Bisnis Strategis Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (UBS P3B). Perubahan status tersebut dilakukan untuk menatisipasi jika UU nomor 20 tahun 2000 tentang ketenagalistrikan diberlakukan. Tim Implementasi UBS P3B berdasarkan Keputusan Pemimpin P3B nomor: 001.K/021/PP3B/2001. Tim ini dibawah arahan langsung Basuki Prayitno dibantu EH Gultom, Nandy Arsjad dan Bambang Waskito. Sebagai Ketua Muljo Adji AG. Tim ini dibagi menjadi beberapa Bidang. Bidang Perencanaan ditunjuk Muljo Adji AG. Tim II (Bidang Teknik) diketuai Suyono, Tim III Bidang Keuangan dan Niaga Parlidungan Siagian, Tim IV Bidang SDMO dikomandani Iwan Bachtiar, Tim V: Bidang Umum/General Affair (Nazaruddin Said), Tim VI Bidang Audit Internal (Halomoan Sibarani), Tim VII Unit Setelmen Ulysses R Simanjuntak, Tim VIII Unit Bidang Operasi Sistem diketuai

Edy Wahyudi.

Bidang-bidang tersebut merupakan cikal bakal bidang-bidang yang ada

sekarang ini di Kantor Induk. Tidak kalah pentingnya adalah Tim IX dan Tim X. Tim pertama bertugas melakukan implementasi pelimpahan asset trafo distribusi. Tim ini diketua mantan Kepala Sektor Jakarta Djoko Hastowo.

Sedangkan Tim kedua ditugaskan untuk mempercepat implementasi

regionalisasi dan regrouping tragi. Jika sebelumnya terdapat banyak sektor dan unit transmisi dan gardu induk (utragi), dengan terbentuknya UBS, dirampingkan menjadi 4 regional. Keempatnya adalah Region Jakarta dan Banten (R1), Region Jawa Barat (R2), Region Jawa Tengah dan DIY (R3) dan Region Jawa Timur dan Bali (R4). Ketua Tim ini Muljo Adji AG untuk R1, Kikid Sukantomo Adibroto (R2), Edy Wahyudi (R3), dan Djoko Hastowo (R4). Pembentukan Unit Biding dan Operasi Sistem dimaksudkan agar Kantor Induk UBS P3B hanya terlibat dengan isu strategis dan tidak terlibat pada kegiatan operasional. Sedangkan pembentukan Unit Setelmen selain dimaksudkan untuk memisahkan kegiatan operasional metering dan setelmen dari Kantor Induk juga dimaksudkan untuk mempercepat proses setelmen melalui pemberian wewenang yang lebih besar khususnya dalam menangani perselisihan. Keuntungan lain adalah akuntabilitas yang lebih jelas sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi biaya proses setelmen. Hal yang juga baru pada organisasi UBS P3B adalah pembentukan Unit Pelayanan Transmisi (UPT) dan Unit Jasa Teknik (UJT), yang merupakan bagian dari organisasi Region. Pembentukan UPT dimaksudkan sebagai upaya untuk mengefisienkan pelaksanaan proses bisnis operasi dan pemeliharaan sistem penyaluran sejalan dengan rencana pengalihan kepemilikan aset trafo HV/MV dari UBS P3B kepada Distribusi. Dan, Pembentukan UJT dilakukan sebagai langkah untuk pemisahan usaha di luar pokok (non-core) dari usaha pokok (core) yang sifatnya monopoli. UJT didirikan untuk transisi menuju pemisahan usaha core dan usaha non-core, mengoptimalkan utilisasi sumberdaya yang ada, dan memungkinkan pengembangan usaha di luar usaha pokok menjadi lebih fokus dalam menangkap peluang yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi bagi laba usaha. Pada tanggal 2 April 2012, P3B JB resmi meluncurkan Struktur Organisasi baru. Struktur Organisasi yang semula terdiri atas 4 Kantor Region dan 31 APP serta 1 Sub Region kini berubah menjadi struktur yang lebih ramping, yakni terdiri atas 5 APB (Area Pengatur Beban) dan 16 APP (Area Pelaksana Pemeliharaan). Berikut struktur organisasi APB dan APP dalam P3B JB : 

