Bab I1 Instrumen Zakat.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Konsep zakat selaku satu- satunya “pemain murni” yang lahir dari kebijakan fiskal dalam dunia Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Ketentuan para penerima zakat sudah dijelaskan secara gamblang di dalam ayat Al-Qur‟an dan juga ketentuan bagi para wajib zakat diterangkan dari berbagai sumber Hadits. Namun, bagaimana cara penyaluran dan perhitungan zakat masih terlalu awam di mata masyarakat. Kebanyakan mereka yang wajib zakat (muzakki) hanya membagikannya saja secara langsung kepada orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal tanpa tahu siapa yang lebih berhak untuk mendapatkannya sesuai ketentuan Al-Qur‟an. Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.1 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Zakat? 2. Bagaimana Zakat Dalam Perspektif Pengeluaran Negara? 3. Bagaimana Kewajiban Pengeluaran Negara Bagi Pelaku Asnaf? 4. Bagaimana Sistem Pengeleluaran Negara Dalan Zaman Rassulullah Dan Kekahalifahan? 5. Bagaimana Sistem Kebujakan Pengeluaran Zakat Kontenporer Dunia Islam?

1

https://makro4d.wordpress.com/2012/05/18/peran-zakat-sebagai-instrumenkebijakan-fiskal-dalam-islam-zakat-dan-relevansi-pengelolaannya-oleh-negara/ 1

BAB II PEMBAHASAAN

2.1 Pengertian Zakat Zakat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Dari segi bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Sedangkan dari segi istilah, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak.2 Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur’an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.3 Adapun jenis-jenis zakat yaitu : 1. Zakat Fitrah Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakat al-nafs) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermamfaat, dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namum ada pula yang membolehkan mengeluarkan nya mulai penrtengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Dinidonesia, zakat fitrah diukur dengan

2

Gustian Djuanda dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2006), Ed. I. h. 10. 3 Hertina, Op. Cit. h. 3 2

timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram. Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada, delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib, delapan golongan mustahik, dengan mengkhususkan golongan fakir, dan hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan musahik lainnya.4 2. Zakat Mal Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekeyaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan. 25 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2003), Cet. 1, h. 78-79. 30 Al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harata tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dengangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (rikaz).5 2.2 Zakat Dalam Perspektif Pengeluaran Negara Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pengeluaran keuangan negara tercermin dalam anggaran pendapatan dan beelanja negara (APBN) yang setiap tahun direncanakan dan disusun. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 januari-31 desember). APBN merupakan instrumen dalam mengatur pendapatan dan npengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasioanl, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN memiliki fungsi antara lain otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang masuk kas negara dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dimasukan ke dalam APBN untuk satu tahun anggaran.

4

Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2003), Cet. 1, h. 78-79. 5 Ibid, h. 80-81 3

Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayaipengeluaran anggran negara pada tahun berikutnya. Dalam catatan sejarah islam, tidak dikenal istilah APBN, tetapi ketiadaan tata tidak berati menghilangkan makna dan aplikasi yang sesungguhnya. Dalm islam terdapat suatu konsep yang mewujud dakm bentuk lembaga yang tak terpisahkan dalam struktur hilafah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang dikenal dengan baitulmal. Baitulmal dalam pengertian ini, telah diperaktikan dalam sejarah islam sejak masa rasulallah, kemudian diteruskan oleh oara khalifah sesudahnya, yaitu masa abu bakar, umar bin khatab, utsman bin affan. Ali bin abi thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya, hingga kehancuran khilafah di turki tahun 1924. Gagasan konsep baitilmal yang ideal disusun dengan merujuk pada ketentuan syariah, baik dalam hal sumber-sumber pendapatan maupun dalam hal pengelolaan pengeluaraanya. Bila dicermati pos pengeluaran negara dalam APBN dan pos pengeluaran dalam baitulmal, terdapat beberapa perbedaaan dalam pengelolaanya. Perbedaan pundanmental yang palin g mendasar yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini adalah prioritas pengeluaran negara diman urutan pertama belanja negara dalam APBN adalah belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium, vakasi, dll). Adapun urutan pertama dalam belanja negara baitulmal adalah pemyaluran zakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar 8 asnaf. Pengelolaan zakat oleh negara dalam beberapa tinjauan para ulama ternyata memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan bila zakat disalurkan sendiri-sendiri oleh muzaki. Walaupin menyalurkan zakat secara langsung memamg syah ditinjau dari hukum syariah, tetepi menyalurkan zakat melaluin lembaga pengelola zakat yang ditunjuk yang didirikan oleh negara kan jauh lebih efektik daripada menyalurkannya secara orang perorang.6

