Auditing Dan Atestasi

AUDITING DAN ATESTASI PENERAPAN PROSEDUR AUDIT

•

PIUTANG

PROSES KONFIRMASI DEFINISI PROSES KONFIRMASI Konfirmasi adalah proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Proses konfirmasi mencakup: •

Pemilihan unsur yang dimintakan konfirmasi.

•

Pendesainan permintaan konfirmasi.

•

Pengkomunikasian permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan.

•

Pemerolehan jawaban dari pihak ketiga.

•

Penilaian terhadap informasi, atau tidak

adanya informasi, yang disediakan oleh pihak ketiga

mengenai tujuan audit, termasuk keandalan informasi tersebut. HUBUNGAN PROSEDUR KONFIRMASI DENGAN PENAKSIRAN

RISIKO AUDIT OLEH

AUDITOR Konfirmasi dilaksanakan untuk memperoleh bukti dari pihak ketiga mengenai asersi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. SA Seksi 326 [PSA No. 07] Bukti Audit menyatakan bahwa, pada umumnya, diariggap, bahwa "Bukti audit yang diperolch dari sumber independen di luar entitas memberikan keyakinan yang lebih besar atas keandalan untuk tujuan audit independen dibandingkan dengan bukti audit yang disediakan hanya dari dalam entitas tersebut. " Semakin

besar gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diterapkan,

semakin besar keyakinan yang diperlukan auditor dari pengujian substantif yang bersangkutan dengan asersi laporan keuangan. Sebagai konsekuensinya, dengan kenaikan gabungan tingkat risiko bawaan dan 1

risiko pengendalian, auditor menclesain pengujian substantiveuntuk memperoleh lebih banyak bukti atau bukti yang berbecla mengenai asersi laporan keuangan. Dalam keadaan ini, auditor kemungkinan menggunakan prosedur konfirmasi, bukan pengujian terhadap dokumen dari dalam entitas tersebut, atau menggunakan prosedur konfirmasi bersamaan dengan pengujian terhadap, dokumen atau pihak dari dalam entitas itu sendiri. ASERSI YANG DITUJU DENGAN KONFIRMASI  Keberadaan atau keterjadian.  Kelengkapan.  Hak dan kewajiban.  Penilaian dan alokasi.  Penyajian dan pengungkapan PROSES KONFIRMASI Auditor harus menerapkan tingkat skeptisme profesional pada tingkat memadai selama proses konfirmasi (lihat SA Seksi 230 [PSA No. 04) Penggunaan Kemahiran profesional dengan Cermat dan Seksama). Skeptisme profesional adalah penting dalam mendesain permintaan konfirmasi, pelaksanaan prosedur konfirmasi, dan dalam penilaian hasil prosedur konfirmasi. PENDESAINAN PERMINTAAN KONFIRMASI Bentuk Permintaan Konfirmasi Terdapat dua bentuk permintaan konfirmasi: (a) bentuk positif dan (b) bentuk negatif. Beberapa konfirmasi bentuk positif meminta responden untuk menunjukkan apakah ia setuju dengan informasi yang dicantumkan dalam permintaan konfirmasi. Bentuk konfirmasi positif lain tidak menyebutkan jumlah (atau informasi lain) pada permintaan konfirmasi meminta meinta responden untuk mengisi saldo atau informasi lain pada ruang kosong y Zg disediakan dalam formulir permintaan konfirmasi. Bentuk konfirmasi negatif meminta penerima konfirmasi untuk memberikan jawaban hanya jika ia tidak setuju dengan informasi yang disebutkan dalam permintaan konfirmasi. Permintaan konfirmasi negatif dapat digunakan untuk mengurangi risiko audit tingkat yang dapat diterima jika (a) gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendendalian taksiran adalah rendah, (b) terdapat sejumlah besar 2

saldo akun yang kecil, (c) auditor tidak yakin bahwa penerima permintaan konfirmasi akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Pengalaman Sebelumnya Dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penggunaan prosedur konfirmasi, auditor dapat mempertimbangkan informasi dari audit tahun yang sebelumnya atau audit terhadap entitas yang serupa. Informasi ini meliputi tingkat respon yang diterima, pengetahuan mengenai salah saji yang diidentifikasi dalam audit tahun sebelumnya, dan pengetahuan tentang keticlakakuratan informasi dalam konfirmasi yang diterima kembali. Sebagai contoh, jika auditor mempunyai pengalaman tentang rendahnya tingkat respon yang diperoleh dari permintaan konfirmasi yang didesain secara memadai dalam audit tahun sebelumnya, auditor dapat mempertimbangkan untuk memperoleh bukti audit dari sumber lain selain dari konfirmasi. Sifat Informasi yang Dikonfirmasi Pada waktu mendesain permintaan konfirmasi, auditor harus mempertimbangkan tipe informasi yang siap dikonfirmasi oleh responden, karena sifat informasi yang dimintakan konfirmasi dapat secara langsung berdampak terhadap kompetensi bukti dan tingkat respon yang diperoleh. Sebagai contoh, sistem akuntansi yang diselenggarakan responden tertentu lebih memudahkan konfirmasi terhadap transaksi tunggal daripada konfirmasi terhadap keseluruhan saldo akun. Tambahan pula, responden kemungkinan tidak dapat memberikan konfirmasi saldo utang angsuran, namun ia dapat memberikan konfirmasi apakah pembayaran yang dilakukan mutakhir (up-to-date), jumlah pembayaran, dan syarat pokok pinjaman yang ditariknya. Responden Auditor harus mengarahkan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang diyakini oleh auditor memiliki pengetahuan mengenai informasi yang dikonfirmasi. Sebagai contoh, untuk mengkonfirmasi jaminan lisan dan tertulis klien kepada lembaga keuangan. auditor harus mengarahkan permintaan konfirmasinya kepada pejabat lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas hubungan antara lembaga keuangan tersebut dengan klien atau yang mengetahui informasi mengenai transaksi atau jaminan tersebut.