APB DKI Jakarta & Banten



APB Jawa Tengah & DIY



APP Cawang



APP Semarang



APP Pulogadung



PLT APP Purwokerto



APP Durikosambi



APP Salatiga



APP Cilegon



APP Bogor



APB Jawa Timur



APP Surabaya



APB Jawa Barat



APP Malang



APP Bandung



APP Madiun



APP Karawang



APP Probolinggo



APP Cirebon 

PLT APB Bali



APP Bali

Ruang Lingkup Usaha Pokok P3B Bidang usaha pokok yang ditangani oleh P3B sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagai pelaksana monopoli transmisi, pengelola operasi sistem dan transaksi tenaga listrik adalah: 1. Penyaluran Tenaga Listrik, termasuk layanan penyambungan ke sistem penyaluran 2. Perencanaan Sistem Tenaga Listrik yang terdiri dari indikasi kebutuhan pembangkitan dan pengembangan sistem penyaluran 3. Operasi Sistem Tenaga Listrik yang meliputi manajemen energi dan pengendalian operasi 4. Transaksi Tenaga Listrik yang meliputi penyediaan informasi sistem tenaga listrik dan pengelolaan transaksi tenaga listrik,serta 5. Setelmen Transaksi Tenaga Listrik, yaitu perhitungan dan pengelolaan tagihan transmission charges, system service charges dan transaksi tenaga listrik, termasuk pengelolaan sistem metering. Disamping mengelola bidang usaha yang bersifat monopoli, P3B memiliki peluang untuk mengembangkan usaha lain di luar usaha pokok dengan maksud untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya dan investasi yang telah dilakukan agar dapat memberikan kontribusi kepada laba usaha P3B, yang secara tidak langsung akan dapat memberikan manfaat kepada stake holders. Jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan antara lain: jasa operasi dan pemeliharaan instalasi listrik, pelaksana pengujian dan komisioning instalasi dan peralatan listrik,

konstruksi/instalasi gardu induk dan transmisi, enjiniring instalasi, pelaksana operasi sistem tenaga listrik, konsultasi dan pelatihan, serta penyewaan peralatan dan properti. Struktur organisasi P3B Jawa-Bali ditunjukkan pada gambar 2.1 [1] GENERAL MANAGER

Unit Induk

BIDANG PERENCANAAN

Unit Pelaksana

SATUAN OPI

BIDANG OPERASI SISTEM

BIDANG MANAGEMEN ASET

AUDIT INTERNAL

BIDANG PEMELIHARAAN

BIDANG KEUANGAN

BIDANG SDM & UMUM

AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN

AREA PENGATUR BEBAN

Gambar Error! No text of specified style in document..1 Struktur Organisasi P3B JawaBali

2.2 Sejarah Singkat Gardu Induk 150 KV Rawalo Gardu induk Rawalo berperan untuk menyalurkan energi listrik dari PLTU Cilacap dan PLTA Mrica atau sektor lain dengan tegangan 150 KV dan kepada PLN di distribusi dengan tegangan 20 KV. Di samping itu Gardu Induk Rawalo berperan sebagai switching interkoneksi antara Jawa Tengah dan Jawa Barat guna menjaga keandalan system dan mutu energy listrik kepada konsumen. Gardu Induk Rawalo terletak di desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Bayumas. Gardu Induk ini dibangun bulan September 1982 oleh APBN dengan bantuan Pemerintah Jerman Barat (LOAN KFW). Area tanah yang dimiliki seluas 3 Ha (30.000 m2) digunakan untuk membangun gedung komtrol, switch yard, dan rumah dinas operator. Gedung kontrol dibangun tiga lantai dengan luas total bangunan yaitu 3 x 365 m2 terdiri dari : Ruang panel kontrol, Ruang kantor, Ruang PLC/RTU, Ruang switch gear 20 KV, Ruangan Station Supply, Ruang distribusi AC/DC, Ruang baterai, dan Mushola.

