BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Magang (PKM Institusi) adalah kegiatan mandiri mahasiswa yang dilaksanakan di luar lingkungan kampus untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis yang berhubungan dengan Ilmu Kesehatan Masyarakat, terutama sesuai dengan bidang peminatannya masing-masing melalui metode observasi dan partisipasi. Kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan formasi struktural dan fungsional pada instansi/unit kerja tempat magang, baik milik pemerintah maupun swasta atau lembaga lain yang relevan. Melalui pelaksanaan magang diharapkan para Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak memiliki modal dan bekal pengalaman serta keterampilan yang bersifat akademik dan profesional sehingga lebih kompetensi atau mampu bersaing dalam dunia kerja nantinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih magang di Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Barat. Keluarga merupakan harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena keluarga menjadi tempat pertama bagi seorang insan mendapatkan kasih sayang setelah lahir ke muka bumi. Keluarga pula yang menemani seorang individu tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya. Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan berperan sebagai makhluk sosial. Keluarga juga merupakan
satu-satunya lembaga sosial yang diberikan tanggung jawab untuk mengubah suatu organisme umumnya anak melakukan interaksi yang intim. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya baik Pendidikan bangsa, dunia dan negara sehingga cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap belajar. Dalam UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Cara untuk membentuk sebuah keluarga khususnya hubungan suami istri adalah dengan sebuah pernikahan atau perkawinan. Sesuai dengan definisi bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari tiap anggota keluarga. Maka jelas bahwa untuk mmbentuk sebuah keluarga khususnya suami istri, haruslah melalui sebuah ikatan perkawinan yang sah. Semua orang tentulah mengharapkan menjadi keluarga yang harmonis sebagai tujuannya. Keluarga harmonis merupakan konsep ideal dari suatu perkawinan. Karena sebuah keluarga yang harmonis tentunya akan bahagia, diliputi kehangatan kasih sayang didalamnya baik itu antara suami istri juga dengan anak, serta memudahkan suatu keluarga mencapai kesejahteraan.
Dengan terciptanya keharmonisan didalam keluarga tersebut, maka akan mendukung optimalnya perkembangan masing-masing anggota keluarga, karena kebutuhannnya dapat terpenuhi khususnya kebutuhan akan kasih sayang. Terdapat istilah lain di masyarakat yang memiliki makna sama dengan keluarga harmonis, yaitu keluarga sakinah. Menurut Kustini, 2011 keluarga sakinah merupakan terminologi dari keluarga harmonis dalam islam. Kata sakinah sendiri merupakan kata adopsi dalam Islam yang menggambarkan suatu kondisi keluarga yang ideal menurut agama Islam. Berdasarkan data dari BPS tahun 2010 total penduduk di Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, pemeluk agama Islam sebanyak 207.176.162 jiwa atau dengan kata lain 87,21% penduduk di Indonesia merupakan muslim. Sebagai agama mayoritas, umat Muslim harusnya memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia melalui terciptanya pribadi muslim yang berkualitas yang berangkat pula dari keluarga-keluarga yang sakinah. Akan tetapi, untuk mencapai sebuah pernikahan hingga terciptanya keluarga sakinah bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak hal yang perlu disiapkan dan diupayakan untuk mengarungi kehidupan pernikahan yang akan berjalan hingga akhir hayat. Persiapan tersebut perlu dilakukan sebelum pernikahan dan setelah pernikahan (setelah menjadi keluarga). Persiapan sebelum pernikahan seperti kesiapan mental dan fisik calon pengantin, serta pengetahuan tentang pernikahan itu sendiri. Persiapan tersebut penting dilakukan mengingat belum semua calon pengantin siap menuju jenjang
pernikahan baik itu dari segi mental, pengetahuan, bahkan dimungkinkan pula fisiknya yang beresiko menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga kelak. Persiapan setelah pernikahan pun tidak kalah penting seperti bagaimana menyelesaikan permasalahan yang mulai timbul pada kehidupan rumah tangga agar tidak berujung pada keretakan. Pernikahan yang dilakukan dengan persiapan yang matang dan dilakukan secara sah, maka dalam mengawali kehidupan rumah tangga pun akan lebih siap. Akan tetapi, apabila pernikahan terjadi secara terpaksa seperti dalam kasus hamil sebelum menikah, kedepannya akan rawan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga seperti tidak berjalannya tanggung jawab sebagai suami/istri, kekerasan dalam rumah tangga, hingga berujung pada perceraian. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan baik itu dalam segi mental, kurangnya pengetahuan, bahkan dimungkinkan pula fisiknya. Selain problematika praperkawinan diatas terdapat pula problematika yang muncul saat perkawinan telah berjalan, salah satunya adalah perceraian. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia meningkat. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014 naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya. Berbagai faktor turut melatarbelakangi peningkatan jumlah angka perceraian dan faktor ekonomi yang menjadi penyebab paling dominan.