3

PELAKSANAAN PROSEDUR KONFIRMASI Selama pelaksanaan prosedur konfirmasi, auditor harus mengawasi permintaan konfirmasi dan jawabannya. Pengawasan permintaan konfirmasi

berarti diadakannya komunikasi langsung antara

penerima yang dituju dan auditor untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hasil konfirmasi yang memihak karena adanya campur tangan dan pengubahan terhadap permintaan dan jawaban konfirmasi. PROSEDUR ALTERNATIF Bila auditor tidak menerima jawaban atas permintaan konfirmasi positif, la harus menerapkan prosedur alternatif terhadap informasi yang ticlak diperoleh untuk memperoleh bukti yang diperlukan guna mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Namun, penghilangan prosedur alternatif dapat dilakukan (a) jika auditor tidak mengidentifikasi adanya faktor-faktor kualitatif yang tidak biasa atau adanya karakteristik sistematik yang bersangkutan dengan informasi yang diperoleh jawabannya, seperti semua jawaban yang tidak diterima bersangkutan dengan transaksi akhir tahun, (b) jika pengujian terhadap jumlah lebih saji (overstatement), jawaban yang tidak diterima secara keseluruhan, bila diproyeksikan sebagai 100% salah saji ke populasi dan ditambah dengan jumlah semua perbedaan lain yang disesuaikan, tidak akan berdampak terhadap keputusan auditor mengenai apakah laporan keuangan salah saji secara material. PENILAIAN TERMDAP HASIL PROSEDUR KONFIRMASI Setelah melaksanakan prosedur alternatif, auditor harus menilai gabungan bukti yang diperoleh dari konfirmasi dan dari prosedur alternatif untuk menentukan apakah bukti yang cukup telah diperoleh mengenai semua asersi laporan keuangan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan penilaian, auditor harus mempertimbangkan (a) keandalan konfirmasi dan prosedur alternatif, (b) sifat penyimpangan, termasuk implikasi penyimpangan tersebut, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, (c) bukti yang dihasilkan dari prosedur lain, dan (d) apakah bukti tambahan diperlukan. jika gabungan bukti yang dihasilkan dari konfirmasi, prosedur alternatif, dan prosedur lain tidak cukup, auditor harus meminta konfirmasi tambahan atau memperluas pengujian lain, seperti pengujian secara rinci atau prosedur analitik.

4

KONFIRMASI PIUTANG USAHA Piutang usaha adalah:  Klaim entitas terhadap pelanggan yang timbul Sebagai akibat penjualan barang atau jasa dalam, kegiatan bisnis normal, dan  Pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan. Auditor akan meminta konfirmasi piutang usaha dalam suatu audit, kecuali jlka terdapat salah satu dari keadaan berikut ini : •

Piutang usaha merupakan jumlah yang tidak material dalam laporan keuangan.

•

Penggunaan konfirmasi akan tidak efektif

•

Gabungan tingkat risiko bawaan dart risiko pengendalian taksiran sedemikian rendah, dari tingkat risiko taksiran tersebut, bersamaan dengan bukti yang diharapkan untuk diperoleh dari prosedur analitik atau pengujian substantif rinci, adalah cukup untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah untuk asersi laporan keuangan yang bersangkutan.

•

PERSEDIAAN

PENGAMATAN TERHADAP PENGHITUNGAN FISIK SEDIAAN Jika kuantitas sediaan hanya ditentukan melalui penghitungan fisik, dan semua penghitungan dilakukan pada tanggal neraca atau pada suatu tanggal dalam periode yang tepat, baik sebelum maupun sesudah tanggal neraca, maka perlu bagi auditor untuk hadir pada saat penghitungan fisik sediaan dan, melalui pengamatan, pengujian dan permintaan keterangan memadai, untuk meyakinkan dirinya tentang efektivitas metode penghitungan fisik sediaan dan mengukur keandalan yang dapat diletakkan atas representasi klien tentang kuantitas dan kondisi fisik sediaan. SEDIAAN YANG BERADA DI GUDANG UMUM Jika sediaan berada di tangan gudang umum atau disimpan di tangan pihak lain, auditor biasanya akan memperoleh konfirmasi langsung secara tertulis dari pengelola tempat penyimpanan tersebut. Jika sediaan tersebut merupakan jumlah yang signifikan dalam aktiva lancar atau total aktiva, maka untuk 5

memperoleh keyakinan memadai atas keberadaannya, auditor harus menerapkan satu atau lebih prosedur berikut ini, jika dipandang perlu sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. •

Menguji prosedur yang digunakan oleh pemilik barang untuk menyelidiki operator gudang dan penilaian kinerja operator gudang.

