Bab I Rencana

Bab I : Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG Perkembangan Kecamatan Kota Sumenep sebagai Ibu Kota Kabupaten terus berlangsung. Perkembangan tersebut diantaranya di tunjukkan dengan perkembangan pemanfaatan ruang terbangun atau perkembangan fisik binaan. Proses perkembangan tersebut di mulai dari perkembangan pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Perkembangan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan terus meluas, berpotensi mendorong kawasan terbangun Kecamatan Kota terus berkembang sehingga kawasan perkotaan secara keseluruhan terus meluas. Perkembangan kawasan terbangun Kecamatan Kota antara lain ditandai dengan alih fungsi lahan belum terbangun menjadi kawasan terbangun berupa bangunan tempat tinggal, perdagangan, perkantoran maupun dalam bentuk penutupan tanah dengan perkerasan untuk kebutuhan prasarana transportasi, tempat parkir, lapangan terbuka dan lainnya. Perubahan pemanfaatan ruang belum terbangun menjadi kawasan terbangun perlu dikendalikan.

Perkembangan

kawasan

terbangun

dikendalikan

untuk

meminimalisir

degradasi lingkungan terutama di kawasan perkotaannya. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan yang mempertimbangkan aspek ekologis untuk mempertahankan daya dukung lahan, sehingga perkembangan kawasan perkotaan dapat berkelanjutan. Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau dikawasan perkotaan merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan fungsi-fungsi ekologi kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Ruang terbuka mempertahankan kualitas lingkungan kawasan perkotaan karena Ruang Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep

I-1

Bab I : Pendahuluan

Terbuka Hijau (RTH) menjaga atmosfir kawasan perkotaan, memberikan penyegaran udara,

2. Teridentifikasi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kota Sumenep sesuai

menurunkan suhu kawasan perkotaan (mereduksi efek-efek rumah kaca), menyapu debu

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep dan rencana tata ruang

permukaan kota, menurunkan kadar polusi udara dan meredam kebisingan.

lainnya yang terkait.

RTH juga sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan karena dapat

3. Teridentifikasinya potensi dan masalah penataan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan

menunjang tata guna air, menunjang guna dan pelestarian tanah karena menjaga RTH mempunyai kemampuan memperbaiki kondisi tanah secara alamiah. RTH juga menjaga pelestarian plasma nuftah sebagai salah satu penjaga keseimbangan ekosistem alamiah kawasan perkotaan. Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kota juga akan menambah nilai estetika pemanfaatan ruang kawasan perkotaan. Ruang perkotaan yang mempunyai nilai estetika yang tinggi akan memberikan dampak terhadap kenyaman bagi warganya. Sehingga Ruang

Kota Sumenep . 4. Tersusun konsep dasar perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kota Sumenep.

1.3RUANG LINGKUP Lingkup penyusunan Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah Lingkup wilayah dalam penyusunan Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Terbuka Hijau juga berperan dalam memberikan efek kenyamanan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Ruang Terbuka Hijau yang berperan penting dalam penataan ruang perlu

Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Dengan batas-batas wilayah perencanaan sebagai berikut:

direncanakan secara teknis bahkan perlu diatur dalam sebuah regulasi yang tidak

 Sebelah Utara

: Kecamatan Manding

terpisahkan dari regulasi pemanfaatan ruang Kecamatan Kota. Ruang Terbuka Hijau yang

 Sebelah Barat

: Kecamatan Batuan

terencana akan menjamin eksistensinya sebagai bagian dari kesatuan lingkungan fisik kota

 Sebelah Selatan

: Desa Gapura dan Kalianget

dan warganya, memberikan dampak-dampak positif di kecamatan kota. Dengan demikian

 Sebelah Timur

: Kecamatan Batuan dan Kalianget

maka penyusunan Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan kebutuhan

1.3.2 Ruang Lingkup Materi Inventarisasi Data

dan akan menjamin pengelolaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

1.2TUJUAN DAN SASARAN 1.2.1 Tujuan

Lingkup kedalaman materi inventarisasi data Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep meliputi:  Inventarisasi data dan perkembangan pemanfaatan ruang di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep

Tujuan penyusunan Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep adalah untuk merancang secara teknis rencana tata ruang terbuka hijau, yang dapat meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih dan estetika indah, serta menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan.

1.2.2 Sasaran Sasaran dalam penyusunan Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota-Kabupaten Sumenep adalah: 1. Teridentifikasi kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kota Sumenep

Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep



Analisa terhadap intensitas bangunan dan Ruang Terbuka Hijau



Perumusan konsep rencana intensitas bangunan dan Ruang Terbuka Hijau

A. Kedalaman Materi Review Kebijakan Terkait : Kebijakan pemanfaatan ruang maupun rencana sektoral lain yang perlu di review antara lain : 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep



Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep



Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep



Kebijakan dan peraturan penataan dan pemanfaatan ruang lainnya



Kebijakan pengembangan infrastruktur kota I-2

Bab I : Pendahuluan

B. Kedalaman Materi Inventarisasi Data

2. Rencana pola Ruang Terbuka Hijau

Lingkup kedalaman materi inventarisasi data meliputi:

 Kawasan Hijau Pertamanan Kota,



Keadaan eksisting pemanfaatan ruang.

