Bab I.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kebijakan fiskal merujuk pada kebijkan yang di buat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijkan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bungan dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluran dan pajak. Selama ini kita mengenal tiga sistem perekonomian yang berlaku di dunia yaitu sistem kapitalis, sistem sosialis dan sistem campuran. Salah satu dari tiga sistem tersebut di terapkan di Indonesia yaitu sistem campuran, dimana sistem campuran adalah sebuah sistem perekonomian dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang di hadapai masyarakat. Sebagai contoh: Perusahaan Air Minum, kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah

merupakan

kebijakan

didalam

bidang

perpajakan

dan

penegeluarannya, kedua kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah di bidang ekonomi. Pada dasarnya sebagian besar upaya stabilitas makro ekonomi berfokus pada pengendalian atau pemotongan anggaran belanja pemerintah. Dari berbagai sistem ekonomi yang ada, dengan kelebihan dan kekurangan yang di miliki, sistem ekonomi islam dianggap sebagai smart solution, karena secara etimologi maupun empiris, terbukti sistem ekonomi islam menjadi sistem ekonomi yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang nyata dalam penerapannya pada saat zaman Rasulullah SAW dan pada masa khalifah. Karena sistem ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai

1

keadilan dan kejujuran yang merupakan refleksi dari hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT.1 2.. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud Kebijakan Fiskal? 2. Bagaimanakah peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian? 3. Bagaimana Kebijakan Fiskal Dalam Islam? 3.. Tujuan Penulisan 1. Ingin mengetahui apa itu kebijakan fiskal. 2. Untuk mengetahui peranan kebijakan fiskal dalam prekonomian. 3. Untuk mengetahui kebijakan fiskal dalam islam

1

https://partalibra.wordpress.com/2017/11/16/kebijakan-fiskal-dalam-islamekonomi-islam/

2

BAB II PEMBAHASAAN 2.1 Pengertian kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiscal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.Kebijakan Fiskal berbeda dengan kebijaka moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kebijakan Fiskal yang sering disebut “politik fiskal” atau “fiscal policy” biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomia. Anggran belanja Negara terdiri dari penerimaan berupa haasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “government expenditure” dan “government transfer’’, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiscal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil

jumlah

pungutan

pajak

memperbesar

atau

memperkecil

“government expenditure” dan atau memperbesar atau memperkecil “government transfer” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.2

Soediyono Reksoprayitno, “Pengantar Ekonomi Makro edisi 6”, BPFE -Yogyakarta.2000 hal.97-98 2

3

2.2 Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian

Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan

bahwa

dengan

adanya

kebijakan

fiskal,

pemerintah

dapat

mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya. 3 Bagi Negara-negara yamg sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Dari bagian 1 kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya capital formation. Dengan demikian berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut. 4

3

Ismail nawawi Ekonomi Islam: Perspektif Teori,sistem dan Aplikasi hukum (surabaya: CV. Putra Media nusantara 2009), 193-194 4 https://www.academia.edu/37491227/makalah_kebijakan_fiskal_ekonomi_syaria h 4

2.3 Kebijakan Fiskal Dalam Islam Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilainilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut: 1. Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensioanal yang tidak bebas bunga. 2. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS AlTaubah: 60. 3. Ada perbedaaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga, sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensioanal (Istanto, 2013: 1). Menurut Metwally, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi islam. 1. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi, ada prinsip bahwa “ kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. “ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur. 2. Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan (equiblirium) dalam pasar uang

5

(yaitu anatara penawaran dan permintaan terhadap uang). Dengan demikian, pemerintahan harus menemukan alat alternatif untuk mencapai equilibrium ini. 3. Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagaian dari pengeluaran pemerintah seharusnya

digunakan untuk berbagai

aktivitas

yang

mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahtaraan muslim di negaranegara yang kurang berkembang (Istanto, 2013: 1)5 1. Penerimaan Negara Dalam Islam6 a) Ghanimah Menurut kamus bahasa Arab, Ghanimah berasal dari kata ghanamaghanimatuh yang berarti ‘memperoleh jarahan’ (rampasan perang).7 harta ini adalah harta yang didapatkan dari hasil peperangan dengan kaum musyrikin. b) Shadaqah Secara etimologi adalah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar, pembuktian, dan syahadat (keimanan) yang diwujudkan dengan bentuk pengorbanan materi. Menurut Ibn Thaimiyah shadaqah adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu. Shadaqah dibagi kedalam tiga kategori, yaitu: shadaqah dalam pengertian pemberian sunnah yaitu pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak 5