•

Memperoleh laporan auditor independen atas prosedur pengawasan yang digunakan oleh operator gudang yang berhubungan dengan penyimpanan barang dan, jika dimungkinkan, atas tanda terima gudang yang digadaikan oleh klien sebagai jaminan penarikan utang, atau menerapkan prosedur alternatif di gudang untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa informasi yang diterima dari operator gudang dapat diandalkan.

•

Melakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik barang, jika dapat dilaksanakan dan beralasan.

•

Jika tanda terima barang gudang telah digadaikan oleh klien sebagai jaminan utang, maka auditor perlu mendapatkan konfirmasi dari kreditur yang bersangkutan mengenai tanda terima gudang yang digadaikan tersebut (dalam bentuk pengujian, jika dimungkinkan).

DAMPAK TERHADAP LAPORAN AUDIT Pembahasan kondisi yang berkaitan dengan piutang dan sediaan yang mempengaruhi laporan audit dapat dilihat dalam SA Seksi 508 [PSA No. 29] Laporan Audit atas Laporan Keuangan Auditan paragraf 24 dan paragraf 67.

•

INVESTASI SURAT BERHARGA

AUDITING INVESTASI Auditor harus mengetahui dengan pasti apakah investasi diperlakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,

termasuk pengungkapan memadai mengenai hal-hal yang

material. Keberadaan, Kepemilikan , dan Kelengkapan Prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti tentang keberadaan. kepemilikan, dan kelengkapan investasi akan bervariasi menurut tipe investasi dan penilaian auditor mengenai risiko audit. Prosedur tersebut harus mencakup satu atau lebih prosedur berikut ini: 6

•

Inspeksi fisik

•

Konfirmasi dengan penerbit (issuer)

•

Konfirmasi dengan kustodian

•

Konfirmasi dengan pialang mengenai transaksi yang belum diselesaikan.

•

Konfirmasi dengan pihak imbangan (counterparty)

•

Membaca perjanjian pelaksanaan kemitraan atau perjanjian sejenis

KETEPATAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Auditor harus mengetahui dengan pasti apakah kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh entitas untuk investasi telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Investasi tertentu wajib diperlakukan sesuai dengan PSAK No. 50 Akuntansi Investasi Efek Tertentu. Investasi lainnya dapat diperlakukan dengan menggunakan metode kos (cost method) atau ekuitas (equity method). PSAK No. 50 Bagi entitas yang wajib mengikuti PSAK No. 50 Akuntansi Investasi Efek Tertentu, kebijakan akuntansi untuk investasi tergantung pada klasifikasinya. Secara khusus, PSAK No. 50 menyatakan sebagai berikut: Jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki efek utang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok "dimiliki hingga jatuh tempo" dan disajikan dalam neraca sebesar biaya pemerolehan setelah amortisasi premi atau diskonto (paragraf 8) Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan dalam kelompok "diperdagangkan." Efek dalam kelompok "diperdagangkan" biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perberdaan harga jangka pendek. Laba atau rugi yang belum direalisasikan atas efek dalam kelompok "diperdagangkan" harus diakui sebagai penghasilan (paragraf 13 a dan 14) Efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok "diperdagangkan"

dan dalam kelompok

"dimiliki hingga jatuh tempo", harus diklasifikasikan dalam kelompok "tersedia untuk dijual". Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek dalam kelompok "tersedia untuk dijual" (termasuk efek yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar) harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara 7

terpisah, dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai saat laba atau rugi tersebut dapat direalisasi (paragraf 13 b dan 14) INVESTASI ORGANISASI NIRLABA Bagi entitas yang wajib mengikuti aturan investasi untuk organisasi nirlaba, kebijakan akuntansi untuk investasi dalam efek ekuitas wajib mengikuti aturan dalam PSAK No. 45 Akuntansi Organisasi Nirlaba. PENILAIAAN DAN PENYAJIAN Harga pemerolehan Auditor harus mendapatkan bukti mengenai kos investasi jika entitas mencatat investasinya pada biaya pemerolehan (cost) atau biaya pemerolehan amortisasian (amortized cost) atau diwajibkan membuat pengungkapan khusus mengenai basis kos investasi yang dicatat pada nilai wajar serta laba dan rugi yang direalisasikan dan belum direalisasikan. Prosedur yang harus dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai biaya pemerolehan (cost) dapat termasuk inspeksi dokumen yang menunjukkan harga pembelian efek, konfirmasi dengan penerbit atau kustodian, dan penghitungan ulang (recomputation) amortisasi diskonto atau premi (discount or premium amortization). Nilai Wajar Jika investasi dicatat pada nilai wajar atau jika nilai wajar diungkapkan untuk investasi yang dicatat selain pada nilai wajar, auditor harus memperoleh bukti yang menguatkan nilai wajar tersebut. Pada beberapa kasus, metode penentuan nilai wajar dispesfikasikan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sebagai contoh, prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengatur bahwa nilai wajar sebuah investasi dapat ditentukan dengan menggunakan harga pasar yang telah ditetapkan (quoted marketprice) atau penentuan sebagai kebalikan (quotations as opposed to) teknik estimasi. Pada kasus-kasus tersebut auditor harus menilai apakah penentuan nilai wajar konsisten dengan metode penilaian. Paragrap-paragrap berikut memberikan panduan tentang bukti audit yang dapat digunakan untuk menguatkan asersi mengenai nilai wajar: panduan harus dipertimbangkan dalam konteks kondisi akuntansi tertentu .