 Kawasan Hijau Hutan Kota,



Keadaan fisiografis wilayah perencanaan

 Kawasan Hijau Rekreasi Kota,



Keadaan fungsi dan penataan bangunan/intensitas pemanfaatan ruang

 Kawasan Hijau Permakaman,



Keadaan status dan pemanfaatan persil

 Kawasan Hijau Pertanian,



Keadaan jaringan jalan dan sistem sirkulasi

 Kawasan Hijau Jalur Hijau, dan



Keadaan jaringan drainase

 Kawasan Hijau Pekarangan.



Keadaan jaringan utilitas



Rencana Intensitas Pemanfaatan Ruang



Keadaan elemen dan penataan ruang luar



Rencana tapak/ pra desain Ruang Terbuka Hijau.



Kondisi Ruang Terbuka Hijau di wilayah perencanaan

C. Kedalaman Materi Analisa

E. Kedalaman Pengelolaan Dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Selanjutnya substansi rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau perlu didukung

Analisa dalam Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota

dengan panduan pelaksanaan dan pengelolaan agar rencana tersebut tidak berhenti

Kabupaten Sumenep terdiri dari:

pada proses wacana. Dengan demikian, maka jaminan bahwa rencana tersebut bersifat



Analisis Daya Dukung Lahan

operasional dan implementatif merupakan nilai tambah tersendiri bagi rencana tersebut.



Model Pertumbuhan Penduduk

Substansi pengelolaan pembangunan kawasan meliputi :



Intensitas Pemanfaatan Ruang



Panduan perencanaan tapak



Intensitas Penataan Bangunan



Panduan perencanaan penghijauan



Metode Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH),



Pengelolaan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau



Konsep Pembentukan Design Ruang Terbuka Hijau



Aspek hukum



Tahapan pelaksanaan pembangunan



Indikasi program dan proyek



Arahan sumber-sumber pembiayaan pembangunan

D. Kedalaman Materi Rencana Kedalaman materi Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kota Kecamatan Sumenep mencakup : 

Penetapan Konsep Dasar Pengembangan Ruang Terbuka Hijau



Rencana Makro Penataan Ruang Luar



Rencana struktur dan pola RuangTerbuka Hijau, meliputi : 1. Rencana struktur Ruang Terbuka Hijau

1.3.3 Ruang Lingkup Analisa Analisa dalam Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep terdiri dari: 1. Analisis Daya Dukung Lahan

 Ruang Terbuka Hijau sebagai kawasan produktif

Analisis daya dukung lahan merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui

 Ruang Terbuka Hijau untuk preservasi

kemampuan lahan pada kawasan perencanaan dalam mendukung rencana penataan

 Ruang Terbuka Hijau untuk kesehatan dan kesejahteraan umum

kawasan RTH di wilayah perencanaan.

 Ruang Terbuka Hijau untuk keamanan umum  Ruang Terbuka Hijau sebagai koridor  Rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan fungsi Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep

I-3

Bab I : Pendahuluan

2. Model Pertumbuhan Penduduk Selanjutnya

yang

akan

dilakukan

adalah

analisa

kependudukan,

mengetahui

pertumbuhan dan perkembangan penduduk di wilayah perencanaan dengan analisa penduduk meliputi proyeksi penduduk untuk tahun perencanaan. Analisa penduduk dilakukan sebagai upaya mendukung perencanaan RTH di wilayah perencanaan, dengan mengetahui proyeksi penduduk pada 10 tahun kedepan, maka rencana penataan RTH akan lebih mudah direncanakan.

: Tahun 2008 – 2012

c. Pelaksanaan Tahap II

: Tahun 2013 – 2017

1.5LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep adalah : 1. Undang-Undang Nomor 168 Staatsblad 1948 tentang Pembentukan Kota (UU Zaman

Kolonial Belanda)

3. Intensitas Pemanfaatan Ruang Analisa intensitas pemanfaatan ruang dengan mengindentifikasi tingkat kepadatan atau intensitas suatu kawasan yang merupakan indikator perlu tidaknya diadakan pengaturanpengaturan bangunan: KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Lantai Bangunan), KDH (Koefisien Dasar Hijau), Koefisien Tapak Basemen dan recreation space ratio, livability space ratio untuk mengetahui kondisi intensitas penggunaan lahan, IPL (Intensitas Penggunaan Lahan) dan FAR (Floor Area Ratio).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang disempurnakan dalam UU No.23 Tahun 1997