6

M. Ali Hasan, Op. Cit. h. 17 4

Ada beberapa keuntungan yang bisa di dapatkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat yng tidaka akan diperoleh dengan membayarkan secara langsung oleh muzaki kepada mustahik, yaitu: 1. Menjamin kepastian dan disiplin muzakidalam membayar zakat 2. Untuk menjaga perasaan rendah diri pada mustahik. 3. Memperlihatkan syiar islam 4. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala priorotas 5. Dapat digunakan untuk kemaslahatan umat islam secara umum Jika zakat diserahkan secara langusng dari muzaki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah syah, akan tetapi disamping akan terabaikanya hal-hal diatas, juga hikmah dn fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat secara umum, akan sulit diwujudkan. Disamping keutamaan yang telah disebutkan, penerahan zakat kepda petugas zakat merupakan hal yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh rasulallah dn para sahabat sesudahnya. Bahkan para ulama sesudahnya pun tetap mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengeolaan zakat kepada petugas. 2.3 Kewajiban Pengeluaran Negara Bagi Pelaku Asnaf Semua penerimaan negara dala sistem ekonomi kafitali dan sosialis diakui sebagai milik negra atau rakrat. Namun dalam sistem ekonomi islam, semua pemasukan negara yang bersumber dari zkat sesungguhnya masuk kdiviategori harta milik individu, yaitu individu yang termasuk 8 asnaf, bukan milik negara. Negara bertanggungjawab atas peneglolaan zakat. Pengelolaan zakat bukan tanggungjawab individu atau lembaga sosial seperti yang saat ini terjadi di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim. Dasarnya adalah firman Allah dalam QS. at-Taubah (9):103:7 َ ُ ‫ل بِ َها َوتُزَ ِكي ِهمْ ت‬ ‫صدَقَةْ أَم َوا ِل ِهمْ ِمنْ ُخ ْذ‬ ِْ ‫ص‬ ْ ‫س ِميعْ َو‬ َ ْ‫ّللاُ ْۖ لَ ُهم‬ َ ْ‫َع ِليم‬ َ ْ‫ط ِه ُرهُم‬ َ ‫ص ََلت َكَْ إِنْ ْۖ َعلَي ِهمْ َو‬ َ ْ‫سكَن‬ 7

http://dhimasaryputra.blogspot.com/2014/12/instrumen-zakat-sebagaisumber.html 5

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” Ayat tersebut pada awalnya adalah perintah kepada Rasul (sebagai kepala negara) untuk memungut zakat. Untuk kepentingan ini maka Rasul mengutus para shabatnya (sebagai amil zakat) untuk memungut dan membagikan zakat, misalnya dengan mengutus Muadz bis jabal ke Yaman. Mengenai tafsir ayat tersebut, Kamaluddin bin al-Human, seorang Muhaqqiq Madzhab Hanafi berkata:”Bahwa zahir dari firman Allah SWT: ”Ambilah zakat dari sebagian harta mereka..” mewajibkan hak pengambilan zakat itu secara mutlak bagi penguasa(iman/khalifah), baik harta zahir maupun harta batin Adapun Imam al-Jashash (w.370H) dalam kitab tafsirnya Ahkamul Quran berpendapat