•

SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN 8

REPRESENTASI MANAJEMEN KEPERCAYAAN ATAS REPRESENTASI MANAJEMEN Selama audit berlangsung, manajemen membuat banyak representasi bagi auditor, balk lisan maupun tertulis, dalam menanggapi pertanyaan khusus atau melalui laporan keuangan. Representasi manajemen tersebut merupakan bagian dari bukti audit yang diperoleh auditor, tetapi tidak merupakan pengganti bagi penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh dasar memadai bagi pendapat auditor atas laporan keuangan. Representasi tertulis dari manajemen biasanya menegaskan representasi lisan yang disampaikan oleh manajemen kepada auditor, dan menunjukkan

serta

mendokumentasikan lebih lanjut ketepatan representasi tersebut, dan mengurangi kemungkinan salah paham mengenai masalah yang direpresentasikan. PEMEROLEHAN REPRESENTASI TERTULIS Representasi tertulis dari manajemen harus diperoleh untuk semua laporan keuangan dan periode yang dicakup oleh laporan audit.

Sebagai contoh, jika laporan keuangan komparatif dilaporkan,

representasi tertulis yang diperoleh pada penyelesaian audit yang terkini harus mencakup semua periode yang dilaporkan. Representasi tertulis tertentu yang diperoleh auditor akan tergantung pada keadaan perikatan dan sifat dan basis penyajian laporan keuangan. Dalam hubungannya dengan audit laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, representasi tertentu harus berhubungan dengan hal-hal berikut ini: Laporan Keuangan a. Pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. b. Keyakinan manajemen bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kelengkapan Informasi c. Ketersediaan catatan keuangan dan data yang berkaitan. d. Kelengkapan dan ketersediaan semua notulen rapat pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. 9

e. Komunikasi dari badan pengatur tentang ketidakpatuhan dengan atau kekurangan dalam praktik pelaporan keuangan. f.

Tidak adanya transaksi yang tidak dicatat.

Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan g. Informasi tentang kecurangan yang melibatkan (1) manajemen, (2) karyawan yang memiliki peran signifikan dalam pengendalian intern, atau (3) pihak lain yang kecurangannya berdampak material atas laporan keuangan. h. Rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau klasifikasi aktiva atau kewajiban. i.

Informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.

j.

Jaminan, tertulis atau lisan, yang menyebabkan entitas memiliki utang bersyarat.

k. Estimasi signifikan dan pemusatan material yang diketahui oleh manajemen yang harus diungkapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. l.

Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat.

m. Tuntutan yang belum dinyatakan atau prakiraan yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum merupakan tuntutan yang kemungkinan besar akan terjadi harus diungkapkan sesuai dengan PSAK Akuntansi untuk Kontijensi. n. Tuntutan yang tidak diungkapkan meskipun telah diberitahukan kemungkinannya oleh penasihat hukum klien. o. Hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva, dan aktiva yang dijaminkan. p. Kepatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. Peristiwa Kemudian q. Informasi tentang peristiwa kemudian. 10

PEMBATASAN LINGKUP Penolakan manajemen untuk melengkapi representasi tertulis merupakan pembatasan terhadap lingkup audit yang menghalangi auditor untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dan biasanya cukup menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat atau menarik diri dari perikatan.10 Namun berdasarkan pada sifat representasi yang tidak dapat diperoleh tersebut atau keadaan penolakan, auditor dapat menyimpulkan bahwa pendapat wajar dengan pengecualian adalah layak. Di samping itu, auditor harus mempertimbangkan dampak penolakan tersebut terhadap kemampuannya untuk mengandalkan representasi manajemen yang lain.

•

TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA PERTIMBANGAN AKUNTANSI Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan pengungkapan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi-transaksi yang karena sifatnya mungkin memberikan indikasi adanya pihak yang memiliki hubungan istimewa, antara lain: •

Transaksi peminjaman atau pemberian pinjaman tanpa beban bunga atau dengan suku bunga yang secara signifikan di atas atau di bawah suku bunga pasar yang berlaku umum pada saat transaksi.

•

Transaksi penjualan real estate pada tingkat harga yang berbeda secara signifikan dari nilai taksiran.

•

Transaksi pertukaran property dengan property yang serupa dalam transaksi nonmoneter.

•

Transaksi pemberian pinjaman tanpa ketentuan mengenai jadwal dan cara pengembaliannya.

PROSEDUR AUDIT

11

Dalam penentuan lingkup pekerjaan yang harus dilakukan berkenaan dengan kemungkinan adanya transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, auditor harus memperoleh pemahaman tentang tanggung jawab manajemen dan hubungan masing-masing bagian dari entitas secara keseluruhan. Auditor harus mempertimbangkan pengendalian atas aktivitas manajemen, dan ia harus mempertimbangkan tujuan bisnis yang dilayani oleh berbagai bagian dari entitas. Umumnya, struktur bisnis dan gaya operasi didasarkan atas kemampuan manajemen, pertimbangan hukum dan pajak, diversifikasi produk, dan lokasi geografis. Pengalaman menunjukkan bahwa struktur bisnis dan gaya operasi kadang-kadang dirancang dengan sengaja untuk mengaburkan transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa. Auditor harus waspada terhadap kemungkinan bahwa transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa didorong semata-mata, atau dalam ukuran yang lebih besar, oleh kondisi yang mirip dengan kondisi berikut ini: •

Tidak cukupnya modal kerja atau pinjaman untuk melanjutkan bisnis.

