Astri Rafika - Rpjmd Malang

ASTRI RAFIKASARI NIM : 21607

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 – 2010 FOKUS PADA STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRA STRUKTUR DALAM SEKTOR PERTANIAN Pasal 5 Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD tersebut, antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.1 Batasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan. Visi pembangunan jangka panjang menjadi koridor pemberi arah dan batasan pembangunan daerah jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam periode pembangunan yang lebih pendek. Sesuai dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RPJM Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (analog dengan penetapan RPJM Nasional yang melalui Peraturan Presiden), yang substansinya merupakan rencana kerja 5 (lima) tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.2

1

RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 bagian pendahuluan I hal. 10-11, available at : http://bapekab.malangkab.go.id/raperda.pdf. 2

Ibid, hal. 11

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan di daerah, propinsi, maupun pusat, maka RPJM Kabupaten Malang disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Jawa Timur tahun 2006– 2008 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Penyusunan RPJM Kabupaten Malang 2006-2010 ini berawal dari adanya sepuluh permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Malang yang terdiri atas: 1. Lambatnya Pertumbuhan ekonomi. 2. Kesenjangan pembangunan antar wilayah. 3. Meningkatnya penduduk miskin akibat pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak. 4. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 5. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam. 6. Menurunnya kualitas lingkungan hidup. 7. Tingginya angka kriminalitas. 8. Banyaknya pelanggaran hukum, tingginya angka kekerasan dalam masyarakat dan rumah tangga. 9. Belum optimalnya kinerja aparatur. 10. Terbatasnya anggaran pembangunan daerah.3 Selanjutnya sepuluh permasalahan tersebut memunculkan isu aktual pembangunan yang terumuskan dalam sepuluh isu strategis pembangunan Kabupaten Malang. Kesepuluh isu strategis tersebut adalah: 1. Peningkatan peran kehidupan umat beragama dalam aspek pembangunan daerah. 2. Reposisi peran perempuan dalam pembangunan. 3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 4. Jangkauan dan mutu layanan pendidikan 5. Jangkauan layanan kesehatan masyarakat. 6. Revitalisasi pertanian. 7. Revitalisasi IKM dan UMKM. 8. Daya saing pariwisata. 9. Pelayanan Prima. 3

Ibid, hal 12-13

10. Good governance.4 Terkait dengan hal di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Malang 2006 2010 didasarkan pada sepuluh isu strategis dan sepuluh permasalahan yang ada di Kabupaten Malang. Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2006 - 2010 adalah: a) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang. b) Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan. c) Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Malang. d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. e) Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah. f) Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: 

arah kebijakan keuangan daerah,



strategi pembangunan daerah,



kebijakan umum,



program SKPD dan lintas SKPD, serta



program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. 5

4

Ibid, hal 13

5

Ibid, hal 14

VISI DAN MISI6 A. Visi Visi Pemerintahan Kabupaten Malang untuk lima tahun ke depan (Th. 2006 – 2010) adalah: “Terwujudnya Masyarakat Yang Agamis, Demokratis dan Sejahtera” Yang sejalan dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan warisan leluhur pendahulu yang dikenal dengan sesanti: : “Satata Gama Karta Raharja” yang mempunyai makna Masyarakat Adil Dan Makmur Material Dan Spiritual Diatas Dasar Kesucian Yang Langgeng. Adapun uraian visi pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: a) Agamis 

Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama, dalam sub visi ini mencerminkan adanya keinginan untuk senantiasa menjaga agar dalam wilayah Kabupaten Malang tercipta kerukunan sesama antar pemeluk agama yang sama dan sesama antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga hubungan harmonis semua masyarakat dapat terwujud.



Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, merupakan keinginan agar masyarakat menghormati umat pemeluk agama/kepercayaan berbeda untuk menjalankan aktivitas/ mengamalkan ajaran agama/kepercayaannya, sehingga tidak ada konflik antar/inter agama mengenai pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar agama maupun aktivitas rutin agama lainnya.



Terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan. Hal ini merupakan cita-cita untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat sehingga

mau

bergotong-royong

memerangi

kemiskinan,

pengangguran

serta

berperanserta dalam pembangunan fasilitas umum.

b) Demokratis 

Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif merupakan salah

satu

wujud

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

daerah

yang

diimplementasikan dalam perwujudan jaringan aspirasi masyarakat, kemitraan maupun swadana pembangunan infrastruktur oleh masyarakat serta pemeliharaan sarana publik. 6

Visi dan Misi diambil dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 dalam Bab IV hal 59-61, available at http://bapekab.malangkab.go.id/raperda.pdf.



Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis diimplementasikan dalam kebebasan penyampaian aspirasi, tingkat pastisipasi dalam pesta demokrasi serta pemeliharaan situasi keamanan yang kondusif.



Terwujudnya penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan dalam segala aspek kehidupan



Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hal ini sesuai dengan misi adanya pemerintahan / birokrasi sebagai pelayan masyarakat.

c) Sejahtera 

Terpenuhinya hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan akses pendidikan, akses kesehatan dan paritas daya beli. Perwujudan dari visi ini sangat penting, karena merupakan inti dari tujuan pembangunan secara umum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Society welfare).



Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai. Hal ini merupakan kunci yang sangat penting untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur diharapkan ada imbas peningkatan aktivitas ekonomi baik secara langsung atau sebagai dampak multiplier effect ,sehingga ada peningkatan produktivitas di segala sektor yang mampu meningkatkan lapangan pekerjaan.

B. Misi Sebagai penjabaran atas Visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2006-2010 sebagai berikut : a) Mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan social budaya b) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM c) Mewujudkan peningkatan pelayanan publik d) Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infra struktur e) Mewujudkan pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan

f) Mewujudkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan g) Mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan visi dan misi pembangunan di atas maka akan lebih difokuskan pada masalah peningkatan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infra struktur. Peningkatan pembangunan perekonomian dan infra struktur ini termasuk ke dalam agenda atau visi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam misi atau strategi pembangunan tersebut menggunakan beberapa kebijakan dalam pelaksanaannya, dimana kebijakan tersebut antara lain adalah : 

Revitalisasi Pertanian



Peningkatan investasi dan perdagangan lokal, regional dan internasional



Peningkatan daya saing pariwisata



Peningkatan daya saing industri melalui pemantapan Industri Kecil Menengah (IKM)



pemberdayaan koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM)



Peningkatan Pengelolaan BUMD



Pengembangan Pasar Daerah



Peningkatan infrastruktur sumberdaya air



Peningkatan infrastruktur transportasi dan perhubungan



Peningkatan infrastruktur Perumahan, Pemukiman



Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan



Perencanaan dan pengendalian tataruang

Sedangkan indikator sasaran Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur sebagian besar merupakan indikator makro aktivitas perekonomian , yaitu sebagai berikut : 1. PDRB per kapita 2. Pertumbuhan investasi 3. Perkembangan sektor pertanian dalam PDRB 4. PerkembanganJumlah kunjungan wisatawan 5. Perkembangan jumlah IKM dan UMKM yang ”sehat”

Berdasarkan indikator-indikator tersebut maka dapat diprediksi target yang nantinya akan dicapai melalui kebijakan-kebijakan dalam pembangunan perekonomian dan infra struktur.

Dalam RPJMD Kabupaten Malang ini dituliskan dalam bentuk tabel mengenai penjelasan agenda, strategi, indikator dan target dari pembangunan perekonomian dan infra struktur. Dalam peningkatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur terdapat beberapa aspek yang menjadi sasaran perhatian yaitu antara lain : pembangunan pertanian yang mencakup sub sektor tanaman bahan makanan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Dan dalam hal ini akan lebih difokuskan pada sektor pertanian yaitu mengenai strategi revitalisasi pertanian. Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Malang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan dan salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan daerah untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Bidang Pertanian selama ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian dan mempunyai multiplier effect yang besar, karena di sektor ini sekitar 50,46% masyarakat Kabupaten Malang menggantungkan hidupnya. Selain itu mata rantai yang timbul dari sektor pertanian sangat besar sehingga dampak yang ditimbulkan dari sektor pertanian sangat luas. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pembangunan pertanian diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, bahkan merupakan titik pusat, sebagai sumber penggerak sektor lain dengan pengembangan sistem agribisnis termasuk agroindustri yang tahan terhadap goncangan ekonomi. Pada masa krisis, pertanian merupakan sektor yang paling tahan terhadap badai krisis dan dapat menjadi penopang untuk tidak menjadikan krisis ekonomi berkelanjutan.7 Pembangunan di bidang Pertanian kedepannya akan menghadapi masalah antara lain semakin terbatas dan menurunnya daya dukung lahan dan kelangkaan sumber daya alam pertanian ditengah kondisi adanya kecenderungan peningkatan kuantitas dan kualitas kebutuhan pangan. Pada sisi lain kesempatan usaha pertanian sebagai upaya penanggulangan krisis ekonomi belum menunjukkan efektivitasnya dan belum mendorong terwujudnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan. Pengembangan agibisnis terutama agroindustri mempunyai peluang/potensi pengembangan yang sangat besar serta berkemampuan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi pelatihan dan penanganan proses produksi serta informasi pasar dan penerapan teknologi tepat guna belum optimal. Permasalahan kelangkaan pupuk pada saat tanam serta rendahnya harga pada saat panen raya merupakan permasalahan klasik yang perlu penanganan terpadu antar sektor, sehingga kebutuhan pupuk

7

Bab VI, hal. i, Arah Kebijakan Umum dalam RPJMD Kabupaten Malang tahun 2006-2010.