2.3 Konfigurasi Gardu Induk 150 KV Rawalo Konfigurasi Gardu Induk 150 KV Rawalo adalah sebagai berikut : 1. Switch Yard 150 KV memiliki : a. Bay kopel b. Bay Kalibakal c. Bay Semen Nusantara 1 d. Bay Semen Nusantara 2 e. Bay Purbalingga f. Bay Mrica g. Bay Gombong 1 h. Bay Gombong 2 i. Bay PLTU 1 j. Bay PLTU 2 k. Bay Kesugihan l. Bay Majenang 1 m. Bay Majenang 2 n. Bay Trafo 1 o. Bay Trafo 2 2. Gedung Kontrol Gedung Kontrol pada Gardu Induk berfungsi untuk pusat aktivitas Pengoperasian Gardu Induk tersebut. Di dalam gedung kontrol operator bekerja mengontrol dan mengoprasikan peralatan-peralatan yang berada di Gardu Indu. Adapun peralatanperalatan untuk melakukan pengontrolan dan pengoperasian Gardu Induk yaitu: 

Panel kontrol



Panel proteksi



Transformator pemakai sendiri



Panel rectifier dan charger



Baterai



Pembagi catu AC/DC



Sel 20 KV



Diesel generator



System komunikasi pendukung



Dan sarana pendukung lainnya seperti fire alarm/apar, lamp, serta pendingin udara

2.4 Struktur Organisasi Gardu Induk 150 KV Rawalo

2.5 Pelaksanaan Manuver Operasi dan Pemeliharaan Manuver adalah suatu proses pembukaan dan penutupan PMT atau PMS saat operasi dan pemeliharaan transmisi dan Gardu Induk. Pelaksanaan menuver dilakukan berkaitan dengan sistem keamanan baik peralatan dan menusianya sehingga pembebasan tegangan diperlukan dengan membuaka PMT atau PMS. Pelaksanaan manuver dengan urutan diantaranya : 1. Manuver keandalan Menuver kendalan dimaksudkan kestabilan pasokan daya listrik tetap handal kepada pelanggan. Pelaksanaan menuver keandalan dilakukan dengan syarat : a. Pemeliharaan atau perawatan pada instalasi listrik b. Terjadi gangguan atau ketidak normalan pada intalasi c. Meningkatkan mutu tenaga listrik 2. Manuver kebebasan Dilakukan untuk membebaskan instalasi dari tegangan dengan tujuan mengeluarkan peralatan instalasi dari grid (sistem jaringan). 3. Menuver keamanan Menuver ini dilakukan setelah menuver pembebasan dengan langkah-langkah pengamanan setelah serah terima pengawas menuver kepada pengawas pekerjaan. 4. Menuver persiapan Dilaksanakan setelah pengawasan pekerjaan melakukan serah terima kepada pengawas menuver yang menyatakan bahwa pekerjaan selesai dan instalasi atau peralatan listrik siap dioperasikan. Dengan selesai pekerjaan pengawasan pekerjaan kemudian melakukan langkah-langkah : a. Evaluasi personil b. Pemeriksaan instalasi atau peralatan listrik yang telah dikerjakan c. Melepas pentanahan lokal yang dipasang langsung pada peralatan d. Mengambil rambu dan zonepengaman e. Melakukan serah terima dngan PM (Pengawas Menuver)

5. Manuver pemulihan Manuver ini dimaksudkan untuk menormalkan kembali atau pengembalian instalasi listrik kepada kondisi dan terhubung dengan grid (sistem jaringan). Keseluruhan menuver dilakukan langsung dengan remote kontrol atau manual melalui bantuan operator Gardu Induk. Urutan keluarnya surat izin kerja ditunjukan pada gambar 2.2 berikut ini : SIK (SURAT IZIN KERJA)

JCC/UPB

APP (AREA PELAKSANAAN PEMELIHARAAN)

SIK

SIK

RENCANA MANUVER SISTEM 1. MANUVER KEADALAN 2. MANUVER DEENERGIZE 3. MANUVER REENERGIZE

 PELAKSANAAN MANUVER PMT (RC)  PERNYATAAN

SO

SH

RENCANA MANUVER INSTALASI 1. merubah posisi L/R 2. membuka/ menutup PMS 3. serah terima/ pernyataan