•

Keinginan yang mendesak untuk mencatat tingkat laba yang tinggi secara berkelanjutan dalam upaya untuk mendukung harga saham perusahaan.

•

Prakiraan laba yang terlalu optimis.

•

Ketergantungan pada satu atau beberapa produk, customers, atau transaksi untuk kelangsungan keberhasilan perusahaan.

•

Penurunan industri yang ditandai dengan sejumlah besar kegagalan bisnis.

•

Kelebihan kapasitas.

•

Tuntutan perkara hukum yang signifikan, terutama perkara hukum antara pemegang saham dengan manajemen.

•

Ancaman keuangan yang signifikan karena perusahaan beroperasi dalam industri berteknologi tinggi.

PENTENTUAN KEBERADAAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA Penentuan ada atau tidak adanya pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya memerlukan penerapan prosedur audit khusus, yang meliputi prosedur-prosedur berikut: •

Mengevaluasi prosedur perusahaan untuk pengidentifikasian dan pencatatan memadai atas transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa. 12

•

Meminta keterangan dari pejabat manajemen yang berwenang tentang nama pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan menanyakan apakah ada transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa selama periode yang diperiksa.

•

Me-review dokumen yang dilaporkan oleh entitas kepada Bapepam atau instansi pemerintah yang lain mengenai nama pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan bisnis lain yang di dalamnya para direktur entitas yang diperiksa menduduki jabatan direksi atau manajemen.

•

Menentukan nama semua dana pensiun yang dibentuk untuk kesejahteraan karyawan dan nama para pejabat dan dewan pengawasnya.

•

Me-review daftar pemegang saham perusahaan tertutup untuk mengidentifikasi pemegang saham utama.

•

Me-review kertas kerja audit tahun lalu untuk mengidentifikasi nama pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

•

Meminta keterangan kepada auditor pendahulu, auditor utama atau auditor entitas yang memiliki hubungan istimewa yang lain, mengenai pemahaman mereka akan adanya hubungan dan lingkup keterlibatan manajemen dalam transaksi-transaksi yang material.

•

Me-review

transaksi investasi yang material selama periode yang diperiksa untuk menentukan

apakah sifat dan luas investasi selama periode tersebut menimbulkan pihak yang memiliki hubungan istimewa. •

Meminta pendapat hukum dari konsultan hukum independen apabila diperlukan.

IDENTIFIKASI ATAS TRANSAKSI ANTARPIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA Prosedur-prosedur berikut ditujukan untuk memberikan panduan dalam mengidentifikasi transaksi yang material yang diketahui merupakan transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa dan dalam mengidentifikasi transaksi material yang mungkin merupakan indikasi adanya hubungan yang sebelumnya belum ditentukan: •

Membekali staf audit yang melaksanakan audit dengan nama-nama yang dikenal sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga staf audit menjadi waspada terhadap transaksi antarpihak tersebut selama audit. 13

•

Me-review catatan rapat dewan komisaris dan direksi mengenai informasi transaksi material yang diotorisasi atau dibahas dalam rapat.

•

Me-review surat kuasa (proxy) dan hal lain yang dilaporkan kepada Bapepam, dan data pembanding lainnya yang dilaporkan kepada instansi lain untuk mengidentifikasi transaksi material antarpihak yang memiliki hubungan istimewa.

•

Me-review pernyataan benturan kepentingan (conflict of interest) yang diperoleh dari manajemen perusahaan.

•

Me-review lingkup dan sifat transaksi usaha dengan customers utama, pemasok, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman utama untuk memperoleh indikasi hubungan yang belum diungkapkan.

•

Mempertimbangkan apakah transaksi telah terjadi, tetapi belum memperoleh perlakuan akuntansi, seperti menerima atau memberikan jasa akuntansi, manajemen atau jasa lain tanpa dipungut biaya, atau pemegang saham utama menanggung biaya-biaya perusahaan.

•

Me-review catatan akuntansi yang berisi transaksi atau saldo yang besar, luar biasa atau tidak Bering terjadi, hal ini dilakukan terutama dengan menaruh perhatian khusus pada transaksi yang terjadi pada atau dekat akhir periode pelaporan.

•

Me-review konfirmasi saldo kompensasi perjanjian untuk memperoleh indikasi bahwa saldo dicatat untuk atau oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa.

•

Me-review faktur tagihan dari kantor penasihat hukum atas jasa yang telah diterima perusahaan secara teratur atau khusus, untuk memperoleh indikasi adanya pihak yang memiliki hubungan istimewa atau transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa.

•

Me-review konfirmasi pinjaman yang diberikan atau yang diterima untuk memperoleh indikasi adanya penjaminan. jika terdapat penjaminan, tentukan sifat dan hubungan, jika ada, antara penjamin dengan entitas pelapor.

