Bab I.docx

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (3) yang menyatakan“Setiap

orang

berhak

atas

jaminan

sosial

yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”. Maka untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menetapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada awal tahun 2014 yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan JKN. Fasilitas kesehatan yang ikut serta dalam pelaksanaan program JKN yaitu terbagi menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari puskesmas, prakter dokter, klinik pratama dan rumah sakit kelas D pratama serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) berupa klinik utama, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Dengan

sistem

ini

diharapkan

setiap

orang

untuk

mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Untuk dapat menyelenggarakan sistem tersebut maka

1

diperlukan badan hukum yang akan menjadi penyelenggara jaminan sosial kesehatan yaitu BPJS Kesehatan. BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan serta dibawah koordinasi langsung oleh pemerintah dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Jaminan

tersebut

dibentuk

berlandaskan

hak

konstitusional setiap orang dan wujud tanggung jawab negara. Badan

Penyelenggara

Jaminan

Sosial

(BPJS)

mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan, kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas (Pasal 24 Ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004). Dalam merealisasikan kegiatan pelayanan yang tersedia di rumah sakit, yaitu pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan unit gawat darurat

pasien

perlu

melalui beberapa

tahapan.

Mulai dari

pendaftaran hingga pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang diinginkan. Setelah pasien memperoleh pelayanan kesehatan, pasien diwajibkan mengurus segala persyaratan jaminan atau asuransi yang ditetapkan di rumah sakit. Klaim rumah sakit dilakukan secara kolektif dan ditagihkan ke BPJS setiap bulan, dengan dilengkapi dokumen pendukung yaitu Grouper INA-CBG’S, pemeriksaan penunjang, SEP (Surat Eligibilitas Peserta), Formulir Bukti pelayanan rawat jalan dan persyaratan yang

2

dibawa pasien. Untuk kelancaran proses pengajuan klaim setiap pasien harus membawa persyaratan lengkap. Rumah

Sakit

Tk.

II

Dustira

terdapat

unit

kerja

yang

berkontribusi dalam cara pelayanan pasien BPJS di rumah sakit, diantaranya adalah unit rekam medis. Tujuan penyelenggaraan rekam medis adalah untuk menunjang terlaksananya administrasi rumah sakit yang tertata dan sistematis. Dalam rangka mendukung terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan, Rumah Sakit Tk II Dustira Cimahi dengan menggunakan BPJS Kesehatan dan kini sudah berjalan cukup lama. Pasien yang datang periksa di Rumah Sakit Tk II Dustira dengan menggunakan BPJS

wajib

melengkapi

persyaratan

supaya

mendapatkan

pelayanan kesehatan di tingkat rumah sakit. Persyaratan yang harus dilengkapi pasien antara lain: Surat rujukan asli dari Fasilitas Kesehatan 1, Fotocopy Kartu Keanggotaan BPJS, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga (KK). Persyaratan tersebut diserahkan pada petugas pendaftaran untuk di teliti kembali kelengkapannya, setelah persyaratan lengkap petugas mencetak SEP (Surat Eligibilitas Peserta) dan Formulir Bukti Pelayanan Rawat Jalan dan digabungkan.Di Rumah Sakit Tk II Dustira sekitar 28.000 pasien rawat jalan yang menggunakan BPJS (Periode Januari 2018). Dari hasil pengamatan yang dilakukan di bagian Administrasi Rawat Jalan masih terdapat berkas persyaratan

3

pasien BPJS yang belum lengkap diantaranya terdapat kesalahan pada surat rujukan dan tidak ada fotocopy KTP. Berdasarkan

observasi

masih

ditemukanpasien

BPJS

kesehatan yang pada saat mendaftar untuk berobat tidak membawa surat rujukan asli yang disyaratkan BPJS. Semua persyaratan tersebut merupakan syarat utama untuk mendapatkan biaya klaim dari BPJS Kesehatan. Berdasarkan survei kelengkapan dokumen Klaim BPJS Rawat Jalan yang dilakukan pada bulan april 2018 terdapat 27.294 dokumen yang sudah lengkap atau sekitar 96.5 % yang sudah bisa diajukan untuk pembayaran klaim dan dokumen klaim BPJS yang tidak lengkap sebesar 946 dokumen atau 3.46 %, harus dilengkapi kelengkapannya. No Dokumen Klaim BPJS