bahwa

pengambilan

zakat

adalah

semata-mata

kewajiban

(hak)seorang imam. Apabila dikeluarakan oleh orang yang wajib zakat maka langsung kepada orang-orang miskin, maka hal tersebut tidak dibolehkan. Sebab, hak seorang imam seterusnya tetap mengumpulkan zakat. Hak tersebut tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Ketentuan ini, juga terdapat dalam banyak hadis. Salah satu keterangan dari hadi hadis tentang bkewajiban membayar zakat antara lain tercantum dalam shahih bukhori-muslim dari ibnu Abbas. Bahwasannya tatkala RasulullahSAW mengutus Muadz bin jabal ke negeri Yaman, beliau bersabda: “ Beritahukanlah kepada mereka (penduduk yaman), bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas sebagian harta mereka untuk disedekahkan yang akan dipungut dari orang-orang kaya agar kemudian diserahkan kepada fakir/miskin di antara mereka.”8 Dalam menjelaskan Hadis ini, Imam Ibn Hajr al-Asqalany berkata dalam Fathul Bari:”Hadis ini dapat dijadikan alasan bahwa penguasa/imam adalah pihak yang bertanggung jawab mengumpulkan dan membagikan zakat, baik 8

Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern (terjemahan) ,(Surabaya: Penerbit Bintang, 2001), h. 142 6

dilakukannya sendiri secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Siapa saja di antara mereka yang menolak mengeluarkan zakat, maka hendaklah zakat itu diambil dari orang tersebut secara paksa.” Daeri uraian di atas jelas bahwasannya penerimaan dan penyaluran zakat merupaka kewajiban penguasa (Imam:dalam hal ini adalah negara yang berupa Khilafah islamiah) untuk mengumpulkan dan mengelolanya. Tidak diperbolehkan bagi lembaga-lembaga sosial maupun pendidikan atas yayasan milik perorangan dan yang serupa dengannya untuk memungut dan meyalurkan zakat. Zakat meruapakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam islam. Dengan zakat dapat ditumbuhkan kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling tolong menolong di antara masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistis. Zakat telah direalisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah islam, sampai tak ditemukan lagi orang-orang fakir yang berhak mendapat zakat, Yahya bin Sai, seorang petugas zakat pada masa umar bin abdul Aziz telah mengutusku mengumpulkan zakat orang afrika. Lalu aku menariknya dan minta dikumpulkan orang-orang fakirnya untuk kuberi zakat. Tetapi tidak ada seorangpun dari kalangan mereka yang mengambilnya. Orang-orang yang berhak mengambil zakat (para mustahik zakat) telah ditentukan Allah dalam firman-Nya, at-Taubah (9):60: ‫اءْ الصدَقَاتُْ إِن َما‬ ِْ ‫الرقَا‬ ِْ ‫سبِي‬ ْ ِ ‫ينْ ِللفُقَ َر‬ ِ َ‫ب فِي َْو قُلُوبُ ُهمْ َوال ُم َؤلفَ ِْة َعلَيْ َها َوالع‬ َ ‫ام ِلينَْ َوال َم‬ َ ِ‫ّللا‬ ِ َْ‫َار ِمين‬ ِ ‫ل َوفِي َوالغ‬ ِ ‫سا ِك‬ ِْ ‫ل َواب‬ ‫ن‬ ِْ ‫ضةْ الس ِبي‬ ْ ُ‫ّللا‬ ْ ‫َح ِكيمْ َع ِليمْ َو‬ َ ‫ّللاِ ِمنَْ َف ِري‬ “Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu’allaf, serta untuk para budak, orangorang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (At-Taubah: 60).