PEMERIKSAAN ATAS TRANSAKSI ANTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA YANG BERHASIL DIIDENTIFIKASI

14

Setelah mengidentifikasi adanya transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, auditor harus menerapkan prosedur yang dipandang perlu untuk memperoleh keyakinan mengenai tujuan, sifat, dan luas transaksi tersebut dan dampaknya pada laporan keuangan. Prosedur audit harus diarahkan untuk memperoleh dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup dan kompeten serta harus diperluas sampai di luar batas manajemen. Prosedur-prosedur berikut ini perlu dipertimbangkan

untuk mematuhi standar auditing yang

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, jika auditor perlu memahami transaksi tertentu sepenuhnya: •

Mengkonfirmasi jumlah dan syarat transaksi, termasuk jaminan dan data signifikan lainnya, dengan pihak lain dalam transaksi.

•

Menginspeksi bukti yang dimiliki oleh pihak lain dalam transaksi.

•

Mengkonfirmasi atau membahas informasi signifikan dengan pihak perantara, seperti bank, penjamin, agen, atau penasihat hukum, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai transaksi.

•

Merujuk ke publikasi keuangan, jurnal perdagangan, lembaga kredit, dan sumber informasi lain untuk memperoleh dasar yang dapat dipercaya dalam menilai ada atau tidaknya transaksi dengan jumlah material dengan pelanggan, pemasok atau perusahaan lain yang luar biasa.

•

Memperoleh informasi mengenai kemampuan keuangan pihak lain terhadap transaksi yang berkenaan dengan saldo yang tidak tertagih, jaminan dan kewajiban lain yang material.

PENGUNGKAPAN Untuk setiap transaksi material antarpihak yang memiliki hubungan istimewa (atau gabungan transaksi serupa) atau kepemilikan bersama (common ownership) atau hubungan pengendalian manajemen yang pengungkapannya diharuskan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, auditor harus mempertimbangkan apakah ia telah memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten untuk memahami hubungan dan transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Ia kemudian harus mengevaluasi semua informasi yang tersedia baginya mengenai transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa atau hubungan pengendalian dan memperoleh keyakinan yang didasarkan atas pertimbangan profesionalnya tentang memadai atau tidaknya pengungkapan hal tersebut dalam laporan keuangan.

15

•

PENGGUNAAN PEKERJAAN SPESIALIS

KEPUTUSAN UNTUK MENGGUNAKAN PEKERJAAN SPESIALIS Berbagai contoh tipe masalah yang mungkin menurut pertimbangan auditor memerlukan pekerjaan spesialis meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini: •

Penilaian (misalnya, sediaan untuk tujuan khusus, bahan atau ekuipmen teknologi tinggi, produk farmasi, instrumen keuangan yang kompleks, real estat, sekuritas terbatas, karya seni, kontijensi lingkungan)

•

Penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi (misalnya, kuantitas atau kondisi mineral, cadangan mineral, atau bahan yang disimpan dalam timbunan).

•

Penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus (misalnya, beberapa perhitungan aktuarial dalam penentuan kewajiban manfaat pensiun dan dalam penentuan kewajiban manfaat polis masa depan).

•

Penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan (misalnya, pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya, atau hak atas properti).

KUALIFIKASI DAN PEKERJAAN SPESIALIS Auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini untuk mengevaluasi kualifikasi profesional spesialis dalam menentukan bahwa spesialis tersebut memiliki keterampilan atau pengetahuan dalam bidang tertentu yang diperlukan: •

Sertifikat profesional, lisensi, atau pengakuan kompetensi dari spesialis lain dalam bidangnya.

•

Reputasi dan kedudukan spesialis di mata para rekan sejawat dan pihak lain yang mengenal kemampuan atau kinerjanya.

•

Hubungan, jika ada, antara spesialis dengan klien. Auditor harus memperoleh pemahaman tentang sifat pekerjaan yang dilaksanakan atau akan

dilaksanakan oleh spesialis. Pemahaman tersebut harus mencakup berikut ini: •

Tujuan dan lingkup pekerjaan spesialis. 16

•

Hubungan spesialis dengan klien (lihat paragraf 10 dan 11).

•

Metode dan asumsi yang digunakan.

•

Suatu perbandingan metode atau asumsi yang digunakan dengan yang digunakan di tahun sebelumnya.

•

Kelayakan penggunaan pekerjaan spesialis untuk tujuan yang dimaksudkan.

•

Bentuk dan isi temuan spesialis yang akan memungkinkan auditor untuk membuat evaluasi.

