Aspek Kepuasan Pasien Pengguna Bpjs.docx

ASPEK KEPUASAN PENGGUNA BPJS KESEHATAN

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang baik memberikan pelayanan yang efektif, aman, dan berkualitas tinggi kepada mereka yang membutuhkannya dengan didukung oleh sumber daya yang memadai. Upaya pembangunan kesehatan dapat berdaya guna dan berhasil guna bila kebutuhan sumber daya kesehatan dapat terpenuhi. Sumber daya kesehatan mencakup sumber daya tenaga, sarana dan pembiayaan. Kepuasan pasien tergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan. Pengguna jasa pelayanan rumah sakit dalam hal ini pasien menuntut pelayanan yang berkualitas tidak hanya menyangkut kesembuhan dari penyakit secara fisik atau meningkatkan derajat kesehatannya, tetapi juga menyangkut kepuasan terhadap sikap, selalu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan lingkungan fisik yang dapat memberikan kenyamanan. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang. Pemerintahan telah mengambil kebijakan strategis untuk memberlakukan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS. Sejak 1 Januari 2014 program ini telah resmi diberlakukan diseluruh daerah di Indonesia. Jaminan BPJS Kesehatan, menuntut tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien baik di rumah sakit negeri ataupun rumah sakit swasta yang telah ditunjuk sehingga masyarakat sendiri memahami bahwa tujuan Jaminan Kesehatan yaitu untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. (BPJS. 2015)

Depkes RI (2008), menetapkan 6 (enam) indikator mutu pelayanan kesehatan meliputi keselamatan pasien, perawatan diri, kepuasan pasien, kecemasan, kenyamanan dan pengetahuan. Apakah BPJS selaku penyelenggara jaminan kesehatan nasional telah mampu membantu terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu???

Issue terkini :

4 issue terpanas BPJS sepanjang tahun 2018 ( dikutip dari viva.co.id ) 1.

3 peraturan baru BPJS kesehatan terkait penjaminan pelayanan katarak, pelayanan persalinan dengan bayi baru lahir sehat dan pelayanan rehabilitasi medik.

2.

Pembayaran ke faskes terlambat

3.

Tingginya biaya penyakit katastropik yang ditanggung BPJS kesehatan

4.

Iuran minim dan kepatuhan pembayaran penyebab defisit BPJS

Dampaknya :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 71 TAHUN 2013 Pasal 14 (1)

Pelayanan kesehatan bagi Peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.

(2)

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta diselenggarakan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.

(3)

Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Peserta yang: a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau b. dalam keadaan kedaruratan medis

(4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama selain Fasilitas Kesehatan tempat Peserta terdaftar pertama kali setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih.

Pasal 15 (1) Dalam hal Peserta memerlukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas indikasi medis, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan Sistem Rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas (5) Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APAKAH PASAL INI MELANGGAR HAK PASIEN???

HAL APA YANG PATUT DIPERSALAHKAN???

Beberapa literatur menyatakan karakteristik rujukan medis adalah sebagai berikut: 1.

Menurut WHO (pada Referral Health System), karakteristik rujukan medis adalah:

a.

Adanya kerjasama antara fasilitas pelayanan kesehatan

b.

Kepatuhan terhadap SOP rujukan

c.

Kelengkapan sumber daya pendukung, termasuk transportasi dan komunikasi

d.

Kelengkapan formulir rujukan

e.

Komunikasi pra rujukan dengan fasilitas tujuan rujukan

f.

Ketentuan rujuk balik.

2.

Menurut UNFPA (dalam The Health Referral System in Indonesia), karakteristik rujukan medis dinyatakan sebagai berikut:

a.

Ketepatan dalam merujuk

b.

Pertimbangan kemampuan bayar pasien

c.

Kelayakan dan keterjangkauan fasilitas rujukan

d.

Kepatuhan terhadap kebijakan dan SOP rujukan

e.

Kelengkapan fasilitas kesehatan rujukan lebih baik daripada perujuk

f.

Melakukan rujukan balik dan juga feedback ke fasilitas perujuk.

Menurut KEMENKES dalam Pedoman Sistem Rujukan Nasional: a.

Rujukan berdasarkan indikasi

b.

Prosedur rujukan pada kasus kegawatan

c.

Melakukan rujukan balik ke fasilitas perujuk

d.

Keterjangkauan fasilitas rujukan

e.

Rujukan pertama dari fasilitas primer