RENCANA MANUVER SISTEM 1. pengamanan manusia 2. pengarah/ instruksi 3. serah terima/ pernyataan

 melaksanakan manuver PMS  memasang kunci-kunci pengaman  tagging

 pemasangan petanahan pada instalasi  Rambu pengaman

Gambar Error! No text of specified style in document..2 Bagan Surat Izin Kerja 2.6 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan peralatan, proses kerja, tempat kerja, lingkungan, maupun cara melakukan pekerjaan. Sedemikian besar pengaruh dan akibat yang ditimbulkan sehingga prosedur-prosedur keseamatan kerja direvisi dan ditingkatkan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja sebagai modal majunya perusahaan. 1. Pengaturan perundangan a. Undang-undang No.1 tahun 1970 b. S.E Direksi PLN yang anrata lain : 1) Pengumuman No.023/PST/75 2) Surat Edaran No. 055/PST/85

3) Intruksi Direksi No.002/84 c. PUIL Pelaksanaan prosedur pekerjaan diharapkan dengna tujuan diantaranya melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup, menjamin keselamatan orang lain ditempat kerja, terpilihnya sumber produktif secara efektif dan efisien. 2. Prosedur kerja a. Persiapan pekerjaan 1) Rencana pelaksanaan pekerjaan 2) Persiapan pelaksanaan pekerjaan 3) Persiapan peralatan kerja untuk pembebasan tegangan 4) Persiapan peralatan keselamatan kerja perorangan (APD) 5) Pelaksanaan berita acara pembebasan tegangan b. Pelaksanaan pengamanan 1) Pembebasan tegangan jaringan atau peralatan yang akan dipelihara 2) Pemeriksaan tegangan 3) Pemasangan kawat pelepasan muatan 4) Pemasangan tanda-tanda dan rambu-rambu keselamata kerja 5) Pemasangan pentanahan setampat 6) Pernyataan aman dan siap dikerjakan oleh petugas K3 c. Pelaksanaan pekerjaan Petugas K3 bertanggung jawab atas keselamatan pekerja selama pekerjaan berlangsung termasuk tugas mengawasi dan menegur pekerja apabila ada yang lalai melanggar peraturan. d. Pekerjaan selesai 1) Pemeriksaan hasil pekerjaan dilokasi aman 2) Mengembalikan peralatan kerja 3) Pelepasan pentanahan setempat 4) Pelepasan kawat pelepas muatan 5) Pelepasan tanda-tanda dan rambu-rambu keselamatan kerja 6) Pernyataan pekerjaan selesai dan lokasi sudah siap diberi tegangan 7) Persiapan pemberian tegangan 8) Pemberian tegangan untuk operasi normal 3. Langkah pengamanan

Pencegahan terjadinya kecelakaaan yang timbul pada pelaksanaan pekerjaan operasi dan pemeliharaan dengan berbagai antisipasi dan perbaikan-perbaikan setelan evaluasi setiap pekerjaan sehingga keselamatan dan kesehatan kerja terjamin. Langkah-langkah antisipasi keselamatan kerja pada pekerjaan operasi dan pemeliharaan transmisi dan Gardu Induk antara lain : a. Pemberian tanda Bagian-bagian instalasi yang tidak terisolasi dengan pertimbangan dapat tersentuh manusia maka tempat tersebut diberi tanda “AWAS ADA TEGANGAN LISTRIK” disamping itu saat pemeliharaan daerah yang aman diberi rantai aman dan tanda bendera sebagai batas daerahnya (bendera merah berarti terlarang karena bertegangan sedangkan bendera hijau berarti daerah bebas). b. Prosedur kerja Langkah ini digunakan sebagai batas wewenang dan tanggung jawab bekerja setiap pekerjaan operasi dan pemeliharaan transmisi dan Gardu Induk dimana menyangkut waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga ada antisipasi agar tidak terjadi ganguan di sistem yang lain, batasan-batasan daerah yang jelas dimana letak yang dikerjakan dan kondisi peralatan, harus ada pengawasan dari instansi selama pekerjaan dilakukan. c. Selesai pekerjaan Pekerjaan yang telah diselesaikan diperiksa oleh pengawas pekerjaan diantaranya : 1) Pengosongan daerah kerja dari karyawan atau personil kerja dan juga peralatan kerja yang telah digunakan. 2) Kondisi PMS tanah telah dilepas dan juga alat pentanahan yang lain. 3) Kondisi yang diberi tegangan harus bagus sesuai standart pemasangan pada instalasi.