HUBUNGAN SPESIALIS DENGAN KLIEN Bila spesialis tidak memiliki hubungan dengan klien, pekerjaan spesialis biasanya akan memberikan keyakinan lebih besar bagi auditor tentang keandalan. Namun, pekerjaan spesialis yang memiliki hubungan dengan klien dapat diterima dalam keadaan tertentu. jika spesialis memiliki hubungan dengan klien, auditor harus menaksir risiko bahwa objektivitas spesialis tersebut mungkin terganggu. jika auditor yakin hubungan tersebut akan mengganggu objektivitas spesialis, auditor harus melakukan prosedur tambahan berkaitan dengan semua asumsi, metode, atau temuan spesialis untuk menentukan bahwa temuannya masuk akal (dapat diterima) atau harus menugasi spesialis lain untuk tujuan tersebut. PENGGUNAAN TEMUAN SPESIALIS Ketepatan

dan kelayakan metode dan asumsi yang digunakan

dan penerapannya merupakan

tanggung jawab spesialis. Auditor harus (a) memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh spesialis, (b) melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh spesialis, dengan memperhitungkan taksiran risiko pengendalian auditor, dan (c) mengevaluasi apakah temuan spesialis mendukung asersi yang berkaitan dalam laporan keuangan. Biasanya, auditor akan menggunakan pekerjaan spesialis, kecuali jika prosedur auditor menyebabkan ia yakin bahwa temuan spesialis tersebut tidak masuk akal dalam keadaan tersebut. Jika auditor yakin bahwa temuan spesialis tidak masuk akal, ia harus menerapkan prosedur tambahan, yang dapat mencakup pemerolehan pendapat dari spesialis lain.

DAMPAK PEKERJAAN SPESIALIS TERHADAP LAPORAN AUDITOR Jika auditor menentukan bahwa temuan spesialis dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang berkaitan, maka la dapat menyimpulkan bahwa la telah memperoleh bukti audit cukup dan kompeten. Jika terdapat perbedaan material antara temuan spesialis dengan penyajian laporan keuangan, 17

atau jika auditor yakin bahwa penentuan yang dibuat oleh spesialis tidak wajar, maka auditor harus melakukan prosedur tambahan. Jika setelah menerapkan prosedur tambahan ternyata ia belum dapat memecahkan masalah, maka auditor harus memperoleh pendapat dari spesialis lain, kecuali jika mehurut pandangan auditor masalah tersebut tidak akan dapat dipecahkan. Masalah yang tidak dapat dipecahkan biasanya menyebabkan auditor menyimpulkan bahwa ia harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau menyatakan tidak memberi pendapat karena tidak dapat diperolehnya bukti audit kompeten yang cukup berkenaan dengan suatu asersi yang cukup signifikan dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh adanya pembatasan lingkup audit (lihat SA Seksi 508 [PSA No. 29] Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan paragraf 22 dan 23) PENGACUAN KE SPESIALIS DALAM LAPORAN AUDITOR Sebagai hasil laporan atau temuan spesialis, auditor dapat memutuskan untuk menambahkan bahasa penjelasan dalam laporan audit bentuk baku atau menyimpang dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Pengacuan ke dan identifikasi tentang spesialis dapat dibuat dalam laporan auditor, jika auditor yakin bahwa pengacuan tersebut akan membantu menjelaskan alasan untuk tidak memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atau menambahkan bahasa penjelasan dalam laporan audit bentuk baku. PERMINTAAN KETERANGAN DARI PENASIHAT HUKUM KLIEN TENTANG LITIGASI, KLAIM DAN ASESMEN PERTIMBANGAN AUDIT Berkaitan dengan litigasi, klaim, dan asesmen, auditor independen harus memperoleh bukti audit yang relevan dengan faktor-faktor berikut ini: •

Keberadaan suatu kondisi, situasi, atau serangkaian keadaan yang menunjukkan suatu ketidakpastian tentang kerugian yang mungkin terjadi bagi suatu entitas yang timbul dari litigasi, klaim, dan asesmen

•

Periode terjadinya penyebab yang melandasi tindakan hukum yang terjadi.

•

Tingkat kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan.

•

Jumlah atau kisar kerugian potensial.

PROSEDUR AUDIT

18

prosedur yang digunakan oleh auditor independen yang berkaitan dengan litigasi, klaim, dan asesmen harus mencakup berikut ini: •

Meminta keterangan dan membahas dengan manajemen kebijakan dan prosedur yang dipakai untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan litigasi, klaim, dan asesmen

•

Memperoleh informasi dari manajemen tentang gambaran dan evaluasi terhadap litigasi, klaim, dan asesmen yang ada pada tanggal neraca yang dilaporkan, dan dalam periode dari tanggal neraca sampai dengan tanggal penyerahan informasi tersebut, termasuk identifikasi terhadap hal-hal tersebut yang dirujuk ke penasihat hukum, dan memperoleh keyakinan dari manajemen, biasanya dalam bentuk pernyataan tertulis, bahwa mereka telah mengungkapkan semua hal tersebut.

•

Memeriksa dokumen milik klien tentang litigasi, klaim, dan asesmen, termasuk korespondensi dan dokumen penagihan dari penasihat hukum.

•

Memperoleh keyakinan dari manajemen, biasanya dalam bentuk tertulis, bahwa telah diungkapkan semua klaim yang belum diajukan (unasserted claim) yang oleh penasihat hukum telah diberitahukan tentang kemungkinannya menjadi suatu klaim yang telah dinyatakan dan harus diungkapkan. Dengan izin klien, auditor juga memberikan informasi kepada penasihat hukum bahwa klien telah memberikan kepada auditor tentang keyakinan tersebut. Representasi klien ini dapat dikomunikasikan oleh klien dalam surat permintaan keterangan atau oleh auditor dalam suatu surat terpisah.