dalam jumlah, jenis, lokasi dan waktu harus selalu terpantau sehingga pendistribusian secara tepat dapat terlaksana. Adapun permasalahan ketahanan pangan meliputi: o Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah berarti pendapatan dan kesejahteraan petani masih rendah, menyebabkan rendahnya kemampuan ketahanan pangan keluarga. o Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan yang bergizi. o Belum optimalnya pengembangan sistem pengamanan pangan. o Ketrampilan Petani Masih rendah. o Distribusi dan ketersediaan pangan yang tidak merata, serta distribusi (waktu dan Lokasi) harga pangan yang tidak merata, serta keberadaan dan fungsi lumbung pangan masyarakat sebagai bagian dari penyangga pangan dan sudah dikenal di kalangan petani belum berjalan secara optimal. o Prasarana dan sarana distribusi pangan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen belum memadai, sehingga arus lalu lintas pangan antar wilayah dan antar waktu kurang lancar. o Kelembagaan petani yang belum sepenuhnya berfungsi secara optimal. 8 Sedangkan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Malang adalah meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, menjaga stabilitas ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/nelayan yang dirinci sebagai berikut: o Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian, yang diupayakan melalui konsolidasi luasan usaha tani, ketepatan penyediaan sarana produksi pertanian dan terjaminnya sistem pengendalian hama dan penyakit maupun penanganan bencana alam banjir dan kekeringan yang setiap tahun terjadi secara fundamental. o Terjaganya sistem permintaan dan penawaran produk yang berimbang, sehingga akan mampu menjaga stabilitas harga produk pertanian. o Meningkatnya akses petani/nelayan kepada sumberdaya produktif, yang dicirikan oleh berkembangnya sistem usaha pertanian yang didukung oleh akses

8

ibid, hal. ii.

permodalan, informasi dan transportasi yang memadai maupun peningkatan kemampuan SDM petani/nelayan. o Meningkatnya kemampuan petani/nelayan dalam menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi melalui perkuatan sistem penyuluhan maupun penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memadai. o Terciptanya pola penganekaragaman pangan dan pemenuhan gizi yang semakin baik. o Terwujudnya pengelolaan lahan sesuai daya dukung lingkungan. 9 Dan arah kebijakan yang nantinya akan ditempuh dalam rangka mengoptimalkan perencanaan pembangunan sektor pertanian sebagai kelanjutan dari kebijakan Percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit-unit usaha dan lembaga-lembaga ekonomi yang difokuskan dengan mengakomodir produk unggulan yang sesuai dengan potensi dan perkembangan di sektor pertanian. Untuk itu, dalam implementasinya diarahkan pada strategi kebijakan sebagai berikut: 1. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk: o Mempertahankan tingkat produksi pangan di Kabupaten Malang. o Melakukan penganekaragaman pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat. 2. Kebijakan dalam peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk : o Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan terpadu. o Peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan melalui dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan serta mengupayakan perlindungan petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat.

9

Ibid, hal ii-iii.

o Penguataan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengatasi resiko usaha pertanian maupun dalam mendukung pengembangan agroindustri. o Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya. . 3. Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain beserta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk: o Penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan. o Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sumberdaya produktif. o Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian/perikanan. o Penerapan standar mutu produk. o Peningkatan penganekaragaman pangan asal hewani dan ikani. o Meningkatkan peran UPTD. o Meningkatkan

ketersediaan

data

dan

informasi

yang

dapat

dipertanggungjawabkan, kontinyu dan tepat waktu. o Mengembangkan infrastruktur pendaratan ikan khususnya di Pondokdadap Kecamatan Sumbermanjing Wetan. o Meningkatkan pengamanan lingkungan budidaya peternakan dan perikanan terhadap penyakit hewan menular dan penyakit ikan. 4. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan diarahkan untuk: o Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dengan hutan cadangan pangan. o Peningkatan partisipasi masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman. o Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

o Pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin kelangsungan system distribusi legal. o Akselarasi rehabilitasi hutan dan lahan didalam dan diluar kawasan hutan. o Pemanfaatan lahan dibawah tegakan hutan rakyat.10 Sehingga arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam program-program pembangunan pertanian sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 2. Program Pengembangan Agribinis Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. 3. Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan. 4. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. 5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/Peternak/ Nelayan. 6. Program Pemantapan Pemanfaatan Usaha Perhutanan Rakyat. 7. Program Pengembangan Usaha Perhutanan Rakyat.11 Dengan adanya rencana program dan kebijakan mengenai pembangunan terutama pembangunan dalam sektor perekonomian dan infra struktur yang difokuskan pada bidang pertanian dapat dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaannya. Namun program dan rencana tersebut bukan hanya tugas dari pemerintah Kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Malang sebagai organisasi tertinggi, dalam hal ini diperlukan adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat Malang dalam pelaksanaannya, karena nantinya program-program dan rencana pembangunan itu juga akan berdampak pada mereka sendiri. Sehingga masyarakat diharapkan untuk ikut mensukseskan program-program pemerintah. Karena tanpa dukungan dari masyarakat program-program yang dilaksanakan pemerintah tidak bisa berjalan dengan optimal.

Sumber

: RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) Kabupaten

Malang Tahun 2006-2010, available at : http://bapekab.malangkab.go.id/raperda.pdf.

10

Ibid, hal iii-iv.

11

Ibid, hal v.