7

2.4

Sistem

Pengeleluaran

Negara

Dalam

Zaman

Rassulullah

Dan

Kekahalifahan 1. Sistem Pengeluaran Negara dalam Zaman Rasulullah Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah SAW dan yang kemudian diteruskan para sahabatnya , yaitu para petugas mengambil zakat dari semdiri para muzaki atau muzaki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada baitumal Pada masa rasulullah SAW masalah pengelolaan zakat , walaupun dalam bentuk yang sederhana namun pengelolaan zakat pada masa itu dapat dibilang berhasil . Karena amil pada waktu itu adalah orang orang yang amanah , jujur , transparan, akuntabel . Satu hal yang paling substansial dalam penyaluran zakat masa rasulullah tidak pernah menunda penyaluran zakat . 2. Sistem Pengeluaran Negara Dalam Zaman Kekahalifahan a) Abu Bakar Ash-Shidiq Zakat merupakan salah satu perintah yang enggan dibayar oleh para penentang agama karena menganggap kewajiban zakat hanya ada pada masa Rasulullah masih hidup . Karena itu mereka menentang Abu bakar. Dalam penerimaan Zakat Abu Bakar menjadikan zakat sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam baitulmal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa . Abu Bakar sangat meneladani sikap yang telah dicontohkan . RAsul dalam penyaluran zakat , yang dibagikan segara dan tanpa sisa . Selama masa pemerintahan Abu Bakar , harta baitulmal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribuskikan kepada seluruh kaum muslimin . Sewaktu Abu Bakar wafat hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara . Apabila pendapatan meningkat , seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan . kebijakan tersebut

8

berimplikasi pada peningkatan aggregate demand aggregate supply yang pada akhirnya akan menaikan total pendapatan nasional . b) Umar Bin Khathab (13-23 H/634-644 M) Umar Bin Khathab dikenal sebagai pemimpin yang tegas . Ia mewarisi negara yang jauh lebih aman dan kuat dibandingkan masa Abu Bakar . Karena itu pada masa Umar , banyak sekali yang dilakukan inovasi dalam hukum islam . Termasuk dalam system pengelolaan zakat . Perkembangan yang menarik tentang implementasi zakat padaperiode Umar ini , yaitu umar membatalkan pemberian zakat kepada mualaf . Disini umar melakukan itjihad . Umar pada saat itu memahami bahwa sifat mualaf tidak melekat selamanya pada diri seseorang . Pada masa beliau mulai diperkenalkan system cadangan devisa , yaitu tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis , namun ada pos cadangan devisa yang di alokasikan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau perang . Umat pada masa pemerintahan Umar bin Khathabpernah mengalami krisis yang parah

akan tetapi umar menetapkan

kebijakan zakat .9 Terobasan lain dalam disitribusi zakat pada masa Umar adalah beliau memungut zakat dua kali lipat bagi muzaki yang belum membayar zakat pada tahun sebelumnya ( piutang negara ) dan memberikan zakat dua kali lipat pada mustahik yang tidak menerima zakat pada tahun sebelumnya ( utang negara ) . Selain itu dalam hal bentuk bentuk penyaluran zakat , beliau telah mencontohkan pemberian zakat produktif dengan memberikan seorang miskin seekor anak unta beserta dua induknya untuk dapat diternakan . Zakat konsumtif yang diberikan juga sangat besar jumlahnya , yaitu dengan memberikan seekor unta yang penuh dengan muatan kebutuhan pokok kepada seekor fakir .

9

Ibid.,h. 697. 9

c) Utsman bin Affan (23-35 H / 644-656 ) Khalifah Utsman bin Affan mlakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khatab . Dalam rangka pengembangan sumber daya alam . beliau melakukan pembuatan saluran air , pembangunan jalan jalan , dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan . Dalam pendistribusian harta baitulmal ,khalafiah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khathab .Dalam pengelolaan zakat , Khalifah Utsman bin Affan mendegladasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati oleh para pemiliknya . Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat . Olehb karena itu Utsman membuat bebrapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur . Pada masa Khalifah Utsman kondisiekonomi sangat makmur , bahkan diceritakan beliau sampai harus mengeluarkan zakat hrta kharaj dan jizyah yang diterimannya . Harta zakat pada periode Utsman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa masa sebelumnya . d) Ali Bin Abi Thalib (35-40 H/ 656-661 M) Selama masapemerintahan ia menhadapi berbagai pergolokan . Tidak ada masa sedikitpun dalam peremrintahannya yang dapat dikatkan stabil . Dalam pendistribusian zakat kepada asnaf Ali menerapkan kebijakan sesuai degan kebijakan seperti pada masa rasulullah dan Abu Bakar yang langsung mendisitribusikan keseluruhan dana Zakat sampai habis dan meninggalkan system cadangan devisa yang telah dikembangkan oleh Umar Bin Khtab . Dengan wafatnya Ali karena terbunuh maka berakhirlah masa kekhalifan dan kemudian dipimpin oleh para bangsawan arab , Dinasti Ummayah oleh Muawiyah dengan sisitem kerajaan yang sangat kental prinsip kekeluargaan dan golongannya . Padaperiode ini sebagian umat muslim menggangap bahwa meraka tidak lagi 10