Pustaka Media Syariah. Makalah Pes : Kebijakan Fiskal Dalam Islam. Diakses dari http://pustaka mediasyariah.blogspot.co.id/2015/05/makalah-pes-kebijakanfiskal-dalam-islam.html, pada tanggal 24 April 2017 pukul 22.54. 6 Dinda DwiNovia P. Pendapatan Nasional Dalam Perespektif Islam. Diakses dari http://dindadnp. blogspot.co.id/2016/01/pendapatan-nasiaonal-dalamperespektif.html pada tanggal 24 April 2017, pukul 18.30. 7 Munawwir A.F dan Adib Bisri, Kamus Al-Basri, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 548. Dalam Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 86. 6

lain yang berhak menerima shadaqah tanpa imbalan tersebut. Shadaqah dalam pengertian zakat yaitu karena dalam beberapa nash lafadz shadaqah mempunyai arti zakat, dalam hal ini shadaqah merupakan kata lain dari zakat. c) Infaq Infaq diambil dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut literature yang lain infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. d) Zakat Prinsip zakat ialah harta orang mampu dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama.8 Dalam hal ini zakat dikenakan kepada harta bukan kepada jiwa (jizyah). e) ‘Ushr ‘Ushr oleh kalangan ahli fiqh disebut sepersepuluh yang dalam hal ini memiliki dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang

memasuki

wilayah

islam

dengan

membawa

barang

dagangan. ‘Ushr diwajibkan hanya ketika ada hasil yang nyata dari tanahnya. Tanah yang sudah diwakafkan tetap diperlakukan sebagai tanah‘ushr jika pemilik sudah menanami tanah tersebut. Yang termasuk kedalam harta ‘ushradalah hasil pertanian dan perkebunan (buah, madu, dll.). Untuk hasil pertanian yang diairi dengan sumber alami (hujan, sumber air, dan arus) maka ‘ushr porsinya 10%, apabila pengairan tersebut masih menggunakan ala-alat produksi lain (alat irrigasi, sumur, dll) maka ‘ushrnya adalah 5%, dan untuk pengambilan ‘ushr ini adalah apabila sudah panen. 8

Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Prespektif Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002). hlm. 132. 7

f) Jizyah Asal kata dari jizyah adalah jaza’ yang berarti kompensasi, sedangkan menurut istilah adalah beban yang diambil dari penduduk non-muslim yang berada di negara islam sebagai biaya perlindungan atas kehidupan atau jiwa, kekayaan, dan kebebasan menjalankan agama mereka, dll. Jizyah dikenakan kepada orang kafir karena kekafirannya bukan kepada hartanya. Dalam hal ini para laki-laki yang mampu, orang kaya, dll. yang hidup dan tinggal dalam lingkungan negara islam. Jizyah merupakan bentuk daripada ketundukan seseorang kepada kekuasaan islam, membayar jizyah itu karena orang nonmuslim itu bisa menikmati fasilitas umum bersama orang muslim (kepolisian, pengadilan, dll), dan ketidak wajiban ikut perang bagi para non-muslim. Akan tetapi

ketidak

wajiban

ini

bukan

semata-mata

karena

mereka

sudah

membayarjizyah, ini merupakan keadilan islam yang mutlak karena perang dalam islam sangat erat hubungannya dengan aqidah (jihad fii sabilillah). g) Kharaj Secara harfiah kharaj berarti kontrak, sewa-menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan islam kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah. Yang mana diambil dari tanahnya orang non-muslim yang sudah ditaklukan dan tanah tersebut sudah diambil alih orang muslim. Dengan keringanan dari orang islam maka non-muslim tersebut masih bisa menguasai tanahnya untuk bercocok tanam yang hasilnya akan dibagi 50%-50% antara non-muslim dan orang islam. h) Pajak Tambang dan Harta Karun Pajak tambang ini yang hasilnya keras seperti emas, perak, besi, dll. atau harta karun yang ditemukan di wilayah orang islam, maka seperlima (1/5) harus diserahkan kepada negara untuk memenuhi keadilan sosial. Namun para ulama’ berbeda pendapat tentang pajak dan harta karun ini. Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanbali ini dianggap sebagai zakat, sedangkan menurut Hanafi adalah sebagai

8

barang rampasan. Tanpa menyinggung kedua perbedaan tersebut, keduanya merupakan sumber penerimaan negara. i) Waqaf Wakaf secara harfiyah berarti berhenti, menahan, atau diam. Dalam hukum islam wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan sesuai dengan syariat islam. Dalam literatur yang lain wakaf mempunyai pengertian ‘suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset di mana seseorang dapat memanfaatkan hasilnya untuk tujuan amal sepanjang barang tersebut masih ada’. j) Fay’i Fay’i berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminlogi hukum fay’i menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Istilah fay’i (oleh sarjana awal) digunakan untuk seluruh harta yang diperoleh dari musuh, baik harta tidak bergerak seperti tanah dan pajak yang dikenakan pada tanah tersebut (kharaj), pajak kepala (Jizyah) dan bea cukai (‘ushr) yang dikenakan dari pedangang non-Muslim. Fay’i disebut pendapaatan penuh negara karena memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat. Harta fay’i ini oleh Al-Ghazali, dinamakan dengan amwal al-mashalih, yaitu pendaptaan untuk kesejahteraan publik.9 2. Pengeluaran Negara Dalam Islam Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluiaran pemerintah. Sebagai suatu panduan pokok bagi pengeluaran publik, teori pengeluaran Islam memakai kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Qawaid Al9