Selain perceraian, permasalahan pernikahan yang perlu menjadi sorotan ialah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT. Kasus ini dapat berujung pada kasus perceraian. Selama tahun 2016, terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh Pengadilan Agama dan Lembaga Mitra Pengada Layanan. 245.548 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang berujung pada perceraian, bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di 34 Provinsi. Kedua permasalahan di atas beresiko dapat menimbulkan permasalahan lain di masa depan rumah tangga seperti pada kasus perceraian. Semisal dari kasus perceraian, yang akan mengakibatkan adanya orang tua tunggal atau single parent. Masalah yang umum akan dihadapi oleh single parent diantaranya anak akan berperilaku buruk dan anak tidak akan mendapatkan situasi keluarga yang harmonis untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang positif. Permasalahan perkawinan tersebut akan sangat merugikan tidak hanya pada pihak suami istri saja, namun anak pula lah yang akan merasa dirugikan. Anak yang seharusnya dididik dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua secara penuh sehingga proses tumbuh kembangnya akan menjadi maksimal, dengan adanya perceraian hal tersebut menjadi sedikit sulit untuk dicapai. Salah satu upaya untuk menekan berbagai problematika perkawinan tersebut, serta untuk menciptakan keluarga sakinah di masyarakat, perlu adanya lembaga yang berfungsi untuk mendidik masyarakat yaitu pasangan
suami-istri mulai dari pra-perkawinan hingga sudah menjadi keluarga. Lembaga yang memiliki fungsi demikian di Indonesia hingga saat ini salah satunya ialah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disingkat BP4. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama untuk menghasilkan generasi yang cerdas dan sehat. Terdapat 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, serta fungsi pembinaan lingkungan. Jika kedelapan fungsi keluarga tersebut dapat dipenuhi oleh setiap pasangan yang membangun keluarga, maka akan dihasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan sehat yang dapat memajukan bangsa. Maka dari itu, kursus pra nikah ini sangat diperlukan untuk mewujudkan 8 fungsi keluarga tersebut. Kursus pra nikah ini diselenggarakan oleh BP4 ( Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Dalam pelaksanaan kursus pra nikah ini BP4 atau organisai keagamaan Islam lain dapat
bekerjasama dengan instansi lain seperti Dinas kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, ataupun BKKBN. Pada pedoman ini terdapat pengelompokan terhadap materi kursus , yaitu kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Pemberian materi kursus pra nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Terdapat berbagai materi yang telah dibentuk dalam silabus dalam pedoman pelaksanaan kursus pra nikah, diantaranya yaitu mengenai perkawinan, KDRT, perlindungan anak, 8 fungsi keluarga, cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik, serta psikologi perkawinan. KUA Kecamatan Pontianak Barat merupakan BP4 yang telah terakreditasi dari Kementeriann Agama sehingga di KUA tersebut telah memiliki program kursus pra nikah. Pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Pontianak Barat setiap hari Rabu dari pukul 08.00-11.00 WIB. Pemberian kursus pra nikah dibuka oleh penghulu fungsional dan dilanjutkan dengan pemberian materi dari Puskesmas Perum. Petugas yang datang pada saat itu adalah dokter, bidan, dan petugas gizi. Sebelum memberikan materi petugas puskesmas melakukan pemeriksaan kadar Hb (Hemoglobin), LILA, dan Pemberian Tablet Fe. Setelah pemeriksaan, diilanjutkan pemberian materi dengan tema kesehatan ibu dan anak. Materi tersebut berisi pesan betapa pentingnya seorang wanita untuk menjaga kadar Hb agar anaknya tidak BBLR dan pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi yang dilahirkan. Setelah berakhirnya pemberian materi oleh Puskesmas Perum dilanjutkan dengan
pemberian materi oleh penghulu fungsional. Materi yang diberikan terkait bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Pelaksanaan kursus pra nikah yang dilaksanakan di KUA Pontianak Barat secara keseluruhan sudah cukup baik, apalagi sudah menjalin kerjasama dengan pihak Puskesmas Perum untuk secara rutin memberikan penyuluhan kepada calon pengantin. Dari segi tempat pelaksanaan penyuluhan, kurang memadai untuk diadakannya penyuluhan karena tidak cukup luas untuk kelompok kecil calon pengantin. Namun dari segi jumlah jam pelaksanaan penyampaian materi masih sangat kurang, 16 jam pelajaran yang dianjurkan oleh DIRJEN sesuai Peraturan hanya mampu dilaksanakan selama 3 jam per minggu oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat. Hal ini berkaitan dengan kurangnya jumlah tenaga terlatih untuk memberikan materi tersebut kepada setiap calon pengantin. Menurut silabus yang telah dibakukan oleh Dirjen, terdapat sekurangkurang 7 tema yang harus diberikan saat kursus pra nikah. Akan tetapi, pada pelaksanaanya di KUA Kecamatan Pontianak Barat hanya dapat memberikan 2 materi saja. Hal ini terkait dengan kurangnya tenaga terdidik dan terlatih untuk memberikan materi-materi yang sudah ada silabus. Selain itu, kurangnya kerjasama lintas sektor dengan instansi lain juga menjadi keterbatasan dalam penyampaian materi. Sehingga di dalam pelaksanaan penyuluhan pra nikah tidak terdapat kelompok dasar, inti serta penunjang seperti yang ada pada silabus.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang peran dan upaya badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Pontianak Barat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ. II/542 Tahun 2013, serta faktor pendukung dan penghambat apa yang ditemui dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Peran dan Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Pontianak Barat dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ. II/542 Tahun 2013 ?”
1.3
Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum Untuk mengetahui peran dan upaya badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Pontianak Barat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ. II/542 Tahun 2013,
serta faktor pendukung dan penghambat apa yang ditemui dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut. 1.3.2 Tujuan Khusus Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 1. Mendeskripsikan peran BP4 dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pontianak Barat. 2. Mendeskripsikan upaya BP4 dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pontianak Barat. 3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat upaya yang dilakukan BP4 dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pontianak Barat.