Asas-asas Dan Dasar-dasar Perjanjian Internasional

ASAS-ASAS DAN DASAR-DASAR PERJANJIAN INTERNASIONAL DIREKTORAT PERJANJIAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA DEPARTEMEN LUAR NEGERI ______________________________ Disampaikan dalam Rangka Bimbingan Teknis Program Kerjasama Ekonomi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 5 – 7 September

Pendahuluan Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama, sehingga dengan demikian Hukum Internasional sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara.

Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 (1) (a) diartikan sebagai : “An International agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation” (perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.)

UNSUR-UNSUR PERJANJIAN INTERNASIONAL Berdasarkan pengertian dalam Konvensi Wina diatas, maka unsur-unsur perjanjian internasional adalah :  Suatu persetujuan internasional  Dibuat oleh negara negara  Dalam bentuk tertulis  Didasarkan pada hukum internasional  Dibuat dalam instrumen tunggal. Dua atau lebih  Memiliki nama apapun

Bentuk Perjanjian Internasional Treaty



Convention



Agreement



Memorandum

of Understanding



Protocol



Charter



Declaration



Final Act Arrangement Exchange of Notes Agreed Minutes Summary Records Process Verbal Modus Vivendi Letter of Intent

KEMAMPUAN MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL Sementara itu “Treaty Making Powers” sendiri berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional berada ditangan “the big three”, yaitu : Kepala Negara (Head of State); Kepala Pemerintahan (Head of Government); Menteri Luar Negeri (Ministry for Foreign Affairs). Sehingga tanpa menggunakan Surat Kuasa “Full Powers” mereka dapat menandatangani suatu perjanjian internasional.

PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Dsr Hk Pembuatan PI  Ps. 11 UUD 1945 Sepanjang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama luar negeri, Pasal 11 UUD 1945 di atas telah melahirkan dua buah Undang-undang penting yaitu : UU No.37 tahun 1999 tentang hubungan Luar Negeri dan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dalam pelaksanaannya kedua Undang-undang ini terkait erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Definisi Perjanjian Internasional (UU No. 24/2000)

“Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”

Berkenaan dengan prosedur pembuatan perjanjian, UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional menetapkan bahwa :

“Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan daerah yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu harus melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri.”

One Door Policy Kewajiban untuk melakukan konsultasi tersebut sejalan dengan kebijakan “one door policy” pemerintah yang menetapkan Departemen Luar Negeri sebagai koordinator dalam penyelenggaraan dan kerjasama luar negeri. Melalui mekanisme konsultasi dan koordinasi ini, perjanjian internasional yang diadakan oleh pemerintah dapat dilakukan secara aman baik dari segi politis, security, yuridis dan teknis

Pedoman dan Prinsip Pembuatan Perjanjian

 Pedoman:  Prinsip

Kepentingan Nasional.

:  Kesepakatan para pihak,  Saling menguntungkan / manfaat,  Kesetaraan/persamaan kedudukan; dan  Itikad baik.

Kerangka Perjanjian     

Judul Pembukaan /Mukaddimah Batang tubuh Ketentuan akhir Lampiran (jika perlu)

Bentuk-bentuk Perjanjian  Perjanjian Bilateral  Perjanjian Regional  Perjanjian Multilateral * Perjanjian Payung (Umbrella Agreement) * Perjanjian bukan payung yg berdiri sendiri * Perjanjian turunan dari Perjanjian Payung

Tahap Pembuatan Perjanjian     

Penjajagan Perundingan Perumusan Naskah Penerimaan Naskah Penandatanganan

Mulai Berlakunya Perjanjian

Setelah

Penandatanganan. Setelah Ratifikasi/pengesahan. Setelah Pertukaran Nota *) Selain Presiden/Menlu; penandatanganan Perjanjian Induk perlu “Full Powers”

Penyimpanan Naskah Asli Perjanjian  Naskah

asli disimpan di Treaty Room  Lembaga/Badan Pemrakarsa diberikan salinan naskah resmi (certified true copy) perjanjian dimaksud.

Tahap Pelaksanaan Perjanjian  Mengkaji

isi Perjanjian secara

berkala  Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian setelah masa berlakunya berakhir.

Pengakhiran Perjanjian  Kesepakatan para pihak sesuai prosedur dlm Perjanjian,  Tujuan Perjanjian telah tercapai,  Terdapat perubahan mendasar yg mempengaruhi pelaksanaan perjanjian,  Salah satu pihak tdk melaksanakan /melanggar perjanjian,  Dibuat perjanjian baru menggantikan perjanjian lama,  Muncul norma baru dlm Hukum Internasional,  Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional. *) Dlm hal terjadi Suksesi Negara  P.I tetap berlaku selama neg. Pengganti menyatakan “terikat” pada Perjanjian tersebut