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintah Daerah Khusus

Ibukota Negara Republik Indonesia yang disempurnakan dalam UU No.34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Khusus Ibu Kota Negara Jakarta 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan

4. Intensitas Penataan Bangunan Analisa yang dilakukan untuk intensitas penataan bangunan yaitu untuk penetapan KDB dengan menghitung perbandingan antara luas lantai dasar bangunan atau luas lantai yang ditutupi bangunan dengan luas perpetakan/luas keseluruhan dikalikan 100%, pengendalian ketinggian dan jumlah lantai bangunan, serta penetapan GSB (Garis Sempadan Bangunan) jarak antara as jalan dengan dinding luas persil bangunan. 5. Metode Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Lembaran Negara Nomor 3419); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati

Metode perencanaan RTH berupa analisa kualitatif yang meliputi :

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework

-

Penentuan vegetasi: berdasarkan standart pengembangan RTH

-

Metode teknis penataan tapak RTH: analisis terhadap lingkungan alamiah untuk memahami karakteristik tapak (Analysis of The Site).

-

b. Pelaksanaan Tahap I

Perhitungan kebutuhan RTH: berdasarkan standart terkait dengan jumlah penduduk yang ada

Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557); 9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

6. Konsep Pembentukan Design Ruang Terbuka Hijau

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

1.4DIMENSI WAKTU PERENCANAAN

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Kurun waktu implementasi perencanaan adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

dievaluasi

13. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

setiap

5

(lima)

tahun

yang

dikoordinasikan

dengan

Rencana

Pembangunan Lima Tahunan di daerah. Adapun pentahapannya sebagai berikut: a. Tahap Penyusunan Rencana

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

: Tahun 2007

Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep

I-4

Bab I : Pendahuluan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian

30. Kepmen PU No.378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan

Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Provinsi-provinsi serta

Indonesia, khususnya pada lampiran 22 mengenai Petunjuk Perencanaan Kawasan

Penegasan Tugas Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah Otonom Kabupaten, Koa

Perumahan Kota. Dengan Permen PU No.41/PRT/89 maka Standar Konstruksi ini telah

Besar dan Kota Kecil di Jawa

disahkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733-1989-F (Kebijaksanaan Teknis

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban,

serta Bentuk dan tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran

Menyangkut Ruang Terbuka Hijau, seperti Standar Perencanaan Sarana Olahraga dan Daerah Terbuka)

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor

31. Kepmendagri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi Dinas Daerah

3660);

32. Kepmendagri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Lahan 19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi 22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. 24. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas

Konvensi Perdagangan Internasional Flora Fauna Langka (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, 1973) 25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1979 tentang Peningkatan Peran Serta Generasi Muda Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam 26. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Viena dan

Protokol Motreal tentang Lapisan Ozon (Vienna Convention for the Ozone Layer, dan Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted and Amanded by The Second Meeting of Parties London, 27-29 June 1990). 27. SKB Menhut dan Mendikbud No. 967A/Menhut-V/90 dan No.0387/U/1990 tentang Peningkatan Peran Serta Pelajar, Mahasiswa dan Generasi Muda dalam Melestarikan Hutan, Tanah dan Air serta Lingkungan Hidup melalui Pendidikan Nasional. 28. Kepmendagri No.363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Lingkup Pekerjaan Umum Daerah 33. Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Rencana Tata Ruang Kota 34. Permendagri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau

36. Inmendagri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan 37. Inmen PU Nomor 31/IN/N/1991 tentang Penghijauan dan Penanaman Pohon di Sepanjang Jalan di Seluruh Indonesia.

1.6SISTEMATIKA PEMBAHASAN BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dari penyusunan Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota-Kabupaten Sumenep, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan materi, dimensi waktu perencanaan dan sistematika pembahasan. BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA

DAN TATA HIJAU Bab

ini

akan

membahas

beberapa

kebijakan

dan

perencanaan

pembangunan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan, seperti RTRW

Kabupaten

Sumenep,

RUTRK

Kecamatan

Kota-Kabupaten

Sumenep, Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Jalan Panglima Sudirman-Jalan Diponegoro dan review perundangan/peraturan terkait. BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN KOTA

29. Kepmen PU No.640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep

I-5

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas kondisi eksisting wilayah perencanaan, penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), potensi pengembangan dan permasalahan penataan Ruang Terbuka Hijau. BAB IV

RENCANA TEKNIK RUANG TERBUKA DAN TATA HIJAU

Bab ini menguraikan konsep penataan Ruang Terbuka dan Tata Hijau, penataan pemanfaatan ruang dan penataan elemen-elemen fasilitas Ruang Terbuka Hijau. BAB V

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN Memuat pedoman-pedoman pengembangan dan pengelolaan kawasan, maupun mekanisme penyelenggaraan pembangunan sebagai arahan pengembangan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Rencana Teknik Ruang Terbuka dan Tata Hijau Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep

I-6