Artikel Jurnal.docx

PERAN BPK TERHADAP KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA

Balqis Azizah 1805004 [email protected]

Abstrak Kata Kunci :

PENDAHULUAN Banyak permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia di tengah era globalisasi. Permasalahan ekonomi menjadi suatu permasalahan besar bagi Indonesia karena hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketidakpastian yang timbul akibat globalisasi mengakibatkan perekonomian Indonesia pun cenderung berubah sehingga diperlukan usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu permasalahan ekonomi yang dialami oleh Indonesia adalah masih banyak kasus pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Pihak yang mampu mengatasi dan memperbaiki permasalahan tersebut adalah pemerintah. Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah BPK (Badan Pemriksa Keuangan). BPK merupakan suatu lembaga yang bebas dan mandiri. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden. Sebagai lembaga yang bebas dan mandiri, BPK melakukan pemeriksaan keuangan secara eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK adalah satu-satunya pemeriksa keuangan eksternal di Indonesia yang mempunyai kewenangan besar dalam memberikan opini trehadap laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara/daerah. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti. Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini bertujuan untuk penegakkan hukum atas penyimpangan terhadap keuangan negara yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Penyimpangan dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja oleh bendahara, pengelola keuangan negara, serta lembaga atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Faktor penyebabnya adalah penyalahgunaan keuangan negara, kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan kurangnya keterbukaan dalam penggunaan keuangan negara. Keuangan negara bersumber dari rakyat, sehingga sudah selayaknya dikelola dan didistribusikan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat, serta membiayai pelayanan-pelayanan kepada rakyat. BPK memiliki peranan penting dalam roda perekonomian Indonesia dengan memastikan apakah keuangan negara benar-benar dilakukan secara baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat.

METODE Dalam penulisan artikel jurnal ini, metode penulisan yang digunakan adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Sumber infromasi yang didapat baik melalui buku maupun internet.

PEMBAHASAN Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan,

PENUTUP

DAFTAR RUJUKAN