•

PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA PENASIHAT HUKUM KLIEN Suatu surat permintaan keterangan kepada penasihat hukum klien merupakan cara utama yang

dipakai oleh auditor untuk memperoleh bukti penguat informasi yang disediakan oleh manajemen tentang litigasi, klaim, dan asesmen. Hal-hal yang harus dicakup dalam suatu surat permintaan keterangan meliputi, namun tidak terbatas pada berikut ini: •

Identifikasi perusahaan, termasuk anak perusahaan, dan tanggal audit.

•

Suatu daftar yang dibuat oleh manajemen (atau suatu permintaan dari manajemen agar penasihat hukum membuat suatu daftar) yang menggambarkan dan mengevaluasi litigasi, klaim, dan asesmen yang masih belum selesai atau yang bersifat ancaman yang ditangani oleh penasihat hukum 19

yang bersangkutan dan memerlukan perhatian besar dari penasihat hukum yang bertindak atas nama klien, dalam bentuk konsultasi atau pemberian kuasa hukum. •

Suatu daftar yang dibuat oleh manajemen yang menggambarkan dan mengevaluasi klaim dan asesmen yang belum diajukan (unasserted claim and assessment) yang menurut pertimbangan manajemen merupakan asersi yang mungkin, dan jika diasersi, akan mempunyai paling tidak kemungkinan yang inasuk akal berakibat merugikan klien, yang terkait dengan perikatan yang dibuat antara klien dengan penasihat hukum dan yang menjadi perhatian besar penasihat hukum tersebut atas nama perusahaan dalam bentuk konsultasi atau pemberian kuasa secara hukum.

•

Untuk setiap hal yang dicanturnkan dalam daftar yang dijelaskan pada butir b di atas, suatu permintaan yang dipenuhi oleh penasihat hukum atau komentar penasihat hukum atas hal-hal tersebut yang menurut pandangan penasihat hukum kemungkinannya berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh manajemen. •

Suatu gambaran tentang sifat hal-hal tersebut, kemajuan perkara sampai dengan saat ini, dan tindakan yang menurut maksud perusahaan akan dilaksanakan (misalnya melawan atau mencari penyelesaian di luar pengadilan)

•

Suatu evaluasi tentang kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dan suatu estimasi, jika hat ini dapat dilakukan, tentang umlah atau kisaran kerugian potensial.

•

Berkaitan

dengan

daftar

yang

dibuat

oleh

manajemen,

suatu

identifikasi

terhadap

penghilangan adanya litigasi, klaim, dan asesmen yang masih belum selesai atau yang bersifat ancaman atau suatu pernyataan bahwa daftar tentang hat-hal tersebut telah selesai. •

Terhadap setiap hal yang tercantum dalam butir c, suatu permintaan kepada penasihat hukum untuk memberikan komentar atas hal-hal tersebut tentang pandangannya mengenai penjelasan atau evaluasi terhadap hat-hal tersebut yang kemungkinan berbeda dengan yang dinyatakan oleh manajemen.

•

Suatu pernyataan oleh klien bahwa klien memahami bahwa bilamana dalam pelaksanaan jasa legal bagi kepentingan klien berkaitan dengan suatu hal yang disadari melibatkan suatu klaim yang mungkin timbul namun belum dinyatakan, asesmen yang mungkin memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan, penasihat hukum telah merumuskan simpulan profesional bahwa klien harus mengungkapkan atau mempertimbangkan pengungkapan klaim atau asesmen yang mungkin tersebut, sebagai tanggung jawab profesionalnya terhadap klien, penasihat hukum akan menasihati 20

kliennya atau memberikan konsultasi kepada kliennya mengenai pernyataan yang berkaitan dengan pengungkapan tersebut dan persyaratan yang lain. •

Suatu permintaan bahwa penasihat hukum menegaskan apakah pemahaman sebagaimana yang dijelaskan dalam butir f adalah benar.

•

Suatu permintaan bahwa penasihat hukum secara khusus mengidentifikasi sifat dan alasan tentang adanya pembatasan terhadap jawaban yang diberikannya.

BATASAN ATAS LINGKUP JAWABAN PENASIHAT HUKUM Seorang penasihat hukum dapat membatasi jawabannya pada hal-hal yang ia memberikan perhatian besar dalam bentuk konsultasi atau representasi hukum. Jawaban penasihat hukum juga dapat terbatas pada hal-hal yang dipandang material baik secara individual atau kolektif terhadap laporan keuangan, dengan syarat penasihat hukum dan auditor telah mencapai suatu pemahaman tentang batasan materialitas untuk tujuan tersebut. Batasan seperti ini bukan merupakan batasan atas lingkup audit. Penolakan penasihat hukum untuk memberikan informasi yang diminta dalam Surat permintaan keterangan, secara tertulis atau lisan (lihat paragraf 09 clan 10) akan merupakan batasan terhadap lingkup audit yang cukup untuk menghalangi auditor untuk menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (lihat SA Seksi 508 [PSA 29] Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan, paragraf 22 clan 23) . BATASAN LAIN ATAS JAWABAN PENASIHAT HUKUM Penasihat hukum mungkin tidak dapat memberikan jawaban tentang kemungkinan hasil yang ticlak menguntungkan dari litigasi, klaim, dan asesmen atau tentang jumlah atau kisaran kerugian potensial, karena ketidakpastian bawaan.

21