Jumlah

Prosentase(%)

Rawat Jalan 1

Lengkap

2

Tidak Lengkap

27.294

96.54

946

3.46

Penyebab dokumen klaim BPJS Rawat Jalan tidak lengkap disebabkan karena beberapa faktor, yaitu : 1. Terdapat kesalahan pada surat rujukan. 2. Tanda tangan dokter penanggung jawab terlewat. 3. Kurang kelengkapan persyaratan.

4

Adapun dampak yang ditimbulkan dari dokumen yang tidak lengkap yaitu pengajuannya kembali harus menunggu selama maksimal 6 (Enam) bulan dengan dokumen yang sudah harus dilengkapi. Berdasarkan data yang diamati masih terdapat persyaratan klaim BPJS di Rumah Sakit Tk II Dustira diakibatkan oleh ketidaklengkapan berkas. Ketidaklengkapan berkas bisa dilihat dari proses administrasi dan input data yang ada. Oleh karena itu peneliti tertarik

untuk

mengangkat

masalah

yang

berkaitan

dengan

keterlambatan klaim dengan judul “Analisis Kelengkapan Berkas Dalam Menunjang Klaim Pasien BPJS Rawat Jalan di Rumah Sakit Tk II Dustira Cimahi Tahun 2018” .

B.

Rumusan Masalah 1.

Bagaimana analisis kelengkapan berkas pasien BPJS rawat jalan di Rumah SAkit Tk II Dustira Cimahi Tahun 2018?

2.

Bagaimana analisis klaim pasien BPJS rawat jalan di Rumah Sakit Tk II Dustira Cimahi Tahun 2018?

3.

Bagaimana analisis kelengkapan berkas dalam menunjang klaim pasien BPJS rawat jalan di Rumah Sakit Tk II Dustira Cimahi Tahun 2018?

5

C.

Tujuan Penelitian 1.

Tujuan Umum Untuk menganalisis kelengkapan berkas dalam menunjang klaim Pasien BPJS Rawat Jalan di Rumah SakitTk II Dustira Cimahi Tahun 2018.

2.

Tujuan Khusus a. Untuk menganalisis kelengkapan berkas pasien BPJS rawat jalan di Rumah Sakit Tk II Dustira Cimahi Tahun 2018. b. Untuk menganalisis klaim pasien BPJS rawat jalan di Rumah Sakit Tk II Dustira Cimahi Tahun 2018. c.

Untuk menganalisis kelengkapan berkas dalam menunjang klaim pasien BPJS rawat jalan di Rumah SakitTk II Dustira Cimahi Tahun 2018.

D.

Manfaat Penelitian 1.

Bagi Rumah Sakit Menambah Informasi pada Rumah Sakit Tk II Dustira Cimahi agar dapat dijadikan evaluasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan proses penyelenggaraan rekam medis, khususnya terkait pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit.

2.

Bagi Akademik

6

Menambah bahan referensi informasi dan masukan tentang klaim pasien BPJS dan analisis kelengkapan berkas sehingga akademik dapat mengembangkan untuk mendapatkan data yang lebih optimal. 3.

Bagi Peneliti Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang

proses

pengajuan

klaim

dan

penyebab

ketidaklengkapan persyaratan klaim BPJS.

E.

Ruang Lingkup 1.

Lingkup Lokasi. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian Klaim BPJS di Rumah Sakit Tk II Dustira Cimahi

2.

Lingkup metode Metode yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.

Lingkup obyek/sasaran Obyek yang bersangkutan adalah petugas pendaftaran BPJS, petugas pemberkasan BPJS, entry data dan klaim rawat jalan, serta verifikator BPJS Kesehatan.

4.

Lingkup waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2018.

7