mempunyai pemimpin sebagaimana hallnya khulafur rasyidin sehingga mereka enggan

untuk

menyerahkan

zakat

kepada

pemimpinnya

dan

memelih

menyalurkan dana secara langsung zakat kepada asnaf . e) Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/ 717-719 M) Kregemilangan islam dating kembali dalam masa kepempimpinan umar nin Abdul Aziz dari Bani Umayyah dia mulai mebersihkan dirinya dari tradisi kerajaan yang tidak syar’I dilanjutkan kepada keluarga dan orang orang terdekatnya dan pada akhirnya seluruh kerjaan dan pejabat pemerintahab bersih dari korupsi . Salah satu Indikator dari kemakmuran yang adapada masa itu adalah ketika para amil zakat berkeliling di perkampungan afrika tapi mereka tidak menemukan yang mau menrima zakat . Bisa dibayangkan betapa sejateranya kehidupan sebuah masyarakat yang sewaktu waktu ditimpa musiba dll . Dengan demikian konsep welfare state atau negara kesejahteraan yang diaplikasikan pertama kali oleh negara – negara Eropa dan Amerika Serikat pada abad ke 19 sebenrnya telah diaplikasikan jauh sebelumnya oleh para khalafur rasyidin melalui dengan pengelolaan zakat yang sukses . Dalam negara kesejahteraan , pemecahan masalah kesejahteraan social , seperti kemiskinan ,pengangguran , ketimpangan dan ketelantaran tidak dilakukan melalui proyek proyek social parasial yang berjangka pendek . Melainkan diatasi secara terpadu oleh program program jaminan social , seperti pelayanan social , rehabilitas social , serta berbagai tunjangan pendidikan kesehatan hari tua , dan pengangguran . Distribusi zakat sesungguhnya merupakan impelementasi dari jaminan social dalam negara welfare state .

11

2.5 Sistem Kebijakan Pengeluaran Zakat Kontenporer Dunia Islam Hingga saat ini , tidak terdapat keseragaaman dalam pengelolaan dan penyaluran zakat di berbagai negara . Masing – masing negara memiliki model pengelolaan dan disitribusi zakat yang berbeda beda . Untuk negara negara yang menganut prinsip syariah seperti arab Saudi ,Iran . Kuwait maka pengelolaan zakat dilakukan oleh negara. Disebagian negara yang berpenduduk mayoritas muslim namun tidak melandaskan aturan syariah dalam pemerintahan , maka pengelolaan zakat dilakukan oleh pihak pihak swasta atau badan yang ditunjuk oleh negara

12

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur’an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pengeluaran keuangan negara tercermin dalam anggaran pendapatan dan beelanja negara (APBN) yang setiap tahun direncanakan dan disusun. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 januari-31 desember). APBN merupakan instrumen dalam mengatur pendapatan dan npengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasioanl, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN memiliki fungsi antara lain otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang masuk kas negara dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dimasukan ke dalam APBN untuk satu tahun anggaran.

13

DAFTAR PUSTKA Gustian Djuanda dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2006), Ed. I. h. 10. Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern (terjemahan) ,(Surabaya: Penerbit Bintang, 2001), h. 142 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2003), Cet. 1, h. 78-79. M. Ali Hasan, Op. Cit. h. 17 Hertina, Op. Cit. h. 3 Ibid, h. 80-81 Ibid.,h. 697. http://dhimasaryputra.blogspot.com/2014/12/instrumen-zakat-sebagaisumber.html https://makro4d.wordpress.com/2012/05/18/peran-zakat-sebagai-instrumenkebijakan-fiskal-dalam-islam-zakat-dan-relevansi-pengelolaannya-oleh-negara/

14