Terdiri dari berbagai sumber. Gusfahmi, op.cit. hlm. 118. 9

Fiqhiyyah guna menghindari potensi-potensi inefisiensi pengeluaran, dan juga norma-norma konsumsi Islam, serta dijadikankaidah rasionalitas bagi pengeluaran Negara. Menurut Asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Umer Chapra Enam kaidah tersebut adalah:10 1. Kriteria pokok bagi semua alokasi pengeluaran harus digunakan untuk kemashalatan rakyat. 2. Penghapusan kesulitan dan kerugian harus di dahulukan dari pada penyediaan kenyamanan. 3. Kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus di dahulukan dari pada kemaslahatan minoritas yang lebih sedikit. 4. Suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan suatu pengorbanan atau kerugianyang lebih besar dapat dihindarkan dengan memaksakan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil. 5. Siapapun yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya. 6. Sesuatu hal yang wajib ditegakan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Kaidah-kaidah diatas dapat membantu dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Di antara tujuan pembelanjaan dalam pemerintah Islam.11 1. Pengeluaran demi memenuhi hajat masyarakat. 2. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.

10

Umer Chapra, Masa Depan Ilmu EKonomi ; Sebuah Tinjauan Islam, Alih Bahasa : Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Perss dan Tazkia Institute, Jakarta, 2000, hlm.285 11 Mustafa Edwin Nasution, Dkk, Pengenalan Eksklusife Ekonomi Islam, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.224 10

3. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif. 4. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi. 5. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar. Sebagaimana halnya penerimaan, pengeluaran Negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri yakni sebagai berikut:12 1. Tujuan pengeluaran Negara telah ditetapkan oleh Allah swt 2. Apa bila ada kewajiban tambahan , maka ia harus digunakan untuk tujuan semula kenapa harus dipungut. 3. Ada pemisihan adntara pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat adanya harta atau disaat tidak adanya harta. 4. Pengeluaran negara harus hemat Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian.13 1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. 2. Belanja umum yang dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. 3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaanya.

12 13

Gusfahmi, op.cit., hlm.14 Ibid 11

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak dan pembelanjaan pajak, yang dimana kebijakan tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi dan juga kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan, pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak ada hambatan dalam menjalankan roda perekonomian. kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut: Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensioanal yang tidak bebas bunga. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS Al-Taubah: 60. Ada perbedaaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga, sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensioanal (Istanto, 2013: 1).

12

DAFTAR PUSTAKA Soediyono Reksoprayitno, “Pengantar Ekonomi Makro edisi 6”, BPFE -Yogyakarta.2000 hal.97-98 Ismail nawawi Ekonomi Islam: Perspektif Teori,sistem dan Aplikasi hukum (surabaya: CV. Putra Media nusantara 2009), 193-194

Pustaka Media Syariah. Makalah Pes : Kebijakan Fiskal Dalam Islam. Diakses dari http://pustaka mediasyariah.blogspot.co.id/2015/05/makalah-peskebijakan-fiskal-dalam-islam.html, pada tanggal 24 April 2017 pukul 22.54. Dinda DwiNovia P. Pendapatan Nasional Dalam Perespektif Islam. Diakses dari http://dindadnp. blogspot.co.id/2016/01/pendapatan-nasiaonal-dalamperespektif.html pada tanggal 24 April 2017, pukul 18.30. Munawwir A.F dan Adib Bisri, Kamus Al-Basri, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 548. Dalam Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 86. Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Prespektif Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002). hlm. 132. Terdiri dari berbagai sumber. Gusfahmi, op.cit. hlm. 118. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu EKonomi ; Sebuah Tinjauan Islam, Alih Bahasa : Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Perss dan Tazkia Institute, Jakarta, 2000, hlm.285 Mustafa Edwin Nasution, Dkk, Pengenalan Eksklusife Ekonomi Islam, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.224 Gusfahmi, op.cit., hlm.14 Ibid https://www.academia.edu/37491227/makalah_kebijakan_fiskal_ekonomi_syaria h https://partalibra.wordpress.com/2017/11/16/kebijakan-fiskal-dalam-islamekonomi-islam/

13